I.
SOAL PILIHAN GANDA
1.
SKP PBB diterbitkan Direktur Jenderal Pajak dalam hal sebagai berikut, kecuali : a. Apabila SPOP tidak disampaikan sebagaimana mestinya dan setelah ditegor secara tertulis tidak disampaikan sebagaimana ditentukan dalam Surat Tegoran. b. apabila berdasarkan hasil pemeriksaan ternyata jumlah yang terhutang lebih besar dari jumlah pajak yang dihitung berdasarkan SPOP yang disampaikan oleh wajib pajak c. Apabila Pajak yang terhutang yang pada saat jatuh tempo pembayaran tidak dibayar atau kurang dibayar d. apabila berdasarkan keterangan lain ternyata jumlah yang terhutang lebih besar dari jumlah pajak yang dihitung berdasarkan SPOP yang disampaikan oleh wajib pajak
2.
Dalam rangka pendataan oleh KPP Pratama Jakarta Kebayoran Lama, pada tanggal 30 Mei 2010 Tuan Hasanudin menerima SPOP untuk mendaftarkan objek pajaknya. Sampai dengan tanggal 19 Juli 2010, Hasanudin tidak menyampaikan SPOP ke KPP Pratama Jakarta Kebayoran Lama walaupun telah ditegor secara tertulis dalam Surat Tegoran. Berdasarkan data yang ada pokok pajak PBB yang terutang adalah sebesar Rp 1.000.000,00. Berapa denda administrasi yang tercantum dalam SKP PBB : a. Rp 1.250.000,00 b. Rp 250.000,00 c. Rp 1.040.000,00 d. Rp 40.000,00
3.
Suwandi menerima SPPT PBB dengan pajak terutang sebesar Rp 650.000,00 dari KPP Pratama Semarang Candisari pada tanggal 27 Februari 2009. Oleh Suwandi dibayar pada tanggal 28 Desember 2009. Berapa PBB terutang yang harus dibayar Suwandi : a. Rp 812.500,00 b. Rp 715.000,00 c. Rp 702.000,00 d. Rp 650.000,00
4.
Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan Surat Tagihan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan apabila, Kecuali : a. pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar b. dari hasil pemeriksaan SSBPHTB terdapat kekurangan pembayaran pajak sebagai akibat salah tulis dan atau salah hitung. c. Wajib Pajak dikenakan sanksi administrasi berupa denda dan atau bunga d. ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap.
5.
Sartono melakukan pembelian tanah dan bangunan dari Ahmad sebesar Rp 200.000.000,00 pada tanggal 29 Maret 2011 dan diketahui NJOP atas tanah dan bangunan tersebut sebesar Rp 150.000.000,00. Akta jual beli dibuat dihadapan Notaris pada tanggal 15 April 2011. Besarnya BPHTB yang dihitung dan dibayar sendiri oleh Sartono adalah Rp 7.500.000,00. Apabila dilakukan pemeriksaan terhadap kebenaran
pembayaran BPHTB tersebut, berapa yang seharusnya dibayar oleh Sartono jika SKBPHTB terbit tanggal 5 Agustus 2011 : a. Rp 2.500.000,00 b. Rp 2.700.000,00 c. Rp 8.500.000,00 d. Rp 9.180.000,00 6.
Tahun 2004 Wajib Pajak telah diterbitkan SKBPHTB sebesar Rp 8.500.000,00 dengan rincian pokok ketetapan Rp 7.500.000,00 dan sanksi bunga sebesar Rp 1.000.000,00. Setelah 5 tahun ditemukan data baru/novum, ternyata pokok pajak seharusnya yang terutang adalah sebesar Rp 10.500.000.00. Berapa jumlah pajak yang harus dibayar : a. Rp 2.000.000,00 b. Rp 3.000.000,00 c. Rp 4.000.000,00 d. Rp 6.000.000,00
7.
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan wajib pajak dapat mengajukan pengurangan PBB kepada : a. Menteri Keuangan b. Direktur Jenderal Pajak c. Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Pajak d. Kepala KPP Pratama
8.
Pengurangan PBB yang terutang atas objek pajak yang Wajib Pajak-nya orang pribadi yang penghasilannya semata-mata berasal dari pensiunan, sehingga kewajiban PBB-nya sulit dipenuhi, dapat diberikan pengurangan : a. Sebesar paling tinggi 25% dari PBB yang terutang b. Sebesar 25% dari PBB terutang c. Sebesar paling tinggi 100% dari PBB yang terutang d. Sebesar 100% dari PBB terutang
9.
Pasal 20 UU BPHTB menentukan bahwa atas permohonan Wajib Pajak, pengurangan pajak yang terutang dapat diberikan oleh Menteri Keuangan karena, Kecuali : a. kondisi tertentu Wajib Pajak yang ada hubungannya dengan Objek Pajak b. kondisi Wajib Pajak yang ada hubungannya dengan sebab-sebab tertentu c. sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya d. tanah dan atau bangunan digunakan untuk kepentingan sosial atau pendidikan yang semata-mata tidak untuk mencari keuntungan
10. Besarnya pengurangan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan untuk Wajib Pajak yang orang pribadi yang menerima hibah dan orang pribadi yang mempunyai hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat ke atas atau satu derajat ke bawah : a. 25% dari pajak yang terutang b. 50% dari pajak yang terutang
c. 75% dari pajak yang terutang d. 100% dari pajak yang terutang
II. SOAL ESSAY
1.
Menteri Keuangan dapat memberikan pengurangan PBB yang terutang karena kondisi tertentu obyek pajak yang ada hubungannya dengan subyek pajak dan/atau karena sebab-sebab tertentu lainnya. Kondisi tertentu apa sajakah yang mungkin dapat pengurangan PBB yang terutang?
2.
Dhani tidak menyampaikan SPOP walaupun sudah dilakukan tegoran. Berdasarkan data yang ada di Direktorat Jenderal Pajak diketahui besarnya pokok pajak adalah sebesar Rp 3.500.000,00. Berapakah Surat Ketetapan Pajak PBB yang diterbitkan
3.
Siti Maghfiroh menerima SPPT PBB tahun pajak 2011 pada tanggal 1 Maret 2011 dengan pajak terutang sebesar Rp 1.400.000,00. Oleh Wajib Pajak baru dibayar pada tanggal 3 Nopember 2011. Berapakah yang harus dibayar oleh Wajib Pajak
4.
BPHTB yang terutang dari Ariyanto atas perolehan tanah dan bangunan pada tanggal 21 Juni 2010 adalah sebesar Rp 10.000.000,00. Pada saat terjadinya perolehan tersebut, pajak yang dibayar sebesar Rp 4.500.000,00. Berapakan STBPHTB yang diterbitkan pada tanggal 20 Desember 2010
5.
Sebutkan 4 Wajib Pajak yang memungkinkan mendapatkan pengurangan BPHTB karena Kondisi tertentu Wajib Pajak yang ada hubungannya dengan Objek Pajak?
JAWABAN I. 1. 2. 3. 4. 5.
SOAL PILIHAN GANDA
C B (25% x Rp 1.000.000) = Rp 250.000) B (Rp 650.000 + [2% x 5 x Rp 650.000]=Rp 715.000) D B Pokok Pajak BPHTB = Rp 10.000.000,00 (5% x Rp 200.000.000,00) BPHTB Dibayar = Rp 7.500.000,00 BPHTB Kurang Dibayar = Rp 2.500.000,00 Sanksi Administrasi = Rp 200.000,00 (2% x 4 x Rp 2.500.000,00) Jumlah SKBPHTB = Rp 2.700.000,00 6. D ([Rp 10.500.000 – Rp 7.500.000] + [100% x { Rp 10.500.000 – Rp 7.500.000} = Rp 6.000.000) 7. A 8. A
9. C 10. B II. SOAL ESSAY 1.
Berdasarkan PMK Nomor 110/PMK.03/2009. Menteri Keuangan dapat memberikan pengurangan PBB yang terutang karena kondisi tertentu, berupa : a. objek pajak yang Wajib Pajak-nya orang pribadi veteran pejuang kemerdekaan, veteran pembela kemerdekaan, penerima tanda jasa bintang gerilya, atau janda/dudanya; b. objek pajak berupa lahan pertanian/perkebunan/perikanan/peternakan yang hasilnya sangat terbatas yang Wajib Pajak-nya orang pribadi yang berpenghasilan rendah; c. objek pajak yang Wajib Pajak-nya orang pribadi yang penghasilannya semata-mata berasal dari pensiunan, sehingga kewajiban PBB-nya sulit dipenuhi; d. objek pajak yang Wajib Pajak-nya orang pribadi yang berpenghasilan rendah, sehingga kewajiban PBB-nya sulit dipenuhi; dan/atau e. objek pajak yang Wajib Pajak-nya orang pribadi yang berpenghasilan rendah yang Nilai Jual Objek Pajak per meter perseginya meningkat akibat perubahan lingkungan dan dampak positif pembangunan; f. objek pajak yang Wajib Pajak-nya adalah Wajib Pajak badan yang mengalami kerugian dan kesulitan likuiditas pada Tahun Pajak sebelumnya sehingga tidak dapat memenuhi kewajiban rutin.
2.
Pokok Pajak Denda administrasi 25% x Rp 3.500.000,00 Jumlah Pajak terutang dalam SKP
=
Rp 3.500.000,00
= =
Rp 875.000,00 Rp 4.375.000,00
Pokok Pajak Denda administrasi 2% x 3 x Rp 1.400.000,00 Jumlah PBB terutang yang harus dibayar
=
Rp 1.400.000,00
= =
Rp 84.000,00 Rp 1.484.000,00
Pokok Pajak BPHTB BPHTB Dibayar BPHTB Kurang Dibayar Sanksi Administrasi berupa Bunga (2% x 6 x Rp 5.500.000,00) Jumlah STBPHTB
= = =
Rp 10.000.000,00 Rp 4.500.000,00 Rp 5.500.000,00
= =
Rp Rp
3.
4.
5.
660.000,00 6.160.000,00
Wajib Pajak yang dapat mengajukan pengurangan BPHTB karena kondisi tertentu Wajib Pajak yang ada hubungannya dengan Objek Pajak adalah : a. Wajib Pajak orang pribadi yang memperoleh hak baru melalui program pemerintah dibidang pertanahan dan tidak mempunyai kemampuan secara ekonomis; b. Wajib Pajak Badan yang memperoleh hak baru selain Hak Pengelolaan dan telah menguasai tanah dan atau bangunan secara fisik lebih dari 20 (dua puluh) tahun
c.
d.
yangdibuktikan dengan surat pernyataan Wajib Pajak dan keterangan dari Pejabat Pemerintah Daerah setempat; Wajib Pajak orang pribadi yang memperoleh hak atas tanah dan atau bangunan Rumah Sederhana (RS), dan Rumah Susun Sederhana serta Rumah Sangat Sederhana (RSS) yang diperoleh langsung dari pengembangan dan dibayar secara angsuran; Wajib Pajak orang pribadi yang menerima hibah dan orang pribadi yang mempunyai hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat ke atas atau satu derajat ke bawah.
