Sistem Manajemen Keselamatan Dan Kesehatan Kerja
DEFINISI MANAJEMEN DAN SISTEM MANAJEMEN
:
DEFINISI SISTEM MANAJEMEN K3
LATAR BELAKANG KEBIJAKAN •
• •
•
• •
•
K3 masih belum mendapatkan perhatian yang memadai semua pihak: • •
•
•
•
Masih rendahnya komitment pimpinan perusahaan terhadap K3 : •
•
•
•
PELAKSANAAN PENGAWASAN
DASAR HUKUM
DASAR HUKUM
DASAR HUKUM •
•
DASAR HUKUM
Paragraf 5 Keselamatan dan Kesehatan Kerja
BAB XVI Bagian Kedua Sangsi Administratif
(Permennaker No. Per. 05/Men/1996.
SISTEM MANAJEMEN PERUSAHAAN
SMK3 Struktur Organisasi, Perencanaan, Tanggung Jawab, Pelaksanaan, Prosedur dan Proses, Sumber daya
Pengembangan , Penerapan, Pencapaian, Pengkajian, Pemeliharaan, Kebijakan K3 Pengendalian Resiko Kegiatan Kerja
Tempat Kerja aman, Tertip, Efisien
&
Wajib dilaksanakan oleh perusahaan disemua sektor dan terintegrasi dgn sistem Manajemen Perusahaan Harus Memenuhi Persyaratan Minimum : - 5 prinsip dasar - 12 unsur/elemen
Untuk perusahaan-2 di sektor kegiatan usaha tertentu dapat merubah atau menambah unsur-unsur sesuai jenis dan tingkat resiko bahaya yg ada atas persetujuan Menteri Pasal 5 ayat (3)
MENAKER DIREKTUR
•
• •
•
•
•
•
•
•
•
•
•
TUJUAN PENERAPAN PENERAPAN SMK3 •
•
•
• • •
•
•
K3 UU No.14/1969
UU No.13 /2003
P. 3, 9, 10
p. 86
p. 87
UU No.1/1970
PP - SMK3
Tempat Kerja
Perusahaan
UU No.1/1970
Tempat Kerja a.l. :
Per.Men. 05/1996 SMK3
Dasar Hukum SMK3 Pasal 27 (2) UUD1945 Undang-undang Ketenagkerjaan Pasal 86
Pasal 87
• UU No.1/1970 • Per. Menaker No. 05/Men/1996 • Kep.Menaker No. Kep.19/Men/1997
Sangsi pelanggaran
PP Penerapan SMK3
ILO The most efficient way to build a sustained safety culture
Establishment of OSH MS
OSH MS
SMK3 MEMBANGUN BUDAYA K3
•
•
• •
•
•
•
• •
• •
• • • •
• • •
•
• • •
DEFINISI AUDIT SMK3 •
• • •
Alat untuk mengukur besarnya keberhasilan pelaksanaan dan penerapan SMK3 di tempat kerja Pemeriksaan secara sistimatik Audit dilakukan secara independen Audit SMK3 dilakukan oleh Badan Audit independen
MEKANISME AUDIT SMK3 Dibuktikan dgn
Audit Ekternal (3 th sekali) Badan Audit (Auditor)
-
Internal Pengusaha/ Pengurus
•
• •
•
• • • •
• •
Untuk pembuktian penerapan SMK3, prsh dpt melakukan audit melalui badan audit yg ditunjuk Menteri Audit SMK3 dilakukan meliputi 12 unsur Perubahan atau penambahan unsur sesuai perkembangan diatur Menteri Direktur berwenang menetapkan perusahaan yg dinilai wajib untuk diaudit berdasarkan pertimbangan tingkat resiko bahaya Audit SMK3 dilaksanakan sekurang-kurangnya 3 tahun sekali Audit SMK3 dilakukan badan audit Badan audit membuat RTA Menyampaikan RTA kpd Menteri/Pejabat yg ditunjuk, pengrurs tempat kerja, kantor tenaga kerja setempat Mengadakan koordinasi dgn kantor tenaga kerja setempat Prsh wajib menyediakan dokumen yg diperlukan untuk pelaksanaan audit
•
• •
•
Badan audit wajib menyampaikan lapotran audit lengkap kpd Direktur dgn tembusan kpd pengurus prsh Laporan tsb menggunakan formulir yg telag ditetapkan Setelah menerima laporan audit, Direktur melakukan evaluasi dan penilaian Berdasarkan hasil evaluasi dan penilaian, Direktur : 1. Memberikan sertifikat dan bendera penghargaan sesuai tingkat pencapaian, atau 2. Menginstruksikan kpd pegawai pengawas untuk mengambil tindakan berdasarkan hasil temuan audit atas pelanggaran per.per-uu-an
•
•
•
Sertifikat ditanda tangani Menteri dan berlaku untuk waktu 3 tahun Pembinaan dan pengawasan thd penerapan SMK3 dilakukan oleh Menteri atau Pejabat yg ditunjuk Biaya pelaksanaan audit dibebankan kpd prsh ybs
Tahapan Audit Eksternal 1. 2. 3. 4. 5. Tingkat Penilaian
1. 2. 3. 4.
Terpenuhi Tdk terpenuhi minor Tdk terpenuhi mayor Observasi
Pemeriksaan dokumen Wawancara utk klarifikasi Pengamatan aktivitas Prsh Pengamatan kondisi dan ling.kerja Penilaian kriteria berdasarkan temuan
Badan Audit SMK3 Badan Audit :
SKP (berlaku 3 th)
Permohonan Tertulis SKP
Menteri Direktur
Evaluasi (1 kali dlm 1 th)
Auditor Persyaratan Auditor Eksternal Senior
SKP (berlaku 3 th)
Permohonan Tertulis SKP
Menteri Direktur
Evaluasi (1 kali dlm 1 th)
RENCANA TAHUNAN AUDIT
Mekanisme DIREKTUR Tetapkan RTA
Laporan Audit
Permohonan Utk di Audit (sukarela)
Permohoana Audit
Prinsip Dasar 1. Penetapan Kebijakan K3 2. Perencanaan Penerapan K3 3. Penerapan K3 4. Pengukuran, Pemantauan, dan Evaluasi Kinerja K3 5. Peninjauan secara teratur untuk meningkatkan kinerja K3 secara berkesinambungan
Pedoman Penerapan 1. Komitmen dan kebijakan 1.1 Kepemimpinan dan komitmen 1.2 Initial Review 1.3 Kebijakan K3 2. Perencanaan 2.1 Perenc ident bhy, penilaian resiko dan pengend resiko 2.2 Per. per uu dan persyart lainnya 2.3 Tujuan dan sasaran 2.4 Indikator kinerja 2.5 Perenc awal dan perencanaan kegiatan yg berlangsung 3. Penerapan 3.1 Jaminan kemampuan 3.2 Kegiatan pendukung 3.3 Ident SB, penilaian dan pengendalian resiko 4.Pengukuran dan evaluasi 4.1 Inspeksi dan pengujian 4.2 Audit SMK3 4.3 Tindakan perbaikan dan pencegahan 5. Tinjauan ulang dan peningkatan pihak mgt
Hw 1
HUBUNGAN ANTARA PRINSIP-PRINSIP SMK3 DENGAN ELEMEN AUDIT SMK3
12 ELEMEN
5 PRINSIP SMK3
Pembangunan dan Pemeliharaan Komitmen
Komitmen ( prinsip 1)
Strategi Pendokumentasian
Perencanaan ( prinsip 2)
Peninjauan Ulang Desain dan Kontrak
Perencanaan ( prinsip 2)
Pengendalian Dokumen
Pelaksanaan (prinsip 3 )
Pembelian
Pelaksanaan (prinsip 3 )
Keamanan Bekerja Berdasarkan SMK3
Pelaksanaan (prinsip 3 )
Standar Pemantauan
Pengukuran ( prinsip 4 )
Pelaporan dan Perbaikan
Perbaikan (prinsip 5)
Pengelolaan material dan perpindahannya
Pelaksanaan (prinsip 3 )
Pengumpulan dan penggunaan data
Pengukuran ( prinsip 4 )
Audit SMK3
Pengukuran ( prinsip 4 )
Pengembangan Ketrampilan dan Kemampuan
Perbaikan (prinsip 5 )
ELEMEN SMK3
1.1 KEBIJAKAN K3
1.2. TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG BERTINDAK
*
1.3 TINJAUAN ULANG DAN EVALUASI
1.4 KERTELIBATAN DAN KONSULTASI DNG TK
2.1 PERENCANAAN RENSTRA K3
2.2 MANUAL SMK3
2.5 PENYEBARAN INFORMASI K3
3.1 PENGENDALIAN PERANCANGAN
3.2 PENINJAUAN ULANG KONTRAK •
•
•
•
4.1 PERSETUJUAN DAN PENGELUARAN DOKUMEN •
• •
•
4.2 PERUBAHAN DAN MODIFIKASI DOMUKEN •
•
•
5.1 SPESIFIKASI PEMBELIAN BARANG DAN JASA •
•
•
•
5.2 SISTEM VERIFIKASI UNTUK BARANG DAN JASA YANG DIBELI •
5.3 KONTROL BARANG DAN JASA YANG DIPASOK PELANGGAN •
•
6.1 SISTEM KERJA •
• •
• •
•
• • •
6.2 PENGAWASAN •
•
•
•
•
6.3 SELEKSI DAN PENEMPATAN PERSONIL •
•
6.4 LINGKUNGAN KERJA •
•
•
•
6.5 PEMELIHARAAN, PERBAIKAN DAN PERUBAHAN SARANA PRODUKSI •
•
• •
• •
•
•
•
6.6 PELAYANAN •
•
6.7 KESIAPAN UNTUK MENANGANI KEADAAN DARURAT •
• • • •
• •
6.8 PERTOLONGAN PERTAMA PADA KECELAKAAN •
•
7.1 PEMERIKSAAN BAHAYA • • • • • •
7.2 PEMANTAUAN LINGKUNGAN KERJA • •
7.3 PERALATAN INSPEKSI, PENGUKURAN DAN PENGUJIAN •
•
7.4 PEMANTAUAN KESEHATAN • •
• • •
8.1 PELAPORAN KEADAAN DARURAT •
8.2 PELAPORAN INSIDEN •
•
8.3 PENYELIDIKAN KECELAKAAN • • • • • •
8.4 PENANGAN MASALAH •
•
9.1 PENANGANAN SECARA MANUAL DAN MEKANIS •
• • •
9.2 SISTEM PENGANKUTAN DAN, PENYIMPANAN DAN PEMBUANGAN •
•
•
9.3 BAHAN-BAHAN BERBAHAYA •
• •
•
•
•
10.1 CATATAN K3 •
•
•
• •
10.2 DATA DAN PELAPORAN K3 • •
11.1 AUDIT INTERNAL SMK3 •
•
•
•
12.1 STRATEGI PELATIHAN • • •
•
•
•
•
•
12.2 PELATIHAN BAGI MANAJEMEN DAN SUPERVISOR •
•
12.3 PELATIHAN BAGI TENAGA KERJA •
•
•
12.4 PELATIHAN UNTUK PENGENALAN BAGI PENGUNJUNG DAN KONTRAKTOR •
•
12.5 PELATIHAN KEAHLIAN KHUSUS •
%
: No
ELEMEN
TINGKAT AWAL
TINGKAT TRANSISI
TINGKAT LANJUTAN
1
Pembangunan dan pemeliharaan komitmen
1.1.1; 1.2.2; 1.2.4; 1.2.5; 1.3.3; 1.4.1; 1.4.3; 1.4.4; 1.4.5; 1.4.6; 1.4.7; 1.4.8;
1.1.3; 1.1.5; 1.2.1; 1.2.7; 1.2.8; 1.2.9; 1.4.2; 1.4.9; 1.4.10
1.1.2; 1.1.4; 1.1.6; 1.2.3; 1.2.6; 1.3.1; 1.3.2;
2
Strategi pendokumentasian
2.3.1
2.1.1; 2.1.2; 2.2.1
2.1.3; 2.1.4; 2.1.5; 2.2.2; 2.2.3; 2.3.2;
3
Peninjauan ulang desain dan kontrak
3.1.1; 3.1.2; 3.1.3; 3.2.1; 3.2.2
3.1.4; 3.2.3; 3.2.4
4
Pengendalian dokumen
4.1.1; 4.1.2; 4.2.1
4.1.3; 4.1.4; 4.2.2; 4.2.3;
5
Pembelian
5.1.1; 5.2.1
5.1.2; 5.1.3
5.1.4; 5.3.1; 5.3.2
6
Keamanan bekerja berdasarkan SMK3
6.1.1; 6.1.2; 6.1.3; 6.1.5; 6.1.7; 6.1.8; 6.2.1; 6.3.2; 6.4.1; 6.4.2; 6.4.3; 6.4.4; 6.5.2; 6.5.3; 6.5.4; 6.5.6; 6.5.7; 6.5.8; 6.7.1; 6.7.3; 6.7.5; 6.8.1; 6.8.2
6.1.4; 6.1.6; 6.2.2; 6.2.3; 6.2.4; 6.2.5; 6.3.1; 6.5.1; 6.5.5; 6.5.9; 6.6.1; 6.6.2; 6.7.2; 6.7.6; 6.7.7;
6.1.9; 6.7.4
7
Standar pemantauan
7.1.1; 7.2.1; 7.2.2; 7.4.3; 7.4.4; 7.4.5
71.2; 7.1.3; 7.1.4; 7.4.1; 7.4.2
7.1.5; 7.1.6; 7.3.1; 7.3.2;
8
Pelaporan dan perbaikan
8.1.1; 8.2.2; 8.3.1; 8.4.1; 8.4.2;
8.2.1; 8.3.2; 8.3.5
8.3.3; 8.3.4; 8.3.6;
9
Pengelolaan material dan perpindahannya
9.1.1; 9.1.2; 9.2.1; 9.2.3; 9.3.1; 9.3.2; 9.3.3; 9.3.4;
9.1.3; 9.3.5; 9.3.6;
9.1.4; 9.2.2;
10
Pengumpulan dan penggunaan data
10.1.1; 10.1.2
10.1.3; 10.1.5; 10.2.1
10.1.4; 10.2.2
11
Audit SMK3
12
Pengembangan ketrampilan dan kemampuan
11.1.1; 11.1.2; 11.1.13; 11.1.4; 12.2.1; 12.2.2;
12.1.2; 12.1.3; 12.1.4; 12.1.5;
12.1.1; 12.1.7;
Temuan
Audit
Satisfactory : Sistem yang terdokumentasi
memenuhi persyaratan standar dan telah diterapkan dengan baik. Observation : merupakan penilaian Auditor yang
bertujuan untuk meningkatkan efektifitas sistem manajemen. Minor non Conformity : Sistem yang
terdokumentasi memperlihatkan level yang dapat diterima, tetapi ditemukan sedikit ketidaksesuaian dan/atau keteledoran. Major non Conformity : Tidak adanya prosedur,
atau sistem yang terdokumentasi tidak diterapkan dengan konsisten sehingga menyebabkan Fatality, Tidak diterapkan 5 Prinsip SM, Melanggar Peraturan Perundangan yang Significan.
SERTIFIKASI SMK3 •
•
•
MEKANISME SERTIFIKASI SMK3
143
117
79
70 65
33 28
23
59
72
100
Prosentase Kep esertaan Au di t Eksternal SM K3 berdasarkan Sektor Industri Tahun 1996-2005
4.10%
5.50%
3.45%
2.40%
5.20%
10.30%
38.30%
24.10% 6.60%
Farm asi & Kesehatan Manufaktur Um um Perkebunan & Kehutanan Oil & Gas (Energi Pem bangkitan) Dl l
Konstruksi Elektronik Petro Kim ia (industri Kim ia) Makanan & Minum an
Small (≤ 25 workers)
141.894 (83.70 %)
Medium (26 – 99 workers)
14.970
(8.83 %)
Large (≥ 100 workers)
12.660
(7.47 %)
Total
169.524
2002 : 176.713
Jumlah tenaga kerja : 91.65 jt Tenaga kerja wanita : 33.06 jt (36,08%) 45 % TK dari sektor Pertanian
HASIL AUDIT SMK3 TAHUN 2001-2003
