Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Natuna
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET D AERAH
Na Nama SOP
INVESTASI PEMERINTAH DAERAH
Dasar Hukum
Kualifikasi Pelaksanaan
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Keuangan Negara Negara
1. Memahami peraturan tentang Investasi Pemerintah Daerah
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang tentang Perbendaharaan Perbendaharaan Negara
2. Memahami dan mengerti proses penyusunan APBD
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Pembangunan Nasional 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 5. Peraturan Pemerintah Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah 6. Peraturan Pemerintah Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Negara/ 7. Peraturan Pemerintah Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah Pemerintah 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2012 9. Peraturan Menteri Menteri Dalam Negeri Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang tentang Pedoman Teknis 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Daerah
2. SOP - Penyusunan Penyusunan Kebijakan KDH mengenai Pedoman Pedoman Pengelolaan Investasi Investasi Pemerintah Pemerintah Daerah
2. Komputer
3. SOP - Penyusunan Penyusunan Rencana Kegiatan Investasi Pemerintah Daerah Daerah
3. Printer
4. SOP - Pelaksanaan Pelaksanaan Kegiatan Investasi Pemerintah Pemerintah Daerah 5. SOP - Pelaksanaan Pelaksanaan Kegiatan Divestasi Pemerintah Daerah
Peringatan Penyusunan dan Penetapan P-APBD harus sesuai dengan tahapan dan jadwal proses penyusunan P-APBD sehingga Penetapan P-APBD tidak mengalami keterlambatan
Pencatatan dan Pendataan Dicantumkan dalam rancangan P-APBD
Halaman:
BPKAD KABUPATEN NATUNA
Pelaksana No.
Uraian Prosedur
2
/6
Investasi Jangka Pendek
PPKD
TAPD
Mutu Baku SEKDA
1. Penyiapan Data & Informasi untuk Investasi Jangka Pendek
KDH
Kelengkapan
Informasi suku bunga bank, infromasi Sun, SBI, & SPN.
Keterangan
Output
Waktu
Dokumen Perencanaan Investasi Jangka Pendek yang di dukung Data Informasi suku bunga bank, infromasi Sun, SBI & SPN.
Tidak Sesuai 1 Bulan
2. Melakukan Perhitungan Perkiraan Besaran Kelebihan/Surplus APBD & Barang milik daerah yang tidak digunakan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditetapkan oleh Kepala Daerah
APBD Tahun Berjalan & Data Inventaris Barang Milik Daerah
Untuk investasi jangka pendek dari pemanfaatan kelebihan kas
5. Penyusunan RKA-PPKD pada Proses Penyusunan APBD/P-APBD
Raperda APBD/P-APBD
Perda APBD/P-APBD
Dianggarkan di Rekening Pengeluaran Pembiayaan pada Kelompok Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah (untuk investasi jangka pendek 3 bulan s/d 12 bulan)
1 Minggu
Penyusunan APBD/P-APBD
KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN NATUNA
dto
H. TASRIF, S.Sos Pembina Tk. I NIP. 19641207 198503 1 009
Halaman:
BPKAD KABUPATEN NATUNA
Pelaksana No.
Uraian Prosedur
PPKD
Inspektorat
/6
Mutu Baku SEKDA
1. Penyusunan Kebijakan KDH mengenai Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah
2. Pengajuan Rancangan Kebijakan KDH mengenai Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah
3
Penyusunan Kebijakan KDH mengenai Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah
Tidak Disetujui
KDH
Kelengkapan
Keterangan
Output
Waktu
Draft Rancangan Kebijakan KDH mengenai Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah
1 Bulan
Rancangan Kebijakan KDH mengenai Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah
Rancangan Kebijakan KDH mengenai Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah
1 hari
Persetujuan Rancangan Kebijakan KDH mengenai Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah
Rancangan Kebijakan KDH mengenai Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah
1 Minggu
Kebijakan KDH mengenai Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah
Disetujui
3. Penetapan Kebijakan KDH mengenai Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah
a. menetapkan kebijakan pengelolaan investasi pemerintah daerah; b. menetapkan kriteria pemenuhan perjanjian dalam pelaksanakan investasi pemerintah daerah; dan c. menetapkan tata cara pembayaran kewajiban yang timbul dari proyek penyediaan investasi pemerintah dalam hal terdapat penggantian atas hak kekayaan intelektual, pembayaran subsidi, dan kegagalan pemenuhan perjanjian investasi.
KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN NATUNA
dto
H. TASRIF, S.Sos Pembina Tk. I NIP. 19641207 198503 1 009
Halaman: BPKAD KABUPATEN NATUNA
Pelaksana No.
Uraian Prosedur
4
/6
Penyusunan Rencana Kegiatan Investasi Pemerintah Daerah
- Hasil Seleksi Usulan Investasi berupa rencana kegiatan investasi pemerintahdaerahdilengkapi dengan alasan dan pertimbangan - APBD Tahun Berjalan & Data Inventaris Barang Milik Daerah
Usulan Investasi
Usulan Investasi
rencanakegiataninvestasipemerintah daerah
Disesuaikan dengan Kebijakan KDH mengenai Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah
1 bulan
ProsesSeleksi UsulanInvestasi
Keterangan
Output
Waktu
Tidak Disetujui
2. Persetujuan Rencana kegiatan investasi pemerintah daerah
rencana kegiatan investasi pemerintahdaerah
Disetujui
Kegiatan investasi pemerintah daerah
1 bulan
3. Penyusunan analisis investasi pemerintah daerah
Kegiatan investasi pemerintah daerah
Hasil Analisa atas Daftar Kegiatan investasipemerintahdaerah
1 bulan
4. Penyusunan & Penyampaian Raperda tentang penyertaanmodal
Raperda Penyertaan Modal besertaLampiran Penyusunan Raperda tentang penyertaanmodal
Raperda penyertaan modal
Raperda penyertaan modal
Investasi pemerintah daerah dapat dilaksanakan dalam hal: a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah diperkirakan surplus yangpenggunaannya ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; b. Terdapat barang milik daerah yang tidak digunakan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.
Raperda Penyertaan Modal beserta Lampiran
Raperda penyertaan modal
1 bulan
5. Penetapan Perda Penyertaan Modal Tidak Disetujui
Raperda Penyertaan Modal besertaLampiran
Perda Penyertaan Modal
RaperdaAPBD/P-APBD
PerdaAPBD/P-APBD
Disetujui Perda penyertaan modal
3. Penyusunan RKA-PPKD pada Proses Penyusunan APBD/P-APBD Penyusunan APBD/P-APBD
Dianggarkan di Rekening Pengeluaran Pembiayaan pada Kelompok Penyertaan modal (investasi)pemerintahdaerah
KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN NATUNA dto
H. TASRIF, S.Sos Pembina Tk. I NIP. 19641207 198503 1 009
Halaman: 5
BPKADKABUPATEN NATUNA
Pelaksana No.
/6
Pelaksanaan Kegiatan Investasi Pemerintah Daerah Mutu Baku Kelengkapan
Uraian Prosedur
Lembaga Keuangan Bank atau Bukan Bank
PPKD
BLUD
SEKDA
KDH
1. Klasifikasi Jenis Investasi Daerah
Waktu Daftar Kegiatan Investasi berdasarkanJenisnya
Hasil analisiskelayakan,analisisportofolio dananalisisrisiko.
Pelaksanaan investasi pemerintah daerah sebagaimanadimaksud dalam Pasal19 dituangkan dalam perjanjian investasiantara pengelolainvestasi dengan lembagakeuangan bank atau lembagakeuangan bukan bank kemudian dilaporkan kepadaKepala Daerah
hasil analisispenilaiansaham,analisis portofoliodananalisisrisiko 1 Bulan
Pembelian saham
Pelaksanaan Investasi pemerintah daerah dituangkan dalam perjanjian investasiantara pengelola investasi dengan pihak ketiga &dilaporkan kepadaKepala Daerah
DokumenAnalisa Kelayakanyang berisi informasi tentang: a.kegiatan perusahaantidak menguntungkan; atau b.tidak sesuai denganstrategi investasi pemerintahdaerah.
Kepemilikan Penyertaanmodal
modaldan/atau saham
Informasitentang: a.Kenaikan Harga sahamsecara signifikandan/atau menguntungkan untuk dilakukandivestasi; b.Investasi lain yang diproyeksikan lebihmenguntungkan; atau c.Penurunanharga sahamsecara signifikan.
penjualan surat utang
Disesuaikan dengan Kebijakan KDH mengenai Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah
Proses Divestasi Surat Berharga
penjualan saham
Penjualanhak kepemilikankepada pihak lain.
2 Bulan
KeputusanPenjualanSaham
Saham
Informasitentang: a.Imbal hasil (yield) diperkirakan turun; b.Investasi lain yang diproyeksikan lebihmenguntungkan; atau c.Adanya kemungkinangagal bayar.
