SOP RESKRIM.pdf

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAERAH GORONTALO RESOR GORONTALO

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR DI BIDANG PENYIDIKAN PADA SAT RESKRIM POLRES GORONTALO I.

PENDAHULUAN 1.

Latar Belakang a.

Dalam menjalankan tugas dan wewenang penyidikan, setiap penyidik dituntut untuk mengetahui dan mengerti langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

b.

Untuk menjabarkan peraturan perundang-undangan perundang-undangan ke dalam langkahlangkah penyidikan agar diperoleh keseragaman dan ketepatan bertindak,

diperlukan

suatu

acuan/pedoman,

sehingga

diperoleh

kesamaan persepsi; c.

Dalam rangka menyamakan persepsi ke dalam pola tindak yang benar,

maka

dibuatlah

Standar Operasional Prosedur (SOP) guna

dijadikan pedoman bagi seluruh penyidik dalam menjalankan kegiatan penyidikan.

2.

Dasar a.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP);

b.

Undang-undang Undang-unda ng Republik Indonesa Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri);

c.

Peraturan Kepala Kepolisian Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pengawasan dan Pengendalian Penanganan Perkara Pidana di Lingkungan Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

1

d.

Perkap Nomor 14 tahun 2009 tentang Managemen Penyidikan Tindak Pidana

3.

Maksud dan Tujuan a.

Maksud : Pedoman ini dimaksudkan untuk memberikan Penyidik

panduan

bagi

Satuan Reserse Kriminal dalam melakukan persiapan,

pelaksanaan, dan penyelesaian Berkas Perkara serta penyenggaraan Administrasi Penyidikan Penyidikan yang mendukung pelaksanaan penyidikan penyidikan tindak pidana. b.

Tujuan : Tujuan dari pedoman ini adalah untuk menyatukan persepsi diantara para

Penyidik Penyidik Satuan Reserse Kriminal, agar diperoleh

kesatuan arah dalam rangka Penyidikan Tindak Pidana di lingkungan Satuan Reskrim Polres Gorontalo. 4.

Ruang Lingkup Standar Operasional Prosedur di bidang Penyidikan ini meliputi kegiatan Perencanaan

dan

Penganggaran

Penyidikan,

Pelaksanaan

Penyidikan

(Pemanggilan, (Pemanggilan, Pemeriksaan, Pemeriksaan, Penangkapan, Penangkapan, Penahanan, Penggeledahan, dan Penyitaan), Penyelenggaraan Administrasi Penyidikan, Pemberkasan dan Penyerahan Berkas Perkara serta Pengawasan dan Pengendalian Penyidikan pada lingkungan Satuan Reskrim Polres Gorontalo.

II.

TUGAS POKOK 1.

Tugas Pokok Penyidik : a.

Tugas Pokok Penyidik Sat. Reskrim adalah : 1)

Penyidik Sat. Reskrim bertugas menyelenggarakan menyelen ggarakan penyelidikan, penyidikan, dan pengawasan penyidikan tindak pidana umum, termasuk fungsi identifikasi dan laboratorium forensik lapangan serta bertugas menyelenggarakan penyelidikan dan penyidikan

2

tindak pidana khusus, koordinasi, pengawasan operasional, dan administrasi penyidikan PPNS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 2)

Dalam

melaksanakan

tugas

di

atas,

Penyidik

Sat.

Reskrim

menyelenggarakan menyelenggarakan fungsi : a)

Penyelidikan dan penyidikan tindak pidana khusus, antara lain tindak pidana ekonomi, korupsi, dan tindak pidana tertentu di daerah hukum Polres Limboto ;

b)

Pembinaan pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana

umum,

identifikasi, identifikasi,

dan

laboratorium forensik

lapangan; c)

Pelayanan dan perlindungan perlindungan khusus khusus kepada remaja, anak, dan

wanita,

baik sebagai se bagai pelaku pe laku maupun m aupun

korban sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; perundang-undangan; d)

Pengidentifikasian Pengidentif ikasian untuk kepentingan penyidikan dan pelayanan umum;

e)

Pembinaan teknis, koordinasi, dan pengawasan operasional serta administrasi penyidikan oleh PPNS;

f)

Penganalisasian

kasus

beserta

penanganannya,

serta

mempelajari dan mengkaji efektivitas pelaksanaan tugas Sat. Reskrim; g)

Pelaksanaan Pelaksanaan pengawasan penyidikan penyidikan tindak pidana khusus dan umum di lingkungan Polres dan ;

h)

Pengumpulan dan pengolahan pengolahan data serta menyajikan informasi dan dokumentasi program kegiatan Sat Reskrim.

III. VISI, MISI DAN TUGAS FUNGSI SAT. RESKRIM POLRES GORONTALO

1.

Visi : Tergelarnya postur personil Sat Reskrim Polres Limboto yang dipercaya masyarakat dalam memberikan

pelayanan di bidang penegakan hukum

3

secara proporsional, proporsional, professional, professional, transparan

dan

akuntabel melalui

kemitraan dengan masyarakat.

2.

Misi : 1)

Pemenuhan Pemenuh an hak-hak dan meningkatkan meningkat kan kesejahteraan kesejahteraa n penyidik baik di tingkat Sat Reskrim Polres Limboto maupun Unit Reskrim kewilayahan demi terwujudnya penyelenggaraan pemerintah yang bersih;

2)

Melaksanakan kegiatan penyelidikan dan penyidikan dalam

rangka

penegakan hukum demi terwujudnya supremasi supremasi hukum; 3)

Menerapkan Menerapka n perpolisian masyarakat pada tugas-tugas penyidikan yang berbasis pada masyarakat patuh hukum;

4)

Menjamin keberhasilan keberhasilan penaggulangan penaggulangan gangguan keamanan dalam negeri

melalui

tugas-tugas

penyidikan

guna

meningkatkan

kepercayaan masyarakat terhadap Polri; 5)

Menegakkan

hukum

secara

profesional,

obyektif, proporsional,

transparan transpar an dan akuntabel melalui tugas-tugas

penyidikan

untuk

menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan; 6)

Terbangunnya Terbangun nya kerjasama dengan lembaga, Instansi dan masyarakat melalui kemitraan dalam penegakan hukum;

7)

Terwujudnya Terwuju dnya sistem rekrutmen personil Sat Reskrim Polres Limboto yang bersih, transparan dan bebas dari intervensi untuk mencegah resiko masuknya personel Polri Polri yang emosionalnya labil, tidak sabar, malas, korup, kolusi dan sebagainya dalam rangka mewujudkan sosok reserse yang profesional, bermoral dan mahir dalam melaksanakan tugasnya;

8)

Terwujudnya sarana operasional yang mendukung tugas-tugas tugas-tugas

Sat

Reskrim Polres Limboto maupun Unit Reskrim kewilayahan; kewilayahan; 9)

Melakukan pengkajian dan penelitian dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan mengemban gkan sumber daya serta sistem untuk mendukung tugastugas penyelidikan dan penyidikan;

10) Menyelenggarakan Menyelengga rakan pembinaan dan penegakan terhadap

profesi

penyidik Sat Reskrim Polres Limboto dalam rangka mewujudkan sosok penyidik yang profesional dan mahir dalam melaksanakan tugas;

4

11) Menyelenggarakan Menyelenggarakan dukungan tehnologi Kepolisian Kepolisian di bidang Reskrim sesuai sumber daya yang yang ada untuk kepentingan kepentingan tugas Kepolisian; Kepolisian; 12) Melakukan pengkajian, penelitian dan

pengembangan terhadap

pembangunan pembangun an sistem dan metode yang berlaku di lingkungan Satuan Reserse Kriminal Polres Limboto.

IV. PELAKSANAAN 1.

Personel a.

Penyidik Satuan Reserse Kriminal adalah personel Polri yang bertugas di lingkungan Satuan Reserse Kriminal Polres Limboto dan Polsek yang telah memiliki Surat Keputusan sebagai Penyidik;

b.

Penyidik

adalah

pejabat

Kepolisian

Negara

Republik

Indonesia

berpangkat IPDA sampai dengan Komisaris Besar Polisi yang berada di lingkungan Satuan Reskrim yang diberi wewenang khusus oleh undangundang untuk melakukan penyidikan sebagaimana diatur oleh UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP; c.

Penyidik Pembantu

adalah

pejabat

Kepolisian Negara

Indonesia yang karena diberi wewenang tertentu dapat

Republik melakukan

tugas penyidikan penyi dikan sebagaimana diatur oleh o leh UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP;

d.

Atasan Penyidik adalah penyidik yang berwenang menerbitkan Surat Perintah

Tugas, Surat Perintah Penyelidikan, dan Surat

Penyidikan di daerah hukum Atasan Penyidik sesuai

Perintah peraturan

perundang-undangan perundang-undangan yang berlaku; e.

Petugas Lainnya adalah personel yang bertugas dan/atau bekerja di lingkungan Polres Limboto dan atau setidak-tidaknya di lingkungan Satuan Reskrim serta diberikan tugas oleh Penyidik Sat. Reskrim untuk membantu atau mendukung pelaksanaan tugas-tugas penyidikan, seperti pembuatan administrasi administrasi Perkara dan sejenisnya.

2.

Sarana-Prasarana Sarana-Prasarana yang Digunakan 5

penyidikan,

penyusunan

Berkas

a.

Sarana dan Prasarana yang digunakan untuk kepentingan penyidikan adalah yang tersedia di lingkungan lingkungan Satuan Reskrim;

b.

Sarana dan Prasarana

lain

yang

menunjang

untuk

kepentingan kepentingan

penyidikan yang digunakan apabila telah mendapat persetujuan dari Atasan Penyidik. Penyidik. 3.

Urutan Tindakan a.

Tindakan penyidikan mempedomani mempedoman i UU No. 8 Tahun 1981

tentang

KUHAP, Peraturan Kapolri No. 12 Tahun 2009 tentang Pengawasan dan Pengendalian Penanganan Perkara Pidana di

Lingkungan Kepolisian Kepolisian

Negara Republik Indonesia; Indonesia; b.

Urut-urutan tindakan penyidikan penyidikan sebagai berikut : 1)

Membuat tata naskah (takah) yang terdiri dari : a)

Laporan Polisi;

b)

Laporan Hasil Penyelidikan (LHP) apabila didahului dengan penyelidikan;

2)

c)

Surat Perintah Penyidikan; Penyidikan;

d)

Surat Perintah Tugas

e)

Rencana Penyidikan;

f)

Rencana Kebutuhan Anggaran Penyidikan; Penyidikan;

g)

Gambar Skema Pokok Perkara; dan

h)

Matrik untuk Daftar Kronologis Kronologis Penindakan.

Menyusun rencana penyidikan penyidikan dan penganggaran penyidikan, penyidikan, meliputi :

3)

a)

Rencana Kegiatan;

b)

Rencana Kebutuhan Anggaran Penyidikan; Penyidikan;

c)

Target pencapaian kegiatan;

d)

Skala prioritas penindakan; penindakan; dan

e)

Target penyelesaian penyelesaian perkara.

Melakukan upaya hukum dalam rangkaian kegiatan penyidikan, meliputi : a)

Pemanggilan saksi-saksi;

b)

Pemeriksaan saksi-saksi;

6

c)

Penyitaan barang bukti;

d)

Pemanggilan tersangka;

e)

Penangkapan tersangka (jika diperlukan); diperlukan);

f)

Pemeriksaan tersangka; tersangka;

g)

Menawarkan bantuan Penasihat Hukum terhadap Tersangka yang tidak mampu, yang ancaman hukumannya diatas 4 tahun

h)

Penggeledahan Penggeledah an (jika diperlukan) dan ditindaklanjuti ditindaklanjut i dengan penyitaan (jika ditemukan barang bukti baru);

i) j) 4)

Penahanan tersangka (jika diperlukan); diperlukan); dan Pemeriksaan Ahli (jika (jika diperlukan). diperlukan).

Menyelenggarakan Menyelengga rakan

Administrasi

Penyidikan

dengan

kegiatan

meliputi : a)

Membuat Surat Perintah Penyidikan; Penyidikan;

b)

Membuat Surat Perintah Tugas;

c)

Membuat

Surat

Pemberitahuan Pemberitahuan

Dimulainya

Penyidikan Penyidikan

(SPDP); d)

Membuat Surat Perintah Penyitaan; Penyitaan;

e)

Mengajukan Ijin Penyitaan ke Pengadilan Negeri setempat;

f)

Membuat Berita Acara Penyitaan; Penyitaan;

g)

Membuat Surat Tanda Terima Penyitaan

h)

Mengajukan Surat Persetujuan Persetujuan Penyitaan ke Pengadilan Pengadilan Negeri setempat (jika penyitaan yang dilakukan mendahului permintaan ijin sita atau dalam keadaan mendesak);

i) j) k)

Membuat Surat Perintah Penggeledahan Penggeledahan (jika diperlukan); diperlukan); Membuat Berita Acara Penggeledahan; Penggeledahan; Mengajukan Surat Ijin Penggeledahan Penggeledahan Rumah dan/atau tempat tertutup lainnya ke Pengadilan Pengadilan Negeri Setempat;

l)

Mengajukan Surat Pemberitahuan Pemberitahuan Penggeledahan Penggeledahan Rumah dan/atau Tempat tertutup lainnya (apabila penggeledahan dilakukan mendahului permintaan ijin geledah atau dalam keadaan mendesak)

m)

Membuat Surat Panggilan; Panggilan;

7

n)

Membuat Surat Perintah Penangkapan Penangkapan (jika diperlukan); diperlukan);

o)

Membuat Berita Acara Penangkapan; Penangkapan;

p)

Membuat

dan

menyampaikan menyampaikan Surat

Pemberitahuan Pemberitahuan

Penangkapan kepada Keluarga Tersangka; q)

Membuat Surat Perintah Penahanan (jika diperlukan); diperlukan);

r)

Membuat Berita Acara Penahanan;

s)

Membuat dan menyampaikan Pemberitahuan Pemberitahua n Penahanan disertai

Surat

Perintah

Penahanan

kepada

Keluarga

Tersangka; t)

Mengajukan

Permintaan

Perpanjangan Perpanjanga n

Penahanan

ke

Kejaksaan Negeri setempat (jika masa penahanan penyidik telah

berakhir

dan

masih

diperlukan

perpanjangan

penahanan); u)

Membuat Berita Acara Perpanjangan Perpanjangan Penahanan;

v)

Membuat dan menyampaikan menyampaikan pemberitahuan pemberitahuan perpanjangan penahanan disertai Surat Perpanjangan Penahanan dari Kejaksaan Negeri setempat; setempat;

w)

Mengajukan

Permintaan

Perpanjangan

Penahanan

ke

Pengadilan Negeri setempat (jika masa penahanan yang diberikan Kejaksaan Negeri telah berakhir dan masih diperlukan perpanjangan penahanan); penahanan); x)

Membuat Berita Acara Perpanjangan Perpanjangan Penahanan;

y)

Membuat dan menyampaikan pemberitahuan pemberitah uan perpanjangan penahanan

dengan

Perpanjangan Perpanjangan

Penahanan

disertai

Surat

dari

Penetapan

Pengadilan Pengadilan Negeri

setempat; z)

Membuat

dan

menyampaikan

Surat

Perpanjangan

Penahanan

berikut

Perpanjangan

Penahanan

dan

Pemberitahuan Surat

Surat

Perintah Penetapan

Perpanjangan Penahanannya setiap kali ada perpanjangan penahanan 5)

Menyelenggarakan

kegiatan

8

penyidikan

dengan

urutan

kegiatan yang meliputi : a)

Menganalisis perkara yang ditangani/disidik;

b)

Menyusun rencana penyidikan dan rencana kebutuhan anggaran;

c)

Melakukan

kegiatan

penyidikan

dalam

bentuk

upaya

hukum; d)

Menyampaikan Surat Pemberitahuan

Perkembangan Hasil

Penyidikan (SP2HP) Tahap Pertama, kepada : (1)

Pelapor atau Korban Korban atau Keluarga Pelapor/Korban Pelapor/Korban untuk perkara kriminal umum;

(2)

Tersangka atau keluarga tersangka untuk perkara kriminal khusus yang tidak memiliki korban (victimless crime).

e)

Melakukan Gelar Perkara untuk menentukan : (1)

Tersangka, utamanya bagi penanganan / penyidikan perkara tindak pidana khusus sebelum dikirimkannya SPDP ; atau

(2)

Ditemukan dua atau lebih alat bukti bukti yang cukup dan bersesuaian, sehingga dapat diteruskan

kegiatan

penyidikannya atau tidak ditemukan tidak ditemukan dua alat bukti yang cukup dan bersesuaian

sehingga

dapat

dihentikan penyidikannya. (3)

Melibatkan Ahli untuk keterangan Ahli sebagai Alat Bukti

f)

Melakukan upaya hukum lanjutan setelah

ditentukan

tersangkanya atau penghentian penyidikan apabila penyidikan apabila tidak ditemukan alat bukti yang cukup; g)

Menyampaikan Surat

Pemberitahuan Perkembangan Hasil

Penyidikan (SP2HP) Tahap Kedua, kepada : (1)

Pelapor atau Korban atau Keluarga

Pelapor/Korban

untuk perkara kriminal umum; (2)

Tersangka atau keluarga tersangka untuk perkara kriminal khusus yang tidak memiliki korban (victimless

9

crime). h)

Menyusun Berkas Perkara dan siap untuk dilimpahkan ke Penuntut Umum;

i)

Memperbaiki Berkas Perkara apabila dinyatakan kurang lengkap oleh Penuntut Umum dan mengirimkan kembali Berkas Perkara yang telah diperbaiki kepada Penuntut Umum;

j)

Menyerahkan Berkas Perkara beserta barang bukti dan tersangkanya kepada Penuntut Umum;

k)

Menyampaikan Surat Pemberitahuan

Perkembangan Hasil

Penyidikan (SP2HP) Tahap Ketiga, kepada : (1)

Pelapor atau Korban Korban atau Keluarga Pelapor/Korban Pelapor/Korban untuk perkara kriminal umum;

(2)

Tersangka atau keluarga tersangka untuk perkara kriminal khusus yang tidak memiliki korban (victimless crime).

V.

KETENTUAN LARANGAN DAN KEWAJIBAN KEWAJIBAN a.

Larangan dalam Penyidikan Penyidik Dilarang : 1)

Melakukan tindak kekerasan (penyiksaan fisik) dalam melaksanakan penyidikan;

2)

Melakukan diskriminasi pelayanan dalam kegiatan penyidikan;

3)

Menerima dan/atau meminta imbalan sebelum, selama, dan/atau setelah kegiatan penyidikan;

4)

Menyebarkan rasa takut kepada terperiksa baik dengan menggunakan ancaman atau ancaman kekerasan atau dengan menunjukkan senjata (api).

b.

Kewajiban Dalam Penyidikan : 1)

Memberikan pelayanan yang sama kepada semua orang (pihak) dalam kegiatan penyidikan;

2)

Menjalankan kegiatan penyidikan sesuai dengan ketentuan peraturan

10

perundang-undangan yang berlaku; 3)

Penggunaan senjata (api) sesuai dengan Prosedur Tetap Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor : Protap/1/X/2010 tentang Penanggulangan Anarki;

VI. PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN a.

Pengawasan Pengawasan terhadap kegiatan penyidikan dilakukan oleh : 1)

2)

Atasan Penyidik, yaitu : a)

Kasat; dan/atau

b)

Kaur Bin Ops.

Pengawas Penyidik yang ditunjuk berdasarkan Surat

Perintah

Pengawasan Penyidik. b.

Pengendalian Pengendalian penyidikan penyidikan dilakukan dalam bentuk : 1)

Tata Naskah (Takah) yang berisikan komunikasi tertulis

antara

penyidik dan Atasan Penyidik; 2)

Gelar Perkara yang dilakukan dengan melibatkan : a)

Penyidik di lingkungan Sat. Reskrim;

b)

Penyidik dengan mengikutsertakan Pengawas Penyidik;

c)

Penyidik dengan mengikutsertakan Satuan lain yang dipimpin oleh Kapolres atau Kasat Reskrim;

d)

Penyidik dengan mengikutsertakan institusi pengawasan di lingkungan internal Polres Limboto.

VII. ADMINISTRASI 1.

Kelengkapan Administrasi Segala administrasi adalah administrasi yang menunjang terselenggaranya penyidikan, berupa : a.

Administrasi Penyidikan yang diatur oleh UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP dan/atau yang diatur oleh perundang-undangan lainnya; atau

11

b.

Administrasi Perkantoran yang menunjang kegiatan

penyidikan

sebagaimana diatur oleh Hukum Administrasi dan/atau Peraturan Kapolri serta peraturan administrasi lainnya. VIII. ANGGARAN a. Anggaran penyidikan menyesuaikan men yesuaikan dengan DIPA Polri untuk program penyelidikan dan penyidikan yang disediakan disediakan bagi Polres Limboto ; b. Anggaran An ggaran yang digunakan untuk kepentingan penyidikan menyesuaikan dengan kriteria tingkat kesulitan atas penyidikan yang ditentukan oleh pejabat yang berwenang atau Atasan Penyidik; c. Penggunaan

anggaran

dalam

kegiatan

penyidikan

sesuai

dengan

standar biaya khusus (SBK) penyidikan yang disahkan oleh Kapolri.

IX.

PENUTUP 1. Ketentuan Lain-Lain a.

Batas waktu penyelesaian perkara ditentukan berdasarkan kriteria tingkat kesulitan atas penyidikan :

b.

1)

Sangat sulit ;

2)

Sulit ;

3)

Sedang ; atau

4)

Mudah

Batas waktu penyelesaian perkara dihitung mulai diterbitkannya Surat Perintah Penyidikan, meliputi : 1)

120 (seratus dua puluh) hari untuk penyidikan perkara sangat sulit;

c.

2)

90 (sembilan puluh) hari untuk penyidikan perkara sulit;

3)

60 (enam puluh) hari untuk penyidikan perkara sedang; atau

4)

30 (tiga puluh) hari untuk penyidikan perkara mudah.

Penentuan kriteria tingkat kesulitan atas penyidikan dilakukan

oleh

pejabat yang berwenang atau Atasan Penyidik; d.

Apabila penyidikan yang dilakukan tidak sesuai dengan kriteria tingkat kesulitan di atas, maka penyidik mengajukan alasan tentang kesulitan

12

dan/atau

hambatan

Kemajuan kepada

yang

Atasan

dihadapi

Penyidik

dalam

(Kasat)

bentuk

untuk

Laporan

mendapatkan

persetujuan. X.

KETENTUAN PENUTUP PENUTUP a. Segala hal yang berkaitan dengan kegiatan penyidikan tetap mengacu pada UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP dan/atau dan/atau undang-undang tertentu yang mengatur hukum acaranya sendiri; b. Kegiatan

penyidikan

yang yan g

dilakukan

oleh o leh

Penyidik

Sat

Reskrim

mempedomani Perkap No. 12 Tahun 2009 tentang Pengawasan dan Pengendalian Penanganan Perkara Pidana di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia; c. Hal-hal yang belum belum ditentukan ditentukan dan/atau dan/atau diatur di dalam SOP

ini, maka

penyidik tetap mempedomani aturan hukum acara yang berlaku.

Limboto,

Januari 2014

An. KEPALA KEPOLISIAN RESOR LIMBOTO KASAT RESKRIM

HERI RUSYAMAN, SIK AJUN KOMISARIS POLISI NRP 78061316 KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAERAH GORONTALO RESOR GORONTALO

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR KINERJA PENYIDIK PADA SAT RESKRIM POLRES GORONTALO

I.

Pendahuluan 1. Umum 13

a.

Tuntutan masyarakat terhadap kinerja penyidik Polri Polri dalam proses penyidikan suatu perkara, perspektif serta persepsi masyarakat yang terus berkembang dalam melihat kinerja penyidik.

b.

Harapan

yang

begitu

besar

memproses

suatu

perkara

operasional

standar

untuk

terhadap pidana,

Polri

khususnya

membutuhkan

mempercepat

dalam dalam

prosedur

pencapaian

tingkat

kepuasan masyarakat yang diharapkan dan disesuaikan dengan tingkat kemampuan organisasi. 2. Dasar a.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

b.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

c.

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pengawasan dan Pengendalian Penanganan Perkara Pidana di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

d.

Perkap Nomor : 14 Tahun 2009 tetang Managemen Penyidikan Tindak Pidana

3. Maksud dan Tujuan a.

Maksud Penulisan

Prosedur

Operasional

Standar

ini dimaksudkan untuk

menginventarisasi langkah-langkah penyidik sesuai prosedur yang berlaku, dalam upaya meningkatkan kinerjanya. b.

Tujuan Penulisan Prosedur Operasional Standar ini bertujuan untuk : 1)

Memudahkan penyidik penyidikan

yang

dalam mengikuti langkah-langkah proses

baku

sesuai

dengan

undang-undang dan

prosedur yang berlaku. 2)

Menjadi pedoman dalam

proses

penyidikan

pidana, termasuk memedomani KUHAP

suatu perkara

dan prosedur

baku

sebagaimana yang telah diatur dalam petunjuk teknis maupun

14

petunjuk operasional lainnya dari Kepala Kepolisian Republik Indonesia. 4. Ruang Lingkup Ruang lingkup Prosedur Operasional Standar ini meliputi langkahlangkah dalam proses penyidikan suatu perkara, mulai dari Laporan Polisi diterima oleh penyidik/penyidik pembantu sampai dengan

dilimpahkannya

berkas perkara ke Jaksa Penuntut Umum hingga terbit P.21 atau sampai dengan dihentikannya perkara tersebut dengan alasan sebagaimana yang telah diatur dalam undang-undang.

II.

Prosedur Berpenampilan Sebagai seorang penyidik/penyidik pembantu, melekat kewajiban padanya untuk berpenampilan sebagai berikut : 1.

Berpakaian yang rapi, bersih serta berdasi sesuai ketentuan yang berlaku di lingkungan Satuan Reskrim Polres Gorontalo (dilarang menggunakan celana berbahan jeans).

2.

Rambut dipotong rapi dan bersih. Bagi penyidik/penyidik pembantu yang berkumis agar merapikan kumisnya sehingga terlihat rapi

dan bersih

serta tidak berjenggot. 3.

Dilarang merokok ketika sedang melayani masyarakat yang datang ke Satuan Reskrim Polres Gorontalo.

4.

Ruang

pelayanan

harus

rapi,

bersih

dan

nyaman

ketika

sedang

melayani masyarakat.

III. Prosedur Melayani Melayani Saksi Saksi Korban/Saksi Korban/Saksi Pelapor Pelapor Saksi Korban/Saksi Kor ban/Saksi Pelapor harus dilayani oleh penyidik/penyidik pembantu sebagai berikut : 1.

Saksi korban / saksi pelapor sebaiknya langsung dimintai keterangannya untuk mempercepat proses pengumpulan alat bukti, kecuali karena alasan yang patut dan masuk akal saksi pelapor dapat menunda pemeriksaannya oleh penyidik/penyidik pembantu.

2.

Paling lambat 30 menit sebelum pemeriksaan dilakukan terhadap saksi 15

korban/saksi pelapor, penyidik/penyidik pembantu telah siap pelayanan pemeriksaan untuk

di

mencegah saksi korban/saksi

ruang pelapor

menunggu berlama-lama. 3.

Penyidik/penyidik pembantu dilarang merokok serta makan dan minum di hadapan saksi korban/saksi pelapor, serta wajib menunjukkan sikap empati dan simpati.

4.

Penyidik/penyidik pembantu wajib mengikuti ketentuan KUHAP selama melayani saksi korban/saksi pelapor pelapor serta tetap tetap

proporsional, transparan transparan

dan akuntabel. 5.

Penyidik/penyidik pembantu wajib memberitahukan perkembangan hasil penyidikan

kepada

pelapor

melalui

SP2HP

(Surat

Pemberitahuan

Perkembangan Hasil Penyidikan). 6.

Jika diperlukan, selama proses pemeriksaan pemeriksaan saksi korban/saksi pelapor dapat direkam

dengan

menggunakan

handycam

atau

alat perekam

gambar dan suara lainnya.

IV. Prosedur Melayani Saksi Penyidik/penyidik pembantu wajib melayani saksi sebagai berikut ber ikut : 1.

Penyidik/penyidik pembantu memeriksa saksi dengan terlebih dahulu mengirimkan surat panggilan kepadanya sesuai ketentuan KUHAP. K UHAP.

2.

Paling lambat 30 menit sebelum pemeriksaan dilakukan terhadap saksi, penyidik/penyidik pembantu telah siap di ruang ru ang pelayanan p elayanan pemeriksaan untuk mencegah saksi menunggu berlama-lama.

3.

Penyidik/penyidik pembantu dilarang merokok serta makan dan minum di hadapan saksi.

4.

Penyidik dilarang menggunakan hand

phone/alat phone/alat komunikasi lainnya

selama melaksanakan pemeriksaan terhadap saksi. 5.

Berpenampilan rapi

dan bersih sesuai ketentuan yang berlaku di

lingkungan Satuan Reskrim Polres Gorontalo. 6.

Berperilaku santun, ramah namun tetap tegas dan humanis serta tidak membentak-bentak atau menghardik saksi

16

selama

berjalannya proses

pemeriksaan. Tetap proporsional, transparan dan akuntabel. 7.

Penyidik/penyidik pembantu

dalam melakukan pemeriksaan terhadap

saksi sudah membuat daftar pertanyaan terlebih dahulu

sehingga

pemeriksaan dapat dilaksanakan sesegera mungkin dan tidak melebihi dari 8 (delapan) jam. 8.

Jika memang diperlukan, selama proses pemeriksaan dapat dengan

handycam/webcam

secara

proporsional

sesuai

direkam kebutuhan

penyidikan. 9.

Setelah melakukan pemeriksaan terhadap saksi, saksi, penyidik menyampaikan terima kasih dengan memberikan kartu nama penyidik kepada saksi agar terjadi komunikasi dan transparansi terhadap perkara yang ditangani.

V.

Prosedur Melayani Ahli Penyidik/penyidik

pembantu

wajib

melayani

ahli

yang

akan

dimintai

keterangannya sebagai berikut : 1.

Penyidik/penyidik pembantu memeriksa ahli dengan

terlebih

dahulu

mengirimkan surat panggilan kepadanya sesuai ketentuan KUHAP. K UHAP. 2.

Paling lambat 30 menit sebelum pemeriksaan dilakukan terhadap ahli, penyidik/penyidik pembantu telah siap di ruang ru ang pelayanan pelayan an pemeriksaan untuk mencegah ahli menunggu berlama-lama.

3.

Penyidik/penyidik pembantu dilarang merokok serta makan dan minum di hadapan ahli.

4.

Penyidik dilarang menggunakan hand phone/alat komunikasi

lainnya


Berpenampilan rapi dan bersih sesuai ketentuan yang berlaku di lingkungan Satuan Reskrim Polres Gorontalo.

6.

Berperilaku santun, ramah namun tetap tegas dan humanis serta tidak membentak-bentak atau menghardik ahli selama berjalannya

proses

pemeriksaan. Tetap proporsional, transparan dan akuntabel. 7.

Jika memang diperlukan, proses pemeriksaan dapat direkam dengan handycam/webcam secara proporsional sesuai kebutuhan penyidikan.

8.

Setelah melakukan pemeriksaan terhadap saksi, penyidik menyampaikan terima kasih dengan memberikan kartu nama penyidik kepada saksi agar 17

terjadi komunikasi dan transparansi terhadap perkara yang ditangani.

VI. Prosedur Melayani Tersangka Dalam melayani mel ayani tersangka, ters angka, penyidik/penyidik pembantu berkewajiban sebagai berikut : 1.

Penyidik/penyidik pembantu memeriksa tersangka dengan terlebih dahulu mengirimkan surat panggilan kepadanya sesuai ketentuan KUHAP, kecuali tersangka yang tertangkap tangan atau tersangka yang ditangkap sesuai dengan ketentuan KUHAP.

2.

Paling lambat 30 menit sebelum pemeriksaan dilakukan terhadap tersangka, penyidik/penyidik pembantu telah siap siap di ruang

pelayanan pemeriksaan

untuk mencegah tersangka menunggu berlama-lama. 3.

Penyidik/penyidik pembantu dilarang merokok serta makan dan minum di hadapan tersangka.

4.

Penyidik dilarang menggunakan hand phone/alat komunikasi

lainnya


Berpenampilan rapi dan bersih sesuai ketentuan yang berlaku di lingkungan Satuan Reskrim Polres Gorontalo.

6.

Berperilaku santun, ramah namun tetap tegas dan humanis serta tidak membentak-bentak

atau

menghardik

tersangka

kekerasan fisik dan intimidasi terhadap tersangka

apalagi

melakukan

selama berjalannya

proses pemeriksaan. Tetap proporsional, transparan dan akuntabel. 7.

Penyidik/penyidik pembantu Tersangka

dalam melakukan pemeriksaan terhadap

sudah membuat daftar pertanyaan terlebih dahulu

sehingga

pemeriksaan dapat dilaksanakan sesegera mungkin dan tidak melebihi dari 8 (delapan) jam. 8.

Proses pemeriksaan sebaiknya direkam dengan handycam /webcam secara proporsional sesuai kebutuhan penyidikan. Hal tersebut bertujuan untuk menghindari upaya tersangka memungkiri / mengingkari keterangan / BAP yang disampaikan kepada penyidik,

ketika

proses pemeriksaan pada

tingkat persidangan telah berjalan. 9.

Untuk tersangka yang melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana lebih dari 15 tahun, penyidik/penyidik pembantu wajib menunjuk penasehat

18

hukum untuk tersangka sebagaimana ketentuan dalam KUHAP.

VII. Kewajiban Penyidik/Penyidik Pembantu Sejak Polisi

Seorang

penyidik/penyidik

pembantu

sejak

Menerima Laporan

menerima

Laporan

Polisi

berkewajiban untuk : 1.

Melakukan gelar perkara penentuan kriteria kasus.

2.

Melengkapi administrasi penyidikan termasuk mengisi blanko kontrol perkara sesuai kriteria kasus.

3.

Membuat Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) dan dikirim ke pelapor sebagai bentuk transparansi dan kuntabilitas penyidik terhadap kasus yang ditangani.

4.

Melakukan

proses

penyidikan

secara

professional,

proporsional,

procedural, transparan dan akuntabel atas kasus yang ditangani. ditan gani. 5.

Melakukan gelar perkara dalam setiap kesempatan ketika mengalami hambatan dalam proses penyidikan.

6.

Melakukan gelar perkara dalam meningkatkan status seseorang dari saksi menjadi tersangka.

7.

Melakukan gelar perkara dalam hal penyidik/penyidik pembantu akan melakukan upaya paksa.

8.

Selalu berkoordinasi dengan Pengawas Penyidik dalam setiap kesempatan untuk mempercepat proses penyelesaian perkara yang ditangani.

9.

Mengajukan anggaran penyidikan serta mempertanggung jawabkannya melalui

pertanggungjawaban

keuangan

(Perwabku)

setelah

proses

penyidikan selesai.

VIII. Indikator Penyelesaian Penyelesaian Perkara

Setiap perkara yang ditangani oleh penyidik/penyidik pembantu, wajib untuk diselesaikan diselesaikan dengan indikator indikator penyelesaian yaitu berkas dinyatakan lengkap oleh Jaksa Penuntut Umum

dengan terbitnya

lembar

P.21

atau

perkara tersebut dihentikan dengan terbitnya Surat Pemberitahuan Penghentian

19

Penyidikan (SP3).

IX. Target Kinerja Bagi Setiap Penyidik/Penyidik Pembantu Setiap

penyidik/penyidik

pembantu

dalam

menangani

perkara

yang

ditugaskan kepadanya, dibebani target penyelesaian sesuai dengan kriteria perkara, untuk perkara mudah maksimal 30 hari, perkara sedang maksimal 60 hari, perkara sulit maksimal 90 hari, penyidikan sangat sulit maksimal 120 hari dan selalu melaporkan perkembangannya. X.

PENUTUP Demikian Prosedur Operasional standar ini dibuat sebagai pedoman dan panduan bagi penyidik/penyidik pembantu dalam melaksanakan penyidikan.

Limboto,

Januari

2014


HERI RUSYAMAN, SIK AJUN KOMISARIS POLISI NRP NRP 78061316

20


STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PEMANGGILAN PADA SAT RESKRIM POLRES GORONTALO A.

Pendahuluan Guna menjamin pelaksanaan tugas penyelidikan yang benar, perlu disusun standar operasional prosedur untuk dijadikan standar dalam

melaksanakan

upaya hukum pemanggilan. Standar Operasional Prosedur ini merupakan pedoman bagi penyidik dalam melaksanakn tugas pemanggilan yang harus dilaksanakan dalam proses penyidikan.

B.

Tujuan Tindakan hukum berupa pemanggilan merupakan rangkaian dari suatu proses penyidikan guna memperoleh suatu keterangan keter angan baik terhadap saksi, ahli maupun terhadap tersangka didalam proses penegakan hukum baik pada tingkat penyidikan, penuntutan dan peradilan. Standar

Operasional

Prosedur

ini

dibuat

bertujuan

guna

menghindari

pelanggaran hukum baik pelanggaran HAM maupun pelanggaran

terhadap

hukum acara pidana serta menghindari kesalahan prosedur dalam proses pemanggilan.

C.

Ruang Lingkup Standar Operasional Prosedur pemanggilan memuat petunjuk tentang tatacara dari mulai pemenuhan syarat formil, syarat materil pembuatan surat panggilan, pengajuan pengajuan atau penandatanganan surat panggilan pencatatan dalam register surat panggilan, penyampaian surat panggilan, serta bagaimana orang

21

yang dipanggil apabila tidak memenuhi panggilan tersebut. Standar Operasional Prosedur ini berlaku bagi penyidik Polri khususnya pada lingkungan Penyidik Sat Reskrim Polres Limboto. D.

Pengertian Pemanggilan 1.

Pemanggilan adalah tindakan penyidik untuk menghadirkan

saksi

/

tersangka guna didengar keterangannya sehubungan dengan tindak pidana yang terjadi. 2.

Tenggang waktu yang wajar adalah antara tanggal, hari, diterimanya surat panggilan dengan hari, tanggal orang yang di

panggil diharuskan

memenuhi panggilan harus ada tenggang waktu yang layak dan wajar serta surat panggilan yang disampaikan selambat – lambatnya tiga (3) hari sebelum tanggal hadir yang ditentukan dalam surat panggilan. 3.

Alasan yang tidak patut dan wajar adalah seseorang yang

dipanggil

sebagai saksi/tersangka dimana dapat diyakinkan bahwa surat panggilan tersebut tidak dapat hadir dengan menyampaikan

alasan

yang

tidak

sesuai dengan fakta yang ditemukan. 4.

Surat panggilan ke II adalah surat yang diterbitkan oleh penyidik dalam menindak lanjuti surat panggilan pertama apabila yang dipanggil diyakini telah menerima

panggilan

pertama

namun

yang

bersangkutan tidak

hadir dengan alasan-alasan alasan-alasan yang patut dan dan wajar. 5.

Surat perintah membawa adalah surat perintah yang ditandatangani oleh penyidik guna membawa saksi atau tersangka dikarenakan yang dipanggil tidak dapat memenuhi surat panggilan baik panggilan kesatu dan kedua tanpa alasan yang patut dan wajar.

6.

Ijin adalah permohonan atau pemberitahuan yang isampaikan oleh penyidik kepada lembaga tinggi Negara atau instansi pemerintahan / lembaga lain, guna memperoleh ijin yang diberikan kepada kepada penyidik dalam rangka proses proses pemanggilan.

E.

Petunjuk dan Koordinasi 1.

Membuat surat panggilan untuk saksi dan tersangka bukan lembaga tinggi Negara dan pejabat pemerintahan.

22

a. Syarat formil : 1)

Pasal 1 butir 2, Pasal 7 ayat (1) huruf e, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 119, Pasal 120 KUHAP;

2)

Undang-undang No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

3)

Undang-undang yang dipersangkakan

4)

Laporan Polisi

5)


6)

Surat Perintah Penyidikan

7)

Buku Register surat panggilan

8)

Agenda tanda terima surat panggilan

b. Langkah-langkah membuat surat panggilan : 1)

Surat Panggilan dibuat dengan jelas tentang ; dasar pemanggilan, alasan, waktu pemanggilan, identitas dipanggil, kapasitas

lengkap orang yang

yang dipanggil (saksi

atau tersangka),

perkara apa. 2)

Untuk waktu pemanggilan diberikan tenggang waktu yang wajar (dengan memperhitungkan

diluar

kota /luar

negeri),

apabila

alamat tidak diketahui dicantumkan alamat terakhir yang ada pada penyidik (berdasarkan hasil penyelidikan); 3)

Surat panggilan ditanda-tangani oleh Kasat Reskrim atau pejabat yang berwenang/penyidik yang memanggil.

2.

Membuat surat panggilan untuk saksi dan tersangka untuk

Lembaga

Tinggi Negara dan Pejabat Pemerintah. a. Syarat formil : 1)

Pasal 1 butir 2, Pasal 7 ayat (1) huruf e, Pasal 11, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 119, Pasal 120 KUHAP;

2)

Pasal 66, 220, 289, 340, 391 Undang-undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD;

3)

Pasal 36 (1) Undang-undang Nomor 32 tahun 2004

tentang

Pemerintahan

dengan

Daerah

sebagaimana

telah

diubah

Peraturan Pemerintahan Pengganti Undang-undang Nomor 23

8

tahun 2005; 4)

Undang-undang Kekuasaan Kehakiman;

5)

Undang-undang No 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;

6)

Pasal 66 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Notaris;

7)

Pasal 23 Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 tentang Desa.

b. Langkah-langkah membuat surat panggilan panggilan saksi dan tersangka pejabat Lembaga Tinggi Negara dan Pejabat Pemerintahan, Non Pemerintah (Notaris).

1) Pemanggilan terhadap Pejabat-pejabat Negara, anggota-anggota MPR / DPR / DPD / BPK / Mentri kabinet, Gubernur, Gubernur,

Bupati /

Walikota, Deputi Gubernur BI, sebelum dipanggil mengajukan surat permohonan ijin kepada Presiden RI, pengajuan permohonan kepada Kapolri melalui Kapolda diteruskan ke Kabareskrim.

2) Anggota DPRD/DPD tingkat I, sebelum dipanggil mengajukan surat permohonan

izin

kepada

permohonan

kepada

Mentri

Kapolri

Dalam

melalui

Negeri

Kapolda

pengajuan

diteruskan

ke

Kabareskrim.

3)

Anggota DPRD/DPD tingkat II Kabupaten/kota sebelum dipanggil mengajukan surat permohonan izin kepada

Gubernur Kepala

Daerah melalui Kapolda. 4)

Untuk memanggil Lurah/Kepala Desa sebelum dipanggil penyidik mengajukan surat permohonan izin kepada Bupati/Walikota. Bu pati/Walikota.

5)

Untuk pemanggilan terhadap Ketua dan Majelis Hakim, sebelum dipanggil mengajukan surat permohonan izin

kepada Ketua

Mahkamah Agung RI melalui Kabareskrim. 6)

Untuk

pemanggilan

Notaris, 24

sebelum

dipanggil

penyidik

mengajukan

surat

kepada

Majelis

Pengawas

Daerah,

guna

mendapat persetujuan/ijin.

3.

Pengajuan Penandatanganan Surat Panggilan. a.

Surat Panggilan diajukan

secara

berjenjang (diparaf oleh para

pejabat yang terkait) sampai dengan ditanda tangani oleh Kasat Reskrim atau Pejabat yang berwenang dan oleh Penyidik yang memanggil. b.

Mencatat surat panggilan untuk saksi dan tersangka pada

register

surat panggilan serta mencatat dalam buku ekspedisi. c.

Membuat surat guna mendapatkan ijin dalam rangka

pemanggilan

(saksi/tersangka) yang termasuk lingkup pejabat Lembaga Tinggi Negara dan Pejabat Pemerintah, Non Pemerintah (Notaris). d.

F.

Penyampaian surat panggilan panggilan ke satu/ ke dua untuk saksi saksi dan tersangka :

PENUTUP Demikian Prosedur Operasional standar ini dibuat sebagai pedoman dan panduan bagi penyidik/penyidik pembantu dalam melaksanakan penyidikan. Limboto,

Januari 2014

An. KEPALA KEPOLISIAN RESOR LIMBOTO LIMBOTO KASAT RESKRIM

HERI RUSYAMAN, SIK AJUN KOMISARIS POLISI NRP 78061316

25


STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENANGKAPAN PADA SAT RESRIM POLRES GORONTALO A.

Pendahuluan Guna menjamin pelaksanaan tugas tugas penyidikan yang yang benar, perlu disusun disusun standar operasional prosedur untuk dijadikan standar dalam melaksanakan penangkapan terhadap tersangka. SOP ini merupakan pedoman bagi penyidik dalam melaksanakan

tugas

penangkapan

26

yang

dilaksanakan

terhadap

tersangka. Standar operasional ini merupakan panduan untuk menghindarkan terhadap hal-hal yang kontra produktif yang dapat

menghalangi

penyidik kelancaran

proses penyidikan. Dalam pelaksanaan upaya paksa melalui penangkapan ini, ketentuan hukum acara

yang ada dalam KUHAP

maupun hukum

acara

Undang-Undang lainnya , menjadi dasar SOP ini sebagai otorisasi operasional penyidik.

B.

Tujuan Tindakan

penangkapan

adalah

suatu

tindakan

penyidik

berupa

pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal atau menurut cara yang diatur dalam undang-undang. Penangkapan merupakan rangkaian atau bagian dari

penyidikan,

untuk

mencegah tersangka menghilangkan barang bukti dan mencegah tersangka melarikan diri.

Standar Operasional Prosedur Penangkapan ini dibuat sebagai standar atau panduan bagi Penyidik dalam melakukan tindakan penangkapan terhadap tersangka sebagai langkah antisipasi terhadap kemungkinan adanya kesalahan prosedur yang yang dapat mengakibatkan gugatan hukum atau hal-hal yang kontra kontra produktif saat pelaksanaan penyidikan. Standar Operasional Prosedur Penangkapan dirancang untuk terciptanya efektifitas dan efisiensi terhadap penyidikan dan koordinasi

baik dalam

lingkungan internal Polri (penyidik, atasan penyidik dan petugas penyimpan barang bukti) maupun dalam lingkungan eksternal yang berwenang. berw enang.

C.

Ruang Lingkup Standar Operasional Prosedur Penangkapan ini

memuat

petunjuk dan

koordinasi meliputi syarat yang harus dipenuhi, langkah-langkah penangkapan dalam

rangkaian

penyidikan, maupun tertangkap. Standar

Operasional

Prosedur Penangkapan ini dapat menjadi panduan bagi bagi seluruh Penyidik Polri di Wilayah Polres Limboto.

27

D.

Definisi 1.

Pengertian penangkapan dalam Standar Operasional Prosedur ini adalah pengertian penangkapan dalam KUHAP;

2.

Pengertian tertangkap tangan

dalam

Standar Operasional Prosedur

ini

adalah pengertian tertangkap tangan dalam KUHAP;

E.

Petunjuk dan Koordinasi Tindakan penangkapan merupakan rangkaian proses penyidikan perkara yang termasuk dalam kategori upaya paksa penyidik. Dalam proses kegiatan penangkapan, penyidik melakukan berdasarkan ketentuan hukum yang ada di dalam KUHAP dan hukum acara lainnya.

Dalam pelaksanaan kegiatan penangkapan melibatkan penyidik / petugas Kepolisian lainnya maupun pihak di luar institusi Kepolisian antara lain penyidik pegawai negeri sipil, saksi, Kepala Desa / Kepala Lingkungan, Penyedia Jasa Keuangan, Penyedia

Barang dan Jasa lainnya,

Pengadilan

Negeri,

pemilik

atau yang menguasai barang dan lain-lain. Penangkapan dalam rangkaian kegiatan penyidikan Syarat formal yang harus dipenuhi : 1)

Dalam Surat Perintah Penangkapan harus mencantumkan dasar dilakukan penangkapan yaitu : a)

Pasal 1 butir 2 KUHAP;

b)


c)

Pasal 7 ayat (1) huruf d dan pasal 16 KUHAP;

d)

Pasal 17 KUHAP;

e)

Pasal 18 KUHAP;

f)

Pasal 19 KUHAP;

g)

UU RI No. 2 Tahun 2002

tentang Kepolisian Negara Republik

Indonesia; h)

Undang-Undang

yang

dipersangkakan,

yang

sifatnya

LezSpecialist penyidik harus menyesuaikan dengan hukum acara

pada undang-undang tersebut. Contoh

28

yaitu Undang-Undang

Narkotika dan Teroris yang mengatur berbeda dalam hal masa penahanan, serta Undang-Undang ITE yang mengatur berbeda dalam hal mendapatkan penetapan penahanan dari pengadilan, pengadilan, dan harus dilakukan dalam waktu 1x24 jam. Untuk hal ini maka ijin penangkapan harus diminta kepada pihak Pengadilan sebelum penangkapan dilakukan; i) j)

2)

Undang-Undang lain yang terkait; Laporan Polisi;

k)

Surat Perintah Penyidikan;

l)

Surat Perintah Penggeledahan;

m)

Surat Perintah Penyitaan;

n)

Surat Perintah Tugas.

Penyidik membuat berita acara penangkapan dan surat pemberitahuan penangkapan dan dan disampaikan disampaikan kepada kepada keluarga tersangka;

3)

Petugas yang melaksanakan penangkapan adalah penyidik

yang

mendapat perintah dalam Surat Perintah Penyidikan.

Syarat materiil yang harus dipenuhi : Penangkapan dilakukan dilakukan dengan mempertimbangkan persesuaian persesuaian alat bukti, bukti, hasil penyelidikan yang dianalisis dan menyimpulkan bahwa seseorang adalah tersangkanya dan perlu dilakukan upaya paksa (penangkapan).

Langkah-langkah Penangkapan : 1)

Sebelum penangkapan dilakukan, penyidik wajib melakukan gelar perkara

dan

melaporkan

kepada

atasan

Penyidik

kegiatan

penangkapan yang akan dilakukan; 2)

Penyidik sebelum melakukan penangkapan agar melakukan briefing dan diskusi diskusi untuk membahas kegiatan penangkapan termasuk menilai resiko yang mungkin berdasarkan informasi, dan mendapatkan cara untuk meminimalisir meminimalisir resiko resiko yang mungkin terjadi;

3)

Penyidik menunjukkan Surat Perintah Tugas dan Surat

Perintah

Penangkapan yang sudah disiapkan terlebih dahulu kepada orang yang

29

akan ditangkap atau orang yang mempunyai

hubungan dengan

tersangka atau pihak lain yang berada di TKP; 4)

Penyidik, sedapat mungkin berkoordinasi dengan pihak terkait kepolisian setempat termasuk pejabat setingkat

RT/RW

baik untuk

menyampaikan kegiatan penangkapan yang akan dilakukan; 5)

Penyidik wajib memberikan peringatan agar tersangka bekerja sama untuk menyerahkan diri secara baik- baik;

6)

Penyidik setelah memberikan peringatan kepada tersangka untuk bekerjasama namun tidak mendapat respon, maka langkah paksa secara terukur dan melindungi melindungi penyidik untuk menangkap Tersangka Tersangka segera dilakukan. Upaya paksa yang dilakukan sifatnya melumpuhkan, dan dapat ditingkatkan dengan melihat penilaian resiko berkembang dilapangan;

7)

Penyidik melakukan identifikasi dan dokumentasi serta pemeriksaan kesehatan terhadap tersangka yang ditangkap;

8)

Setelah dilakukan penangkapan, Penyidik membuat Berita Penangkapan dan permohonan penetapan

penangkapan

Acara dari

Pengadilan Negeri; 9)

Setelah tersangka ditangkap, pada kesempatan pertama dilakukan

pemeriksaan dengan menggunakan

berita

segera acara

pemeriksaan tersangka. Terhadap penangkapan yang menemukan benda/barang bergerak maka dapat langsung dilakukan penyitaan, sedangkan terhadap benda yang tidak bergerak tidak dilakukan penyitaan, melainkan disegel/diblokir. Untuk penangkapan yang dilanjutkan dengan penyitaan

bukti

digital,

hal ini

diatur dalam SOP khusus Subdit Fismondev. Demikian juga bahwa dalam penyidikan cyber crime, metode penangkapan harus menghindarkan tersangka dari perangkat IT yang digunakan digunakan untuk menjamin keaslian keaslian data dan informasi yang didapatkan pada komputer dan menghindari terjadinya kerusakan barang bukti. Hal-hal khusus dalam Penangkapan Tersangka 1)

Setiap orang dapat yang menemukan tindak pidana dalam keadaan

30

tertangkap tangan, berhak menangkap tersangka,

untuk kemudian

segera melaporkan atau menyerahkan tersangka tersebut beserta barang bukti yang ada kepada juga, Anggota Polri atau dapat melakukan

kesatuan Polri terdekat. Demikian

Penyidik yang menemukan tindak pidana

penangkapan dan segara menyerahkan tersangka tersangka

dan barang bukti kepada kepada Perwira siaga atau Ka SPK dan diteruskan diteruskan kepada Penyidik. Hal penting dalam hal ini adalah barang bukti dari tindak pidana yang didapatkan tidak boleh tidak harus diserahkan kepada Penyidik untuk disita; 2)

Penangkapan

atas atas

dasar

permintaan

melalui

Interpol

dengan dengan

dilengkapi Surat permintaan penangkapan yang dikeluarkan negara peminta harus dikoordinasikan dengan pihak

oleh

terkait untuk

kepastian hukum yang menjadi dasar otoritas penangkapan; 3)

Penangkapan terhadap tersangka yang keberadaannya diluar yuridiksi Penyidik yang melakukan penyidikan, dapat dilakukan dilakukan oleh penyidik penyidik setempat dengan dilengkapi surat perintah

penangkapan

dengan

dasar surat perintah penangkapan yang diterbitkan oleh Penyidik atau dasar surat DPO. Hal ini dapat juga dilakukan oleh penyidik yang menangani dengan dibantu oleh penyidik setempat; 4)

Penangkapan terhadap pejabat dan penyelenggara negara mendapatkan ijin melalui permintaan yang diajukan

oleh

harus penyidik,

kepada Presiden untuk anggota DPR/MPR, DPD, BPK, Menteri, Gubernur dan Deputy Gubernur BI, Gubernur, Bupati, dan Walikota. Untuk anggota DPR tingkat provinsi harus seijin

Menteri Dalam

Negeri. Untuk anggota DPR setingkat kabupaten atas seijin Gubernur Kepala Daerah. Untuk Ketua dan Majelis Hakim, permohonan kepada Mahkamah Agung RI, melalui Kapolda yang akan ditujukan kepada Kabareskrim dan diteruskan oleh Jaksa Agung. F.

Penutup Demikian Prosedur Operasional standar ini dibuat sebagai pedoman dan panduan bagi penyidik/penyidik pembantu dalam melaksanakan penyidikan

31

F.


Limboto,

Januari 2014


HERI RUSYAMAN, SIK AJUN KOMISARIS POLISI NRP NRP 78061316


STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

32

PENAHANAN PADA SAT RESRIM POLRES GORONTALO A.

Pendahuluan Guna menjamin pelaksanaan tugas penyidikan yang benar, perlu disusun standar operasional prosedur untuk dijadikan standar dalam melaksanakan penahanan. SOP ini merupakan pedoman bagi penyidik dalam melaksanakan tugas yang wajib dilaksanakan.

B.

Tujuan Tindakan penahanan merupakan rangkaian atau bagian dari penyidikan. Penahanan dilakukan dengan mempertimbangkan alasan obyektif dan alasan subyektif, alasan obyektif adalah penahanan dilakukan terhadap tersangka yang melakukan tindak pidana yang diancam hukuman lebih dari 5 (lima) tahun sesuai pasal 21 ayat (4) huruf a KUHAP atau terhadap pasal pengecualian yang diatur dalam pasal pasal 21 ayat (4) huruf b KUHAP, sedangkan sedangkan alasan subyektif

adalah

adanya kekhawatiran tersangka melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi perbuatan pidana sesuai pasal 21 ayat (1) KUHAP. Penahanan adalah pengekangan kebebasan seseorang, sehingga harus dilakukan dengan proses yang benar, kesalahan terhadap proses dapat mengganggu proses penyidikan. Standar Operasional Prosedur penahanan ini dibuat sebagai standar bagi Penyidik dalam melakukan melakukan tindakan penahanan dan sebagai langkah langkah antisipasi terhadap adanya kesalahan prosedur yang mengakibatkan gugatan hukum. Standar Operasional Prosedur penahanan disusun untuk

mengefektifkan

koordinasi baik dalam lingkungan internal Polri (Penyidik, (Penyidik, Atasan penyidik dan pejabat rutan) maupun dalam lingkungan eksternal antara lain Jaksa Penuntut Umum ,Pengadilan dan instansi terkait lainnya.

C.

Ruang Lingkup Standar Operasional Prosedur Penahanan memuat petunjuk dan koordinasi meliputi syarat yang harus dipenuhi dan dan langkah–langkah penahanan. Standar Operasional Prosedur Prosedur Penahanan ini berlaku bagi seluruh Penyidik Sat Reskrim 33

Polres Limboto.

D.

Definisi 1.

Penahanan adalah penempatan tertentu

oleh

penyidik

atau

tersangka Penuntut

atau terdakwa

Umum

atau

ditempat

Hakim

dengan

penetapannya, dalam hal serta menurut cara diatur dalam undang – undang. 2.

Penangguhan Penahanan adalah ditundanya atau tidak

dilanjutkannya

seorang tersangka/terdakwa baik dengan jaminan orang atau jaminan uang berdasarkan syarat – syarat lain yang ditentukan. 3.

Pengalihan Jenis Penahanan adalah mengalihkan status penahanan

dari

jenis penahanan yang satu kejenis penahanan yang lain oleh penyidik atau penuntut umum. 4.

Pembantaran

penahanan

terhadap tersangka

adalah

karena

penundaan

alasan

penahanan

kesehatan

sementara

(memerlukan rawat

jalan/rawat inap) yang dikuatkan dengan keterangan dokter sampai dengan yang bersangkutan dinyatakan sembuh kembali. 5.

Pemindahan tempat penahanan adalah memindahkan tersangka dari rutan yang satu

ke rutan yang lain dengan pertimbangan

–

pertimbangan

tertentu guna mempermudahkan penyelesaian perkara.

6.

Penahanan lanjutan adalah menempatkan kembali tersangka yang pernah ditangguhkan penahanannya dengan pertimbangan atau alasan tertentu kedalam Rumah Tahanan Negara guna kepentingan penyidikan.

E.

PetunJuk dan koordinasi Tindakan

penahanan

merupakan

salah

satu

bagian

dari

rangkaian

penyidikan yang termasuk dalam kategori upaya paksa penyidik. Dalam proses kegiatan penahanan, penyidik melakukan berdasarkan ketentuan hukum yang ada dalam KUHAP dan ketentuan hukum lainnya. Dalam melaksanakan kegiatan kegiatan penahanan akan melibatkan penyidik / petugas kepolisian lainnya maupun pihak di luar institusi kepolisian antara lain Jaksa Penuntut Umum, Pengadilan Negeri dan Pejabat Rutan.

34

1.

Penahanan di Rutan/Cabang Rutan a.

Syarat yang harus dipenuhi 1)

Dalam Surat Perintah Penahanan

harus mencantumkan dasar

dilakukan penahanan yaitu : a)

Pasal 1 butir 21 KUHAP

b)

Pasal 7 ayat (1) huruf d, pasal 11, pasal 20, pasal 21, pasal 22 a yat (1) KUHAP.

c)

UU R I No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

2)

d)

Undang – Undang yang dipersangkakan.

e)

Undang – Undang lain yang terkait;

f)

Laporan Polisi;

g)

Surat perintah penyidikan;

h)

Surat Perintah Tugas;

Penyidik membuat surat pemberitahuan penahanan tersangka kepada keluarga tersangka/penasehat hukum;

3)

Petugas yang melaksanakan penahanan adalah penyidik yang mendapat perintah dalam surat perintah penahanan.

b.

Langkah – langkah penahanan di Rutan/Cabang Rutan : 1)

Membuat

Berita

Acara

penahanan

sesaat sesaat

segera

setelah

melakukan penahanan dan ditanda tangankan kepada tersangka. ters angka. 2)

Membuat

Berita

Acara

Penolakan

tanda

tangan,

apabila

tersangka menolak menanda tangani Berita Acara Penahanan. 3)

Menyerahkan Surat Perintah Penahanan disampaikan kepada tersangka untuk tanda tangan.

4)

Surat

perintah

Penahanan

disampaikan disampaikan

kepada

tersangka,

keluarga tersangka dan pejabat rutan. 5)

Meminta

Dokter

Tahanan

untuk

memeriksa

kesehatan

tersangka. 6)

Memfoto dan mengambik sidik jari tersangka.

7)

Menyerahkan tersangka kepada pejabat rutan untuk dimasukkan ke

dalam

rutan,

dengan

35

dituangkan

dalam

Berita

Acara

Penyerahan Tersangka. 8)

Memberitahukan kepada keluarga tersangka/ penasehat hukum dengan surat resmi dan tanda penerimaan surat.

2.

Perpanjangan penahanan Surat perintah penahanan yang diterbitkan Kasatker selaku penyidik sebagaimana dimaksud pasal 20 KUHAP berlaku paling lama 20 (dua puluh) hari. Apabila selama 20

(dua

puluh) hari penyidikannya belum selesai

masih diperlukan penahanan tersangka maka penyidik dapat

dan

meminta

kepada JPU untuk menerbitkan Surat Perpanjangan Penahanan yang berlaku paling selesai dapat

dan

lama 40 (empat masih

meminta

puluh) hari dan

diperlukan penahanan

kepada

pengadilan

apabila masih belum

tersangka

maka

penyidik

Negeri untuk menerbitkan Surat

Perpanjangan Penahanan yang berlaku selama 30 (tiga puluh) hari dan perpanjangan

penahanan

dari

pengadilan

negeri

dapat

diperpanjangkembali apabila diperlukan.

Langkah – Langkah perpanjangan penahanan : a.

Penyidik mengirimkan surat permintaan perpanjangan tersangka

penahanan

kepada Kejaksaan Negeri/Pengadilan Negeri dengan

mencantumkan rujukan : 1)

Pasal 24 ayat (2) KUHAP

2)

UU RI No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Indonesia;

3)

Laporan Polisi;

4)

SPDP;

5)

Surat Perintah penahanan;

Dan melapirkan : 1)

Resume singkat;

2)

Laporan Polisi;

3)

Surat Perintah penyidikan;

4)

SPDP;

36

Republik

5)

Surat Perintah Penahanan;

6)

Perpanjangan penahanan dari JPU ( untuk meminta penetapan dari Pengadilan Negeri)

b.

Dengan dasar surat perintah

perpanjangan dari

JPU/penetapan

penahanan dari Pengadilan Negeri tersebut, maka penyidik dapat melakukan perpanjangan penahanan tersangka. c.

Penyidik membuat surat pemberitahuan perpanjangan

penahanan

kepada keluarga tersangka atau penasehat hukum. d.

Penyidik membuat berita acara perpanjangan penahanan dan ditanda tangankan kepada tersangka.

e.

Membuat Berita Acara penolakan tanda tangan, apabila tersangka menolak menanda tangani Berita Acara Perpanjangan penahanan.

f.

Menyerahkan surat perpanjangan penahanan kepada

tersangka,

keluarga tersangka / Penasehat hukum dan pejabat rutan. g.

Memberitahukan

kepada keluarga

tersangka/penasehat

hukum

dengan surat resmi dan tanda penerimaan surat.

3.

Pengalihan Jenis Penahanan Dalam hal pemeriksaan terhadap tersangka telah selesai dan tidak dikhawatirkan

akan

melarikan

diri

serta

tidak

menyulitkan

pengawasannya, atau dalam hal kehadiran tersangka sangat

dalam

diperlukan

oleh masyarakat karena profesi / keahliannya, maka terhadap tersangka dapat dilakukan pengalihan penahanan. Jenis penahanan dapat berupa : penahanan rutan, penahanan rumah, penahan kota. a.

Persyaratan 1)

Adanya pengajuan permohonan pengalihan jenis penahanan dari tersangka / keluarganya / penasehat hukumnya yang yang diketahui oleh RT/RW/Kepala desa.

2)

Wajib untuk melapor diri kepada penyidik selama menjalani penahanan.

b.

Langkah – langkah pengalihan jenis penahanan : 1)

Apabila

kasatker

mengabulkan

37

permohonan

tersangka/

keluarganya/penasehat hukumnya, maka penyidik membuat :

2)

a)

Surat Perintah Pengalihan je nis pena hanan

b)

Berita Acara pengalihan jenis Penahanan

c)

Surat Keterangan Wajib lapor

d)

Resume Singkat

Penyidik

menyerahkan

surat

perintah

pengalihan

jenis

penahanan kepada tersangka untuk ditanda tangani oleh tersangka dan penyidik.

3)

Penyidik

menyerahkan

surat

perintah

pengalihan

jenis

penahanan kepada tersangka, keluarga tersangka dan pejabat rutan. 4)

Kasatker menugaskan anggota untuk melakukan

pengawasan

terhadap tersangka

4.

Pemindahan tempat penahanan Dalam hal penyidikan berlangsung dan dibutuhkan tindakan untuk memindahkan penahanan tersangka dari satu satu rutan ke rutan lain melancarkan penyidikan, maka

penyidik dapat melakukan

guna

pemindahan

tempat penahanan, dengan langkah – langkah sebagai berikut : a.

Penyidik mempertimbangkan alasan pemindahan tempat penahanan.

b.

Pemindahanan tempat penahanan hanya dilakukan untuk kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan yang cepat, mudah dan murah.

c.

Penyidik menempatkan keamanan dan keselamatan tersangka yang ditahan sebagai prioritas utama

d.

Melakukan koordinasi dengan penyidik dari kesatuan lain yang mempunyai kaitan dengan kasus tersebut.

e.

Menentukan waktu pemindahan tahanan.

f.

Menyerahkan tersangka dan menyelesaikan administrasi pemindahan tempat penahanan : -

Surat perintah tugas

-

Surat Perintah penyerahan tersangka

-

Berita acara penyerahan tersangka

38

g.

5.

-

Surat Perintah Pemindahan tempat penahanan

-

Berita Acara pemindahan tempat penahanan

Membuat laporan pelaksanaan tugas pemindahan tempat penahanan.

Pembantaran Penahanan a.

Meminta

Dokter

untuk

memeriksa

kesehatan kesehatan

tersangka tersangka

untuk

memastikan tersangka masih bisa ditahan atau tidak. b.

Apabila kondisi tersangka tidak memungkinkan untuk

dilakukan

penahanan, maka penyidik melakukan pembantaran agar tersangka dirawat/opname. c.

Membuat surat perintah pembantaran dan berita acara pembantaran

d.

Selama masa perawatan/opname, penyidik melakukan

pengawasan

dan pengamanan terhadap tersangka.

6.

Penangguhan penahanan Penangguhan penahanan dapat dilakukan atas jaminan uang atau orang Jaminan Uang a.

Membuat perjanjian antara penyidik dengan tersangka atau penasehat hukum dengan mencantumkan uang jaminan dan syarat – syarat lainnya.

b.

Pemohonan menyetorkan uang jaminan kepanitera Pengadilan Negeri dengan formulir penyetoran yang dilakukan oleh penyidik

c.

Berdasarkan bukti setor uang, maka penyidik mengeluarkan surat perintah penangguhan penahanan.

Jaminan Orang a.

Membuat perjanjian antara penyidik dengan tersangka atau penasehat hukum dengan mencantumkan identitas penjamin, besarnya uang yang harus dijamin oleh penjamin syarat – syarat lainnya.

b.

Berdasarkan surat jaminan, maka penyidik mengeluarkan perintah penangguhan penahanan.

39

surat

7.

Penahanan Lanjutan a. Membuat surat perintah penahanan lanjutan dan surat pemberitahuan penahanan lanjutan kepada keluarga tersangka. b.

Mengajukan

surat

perintah perintah

penahanan

lanjutan

dan

surat

pemberitahuan lanjutan kepada keluarga tersangka c.

Mencatat dalam dalam register surat perintah penahanan lanjutan dan surat pemberitahuan penahanan lanjutan kepada keluarga tersangka

d.

Melaksana kan penahanan lanjutan

e.

Membuat berita acara penahanan lanjutan ditanda tangankan kepada tersangka

f.

Membuat berita acara penolakan

tanda tangan, apabila tersangaka

menolak menanda tangani berita acara penahanan lanjutan g.

Menyerahakan surat perintah penahanan lanjutan kepada tersangka untuk ditanda tangani

h.

Surat Perintah penahanan lanjutan disampaikan kepada

tersangka,

keluarga tersangka dan pejabat rutan i. j.

Meminta Dokter untuk memeriksa tersangka Menyerahkan tersangka kepada pajabat rutan untuk

dimasukkan

kedalam rutan, dengan dituangkan dalam berita acara penyerahan tersangka. k.

Memberitahukan kepada keluarga tersangka / Penasehat

hukum

dengan surat resmi dan tanda penerimaan surat.

8.

Pengeluaran Tahanan a.

Membuat

Surat

Perintah

pengeluaran

tahanan

dan

surat

pemberitahuan pengeluaran tahanan kepada keluarga tersangka b.

Mengajukan

surat

perintah

pengeluaran

tahanan

dan

surat

pemberitahuan pengeluaran tahanan kepada keluarga tersangka c.

Mencatat dalam register surat

perintah pengeluaran tahanan dan

surat pemberitahuan pengeluaran tahanan kepada keluarga tersangka d.

Melaksanakan pengeluaran tahanan

e.

Membuat Berita Acara pengeluaran tahanan dan ditanda tangankan kepada tersangka

40

f.

Membuat berita acara penolakan tanda

tangan, apabila

tersangka

menolak menanda tangani. g.

Menyerahkan surat perintah pengeluaran tahanan kepada tersangka untuk ditanda tangani

h.

Surat Perintah pengeluaran tahanan disampaikan kepada terangka, keluarga tersangka dan pejabat rutan

i. j. k.

Meminta Dokter untuk memeriksa tersangka Mengeluarkan tersangka dari Rutan Memberitahukan kepada keluarga tersangka / Penasehat hukum dengan surat resmi dan tanda penerimaan Surat.

F.


Limboto,

Januari 2014




STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENYITAAN 41

PADA SAT RESRIM POLRES GORONTALO A.

Pendahuluan Guna menjamin pelaksanaan tugas tugas penyidikan yang yang benar, perlu disusun standar operasional prosedur untuk dijadikan standar dalam melaksanakan penyitaan barang bukti. SOP ini merupakan pedoman

bagi

penyidik dalam

melaksanakan tugas. B.

Tujuan Tindakan

penyitaan

merupakan

rangkaian

atau

bagian

penyidikan.

Penyitaan dilakukan pertimbangan diperlukannya barang bukti terkait dengan tindak pidana yang terjadi untuk pembuktian kasus dan sebagai

persyaratan

kelengkapan berkas perkara guna pembuktian

penyidikan,

dalam

proses

penuntutan dan peradilan. Pembuktian Pembuktian terhadap tindak pidana harus dilakukan dengan proses yang benar, kesalahan terhadap proses dapat meruntuhkan pembuktian. Standar operasional prosedur penyitaan ini dibuat sebagai standar bagi penyidik dalam melakukan tindakan penyitaan terhadap barang bukti dan sebagai langkah antisipasi terhadap kemungkianan adanya kesalahan proses yang dapat mengakibatkan gugatan hukum. Standar operasional

prosedur penyitaan

didesain untuk mengefektifkan koordinasi baik didalam lingkungan internal polri (Penyidik, atasan

penyidik

dan petugas

penyimpan barang bukti) maupun

dalam lingkungan eksternal antara lain Pengadilan Negeri, penyedia jasa keuangan, penyedia barang dan jasa lainya serta instansi lain yang terkait.

C.

Ruang lingkup Standar operasional prosedur penyitaan penyitaan memuat petunjuk petunjuk dan dan koordinasi meliputi syarat yang harus dipenuhi, langkah-langkah penyitaan dalam rangkaian penggeledahan, penangkapan tertangkap tangan telah ditentukan oleh penyidik dalam rangkaian pemblokiran harta kekayaan ,terhadap benda tidak bergerak dan penyimpanan penyimpanan benda sitaan, standar standar operasional penyitaan ini berlaku berlaku bagi penyidik polri di seluruh wilayah Polres Limboto.

42

D.

Definisi 1.

Pengertian penyitaan dalam standar prosedur ini adalah pengertian penyitaan dalam KUHAP.

2.

Penggeledahan dalam standar prosedur ini adalah penggeledahan rumah, maupun penggeledahan badan serta pakaian.

3.

Pengertian penangkapan dalam standar operasional ini adalah penangkapan dalam KUHAP.

4.

Pengertian tertangkap tangan dalam standar operasional prosedur

ini

adalah tertangkap tangan dalam KUHAP. 5.

Penyedia jasa keuangan adalah setiap orang yang menyediakan jasa dibidang keuangan atau jasa lainnya yang terkait dengan keuangan termasuk

tetapi

tidak

terbatas

pada

Bank,

lembaga

Pembiayaan,

perusahaan efek, pengelola reksa dana, kostodian, wali amanat, lembaga penyimpanan dan penyelesaian, pedagang Valuta asing, dana pension, perusahaan asuransi, dan kantor pos. 6.

Penyegelan adalah suatu tindakan guna mempertahankan suatu

barang

atau benda sitaan dengan menggunakan garis polisi atau segel. 7.

Pemblokiran adalah suatu tindakan dimana suatu rekening, sertipikat, situs dan lain-lain untuk dicegah melakukan kegiatan.

8.

Benda yang dapat dilakukan penyitaan meliputi

benda

atau

tagihan

tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindak pidana, benda benda yang digunakan secara

langsung untuk melakukan

tindak pidana atau untuk mempersiapkannya, benda yang dipergunakan untuk menghalang halangi penyidikan tindak pidana, benda yang khusus atau

diperuntukan melakukan tindak pidana dan benda lain yang

mempuanyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan. 9.

Benda bergerak adalah kebendaan yang karena sifatnya dapat berpindah atau dipindahkan atau oleh Undang-undang dianggap

sebagai

benda

bergerak. 10. Benda tidak bergerak adalah kebendaan yang karena sifatnya tidak dapat berpindah atau atau dipindahkan atau karena karena undang-undang dianggap sebagai benda tidak bergerak.

43

E.

Petunjuk dan koordinasi. koordinasi. Tindakan penyitaan merupakan rangkaian proses pembuktian perkara termasuk dalam kategori upaya paksa penyidik.

Dalam proses

yang

kegiatan

penyitaan, penyidik penyidik melakukan berdasarkan ketentuan hukum yang ada ada dalam KUHAP dan hukum lainnya. Dalam pelaksanaan kegiatan penyitaan akan melibatkan

penyidik/petugas

kepolisian lainnya maupun maupun pihak luar institusi institusi Kepolisian antara lain saksi, Kepala Kepala desa/Kepala lingkungan, Penyedia jasa keuangan, keuangan, Penyedia Penyedia

barang dan dan jasa

lainnya, Pengadilan Negeri, Pemilik atau yang menguasai barang. 1.

Penyitan dalam rangkaian kegiatan penggeledahan a.

Syarat yang harus dipenuhi: 1)

Syarat formil: (a)

Dalam surat perintah penyitaan harus mencantumkan dasar dilakukan penyitaan yaitu : (1)


(2)

Pasal 5 ayat (1) huruf B angka 1, pasal 7 ayat (1) huruf d, pasal 14, pasal 40, pasal 41 dan pasal 42 KUHAP;

(3)

UU RI No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;

(b) 2)

(4)

Undang-Undang yang di persangkakan;

(5)

Undang-Undang lain yang terkait;

(6)

Laporan Polisi;

(7)

Surat perintah penyidikan;

(8)

Surat perintah tugas.

Penyidik membuat surat tanda penerimaan;

Syarat materill : (a)

Petugas yang melaksakan penyitaan adalah penyidik yang mendapat perintah dalam surat Perintah Penyidik.

(b)

Barang bukti yang disita adalah adalah diduga diperoleh dari tindakan pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana, benda yang telah digunakan secara

44

langsung untuk

melakukan tindak pidana atau untuk benda yang dipergunakan penyidikan tindak

mempersiapkannya,

untuk menghalang - halangi

pidana, benda yang khusus atau

diperuntukan melakukan tindak pidana, dan benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak tindak pidana yang dilakukan, yang bersesuaian dengan keterangan tersangka, saksi atau alat bukti lain. b.

Langkah-langkah penyitaan : 1)

Penyidik

menunjukan

surat

perintah

tugas

dan

surat

penggeledahan kepada orang yang akan digeledah atau orang yang menguasai tempat tertutup; 2)

Penyidik

menghadirkan

2

(dua)

orang

saksi

selama

penggeladahan, terhadap penggeledahan yang tidak disetujui oleh tersangka atau penghuni penghuni menghadirkan kepala desa atau atau kepala lingkungan; 3)

Penyidik mengumpulkan dan menghitung jumlah serta

jenis

benda/barang yang akan disita disita dengan di saksikan oleh 2 (dua) orang saksi; 4)

Penyidik mencatat benda/barang yang disita dalam surat Tanda Penerimaan (STP);

5)

Penyidik mendokumentasikan benda/barang yang di sita;

6)

Penyidik memasukan barang yang disita ke dalam kantong barang bukti yang disegel, terhadap barang/benda barang/benda

yang tidak

dimasukan dalam kantong di segel; 7)

Peyidik

memberikan

Surat

Tanda

Penerimaan

kepada

pemilik/yang menguasai benda/barang sitaan; 8)

Setelah dilakukan penyitaan membuat Berita acara Penyitaan dan permohonan penetapan penyitaan Terhadap

penggeledahan

yang

dari Pengadilan Negeri. menemukan

benda/barang

bergerak maka dapat langsung dilakukan penyitaan, sedang terhadap benda tidak melainkan di segel/blokir.

45

bergerak tidak dilakukan penyitaan,

c.

Langkah penyimpanan benda sitaan : 1)

Penyidik berkoordinasi dengan petugas penyimpanan barang bukti (Sat tahti);

2)

Penyidik melakukan serah terima benda/barang sitaan dengan petugas penyimpanan barang bukti dan di buatkan Berita acara serah terima.

2.

Penyitaan dalam rangkaian kegiatan penangkapan a.

Syarat yang harus dipenuhi : 1)

Syarat formil : (a)

Dalam Surat Perintah Penyitaan harus mencantumkan dasar dilakukan penyitaan yaitu : (1)


(2)

Pasal 5 ayat (1) huruf b angka angka 1, pasal 7 ayat (1) huruf d, pasal 14, pasal 40, pasal 41 dan pasal 42 KUHAP;

(3)

UU RI No. 2 Tahun Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;

(b) 2)

(4)

Undang-Undang yang dipersangkakan;

(5)


(6)

Laporan Polisi;

(7)


(8)


Penyidik membuat Surat Tanda Terima.

Syarat Materil : (a) Petugas yang melakukan penyitaan adalah penyidik yang mendapat surat Perintah penyidikan. (b)

Barang bukti yang disita adalah adalah diduga diperoleh dari tindakan pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana, benda yang telah digunakan secara melakukan tindak pidana atau

46

langsung untuk

untuk mempersiapkannya,

benda yang dipergunakan penyelidikan tindak diperuntukan yang pidana

untuk menghalang-halangi


melakukan tindak pidana, dan benda lain

mempunyai hubungan langsung dengan tindak yang

dilakukan

yang

bersesuaian

dengan

keterangan tersangka, saksi atau alat bukti lain. b. Langkah-Langkah Penyitaan : (1)

Penyidik menunjukan Surat Perintah Tugas Tugas dan Surat Perintah Penangkapan kepada tersangka;

(2)


jenis

benda/barang yang akan disita dengan dengan disaksikan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi;

(3)

Penyidik mencatat benda/barang benda/barang yang disita dalam Surat Tanda Penerimaan (STP);

(4)

Penyidik mendokumentasikan benda/barang yang disita. Penyidik memasukkan benda sitaan kedalam kantong barang bukti dan disegel;

(5)

Penyidik memasukkan barang yang disita kedalam barang bukti yang disegel, terhadap

kantong

barang/benda yang tidak

dapat dimasukkan dalam kantong disegel; (6)

Penyidik memberikan Surat Tanda Penerimaan kepada tersangka yang memiliki atau menguasai benda/barang sitaan;

(7)

Setelah dilakukan penyitaan membuat Berita Acara Penyitaan dan permohonan penetapan penyitaan dari Pengadilan Negeri.

c. Penyimpanan benda sitaan : 1)

Penyidik berkoordinasi dengan petugas penyimpan barang bukti (Kasat Tahti)

2)

Penyidik melakukan serah terima benda/barang sitaan dengan petugas penyimpan barang bukti dan dibuatkan Berita Acara Serah Terima

47

3.

Penyitaan dalam rangkaian kegiatan tertangkap tangan a.

b.


Penyidik membuat Surat Tanda Penerimaan;

2)

Penyidik membuat Berita Acara Serah Terima Barang Bukti.


Penyidik mengumpulkan dan menghitung jumlah serta jenis benda/barang yang akan disita dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi;

2)

Penyidik mencatat benda/barang yang disita dalam Surat Tanda Penerimaan (STP);

3)

Penyidik mendokumentasikan benda /barang yang disita;

4)

Penyidik memasukkan barang yang disita dalam kantong barang bukti yang disegel, terhadap barang/benda yang tidak dapat dimasukkan dalam kantong disegel;

5)

Penyidik memberikan Surat Tanda Penerimaan kepada tersangka selaku pemilik/yang menguasai benda/barang sitaan;

6)

Penyidik menyerahkan Berita Acara Serah Terima Barang Bukti apabila yang menangkap tangan bukan Penyidik;

7)

Setelah dilakukan penyitaan membuat Berita Acara Penyitaan dan permohonan penetapan penyitaan dari Pengadilan Negeri.

c.

Langkah Penyimpanan benda sitaan : 1)

Penyidik berkoordinasi dengan petugas penyimpan barang bukti (Kasat Tahti);

2)

Penyidik melakukan serah terima benda/barang sitaan dengan petugas penyimpan barang bukti dan dibuatkan Berita Acara Serah Terima.

4.

Penyitaan terhadap barang bukti yang sudah diketahui/ditentukan oleh penyidik a.


Syarat Formil : (a)

Terhadap barang bukti benda tidak bergerak memerlukan Surat

Izin/Surat

48

Izin

Khusus

Penyitaan

dari

Ketua

Pengadilan Negeri setempat. (b)

Membuat Surat Perintah Penyitaan harus mencantumkan dasar dilakukan penyitaan yaitu : (1)


(2)


(3)


(4)


(5)


(6)

Laporan Polisi;

(7)


(8)


(9)

Surat izin/Surat Izin Khusus Penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri setempat.

(c) 2)

Penyidik membuat Surat Tanda Penerimaan ;

Syarat Materil : (a)

Petugas yang yang melaksanakan penyitaan penyitaan adalah penyidik yang mendapat perintah dalam Surat Perintah penyidikan.

(b)

Barang bukti yang disita adalah adalah diduga diperoleh dari tindakan pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana, benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya, benda

yang

dipergunakan

penyelidikan tindak

untuk

menghalang-halangi


diperuntukan melakukan tindak pidana, dan benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan dengan tindak pidana yang dilakukan yang bersesuaian dengan

keterangan

tersangka, saksi atau alat bukti lain. b.

Langkah-langkah Penyitaan : 1)

Penyidik menunjukkan Surat Perintah Tugas dan Surat Perintah

49

Penyitaan kepada orang yang memiliki atau

orang yang

menguasai barang bukti yang akan disita; 2)


jenis

benda/barang yang akan disita dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi; 3)


4)

Penyidik mendokumentasikan benda/barang yang disita;

5)

Penyidik memasukkan barang yang disita dalam kantong barang bukti yang disegel, terhadap barang/benda yang tidak dapat dimasukkan dalam kantong disegel;

6)

Penyidik

memberikan

Surat

Tanda

Penerimaan

kepada

Pemilik/yang menguasai benda/barang sitaan; 7) c.

Penyidik membuat Berita Acara Penyitaan.

Penyimpanan benda sitaan 1)

Penyidik berkoordinasi dengan petugas penyimpan barang bukti (Kasat Tahti);

2)

Penyidik melakukan serah terima benda/barang sitaan dengan petugas penyimpan barang bukti dan dibuatkan Berita Acara Serah Terima.

5.

Penyitaan yang dilakukan sebagai tindak lanjut dari pemblokiran harta kekayaan a.


Syarat Formil : (a)

Memerlukan Surat Izin/Surat Izin Khusus Penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri setempat.

(b)

Membuat surat perintah penyitaan harus mencantumkan dasar dilakukan penyitaan yaitu : (1)


(2)


50

(3)


(4)


(5)


(6)

Laporan Polisi;

(7)


(8)


(9)

Surat izin/Surat Izin Khusus Penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri setempat.

(10) Penyidik

membuat

Berita

Acara

Penitipan

dan

Perawatan Barang Bukti 2)


Petugas yang melaksanakan penyitaan adalah penyidik yang mendapat perintah dalam Surat Perintah penyidikan.

(b)

Barang bukti yang disita adalah adalah diduga diperoleh dari tindakan pidana atau sebagai hasil dari tindak benda yang telah dipergunakan secara

pidana,

langsung

untuk

melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya, benda yang dipergunakan penyelidikan tindak diperuntukan

untuk menghalang-halangi


melakukan tindak

pidana, dan benda lain

yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan yang bersesuaian dengan keterangan tersangka, saksi atau alat bukti lain. b.


Penyidik menunjukkan Surat Perintah Tugas dan Surat Perintah Penyitaan kepada pihak Penyedia Jasa Keuangan tempat tempat harta kekayaan berada;

2)

Penyidik

mengkoordinasikan

dengan dengan

pihak

penyedia

jasa

keuangan bahwa setelah dilakukan penyitaan, harta kekayaan yang telah disita akan dititipkan atau tetap berada dipihak Penyedia Jasa Keuangan; 3)

Setelah dilakukan penyitaan membuat Berita Acara;

51

4)

Penyidik memberikan salinan Berita

Acara Penitipan dan

Perawatan Barang Bukti kepada pihak Penyedia Jasa Keuangan. 6.

Langkah penyitaan terhadap benda tidak bergerak a.

Syarat yang harus dipenuhi 1)

Syarat Formil : (a)

Surat Izin/Surat

Izin Khusus

Penyitaan

dari Ketua

Pengadilan Negeri setempat. (b)

Membuat surat perintah penyitaan harus mencantumkan dasar dilakukan penyitaan yaitu : (1)


(2)


(3)


(4)


(5)


(6)

Laporan Polisi;

(7)


(8)


(9)

Surat izin/Surat Izin Khusus Penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri setempat;

(10) Penyidik membuat membuat Surat Tanda Penerimaan; 2)


Petugas yang yang melaksanakan penyitaan penyitaan adalah penyidik yang mendapat perintah dalam Surat Perintah Penyidikan;

(b)

Memasang plang penyitaan sesuai Surat Izin/Surat Izin Khusus dari Pengadilan Negeri setempat;

(c)

Barang bukti yang disita adalah diduga diperoleh dari tindakan pidana pidana atau sebagai hasil dari dari tindak pidana, dan benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan yang bersesuaian dengan keterangan tersangka, saksi atau alat bukti lain.

52

b.

Langkah-langkah penyitaan 1)

Penyidik menunjukkan Surat Perintah Tugas dan Surat Perintah Penyitaan kepada orang yang memiliki atau menguasai barang bukti yang akan disita;

2)


3)

Penyidik menyegel benda yang disita dan memasang

Plang

penyitaan dengan posisi yang mudah terlihat; 4)

Penyidik

memberikan

Surat

Tanda

Penerimaan

kepada

pemilik/yang menguasai benda/barang sitaan;

F.

5)

Penyidik mendokumentasikan benda yang disita;

6)

Penyidik membuat Berita Acara Penyitaan

Penutup Demikian Prosedur Operasional standar ini dibuat sebagai pedoman dan panduan bagi penyidik/penyidik pembantu dalam melaksanakan penyidikan Limboto,

Januari 2014



53


STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGGELEDAHAN PADA SAT RESRIM POLRES GORONTALO

A.

Pendahuluan Guna menjamin pelaksanaan tugas tugas penyidikan yang yang benar, perlu disusun disusun standar operasional prosedur untuk dijadikan standar dalam melaksanakan Penggeledahan. SOP ini merupakan pedoman bagi penyidik dalam melaksanakan tugas penggeledahan yang wajib untuk dilaksanakan. Standar operasional operasional ini merupakan panduan untuk menghindarkan penyidik terhadap hal-hal yang kontra produktif yang dapat

menghalangi

kelancaran

proses penyidikan. Dalam pelaksanaan upaya paksa melalui penggeledahan ini, ketentuan hukum acara

yang ada dalam KUHAP

maupun hukum

acara

Undang-Undang lainnya , menjadi dasar SOP ini sebagai otorisasi operasional penyidik B.

Tujuan Tindakan penggeledahan merupakan rangkaian atau bagian dari penyidikan. Penggeledahan dilakukan dengan pertimbangan untuk

mencari barang bukti

yang terkait dengan tindak pidana pidana yang terjadi untuk pembuktian dalam proses penyidikan,

penuntutan,

penyidik/penyidik

dan peradilan. Penggeledahan dilaksanakan oleh

pembantu/penyelidik

dengan berawal dari praduga bahwa

pada tempat tinggal, tempat tertutup lainnya, pakaian, badan, atau tempat lain yang ada

hubungannya

dengan

tersangka

guna mencari dan menemukan

barang bukti yang berkaitan dengan tindak pidana yang terjadi. Pembuktian terhadap tindak pidana harus dilakukan dengan proses yang benar, kesalahan terhadap proses dapat meruntuhkan pembuktian.

54

Standar Operasional Prosedur penggeledahan penggeledahan ini dibuat sebagai sebagai penyidik/penyidik

pembantu/penyelidik

dalam

standar bagi bagi

melakukan

penggeledahan untuk mencari barang bukti dan sebagai

tindakan

langkah

antisipasi

terhadap kemungkinan adanya kesalahan Proses yang dapat mengakibatkan gugatan hukum. Standar

Operasional

Prosedur

penggeledahan

didesain

untuk

mengefektifkan koordinasi baik dalam lingkungan Polri (penyidik/penyidik pembantu/penyelidik dan atasan penyidik) maupun dalam lingkungan eksternal antara lain Kejaksaan Negeri dan Pengadilan Negeri.

C.

Ruang Lingkup Standar Operasional Prosedur Penggeledahan membuat

petunjuk

dan

koordinasi meliputi syarat syarat yang harus dipenuhi, langkah-langkah penggeledahan dalam rangkaian tindakan penyidik untuk melakukan tindakan pemeriksaan dan atau penyitaan dan atau penangkapan dalam hal yang diatur dalam KUHAP. Standar Operasional Prosedur

penggeledahan

ini

berlaku

bagi

seluruh

penyidik Polri di wilayah Polres Limboto.

D.

Definisi 1.

Pengertian penggeladahan dalam Standar Operasional Prosedur ini adalah pengertian penggeledahan dalam KUHAP.

2.

Penggeledahan

dalam

Standar

Operasional Operasional

Prosedur

penggeledahan rumah, penggeledahan pakaian maupun

ini

adalah adalah

penggeledahan

badan menurut tata cara yang ditentukan dalam KUHAP. 3.

Pengertian penggeledahan rumah dalam Standar Operasional Prosedur ini adalah pengertian penggeledahan rumah dalam KUHAP.

4.

Pengertian penggeledahan pakaian maupun penggeledahan badan dalam Standar Operasional Prosedur ini adalah pengertian penggeledahan badan dalam KUHAP.

55

E.

Petunjuk dan Koordinasi

Tindakan penggeledahan penggeledahan merupakan rangkaian proses pembuktian perkara yang termasuk dalam kategori upaya upaya paksa penyidik. Dalam Dalam

proses kegiatan kegiatan

penggeledahan, penyidik melakukan berdasarkan ketentuan hukum yang ada di dalam KUHAP dan hukum lainnya. Dalam pelaksanaan kegiatan penggeledahan akan melibatkan penyidik/penyidik pembantu dan petugas Kepolisian lainnya maupun pihak diluar institusi Kepolisian antara lain saksi, Kepala Desa / Kepala Lingkungan, penghuni rumah dan Pengadilan Negeri. 1.

Penggeledahan rumah, halaman rumah dan tempat tertutup lainnya, pakaian dan badan a.

Syarat formal yang harus dipenuhi : 1)

Dalam Surat Perintah Penggeledahan harus

mencantumkan

dasar dilakukan penggeledahan yaitu : a)

Pasal 1 butir 17 dan 18 KUHAP merupakan penjelasan tentang apa yang dimaksud penggeledahan;

b)

Pasal 5 (1) huruf b pa sal 7 (1) huruf d pasal 11, pasal 32 dan

pasal 37

KUHAP

mengatur

tentang kewenangan

penyidik/penyidik pembantu dalam hal penggeledahan. c)

Pasal 33 KUHAP mengatur tentang syarat dan tata cara penggeledahan.

d)

Pasal 34 KUHAP mengatur tentang alasan penggeledahan tanpa izin dari Ketua PN serta

tindakan yang tidak

diperkenankan. e)

Pasal

36

KUHAP

penggeledahan

mengatur

rumah

tentang

diluar

pelaksanaan

daerah

hukum

penyidik/penyidik pembantu. f)

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

g)


h)


56

i) j) k) 2)

Laporan Polisi; Surat Perintah Penyidikan; Surat Perintah Tugas.

Petugas yang melaksanakan penggeledahan adalah penyidik yang mendapat perintah dalam surat perintah penyidikan;

3)

Ijin penggeledahan dari Ketua Pengadilan Negeri;

4)

Dalam keadaan luar biasa dan mendesak,

penyidik

dapat

melakukan penggeledahan tanpa lebih dulu mendapat surat izin dari

Ketua

Pengadilan

Negeri, namun segera

penggeledahan, penyidik wajib meminta

sesudah

persetujuan

Ketua

Pengdilan Negeri yang bersangkutan; 5)

Penggeledahan yang secara khusus diatur oleh Undang-Undang yang mengharuskan dimintakan izin lebih dulu kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat, maka peyidik/penyidik terlabih

dahulu

Undang-Undang RI

pembantu

memenuhi ketentuan dimaksud misalnya Nomor

11 Tahun 2008 tentang informasi

dan teknologi elektrik.

b.

Syarat materiil yang harus dipenuhi Penggeledahan dilakukan dengan mempertimbangkan persesuaian alat bukti yang telah ditemukan penyidik/penyidik pembantu meliputi keterangan saksi, keterangan ahli, surat,

petunjuk, keterangan

tersangka dengan hasil hasil olah TKP. Adapun bentuk-bentuk bentuk-bentuk alat alat bukti bukti dimaksud meliputi keterangan-keterangan yang yang diberikan saksi-saksi yang dituangkan dalam berita acara pemeriksaan saksi, berita acara pemeriksaan ahli (pemeriksaan forensik), petunjuk, berita acara pemeriksaan dan pengolahan TKP serta berita acara

pemeriksaan

tersangka.

c.

Langkah-langkah penggeledahan 1)

Penyidik menunjukan Surat Perintah Tugas, Surat

Perintah

Penggeledahan dan Surat Izin Pengeledahan Rumah dari Ketentuan Pengadilan Negeri setempat kepada orang yang akan

57

digeledah atau orang yang

menguasai tempat tertutup serta

penyampaian maksud bahwa akan dilakukan penggeledahan; 2)

Penyidik

menghadirkan

2

(dua)

orang

saksi

selama

penggeledahan, terhadap penggeledahan yang tidak disetujui oleh tersangka tersangka atau penghuni penghuni menghadirkan Kepala Desa Desa atau Ketua Lingkungan. 3)

Bila menemukan barang bukti yang terkait tindak pidana disita, langsung diberikan Surat Tanda Penerimaan (STP) dan dibuatkan berita

acara

penggeledahan

dengan

blangko

yang

telah

disiapkan. 4)

Melaporkan hasil pelaksanaan kepada atasan penyidik dan dibuatkan berita acara penggeledahan.

5)

Dalam penggeledahan hal tertangkap tangan tidak perlu Surat Perintah Penggeledahan dan surat izin Ketentuan Pengadilan Negeri penggeledahan membuat

segera

surat

penggeledahan dari

setempat, dua hari setelah

dibuatkan

persetujuan

BA

penggeledahan

tentang

telah

dan

dilakukan

penggeledahan kepada ketua Pengadilan Negeri. F. 1.

Penutup Standar Operasional Prosedur tentang penggeledahan ini dikeluarkan untuk dijadikan pedoman didalam pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana.

2.

Format administrasi penyidikan berpedoman kepada Buku Petunjuk Administrasi yang berlaku.

Limboto,

JANUARI 2014



58

59


STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENYELESAIAN DAN PENYERAHAN BERKAS PERKARA PADA SAT RESRIM POLRES GORONTALO

I.

Umum a.

Kegiatan penyelesaian dan penyerahan berkas perkara merupakan kegiatan akhir dalam dalam proses penyidikan tindak pidana pidana yang

dilakukan

oleh penyidik/penyidik pembantu. b.

Proses yang meliputi pembuatan resume, penyusunan isi berkas perkara dan penyerahan berkas perkara haruslah dilakukan secara cermat dan teliti agar berkas perkara memenuhi syarat, tersusun rapih dan sistimatis. sistimatis.

c.

Untuk dapat melaksanakan pembuatan resume, penyusunan isi

berkas

perkara dan penyerahan berkas perkara yang optimal, perlu

dibuat

standarisasi. d.

Untuk kepentingan tersebut dikeluarkan

ketentuan berupa Standar

Operasional Prosedur ini.

II.


Maksud Penyusunan buku ini adalah untuk dijadikan standar bagi para penyidik dalam melakukan penyelesaian akhir dan proses

penyidikan

tindak pidana yang ditangani. b.

Untuk memperoleh keseragaman dalam melaksanakan

pemberkasan

sampai dengan penyerahan berkas perkaranya.

III.

Ruang Lingkup Ruang Lingkup Standar Operasional Prosedur ini meliputi tatacara standar

60

dalam proses pembuatan resume, penyusunan berkas dan

pelaksanaan

penyerahan berkas perkara, serta penyerahan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti.

IV.

Pengertian. a.

Berkas perkara adalah kumpulan

dari dari seluruh

kegiatan kegiatan

dan dan atau

keterangan yang berkaitan dengan tindakan penyidikan tindak dalam bentuk produk tertulis yang dilakukan oleh

pidana

penyidik/penyidik

pembantu. b.

Resume adalah ikhtisar dan kesimpulan dari hasil penyidikan tindak pidana yang terjadi yang dituangkan dalam bentuk dan tertentu penulisan tertentu

c.

Berita Acara adalah Catatan atau tulisan yang bersifat otentik yang memuat kegiatan tertentu dalam penyidikan dibuat dalam bentuk tertentu oleh oleh Penyidik atau Penyidik Pembantu atas atas kekuatan kekuatan

sumpah

jabatan, diberi tanggal dan ditanda tangani oleh Penyidik atau Penyidik Pembantu dan orang yang diperiksa. d.

Penyusunan

berkas

perkara

adalah

kegiatan

penempatan

urutan

lembar kelengkapan administrasi penyidikan yang merupakan isi berkas perkara yang disusun dalam satu berkas perkara. e.

Pemberkasan adalah kegiatan memberkas isi berkas perkara

dengan

susunan, syarat penyampulan, pengikatan dan penyegelan yang telah ditentukan serta pemberian nomor berkas perkara. f.

Penyerahan berkas perkara, adalah tindakan penyidik untuk menyerahkan berkas perkara dan menyerahkan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti kepada Penuntut Umum atau ke Pengadilan dalam hal acara pemeriksaan cepat sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundangundangan yang berlaku.

g.

Pengembalian Berkas Perkara adalah dikembalikannya Berkas dari Penuntut Umum kepada Penyidik karena adanya isi/materi Berkas Perkara yang perlu perlu dilengkapi sesuai

61

Perkara

kekurangan petunjuk yang

diberikan.

V.

Dasar a.

Pasal 8 Ayat Ayat (2) dan (3) dan dan Pasal 110 Ayat Ayat (1), Undang-Undang Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP.

b.

Undang-undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI.

c.

Peraturan pemerintah Nomor 27 tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Acara Pidana.

d.

Peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 tahun 2010 tentang perubahan atas peraturan pemerintah nomor 27 tahun

1983 tentang

pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. e.

Keputusan Menteri

Kehakiman Nomor:

M.01.PW.07/1982

tentang

pedoman pelaksanaan KUHAP. f.

Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung, Menteri Kehakiman, Jaksa Agung

dan

Kepala

Kepolisian

Nomor

KMA/003/SKB/II/1998,

M.02.PW.07.03.Th-1998, Kep/007/JA/2/1998 Dan Pol Kep / 02 / B / 1998 Tahun 1998 tentang pemantapan keterpaduan dalam penanganan dan penyelesaian perkara-perkara pidana. g.

Buku Petunjuk Pelaksanaan, Buku Petunjuk Lapangan, dan Buku Petunjuk Administrasi

proses

penyidikan

Tindak

Pidana,

No.

Pol.

:

Skep/1205/1X/2000, tanggal 11 September 2000. h.

Peraturan Kapolri Nomor 12 tahun 2009 tentang pengawasan dan pengendalian penanganan perkara pidana di lingkungan

Kepolisian

Negara Republik Indonesia.

VI.

Penyelesaian dan penyerahan berkas perkara dapat digolongkan sebagai berikut : berikut : a.

Penyelesaian Berkas Perkara

b.

Penyerahan Berkas perkara

c.

Penyerahan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti

Penyelesaian Berkas Perkara a.

Pembuatan Berita Acara Pendapat / Resume

62

1)

Persyaratan a)

Syarat formal (1)

Pasal 8 Ayat (2) dan (3) dan dan Pasal Pasal 110 Ayat (1), UndangUndang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP;

(2)

Undang-undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;

b)

(3)


(4)


(5)

Laporan Polisi;

(6)


(7)


Syarat materiil (1)

Dasar : Laporan Polisi

(2)

Fakta-fakta

(3)

(a)

Memuat tindakan yang telah dilakukan

(b)

Barang bukti yang disita

(c)

Keterangan-keterangan saksi dan/atau Ahli.

Pembahasan

:

Memuat

gambaran

kostruksi

tindak

pidananya didasarkan pada hubungan yang yang logis antara fakta-fakta

dengan

keterangan-keterangan

diperoleh,untuk dilakukan analisa meliputi : (a)

Analisa kasus: -

Hubungan yang logis antara fakta-fakta

yang

ada dengan keterangan yang diperoleh baik dari tersangka maupun saksi/ahli -

Hubungan

keterangan

yang

satu

dengan

keterangan lainnya - Hubungan yang logis antara barang bukti yang ada

dengan

fakta

maupun

keterangan-

keterangan yang diperoleh - Terjadinya

63

hubungan/persentuhan

antara

tersangka, korban, barang bukti dan saksi-saksi di TKP. - Atas

dasar

konstruksi

unsur-unsur

pasal

dipersangkakan berdasarkan fakta-fakta

yang

dibahas dalam analisa kasus.

(b)

Analisa yuridis : Memuat gambaran konstruksi unsur-unsur yang dipersangkakan berdasarkan

pasal

fakta yang

dibahas dalam analisa kasus.

(c)

Kesimpulan: Memuat pendapat penyidik berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan tentang sangkaan perbuatan pidana yang dilakukan oleh tersangka dan apakah perbuatan

yang

dilakukan

tersangka

telah

memenuhi unsur unsur pasal dalam undang-undang atau tidak. 2)

Langkah-langkah a)

Pembuatan Berita Acara Pendapat/Resume dilakukan

oleh

Kanit atau Penyidik dibawah pengawasan Kanit. Resume berisi tentang: Dasar Laporan Laporan Polisi, Uraian perkara dan pasal yang disangkakan, tempus dan locus

delicty,

fakta-fakta, Analisa

Fakta, Analisa Yuridis, serta Kesimpulan. b)

Berita Acara Pendapat/Resume adalah merupakan seluruh tindakan penyidik yang telah melakukan penanganan terhadap

perkara.

ringkasan

dilakukan dalam Oleh karena itu

dalam fakta-fakta keterangan saksi-saksi maupun tersangka bukan memindahkan / menyalin isi isi Berita Acara Pemeriksaan, akan tetapi

berisi

tentang ringkasan keterangan dari saksi

maupun tersangka. c) Setelah Resume selesai dibuat, Penyidik menyerahkan kepada

64

Kanit. Kanit melakukan penelitian terhadap Resume berkaitan dengan syarat formilnya yaitu: Dasar Laporan Polisi, Uraian perkara dan pasal yang disangkakan, tempus dan locus delicty, fakta-fakta serta syarat penulisan Resume itu sendiri. sendiri. Selain itu Kanit melakukan pengecekan terhadap syarat materiilnya yaitu korelasi antara analisa analisa fakta dengan analisa yuridisnya terkait dengan pemenuhan unsur pasal. d)

Selesai melakukan pengecekan terhadap syarat formil materiil Resume, Penyidik dan Kanit

membubuhkan

dan tanda

tangannya pada Resume yang telah dibuat. b.

Penyusunan Berkas Perkara Penyusunan Berkas Perkara dilakukan dengan mempedomani

Naskah

Sementara Pedoman Penyidikan Tindak Tindak Pidana Pidana sesuai Skep Kabareskrim Polri No. Pol : Skep/82/XII/2006/Bareskrim tanggal 15 Desember 2006, meliputi : 1)

Penyidik melakukan penyusunan Berkas Perkara dengan urut-urutan :

a)

Sampul Berkas Perkara.

b)

Daftar Isi Berkas Perkara.

c)

Resume.

d)

Laporan Polisi

e)

Surat Pemberitahuan Dimulai Penyidikan

f)

Surat Perintah Penyidikan.

g)


h)

Pencegahan/Penangkalan dari Imigrasi

i)

Pencegahan/Penangkalan dari Jaksa Agung RI

j)

Daftar Pencarian Orang.

k)

Surat Perintah Penangkapan

l)

Berita Acara Penangkapan

m)

Surat Perintah Penahanan

n)

Berita Acara Penahanan

o)

Surat Pemberitahuan Kepada Keluarga Tersangka. 65

p)

Surat Perintah Penangguan penahanan

q)

Berita Acara Penangguhan Penahanan

r)

Surat Perintah Pengalihan Jenis Penahanan

s)

Berita Acara Pengalihan Jenis Penahanan

t)

Surat Perintah Pembantaran Penahanan.

u)

Berita Acara Pembantaran Penahanan.

v)

Surat Perintah perpanjangan penahanan dari Kejaksaan

w)

Surat Perintah perpanjangan penahanan dari Pengadilan

x)

Surat Perintah perpanjangan penahanan

y)

Berita Acara Perpanjangan Penahanan

z)

Surat Perintah Pengeluaran Penahanan

aa) Berita Acara Penggeluaran Penahanan bb) Surat Perintah Pengge ledahan cc)

Berita Acara Penggeledahan

dd) Surat Persetujuan Penggeledahan dari Ketua PN ee) Surat Perintah Penyitaan ff)

Surat Persetujuan Penyitaan/ Ijin Khusus Penyitaan dari Ketua PN

gg) Surat Tanda Penerimaan (STP) Barang-Bukti. hh) Berita Acara Penyitaan ii) jj)

Surat Panggilan Surat Perintah membawa tersangka /saksi

kk) Berita Acara Saksi-Saksi ll)

Berita Acara Keterangan Ahli

mm) Foto Copy Identitas (KTP/SIM/Pasport) Tersangka nn) Berita Acara Tersangka oo) Dokumen-Dokumen Barang Bukti pp) Daftar Saksi. qq) Daftar Tersangka rr)

Daftar Barang-Bukti.

ss) Dokumen lainnya yang perlu dilampirkan. 2)

Setelah selesai dilakukan penyusunan berkas perkara,

66

penyidik

melakukan penelitian penelitian terhadap isi berkas perkara perkara berkaitan dengan kelengkapan formil seperti tanda tangan dan cap/stempel kesatuan pada setiap lembar administrasi administrasi

penyidikan maupun, berita acara

yang telah dibuat, serta kelengkapan materiilnya. 3)

Setelah diteliti, penyidik mengajukan berkas perkara yang disusun namun belum dijilid kepada Kanit untuk diteliti berkaitan dengan kelengkapan formil, materiil

telah

kembali

maupun syarat

penyusunan berkas perkara (vide Petunjuk Teknis Penyidikan Tindak Pidana). Selain itu penyidik mengajukan Surat Pengantar Pengiriman Berkas Perkara ke Penuntut Umum kepada Kanit untuk otentikasi otentikasi paraf di kolom konseptor 4)

Selanjutnya Kanit membubuhkan tanda tangan pada Sampul Berkas Perkara (bagian dalam) dan kemudian mengajukan mengajukan berkas perkara yang belum dijilid dengan Surat Pengantar Pengiriman Berkas Perkara kepada Penuntut Umum secara berjenjang kepada : a)

Urmin, untuk melakukan penelitan terhadap Surat Pengantar Pengiriman Berkas Perkara ke Penuntut

Umum dan untuk

otentikasi membubuhkan paraf pada kolom Urmin. b)

Kaur Bin Ops, untuk melakukan penelitan terhadap Pengantar Pengiriman Berkas Perkara ke

Penuntut

Surat Umum

dan untuk otentikasi membubuhkan paraf pada kolom Kaur Bin Ops. c)

Kasat Reskrim, wajib membaca Resume yang memuat faktafakta penyidikan, Pembahasan mengenai Pidana yang

dipersangkakan

konstruksi hukum

dan

pembuktian Tindak

Analisis Yuridis

penerapan pasal

dan

yang dipersangkakan,

kemudian bila telah disetujui maka untuk otentikasi Kasat membubuhkan paraf pada

arsip Surat serta membubuhkan

tanda tangan pada

Pengiriman

Surat

Berkas Perkara ke

Penuntut Umum. d)

Apabila dalam proses

penelitian penelitian

kembali Berkas

Perkara

ditemukan adanya koreksi yang diperlukan dalam setiap 67

tahapan yang dilalui, maka Berkas Perkara dikembalikan lagi kepada penyidik untuk diperbaiki. 5)

Setelah Kasat menandatangani Surat Pengiriman Berkas Perkara ke Penuntut Umum, penyidik menggandakan Berkas Perkara menjadi 4 (empat) rangkap kemudian menjilid dan

me-lak Berkas Perkara

serta memberikan nomor register Berkas. Penyerahan Berkas Perkara Kepada Penuntut Umum Penyerahan Berkas Perkara kepada Penuntut Umum dilakukan dengan langkahlangkah sebagai berikut : a.

Membuat

surat pengantar pengiriman berkas perkara ke Penuntut

Umum (sesuaikan levelering) dengan melampirkan Berkas perkaranya. b.

Mengirim berkas perkara kepada JPU dengan menggunakan surat pengantar dan buku Register Pengiriman Berkas Perkara.

c.

Bukti Pengiriman/Tanda Terima dari TU atas pengiriman berkas perkara.

d.

Koordinasi dengan JPU.

e.

Penelitian Berkas Perkara oleh JPU.

f.

Pengembalian Berkas Perkara dari JPU kepada Penyidik (P.18 dan P.19).

g.

Pemenuhan petunjuk JPU.

h.

Buat surat pengantar pengiriman kembali berkas perkara kepada JPU.

i.

Pengiriman Kembali Berkas perkara kepada JPU dengan

menggunakan

surat pengantar dan buku register pengiriman berkas perkara. j.

Bukti pengiriman/ tanda terima pengiriman kembali berkas perkara.

Penyerahan Tersangka dan Barang Bukti Setelah berkas perkara dinyatakan lengkap oleh Penuntut Umum (P.21) dilanjutkan dengan penyerahan tersangka dan dan barang bukti kepada kepada Penuntut Umum, yang dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut : a.

Membuat surat pengantar pengiriman tersangka dan barang bukti.

b.

Meneliti kembali/mempersiapkan tersangka dan barang-bukti yang akan diserahkan tanggung jawabnya kepada JPU.

c.

Koordinasi dengan JPU untuk menentukan waktu penyerahan Tersangka

68

dan Barang bukti. d.

Mempersiapkan transportasi dan akomodasi untuk penyerahan tersangka dan barang bukti kepada JPU.

e.

Menyerahkan tersangka dan barang bukti dilengkapi dengan surat pengantar pengiriman tersangka dan barang bukti.

f.

Membuat berita acara serah terima tersangka dan barang bukti yang ditandatangani oleh penyidik dan JPU.

g.

Membuat laporan hasil pelaksanaan tugas penyerahan tersangka

dan

barang bukti kepada pimpinan.

VII.

Penyelenggaraan Administrasi Umum mempedomani Jukmin yang berlaku di lingkungan Poiri.

VIII. Penyelenggaraan Administrasi Penyidikan mempedomani Naskah Sementara

Pedoman

Penyelenggaraan

Administrasi

Penyidikan

Tindak Pidana. XIV.


Limboto,

JANUARI 2014



69


STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENERIMAAN DAN PENANGANAN PENGADUAN KOMPLAIN MASYARAKAT/PUBLIC COMPLAIN PADA SAT RESRIM POLRES GORONTALO

I.

Pendahuluan 1.

Umum a.

Dalam

rangka

menampung,

melayani melayani

dan

menangani

keluhan keluhan

masyarakat, dengan meningkatkan citra pelayanan cepat, tepat, profesional, akuntabel, selaras dengan Transparansi penyidikan; b.

Sebagai

langkah

penjabaran

transparansi

penyidikan,

guna

meningkatkan kepercayaan masyarakat pada Kesatuan Reskrim Polri semua tingkat, perlu menampung keluhan masyarakat dengan membentuk

wadah

penerimaan

komplain

masyarakat

(Public

Complain); c.

Agar pengaduan komplain masyarakat mendapatkan pelayanan yang cepat, tuntas dan memberikan kepastian dibuat Standard Operasional Operasional Prosedur (SOP) Penerimaan dan Penanganan Pengaduan Komplain Masyarakat (Public Complain) guna dipedomani oleh Penyidik Polri.

2.

Dasar a.

Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

b.

Undang-Undang No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian RI;

c.

Keputusan Kapolri No. Pol. : Kep/22/VI/2004 tentang Perubahan atas Keputusan Kapolri No. Kep/30/VI/2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan-satuan organisasi pada tingkat Mabes Polri;

70

d.

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. Pol.: 15 tahun 2006 tentang Kode Etik Profesi Penyidik

Kepolisian Republik

Indonesia tanggal 6 November 2006; e.

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia

tentang

Pedoman Penyidikan Tindak Pidana; f.

Pedoman pengawas penyidikan (naskah sementara) tanggal 1 Januari 2008.

3.


Maksud SOP ini dimaksudkan untuk menjadi pedoman terhadap penerimaan dan penanganan pengaduan komplain masyarakat / Public complain di Satuan Reserse Kriminal Polres Limboto.

b.

Tujuan SOP ini bertujuan agar setiap penerimaan dan pengaduan komplain masyarakat/Public complain dapat ditangani secara cepat, tuntas dan memberikan kepastian.

4.

Ruang Lingkup Ruang lingkup SOP ini meliputi penerimaan dan penanganan pengaduan komplain masyarakat/Pubilc complain dari berbagai

sumber yang masuk

pada Sat Reskrim Polres Limboto, yang sudah

diterima laporannya,

dituangkan dalam Laporan Polisi, ditangani oleh

Penyidik

Polri,

(tidak

termasuk perkara SP3, dalam persidangan pidana dan yang sudah mendapat keputusan/memperoleh kekuatan hukum yang yang tetap/incrach).

5.

Pengertian a.

Pengaduan komplain masyarakat adalah pengaduan yang disampaikan oleh masyarakat yang datang langsung atau atau melalui surat, SMS, eMail atau telepon diterima Sat Reskrim Polres Limboto, yang sudah diterima laporannya tertuang dalam Laporan Polisi dan ditangani oleh penyidik Sat Reskrim (tidak termasuk perkara yang sudah dihentikan

71

penyidikannya, dalam proses sidang pengadilan pidana, atau perkara yang sudah mendapat keputusan / memperoleh kekuatan hukum yang tetap/Incrach); b.

Petugas penerima disebut

Petugas

pengaduan komplain masyarakat selanjutnya adalah

Personil

Sat

Reskrim

yang

ditunjuk

berdasarkan Skep/Sprin Kasat Reskrim ditugaskan untuk menerima, merespon pengaduan komplain masyarakat; c.

Pengawas Penyidik adalah Personil Sat Reskrim Polres Limboto yang ditunjuk berdasarkan Skep/Sprin Kasat Reskrim, ditugaskan untuk menindaklanjuti, menangani pengaduan komplain masyarakat;

d.

Atasan penyidik adalah atasan penyidik secara hirarkhi pada pada Sat Reskrim.

II.

Mekanisme Penerimaan Dan Penanganan 1.

Pada prinsipnya pengaduan komplain masyarakat yang diterima

dari

masyarakat yang datang langsung dan atau melalui Instansi, Badan, Lembaga diluar Polri, disalurkan dari dari Kapolres, Wakapolres, guna dilakukan tindaklanjut penanganan komplain masyarakat yang dikoordinasi oleh oleh Kaur Bin Ops; 2.

Pengaduan Komplain Masyarakat meliputi 2 jenis yaitu: datang langsung ke Sat Reskrim Polres Limboto dan atau melalui surat dari dari berbagai sumber atau melalui SMS atau e-Mail, atau telepon.

a.

Datang langsung ke Sat Reskrim Polres Limboto. 1)

Pengaduan Komplain Masyarakat yang datang langsung ke Sat Reskrim penerima

Polres

Limboto,

pengaduan

diterima

masyarakat

langsung dan

oleh

segera

Petugas

diklarifikasi

kepada/dengan penyidik yang menangani perkaranya atau Pengawas Penyidik, dengan hasil klarifikasi dapat berupa : a)

Kepada pengadu disampaikan rekomendasi/saran : (1)

Dipertemukan

langsung

dengan

Penyidik

yang

menangani, bila perkaranya ditangani oleh Sat Reskrim

72

Polres Limboto;

b)

(2)

Perlu waktu untuk dilaksanakan gelar perkara;

(3)

Perlu supervisi atau diminta laporan kemajuan;

(4)

Dapat diketahui langsung melalui sarana SPPKP.

Dibuat rekomendasi kepada Kasat Reskrim melalui Kaur Bin Ops, dapat berupa : (1) Perlu klarifikasi, pendalaman, mengecek langsung kepada Penyidik yang menangani perkara dijembatani oleh Pengawas Penyidik;

2)

(2)

Dimintakan laporan kemajuan perkembangan perkara;

(3)

Perlu dilakukan gelar perkara;

(4)

Perlu dilakukan supervisi.

Hasil tindak lanjut : a)

Dilaporkan kepada Kasat Reskrim melalui Kaur Bin Ops ;

b)

Dibuat arahan Kasat Reskrim kepada Kanit langkah tindak lanjut penanganan perkara yang diadukan complain;

c)

Dibuat surat balasan atau jawaban

kepada

Instansi,

Badan, Lembaga , sesuai masalah yang diadukan; d)

Disampaikan SP2HP dari penyidik kepada

pengadu /

pelapor, (SP2HP ditanda tangani oleh Kasat).

3)

Apabila

pengadu

komplain,

mengadukan

perkara

yang

penanganannya oleh Satuan Kewilayahan, akan direspon dengan meminta laporan kemajuan penanganan perkara, atau diundang gelar perkara di Sat Reskrim Polres Limboto atau dilakukan supervisi dan atau atau gelar perkara di di akan ditindak lanjuti, disampaikan

Kewilayahan (Polsek), (Polsek), dan jawaban kepada

pengadu

komplain.

b.

Pengaduan Komplain melalui surat dari berbagai sumber (Masyarakat, Lembaga/Instansi/Departemen dan Satuan Kerja Lingkup Polda).

73

1)

Komplain surat dari berbagai Sumber diteruskan kepada Sat Reskrim : a)

Dari

Masyarakat

(Perorangan,

Perseroan,

Kuasa Ku asa

Hukum/Advokat, LSM); b)

Dari

Masyarakat

kepada

Presiden,

Departemen

/

Kementerian (Setneg RI, Seskab, Polhukam, Depdagri, Depkumham, dst); c)

Dari Masyarakat kepada Institusi/Badan/Lembaga Departemen (DPR-RI, KOMNAS HAM,

Non

OMBUDSMAN, MK,

KOMPOLNAS, dst); d)

Dari Masyarakat kepada Satuan Kerja lingkup Mabes Polri (Irwasum Polri, Divisi Binkum Polri, Divisi Propam Pro pam Polri, dst).

e)

Dari Masyarakat kepada Satuan

Kerja lingkup Polda

Gorontalo.

2)

Diterima dari Direktorat Reserse Kriminal Polda Gorontalo. a)

Surat pengaduan komplain yang diterima dan sudah ada petunjuk/arahan dalam disposisi dari Kapolres, Wakapolres, dilakukan tindaklanjut sesuai prosedur sebagai berikut : (1)

Ditunjuk

Pengawas

Penyidik

untuk

mempelajari,

menganalisis, menangani dan mengkordina- sikan dengan penyidik ; (2)

Dilakukan

gelar

perkara

di

Dit

Reskrim

Polda

Gorontalo; (3)

Dilakukan supervisi dan atau gelar gelar perkara di Satuan Kewilayahan;

(4)

Diminta laporan perkembangan penanganan perkara;

(5) Menanggapi komplain dengan membuat surat sebagai jawaban; (6)

Bila

bobot perkara yang diadukan komplain cukup

untuk direspon oleh Satuan Kewilayahan, maka surat pengaduan

74

komplain

dilimpahkan

ke

Satuan

Kewilayahan untuk direspon dan ditindak lanjuti. b)

Hasil tindak lanjut. (1)

Dilaporkan kepada Direktur Reserse Kriminal Polda Polda Gorontalo;

(2)

Dilaporkan kepada Kapolda/Wakapolda (bila dianggap perlu diketahui dan diambil kebijakan);

(3)

Disampaikan penjelasan kepada Instansi/ Lembaga / Badan / Departemen yang mengaharapkan informasi sebagai jawaban;

(4)

Disampaikan SP2HP SP2HP dari dari penyidik kepada pelapor / pengadu.

(5) Disampaikan penjelasan kepada Pengadu sebagai jawaban.

c.

Pengaduan Komplain melalui SMS, E-MAIL dan Telepon. a)

Penerimaan pengaduan komplain melalui SMS dan E-Mail. (1)

Petugas

menerima dan membuka SMS, E-Mail, serta

diprint (print out), dibuatkan pengantar dalam bentuk Nota Dinas; (2)

Ajukan kepada Kaur Bin Ops atau dapat diajukan kepada Kasat Reskrim untuk mendapatkan petunjuk / disposisi;

(3)

Ditugaskan Komplain

kepada untuk

Petugas

klarifikasi

Penerima

kepada

Pengaduan

penyidik

(apabila

perkaranya ditangani di Sat Reskrim); (4)

Ditunjuk Pengawas Penyidik untuk cross cek/klarifikasi dengan penyidik, atau kemajuan penanganan

klarifikasi, minta

laporan

perkara, apabila perkaranya

ditangani oleh Kewilayahan; (5)

Dapat dilakukan gelar perkara dalam kurun waktu 1 – 2 minggu.

b)

Penerimaan pengaduan komplain melalui Telepon.

75

(1)

Petugas menerima telepon, dicatat kemudian dituangkan dalam Nota Dinas diajukan kepada Kasat Reskrim untuk mendapatkan petunjuk / disposisi;

(2)

Pengaduan Komplain memuat : (a)

Identitas

pengadu

komplain

(nama

lengkap,

pekerjaan dan alamat); (b)

Komplain berhubungan dengan perkara apa, No LP/Bukti

Laporan/STPL,

ditangani

Kesatuan

Kepolisian mana, serta Tim Penyidik atau Penyidik; (c)

Yang dikomplain permasalahan apa, hubungannya dengan penanganan perkara.

(3)

Ditugaskan

kepada

Petugas

Penerima

Pengaduan

Komplain untuk klarifikasi kepada penyidik Sat Reskrim Polres Limboto (apabila perkaranya ditangani di Sat Reskrim Polres Limboto); (4)

Ditunjuk Pengawas Penyidik untuk cross cek / klarifikasi dengan

penyidik

klarifikasi/minta

Sat

Reskrim

laporan

Polres

perkembangan

Limboto

atau

penanganan

perkara, apabila perkaranya ditangani oleh Kewilayahan; (5)

Dapat dilakukan gelar perkara dalam kurun waktu 1 – 2 minggu.

c)

Hasil tindak lanjut. (1)

Petugas penerima komplain melaporkan tertulis kepada Kaur Bin Ops dan diteruskan kepada Kasat Reskrim;

(2)

Diteruskan Laporan kepada Kapolres, Wakapolres (bila perlu diketahui untuk mendapatkan arahan / kebijakan);

(3)

Disampaikan

penjelasan

kepada

pengadu

komplain

sebagai jawaban jawaban melalui surat atau melalui melalui SMS, atau EEmail; (4)

Surat Jawaban harus dicatat dalam Register dan diberi Nomor, tanggal, tertanda/ditanda tangani dan stempel kesatuan kepolisian.

III. Tempat, Ruang Dan Sarana, Personil / Petugas Penerima Pengaduan

76

Komplain Masyarakat. Masyarakat. 1.

Tempat dan Ruang Penerimaan Pengaduan Komplain Masyarakat; a.

Di Satuan Reskrim Tempat kedudukan Penerimaan pengaduan komplain

Masyarakat

berada di Ruang Piket Sat Reskrim Polres Limboto dan ruangan penerimaan Ruangan

bergabung dengan Ruang Pengawas Penyidikan atau lain yang sudah ditentukan, didukung dengan sarana

pendukung operasionalnya. b. Di Kesatuan Kewilayahan. 1)

Tempat kedudukan Penerimaan pengaduan komplain Masyarakat berada di Polsek;

2)

Ruang Penerimaan pengaduan komplain masyarakat yang telah ditentukan berada pada Unit Reskrim Polsek, didukung dengan sarana pendukung operasionalnya.

2.

Untuk keseragaman penyebutan, pertama kali ditetapkan nama :

Ruang

“PENGADUAN KOMPLAIN MASYARAKAT MASYARAKAT (PUBLIC COMPLAIN)”

3.

Personil/Petugas Penerima Pengaduan Komplain Masyarakat. a.

Pada Sat Reskrim Polres Limboto ; 1)

Petugas adalah personil Sat Reskrim Polres Limboto ditunjuk berdasarkan Surat Perintah Kasat Reskrim terdiri 2 (dua) orang berpangkat Brigadir Polisi/PNS golongan II;

2)

Petugas penerima pengaduan komplain masyarakat pada poin 1), melaksanakan tugas dari jam 08.00 – 15.00 Wita.

b.

Tingkat Polsek a)

Petugas

adalah

personil

Unit

Reskrim

Polsek

ditunjuk

berdasarkan Surat Perintah Kapolsek; b)

Petugas

penerima

pengaduan

komplain

melaksanakan tugas dari 08.00 – 15.00 Wita.

IV. Pengawasan Dan Pengendalian

77

masyarakat,

1. Setiap memberikan respon / menindaklanjuti atau selesai menindaklanjuti pengaduan komplain masyarakat, Petugas dan atau Pengawas penyidik yang ditunjuk bertanggung jawab melaporkan secara tertulis kepada Kasat Reskrim; 2.

Setiap memberikan respon / menindaklanjuti atau selesai menindaklanjuti pengaduan komplain masyarakat, Petugas dan atau yang

ditunjuk

pada

Kesatuan

Kewilayahan,

Pengawas

penyidik

bertanggung

jawab

melaporkan secara tertulis :

3.

a.

Kepada Kapolda melalui Direktur Reserse Kriminal Polda Gorontalo;

b.

Kepada Kapolres melalui Kasat Reskrim dan.

Petugas dan pengawas penyidik membuat rekap setiap bulan

sebagai

pertanggungjawaban atas pelayanan kepada masyarakat berkaitan dengan penerimaan dan penanganan pengaduan komplain

masyarakat, serta

tindak lanjutnya.

V.

Administrasi 1.

Administrasi

berkaitan

dengan

penerimaan

masyarakat, penanganan dan tindak lanjut

pengaduan

atau Surat Jawaban

pengadu komplain, mempedonani dan menyesuaikan Administrasi

umum

complain

Polri dan atau Administrasi

kepada

dengan petunjuk

penyidikan Polri, serta

dicatat dalam register; 2.

Kebutuhan sarana prasarana, ATK dan dukungan Anggaran

kesatuan-

kesatuan Reskrim sesuai tingkatan.

VI. Penutup Demikian Prosedur Operasional standar ini dibuat sebagai pedoman dan panduan

78

bagi penyidik/penyidik pembantu dalam melaksanakan penyidikan

Limboto,

JANUARI 2014

An. KEPALA KEPOLISIAN RESOR GORONTALO KASAT RESKRIM


79


PEDOMAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENERIMAAN DAN PELAYANAN PENGADUAN PADA SENTRA PELAYANAN KEPOLISIAN TERPADU

I.

Pendahuluan 1.

Umum a.

Harus disadari bahwa proses penyidikan yang dilaksanakan oleh penyidik Polri selama

ini dirasakan

masih

jauh

dari harapan

masyarakat, hal ini ditandai dengan masih adanya komplain atau pengaduan terhadap terjadinya penyalah- gunaan

wewenang,

keterlambatan penyelesaian perkara dan sebagainya. sebagainya. Kondisi Kondisi seperti ini merupakan salah satu indikator belum dapat diwujudkannya kepastian hukum dan

pelayanan

Polri

yang belum

memenuhi

harapan masyarakat; b.

Sejalan dengan era globalisasi dan transparansi (keterbukaan informasi publik), kecendrungan semakin meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap kinerja Polri, maka Polri dalam hal ini penyidik dituntut untuk terus meningkatkan kemampuan dan

mereformasi

birokrasi dalam

proses

(profesionalisme) penyidikan

untuk

membangun kepercayaan masyarakat (trust building); c.

Untuk mengimplementasikan Program Kerja Akselerasi Tranformasi Polri

menuju

Polri

yang

mandiri,

profesional

dan

dipercaya

masyarakat, maka Sat Reskrim Polres Limboto dan jajarannya dituntut untuk segera merubah mindset dan perilaku dalam

80

memberikan pelayanan kepada

masyarakat pencari keadilan dari

yang selama ini terkesan dilakukan dengan cara pendekatan kekuasaan (minta dilayani) menjadi pendekatan yang sifatnya proaktif

(melayani)

sehingga

pada

gilirannya

akan

terbangun

kepercayaan ( trust building ) masyarakat terhadap kinerja Polri khususnya Reserse; d.

Dalam upaya percepatan membangun dan dan meraih kepercayaan masyarakat

tersebut,

perkembangan

serta

lingkungan

dalam

strategis,

rangka mengantisipasi Kapolri telah merumuskan

kebijakan dalam bentuk Reformasi Birokrasi dengan me-launching Program Quick Wins

Fungsi Reskrim

PELAYANAN

PIHAK YANG SEDANG MEMPERJUANGKAN

KEPADA

KEADILAN

DALAM

BERKESINAMBUNGAN

yaitu

:

“PEMBERIAN

PROSES

PENYIDIKAN

SECARA

MELALUI

PEMBERIAN

SURAT

PEMBERITAHUAN PERKEMBANGAN HASIL PENYIDIKAN (SP2HP)”. Sebagai

konsekwensi

dari

ditetapkannya

Program

Unggulan

Quick Wins tersebut, maka setiap proses penyidikan dimulai sejak diterimanya Laporan Polisi sampai dengan Pelimpahan Berkas Perkara

ke

JPU

harus dilaksanakan secara profesional,

proporsional, obyektif dan transparan yang kesemua tergambar dalam

“strive

for excellence”

kegiatannya

(pelayanan

kepada

masyarakat yang unggul / prima); e.

Guna kelancaran kelancaran pelaksanaan pelaksanaan dari Program Quick Wins melalui melalui penerbitan

SP2HP,

Olah TKP dan Penanggulangan Teror oleh

Fungsi Reskrim dalam setiap proses penyidikan diperlukan pedoman bagi

para penyidik/penyidik

pembantu di seluruh jajaran Sat

Reskrim Polres Limboto.

2.

Dasar a.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

b.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian R.I;

81

c.

Keputusan Kapolri No.Pol.: Kep / 37 / X / 2008 tanggal 27 Oktober 2008 tentang Program Kerja Akselerasi Transformasi Polri Menuju Polri yang Mandiri, Profesional dan Dipercaya Masyarakat;

d.

Surat Telegram Kabareskrim Polri No. Pol.: STR/33/RA/I/2009 tanggal 14 Januari 2009 tentang Mekanisme dan Tahapan Pemberian Pelayanan kepada pihak yang sedang

memperjuangkan Keadilan

dalam Proses Penyidikan melalui SP2HP.

3.

Maksud dan Tujuan

a.

Maksud Maksud penyusunan buku ini adalah sebagai pedoman bagi para penyidik/penyidik

pembantu

dalam

mememberikan

pelayanan

kepada masyarakat pencari keadilan selama proses penyidikan atas perkara yang dilaporkan dengan menginformasikan setiap tahap perkembangan hasil penyidikan yang telah dilakukan melalui pengiriman SP2HP.

b. Tujuan Terwujudnya mekanisme penyidikan yang profesional, proporsional, obyektif,

transparan

dan akuntabel serta tidak diskriminatif

sehingga dapat memberikan

jaminan adanya kejelasan dan

kepastian hukum bagi pihak-pihak yang berperkara.

4.

Ruang Lingkup Pedoman pelaksanaan program

quick

wins

ini

meliputi

petunjuk

tentang tata cara pemberian surat pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan (SP2HP) kepada pelapor/korban yang harus dilakukan oleh para penyidik/penyidik pembantu sesuai tahapan-tahapan dan waktu yang telah ditetapkan.

5.

Asas-asas dan pengertian-pengertian a.

Asas- asas

82

1)

Legalitas,

yaitu

setiap

tindakan

penyidikan

senantiasa

berdasarkan peraturan perundang-undangan; 2)

Proporsional, yaitu

setiap

penyidik melaksanakan tugasnya

sesuai legalitas kewenangannya masing-masing; 3)

Kepastian hukum, yaitu setiap tindakan penyidik dilakukan untuk menjamin tegaknya hukum dan keadilan;

4)

Kepentingan

umum,

yaitu

setiap setiap

penyidik

Polri

lebih

mengutamakan kepentingan umum dari pada kepentingan pribadi dan/atau golongan; 5)

Efektifitas dan efisiensi waktu penyidikan, yaitu dalam proses penyidikan, setiap penyidik penyidik wajib menjunjung tinggi efektivitas dan efisiensi waktu penyidikan sebagaimana diatur dalam peraturan-pratuaran / perkap Kapolri yang berlaku;

6)

Kredibilitas, yaitu setiap penyidik memiliki kemampuan dan ketrampilan

yang

prima

dalam

melaksanakan

tugas

penyidikan; 7)

Transparan yaitu, setiap tindakan penyidik memperhatikan asas

keterbukaan

dan

bersifat informatif bagi pihak-pihak

terkait;

8)

Akuntabilitas yaitu, setiap penyidik dapat memper tanggung jawabkan

tindakannya

secara yuridis, administrasi dan

tehknis. b.

Pengertian-pengertian 1)

Cepat yaitu pelapor/pengadu

terlayani dengan segera dan

profesional sesaat setelah menyampaikan laporannya dengan kretaria sebagai berikut : a)

Adanya kesigapan, kesiapan, dan sikap proaktif dalam melakukan

pelayanan

kepada

masyarakat

yang

menyampaikan laporan/pengaduan; b)

Penyidik

segera

memberikan

83

membuatkan

surat

tanda

laporan

bukti

polisi

laporan

dan

(STBL)

kepada pelapor; c)

Penyidik segera mendatangi TKP untuk laporan kasus yang memerlukan olah TKP;

d)

Penyidik segera memeriksa pelapor/saksi yang ada dan dituangkan kedalam BAP;

e)

Penyidik melakukan penelitian terhadap laporan yang diterima untuk menentukan status laporan tersebut;

f)

Atasan penyidik segera mengirimkan SP2HP kepada pelapor mengenai status laporan, identitas penyidik yang menangani dan rencana tindak lanjut proses laporan tersebut.

2)

Tepat yaitu segala upaya/tindakan yang dilakukan penyidikan didasari profesional, proporsional, sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dengan kreteria sebagai berikut : a)

Tindakan penyidikan yang terarah dan terukur didasari 3T

(tepat sasaran, tepat alasan dan tepat dasar

hukumnya); b)

Setiap tindakan penyidikan didukung oleh administrasi penyidikan;

c)

Tindakan upaya paksa oleh penyidik dilakukan sesuai urutan tindakan-tindakan yang telah diatur dalam juklak/juknis yaitu dimulai dari tindakan

persuasif

sampai dengan tindakan represif.

3)

Transparan yaitu

adanya

keterbukaan

dalam

proses

penyidikan melalui penyampaian pemberitahuan perkembangan hasil

penyidikan

(SP2HP)

dan

pelaksanaan

pengawasan

penyidikan dari seluruh tahapan tahapan penindakan yang dilakukan oleh penyidikan baik melalui surat maupun gelar perkara, kegiatan yang dilakukan : a)

Dalam

penerimaan

laporan

petugas

membacakan

kembali isi laporan yang diterima dan dipahami oleh

84

pelapor kemudian ditanda tangani bersama; b)

Selama dalam proses penelitian laporan, penyelidikan dan

penyidikan

pelapor

mendapatkan

informasi

perkembangan penyidikan melalui SP2HP; c)

Sejak proses kepenyidikan sudah diawasi oleh Pengawas Penyidik.

4)

Akuntabel yaitu segala tindakan yang telah dilakukan sesuai dengan prosedur, terukur, tindakan tidak bertentangan dengan hukum

dan

dapat

dipertanggung

jawabkan

kepada

publik/umum; 5)

Perkara mudah yaitu apabila : a)

Saksi-saksi ada dan tempat tinggalnya masih dalam wilayah satu Kecamatan dengan kantor penyidik;

b)

Barang buktinya mudah didapat;

c)

Petunjuk

yang

ada

terdapat

kesesuaian

antara

keterangan para saksi, tersangka dan barang bukti yang ditemukan; d)

Tidak memerlukan keterangan ahli, namun apabila diperlukan ahli tersedia di wilayah hokum penyidik;

e)

Tersangkanya tertangkap tangan/menyerahkan diri / keberadaan dan identitasnya diketahui serta mudah ditangkap;

f)

TKP mudah dijangkau dan masih dalam keadaan utuh serta tidak diperlukan olah TKP atau tidak diperlukan juga bantuan tehnis dalam olah TKP;

g)

Tidak diperlukan peranan lembaga lain dalam proses penyidikan/kalau diperlukan tersedia dalam wilayah hukum penyidik.

6)

Perkara sedang yaitu apabila : a)

Saksi-saksi ada dan tempat tinggalnya masih dalam

85

wilayah satu Kabupaten dengan kantor penyidik; b)

Barang buktinya mudah didapat dan ada petunjuk yang berkaitan dengan keterangan saksi, barang bukti dan tersangka;

c)

Tidak

diperlukan

keterangan

ahli,

namun

apabila

diperlukan ahli tersedia di wilayah hukum penyidik; d)

Tersangka tidak terganggu kesehatannya, keberadaan dan

identitasnya

sudah

diketahui

ditangkap, tidak merupakan bagian

serta dari

mudah kejahatan

terorganisir, jumlahnya tidak tidak lebih lebih dari 3 orang; e)

TKP mudah dijangkau dan masih utuh serta diperlukan olah TKP dan bantuan tehnis dalam olah TKP;

f)

Diperlukan peralatan khusus Kepolisian dalam proses penyidikan dan peran lembaga lain.

7)

Perkara sulit yaitu apabila : a)

Tempat tinggal saksi berada dalam satu Provinsi dengan kantor penyidik, jumlahnya kurang dari 2 orang, saksi bukan merupakan sumber pertama, saksi berhubungan dengan

lembaga

lain

dan

untuk

melakukan

pemeriksaan saksi diperlukan prosedur birokrasi khusus; b)

Sangat

diperlukan

bukti

surat

dan

untuk

mendapatkannya diperlukan izin khusus; c)

Terdapat sebagian petunjuk yang berkaitan dengan keterangan para saksi dengan barang bukti namun belum mengarah pada tersangka atau sebaliknya;

d)

Diperlukan beberapa keterangan ahli, sedangkan

ahli

tersebut belum tersedia diwilayah penyidik; e)

Tersangka belum diketahui identitasnya atau tersangka terganggu

kesehatannya

atau

tersangka

dilindungi

kelompok tertentu atau tersangka memiliki jabatan tertentu yang dalam pemeriksaan diatur oleh UndangUndang atau jumlah tersangkanya lebih dari 4 orang;

86

f)

TKP sukar dijangkau, jauh dari kantor penyidik dan TKP sudah dalam keadaan tidak utuh, diperlukan pengolahan TKP, diperlukan bantuan tehnis untuk

olah TKP,

diperlukan pengamanan khusus terhadap TKP dan TKP lebih dari satu lokasi dalam dalam wilayah hukum penyidik; g)

Barang bukti sulit didapat, barang bukti memerlukan pemeriksaan

secara

forensik/ahli,

memerlukan

pengamanan

khusus,

memerlukan

pengangkutan

dan

barang

bukti

barang

bukti

atau

memerlukan

tempat penyimpanan khusus; h)

Diperlukan peralatan khusus Kepolisian dan peran dari lembaga lain.

8)

Perkara sangat sulit yaitu apabila : a)

Tempat tinggal saksi berada di luar provinsi atau luar negeri, atau alamatnya tidak jelas (daerah jumlah

saksi

kurang

dari

2

orang

terpencil), atau

saksi

berhubungan dengan lembaga lain; b)

Adanya birokrasi perizinan dalam menghadirkan saksi atau saksi diperlukan pengamanan khusus atau saksi dalam keadaan sakit-sakitan;

c)

Bukti-bukti berupa surat atau dokumen sulit ditemukan atau untuk mendapatkan bukti diperlukan izin khusus atau bukti perlu diperiksa secara forensik;

d)

Petunjuk yang ada belum memperlihatkan keterkaitan antara keterangan para saksi, tersangka dan barang bukti;

e)

Sangat diperlukan keterangan ahli dimana ahli tersebut harus didatangkan dari luar provinsi atau luar negeri;

f)

Tersangka belum diketahui identitasnya, atau tersangka terganggu kesehatannya atau dilindungi oleh kelompok tertentu,

jumlah

tersangka

lebih

dari

4

orang,

memerlukan izin khusus untuk memeriksa tersangka

87

atau

tersangka

merupakan

bagian

dari

sindikat

kejahatan atau warga negara asing atau tersangka melarikan diri; g)

TKP sukar dijangkau, jauh dari kantor penyidik atau tidak utuh diperlukan pengolah TKP, diperlukan bantuan tehnis olah TKP, diperlukan pengamanan khusus TKP atau TKP lebih dari 1 yuridiksi (wilayah hukum penyidik);

h)

Barang

bukti

pemeriksaan

sulit

didapat

atau

memerlukan

secara

forensik

atau

memerlukan

pengamanan khusus atau memerlukan pengangkutan alat angkut khusus atau barang bukti mudah rusak; i)

Untuk

mengungkap

kasusnya

diperlukan

peralatan

khusus dan peran dari lembaga lain. 6.

Kegiatan a. Tahap penerimaan/penelitian laporan 1)

Sentra

Pelayanan

Kepolisian

(SPK)

menerima

laporan/pengaduan dari masyarakat; 2)

Untuk kasus-kasus tertentu dimana diperlukan bukti surat / dokumen, pelapor pelapor membawa bukti foto copy / dokumen dokumen yang berkaitan dengan tindak pidana / kasus yang dilaporkan / diadukan;

3)

Pelapor membuat surat penyataan yang menyatakan bahwa laporan tersebut belum pernah dilaporkan atau ditangani oleh polisi;

4)

Laporan/pengaduan diserahkan dari SPK kepada Piket Sat Reskrim;

5)

Saksi/pelapor dimintai keterangan sementara oleh Piket Sat Reskrim dan dituangkan ke dalam BAP;

6)

Piket Reskrim membawa laporan/pengaduan ke Urmintu untuk diregister dan oleh Urmintu menelaah serta mempelajari untuk selanjutnya didistribusikan ke Kasat Reskrim;

7)

Kemudian Kasat mendisposisikan meneruskan ke salah satu unit dalam lingkungan kerja satuan

88

fungsinya

untuk

menangani / proses laporan tersebut; 8)

Selambat-lambatnya 3 hari setelah laporan diterima oleh Kanit atau tim penyidik yang di tugaskan untuk menangani laporan tersebut,

pelapor

diberi

tahu

dengan

mengirim

surat

pemberitahuan perkembangan penelitian laporan (format A1) yang isinya menjelaskan bahwa : a)

laporan pengaduan saudara telah kami terima dan akan segera kami tindak lanjuti dengan penyelidikan oleh (disebutkan nama dan identitas nama penyidik) yang menangani serta nomor teleponnya atau atau HP yang dapat dihubungi sewaktu-waktu diperlukan;

b)

pada

akhir

kalimat

format

A1

dibuat

catatan

memuat motto Polri : “KAMI SIAP MELAYANI ANDA DENGAN

CEPAT,

TEPAT,

TRANSPARAN

DAN

AKUNTABEL DAN TANPA IMBALAN“ b.

Tahap penyelidikan 1)

Seterimanya laporan polisi penyidik melakukan penyelidikan dan melaporkan hasilnya kepada atasan penyidik, selanjutnya atasan penyidik memimpin gelar hasil

penyelidikan guna

menentukan dapat tidaknya hasil penyelidikan ditingkatkan ke proses penyidikan; 2)

Dalam hal disimpulkan bahwa telah terjadi tindak pidana, selanjutnya atasan penyidik menentukan klasifikasi ke sulitan perkara (ringan, sedang, sulit dan sangat sulit)

3)

Kasus ringan dan kasus sedang waktu penyelidikan 14 hari bila waktu penyelidikan masih kurang dapat diperpanjang lagi penyidik mengirimkan SP2HP kepada pelapor;

4)

Kasus sulit dan sangat sulit dengan waktu penyelidikan 30 hari dan

dapat

diperpanjang

lagi

penyelidikan

mengirimankan SP2HP kepada pelapor.

c.

Tahap penindakan dan pemeriksaan

89

penyidik

1)

Kasus ringan dengan waktu penyidikan paling lama 30 hari, pengiriman SP2HP yang diberikan kepada pelapor sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada hari ke 15 dan hari ke 30;

2)

Kasus sedang dengan waktu penyidikan dilakukan paling lama 60 hari, pengiriman SP2HP diberikan kepada kepada pelapor sebanyak 4 (empat) kali yaitu pada hari ke 15, 30, 45, dan hari ke 60;

3)

Kasus sulit dengan waktu penyidikan dilakukan paling lama 90 hari, Pengiriman SP2HP diberikan kepada kepada pelapor sebanyak sebanyak 6 (enam) kali yaitu pada hari ke 15, 30, 45, 60, 75, dan hari ke 90;

4)

Kasus sangat sulit dengan waktu penyidikan dilakukan paling lama 120 hari, pengiriman SP2HP diberikan kepada pelapor sebanyak 5 (lima) kali yaitu pada hari ke 20, 40, 60, 80, dan hari ke 100;

5)

Dalam hal batas waktu penyidikan belum dapat diselesaikan oleh

penyidik

dapat

mengajukan

perpanjangan

waktu

penyidikan melalui pengawas penyidikan kepada yang memberi perintah penyidikan.

d.

Tahap penyelesaian dan penyerahan berkas perkara 1)

Pada saat penyelesaian dan pelimpahan berkas perkara tahap pertama penyidik memberikan SP2HP kepada Pelapor;

2)

Apabila dalam penelitian berkas perkara penuntut umum (JPU) mengembalikan

berkas

perkara

(P.19)

memberitahukan kepada pelapor melalui

maka

penyidik

SP2HP dan setelah

dilakukan pelimpahan kembali diikuti pemberitahuan kepada pelapor dalam bentuk SP2HP; 3)

Pada saat penyerahan berkas perkara tahap kedua penyidik menyampaikan SP2HP kepada pelapor;

4)

Data penyampaian/pemberitahuan SP2HP mulai dari tahap penilaian laporan/pengaduan, penyidikan, penindakan dan pemeriksaan

sampai

dengan

(tahap I dan tahap II) teregister.

90

pelimpahan

berkas

perkara

e.

Pengiriman SP2HP kepada pelapor kedua, ketiga dan seterusnya berisi tentang perkembangan hasil penyidikan, namun setiap SP2HP isinya

tidak sama sama dengan SP2HP yang telah dikirim dikirim sebelumnya sebelumnya

(ada perkembangan hasil lidik/sidik yang telah dilakukan);

f.

Disamping masyarakat pelapor mendapatkan SP2HP juga dapat mengakses setiap perkembangan kasus yang dilaporkan melalui website bareskrim polri dan sms 1112.

II.

Pengawasan Dan Pengendalian

1.

Pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan quick wins fungsi Reskrim dilakukan secara berjenjang dari mulai tingkat Kanit, Kaur bin ops sampai dengan Kasat;

2.

Kewenangan penandatanganan SP2HP diatur sebagai berikut : a.

Untuk

tingkat

Polres

Reskrim/Kaurbinops

ditandatangani

dengan

tembusan

oleh kepada

Kasat/Wakasat Kapolres

/

WakaPolres; c. 3.

Untuk tingkat Polsek ditandatangani oleh Kapolsek/Waka Polsek.

Untuk memonitor setiap perkembangan hasil penyidikan, dilakukan melalui

sistem

penilaian

dan

pengawasan

kinerja

penyidik

yang

dituangkan dalam map kontrol.

III. Penutup Demikian Prosedur Operasional standar ini dibuat sebagai pedoman dan panduan bagi penyidik/penyidik pembantu dalam melaksanakan penyidikan

Limboto,

JANUARI 2014

An. KEPALA KEPOLISIAN RESOR GORONTALO KA. SPKT

91


92

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAERAH GORONTALO RESOR GOORNTALO

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR GELAR PERKARA PADA SAT RESRIM POLRES GORONTALO

I.

Pendahuluan 1.

Umum. a.

Penyidikan

tindak

pidana

sebagai

salah

satu

tahap

dari

penegakan hukum harus dilakukan berdasarkan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. b.

Merupakan sarana pengawasan dan pengendalian, gelar perkara mempunyai fungsi untuk kepentingan

pertanggung jawaban

managemen bagi Kepala Kesatuan di satu sisi dan kepentingan pertanggungjawaban teknis / taktis serta juridis

bagi atasan

Penyidik dan Penyidik Pembantu. c.

Penyidikan mengalami hambatan dalam proses penyidikan maka dilakukan

gelar

perkara

untuk

membedah

perkara

guna

menentukan langkah-langkah penyidikan selanjutnya.

2.

Dasar. a.

Undang-undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian

Negara

Republik Indonesia.

b.

Perkap

No.

12

Tahun

2009

tentang

Pengendalian Penanganan Perkara Pidana

93

Pengawasan Di

dan

Lingkungan

Kepolisian Negara Republik Indonesia.

3.

Maksud dan tujuan a.

Maksud Maksud pembuatan Standar Operasional Prosedural (SOP) Gelar Gelar Perkara ini sebagai pedoman dan petunjuk untuk para para Penyidik dan Penyidik Pembantu dalam melaksanakan tugas penyidikan tindak pidana sehingga

diperoleh

keseragaman

tentang

kegiatan-kegiatan pokok yang harus dilaksanakan. b.

Tujuan 1)

Untuk mewujudkan keterpaduan intern dan ekstern

dan

menuntaskan penanganan perkara yang terjadi. 2)

Merupakan alat kontrol terhadap Para Penyidik / Penyidik Pembantu agar tetap dinamis dan koridor batas kewenangan sesuai

seimbang

dalam

aturan perundang-

undangan yang ada.

4.

Ruang Lingkup Ruang lingkup dalam Gelar Perkara meliputi Persyaratan-persyaratan dalam

Gelar Perkara, Jenis

perkara, Pejabat

yang berwewenang

menyelenggarakan gelar, Peserta gelar, Pelaksanaan gelar dan laporan setelah gelar.

5.

Pengertian Gelar Perkara Gelar Perkara adalah upaya Penyidik/Penyidik Pembantu berupa bedah perkara dan tindakan Penyidik/Penyidik rangka percepatan penyelesaian proses penyidikan.

II.

Persyaratan 1.

Jenis Perkara. Jenis perkara yang digelar adalah :

94

Pembantu

dalam

a.

Ada masalah yang dihadapi oleh ol eh penyidik : 1)

Penyidik / Penyidik Pembantu menghadapi kesulitan

atau

ragu dalam : a)

Menentukan apakah perkara merupakan tindak pidana atau bukan (twilight).

b)

Menentukan pasal, UU yang dipersangkakan.

c)

Melakukan tindakan/upaya paksa terhadap

tersangka

atau

penyitaan,

barang

bukti

(penggeledahan,

penangkapan, penahanan dan peningkatan status saksi menjadi tersangka). 2)

Proses penyidikan telah berlangsung lama/waktunya berlarutlarut (lebih (lebih dari 3 bulan) tanpa kemajuan.

3)

Proses penyidikan memasuki tahapan penting atau kritis dari tahap penyelidikan ke tahap penindakan pemeriksaan atau tahap penyelesaian dan Berkas

Perkara

atau

dan

penyerahan

Penyidikan

akan

dihentikan/dilanjutkan kembali. 4)

Perkara yang disidik juga disidik oleh Penyidik dari Kesatuan / Instansi lain yang juga memiliki kewenangan.

5)

Gelar Perkara dilaksanakan terhadap semua berkas perkara yang ditangani yakni pada saat awal Polisi,

sebelum

dilakukan

upaya

menerima paksa

dan

Laporan sebelum

menaikan status saksi menjadi tersangka. b.

Perkara yang berbobot 1)

Pembuktian perkara cukup sulit dan rumit

2)

Perkara terkait berbagai Aspek / kebijakan atau kepentingan Negara / Instansi, hubungan antar

Negara / Dunia

Internasional,

tertentu

kepentingan

lembaga

(Politik,

Ekonomi, Sosial, Agama, Pertanahan). 3)

Perkara melibatkan tokoh penting / mempunyai pengaruh luas di masyarakat.

4)

Tersangka merupakan Warga Negara Asing atau

95

tunduk

pada Undang-undang Hukum acara di luar Peradilan Umum. c.

Komplain masyarakat Adanya Komplain masyarakat terhadap tindakan Penyidik / Penyidik

Pembantu yang menangani perkara dan kuat dugaan

terjadi penyimpangan teknis / taktis dan atau

kekeliruan

penerapan pasal Undang-undang dalam penyidikan. d.

Putusan Pengadilan Adanya Putusan Pengadilan yang menyatakan m enyatakan tindakan penyidik / Penyidik Pembantu tidak syah.

2.

Penggelar a.

Penyidik/Penyidik Pembantu yang menangani perkara.

b.

Atasan Penyidik/Penyidik Pembantu.

c.

Kepala Kesatuan yang sekarang secara Struktural membawahi Penyidik / Penyidik Pembantu.

3.

Peserta Gelar Perkara. Peserta gelar yang berhak menghadiri Gelar Perkara disesuaikan dengan kepentingan dan kebutuhan. a.

Polri (Intern). 1)

Kepala Kesatuan atau pejabat yang mewakili/ditunjuk.

2)

Atasan Penyidik/Penyidik Pembantu yang menangani perkara bertindak selaku pimpinan Gelar Perkara.

3)

Penyidik/Penyidik Pembantu yang

menangani

perkara

sebagai pemapar. 4)

Irwasda

5)

Propam

6)

Bidkum

7)

Notulen yang bertugas mencatat semua kegiatan dan tanya jawab Gelar Perkara.

b.

Instansi di luar Polri (Ekstern). 1)

Pimpinan dan pejabat-pejabat tertentu dalam rangka Criminal

96

Justice System (CJS). 2)

Pejabat-pejabat tertentu lainnya yang ada

hubungannya

dengan pemeliharaan keamanan. Peserta Gelar Perkara Perkara harus terpilih terpilih dan dan dapat dipercaya

tidak

mempunyai hubungan kepentingan dengan pihak-pihak yang terlibat di dalam perkara. 4.

Pimpinan dan Penanggung jawab. Penyelenggaraan Gelar Perkara dipimpin oleh Kepala Kesatuan, sedang tanggung jawab penyelenggaraan Gelar Perkara secara fungsional berada pada Kasat Reskrim/Pawasdik.

III.

PELAKSANAAN GELAR PERKARA. 1.

Sebelum pelaksanaan. a.

Penyidik/Penyidik Pembantu yang menangani perkara menyusun dan mengajukan rencana gelar perkara kepada yang bertugas mengatur Gelar Perkara (Pawasdik).

b.

Penyidik/Penyidik Pembantu yang menangani perkara menyiapkan bahan/materi paparan Gelar Perkara.

c.

3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan, para Peserta telah menerima undangan Gelar Perkara.

d.

Penyidik/Penyidik Pembantu yang menangani perkara menentukan Notulen

yang

bertugas

mencatat

lengkap

semua

kegiatan

Gelar Perkara. 2.

Saat pelaksanaan. a.

Pembukaan.

b.

Paparan Penyidik/Penyidik Pembantu yang menangani perkara.

c.

Pembahasan / Diskusi.

d.

Kesimpulan dan Penutup.

Gelar

perkara yang diminta oleh oleh Satuan lain (Mabes Polri, Polda,

Propam, Binkum dan Irwasda)pelaksanaannya atas permintaan secara tertulis dan harus didampingi oleh Atasan Penyidik atau Pawasdik. P awasdik. 3.

Laporan Setelah Gelar Perkara. a.

Notulen menyusun laporan pelaksanaan Gelar Perkara dengan 97

melampirkan

catatan

notulen,

copy/materi

paparan

Penyidik/Penyidik Pembantu yang menangani perkara, kesimpulan dan rekomendasi hasil Gelar Perkara serta daftar hadir peserta. b.

Laporan Gelar Perkara setelah ditanda tangani oleh Pimpinan Gelar, Notulen dan Penyidik/Penyidik Pembantu yang menangani perkara

kemudian

disampaikan

kepada

Penyidik/Penyidik

Pembantu yang menangani perkara untuk dilaksanakan. IV.

Penutup Demikian Prosedur Operasional standar ini dibuat sebagai pedoman dan panduan bagi penyidik/penyidik pembantu dalam melaksanakan penyidikan Limboto,

JANUARI 2014



98

SOP RESKRIM.pdf

Recommend Documents