PRE-TEST Nama
:
NIP
:
SKPD
:
Pilihlah jawaban a, b, c dan d yang dianggap benar dengan memberi tanda silang (X) 1. Berikut ini merupakan dasar hukum pengelolaan barang milik daerah, kecuali: a) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 b) Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2014 c) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 d) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 2. Barang daerah adalah Semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah [APBD] atau perolehan lainnya yang sah, antara lain: a) Barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa b) Barang yang diperoleh dari hibah/sumbangan atau yang sejenis c) Barang yang dimiliki dan dikuasai oleh kontraktor d) Barang yang sedang dalam sengketa di pengadilan 3. Berikut ini permasalahan-permasalahan yang sering dijumpai dalam pengelolaan BMD, kecuali: a) BMD berpindahtangan menjadi milik pribadi b) BMD kondisi kurang baik belum dihapuskan c) Aset Idle (tidak dimanfaatkan) d) Aset Tanah belum bersertifikat 4. Pejabat yang memiliki wewenang pemindahtanganan yaitu: a) Kepala Daerah b) Pengguna Barang c) Penyimpan Barang d) Pengurus Barang
untuk
menetapkan
penggunaan,
pemanfaatan
dan
5. Berikut ini merupakan wewenang dan tanggung jawab pengurus barang, kecuali: a) menyusun laporan barang semesteran dan tahunan b) membuat Kartu Inventaris Ruangan (KIR) semesteran dan tahunan c) memberi label barang milik daerah d) menyetujui usul pemindahtanganan, pemusnahan, dan penghapusan 6. Dokumen perencanaan kebutuhan barang milik daerah untuk periode 1 (satu) tahun disebut: a) Buku Inventaris b) Kartu Inventaris Barang c) Kartu Inventaris Ruangan d) Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah 7. Tindakan menghapus barang milik daerah dari daftar barang dengan menerbitkan keputusan dari pejabat yang berwenang untuk membebaskan Pengelola Barang, Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam penguasaannya, disebut a) Pengadaan b) Penghapusan c) Penatausahaan d) Pemusnahan
8. Pengadaan BMD dilaksanakan berdasarkan prinsip efisien, efektif, transparan dan terbuka, bersaing, adil/tidak diskriminatif dan akuntabel. Pengadaan BMD dapat dipenuhi dengan cara berikut, kecuali: a) pengadaan/pemborongan pekerjaan b) membuat sendiri (swakelola) c) penerimaan (hibah atau bantuan/sumbangan atau kewajiban Pihak Ketiga) d) mengklaim pekerjaan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa 9. Berikut ini bentuk-bentuk korupsi dalam pengadaan barang dan jasa, kecuali: a) Penyuapan b) Pemalsuan c) Usaha Sendiri d) Sumbangan Legal 10. Pemanfaatan barang milik daerah berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, kemudian didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati, untuk selanjutnya diserahkan kembali tanah beserta bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya setelah berakhirnya jangka waktu, disebut: a) Sewa b) Bangun Guna Serah c) Pinjam Pakai d) Kerja Sama Pemanfaatan 11. BMD yang sudah tidak diperlukan bagi penyelenggaraan tugas pemerintahan dapat dipindahtangankan, bentuk pemindahtanganan, kecuali: a) Penjualan b) Hibah c) Dihancurkan d) Penyertaan Modal 12. Pengurus Barang melakukan penatausahaan atas aset Gedung dan Bangunan ke dalam: a) KIB (Kartu Inventaris Barang) A b) KIB B c) KIB C d) KIB D 13. Pengelola Barang, Pengguna Barang dan/atau kuasa Pengguna Barang wajib melakukan pengamanan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya. Bentuk pengamanan barang milik daerah antara lain: a) pengamanan fisik b) pengamanan administrasi c) pengamanan hukum d) semua benar 14. Bukti kepemilikan sepeda motor adalah atas nama: a) Pemerintah Daerah b) Pengguna Barang c) Pengelola Barang d) Pengurus Barang 15. Berikut ini merupakan langkah-langkah dalam melakukan pengamanan fisik tanah, kecuali: a) memasang tanda letak tanah dengan membangun pagar batas b) memasang tanda kepemilikan tanah c) menempelkan kode barang d) melakukan penjagaan
16. Berikut ini merupakan langkah-langkah dalam melakukan pengamanan fisik barang persediaan, kecuali: a) menyediakan tempat penyimpanan barang b) memberikan akses gudang/tempat penyimpanan ke semua orang c) menghitung fisik persediaan secara periodik d) menempatkan barang sesuai dengan frekuensi pengeluaran jenis barang 17. Kendaraan perorangan dinas dapat dijual tanpa melalui lelang kepada berikut ini, kecuali: a) pejabat negara b) mantan pejabat negara c) pegawai ASN d) masyarakat kurang mampu 18. Penghapusan dari daftar barang milik daerah sudah tidak berada dalam penguasaan Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang merupakan: a) penghapusan dari Daftar Barang Pengguna dan/atau Daftar Barang Kuasa Pengguna b) penghapusan dari Daftar Barang Pengelola c) penghapusan dari Daftar Barang Milik Daerah d) penghapusan dari Daftar Barang Pembantu Pengelola 19. Pengawasan dan pengendalian pengelolaan barang milik daerah melalui pemantauan dan penertiban dilakukan oleh: a) Pengguna Barang b) Pengelola Barang c) Pengurus Barang d) Inspektorat 20. Setiap kerugian daerah akibat kelalaian, penyalahgunaan/pelanggaran hukum atas pengelolaan barang milik daerah diselesaikan melalui: a) Tuntutan Perbendaharaan b) Tuntutan Ganti Rugi c) Sanksi d) Tidak dilakukan penuntutan
****SELAMAT BEKERJA***
