Soal-Perpajakan-1

LM HUKUM PAJAK/EKSI4202 1-5LM HUKUM PAJAK/EKSI4202 NASKAH LATIHAN MANDIRI (

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL

UNIVERSITAS TERBUKA

2009

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Teman-teman mahasiswa Universitas Terbuka

Selamat berjumpa dalam Tutorial Universitas Terbuka dalam bentuk kegiatan Latihan Mandiri (LM), khususnya mata kuliah Hukum Pajak (EKSI4202). Kegiatan ini merupakan salah satu sarana pelatihan dan pengenalan bentuk soal yang akan diujikan

pada Ujian Akhir Semester (UAS), dan juga sekaligus sebagai wahana untuk mengetahui seberapa jauh penguasaan materi Anda pada mata kuliah ini. Silakan Anda dikerjakan dengan teliti dan bersungguh-sungguh, karena dengan berusaha dan bekerja keras dalam belajar akan menghasilkan manfaat yang berharga pula.

Petunjuk Soal : Nomor 1 - 45

Pilihlah salah satu jawaban yang benar A, B. C atau D dari pertanyaan-pertanyaan dibawah ini Bacalah soal dengan teliti dan pilih Jawaban yang menurut saudara tepat pada dengan meng-klik pada butir pilihan jawaban A,B,C dan D. Setiap Anda meng-klik suatu pilihan jawaban, akan memperoleh umpan balik (feedfback) mengenai benar salahnya jawaban yang dipilih. Selamat Mengerjakan, Semoga LM ini dapat membantu Anda dalam memahami materi BMP, yang sekaligus dapat dimanfaatkan untuk persiapan dalam me nghadapi UAS. Next

LM HUKUM PAJAK/EKSI42021-5 6-101-5 Multi-choice 1) Serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan yang terjadi dan guna menemukan tersangka adalah

A. Penyidikan pajak B. Penyelidikan pajak C. Penelitian pajak D. Pengawasan pajak

A. Jawaban Anda benar, Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan yang terjadi dan guna menemukan tersangka B. Jawaban Anda salah, karena kurang tepat C. Jawaban Anda salah, karena kurang tepat D. Jawaban Anda salah, karena kurang tepat

2) Salah satu unsur dalam pengertian pajak adalah .

A. adanya kontrapretasi langsung yang didapat B. tidak harus didasarkan undang-undang C. sifatnya dapat dipaksakan D. untuk membayar utang luar negeri yang jatuh tempo

A. Jawaban Anda salah, karena tidak ada kontraprestasi (imbalan) yang langsung dapat dirasakan oleh pemungut pajak B. Jawaban Anda salah, karena pembayaran pajak harus berdasarkan undang-undang C. Jawaban Anda benar, unsur dalam pajak yaitu pembayaran pajak harus berdasarkan undang-undang, sifatnya dapat dipaksakan, tidak ada kontraprestasi (imbalan) yang langsung dapat dirasakan oleh pemungut pajak.

D. Jawaban Anda salah, karena kare na pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum baik untuk pengeluaran rutin maupun pembangunan bagi kepentingan masyarakat

3) Jangka waktu pengajuan surat permohonan keberatan Wajib Pajak kepada Dirjen Pajak paling lambat

A. 1 bulan B?. 3 bulan C. 6 bulan D 12 bulan

A. Jawaban Anda Salah karena jangka waktu pengajuan surat permohonan keberatan Wajib Pajak kepada Dirjen Pajak bukan 1 bulan B. Jawaban Anda Benar karena jangka waktu pengajuan surat permohonan keberatan Wajib Pajak kepada Dirjen Pajak paling lambat 3 bulan. C. Jawaban Anda Salah karena jangka waktu pengajuan surat permohonan keberatan Wajib Pajak kepada Dirjen Pajak bukan 6 bulan. D. Jawaban Anda Salah karena jangka waktu pengajuan surat permohonan keberatan Wajib Pajak kepada Dirjen Pajak bukan 12 bulan

4) Negara diibaratkan sebagai perusahaan asuransi yang memberikan perlindungan warga negara dengan cara mengharuskan warga neragar untuk membayar premi ke negara dalam bentuk pajak, hal ini merupakan pendapat dalam teori .

A. perlindungan B. kepentingan C. daya pikul D. asuransi

A. Jawaban Anda salah, karena tidak ada teori perlindungan dalam teori pajak. B. Jawaban Anda salah, karena teori kepentingan adalah teori pajak mempunyai hubungan dengan C. kepentingan i ndividu yang diperoleh dari kekayaan negara. Makin banyak individu mengenyam atau menikmati jasa dari pekerjaan pemerintah maka besar juga pajaknya C. Jawaban Anda salah, karena teori daya pikul mengemukakan bahwa pemungutan pajak harus sesuai dengan kekuatan membayar dari Wajib Pajak dengan memperhatikan pada besarnya penghasilan dan kekayaan, juga pengeluaran belanja Wajib Pajak tersebut D. Jawaban Anda benar, karena teori asuransi menyatakan bahwa Negara diibaratkan sebagai perusahaan asuransi yang memberikan perlindungan warga negara dengan cara mengharuskan untuk membayar premi ke negara dalam bentuk pajak

5)Pemeriksaan yang meliputi suatu jenis pajak atau seluruh jenis pajak, untuk tahun berjal an dan/atau tahun-tahun sebelumnya dan/atau untuk tujuan lain yang dilakukan di tempat Wajib Pajak dinamakan pemeriksaan.

A. Kantor B. Lapangan C. Rutin D. Khusus

A. Jawaban Anda salah, karena Pemeriksaan Kantor yang meliputi suatu jenis pajak tertentu pada tahun berjalan dan/atau, tahun-tahun sebelumnya yang dilakukan di kantor Direktorat Jenderal Pajak B. Jawaban Anda benar, Pemeriksaan Lapangan yang meliputi suatu jenis pajak atau seluruh jenis pajak, untuk tahun berjalan dan/atau tahun-tahun sebelumnya dan/atau untuk tujuan lain yang dilakukan di tempat Wajib Pajak C. Jawaban Anda salah, karena Pemeriksaan rutin adalah pemeriksaan yang dapat langsung dilakukan oleh unit pemeriksa tanpa harus ada persetujuan terlebih dahulu dari unit atasan

D. Jawaban Anda salah, karena Pemeriksaan khusus, dilakukan setelah ada persetujuan atau instruksi dari unit atasan

« Previous | Next »

LM HUKUM PAJAK/EKSI42021-56-10 11-156-10 Multi-choice

6) Pemerintah dalam memungut pajak, minimal harus ada 3 variabel penting, yaitu .....

A. subjek pajak, objek pajak, tarif pajak B. subjek pajak, objek pajak, hukum pajak C. tarif pajak, hukum pajak, wajib pajak D. wajib pajak, objek pajak, hukum pajak

A. Jawaban Anda benar, Pemerintah dalam memungut pajak minimal harus ada 3 (tiga) variabel penting, yaitu subjek pajak (siapa yang menanggung pajak), objek pajak (apa yang dikenakan pajak), dan tarif pajak (berapa besarnya) B. Jawaban Anda salah, karena hukum pajak tidak termasuk ke dalam 3 variabel penting C. Jawaban Anda salah, karena wajib pajak dan hukum pajak tidak termasuk ke dalam 3 variabel penting D. Jawaban Anda salah, karena hukum pajak dan wajib pajak tidak termasuk ke dalam 3 variabel penting

7) Apabila Surat Pemberitahuan WP tidak disampaikan dalam jangka waktu yang telah ditentukan sesuai ketentuan UU KUP 2007 dan setelah ditegur secara tertulis tetap tidak disampaikan tepat pada

waktunya sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran, maka kepada Wajib Pajak tersebut akan diterbitkan .

A. STP B. SKPKB C. SKPKBT D. Surat Teguran

A. Jawaban Anda Benar karena STP bukan merupakan salah satu permohonan keberatan kepada Dirjen Pajak atas suatu ketetapan pajak oleh w ajib pajak B. Jawaban Anda salah karena SK PN merupakan salah satu permohonan keberatan kepada Dirjen Pajak atas suatu ketetapan pajak oleh w ajib pajak C. Jawaban Anda salah karena SKPKBT merupakan salah satu permohonan keberatan kepada Dirjen Pajak atas suatu ketetapan pajak oleh w ajib pajak D. Jawaban Anda salah karena SKPLB merupakan salah satu permohonan keberatan kepada Dirjen Pajak atas suatu ketetapan pajak oleh wajib pajak

8) Jenis pajak yang menerapkan tarif tetap adalah .

A. Pajak Penghasilan (PPh) B. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) C. Pajak pertambahan Nilai (PPN) D. Bea Meterai

A. Jawaban Anda salah, karena PPh menerapkan tarif progresif-proporsional B. Jawaban Anda salah, karena PBB menerapkan tarif proporsional

C. Jawaban Anda salah, karena PPN menerapkan tarif proporsional D. Jawaban Anda benar, bea meterai menerapkan tariff tetap sesuai dengan Undangundang Nomor 13 tahun 1985, yang selanjutnya dengan PP RI Nomor 24 tahun 2000, tarifnya sebesar Rp 3.000,00 dan Rp 6.000,00 dan tarif ini berlaku sampai sekarang. Selain itu, cek dan Bilyet Giro, berapa pun nilai nominalnya dikenakan Rp 6.000,00.

9) PT. INSERT adalah Wajib Pajak Badan. Penghasilan Kena Pajak selama tahun 2009 adalah sebesar Rp 205.000.000,00. Maka jumlah PPh terutang PT INSERT tahun 2009 adalah sebesar  .

A. RP 34.750.000,00 B. Rp 29.750.000,00 C. Rp 24.500.000,00 D. Rp 6.150.000,00

A. Jawaban Anda salah, karena tidak tepat B. Jawaban Anda benar, karena tidak tepat Perhitungan PPh terutang adalah sebagai berikut : Rp 50.000.000,00 ´ 30 % = Rp 15.000.000,00 Rp 50.000.000,00 ´ 25 % = Rp 12.500.000,00 Rp102.000.000,00 ´ 15 % = Rp 52.500.000,00 Rp.29,750,000.00 C. Jawaban Anda salah, karena tidak tepat D. Jawaban Anda salah, karena tidak tepat

10) Apabila dalam jangka waktu yang telah ditentukan dalam UU perpajakan yang berlaku ternyata telah lewat dan Dirjen Pajak tidak memberikan keputusan maka permohonan keberatan Wajib Pajak dianggap .

A. ditolak B. tidak mengajukan permohonan keberatan C. diterima D diterima sebagian

A. Jawaban Anda Salah karena tidak sesuai dengan ketentuan perpajakan berlaku. B. Jawaban Anda Salah karena tidak sesuai dengan ketentuan perpajakan berlaku. C. Jawaban Anda Benar karena apabila dalam jangka waktu yang telah ditentukan dalam UU perpajakan yang berlaku ternyata telah lewat dan Dirjen Pajak tidak memberikan keputusan maka permohonan keberatan Wajib Pajak dianggap diterima. D. Jawaban Anda Salah permohonan keberatan tidak bisa diterima hanya sebagian saja.


LM HUKUM PAJAK/EKSI42021-56-1011-15 16-2011-15 Multi-choice

11) Jika Wajib Pajak tidak menyetujui atas keputusan keberatan dari Dirjen Pajak maka Wajib Pajak dapat mengajukan banding ke . A. Mahkamah Agung B. Kejaksaan Agung

C. PTUN D. Badan Peradilan Pajak

A. Jawaban Anda Salah karena Jika Wajib Pajak tidak menyetujui atas keputusan keberatan dari Dirjen Pajak maka Wajib Pajak tidak dapat mengajukan banding ke Mahkamah Agung B. Jawaban Anda Salah karena Jika Wajib Pajak tidak menyetujui atas keputusan keberatan dari Dirjen Pajak maka Wajib Pajak tidak dapat mengajukan banding ke Kejaksaan Agung C. Jawaban Anda Salah karena Jika Wajib Pajak tidak menyetujui atas keputusan keberatan dari Dirjen Pajak maka Wajib Pajak tidak dapat mengajukan banding ke PTUN D. Jawaban Anda Benar karena Jika Wajib Pajak tidak menyetujui atas keputusan keberatan dari Dirjen Pajak maka Wajib Pajak dapat mengajukan banding ke Badan Peradilan Pajak

12) Pak Swasono (K/3) di Surabaya, penghasilan neto tahun 2009 sebesar Rp 125.000.000,00 maka besarnya PPh terutang . A. Rp 11.950.000,00 B. Rp 12.220.000,00 C. Rp 13.200.000,00 D. Rp 15.000.000,00

A. Jawaban Anda salah, karena tidak tepat B. Jawaban Anda benar, perhitungannya adalah. Pak Swasono penghasilan neto 1 tahun Rp 125.000.000,00 PTKP: K/3 1 tahun terdiri dari: Wajib Pajak Rp 15.840.000,00 Wajib Pajak Kawin Rp 1.320.000,00 Tanggungan 3 anak (3 x Rp 1.320.000,00) Rp 3.960.000,00 Rp 21.120.000,00 Penghasilan Kena Pajak 1 tahun Rp.93.880.000,00

Pajak Penghasilan 1 tahun : Rp 25.000.000,00 ´ 5% = Rp 1.250.000,00 Rp 25.000.000,00 ´ 9% = Rp 2.500.000,00 Rp 50.000.000,00 ´ 15% = Rp 7.500.000,00 Rp 3.880.000,00 ´ 25% = Rp 970.000,00 Rp.12.220.000,00 C. Jawaban Anda salah, karena tidak tepat D. Jawaban Anda salah, karena tidak tepat

13) Tarif pajak yang persentasenya semakin kecil jika dasar pengenaan pajaknya meningkat dan besarnya penurunan dari tarifnya semakin kecil disebut dengan tarif..... A. tetap B. degresif C. progresif D. Proporsional

A. Jawaban Anda salah, karena tarif tetap adalah tarif pajak yang jumlah nominalnya (jumlah rupiah yang dibayar) tetap meskipun dasar pengenaan pajaknya (objek) berubah sehingga jumlah pajak yang terutang tetap B. Jawaban Anda benar, tariff degresif adalah tarif pajak yang persentasenya semakin kecil jika dasar pengenaan pajaknya meningkat dan besarnya penurunan dari tarifnya semakin kecil C. Jawaban Anda salah, karena tarif progresif adalah tarif pajak yang persentasenya semakin meningkat atau sebaliknya D. Jawaban Anda salah, karena tarif Proporsional tarif pajak dengan persentase tetap meskipun dasar pengenaan pajaknya berubah

14) pT. ALEXA mengimpor barang X sebanyak 360 unit dengan harga per unit Rp 12.500.000,00. Jika tarif bea masuk atas impor barang tersebut 20% maka besarnya bea masuk yang harus dibayar adalah .....

A. Rp 900.000.000,00 B. Rp 750.000.000,00 C. Rp 15.000.000,00 D. Rp 2.500.000,00

A. Jawaban Anda benar, Perhitungan : Nilai barang impor : 360 unit x Rp12.500.000 = 4,500,000,000.00 Bea masuk yang harus dibayar : 20% x Rp 4,500,000,000.00 = Rp 900,000,000.00 B. Jawaban Anda salah, karena tidak tepat C. Jawaban Anda salah, karena tidak tepat D. Jawaban Anda salah, karena tidak tepat

15) Pada tahun 2009 Bapak Haji Mansyur memulai usaha tanaman hias dengan modal awal sebesar Rp 50.000.000,00, akibat musim kemarau yang berkepanjangan usaha Bapak Haji Mansyur mengalami kerugian, banyak tanaman yang mati sebesar Rp9.000.000,00. Maka pajak dan zakat yang terutang pada tahun 2009 adalah sebesar 

A. Pajak: Rp7.500.000,00, Zakat: Rp1.000.000,00. B. Pajak: Rp6.000.000,00, Zakat: Rp1.250.000,00. C. Pajak: Nihil, Zakat: Rp1.250.000,00. D. Pajak: Nihil, Zakat: Rp1.000.000,00.

A. Jawaban Anda salah, karena tidak tepat B. Jawaban Anda salah, karena tidak tepat C. Jawaban Anda salah, karena tidak tepat D. Jawaban Anda benar, penyelesaiannya sbb. Pajak : Nihil karena mengalami kerugian Zakat yang harus dibayar adalah : 2,5% x (Rp50.000.000  Rp9.000.000) = Rp1.000.000,00


LM HUKUM PAJAK/EKSI42021-56-911-1516-20 21-2516-20 Multi-choice

16) Ibu Hj. Yayah pengusaha pakaian muslim wanita dengan nama CV RUMAH MUSLIMAH, selama tahun 2009 memperoleh keuntungan bersih (PKP) dari penjualan pakaian tersebut sebesar Rp 60.000.000,00 dengan modal sebesar Rp120.000.000,00. Maka jumlah pajak dan zakat yang harus dibayar adalah sebesar 

A. Rp 5.250.000,00 dan Rp 1.500.000,00. B. Rp 6.500.000,00 dan Rp 1.500.000,00. C. Rp 9.000.000,00 dan Rp 3.000.000,00. D. Rp 5.250.000,00 dan Rp 3.000.000,00.

A. Jawaban Anda salah, karena tidak tepat B. Jawaban Anda salah, karena tidak tepat C. Jawaban Anda salah, karena tidak tepat D. Jawaban Anda benar, Pajak penghasilan yang harus dibayar CV Rumah Muslim adalah: 5% x Rp 25.000.000,00 = Rp1.250.000,00 10% x Rp 25.000.000,00 = Rp2.500.000,00 15% x Rp 10.000.000,00 = Rp1.500.000,00 T o t a l = Rp5.250.000,00

Zakat yang harus dibayar adalah : 2,5% x Rp120.000.000 = Rp3.000.000,00

17) Penafsiran terhadap undang-undang perpajakan yang tidak diperkenankan untuk digunakan adalah ..... A. Penafsiran Sosiologis B. Penafsiran A Contrario C. Penafsiran Otentik D. Penafsiran Historis

A. Jawaban Anda salah, karena P enafsiran sosiologis adalah penafsiran atas' suatu ketentuan dalam undang-undang yang disesuaikan dengan perke mbangan kehidupan masyarakat B. Jawaban Anda benar, karena P enafsiran a contrario adalah penafsiran atas suatu ketentuan dalam undang-undang yang didasarkan pada perlawanan pengertian antara suatu peristiwa yang terjadi dengan peristiwa yang sudah diatur dalam suatu ketentuan undang-undang. Seperti halnya penafsiran analogis, penafsiran a Contrario dalam lapangan hukum pajak juga tidak diperbolehkan karena akan merugikan Wajib Pajak dan menimbulkan ketidakpastian dalam hukum yang sudah jelas mengaturnya C. Jawaban Anda salah, karena Penafsiran otentik adalah penafsiran atas suatu ketentuan dalam undang-undang dengan melihat pada apa yang telah dijelaskan dalam undang-undang tersebut D. Jawaban Anda salah, karena Penafsiran historis adalah penafsiran atas suatu undangundang dengan melihat pada sej arah dibuatnya suatu undang-undang

18) Persyaratan bagi subjek pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan atau diwajibkan untuk melakukan pemotongan/pemungutan sesuai dengan ketentuan perundangundangan PPh 1984 dan perubahannya dalam UU KUP 2007 adalah persyaratan . A. subjektif B. objektif C. preventif

D. persuasif

A. Jawaban Anda salah, karena persyaratan subjektif adalah persyaratan yang sesuai dengan ketentuan mengenai subjek pajak dalam UU PPh 1984 dan perubahannya. B. Jawaban Anda benar, karena persyaratan objektif adalah persyaratan bagi subjek pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan atau diwajibkan untuk melakukan pemotongan/pemungutan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan PPh 1984 dan per ubahnnya C. Jawaban Anda salah, karena kurang tepat D. Jawaban Anda salah, karena kurang tepat

19) Tujuan utama pemerintah melakukan reformasi pajak adalah . A. menegakkan kemandirian dalam pembiayaan pembangunan nasional B. pajak sebagai pelengkap sumber dana pembangunan C. kemajuan perekonomian dan dunia usaha D. intensifikasi dan ekstensifikasi perpajakan

A. Jawaban Anda benar, tujuan utama dari reformasi pajak atau pembaruan perpajakan sebagaimana diuraikan oleh Menteri K euangan Republik Indonesia, Bapak Radius Prawiro pada sidang Dewan Perwakilan Rakyat tanggal 5 Oktober 1983 ialah untuk lebih menegakkan kemandirian kita dalam membiayai pembangunan nasional dengan jalan lebih me ngarahkan segenap potensi dan kemampuan dari dalam negeri, khususnya dengan cara meningkatkan penerimaan negara melalui perpajakan dari sumber-sumber di luar minyak bumi dan gas alam. B. Jawaban Anda salah, karena kurang tepat C. Jawaban Anda salah, karena kurang tepat D. Jawaban Anda salah, karena kurang tepat

20) Jangka waktu yang menjadi dasar bagi WP untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang dalam suatu jangka waktu tertentu sebagaimana ditentukan dalam UU KUP 2007 adalah .

A. jangka waktu pajak B. bagIan tahun pajak C. masa pajak D. tahun pajak

A. Jawaban Anda salah, karena kurang tepat B. Jawaban Anda salah, karena kurang tepat C. Jawaban Anda benar, masa pajak adalah Jangka waktu yang menjadi dasar bagi WP untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang dalam suatu janga waktu tertentu sebagaimana ditentukan dalam UU KUP 2007 D. Jawaban Anda salah, karena Tahun Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) tahun kalender kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender




A. Rp 5.250.000,00 dan Rp 1.500.000,00. B. Rp 6.500.000,00 dan Rp 1.500.000,00. C. Rp 9.000.000,00 dan Rp 3.000.000,00. D. Rp 5.250.000,00 dan Rp 3.000.000,00. A. Jawaban Anda salah, karena tidak tepat B. Jawaban Anda salah, karena tidak tepat C. Jawaban Anda salah, karena tidak tepat D. Jawaban Anda benar, Pajak penghasilan yang harus dibayar CV Rumah Muslim adalah: 5% x Rp 25.000.000,00 = Rp1.250.000,00 10% x Rp 25.000.000,00 = Rp2.500.000,00 15% x Rp 10.000.000,00 = Rp1.500.000,00 T o t a l = Rp5.250.000,00 Zakat yang harus dibayar adalah : 2,5% x Rp120.000.000 = Rp3.000.000,00


A. Jawaban Anda salah, karena P enafsiran sosiologis adalah penafsiran atas' suatu ketentuan dalam undang-undang yang disesuaikan dengan perke mbangan kehidupan masyarakat B. Jawaban Anda benar, karena P enafsiran a contrario adalah penafsiran atas suatu ketentuan dalam undang-undang yang didasarkan pada perlawanan pengertian antara suatu peristiwa

yang terjadi dengan peristiwa yang sudah diatur dalam suatu ketentuan undang-undang. Seperti halnya penafsiran analogis, penafsiran a Contrario dalam lapangan hukum pajak juga tidak diperbolehkan karena akan merugikan Wajib Pajak dan menimbulkan ketidakpastian dalam hukum yang sudah jelas mengaturnya C. Jawaban Anda salah, karena Penafsiran otentik adalah penafsiran atas suatu ketentuan dalam undang-undang dengan melihat pada apa yang telah dijelaskan dalam undang-undang tersebut D. Jawaban Anda salah, karena Penafsiran historis adalah penafsiran atas suatu undangundang dengan melihat pada sej arah dibuatnya suatu undang-undang

18) Persyaratan bagi subjek pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan atau diwajibkan untuk melakukan pemotongan/pemungutan sesuai dengan ketentuan perundangundangan PPh 1984 dan perubahannya dalam UU KUP 2007 adalah persyaratan .

A. subjektif B. objektif C. preventif D. persuasif




20) Jangka waktu yang menjadi dasar bagi WP untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang dalam suatu jangka waktu tertentu sebagaimana ditentukan dalam UU KUP 2007 adalah . A. jangka waktu pajak

B. bagian tahun pajak C. masa pajak D. tahun pajak

A. Jawaban Anda salah, karena kurang tepat B. Jawaban Anda salah, karena kurang tepat

C. Jawaban Anda benar, masa pajak adalah Jangka waktu yang menjadi dasar bagi WP untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang dalam suatu janga waktu tertentu sebagaimana ditentukan dalam UU KUP 2007 D. Jawaban Anda salah, karena Tahun Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) tahun kalender kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender





A. Jawaban Anda salah, karena tidak tepat B. Jawaban Anda salah, karena tidak tepat C. Jawaban Anda salah, karena tidak tepat D. Jawaban Anda benar, Pajak penghasilan yang harus dibayar CV Rumah Muslim adalah: 5% x Rp 25.000.000,00 = Rp1.250.000,00

10% x Rp 25.000.000,00 = Rp2.500.000,00 15% x Rp 10.000.000,00 = Rp1.500.000,00 T o t a l = Rp5.250.000,00 Zakat yang harus dibayar adalah : 2,5% x Rp120.000.000 = Rp3.000.000,00



18) Persyaratan bagi subjek pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan atau diwajibkan untuk melakukan pemotongan/pemungutan sesuai dengan ketentuan perundangundangan PPh 1984 dan perubahannya dalam UU KUP 2007 adalah persyaratan .

A. subjektif B. objektif C. preventif D. persuasif



A. Jawaban Anda benar, tujuan utama dari reformasi pajak atau pembaruan perpajakan sebagaimana diuraikan oleh Menteri K euangan Republik Indonesia, Bapak Radius Prawiro pada sidang Dewan Perwakilan Rakyat tanggal 5 Oktober 1983 ialah untuk lebih menegakkan kemandirian kita dalam membiayai pembangunan nasional dengan jalan lebih me ngarahkan segenap potensi dan kemampuan dari dalam negeri, khususnya dengan cara meningkatkan penerimaan negara melalui perpajakan dari sumber-sumber di luar minyak bumi dan gas alam. B. Jawaban Anda salah, karena kurang tepat C. Jawaban Anda salah, karena kurang tepat

D. Jawaban Anda salah, karena kurang tepat

20) Jangka waktu yang menjadi dasar bagi WP untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang dalam suatu jangka waktu tertentu sebagaimana ditentukan dalam UU KUP 2007 adalah . A. jangka waktu pajak B. bagian tahun pajak C. masa pajak D. tahun pajak

A. Jawaban Anda salah, karena kurang tepat B. Jawaban Anda salah, karena kurang tepat C. Jawaban Anda benar, masa pajak adalah Jangka waktu yang menjadi dasar bagi WP untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang dalam suatu janga waktu tertentu sebagaimana ditentukan dalam UU KUP 2007 D. Jawaban Anda salah, karena Tahun Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) tahun kalender kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender



16) Ibu Hj. Yayah pengusaha pakaian muslim wanita dengan nama CV RUMAH MUSLIMAH, selama tahun 2009 memperoleh keuntungan bersih (PKP) dari penjualan pakaian tersebut

sebesar Rp 60.000.000,00 dengan modal sebesar Rp120.000.000,00. Maka jumlah pajak dan zakat yang harus dibayar adalah sebesar 


A. Jawaban Anda salah, karena tidak tepat B. Jawaban Anda salah, karena tidak tepat C. Jawaban Anda salah, karena tidak tepat D. Jawaban Anda benar, Pajak penghasilan yang harus dibayar CV Rumah Muslim adalah: 5% x Rp 25.000.000,00 = Rp1.250.000,00 10% x Rp 25.000.000,00 = Rp2.500.000,00 15% x Rp 10.000.000,00 = Rp1.500.000,00 T o t a l = Rp5.250.000,00 Zakat yang harus dibayar adalah : 2,5% x Rp120.000.000 = Rp3.000.000,00



18) Persyaratan bagi subjek pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan atau diwajibkan untuk melakukan pemotongan/pemungutan sesuai dengan ketentuan perundangundangan PPh 1984 dan perubahannya dalam UU KUP 2007 adalah persyaratan . < A. subjektif B. objektif C. preventif D. persuasif




20) Jangka waktu yang menjadi dasar bagi WP untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang dalam suatu jangka waktu tertentu sebagaimana ditentukan dalam UU KUP 2007 adalah .

A. jangka waktu pajak B. bagian tahun pajak C. masa pajak D. tahun pajak

A. Jawaban Anda salah, karena kurang tepat

B. Jawaban Anda salah, karena kurang tepat C. Jawaban Anda benar, masa pajak adalah Jangka waktu yang menjadi dasar bagi WP untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang dalam suatu janga waktu tertentu sebagaimana ditentukan dalam UU KUP 2007 D. Jawaban Anda salah, karena Tahun Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) tahun kalender kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender


LM HUKUM PAJAK/EKSI42021-56-1011-1516-2021-25 26-3021-25 Multi-choice

21) Apabila seorang Wajib Pajak yang menyelenggarakan pembukuan usahanya dimulai 1 Mei 2008  30 April 2009 maka tahun pajaknya menggunakan .

A. tahun 2008 B. tahun 2009 C. terserah Wajib Pajak D. terserah keputusan Dirjen Pajak

A. Jawaban Anda benar, Pembukuan WP dimulai 1 Mei 2008 dan berakhir 30 April 2009. Ditetapkan sebagai Tahun Pajak 2008 karena enam bulan pertama jatuh pada Tahun 2008. B. Jawaban Anda salah, karena karena kurang dari enam bulan pada Tahun 2009. C. Jawaban Anda salah, karena kurang tepat D. Jawaban Anda salah, karena kurang tepat

22) Bapak Haji Hamdani memiliki usaha dagang emas dengan modal sebesar Rp 600.000.000,00. Akibat kurs mata uang US dollar yang tidak stabil, Bapak Haji Hamdani mengalami kerugian sebesar Rp 180.000.000,00. Pada tahun 2009, Bapak Haji Hamdani tidak wajib membayar pajak karena dia mengalami kerugian. Maka diketahui jumlah zakat yang harus dibayar oleh Bapak Haji Hamdani adalah sebesar . A. Rp 6.000.000,00 B. Rp 10.500.000,00 C. Rp 13.000.000,00 D. Rp 15.000.000,00

A. Jawaban Anda salah, karena tidak tepat B. Jawaban Anda benar, Penyele saian: Pada tahun 2009 Pak Haji Hamdani masih wajib membayar zakat walaupun mengalami kerugian Jumlah zakat yang harus dibayar : 2,5%´(Rp600.000.000  Rp180.000.000) = Rp10.500.000,00 C. Jawaban Anda salah, karena tidak tepat D. Jawaban Anda salah, karena tidak tepat

23) Setiap orang yang melakukan percobaan untuk melakukan tindak pidana menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak NPWP atau pengukuhan PKP akan dikenakan sanksi pidana berupa pidana penjara . A. paling singkat 3 bulan B. paling singkat 6 bulan C. paling lama 4 tahun D. paling lama 6 tahun

A. Jawaban Anda salah, karena kurang tepat B. Jawaban Anda benar, Setiap orang yang melakukan percobaan untuk melakukan tindak pidana menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak NPWP atau pengukuhan PKP akan dikenakan sanksi pidana berupa pidana penjara paling singkat 6 bulan C. Jawaban Anda salah, karena kurang tepat D. Jawaban Anda salah, karena kurang tepat

24) Dalam hal keberatan WP ditolak atau dikabulkan sebagian, maka WP akan dikenai sanksi administrasi berupa :..... A. bunga 2% B. bunga 2% per bulan C. denda sebesar 50% D. kenaikan sebesar 50%

A. Jawaban Anda Salah karena dalam hal keberatan WP ditolak atau dikabulkan sebagian, maka WP akan dikenai sanksi administrasi bukan berupa bunga 2% B. Jawaban Anda Salah karena dalam hal keberatan WP ditolak atau dikabulkan sebagian, maka WP akan dikenai sanksi administrasi bukan berupa bunga 2% per bulan C. Jawaban Anda Benar karena dalam hal keberatan WP ditolak atau dikabulkan sebagian, maka WP akan dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar 50%. D. Jawaban Anda Salah karena dalam hal keberatan WP ditolak atau dikabulkan sebagian, maka WP akan dikenai sanksi administrasi bukan berupa kenaikan sebesar 50%

25) Jenis Pajak Daerah yang dipungut oleh Pemerintah Daerah Tingkat I sesuai dengan UU Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah Pajak .

A. reklame B. penerangan jalan C. bahan bakar kendaraan bermotor D. pengambilan dan pengolahan galian golongan C

A. Jawaban Anda salah, karena reklame adalah jenis Pajak Daerah yang dipungut oleh Pemerintah kabupaten/kota B. Jawaban Anda salah, karena penerangan jalan adalah jenis Pajak Daerah yang dipungut oleh Pemerintah kabupaten/kota C. Jawaban Anda benar, pajak bahan bakar kendaraan bermotor sebesar 5% merupakan Jenis Pajak Daerah yang dipungut oleh Pemerintah Daerah Provinsi sesuai dengan UU Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. D. Jawaban Anda salah, karena pengambilan dan pengolahan galian golongan C adalah jenis Pajak Daerah yang dipungut oleh Pemerintah kabupaten/kota.


LM HUKUM PAJAK/EKSI42021-56-1011-1516-2021-2526-30 31-3526-30 Multi-choice

26) Apabila WP menyalahgunakan atau mengg unakan tanpa hak NPWP atau pengukuhan PKP sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara akan dikenakan sanksi..... A. denda paling sedikit 4 kali jumlah pajak terutang yang tidak/kurang dibayar B. denda paling banyak 6 kali jumlah pajak terutang yang tidak/kurang dibayar. C. pidana penjara paling singkat 9 bulan. D. pidana penjara paling lama 6 tahun.

A. Jawaban Anda salah, karena kurang tepat B. Jawaban Anda salah, karena kurang tepat C. Jawaban Anda salah, karena kurang tepat D. Jawaban Anda benar, Apabila WP menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak NPWP atau pengukuhan PKP sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara akan dikenakan sanksi pidana penjara paling lama 6 tahun

27) Menjaga ketertiban pembayaran pajak, me mudahkan pengawasan administrasi perpajakan dan sebagai identitas Wajib Pajak adalah merupakan .

A. fungsi surat ketetapan pajak B. manfaat pengukuhan pengusaha kena pajak C. syarat NPWP D. fungsi NPWP

A. Jawaban Anda salah, karena kurang tepat B. Jawaban Anda salah, karena kurang tepat C. Jawaban Anda salah, karena kurang tepat D. Jawaban Anda benar, fungsi NPWP ada 3 yaitu menjaga ketertiban pembayaran pajak, memudahkan pengawasan administrasi perpajakan dan sebagai identitas Wajib Pajak.

28) Penghapusan NPWP dapat dilakukan dalam hal . A. Wajib Pajak orang pribadi meninggal dunia dan tidak meninggalkan warisan

B. wanita kawin tidak dengan perjanjian pisah harta dan penghasilan C. Wajib Pajak badan telah dibubarkan secara resmi D. A, B, dan C benar semua

A. Jawaban Anda salah, karena jawaban B dan C benar juga B. Jawaban Anda salah, karena jawaban A dan C benar juga C. Jawaban Anda salah, karena jawaban A dan B benar juga D. Jawaban Anda benar, karena A, B, dan C benar semua

29) Apabila permohonan keberatan diterima, baik sebagian atau seluruhnya maka kelebihan pembayaran pajak dikembalikan dengan ditambah . A. bunga 2% sebulan B. bunga 2% sebulan maksimum 24 bulan C. bunga 4% sebulan D. kenaikan 50% dari pajak yang lebih dibayar

A. Jawaban Anda Salah karena apabila permohonan keberatan diterima, baik sebagian atau seluruhnya maka kelebihan pembayaran pajak dikembalikan dengan ditambah bunga 2% sebulan B. Jawaban Anda Benar karena apabila permohonan keberatan diterima, baik sebagian atau seluruhnya maka kelebihan pembayaran pajak dikembalikan dengan ditambah bunga 2% sebulan maksimum 24 bulan. C. Jawaban Anda Salah karena bunga 4% sebulan bukan tambahan D. Jawaban Anda Salah karena kenaikan 50% dari pajak yang lebih dibayar bukan syarat apabila permohonan keberatan diterima, baik sebagian atau seluruhnya maka kelebihan pembayaran pajak dikembalikan.

30) Jangka waktu paling lambat penyetoran PPh Pasal 22 yang dipungut oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai adalah .

A. tanggal 10 bulan takwim berikutnya B. pada hari yang sama dengan pelaksanaan pembayaran C. 1 hari setelah pemungutan pajak dilakukan D. tanggal 15 bulan takwim berikutnya

A. Jawaban Anda salah, karena merupakan jangka waktu penyetoran PPh Pasal 22 yang di-pungut oleh badan ter-tentu B. Jawaban Anda salah, karena merupakan jangka waktu penyetoran PPh Pasal 22 Bendaharawan Pemerintah C. Jawaban Anda benar, Jangka waktu paling lambat penyetoran PPh Pasal 22 yang dipungut oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai adalah 1 hari setelah pemungutan pajak dilakukan D. Jawaban Anda salah, karena merupakan jangka waktu penyetoran PPh Pasal 25


LM HUKUM PAJAK/EKSI42021-56-1011-1516-2021-2526-3031-35 36-4031-35 Multi-choice

31) Dasar hukum yang mengatur tentang keberatan adalah . A. Pasal 25 UU KUP 2007

B. Pasal 27 UU KUP 2007 C. Pasal 28 UU KUP 2007 D. Pasal 29 UU KUP 2007

A. Jawaban Anda Benar yaitu Pasal 25 UU KUP 2007 B. Jawaban Anda Salah karena tidak sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku C. Jawaban Anda Salah karena tidak sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku D. Jawaban Anda Salah karena tidak sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku

32) Surat yang digunakan untuk menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih dibayar oleh Wajib Pajak Daerah adalah surat . A. Tagihan Pajak Daerah B. Pemberitahuan Pajak Daerah C. Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar D. Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan

A. Jawaban Anda salah, karena Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD) adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda B. Jawaban Anda salah, karena Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, (SPTPD) adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, Objek Pajak dan/atau bukan Objek Pajak, dan/atau harta dan kewajiban, menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah. C. Jawaban Anda benar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang B ayar (SKPDKB) adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi, dan jumlah yang masih harus dibayar

D. Jawaban Anda salah, karena Surat Ketetapan Pajak Dae rah Lebih Bayar (SKPDLB) adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau tidak seharusnya terutang

33) Retribusi Daerah adalah pungutan sebagai pembayaran atas jasa yang disediakan oleh . A. Pemerintah Daerah B. Pemerintah Pusat C. Kabupaten D. Negara

A. Jawaban Anda benar, Sesuai dengan ketentuan UU PDRD, yang dimaksud dengan Retribusi Daerah adalah pungutan sebagai pembayaran atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah B. Jawaban Anda salah, karena kurang tepat C. Jawaban Anda salah, karena kurang tepat D. Jawaban Anda salah, karena kurang tepat

34) Pemungutan pajak daerah yang didasarkan pada penetapan Kepala Daerah dengan menggunakan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) atau dokumen lainnya yang dipersamakan adalah ciri dari sistem pemungutan pajak, yaitu . A. With Holding System B. Self Assessment System C. Official Assessment D. Regulerend System

A. Jawaban Anda salah, karena kurang tepat B. Jawaban Anda salah, karena kurang tepat C. Jawaban Anda benar, Pemungutan pajak daerah yang didasarkan pada penetapan Kepala Daerah dengan menggunakan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) atau dokumen lainnya yang dipersamakan adalah sistem pemungutan pajak Official Asse ssment. D. Jawaban Anda salah, karena kurang tepat

35) Cara perhitungan Retribusi Daerah adalah dengan menggunakan rumus sebagai berikut . A. Dasar pengenaan pajak ´ Tarif Pajak Daerah B. Retribusi Kabupaten + Jumlah Retribusi Pusat C. Dasar pengenaan pajak ´ Tarif Retribusi D. Tingkat penggunaan jasa ´ Tarif retribusi

A. Jawaban Anda salah, karena kurang tepat B. Jawaban Anda salah, karena kurang tepat C. Jawaban Anda salah, karena kurang tepat D. Jawaban Anda benar, perhitungan retribusi daerah adalah Tingkat penggunaan jasa ´ Tarif retribusi


LM HUKUM PAJAK/EKSI42021-56-1011-1516-2021-2526-3031-3536-40 41-4536-40 Multi-choice

36) Metode pemeriksaan yang dilakukan dengan cara menguji kebenaran angka-angka dalam SPT, laporan keuangan, buku-buku, catatan-catatan dan dokumen pendukung sesuai dengan proses pemeriksaan pajak adalah metode . \

A. Vouching B. Konfirmasi C. Langsung D. Tidak Langsung

A. Jawaban Anda salah, karena vouching adalah salah satu teknik pemeriksaan pajak B. Jawaban Anda salah, karena konfirmasi adalah salah satu teknik pemeriksaan pajak C. Jawaban Anda benar, Metode langsung, yaitu metode yang dilakukan dengan cara menguji kebenaran angka-angka dalam SPT, laporan keuangan, buku-buku, catatan-catatan dan dokumen pendukung sesuai dengan proses pem eriksaan. D. Jawaban Anda salah, karena Metode tidak langsung, yaitu metode yang dilakukan dengan cara pengujian atas kebenaran angka-angka dalam SPT secara tidak langsung melalui suatu pendekatan penghitungan tertentu mengenai peng hasilan dan biaya

37) Yang bertindak sebagai penyidik dalam tindak pidana pajak adalah . A. Jaksa B. Kepolisian C. Pegawai Negeri Sipil (PNS) tertentu di lingkungan Kejaksaan Agung D. Pegawai Negeri Sipil (PNS) tertentu di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak A. Jawaban Anda salah, karena kurang tepat B. Jawaban Anda salah, karena kurang tepat C. Jawaban Anda salah, karena kurang tepat

D. Jawaban Anda benar, penyidik dalam tindak pidana pajak adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) tertentu di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak yang diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang pe rpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

38) Peradilan yang hanya melibatkan pihak Wajib Pajak dengan Fiskus adalah .... A. Peradilan Pajak B. Peradilan Tata Usaha Negara C. Peradilan Administrasi Murni D. Peradilan Administrasi Tidak Murni

A. Jawaban Anda salah, karena kurang tepat B. Jawaban Anda salah, karena kurang tepat C. Jawaban Anda salah, karena Peradilan administrasi murni adalah peradilan yang melibatkan 3 (tiga) pihak, yaitu pihak Wajib Pajak, Fiskus, dan Hakim yang mengadili D. Jawaban Anda benar, Peradilan yang hanya melibatkan 2 pihak, yaitu Wajib Pajak dengan Fiskus adalah Administrasi Tidak Murni

39) Orang pribadi atau badan yang bertanggung jawab atas pembayaran pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban Wajib Pajak menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku dinamakan ..... A. Wakil Wajib Pajak B. Konsultan Pajak C. Kuasa Wajib Pajak D. Penanggung Pajak

A. Jawaban Anda salah, karena tidak tepat B. Jawaban Anda salah, karena tidak tepat C. Jawaban Anda salah, karena tidak tepat D. Jawaban Anda benar, Penanggung Pajak adalah orang pribadi atau badan yang bertanggung jawab atas pembayaran pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban Wajib Pajak menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku

40) Pihak yang berwenang untuk m engurangkan / menghapuskan sanksi administratif dan mengurangkan/membatalkan Ketetapan Pajak adalah : . A. Menteri Keuangan B. Pengadilan Pajak C. Kepala KPP D. Direktur Jenderal Pajak

A. Jawaban Anda salah, karena tidak tepat B. Jawaban Anda salah, karena tidak tepat C. Jawaban Anda salah, karena tidak tepat D. Jawaban Anda benar, Direktur Jenderal Pajak berwenang untuk mengurangkan/menghapuskan sanksi administratif dan mengurangkan/membatalkan Ketetapan Pajak


LM HUKUM PAJAK/EKSI42021-56-1011-1516-2021-2526-3031-3536-4041-4541-45 Multi-choice

41) Sejak surat permohonan keberatan Wajib Pajak diterima, Dirjen Pajak harus memberikan keputusan dalam jangka waktu paling lama . A. 1 bulan B. 6 bulan C. 12 bulan D. 24 bulan

A. Jawaban Anda salah, karena tidak tepat B. Jawaban Anda salah, karena tidak tepat C. Jawaban Anda benar, sejak surat permohonan keberatan Wajib Pajak diterima, Dirjen Pajak harus memberikan keputusan dalam jangka waktu paling lama 12 bulan. D. Jawaban Anda salah, karena tidak tepat

42) Dasar hukum yang mengatur tentang pemeriksaan pajak adalah . A. Pasal 28 UU Nomor 28 Tahun 2007 B. Pasal 29 UU Nomor 28 Tahun 2007 C. Pasal 39 UU Nomor 28 Tahun 2007 D. Pasal 41 UU Nomor 28 Tahun 2008

A. Jawaban Anda Benar, Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang perubahan ketiga atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pe rpajakan B. Jawaban Anda salah, karena tidak tepat C. Jawaban Anda salah, karena tidak tepat D. Jawaban Anda salah, karena tidak tepat

43) Permintaan buku, catatan dan dokumen serta data, informasi serta keterangan lain dalam rangka pemeriksaan pajak wajib dipenuhi oleh Wajib Pajak ..... A. paling lama 6 bulan sejak permintaan disampaikan. B. paling lama 4 bulan sejak permintaan disampaikan C. paling lama 3 bulan sejak permintaan disampaikan D. paling lama 1 bulan sejak permintaan disampaikan

A. Jawaban Anda salah, karena tidak tepat B. Jawaban Anda salah, karena tidak tepat C. Jawaban Anda salah, karena tidak tepat D. Jawaban Anda benar, Buku, catatan dan dokumen serta data, informasi, dan kete rangan lain wajib dipenuhi oleh Wajib Pajak paling lama 1 (satu) bulan sejak permintaan disampaikan

44) Penghentikan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan untuk ke pentingan penerimaan negara, dapat dilakukan atas permintaan dari . A. Direktur Jenderal Pajak B. Kepolisian C. Menteri Keuangan D. Penyidik Pajak

A. Jawaban Anda salah, karena tidak tepat B. Jawaban Anda salah, karena tidak tepat C. Jawaban Anda benar, Penghe ntikan penyidikan dapat terjadi untuk kepentingan penerimaan negara, atas permintaan Menteri Keuangan dan Jaksa Agung dapat menghentikan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan, paling lama dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak tanggal surat permintaan. D. Jawaban Anda salah, karena tidak tepat

Soal-Perpajakan-1

Recommend Documents