SOP Penilaian Kinerja

PENILAIAN KINERJA NO. DOKUMEN :

NO. REVISI :

HALAMAN :

Ditetapkan oleh

PROSEDUR TETAP

TANGGAL TERBIT

Direktur RSU Imanuel Sumba

Dr. Danny Christian

Pengertian

Tujuan

Kebijakan

Prosedur

1. Daftar Penilaian Kinerja adalah suatu daftar yang memuat hasil penilaian pelaksanaan pekerjaan karyawan di RS Imanuel Sumba dalam jangka waktu 1 tahun yang akan digunakan untuk evaluasi kinerja sebagai dasar perpanjangan kontrak dan pengembangan kinerja karyawan. 2. Pejabat penilai adalah atasan langsung dari karyawan yang dinilai dalam hal ini kepala ruang, kepala instalasi,kepala bagian/bidang, kepala seksi dan kepala sub bidang. 1. Pembinaan dan pengawasan karyawan RS Imanuel Sumba 2. Rencana pengembangan sumber daya manusia 3. Pelatihan dan peningkatan pendayagunaan karyawan sesuai tugas dan fungsinya. 4. Memperoleh bahan-bahan pertimbangan yang obyektif dalam pembinaan karyawan 5. Dasar untuk perpanjangan kontrak kerja 1. Undang-undang nomor 32 tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan 2. Undang-undang nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. 3. Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 1 tahun 2002 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Daerah. 4. Keputusan Menkes No. 850/MENKES/SK/V/2000 tentang Kebijakan Pengembangan Tenaga Kesehatan tahun 2000 – 2010. 5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 1199/MENKES/PER/X/2004 tentang Pedoman Pengadaan Tenaga Kesehatan Dengan Perjanjian Kerja di Sarana Kesehatan Milik Pemerintah. 1. Bidang SDM menyampaikan kepada unit kerja di RS Imanuel Sumba yang meliputi Instalasi/bidang/bagian formulir DPK untuk dapat dilakukan penilaian atas karyawan yang bertugas di unit kerja tersebut paling lambat 7 hari kerja setelah formulir DPK diterima. 2. lembar untuk karyawan dan 1 (satu) lembar untuk Bidang SDM. 3. Hasil penilaian harus disampaikan kepada karyawan yang bersangkutan dan apabila disetujui maka atasan langsung dan

karyawan yang bersangkutan menandatangani formulir DPK tersebut untuk selanjutnya disampaikan kepada Atasan Pejabat Penilai. 4. Selanjutnya DPK yang telah ditandatangani Atasan Pejabat Penilai disampaikan kepada bidang SDM untuk mendapatkan verifikasi dan penetapan hasil penilaian DPK. 5. Apabila karyawan berkeberatan dengan hasil penilaian atasan langsung, dapat mengajukan keberatan dengan menyampaikan isi keberata n pada kolom yang telah disediakan dalam formulir DPK. 6. Penilaian DPK yang mengandung unsur keberatan dari karyawan harus diketahui oleh Atasan Pejabat Penilai dan selanjutnya diserahkan kepada bidang SDM. 7. Selanjutnya keberatan dari karyawan akan diperiksa oleh bidang SDM untuk mendapatkan pertimbangan. 8. Penandatanganan perpanjangan kontrak kerja dilakukan apabila bidang SDM sudah memperoleh hasil DPK yang sudah ditandatangani dan disetujui oleh semua pihak (karyawan /Atasan Penilai/Atasan Pejabat Penilai). 9. Hasil penilaian kinerja dicantumkan sebagai dasar pertimbangan perpanjangan kontrak kerja karyawan dengan sebutan Baik Sekali, Baik, Cukup, Kurang atau Kurang sekali. 10. Tata Cara Penilaian : Penilaian dalam DPK dinyatakan dengan sebutan angka dengan kategorisasi sebagai berikut :

Unit Terkait

1. 2. 3. 4.

N O

S E B U TAN

ANGKA

1

Sangat Baik

91 s/d 100

2

Baik

76 s/d 90

3

Cukup

61 s/d 75

4

Kurang

51 s/d 60

5

Kurang Sekali

< 50

Sub Komite Kredensial Komite Medis Sub Bag Tata Usaha Sub Bag SDM