KEJAHATAN YANG BERKAITAN DENGAN KARTU KREDIT DAN UPAYA PENANGGULANGANNYA (Studi Kasus Putusan N0.65/Pid.B/2005/PN.MEDAN)
Skripsi
Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Dan Melengkapi Tugas-Tugas Dalam Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Oleh :
ROSVELIN ROMINAR SORMIN 040200254
DEPARTEMEN HUKUM PIDANA
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SUMATERA UTARA MEDAN 2007 Rosvelin Rominar Sormin : Kejahatan Yang Berkaitan Dengan Kartu Kredit Dan Upaya Penanggulangannya (Studi Kasus Putusan N0.65/Pid.B/2005/PN.MEDAN), 2007. USU Repository © 2009
2
KEJAHATAN YANG BERKAITAN DENGAN KARTU KREDIT DAN UPAYA PENANGGULANGANNYA (Studi Kasus Putusan N0.65/Pid.B/2005/PN.MEDAN)
Skripsi Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Dan Melengkapi Tugas-Tugas Dalam Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Oleh : ROSVELIN ROMINAR SORMIN 040200254
Disetujui oleh: Ketua Departemen Hukum Pidana
Abul Khair S.H, M.Hum NIP : 131 842 854
Pembimbing I
Pembimbing II
Nurmalawaty, SH. M.Hum
Rafiqoh Lubis, SH. M.Hum
NIP : 131 803 347
NIP : 132 300 076
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SUMATERA UTARA MEDAN 2007
3
KATA PENGANTAR Puji dan syukur Penulis ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala berkat, kasih karunia dan pertolonganNya sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulisan skripsi ini merupakan salah satu syarat
bagi Penulis untuk
menyelesaikan studi di Fakultas Hukum USU Medan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum. Skripsi ini berjudul “KEJAHATAN YANG BERKAITAN DENGAN KARTU KREDIT DAN UPAYA PENANGGULANGANNYA.” Pemilihan judul ini dilatarbelakangi oleh ketertarikan Penulis terhadap banyaknya bank-bank atau perusahaan yang menawarkan pelayanan kartu kredit di berbagai tempat umum dengan berbagai fasilitas. Dengan disadari atau tanpa disadari para pengguna kartu kredit seringkali menjadi korban kejahatan oleh para hacker (pelaku kejahatan kartu kredit) yang merugikan pemilik kartu kredit. Selain itu sangat sulit untuk menangkap para pelaku kejahatan kartu kredit, hal ini disebabkan karena keterbatasan barang bukti yang ada dan media yang digunakan untuk melakukan kejahatan kartu kredit cukup canggih serta belum adanya undang-undang yang khusus mengatur kejahatan kartu kredit, sehingga para korban kejahatan kartu kredit tidak mau melapor kepada aparat penegak hukum dan membiarkan kasus itu begitu saja. Besar harapan Penulis semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan ilmu pengetahuan bagi para pembaca, terutama bagi Penulis sendiri, walaupun Penulis sadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan.
4
Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih kurang sempurna dikarenakan keterbatasan pengetahuan, kemampuan, wawasan serta bahan-bahan literatur yang Penulis dapatkan. Oleh karena itu Penulis mengharapkan segala kritik dan saran dari pembaca untuk kesempurnaan tulisan ini. Pada kesempatan ini dengan rasa hormat Penulis ingin mengucapkan rasa terima kasih yang tulus kepada semua pihak yang telah membantu Penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, yaitu: 1. Bapak Prof. Dr. Runtung, SH. M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara. 2. Bapak Prof. Dr. Suhaidi, SH. MH, selaku Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara. 3. Bapak Syafruddin Sulung Hasibuan, SH. MH. DFM, selaku Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara. 4. Bapak M. Husni, SH. MH, selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara. 5. Bapak Abul Khair, SH. M.Hum, selaku Ketua Departemen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara. 6. Ibu Nurmalawaty, SH. M.Hum, selaku Sekretaris Departemen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara sekaligus Dosen Pembimbing I yang telah memberi petunjuk dan bimbingan dengan penuh perhatian dan kesabaran sehingga skripsi ini selesai.
5
7. Ibu Rafiqoh Lubis, SH. M.Hum, selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberi petunjuk dan bimbingan dengan penuh perhatian dan kesabaran sehingga skripsi ini selesai. 8. Seluruh Staf Pengajar dan Pegawai pada Departemen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara. 9. Bapak dan Ibu Dosen serta Pegawai Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara. 10. Kedua Orangtua Penulis yang tercinta yaitu: Ayahanda H. Sormin dan Ibunda K. Pakpahan atas semua doa, kasih sayang, perhatian serta dukungan moril dan materil yang diberikan kepada Penulis. 11. Saudara-saudara Penulis yang terkasih: kakak-kakak (Erni, Rina, Nita, Santi), abang (Benedict), dan adik (Echa). 12. Sahabat-sahabat Penulis: Virsa, Ayu, Irma, dan Tika. 13. Teman-teman Penulis: Claudia, Nita, Melda, Ayu Pane, Herni, Josua, Andri, Ramon, Hartanta, Agus, Migdad, Inge, Winda, Mei, Desy, Siska.
Medan, November 2007 Penulis,
ROSVELIN ROMINAR SORMIN
6
DAFTAR ISI KATA PENGANTAR ...................................................................................
i
DAFTAR ISI .................................................................................................
iv
ABSTRAKSI .................................................................................................
vi
BAB I
PENDAHULUAN .........................................................................
1
A. Latar Belakang.........................................................................
1
B. Permasalahan ...........................................................................
7
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.................................................
8
D. Keaslian Penulisan ...................................................................
9
E. Tinjauan Kepustakaan .............................................................. 10 1. Pengertian Kejahatan ......................................................... 10 2. Pengertian Kartu Kredit ..................................................... 12 3. Pengertian Kejahatan Kartu Kredit ..................................... 14 F. Metode Penelitian .................................................................... 15 G. Sistematika Penulisan .............................................................. BAB II
16
KETENTUAN HUKUM PIDANA YANG BERKAITAN DENGAN KEJAHATAN KARTU KREDIT ............................
19
A. Sejarah Kartu Kredit ................................................................ 19 B. Kejahatan
Kartu
Kredit Dalam
Transaksi Konvensional
dan Maya ................................................................................ 26 C. Kejahatan Kartu Kredit Berdasarkan KUHP, Ketentuan Diluar KUHP dan Pengaturannya Dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Informasi dan Transaksi Elektronik .............................. 40
7
BAB III MODUS-MODUS TERJADINYA KEJAHATAN KARTU KREDIT ........................................................................................ 50 A. Modus Kejahatan Kartu Kredit Pada Umumnya ......................... 50 B. Pergeseran Modus Operandi Kejahatan Kartu Kredit Secara Umum ........................................................................................ 65 BAB IV KEJAHATAN KARTU KREDIT DAN UPAYA PENANGGULANGANNYA .............................................................................. 74 A. Penanggulangan Kejahatan Kartu Kredit Dengan Sarana Penal.......................................................................................... 74 1. Aspek Kebijakan Kriminalisasi .............................................. 77 2. Aspek Pertanggungjawaban Pidana ........................................ 78 B. Penanggulangan Kejahatan Kartu Kredit Dengan Sarana Non- Penal................................................................................. 79 C. Analisis Kasus ........................................................................... 84 BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN ..................................................... 100 A. Kesimpulan............................................................................... 100 B. Saran......................................................................................... 103
DAFTAR PUSTAKA
8
ABSTRAKSI Skripsi ini berjudul “ Kejahatan Yang Berkaitan Dengan Kartu Kredit dan Upaya Penanggulangannya (Studi Kasus Putusan No. 65/Pid/2005/PN.Medan)”. Skripsi ini merupakan tugas akhir penulis untuk memenuhi syarat-syarat dan tugas dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara. Perlindungan terhadap para pengguna kartu kredit merupakan suatu yang mutlak untuk dilakukan, hal ini timbul seiring dengan kemajuan zaman terutama menyangkut penggunaan masyarakat luas terhadap layanan kartu kredit. Dalam penggunaan kartu kredit masyarakat pemilik kartu kredit seringkali dirugikan baik dalam kaitannya dengan hubungan hukum perdata maupun hukum pidana (perbuatan para pelaku kejahatan kartu kredit). Oleh sebab itu penggunaan ketentuan hukum pidana sebagai bentuk perlindungan terhadap pemilik kartu kredit dapat dilakukan dengan berbagai penanggulangan, baik dengan sarana penal maupun non-penal. Adapun permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini adalah ketentuan hukum pidana apakah yang berkaitan dengan kejahatan kartu kredit, modus-modus apakah yang digunakan dalam kejahatan kartu kredit dan upaya apakah yang dapat dilakukan untuk menanggulangi kejahatan kartu kredit. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yakni merupakan penelitian yang dilakukan dan ditujukan pada berbagai peraturan perundang-undangan tertulis dan berbagai literatur yang berkaitan dengan permasalahn dalam skripsi ini. Penelitian dalam skripsi ini dilakukan dengan menginventarisir ketentuan hukum pidana dalam berbagai hukum positif yang berkaitan dengan kejahatan kartu kredit dan dengan menganalisis keputusan pengadilan negeri untuk melihat bagaimana ketentuan hukum pidana dalam memutuskan perkara kejahatan kartu kredit. Ketentuan hukum pidana yang mengatur tentang kejahatan kartu kredit, diantaranya terdapat dalam KUHP, di luar KUHP, dan dalam Rancangan UndangUndang (RUU) Informasi dan Transaksi Elektronik. Oleh karena belum disahkannya undang-undang yang khusus mengatur masalah kejahatan kartu kredit, maka ketentuan hukum yang dijadikan sebagai pedoman dalam menangani kejahatan kartu kredit pada saat ini adalah KUHP dan ketentuan diluar KUHP, seperti UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan dan UU No. 25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian uang. Berbagai macam modus-modus kejahatan kartu kredit yang dilakukan oleh para carder (pelaku kejahatan kartu kredit) yang terdapat dalam masyarakat sehingga membawa kerugian bagi para pengguna dan pemilik kartu kredit. Selain itu juga modus operandi kejahatan kartu kredit yang dilakukan oleh carder selalu bergeser dari waktu ke waktu seiring perkembangan teknologi dan informasi. Penanggulangan kejahatan kartu kredit dapat dilakuan dengan 2 (dua) cara, yaitu sarana penal (hukum pidana) dan sarana non-penal (diluar hukum pidana).
9
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Dewasa ini, lembaga perbankan menjadi salah satu tumpuan harapan dalam menggerakkan roda perekonomian nasional khususnya sektor riil. Hasil dari kebijakan deregulasi sektor perbankan pada era 90-an telah menyebabkan tumbuh suburnya bank-bank bak cendawan dimusim hujan. Booming bank-bank tersebut ternyata tidak diiringi dengan ketahanan modal usaha perbankan . Selain itu, pengawasan Bank Indonesia yang lemah terhadap bank-bank dan praktik kejahatan perbankan yang terus meningkat kuantitas dan kualitasnya dari waktu ke waktu, turut andil melemahkan lembaga perbankan. Salah satu penyebabnya adalah munculnya berbagai kejahatan perbankan yang bersifat nasional maupun internasional. Kejahatan yang dikategorikan sebagai kejahatan kerah putih (white collar crime) ini tidak hanya dilakukan oleh pihak-pihak di luar perbankan, tetapi juga melibatkan pihak-pihak di lingkungan perbankan sendiri. Banyak modus operandi yang dilakukan dalam kejahatan ini, salah satunya pada usaha kartu kredit. Seiring dengan meningkatnya penggunaan kartu kredit di Indonesia, tingkat risiko kredit yang disebabkan memburuknya tingkat kolektibilitas dan potensi meningkatnya kriminalitas seperti pemalsuan kartu kredit dengan berbagai modus operandinya juga naik cukup tajam. Menurut data dari Asosiasi Kartu Kredit Indonesia (AKKI) pada Juli 2003- April 2006 mencapai Rp 41 miliar. Nilai kerugian ini cukup tinggi jika dibandingkan dengan jumlah kasus yang masuk
10
selama periode itu yang hanya 89 kasus. Itu artinya per kasus nilai kerugian Rp 4,6 miliar. Jakarta masih menjadi daerah operasi terbesar kejahatan kartu kredit dengan 54 kasus, lalu disusul Surabaya 9 kasus, Denpasar 6 kasus dan sisanya kota-kota besar lain. 1 Pada umumnya modus operandi kejahatan kartu kredit lebih condong karena proses seleksi aplikasi calon pemegang kartu kredit yang kurang teliti, sehingga kartu kredit jatuh ketangan orang yang tidak bertanggung-jawab dan memiliki track-record buruk yang lalu melakukan kejahatan pemakaian kartu. 2 Selain itu, kasus menonjol lainnya adalah pelaku kejahatan mengaku dari penerbit kartu kredit dan menelepon pemegang kartu serta menanyakan nomor kartu yang lalu dipakai untuk transaksi ilegal. Praktik kejahatan kartu kredit yang tergolong canggih ditemukan pada kasus-kasus counterfeiting. Pada kasus ini, pelaku kejahatan memakai alat tertentu yang dapat melakukan penyalinan informasi yang ada pada kartu. Umumnya hal ini terjadi pada kartu kredit berbasis magnetic stripe yang digesekkan pada alat tertentu yang berfungsi seperti electronic data capturing (EDC). Sedapat mungkin pemegang kartu kredit jangan memberi kesempatan pelaku kejahatan menggesekkan kartu pada alat skimmingnya. Sedangkan modus kejahatan wire tapping, sipelaku melakukan penyadapan informasi melalui jaringan telepon, PABX atau LAN yang terhubung dengan jaringan EDC.
1
Data diakses dari http://www.bi.go.id/web/id/SP001/Info01/DASP01/info-fraud.htm, Portal Bank Indonesia, Kerugian Card Fraud Masih Cukup Tinggi, tanggal 30 Juli 2007, pukul 19.00 WIB. 2 Ibid
11
Adapun modus operandi kejahatan kartu kredit terus berkembang dari waktu ke waktu. Sekitar 15 tahun yang lalu, kejahatan kartu kredit hanya dilakukan melalui pencurian kartu kredit, lalu dipalsukan tanda tangannya. Setelah pihak bank mengeluarkan kartu yang mempunyai foto, nomor kartu kredit lalu diratakan dengan suatu alat cetak ulang. Modus operandi kemudian berkembang dengan menggunakan metode penggandaan sebuah alat sehingga data kartu kredit bisa dipindahkan ke kartu palsu sehingga batas kartu kredit asli itu sudah ada di kartu kredit palsu. Alat penggandaan tersebut dijual bebas di pasaran. Modus ini berkembang lagi, dengan melakukan penanaman kartu chip dalam mesin elektronik data yang ada di toko-toko. Modusnya, pelaku tindak pidana berpurapura sebagai anggota bank untuk memeriksa alat itu, meletakkan chip selama beberapa waktu, setelah itu mengambil chip dan memindahkan kekartu kredit palsu. Modus operandi terakhir adalah penyadapan jalur telekomunikasi. 3 Di Balikpapan, Kalimantan Timur, Mudi Koestiwa bukan satu-satunya orang yang diduga menggunakan kartu kredit palsu. Hanya dalam waktu dua bulan, sudah tiga orang yang ditahan petugas Polres Kota Balikpapan karena tuduhan menggunakan kartu kredit palsu, yakni Veranita (30), Benny Wong (35) yang kini penahanannya ditangguhkan, serta Mudi Koestiwa (38) yang kasusnya sedang diproses di pengadilan. Modus yang dilakukan oleh tiga orang ini semuanya sama, yakni menggunakan kartu kredit yang seluruhnya palsu dan bukan kartu asli hasil curian. Baik fisik kartu, logo serta hologram semuanya palsu. Namun, data nama dan nomor pemegang kartu benar-benar ada dan masih
3
Data diakses dari http://www.kompas.com/kompas-cetak/0404/22/ekonomi/985013.htm, Pemalsuan Kartu Kredit Semakin Merajalela, tanggal 31 Juli 2007, pukul 20.00 WIB.
12
berlaku (valid). Karena itu, ada dugaan kuat ketiga pelaku merupakan bagian dari sindikat internasional pemalsu kartu kredit.4 Pengadilan Negeri Gianyar, Bali pada 6 Juni 2005 menjatuhkan putusan pidana 2,8 tahun atas Beny Wong seorang terdakwa pemalsu kartu kredit. Sebelumnya terdakwa yang sama sudah mendapatkan hukuman tiga tahun oleh Pengadilan Negeri Denpasar pada 14 September 2004. Sehingga, secara keseluruhan pemalsu kartu kredit ini harus mendekam selama 5 tahun 8 bulan merupakan putusan tertinggi dalam sejarah kartu kredit di Indonesia sejak industri itu diperkenalkan pertama kali di Tanah Air sekitar 1985.5 Dalam usaha kartu kredit terdapat berbagai masalah yang dapat merugikan usaha kartu kredit, yang pada akhirnya kerugian harus ditanggung oleh bank atau nasabah pemegang kartu kredit (card holder). Kerugian ini disebabkan adanya kejahatan kartu kredit yang semakin modern dan mempunyai jaringan luas, jaringan ini telah sampai ke luar negeri baik dari segi teknik maupun peralatan dan bahan
baku
pembuat
kartu
kredit
palsu,
jaringan
ini
telah
saling
menginformasikan dan saling jual beli bahan-bahan baku untuk pemalsuan. Para pemalsu kartu kredit mempunyai mesin pembuat kartu. Mesin encoding kartu ini sering dipakai untuk membuat tanda pengenal atau ID Card, kartu anggota , dan sebagainya. Bahan kartu dibeli dari luar negeri, atau dari bank di dalam negeri kemudian dicetak sesuai dengan tampilan aslinya. Dicetaknya nama pemilik pada kartu (embossing) dan encoding data pada magnetic stripe 4
Data diakses dari http://www.kompas.com/kompas-cetak/0404/20/daerah/976956.htm, Liku-liku Kartu Kredit Palsu, tanggal 31 Juli 2007, pukul 20.00 WIB. 5 Data diakses dari http://www.bisnis.com/servlet/page?-pageid=483&-dad=portal30&schema=PORTAL30&pared-id=368336, Kejahatan Kartu Kredit Diganjar Setimpal, tanggal 1 Agustus 2007, pukul 16.49 WIB.
13
kartu sesuai dengan data yang terekam pada kartu asli. Data dan nomor awalnya didapat dengan cara skimming, yaitu: merekam secara elektronik data pada magnetic stripe, skimming ini biasanya dikerjakan dengan suatu alat sebesar kotak korek api atau kotak kartu poker yang dititipkan oleh pelaku yang akan mencuri data dan nomor dari kartu kredit asli pada restoran, hotel, toko, tempat-tempat yang biasa melakukan pembayaran misalnya pada kasir, kartu setelah digesek pada kasir pembayaran digesek ulang pada alat tersebut yang disembunyikan di bawah meja yang langsung oleh SKIMMER tersebut direkam tanpa sepengetahuan pemilik kartu.6 Pemilik skimming bisa orang lain yang menitipkan pada karyawan atau kasir, tapi bisa juga karyawannya sendiri yang kemudian dijual pada jaringan pembeli data dan nomor kartu kredit. Cara lain dari pencurian data dan nomor pemilik kartu kredit asli ini, yaitu dengan memasang semacam chip pada terminal POS (Point of Sale) yaitu: alat gesek kartu kredit yang digunakan untuk pembayaran pada toko, restoran, atau hotel, pelaku disini bisa petugas service terminal POS, karyawan pada terminal POS, atau orang lain yang menitipkan. Tetapi umumnya chip ini harus dipasang oleh petugas yang menangani terminal POS, misalnya pada saat service dan sebulan kemudian chip itu telah penuh dengan data diambil lagi, dengan cara SKIMMING dan CHIP Informasi Card Verification Value (CVV) yang memiliki tiga digit angka yang berfungsi sebagai pengamanan kartu kredit ikut terekam. Menyadari banyaknya laporan kejahatan kartu (card fraud) di masyarakat, Bank Indonesia menerbitkan aturan yang mewajibkan bank meningkatkan fitur 6
Tb. Irman, Anatomi Kejahatan Perbankan, Penerbit PT. MQS Publishing, Bandung, 2006, hal 154-164
14
keamanan pada kartu yang diedarkan. Salah satu fitur yang disarankan Bank Sentral adalah memakai teknologi chip. Diharapkan dengan pemakaian chip, keamanan pemakai kartu dapat semakin terjaga. Hal ini disebabkan karena teknologi chip memuat sejumlah aplikasi dan pengamanan yang berlapis berbasis kriptogram. Laporan kejahatan kartu dapat dilihat seperti yang digambarkan dalam tabel di bawah ini. 7 Tabel Data Laporan Kejahatan Kartu JENIS KEJAHATAN Jenis Kartu
JUMLAH
NILAI KERUGIAN (RP JUTA)
5.267
25.304
48.797
1.921
Kartu Tidak Diterima
369
1.133
Pencurian Identitas
748
4.392
Mail/Phone Order
643
414
Transaksi Internet
451
63
25
8
Aplikasi
252
1.581
Penipuan
161
826
44
75
143
604
56.900
36.326
Kartu Hilang
Cash Advance
Account Take Over Lainnya Total
7
Data diakses dari http://www.bi.go.id/web/id/SP001/Info01/DASP01/info-fraud.htm, Kerugian Card Fraud Masih Cukup Tinggi, tanggal 30 Juli 2007, pukul 19.00 WIB
15
Upaya pemberantasan kejahatan kartu kredit tentu saja tidak cukup, masih banyak yang harus dibenahi di industri kartu kredit. Sebagai akibat tingginya tingkat kejahatan penyalahgunaan kartu kredit, Kementerian Komunikasi dan Informasi bersama Bank Indonesia sudah menyiapkan draf Rancangan UndangUndang (RUU) Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) untuk diajukan ke DPR dalam waktu dekat. Deputi Gubernur BI Maulana Ibrahim mengatakan ’’draf RUU Informasi dan Transaksi Elektronik tersebut antara lain berisi pengaturan tindak pidana dan sanksi pidana dalam kejahatan di transaksi elektronik, termasuk kartu kredit”. Dengan keluarnya ketentuan ini, diharapkan penanggulangan kejahatan kartu kredit dapat dilakukan secara lebih optimal karena tidak ada lagi kerancuan tentang pasal-pasal hukum yang dapat diterapkan terhadap pelaku tindak kejahatan kartu kredit. Peraturan legal formal yang ada belum mampu mengakomodasi kejahatan kartu kredit, sehingga aspek pengenaan sanksi hukum pelaku kejahatan mengalami kendala dalam pembuktian di lapangan yang terkadang tidak meninggalkan jejak. 8 Oleh sebab itulah pembahasan mengenai kejahatan kartu kredit di zaman modern ini Penulis anggap perlu untuk dibahas dalam tulisan ini. Dari uraian diatas Penulis hendak mengangkat beberapa permasalahan kejahatan kartu kredit ke dalam bentuk skripsi , dengan judul ”KEJAHATAN YANG BERKAITAN DENGAN KARTU KREDIT DAN UPAYA PENANGGULANGANNYA”.
8
Data diakses dari http://www.perbendaharaan.go.id/modul/terkini/index.php?id=983, Dirancang RUU Informasi dan Transaksi Elektronik Guna Hindari Kerancuan Penanganan Kejahatan Kartu, tanggal 30 Juli 2007, pukul 16.51 WIB.
16
B. Permasalahan Untuk memberikan arahan pembahasan yang jelas dalam penulisan ini, maka penulis mengemukakan beberapa hal yang menjadi permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini. Adapun yang menjadi permasalahan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut: 1. Ketentuan hukum pidana apakah yang berkaitan dengan kejahatan kartu kredit? 2. Modus-modus apakah yang digunakan dalam kejahatan kartu kredit? 3. Upaya apakah yang dapat dilakukan untuk menanggulangi kejahatan kartu kredit?
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian Berdasarkan identifikasi permasalahan di atas, maka dapat disimpulkan yang menjadi tujuan dalam penulisan skripsi ini. Adapun yang menjadi tujuan dari penulisan skripsi ini adalah: 1. Untuk mengetahui ketentuan-ketentuan hukum pidana yang berkaitan dengan kejahatan kartu kredit. 2. Untuk mengetahui modus kejahatan dengan menggunakan kartu kredit. 3. Untuk mengetahui upaya yang dapat dilakukan untuk menanggulangi terjadinya kejahatan kartu kredit. Adapun manfaat yang penulis harapkan dan akan diperoleh dari penulisan adalah sebagai berikut: 1. Manfaat teoritis
17
a. Menambah wawasan dan ilmu pengetahuan dalam bidang hukum pidana, khususnya tentang kejahatan yang berkaitan dengan kartu kredit. b. Dapat memberi masukan kepada masyarakat, pemerintah, Asosiasi Kartu Kredit Indonesia (AKKI), aparat penegak hukum tentang kejahatan yang berkaitan dengan kartu kredit. 2. Manfaat secara praktis. a. Dapat dijadikan sebagai pedoman dan bahan rujukan bagi rekan mahasiswa, masyarakat, Asosiasi Kartu Kredit Indonesia (AKKI), praktisi hukum, dan pemerintah dalam melakukan penelitian tentang kejahatan yang berkaitan dengan kartu kredit. b. Dapat memberikan
masukan bagi pemerintah, aparat penegak hukum,
Asosiasi Kartu Kredit Indonesia (AKKI), dan masyarakat tentang hal-hal yang harus dilakukan dalam upaya menanggulangi kejahatan yang berkaitan dengan kartu kredit dengan menggunakan sarana hukum pidana.
D. Keaslian Penulisan “KEJAHATAN YANG BERKAITAN DENGAN KARTU KREDIT DAN UPAYA PENANGGULANGANNYA” yang diangkat menjadi judul skripsi ini belum pernah ditulis di Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara. Permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini adalah murni hasil pemikiran dari penulis yang dikaitkan dengan teori-teori hukum yang berlaku maupun dengan doktrin-doktrin yang ada melalui referensi buku-buku, media elektronik dan bantuan dari berbagai pihak, dalam rangka melengkapi tugas akhir dan
18
memenuhi syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, dan apabila ternyata dikemudian hari terdapat judul dan permasalahan yang sama, maka penulis akan bertanggung-jawab sepenuhnya terhadap skripsi ini.
E. Tinjauan Kepustakaan Setiap penulisan karya tulis ilmiah tentunya memerlukan suatu studi kepustakaan atau sering disebut dengan istilah tinjauan kepustakaan. Pada tahapan ini peneliti mencari landasan teoritis dari permasalahan penelitiannya sehingga penelitian yang dilakukan bukanlah aktifitas yang bersifat “trial and error”. 1. Pengertian Kejahatan. Apabila diperhatikan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), maka tidak ada satu pasal pun yang memberikan rumusan secara jelas dan tegas mengenai batasan kejahatan, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana hanya memberikan rumusan perbuatan manakah yang dapat dianggap sebagai suatu kejahatan, misalnya: Pasal 338 KUHP: “ Barangsiapa dengan sengaja menghilangkan jiwa orang lain, dihukum, karena makar mati, dengan hukuman penjara selama-lamanya lima belas tahun”. Tetapi walaupun demikian, para sarjana tetap memberikan suatu batasan mengenai kejahatan, antara lain: a. W.A Bonger, mengemukakan bahwa kejahatan merupakan perbuatan antisosial yang secara sadar mendapat reaksi dari negara berupa
19
pemberian derita
dan kemudian sebagai reaksi terhadap rumusan-
rumusan hukum (legal definitions) mengenai kejahatan. 9 b. Sue Titus Reid, bagi suatu perumusan hukum tentang kejahatan, maka hal-hal yang perlu diperhatikan antara lain, adalah: 1. kejahatan adalah suatu tindakan sengaja (omisi). Dalam pengertian ini seseorang tidak dapat dihukum hanya karena pikirannya, melainkan harus ada suatu tindakan atau kealpaan dalam bertindak. Kegagalan untuk bertindak dapat juga merupakan suatu kejahatan, jika terdapat suatu kewajiban hukum bertindak dalam kasus tertentu. Disamping itu pula, harus ada niat jahat (criminal intent atau mensrea), 2. merupakan pelanggaran hukum pidana, 3. yang dilakukan tanpa adanya suatu pembelaan atau pembenaran yang diakui secara hukum, 4. yang diberikan sanksi oleh negara sebagai suatu kejahatan atau pelanggaran. 10 c. Sutherland, menekankan bahwa ciri pokok dari kejahatan adalah perilaku
yang dilarang oleh negara oleh karena merupakan perbuatan
yang merugikan negara dan terhadap perbuatan itu negara bereaksi, dengan hukuman sebagai suatu upaya pamungkas. 11
9
Soerjono Soekanto, Hengkre Liklikuwata dan Mulyana W. Kusumah, Kriminologi Suatu Pengantar, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1986, hal. 21 10 Ibid, hal. 21-22 11 Ibid.
20
d. R. Soesilo, mengatakan secara yuridis pengertian kejahatan adalah suatu perbuatan atau tingkahlaku yang bertentangan dengan undang-undang. Untuk dapat melihat apakah perbuatan itu bertentangan dengan undangundang, maka undang-undang itu haruslah diciptakan terlebih dahulu sebelum adanya peristiwa pidana. Hal ini selain untuk mencegah adanya tindakan yang sewenang-wenang dari pihak penguasa juga agar dapat memberikan kepastian hukum. 12 e. Ridwan dan Edi Warman, mengatakan bahwa kejahatan terutama merupakan pengertian hukum, yaitu: perbuatan manusia yang dapat dipidana oleh hukum pidana. Tetapi kejahatan bukan semata-mata merupakan batasan undang-undang, artinya: ada perbuatan-perbuatan tertentu yang oleh masyarakat dipandang sebagai “jahat” tetapi undangundang tidak menyatakannya sebagai kejahatan (tidak dinyatakan sebagai tindak pidana), begitu juga sebaliknya. Dalam hukum pidana orang seringkali membedakan antara “delik hukum” (rechts delicten atau mala per se) khususnya tindak pidana yang disebut “kejahatan” (Buku II KUHP) dan “delik undang-undang” (wets delicten atau mala prohibits) yang merupakan “pelanggaran” (Buku III KUHP). 13 2. Pengertian Kartu Kredit. Pengertian Kartu Kredit dapat dilihat dari berbagai literatur buku-buku, antara lain:
12 13
M. Ridwan dan Edi Warman, Azas-azas Kriminologi, USU Press, Medan, 1994, hal.45 Ibid, hal. 74
21
a. Secara umum pengertian kartu kredit adalah suatu kartu yang umumnya dibuat dari bahan plastik, dengan dibubuhkan identitas dari pemegang dan penerbitnya, yang memberikan hak terhadap siapa kartu kredit diisukan untuk menandatangani tanda pelunasan pembayaran harga dari jasa atau barang yang dibeli di tempat- tempat tertentu, seperti toko, hotel, restoran, penjualan tiket pengangkutan, dan lain-lain. Selanjutnya membebankan kewajiban kepada pihak penerbit kartu kredit untuk melunasi harga barang atau jasa tersebut ketika ditagih oleh pihak penjual barang atau jasa. Kemudian kepada pihak penerbitnya diberikan hak untuk menagih kembali pelunasan harga tersebut dari pihak pemegang kartu kredit plus biaya-biaya lainnya, seperti bunga, biaya tahunan, uang pangkal, denda dan sebagainya. 14 b. Dictionary of Law memberikan rumusan tentang “credit card” sebagai berikut: “noun a plastic card which allows the owner to buy goods without paying for them immediately.” 15 Terjemahan bebas: (suatu benda yang terbuat dari kartu palstik yang dipergunakan untuk membeli sesuatu tanpa melakukan pembayaran secara langsung). c. Johannes Ibrahim menyimpulkan bahwa kartu kredit atau credit card adalah uang plastik yang diterbitkan oleh suatu institusi yang memungkinkan pemegang kartu untuk memperoleh kredit atas transaksi
14
Munir Fuady, Hukum Tentang Pembiayaan, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hal. 174 15 P. H Collin, Dictionary of Law, Penerbit PT.Bloomsbury, Bandung, 2004.
22
yang dilakukannya dan pembayarannya
dapat dilakukan secara
angsuran dengan membayar sejumlah bunga (finance charge) atau sekaligus pada waktu yang telah ditentukan. 16 3. Pengertian Kejahatan Kartu Kredit. a. Menurut Johannes Ibrahim kejahatan kartu kredit merupakan salah satu bentuk kejahatan bisnis. Memahami makna kejahatan bisnis perlu kiranya untuk mencermati perkembangan yang terjadi dalam praktik bisnis dengan berbagai modus, diantaranya adalah dalam bidang kompertisi yang dikenal dengan unfair competition berupa tindakan typing contract, exclusive dealing, price discrimination, price fixing, penggabungan perusahaan, false advertising (penipuan iklan) dan kejahatan lingkungan hidup (environment crime). 17 b. Menurut F.N Jovan kejahatan kartu kredit dikenal dengan istilah carding, yaitu penipuan dengan menggunakan data kartu kredit dalam perdagangan di internet. 18 c. Menurut Ade Ary Sam Indrani kejahatan kartu kredit adalah suatu bentuk kejahatan yang menggunakan kartu kredit orang lain untuk dibelanjakan tanpa sepengetahuan pemiliknya. 19 d. Secara umum kejahatan kartu kredit adalah aktifitas pembelian barang di internet menggunakan kartu kredit bajakan. 20
16
Johannes Ibrahim, Kartu Kredit (Dilematis Antara Kontrak dan Kejahatan), Penerbit PT. Refika Aditama, Bandung, 2004, hal. 11 17 Ibid, hal. 83 18 F.N Jovan, Pembobol Kartu Kredit, Penerbit Mediakita, Jakarta, 2006, hal. 2 19 Ade Ary Sam Indradi, Carding, Penerbit Pensil-324, Jakarta, 2006, hal.4 20 Data diakses dari http://free.vlsm.org/v17/com/ictwatch/paper/paper040.htm, Donny B.U, Modus Operandi Penipuan Melalui Chatroom, tanggal 9 Agustus 2007, pukul 20.23 WIB.
23
F. Metode Penelitian 1. Jenis Penelitian Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (yuridis normatif), yakni merupakan penelitian yang dilakukan dan ditujukan pada berbagai peraturan perundang-undangan tertulis dan berbagai literatur yang berkaitan dengan permasalahan dalam skripsi. Penelitian dalam skripsi ini dilakukan dengan menginventarisir hukum positif yang berkaitan dengan hukum pidana di bidang kejahatan kartu kredit dan dengan menganalisa putusan pengadilan negeri untuk mengetahui bagaimana penerapan ketentuan hukum pidana terhadap kejahatan yang berkaitan dengan kartu kredit. 2. Jenis Data Data yang dipergunakan dalam penelitian skripsi ini adalah data sekunder. Adapun data sekunder diperoleh dari: a. Bahan hukum primer, yaitu: semua dokumen peraturan yang mengikat dan ditetapkan oleh pihak-pihak yang berwenang. Yakni berupa KUHP dan undang-undang. b. Bahan hukum sekunder, yaitu: semua dokumen yang merupakan informasi atau hasil kajian tentang kejahatan yang berkaitan dengan kartu kredit, seperti seminar hukum, majalah-majalah, karya tulis ilmiah tentang kejahatan yang berkaitan dengan kartu kredit, dan beberapa sumber dari situs internet yang berkaitan dengan persoalan di atas.
24
c. Bahan hukum tersier, yaitu: semua dokumen yang berisi konsep-konsep dan keterangan-keterangan yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus, ensiklopedia, bibliograpi, dan lainlain. 3. Metode Pengumpulan Data Dalam penulisan skripsi ini digunakan metode sebagai berikut: a. Library research (penelitian kepustakaan) Yaitu: melakukan penelitian dengan berbagai sumber bacaan seperti: peraturan perundang-undangan, buku-buku, majalah, internet, pendapat sarjana dan bahan lainnya yang berkaitan dengan skripsi. b. Field research (penelitian lapangan) Yaitu: dengan mengambil putusan pengadilan menyangkut kasus kejahatan yang berkaitan dengan kartu kredit khususnya putusan di Pengadilan Negeri Medan untuk dianalisis sesuai dengan permasalahan. 4. Analisis Data Data sekunder yang telah diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif Analisis secara kualitatif dilakukan untuk menjawab permasalahan di dalam skripsi.
G. SISTEMATIKA PENULISAN Bab I
:
Pendahuluan Merupakan bab yang memberikan ilustrasi guna memberikan informasi yang bersifat umum dan menyeluruh serta sistematis
25
terdiri dari latar belakang, permasalahan, tujuan dan manfaat penulisan,
keaslian
penulisan,
metode
penelitian,
dan
sistematika penulisan. Bab II
:
Ketentuan Hukum Pidana Yang Berkaitan Dengan Kejahatan Kartu Kredit Hal ini terdiri dari pembahasan mengenai kejahatan kartu kredit secara umum yaitu tentang sejarah kartu kredit, kejahatan kartu kredit dalam transaksi konvensional dan maya, serta kejahatan kartu kredit berdasarkan KUHP, ketentuan diluar KUHP dan pengaturan dalam Rancangan UndangUndang (RUU) Informasi dan Transaksi Elektronik.
Bab III
:
Modus-Modus Terjadinya Kejahatan Kartu Kredit Memberikan penjelasan mengenai modus kejahatan kartu kredit pada umumnya dan pergeseran modus operandi kejahatan kartu kredit secara umum.
Bab IV
:
Kejahatan Kartu Kredit Dan Upaya Penanggulangannya Memberikan penjelasan mengenai penanggulangan kejahatan kartu kredit dengan sarana penal, penanggulangan kejahatan kartu kredit dengan sarana non-penal dan menganalisis kasus yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Medan yang berkaitan dengan kejahatan kartu kredit.
26
BAB V
:
Kesimpulan Dan Saran Merupakan bagian akhir yang berisikan kesimpulan dan saran dari hasil penulisan dan kaitannya dengan masalah yang diidentifikasikan.
BAB II KETENTUAN HUKUM PIDANA YANG BERKAITAN DENGAN KEJAHATAN KARTU KREDIT
A. Sejarah Kartu Kredit Sejarah memang tidak mungkin dilupakan. Maka apabila dilihat kilas balik dalam sejarah, bentuk transaksi yang paling tua adalah bentuk tukar-menukar atau barter. Model transaksi barter ini sudah ada sejak zaman dahulu. Karena model transaksi inilah yang paling mudah untuk dilakukan tanpa perlu suatu alat bayar apa pun. Kemudian ketika manusia mengenal alat bayar dalam bentuk uang, maka mulailah berkembang transaksi jual-beli. Akan tetapi, ternyata uang sebagai alat bayarpun tidak cukup aman bagi pemegangnya. Hal ini dikarenakan baik karena tidak praktis, ataupun karena sering terjadi perampokan atau kehilangan tanpa tersedia upaya pengamanan yang berarti. Maka kemudian berkembanglah bentuk-bentuk alat bayar lain. Misalnya penggunaan cek. Tetapi bentuk alat bayar cek tersebut juga ternyata tidak cukup comfortable bagi pemegang maupun penerimanya. Karena itu, kemudian berkembanglah alat bayar lain yang berbentuk kartu plastik, yang secara popular disebut kartu kredit. Walaupun eksistensi kartu kredit tidak dimaksudkan untuk menghapus secara total sistem pembayaran dengan menggunakan uang cash ataupun cek, tetapi terutama untuk kegiatan pembayaran yang day to day dengan jumlah pembayaran tingkat menengah, maka keberadaan kartu kredit sesungguhnya dapat menggeser peranan uang cash ataupun cek. Untuk pembayaran yang bukan tingkat menengah, memang penggunaan kartu kredit masih belum popular. Karena, untuk transaksi kecil, orang cenderung Rosvelin Rominar Sormin : Kejahatan Yang Berkaitan Dengan Kartu Kredit Dan Upaya Penanggulangannya (Studi Kasus Putusan N0.65/Pid.B/2005/PN.MEDAN), 2007. USU Repository © 2009
20
menggunakan uang cash, sementara untuk transaksi yang besar, pilihannya jatuh pada alat bayar cek ataupun surat-surat berharga lainnya. Di USA, kartu kredit pertama sekali dipergunakan dalam dekade 1920-an, yang diberikan oleh Department-department Store besar kepada para pelanggannya. Tujuannya, untuk mengidentifikasi pelanggannya yang ingin berbelanja tetapi dengan pembayaran bulanan. Karena itu, kartu kredit seperti ini berbentuk kartu pembayaran lunas (charge card), yang dibayar bulanan setelah ditagih, dan tanpa kewajiban membayar bunga. Jadi para pihaknya hanya dua pihak saja, yaitu pihak pertama toko sebagai penerbit, sedangkan pihak kedua adalah pelanggan sebagai pemegang kartu kredit.21 Kemudian, di USA di awal dasawarsa 1950-an, Dinner’s Club mulai memperkenalkan kartu kredit kepada tiga pihak yang mempunyai hubungan hukum segitiga antara penerbit, pemegang kartu kredit dan penjual barang/jasa, yang dibeli dengan memakai kartu kredit tersebut. Setelah Dinners Club, lembaga-lembaga lain yang menerbitkan kartu kredit adalah American Express Company dalam tahun 1958 dan Hilton Credit Corporation dalam tahun 1959. Selanjutnya, diakhir dasawarsa 1950-an itu juga, Bank of America menjadi pionir dengan memperkenalkan kartu kredit “antarbank”, yang kemudian berkembang menjadi apa yang sekarang dikenal dengan kartu kredit “VISA”. Demikian juga yang dilakukan oleh Chase Manhattan Bank. Pada tahun 1951, The First National Bank Long Island telah juga mengeluarkan kartu kreditnya. Demikian juga Barclays Bank di Inggris telah memperkenalkan kartu kredit di 21
Ronald A. Baker, “Problem of Credit Card Regulations AUS Perspective” dalam Newsletter no.6 Tahun 1994, Pusat Pengkajian Hukum, Jakarta, hal. 1
21
tahun 1966. Dalam hal kartu kredit seperti VISA tersebut misalnya, bukan hanya dipergunakan oleh satu bank saja, tetapi dipergunakan secara keroyokan oleh beberapa bank dengan sistem franchise. Fungsi bank-bank tersebut dapat berupa (1) penerbit kartu kredit, atau dapat juga berupa (2) bank perantara bayar (Collection Bank), yakni yang bertugas untuk menerima slip penjualan dari penjual barang/ jasa, dan membayarnya kepada penjual tersebut, dan meneruskan slip penjualan tersebut kepada bank penerbit untuk mendapat pembayaran kembali. Dan (3) dapat juga suatu bank bertindak sekaligus sebagai bank penerbit dan (4) bank perantara bayar. Dengan demikian, para pihak yang telibat dalam hubungan dengan kartu kredit adalah (1) pihak penerbit, (2) pihak pemegang kartu kredit, (3) pihak penjual barang atau jasa, dan (4) pihak perantara. 22 (1) Pihak Penerbit (Issuer) Pihak penerbit kartu kredit ini terdiri : a. Bank. b. Lembaga Keuangan yang khusus bergerak dibidang penerbit kartu kredit. c. Lembaga
Keuangan
yang
disamping
bergerak
didalam penerbitan kartu kredit, bergerak juga dibidang
kegiatan-kegiatan
lembaga
keuangan
lainnya. Kepada pihak penerbit ini, oleh hukum dibebankan kewajiban sebagai berikut:
22
Munir Fuady, loc. cit.
22
a. Memberikan kartu kredit kepada pemegangnya. b. Melakukan pelunasan pembayaran harga barang atau jasa atau bills yang disodorkan oleh penjual. c. Memberitahukan kepada pemegang kartu kredit terhadap setiap tagihannya dalam suatu periode tertentu, biasanya tiap satu bulan. d. Memberitahukan kepada pemegang kartu kredit berita-berita lainnya yang menyangkut dengan hak, kewajiban dan kemudahan bagi pemegang tersebut. Selanjutnya pihak penerbit kartu kredit oleh hukum diberikan hak-hak sebagai berikut: a. Menagih dan menerima dari pemegang kartu kredit pembayaran kembali uang harga pembelian barang atau jasa. b. Menagih dan menerima dari pemegang kartu kredit pembayaran lainnya, seperti bunga, uang pagkal, uang tahunan, denda dan sebagainya. c. Menerima komisi dari pembayaran tagihan kepada perantara penagihan atau kepada penjual. (2) Pihak Pemegang Kartu Kredit (Card Holder) Secara hukum, pihak pemegang kartu kredit mempunyai kewajiban sebagai berikut: 23
23
Ibid, hal. 175
23
a. Tidak melakukan pembelian dengan kartu kredit yang melebihi batas maksimum. b. Menandatangani slip pembelian yamg disodorkan oleh pihak penjual barang atau jasa. c. Melakukan pembayaran kembali harga pembelian sesuai dengan tagihan oleh pihak penerbit kartu kredit. d. Melakukan pembayaran-pembayaran lainnya, seperti uang pangkal, uang tahunan, denda, dan sebagainya. Selanjutnya, pihak pemegang karu kredit mempunyai hak-hak sebagai berikut: a. Hak untuk membeli barang atau jasa dengan memakai kartu kredit, dengan atau tanpa batas maksimum. b. Kebanyakan kartu kredit juga memberikan hak kepada pemegangnya untuk mengmbil uang cash, baik pada mesin teller tertentu dengan memakai nomor kode tertentu, ataupun via bank-bank lain atau bank penerbit. Biasanya jumlah pengambilan uang cash dibatasi sampai batas plafond tertentu. c. Hak untuk mendapatkan informasi dari penerbit tentang
perkembangan
kemudahan-kemudahan diperuntukkan kepadanya.
kreditnya sekiranya
dan ada
tentang yang
24
(3) Pihak Penjual Barang/ Jasa Sedangkan pihak penjual barang atau jasa, terhadap mana kartu kredit akan atau telah dipergunakan, secara hukum mempunyai kewajiban-kewajiban sebagai berikut: 24 a. Memperkenankan pihak pemegang kartu kredit untuk membeli barang atau jasa dengan memakai kartu kredit. b. Bila perlu melakukan pengecekan atau otorisasi tentang penggunaan dan keabsahan kartu kredit yang bersangkutan. c. Menginformasikan kepada pemegang atau pembeli barang atau jasa tentang charge tambahan selain harga jika ada. Misalnya charge tambahan sekian persen dari harga penjualan terhadap pembelian dengan memakai kartu kredit terhadap beberapa jenis produk tertentu. d. Menyodorkan slip pembelian untuk ditandatangani oleh pihak pembeli atau pemegang kartu kredit. e. Membayar komisi ketika melakukan penagihan kepada perantara (jika dipakai perantara) atau kepada penerbit (jika dilakukan langsung kepada penerbit).
24
Ibid, hal. 176
25
Sedangkan yang menjadi hak dari penjual barang/ jasa adalah sebagai berikut: a. Meminta pelunasan harga barang/jasa yang dibeli oleh pembelinya dengan memakai kartu kredit. b. Meminta pembeli/ pemegang kartu kredit untuk menandatangani slip pembelian. c. Menolak untuk menjual barang/ jasa jika tidak terdapat otorisasi dari penerbit kartu kredit. (4) Pihak Perantara Pihak perantara ini terdiri dari perantara penagihan (antara penjual dan penerbit), dan perantara pembayaran (antara pemegang dan penerbit). 25 Pihak perantara penagihan (antara penjual dan penerbit) yang disebut juga dengan acquirer, adalah pihak yang meneruskan tagihan kepada penerbit berdasarkan tagihan yang masuk kepadanya yang diberikan oleh penjual barang/ jasa. Pihak perantara penagihan inilah yang melakukan pembayaran kepada pihak penjual tersebut. Apabila pihak perantara penagihan ini terpisah dari pihak penerbit, maka seperti juga tagihan perantara penagihan tersebut kepada penerbit, maka jumlah yang harus dibayar kepada penjual pun terkena pemotongan komisi oleh pihak perantara.
25
Ibid, hal.177
26
Selanjutnya yang dimaksud dengan perantara pembayaran (antara pihak pemegang dengan pihak penerbit) adalah bankbank dimana pembayaran kredit/harga dilakukan oleh pemilik kartu kredit. Selanjutnya bank-bank ini akan mengirim uang pembayaran tersebut
kepada
penerbit.
Pihak
perantara
pembayaran ini berkedudukan dan mempunyai hak dan kewajiban yang sama saja seperti pemberian jasa pengiriman uang lainnya yang biasa dilakukannya. Dalam hal ini bank perantara ini akan mendapatkan bayaran berupa fee tertentu.
B. Kejahatan Kartu Kredit Dalam Transaksi Konvensional Dan Maya 1. Makna dan definisi kejahatan bisnis. Sudut pandang dalam mengkaji permasalahan dengan mengasumsikan adanya berbagai perubahan akibat dunia yang semakin global dan tanpa batas (globalized and borderless world) berarti tidak terpaut adanya jarak, ruang dan waktu, maka dapat dianggap pula semakin tidak terbatasnya kemungkinan perubahan dalam bidang teknologi, politik, ekonomi dan informasi-informasi lain. Salah satunya, perkembangan teknologi dengan berbagai bentuk kecanggihan informasi, komunikasi dan transportasi membuat modus kejahatan semakin marak dilakukan oleh pelaku-pelaku kejahatan, diantaranya dengan menggunakan kartu kredit. Kejahatan kartu kredit merupakan salah satu bentuk kejahatan bisnis. Memahami makna dari kejahatan bisnis perlu kiranya untuk mencermati
27
perkembangan yang terjadi dalam praktik bisnis dengan berbagai modus diantaranya adalah dalam bidang kompertisi yang dikenal dengan unfair competion berupa tindakan tying contract, exclusive dealing, price discrimination, price fixing, penggabungan perusahaan, false advertising (penipuan iklan) dan kejahatan lingkungan hidup (environmental crime). 26 Pengertian “kejahatan” dalam kongres kelima tentang Pencegahan Kejahatan dan Pembinaan Pelanggar Hukum yang diselenggarakan yang diselenggarakan oleh Badan PBB pada bulan September 1975 di Jenewa memberikan rekomendasi dengan memperluas pengertian kejahatan terhadap “tindakan penyalahgunaan kekuasaan ekonomi secara melawan hukum “Illegal abuses of economic power), seperti pelanggaran terhadap peraturan perpajakan, perburuhan,
pencemaran
penyelewengan dibidang
lingkungan,
penipuan
terhadap
konsumen,
pemasaran dan perdagangan oleh perusahaan-
perusahaan transnasional. 27 Banyak faktor yang harus dipertimbangkan dalam membahas tentang kejahatan, sehingga menimbulkan berbagai perspektif yang berbeda. Kejahatan tidak dapat dibicarakan dengan memfokuskan pada satu permasalahan saja yang menjadi sebabnya, karena kejahatan merupakan peristiwa yang mempunyai faktor multidimensi yang menjadi penyebabnya dan mempunyai pengertian yang relatif. Hal yang menarik dikemukakan oleh J.E. Sahetapy dan B. Mardjono Reksodiputro dalam kaitannya antara kejahatan dengan perilaku masyarakat, ruang dan waktu, adalah:
26 27
Johannes Ibrahim, op. cit., hal. 83. Ibid, hal. 84.
28
“Berbicara mengenai kejahatan dan penjahat, saya berkesimpulan bahwa kejahatan mengandung konotasi tertentu, merupakan suatu pengertian dan penamaan yang relatif, mengandung variabilitas dan dinamika serta bertalian dengan perbuatan atau tingkah laku (baik aktif maupun pasif), yang dinilai oleh sebagian mayoritas atau minoritas masyarakat sebagai suatu perbuatan yang anti sosial, suatu perkosaan terhadap skala nilai sosial dan atau perasaan hukum yang hidup dalam masyarakat sesuai dengan ruang dan waktu.” 28 Dilain kesempatan J. E. Sahetapy mengemukakan bahwa persepsi tentang apa yang dinamakan “kejahatan” merupakan suatu perdebatan yang kontroversial, seperti apa yang dinamakan “cantik” atau “kecantikan” dapat menimbulkan perdebatan atau dikatakan beauty is in the eye of the beholder. Jalan yang paling aman untuk mengkaji permasalahan kejahatan dapat ditempuh dengan menghindari diskusi tentang berbagai teori yang masing-masing mempunyai tolok ukur atau outlook-nya serta asumsi yang implikatif sendiri-sendiri. 29 P. J Fitzgerald mengemukakan hal yang senada, bahwa kejahatan itu adalah sesuatu yang relatif, tidak terlepas dari perbedaan waktu dan sudut pandang masyarakat sebagaimana dikatakan dalam tulisannya: “Admitted by different societies at different times take different views about what conduct is right or wrong, and whether a crime is thought wrong in itself or only legally will depend on the moral code current in society.” 30 Terjemahan bebas: (Mengakui adanya perbedaan dalam masyarakat yaitu perbedaan waktu yang menimbulkan perbedaan pandangan tentang sesuatu yang benar atau salah, dan apakah kejahatan itu merupakan pikiran yang salah dalam diri seseorang atau hanya menurut hukum yang tergantung pada moral dalam masyarakat).
28
Ibid. Ibid. 30 Ibid, hal. 85. 29
29
Kejahatan merupakan perbuatan antisosial, tidak hanya terdapat pada masyarakat yang sedang berkembang, tetapi ada juga dalam masyarakat yang sudah maju (dengan peralatan teknologi yang lebih canggih). Kejahatan tidak hanya di dunia nyata (real), tetapi ada juga di dunia maya (virtual) dengan bentuk yang berbeda dengan wajah kejahatan yang konvensional karena telah diperhalus sedemikian rupa. Keberadaan suatu kejahatan identik dengan keberadaan manusia itu sendiri, meskipun ada kemungkinan bentuk atau tipe kejahatan dari tiap-tiap masyarakat berbeda. 31 Perluasan pengertian kejahatan bisnis merupakan suatu kebutuhan bagi praktik bisnis, sebagaimana diutarakan oleh Sodjono Dirdjosisworo, dalam meminimalisir berbagai modus kejahatan bisnis, pertama untuk memahami kejahatan bisnis dan tempat kecurangan dan tuntutan pidana lebih penuh, kedua membangun metode yang ditingkatkan dan lembaga-lembaga untuk prevensi serta pengelolaannya. 32 Selanjutnya dipertegas bahwa kejahatan bisnis: “ meliputi serangkaian perbuatan salah atau jahat yang lebih luas yang walau bagaimanapun juga merugikan dan selain itu tidak diinginkan karena berakibat paksaan, kurang kompeten, kelalaian, kecerobohan, kurangnya latihan, kurang jelasnya peraturan, peluang, pelanggaran teknis, atau pikiran jahat belaka, bukannya penipuan yang dikalkulasi saja dan bermotivasi kerakusan atau ketamakan.” 33 Untuk memahami lebih lanjut tentang kejahatan bisnis, perlu mengetahui lebih lanjut tentang definisi dari kejahatan bisnis. Pertama adalah kelakuan tidak senonoh atau perbuatan jahat yang terjadi dalam lingkungan bisnis, dan kejahatan
31
Agus Rahardjo, Cybercrime, Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hal.31 32 Soedjono Dirdjosisworo, Kejahatan Bisnis (Orientasi dan Konsepsi), Mandar Maju, Bandung, 1994, hal. 51 33 Ibid
30
bisnis ini terjadi dalam kegiatan bisnis yang legal. Contoh yang dipaparkan oleh Soedjono Dirdjosisworo, salah satunya berupa penawaran kredit oleh pelaku bisnis terhadap perusahaan yang membutuhkan bantuan keuangan dan kemudian mengambil-alih manajemen dari perusahaan tersebut. Yang menjadi persoalan dalam kejahatan bisnis adalah sejauh mana konteks bisnis ini menyusun peluangpeluang bagi perbuatan jahat dan bagaimana cara menangani perbuatan jahat dan tidak senonoh ini. Kedua adalah disediakannya kesempatan legal untuk eksploitasi dan konsekuensi kunci pokok mengenai ini adalah dapat dipertandingkannya delik tersebut. Dua hal yang dapat disimpulkan untuk menarik definisi tentang kejahatan bisnis adalah pertama perbuatan tidak senonoh atau jahat yang terjadi dalam lingkungan yang sah, dan kedua adalah lingkungan itu menyediakan kejahatan bisnis dan ciri yang dapat dipertandingkan. 34 Kejahatan bisnis yang semakin bersifat global, tetap dibatasi oleh hal-hal sebagai berikut : Pertama, walupun kejahatan berkembang semakin memancanegara, semakin kompleks dan sublime, tetapi sesungguhnya tetap memiliki unsur “otak kejahatan” atau disebut pula “actor intellectualis”. Kedua, perihal perubahan makna modus operandi (cara) dan locus operandi (tempat), dan bahkan tempus operandi (saat), pada kejahatan yang sudah terpengaruh oleh iklim global. Makna dari cara, tempat dan saat kejahatan global dilangsungkan, telah amat berbeda dengan makna pada kejahatan konvensional biasa.
34
Ibid, hal. 55
31
Ketiga, dalam alur terciptanya masalah sosial, kejahatan hampir selalu berada di titik ujung. Dengan kata lain, sebagian besar kejahatan, termasuk kejahatan komtemporer, lahir dari posisi sebagai resultan belaka yang akan hilang bila kausanya berubah. Di mana-mana memang terdapat bukti mengenai hubungan
antara
peningkatan
pendapatan
dengan
munculnya
“zona
ketidakstabilan masyarakat”, yang salah satu impulsnya adalah kejahatan. 35
2. Kejahatan kartu kredit dalam transaksi konvensional (Off Line) Kejahatan kartu kredit yang dilakukan oleh carder dapat dikategorikan ke dalam dua bentuk yaitu transaksi konvensional atau disebut off line dan transaksi maya atau disebut on line. Sebelum memaparkan berbagai bentuk kejahatan kartu kredit, sebagai awal pembahasan dikemukakan terlebih dahulu berbagai kejahatan kartu kredit yang terjadi di Indonesia dan di luar Indonesia. a. Pengadilan Distrik Amerika Serikat telah memutuskan seorang pemilik Internet Service Provider (ISP) bersalah telah menggunakan kartu kredit secara illegal dengan hukuman selama 18 bulan penjara. Dalam kasus ini Yaegar dijatuhi hukuman karena dituduh telah terlibat dengan suatu komplotan yang biasa melakukan kecurangan dan melalukan kartu kredit secara illegal dalm bisnis Internet Service Provider (ISP)-nya dan diputuskan oleh hakim Distrik Stephen V. Wilson, di Los Angeles pada tanggal 10 Juni 2001, bersalah. Kemudian, Yaegar dianggap terkait dengan pencurian yang terjadi di Santa Clara Country dan pada saat pemeriksaan, yang bersangkutan berada di Hollywood bagian 35
Adrianus Meliala, Menyikap Kejahatan Krah Putih, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1993, hal. 103-104.
32
barat. Selain itu, Yaegar dinyatakan telah terlibat dalam penggunaan jaringan komunikasi secara tidak sah pada tanggal 1 April 2002. Komplotan tersebut melakukan penipuan dengan memanfaatkan jaringan priority web (milik Yaegar). Yaegar terbukti telah menggunakan kartu kredit dan melalukan transaksi illegal hingga mendekati US$ 210,000. Kasus ini ditangani langsung oleh FBI (Federal Bureau of Investigation) karena transaksi yang terjadi secara luas (world wide web) dan melibatkan beberapa institusi keuangan di Amerika Serikat.36 b. Kasus yang terjadi di Yogyakarta, telah terjadi pembobolan kartu kredit empat warga asing yang dilakukan oleh warga Yogya. Pemeriksaan yang dilakukan oleh Polda Dearah Istimewa Yogyakarta (DIY) dan diketahui bahwa para pelakunya adalah mahasiswa. Tindakan pembobolan tersebut menggunakan jasa warung internet (warnet) yang ada di Yogya. Mengenai nomor-nomor kartu kreditnya diperoleh dari teman-temannya yang juga sering melakukan pembobolan. 37 c. Kasus yang terjadi di Bandung melibatkan tujuh orag mahasiswa melakukan kejahatan dengan menggunakan kartu kredit (carding) ratusan orang di mancanegara melalui jaringan internet. Barang bukti yang dapat diamankan terdiri atas uang bernilai ratusan juta rupiah dari tangan para tersangka. Komplotan yang tertangkap telah melakukan tindak kejahatan kartu kredit (carding) sedikitnya 221 kali. Menyikapi modus yang dilakukan oleh para tersangka, sebelumnya membuka beberapa situs komersial melalui internet. Selanjutnya, melaui situs-situs itu tersangka melihat-lihat barang yang akan 36 37
Johannes Ibrahim, op. cit., hal. 87 Ibid.
33
dilelang bersama carder lainnya di luar negeri, dan akhirnya dengan mencari nomor kartu kredit orang. Kartu kredit ini akan digunakan untuk membeli barang yang akan dijual melalui situs tadi. Sebelum menggunakan kartu kredit, tersangka terlebih dahulu melihat kemampuan keuangan dari pemilik dana, dan setelah mendapat kepastian finansialnya, tersangka segera memesan barangbarang tertentu dengan menggunakan kartu kredit milik orang lain. 38 d. Perkara yang menjerat Seno Adjie dan Rudy Demsy atas tindak pidana pencurian dan korupsi karena telah mentransfer secara tidak sah dana Bank BNI dengan menggunakan perangkat komputer atau internet. Kasusnya terjadi tahun 1986 di Amerika Serikat, Seno Adjie dan Rudy Demsy telah memindahkan atau mentransfer uang milik Bank BNI sebesar lebih dari US$ 18 juta, dimasukkan ke dalam beberapa rekening pribadi Seno Adjie dan Rudy Dmsy di Panama. Kegiatan transfer dana illegal tersebut dilakukan di sebuah kamar hotel di New York dengan menggunakan perangkat komputer dan sebuah modem untuk menghubungkan computer tersebut dengan jaringan computer Bank BNI. Perangkat komputer yang digunakan adalah sebuah komputer pribadi bermerk Apple II C dan Smart Modem 1200. Melalui Putusan Kasasi Mahkamah Agung No. 1852 K/pid/1988 tanggal 21 Desember 1988, Mahkamah Agung mempertimbangkan teknologi komputer atau internet sebagai media atau alat yang digunakan untuk melakukan kejahatan pencurian uang. Akhirnya, pengadilan menghukum pelaku tindak pidana penyalahgunaan
38
Ibid, hal. 88
34
komputer atau internet sebagai telah melakukan tindak pidana korupsi atau pencurian. 39 Berbagai cara dilakukan untuk mendapatkan data kartu kredit, diantaranya dilakukan dengan cara:
40
a. Chatting, merupakan cara yang ampuh sambil berbincang-bincang dilakukan ajang dalam barter nomor kartu kredit. b. Bill atau tagihan kartu kredit. Mencari bill atau tagihan dari tong sampah atau dapat terjadi pihak toko (merchant) atau kasir pemegang salinan (copy) dari bill dan menyalin nomor kartu kredit atau dapat pula dengan menggunakan suatu alat dengan merekam data yang ada di pita magnetic kartu kredit. c. Jebakan hadiah sering dipergunakan untuk membuat orang menyebutkan nomor kartu kredit miliknya. Jebakan ini dapat dilakukan dengan menelepon atau Short Message Service (SMS). Kemudian carder menanyakan nomor kartu kredit dan menjebak pemegang kartu (cardholder). d. Mencuri data melalui telepon. Misalnya dengan menelepon seseorang dan mengabarkan bahwa penggunaan kartu kredit sudah mencapai limit. Si pemegang kartu segera komplain dan hal ini digunakan oleh si penelepon dengan meminta nomor kartu dan data lain untuk dicek di databasenya. e. Cara terakhir adalah dengan menggunakan perangkat surveillance untuk mendapatkan nomor kartu kredit calon korban. Selain itu, dengan masuk ke database milik penyedia layanan internet atau situs komersial akan didapat ratusan bahkan ribuan nomor kartu kredit.
39 40
Ibid. Ibid.
35
Sedangkan alur proses transaksi melalui kartu kredit yang dapat dijadikan objek pelanggaran dalam kejahatan kartu kredit, antara lain: a. Source of applications, yaitu kejahatan yang dilakukan dengan melakukan fraud application. b. Application processing, yaitu kejahatan yang dilakukan dengan melakukan fraud application. c. Card embossing and delivery (courier, recipient or customer) yaitu kejahatan dilakukan dengan menggunakan kartu kredit yang asli yang tidak diterima (non received intercept/NRI). d. Usage, yaitu kejahatan dilakuakn dengan melakukan pemalsuan. e. Payment to merchant, yaitu kejahatan yang dilakukan pada saat melakukan transaksi dengan merchant. 41
3. Kejahatan Kartu Kredit dalam Transaksi Maya (On Line) Kejahatan kartu kredit dengan mempergunakan kemajuan di bidang teknologi dikenal dengan istilah cybercrime . Pengertian cybercrime pada awalnya selalu mengalami perkembangan sejalan dengan perkembangan kejahatan diinternet, dimulai dari merusak, mencuri data dan program komputer sampai termasuk berbagai kejahatan seperti forgery (pemalsuan), illegal gambling (perjudian gelap), dan cyberstalking (kejahatan komputer). 42
41
Ibid., hal. 89 Data diakses dari http://www.law.gonzaga.edu/border.cyberlaw.html. Gabriole ZeviarGeese, Across Borders The State Of Law on Cyberjurisdiction and Cybercrime on The Internet, tanggal 22 Agustus 2007, hal. 5 42
36
Dalam Kongres Perserikatan Bangsa-Bangsa X tentang The Prevention of Crime and the Treatment of Offenders di Vienna, 10-17 April 2000, memberi pengertian tentang cybercrime dalam dua kategori, yaitu:
43
a. Cybercrime in a narrow sense (computer crime): any illegal behavior directed by means of electronic operations that targets the security of computer systems and the data processed by them. Artinya : Cybercrime dalam pengertian sempit (kejahatan komputer): apapun perilaku yang tidak sah yang diarahkan atas bantuan operasi elektronik dengan sasaran keamanan sistem komputer dan data yang diprosesnya. b. Cybercrime in a broader sense (computer related crime): any illegal behavior committed by means of, or in relation to, a computer system or network, including such crimes as illegal possession and offering or distributing information by means of a computer system or network. 44 Artinya: Cybercrime dalam pengertian luas (kejahatan yang terkait dengan komputer): apapun perilaku yang tidak sah yang dilakukan atas bantuan, atau dalam hubungan dengan suatu sistem komputer atau jaringan, mencakup kejahatan pemilikan tidak sah dan menawarkan atau membagi-bagikan informasi atas bantuan suatu sistem komputer atau jaringan. Berdasarkan pengertian di atas, computer crime mencakup perbuatan illegal terhadap sistem dan keamanan data (data security) dengan menggunakan sarana elektronik. Sistem komputer (computer system) dan keamanan data (data security) meliputi 3 (tiga) masalah pokok, yaitu:
43 44
Johannes Ibrahim, op.cit., hal. 90 Ibid., hal. 91
37
a. The assurance of confidentially (jaminan kerahasiaan); b. Integrity (keutuhan); dan c. Availability of data and processing functions (tersedianya fungsi data dan proses). Ketiga masalah pokok tersebut meliputi unauthorized access, damage to computer data or computer programs, computer sabotage, unauthorized interception, dan computer espionage. 45 Sedangkan cybercrime merupakan kejahatan yang dilakukan dengan media elektronik atau dilakukan sebagian atau sepenuhnya dalam lingkungan elektronik. Debra L. Shinder memberikan kategorisasi atas kejahatan-kejahatan yang termasuk dalam cybercrime berdasarkan cara kejahatan dilakukan: Pertama, dilakukan dengan kekerasan (crimes committed by violent or potentiality violent criminals) dan kedua, dilakukan tanpa kekerasan (nonviolent crimes). Kejahatan-kejahatan yang termasuk kategori pertama (crime committed by violent or potentiality violent criminals) antara lain: a. Cyberterrorism (terorisme melalui kejahatan komputer), b. Assault by threat (ancaman melakukan serangan melalui komputer), c. Cyberstalking (kejahatan komputer), d. Cyber pornography (penyebarluasan pornografi), Sedangkan kejahatan-kejahatan yang termasuk kategori kedua (nonviolent crimes) antara lain: a. Cybertrapass (perangkap atau jebakan melalui komputer), b. Cybertheft (pencurian melalui komputer), 45
Ibid.
38
c. Cyberfraud (penipuan melalui komputer), d. Destructive cybercrimes (pengrusakan melalui komputer), e.Other cybercrimes (kejahatan komputer lainnya), termasuk advertising (pemasangan iklan) / soliciting (permintaan iklan), prostitution services over the internet (pelayanan prostitusi melalui internet), internet gambling (perjudian melalui internet), internet drug sales (penjualan obat terlarang melalui internet), cyberlaundering (pencucian uang) dan lain-lain. 46 Dengan memperlihatkan jenis-jenis kejahatan sebagaimana dikemukakan di atas dapat digambarkan bahwa cyber crime (termasuk didalamnya kejahatan kartu kredit) memiliki ciri-ciri khusus, yaitu: 47 1. Non-violence (tanpa kekerasan), 2. Minimize of physical contact (sedikit melibatkan kontak fisik), 3. Menggunakan peralatan dan teknologi, 4. Memanfaatkan jaringan telematika (telekomunikasi, media dan informatika) global. Dalam
konvensi
Dewan
Eropa
tentang
Cybercrime
dirumuskan
kategorisasi Cybercrime sebagai berikut: a. Offences against the confidentiality, integrity, and availability of computer data and systems (kejahatan terhadap suatu rahasia, keutuhan, serta data dan sistim komputer) : 1. illegal acces (akses tidak resmi); 2. illegal interception (penangkapan secara tidak resmi) ;
46
Ibid, hal. 92 Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, Cyber Law (Aspek Hukum Teknologi Informasi), Penerbit PT. Refika Aditama, Bandung, 2005, hal.27. 47
39
3. Data interference (gangguan data); 4. System interference (gangguan sistim) ; 5. Misuse of device (penyalahgunaan perlengkapan). b. Computer related offence (kejahatan yang berkaitan langsung dengan komputer): 1. Computer related forgery (pemalsuan); 2. Computer related farud (penipuan). c. Content related offences (kejahatan terhadap kandungan komputer). d. Offences related to infringement of copyright and related right (kejahatan terhadap suatu pelanggaran hak cipta dan hak lainnya). 48 Cybercrime merupakan pola kejahatan dengan memanfaatkan jaringan computer global atau internet telah menciptakan dunia baru yang dinamakan cyberspace. Cyberspace merupakan sebuah dunia komunikasi berbasis komputer (computer mediated communication) dengan menawarkan realitas baru, yaitu realitas virtual (virtual reality). Internet merupakan sarana untuk melakukan kejahatan dengan menembus batas-batas yurisdiksi suatu negara dan dapat dilakukan di rumah, ataupun tempat-tempat pelayanan publik, misalnya warung internet dan sebagainya. D. Beckers mengatakan bahwa: “Information and communication technology has invaded all domains of our society : at work, at home and in public place. In modern culture is profoundly mediated, current innovations in computers and telecommunication made new kinds of social interaction and cultural transmission possible across previously impossible distances. There is little doubt that these rapid advances in modern telecommunication and computers are changing the way we live our lives, but the direction of change is still uncertain.”49 48
Ibid., hal. 92 Data diakses dari http://www.swi. psy.uva.nl/usr/beckers/publication/seattle.html, D. Beckers, Research On Virtual Communities An Empirical Approach. 49
40
Terjemahan bebas: (Teknologi informasi dan telekomunikasi dapat melanggar semua ruang lingkup dalam masyarakat seperti di kantor, di rumah dan ditempat umum. Dalam budaya maju dibutuhkan suatu mediasi, pembaharuan dalam komputer dan telekomunikasi dapat memberikan suatu jenis interaksi baru dalam masyarakat dan budaya pengiriman yang sebelumnya tidak dapat dilakukan karena jarak menjadi dapat dilakukan. Ini merupakan salah satu keuntungan dari telekomunikasi moderen dan komputer juga telah mengubah kehidupan dalam masyarakat, tetapi arah perubahan itu tidak dapat dipastikan). Pemanfaatan teknologi telekomunikasi dan komputer sebagai bentuk komunikasi berbasis komputer (computer mediated communication) meliputi jaringan komputer, electronic mail, Electronic Bulletin Board Service (BBS), dan pertemuan
dengan
menggunakan
komputer
ini
dalam
menghubungkan
komunikasi di antara mereka dinamakan Net. Penggunaan cyberspace dalam pola kejahatan
cybercrime
memungkinkan
kejahatan
dilakukan
tanpa
mempermasalahkan jarak (distance), waktu (time) dan ruang (space).
C. Kejahatan Kartu Kredit Dalam KUHP, ketentuan diluar KUHP dan Pengaturannya Dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Informasi dan Transaksi Elektronik 1. Ketentuan dalam KUHP sebagai dasar penerapan kejahatan kartu kredit. Pengaturan sanksi atas kejahatan kartu kredit terdapat dalam KUHP, pada pasal-pasal yang dikenakan pada pelaku kejahatan kartu kredit tersebut antara lain adalah Pasal 263 KUHP tentang pemalsuan, Pasal 322 KUHP tentang pembocoran rahasia, Pasal 362 KUHP tentang pencurian, Pasal 372 tentang
41
penggelapan, Pasal 378 KUHP tentang penipuan dan Pasal 480 KUHP tentang penadahan. 50 Indonesia termasuk negara yang tertinggal dalam pengembangan dan pemanfaatan teknologi informasi dalam merumuskan suatu perundang-undangan yang mengatur aktifitas di cyberspace. Di saat kesulitan dalam menyusun perundang-undangan ini, penggunaan dan pemanfaatan dunia maya beserta pola kejahatan yang marak dilakukan, memunculkan pemikiran untuk menggunakan hukum positif yang ada (the existing law). Penggunaan hukum positif yang ada untuk kejahatan atau perbuatan yang secara pragmatis memiliki perbedaan tentunya tidak membuat keberuntungan bagi berbagai pihak. Hukum positif yang ada memiliki paradigma sendiri yang melandasi pembuatan perundang-undangan sesuai dengan kondisi jamannya. Konsep ruang dan waktu yang melandasi hukum positif telah didobrak dengan perkembangan internet. Pendobrakan terhadap konsep ruang dan waktu ini seharusnya diikuti dengan pendobrakan terhadap sistem hukum yang mendasari pada konsep itu. Meskipun demikian, membuat perundang-undangan (apalagi mengubah paradigma pemikiran dari para pembuatnya) tidaklah semudah membalik telapak tangan. Untuk hal itu membutuhkan proses dan proses itu tidak dapat dipastikan kapan berakhirnya, sehingga harapan untuk memiliki perundangundangan yang mengatur kegiatan di cyberspace masih membutuhkan waktu.
50
Data diakses dari http://www.adln.unair.ac.id/go.php?id=jiptunair-gdl-s1-2006kurniawanl-3325&PHPSESSID=735f99a341908093de...-27k, Penegakan Hukum Tindak Pidana Kartu Kredit, tanggal 22 Agustus 2007, pukul 15.36 WIB.
42
Memberikan perlindungan kepada warga negara dengan harta bendanya merupakan kewajiban pemerintah. Meskipun undang-undang yang mengatur kegiatan cyberspace belum ada, sedangkan sebagian warga negara yang ada telah menggunakan internet untuk berbagai keperluan, maka secara moril pemerintah memiliki kewajiban untuk melindungi warga negaranya tersebut. Perlindungan ini tentunya diberikan dengan memanfaatkan atau memberlakukan perundangundangan yang ada dengan berbagai cara seperti penafsiran maupun analogi. 51 Badan Pembinaan Hukum Nasional mencoba mengidentifikasikan bentukbentuk kejahatan yang berkaitan dengan aktifitas di cyberspace 52 termasuk di dalamnya kejahatan kartu kredit dengan perundang-undangan pidana yang ada. Hasil identifikasi itu antara lain berupa pengkategorian perbuatan kejahatan kartu kredit ke dalam delik-delik Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai berikut: a. Carder, diartikan sebagai pengguna kartu kredit tanpa hak. Untuk menjerat carder digunakan ketentuan Pasal 378 dan Pasal 379a KUHPidana. Pasal 378 KUHPidana berbunyi: “Barangsiapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal atau tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang, dihukum karena penipuan, dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun (K.U.H.P. 35, 43, 379 s, 486).”
51
Agus Rahardjo, Op.cit., hal. 202-203 Badan Pembinaan Hukum Nasional, Perkembangan Pembangunan Hukum Nasional tentang Hukum Teknologi dan Informasi, BPHN – Departemen Kehakiman Republik Indonesia, 1995/1996, hal. 32-34 52
43
Pasal 379a KUHPidana berbunyi: “Barangsiapa membuat pencahariannya atau kebiasaannya membeli barang-barang dengan maksud supaya ia sendiri atau orang lain mendapatkan barang-barang itu dengan tidak melunaskan sama sekali pembayarannya, dihukum penjara selama-lamanya empat tahun (K.U.H.P. 394 s).”
2. Pengaturan Kejahatan Kartu Kredit diluar KUHP Selain dalam KUHP, juga perlu diperhatikan rumusan pasal-pasal yang mengatur kejahatan kartu kredit yang diluar KUHP, seperti dalam UU Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan dan UU Nomor 25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang. a. Dalam UU Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, sebagaimana diubah dengan UU Nomor 10 Tahun 1998, yaitu apabila pelaku kejahatan adalah pegawai bank. 53 Pasal 49 ayat (1) UU No.10 Tahun 1998: (1)
53
Anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau pegawai bank yang dengan sengaja: a. membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam proses laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank; b. menghilangkan atau tidak memasukkan atau menyebabkan tidak dilakukannya pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank; c. mengubah, mengaburkan, menyembunyikan, menghapus, atau menghilangkan adanya suatu pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank, atau dengan sengaja mengubah, mengaburkan, menghilangkan, menyembunyikan atau merusak pencatatan pembukuan tersebut,
Data diakses dari http://www.adln.unair.ac.id/go.php?id=jiptunair-gdl-s1-2006kurniawanl-3325&PHPSESSID=735f99a341908093de...-27k, Penegakan Hukum Tindak Pidana Kartu Kredit, tanggal 22 Agustus 2007, pukul 15.36 WIB.
44
diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta denda sekurangkurangnya Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) dan paling banyak Rp 200.000.000.000,00 (dua ratus milyar rupiah). b. Dalam UU Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, sebagaimana diubah dengan UU Nomor 25 Tahun 2003 digunakan untuk memberantas kejahatan kartu kredit apabila pelaku mengirimkan atau menitipkan uang hasil kejahatan pada kartu kredit orang lain dengan tujuan untuk menghilangkan bukti kejahatan. 54
3. Pengaturan Kejahatan Kartu Kredit dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Informasi dan Transaksi Elektronik. Cakupan kejahatan dalam kategori kartu kredit relatif luas, baik kejahatan konvensional yang menggunakan media komputer atau internet dan kejahatankejahatan baru yang menggunakan internet. Kejahatan kartu kredit bila dibandingkan dengan kejahatan konvensional memiliki beberapa keistimewaan dengan berbagai sifat-sifat khususnya, diantaranya penggunaan media digital seperti komputer yang terhubung keseluruh penjuru dunia melalui suatu jaringan global yang disebut internet. Menurut Ahmad Ramli, 55 sebagai Ketua Tim penyusun Rancangan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dari Universitas Padjajaran (Unpad), dibutuhkan suatu aturan dengan konsep umbrella provision yang merangkum banyak hal untuk memudahkan pihak kepolisian dalam mengungkap kejahatan kartu kredit. Dalam RUU Informasi dan Transaksi
54 55
Ibid. Johannes Ibrahim, op.cit., hal. 100
45
Elektronik terdapat lima pasal yang mengatur tentang kejahatan kartu kedit, yaitu Pasal 47 sampai dengan 51. Pasal 47: “Setiap orang dengan sengaja dan melawan hukum melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau denda paling banyak Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).” Pasal 30 ayat (1) : mengatur mengenai larangan untuk dengan sengaja dan melawan hukum menggunakan dan atau mengakses komputer dan atau sistem elektronik dengan maksud untuk memperoleh atau mengubah informasi. Dari ketentuan pasal di atas dapat disimpulkan: bahwa setiap orang yang menyalahgunakan akses komputer dengan maksud untuk memperoleh data dan mengubah data kartu kredit orang lain untuk kepentingan pribadi dengan melawan hukum dipidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau denda paling banyak Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).
Pasal 48: “Setiap orang dengan sengaja dan melawan hukum melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Pasal 29 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).” Pasal 24 mengatur mengenai kewajiban agen elektronik untuk memberikan kesempatan kepada pihak yang menggunakan bila bermaksud akan melakukan perubahan terhadap informasi yang disampaikan melalui agen elektronik yang masih dalam proses transaksi. Pasal 29 ayat (1) mengatur mengenai kewajiban adanya persetujuan dari pemilik data dalam penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut hak pribadi seseorang. Dari ketentuan pasal di atas dapat disimpulkan: bahwa apabila pihak pengelola kartu kredit ingin merubah data kartu kredit seseorang yang menyangkut data pribadi, maka harus ada persetujuan dari pemilik kartu kredit. Apabila melanggar ketentuan tersebut maka dipidana penjara paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
46
Pasal 49: Ayat (1): “Setiap orang dengan sengaja dan melawan hukum melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).” Ayat (2): “Tindak pidana sebagiamana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat dituntut atas pengaduan dari orang yang terkena tindak pidana.” Pasal 27 ayat (2) mengatur mengenai kewajiban pemilikan dan penggunaan nama domain didasarkan pada itikad baik. Dari ketentuan pasal di atas dapat disimpulkan: bahwa pemilik kartu kredit mempunyai kewajiban yang harus dipenuhi kepada penerbit kartu kredit dan memiliki kartu kredit dengan maksud yang baik bukan untuk melakukan kejahatan kartu kredit. Apabila melanggar ketentuan tersebut maka dipidana penjara paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
Pasal 50: “Setiap orang dengan sengaja dan melawan hukum melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2), Pasal 30 ayat (3), Pasal 31, Pasal 32, Pasal 33 ayat (1), Pasal 33 ayat (2), Pasal 33 ayat (3), Pasal 33 ayat (4), Pasal 36 ayat (2), atau Pasal 37, dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun atau denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah).” Pasal 30 ayat (2) mengatur mengenai larangan untuk dengan sengaja dan melawan hukum menggunakan dan atau mengakses komputer dan atau sistem elektronik dengan maksud untuk memperoleh informasi milik pemerintah yang dirahasiakan atau dilindungi. Pasal 30 ayat (3) mengatur mengenai larangan untuk dengan sengaja dan melawan hukum menggunakan dan atau mengakses komputer dan atau sistem elektronik dengan maksud untuk memperoleh informasi pertahanan nasional atau hubungan internasional yang dapat menyebabkan gangguan atau bahaya terhadap negara. Pasal 31 mengatur mengenai larangan melakukan perbuatan yang dapat mengakibatkan transmisi dari program, informasi, kode atau perintah, komputer dan atau sistem elektronik yang dilindungi negara menjadi rusak.
47
Pasal 32 dan Pasal 33 mengatur mengenai larangan menggunakan dan atau mengakses komputer dan atau sistem elektronik milik pemerintah atau dilindungi negara atau dilindungi masyarakat. Pasal 36 ayat (2) mengatur mengenai larangan menyebarluaskan, memperdagangkan, dan atau memanfaatkan kode akses (password) atau informasi yang dapat digunakan untuk menerobos komputer dan atau sistem elektronik yang digunakan atau dilindungi pemerintah. Pasal 37 mengatur mengenai larangan untuk merusak komputer atau sistem elektronik yang dilindungi negara. Dari ketentuan pasal di atas dapat disimpulkan: bahwa setiap orang dilarang mengakses komputer yang mengganggu sistim keuangan milik pemerintah, seperti mengubah data keuangan atau nomor kartu kredit milik pemerintah. Apabila melanggar ketentuan tersebut, maka dipidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun atau denda paling banyak Rp. 2.000.000,- (dua milyar rupiah).
Pasal 51: “Setiap orang dengan sengaja dan melawan hukum melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1), Pasal 34 ayat (2), Pasal 35, atau Pasal 36 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah).” Pasal 34 ayat (1) mengatur mengenai larangan untuk menggunakan dan atau mengakses komputer dan atau sistem elektronik secara tanpa hak atau melampaui wewenangnya dengan maksud memperoleh keuntungan atau informasi keuangan dari lembaga perbankan atau lembaga keuangan, penerbit kartu kredit atau kartu pembayaran atau yang mengandung data laporan nasabah. Pasal 34 ayat (2) mengatur mengenai larangan menggunakan data atau mengakses kartu kredit atau kartu pembayaran milik orang lain secara tanpa hak dalam transaksi elektronik untuk memperoleh keuntungan. Pasal 35 mengatur mengenai larangan menggunakan dan atau mengakses komputer dan atau sistem elektronik lembaga keuangan dan atau perbankan yang dilindungi. Pasal 36 ayat (1) mengatur mengenai larangan menyebarkan, memperdagangkan dan atau memanfaatkan kode akses (password) atau informasi yang dapat digunakan menerobos computer dan atau sistem
48
elektronik dengan tujuan menyalahgunakan yang dapat mempengaruhi sistem elektronik keuangan dan atau perbankan. Dari ketentuan pasal di atas dapat disimpulkan: bahwa setiap orang dilarang menggunakan atau mengakses kartu kredit orang lain secara tanpa hak untuk memperoleh keuntungan dengan menggunakan komputer.
Kebijakan pengaturan kejahatan kartu kredit nampaknya belum jelas dan masih ragu-ragu. Dalam RUU Informasi dan Transaksi Elektronik terdapat satu pasal yang secara khusus mengatur perbuatan menggunakan dan atau mengakses kartu kredit orang lain secara tanpa hak, yaitu Pasal 51 RUU Informasi dan Transaksi Elektronik. Berdasarkan alur proses transaksi kartu kredi, ketentuan dalam Pasal 51 RUU Informasi dan Transaksi Elektronik hanya dapat menjangkau pelanggaran pada tahapan card embossing and delivery (courier/ recipient or customer) dan usage. Namun demikian, tidak semua modus operandi dalam tahapan tersebut dapat terjangkau, karena ketentuan Pasal 51 juncto Pasal 34 hanya mengatur perbuatan yang dilakukan oleh orang yang menggunakan kartu kredit tetapi tidak termasuk pedagang atau pengelola yang juga dapat menjadi pelaku kejahatan kartu kredit.56 Pasal 34 RUU Informasi dan Transaksi Elektronik menyatakan: “ Setiap orang dilarang dengan sengaja dan melawan hukum: Ayat (1): “Menggunakan dan atau mengakses komputer dan atau sistem elektronik secara tanpa hak dan melampaui wewenangnya dengan maksud memperoleh keuntungan atau memperoleh informasi keuangan dari lembaga perbankan dan
56
Ibid., hal. 103
49
atau lembaga keuangan, penerbit kartu kredit, atau kartu pembayaran atau yang mengandung data laporan nasabahnya. Ayat (2): Menggunakan dan atau mengakses dengan cara apapun kartu kredit atau kartu pembayaran milik orang lain secara tanpa hak dalam transaksi elektronik untuk memperoleh keuntungan.”
Perumusan kejahatan kartu kredit, apabila hanya dengan mengandalkan ketentuan Pasal 51 juncto Pasal 34 RUU Informasi dan Transaksi Elektronik, tentunya
belum
cukup
melindungi
masyarakat
dan
pihak-pihak
yang
berkepentingan, masih diperlukan perumusan yang lebih representatif yang dapat menjangkau semua bentuk kejahatan kartu kredit. Menyikapi bahwa ketentuan hukum positif dalam KUHPidana dan Rancangan Undang-Undang (RUU) Informasi dan Transaksi Elektronik belum dapat mengakomodasi kebutuhan dalam menghadapi berbagai kasus kejahatan kartu kredit, tentunya upaya-upaya perlindungan hukum bagi masyarakat pengguna kartu kredit perlu mendapat perhatian. Wujud perlindungan hukum pada dasarnya merupakan upaya penegakan hukum. Penegakan hukum secara konsepsional merupakan kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan sikap tindak sebagai penjabaran
nilai
tahap
akhir,
untuk
menciptakan,
memelihara,
dan
mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. 57
57
Soerjono Soekanto, Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum, Rajawali Press, Jakarta, 1983, hal. 2
50
57
Soerjono Soekanto, Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum, Rajawali Press, Jakarta, 1983, hal. 2
BAB III MODUS-MODUS TERJADINYA KEJAHATAN KARTU KREDIT
A. Modus Kejahatan Kartu Kredit Pada Umumnya Dalam usaha kartu kredit terdapat berbagai masalah yang dapat merugikan usaha kartu kredit, yang pada akhirnya kerugian harus ditanggung oleh bank atau nasabah pemegang kartu kredit (card holder). Kerugian ini disebabkan adanya kejahatan kartu kredit yang semakin modern dan mempunyai jaringan luas, jaringan ini telah sampai ke luar negeri baik dari segi teknik maupun peralatan dan bahan
buku
pembuat
kartu
kredit
palsu,
jaringan
ini
telah
saling
menginformasikan dan saling jual-beli bahan-bahan baku untuk pemalsuan. Modus kejahatan kartu kredit ini umumnya terdapat beberapa modus, yaitu modus IDT, modus ATO, modus MTO dan modus carding. 58 1. Anatomi Kejahatan Modus IDT (Identity Theft) Modus IDT (Identity Theft) atau pencurian identitas, diartikan sebagai penyalahgunaan elemen informasi pribadi milik orang lain untuk tujuan bahwa identitas terssebut dipakai dengan niat melakukan penipuan dan pemalsuan. Contoh fakta kasus tahun 2005 modus IDT: a. Mr. A mempunyai jaringan modus IDT (Identity Theft) dengan pihak luar negeri, yaitu Mr. A telah berkali-kali menggunakan kartu kreditnya yang memakai identitas orang lain. Mr.A mempunyai banyak kartu kredit, yaitu 11 sampai 15 buah kartu karedit untuk yang dimiliki Mr.A saja, dan Mr. A mempunyai anak buah sampai sepuluh orang yang diberinya kartu kredit
58
Tb. Irman, op.cit., hal. 154
Rosvelin Rominar Sormin : Kejahatan Yang Berkaitan Dengan Kartu Kredit Dan Upaya Penanggulangannya (Studi Kasus Putusan N0.65/Pid.B/2005/PN.MEDAN), 2007. USU Repository © 2009
51
untuk digunakan dalam operasinya. Mr.A membeli bahan baku kartu kredit dari Malaysia Rp.20 juta dan membeli PIN atau password sebesar Rp. 1juta untuk satu PIN, kemudian bahan baku kartu kredit dan PIN diserahkan kepada Mr. X dan biaya sampai menjadi sebuah kartu kredit adalah 40% dari hasil atau limit yang tertera dalam pemakaian kartu kredit, cara pembayaran kepada Mr. X adalah apabila Mr. A melakukan tarik tunai dengan kartu kredit maka 40% dari yang diambil oleh Mr. A diserahkan kepada Mr.X, tetapi Mr. A terkadang membayar biaya pembuatan kartu kredit di depan dan akan memperhitungkan kemudian. Pada keadaan sebenarnya kartu kredit yang digunakan oleh Mr. A adalah milik orang lain yang biasanya berdomisili di Eropa atau Jepang, sehingga bank akan menagih pembayaran kartu kredit kepada pemiliknya yang berada di Eropa atau Jepang. Identitas dan pemilik asli digunakan oleh Mr. A, karena telah dicuri oleh jaringan kartu kredit yang berada di luar atau dalam negeri.
59
b. Mr. D adalah orang yang juga mengunakan kartu kredit dengan modus IDT (Identity Theft). Mr. D membeli satu buah kartu yang telah lengkap dengan hologram Rp.500 ribu dari salah satu bank di dalam negeri bank C, dan membeli nomor PIN baik luar negeri maupun dalam negeri Rp 1 juta dari bank B, kemudian dicetak kartu dan PIN disatukan oleh Mr.X, untuk mencetak 10 kartu Mr. X minta 1 kartu dan 1 nomor PIN. Mr. D mempunyai peralatan atau merchant sendiri, sehingga apabila kartu
59
Ibid, hal. 155
52
sudah jadi bisa ditest apakah setelah membeli nomor PIN, nomor tersebut dapat digunakan atau tidak. Mr. D juga menjual putus kartu kredit yaitu untuk 1 kartu kredit Rp 1,5 juta, keahlian Mr. D adalah bisa melihat untuk kartu Debit Gold bisa mengetahui dari nomor 6 digit apakah kartu-kartu itu untuk: asal negara kartu kredit, bank nya bank mana, debit atau kredit, corporate credit card, silver, dan kartu kredit khusus untuk hotel. Mr. D pernah menggunakan kartu kredit milik orang Eropa dengan limit Rp.200 juta dan bank baru mengetahuinya setelah 6 bulan oleh Bank, Mr. X mencetak kartu kredit sebanyak 500 buah dalam satu bulan yang diterimanya dari berbagai pelanggannya termasuk Mr. D, dann Mr. X mempunyai anak buah sekitar 50-60 orang dalam satu jaringan kartu kredit. 60 2. Anatomi Kejahatan Modus ATO (Account Take Over) Anatomi kejahatan modus ATO (Account Take Over) atau modus penggunaan rekening, diartikan sebagai tindakan mengubah relasi suatu rekening aktif. Seorang pengguna tidak sah telah terlibat dalam rekening tersebut atau pengguna tidak sah telah terlibat dalam rekening tersebut atau pengguna tidak sah mengendalikan rekening tersebut. Modus ATO (Account Take Over) ini dapat menggunakan dan mengendalikan rekening seseorang secara tidak sah, ataupun dapat juga tidak mengendalikan rekening seorang nasabah, tetapi take over (mengambil-alih) dari rekening bank, jadi yang diambil adalah dana yang ada di
60
Ibid, hal. 156
53
bank, tetapi menggunakan nama nasabah sehingga pada prakteknya dana bank yang terambil dan dirugikan, dan bank akan menuduh bahwa nasabah telah melaksanakan transaksi kredit, tetapi pada kenyataannya bukan nasabah, sehingga pada satu kasus di kota Jakarta seorang nasabah telah dibawa ke Polisi oleh bank dengan tuduhan Account Take Over, tetapi pada kenyataannya bukan nasabah yang melakukan pengambilan dana pada rekening bank tetapi orang lain, sehingga nasabah yang mempunyai deposito Rp 10 milyar itu, keluar sebagai nasabah bank tersebut. Contoh fakta tahun 2005 Modus ATO : 61 Mr. A bekerja pada bagian Call Centre Bank X khusus untuk kartu kredit atau credit card. Jabatannya pada saat itu adalah Mr. A sebagai seorangg supervisor. Sebagai seorang supervisor Mr. A membawahi 10 orang team leader dan 150 orang agent. Tugas Mr. A adalah melakukan penilaian kinerja team leader, appraisal, dan lain-lain. Mr. A mengerjakan preemboss dengan memberikan kartu cuma-cuma atau gratis kepada nasabah yang mempunyai deposito Rp 500 juta keatas tanpa membuat aplikasi. Kartu kredit yang diberikan secara gratis itu mempunyai limit (batas) maksimum 25 juta bagi pemilik deposito Rp 500 juta, limit maksimum 50 juta bagi pemilik deposito Rp 1 milyar, dan limit 75 juta bagi pemilik deposito di atas 1 milyar. Setelah kartu kredit jadi, kemudian dikirimkan ke alamat pemilik deposito dan dapat dilihat pada sistem komputer apakah berhasil atau tidak sampai ketangan pemilik deposito tersebut. Sistem
61
Ibid, hal. 157
54
pengirimannya melalui kurir. Apabila berhasil sampai ketangan pemilik, bukan masalah. Masalah akan timbul apabila kurir tidak dapat menemui deposan karena sedang tidak berada ditempat. Selanjutnya kartu kredit akan dikembalikan lagi. Kemudian Mr. A akan meneliti nama pemegang kartu kredit yang kartunya kembali. Lalu Mr. A dapat mengubah alamat, tanggal lahir, nama ibu kandung, atau nomor telepon deposan tersebut pada sitem yang ditelitinya, tetapi nama nasabah tidak berubah. Catatan yang baru akan dibuat pada sistem. Kartu kredit tersebut dinyatakan hilang dan Mr. A langsung menelpon ke bagian percetakan kartu kredit atau embossing untuk dibuatkan kartu yang baru dengan nama nasabah tetap, tetapi alamat, tanggal lahir, nama orangtua telah diubah. Setelah kartu baru jadi, Mr. A meminta agar kartu tersebut diserahkan kepadanya karena nasabah atau deposan ingin segera mengambil kartu tersebut. Padahal sebenarnya kartu tidak diambil oleh deposan atau nasabah tetapi diambil oleh Mr. A. Kegiatan Mr. A ini telah terlaksana selama dua tahun dan Mr. A mempunyai 18 buah kartu kredit yang semuanya mempunyai limit 75 juta. Penarikan tunai biasanya dilakukan di Mall A daerah Kuningan, Mall S di Plaza Senayan, juga Mall M di jalan Gatot Subroto. Penarikan tunai maksimum 60% per hari dari nilai limit yang ada. Ternyata para nasabah atau deposan yang namanya dipakai untuk kegiatan Mr. A tidak ada yang dirugikan, karena dana yang ditarik oleh Mr. A melalui kartu kredit bukan diambil dari dana nasabah atau deposan tetapi dari dana Bank X. Dalam hal inik Bank X tidak dapat melakukan penagihan pada nasabah atau
55
deposan yang namanya dipakai karena alamat, nomor telepon, dan data lainnya sudah diubah semuanya oleh Mr. A. Jadi, setiap penagihan melalui surat selalu dikembalikan lagi. Suatu saat Bank X melakukan pengecekan pada seorang nasabah, sebut saja Miss. Y yang namanya tertera menggunakan transaksi kartu kredit dengan nilai yang tinggi. Selanjutnya Miss. Y didatangi oleh tim dari Bank X dan ditemukan ada dua nama sama dengan alamat yang berbeda. Dengan bukti itu, Miss. Y diajukan ke polisi dengan tuduhan melakukan pemalsuan dan penipuan, tetapi Miss. Y berkeras bahwa ia tidak mempunyai kartu kredit dari Bank X dan tidak pernah berbelanja dengan kartu kredit Bank X. Akhirnya polisi melepaskan Miss. Y dan menyatakan bahwa Bank X salah tangkap. Penyelidikan berlanjut dan pada saat ditelusuri ternyata alamat Miss. Y palsu. Ketika alamat yang sebenarnya ditelusuri dan diselidiki, ternyata di dalam rumah itu ditemukan tas dengan logo Bank X. Setelah ditanyakan secara mendetail ternyata pemilik rumah itu adalah saudara Mr. A yang mempunyai rumah dan alamat itu. Akhirnya diketahui bahwa modus ATO (Account Take Over) digunakan oleh staf Bank X, yaitu Mr. A. Mr. A mempunyai 18 buah kartu kredit yang dapat digunakan dengan modus ATO (Account Take Over). Modus ini telah digunakan oleh Mr. A selama dua tahun dan tidak diketahui karena Mr. A memakai sistem bila menarik kartu kredit yang satu dan akan ada pembayaran kartu kredit yang lainnya. Demikian seterusnya, sehingga dapat bertahan lama karena kartu kredit selalu dibayar oleh Mr. A, dan tidak ada satupun nasabah deposan
56
yang complain karena dananya tetap tidak dirugikan atau tidak berkurang, yang dirugikan adalah dana dari Bank X karena Account Take Over dari dana bank. Sebenarnya modus ATO (Account Take Over) dapat digunakan bukan saja pada pemilik kartu kredit tetapi pada siapa saja yang diketahui nomor rekeningnya pada suatu bank. Apabila kasus dengan modus ATO (Account Take Over) tersebut digunakan oleh seorang staf dalam bank, pada sisi lain modus ATO (Account Take Over) dapat digunakan oleh orang dari luar bank, tetapi pelaku kejahatan itu berasal dari luar bank dan harus lebih dahulu mengetahui identitas nasabah pemilik kartu asli. Seperti tangal lahir, alamat penagihan, alamat kantor, alamat rumah, nomor telepon, HP, nama kecil atau panggilan ibu kandung, nama lengkap ibu kandung, istri, dan sebagainya. Setelah semuanya diketahui secara lengkap tentang pemilik kartu asli, maka pelaku kejahatan melakukan dua tahap pekerjaan, yaitu: 1. Mengganti alamat penagihan, pelaku akan menelepon bank dan minta alamat penagihan diganti karena pindah alamat. Kemudian petugas bank akan mengecek dan menanyakan identitas lengkap, setelah dapat meyakinkan petugas bank, maka alamat penagihan diganti. 2. Laporan kehilangan, pelaku kejahatan melaporkan bahwa kartu kredit hilang dan minta untuk diganti dengan yang baru. Setelah itu kartu dapat dikirimkan ke alamat baru deposan.
57
Apabila kartu baru telah diterima maka dengan leluasa pelaku kejahatan menggunakan kartu kredit orang lain. Dalam hal ini yang dirugikan adalah pemilik kartu kredit asli. 3. Anatomi Kejahatan Modus MTO (Merchant Take Over) Anatomi kejahatan modus MTO (Merchant Take Over) diartikan sebagai pengambilalihan merchant yang penggunaannya secara tidak sah. Account Take Over (ATO)
adalah rekening yang diambil alih atau dikendalikan secara tidak
sah, sedangkan Merchant Take Over adalah merchantnya yang diambil alih atau dikendalikan secara tidak sah.
62
Sebuah toko biasanya berminat menjadi merchant kartu kredit dari suatu bank. Biasanya pihak bank mendatangi toko itu untuk mengecek (verifikasi). Pengecekan biasanya tidak terlalu teliti dan hanya sekali dilakukan. Hal ini dapat dimanfaatkan oleh toko yang bermaksud memasang fasilitas terminal POS (Point of Sale atau mesin gesek kartu kredit) dengan menggunakan identitas palsu dan menyewa toko atau kios palsu untuk waktu yang singkat. Dengan adanya terminal POS (Point of Sale atau mesin gesek kartu kredit) tersebut pelaku kejahatan dapat dengan leluasa menggesek kartu kredit palsu dan melakukan pembelanjaan palsu. Sehingga pada saat tertentu bank akan membayar merchant palsu tersebut. Setelah mendapat pembayaran dari bank, maka merchant palsu tersebut menghilang dan akhirnya bank dirugikan. Terminal POS dari merchant tersebut dinamakan terminal siluman atau GHOST TERMINAL, karena kerjanya diam-diam dan tahu-tahu sudah menghilang seperti hantu atau siluman.
62
Ibid, hal. 160
58
4. Anatomi Kejahatan Modus Carding Kejahatan ini biasanya menggunakan sarana internet. Pembelanjaan ditawarkan melalui sistem dalam internet, untuk pembelanjaan dan pembayaran biasanya menggunakan kartu kredit dengan menyebutkan atau menuliskan, menginput nomor kartu kredit pada kolom pembayaran yang telah tersedia dan pihak penjual akan melakukan pengecekan atau otorisasi kepada penyelenggara kartu kredit atau bank. Setelah otorisasi serta nomor dan pemiliknya dinyatakan maka barang akan dikirim ke alamat pembeli.
63
Kejahatan modus carding adalah pelaku kejahatan melaksanakan pembelanjaan melalui internet tetapi dengan menggunakan nomor kartu kredit orang lain, sehingga yang dirugikan adalah pemilik kartu kredit yang asli. Pada saat ini pelaku modus carding banyak dilakukan oleh pelaku antarnegara, misalnya pemilik kartu kredit asli adalah warga negara Eropa dan penjual barang berada di Jepang. Selanjutnya barang dikirim ke alamat di Jakarta (Indonesia), tetapi pembeli yang juga pelaku carding berada di kota lain, di luar Jakarta. Modus carding ini, secara fisik kartu kreditnya tidak dipakai atau tidak digesek pada terminal POS (Point of Sale atau mesin gesek kartu kredit), hanya nomornya saja yang dipakai untuk pembelanjaan. Para penjahat dibidang carding yang juga biasa disebut carder, mengenal dua modus dalam menjalankan aksinya, yaitu:
64
1. Carder bertindak sebagai pembeli gadungan (fraud buyer):
63 64
Ibid, hal. 161 F.N Jovan, loc.it.
59
Sebagai pembeli para carder memakai data kartu kredit milik orang lain untuk membeli barang dari toko-toko online yang menerima pembayaran dengan kartu kredit. Jika tidak dipakai untuk keperluan pribadi, maka barang-barang yang dibeli lewat internet itu akan djual kembali oleh carder kepada pihak lain. Hasil penjualan itulah yang menjadi keuntungan para carder. 2. Carder bertindak sebagai penjual gadungan (fraud seller): Dalam modus kedua ini, carder tidak benar-benar menjual barang. Carder menipu konsumen dengan
tujuan mendapatkan uang pembayaran, atau
mendapatkan data kartu kredit konsumen tanpa harus mengirimkan barang yang sudah dipesan oleh konsumen. Kalaupun penjual gadungan ini mengirimkan barang yang dipesan oleh pembeli, maka barang itu sebenarnya dibeli dari pihak lain dengan menggunakan kartu kredit orang lain. Dengan kedua modus itu, setidaknya ada tiga pihak yang mungkin akan menjadi korban yang akan dirugikan. Pertama, pemilik kartu kredit yang akan ditagih oleh pihak bank untuk barang barang yang pernah dibelinya. Kedua, pengelola toko online yang tidak mendapat pembayaran dari pihak bank penerbit kartu kredit jika pihak bank menolak melakukan pembayaran atas dasar pengaduan pemilik kartu kredit yang sah. Ketiga, penyedia jasa transaksi online. Dari keempat modus tersebut modus IDT (Identity Theft) dan ATO (Account Take Over) berbeda dengan jenis penipuan atau pemalsuan lainnya. Pelaku modus IDT dan ATO sesungguhnya menggunakan informasi seseorang dan menggunakannya untuk melakukan pemalsuan atau penipuan. Sebuah pusat
60
data rekening akan mengaitkan nomor identitas (ID) korban dengan tempat kediaman dan nomor telepon yang dikendalikan pelaku. Dengan menggunakan identitas seseorang saat mengendalikan alamat atau nomor telepon, pelaku pencuri identitas (ID) dan ATO dapat merusak reputasi dan kartu kredit seseorang dengan menciptakan banyak rekening baru, kemudian menghabiskan dana dalam rekening tersebut dan rekening lainnya yang terkait dengan korban. Modus IDT dan ATO dapat membentuk suatu identitas dan tidak diketahui selama berbulan-bulan atau bertahun-tahun. Modus IDT dan ATO bisa digunakan terhadap bank atau nasabah bank. Apabila korbannya adalah nasabah bank, dana yang dimiliki oleh nasabah tersebut tanpa terasa akan habis dan korban yang tidak bersalah mungkin dituntut karena memiliki tunggakkan pinjaman atau tagihan rekening yang berlebihan (overdraft). Pelaku kejahatan memperoleh akses ke informasi pribadi melalui berbagai cara, seperti:
65
a. melakukan penawaran-penawaran atau promosi dapat melalui telepon, face to face, brosur, atau melalui internet, media cetak, dengan gigih, ramah serta meyakinkan seolah-olah benar, yaitu untuk: 1. menawarkan kartu kredit tambahan, 2. menawarkan kartu kredit baru, 3. menawarkan menjadi anggota (member) untuk menginap pada hotel tertentu, 4. menawarkan ikut dalam reksadana atau saham atau bursa dan lain-lain, 5. promosi travel perjalanan,
65
Tb. Irman, op.cit., hal. 162
61
6. promosi asuransi, 7. sebagai call centre kartu kredit yang akan mengecek masa berlakunya kartu kredit (expire). Kesemuanya pada akhir dari penawaran atau promosi akan menanyakan kartu kredit apa yang dimiliki saat itu, nama, tanggal lahir, alamat, nama orangtua kandung, nomor kartu kredit yang tertera dibagian depan dan mungkin ditanyakan dibagian belakang juga, sehingga data identitas dan nomor kartu kredit, password, pin dicuri. Ada lima teknik yang biasa dipakai oleh para carder untuk mendapat data kartu kredit, yaitu: menguras database toko online, membuat situs web jebakan (web trap), menciptakan rangkaian data kartu kredit dengan software, memanfaatkan situs web yang menyediakan fasiltas untuk menciptakan data kartu kredit, dan membuat halaman palsu (scam page).66 b. mendapatkan informasi dari pihak dalam dari suatu kantor. c. dumpster diving atau mencari potongan-potongan dalam tempat sampah. d. mencuri surat, kartu kredit atau dokumen yang berhubungan dengan rekening dan kartu kredit. e. sumber internet, yaitu dengan memasang sistem porno, sistem belanja sehingga korban memberikan nomor kartu kredit dan identitas pribadinya sebagai pembayaran, yang sebenarnya hanyalah sebagai alat untuk mencari nomor kartu kredit.
66
F.N Jovan, op.cit., hal. 11
62
f. metode skimming, yaitu dengan menggunakan alat skimmer atau semacam alat merchant pada kasir untuk digesek yang bentuknya sebesar kotak korek api atau kotak kartu joker, yang ditempatkan secara tersembunyi dititipkan pada kasir hotel atau kasir tempat belanja, sehingga nomor dan PIN (Personal Identification Number) dalam kartu kredit dapat direkam, atau digesek yang kedua kalinya pada alat skimming. Selain itu, terdapat juga beberapa modus operandi yang dapat dilakukan dalam proses kartu kredit antara lain:
67
a. Fraud application (penipuan aplikasi pendaftaran kartu kredit), b. Non received card (kartu kredit yang tidak diterima), c. Lost/stolen card (kehilangan kartu kredit), d. Altered card (mengubah kartu kredit), e. Totally counterfeid (pemalsuan kartu kredit), f. White plastic card (kartu putih), g. Roc pumping (mengumpulkan keterangan), h. Altered amount (merubah saldo kartu kredit), i. Telephone/mail ordered (kejahatan dalam pengiriman kartu kredit), j. Merubah program Electronic Data/ Draft Capture atau EDC (mengubah program data), k. Fictious merchant (mercan fiktif). Modus operandi kejahatan kartu kredit yang dilakukan dengan berbagai cara yang disebutkan di atas, dilakukan secara konvensional dengan bertransaksi
67
Johannes Ibrahim, op.cit., hal. 89
63
atau keterlibatan dari merchant dengan bertatapan muka (face to face) dikategorikan sebagai transaksi off line. Dalam transaksi yang bersifat off line pelaku menggunakan kartu kredit secara tanpa hak sebagai alat pembayaran dalam transaksi atau perjanjian jual-beli yang bersifat langsung. Transaksi ini dapat merupakan titik awal dilakukannya modus carding melalui transaksi on line. Selain itu, menurut Munir Fuady ada 10 modus operandi dari kejahatan kartu kredit: 68 1. Hilangnya kartu kredit (lost/stolen card): Modus operandi dalam hal ini, dimana pihak pemegang kartu kredit berpurapura menyatakan bahwa kartu kreditnya hilang. Kemudian meminta dikeluarkan kartu baru secepatnya. Kecurangan dilakukan dengan masih menggunakan kartu lama, sebelum dapat dipantau sepenuhnya oleh pihak bank. 2. Kartu kredit palsu (counterfeit card): Dalam hal ini dibuat suatu kartu kredit palsu yang persis sama dengan kartu kredit yang asli lengkap dengan logo pihak penerbit dan magnetic stripe. 3. Mengubah kartu kredit (re-embossed card/ altered card): Kartu kredit yang sudah habis masa berlakunya diratakan nomor dan tanggal berakhir kartu tersebut, selanjutnya ditimpa lagi dengan nomor dan tanggal baru. 4. Pencetakan berulang-ulang (record of charge pumping): Dimana penjual barang atau jasa mencetak kartu kredit dari konsumennya lebih
68
Munir Fuady, op.cit., hal. 191
64
dari satu slip dan slip yang berlebih itu kemudian diisi dengan transaksi fiktif. 5. Kartu Putih (white plastic): Dalam hal ini penjual meniru relief nomor-nomor dipermukaan kartu kredit pelanggannya, kemudian berdasarkan relief tersebut dibuatlah kartu putih yang tidak diberikan logo dan tanda-tanda visual lainnya, tetapi hanya dibubuhi nomor kartu kredit yang ditiru tersebut. 6. Pemecahan Tagihan (split charge): Modus operandi ini memerlukan kerja sama antara pemegang kartu dengan penjual barang/jasa. Dalam hal ini slip pembayaran yang sebenarnya berisi harga yang besar dipecah menjadi beberapa slip sehingga menjadi kecil-kecil. Dengan demikian tidak terkena otorisasi, karena itu pembeli dapat berbelanja jauh diatas batas maksimum. 7. Penyebaran pembelian (spending spread): Pemilik kartu kredit membeli dengan harga yang kecil-kecil di banyak toko, sehingga melebihi jumlah pembelian yang maksimum. Dalam hal ini juga tidak terkena otorisasi dari bank penerbit. 8. Kartu kredit yang tidak diterima (non-received card): Dalam hal ini kartu kredit tidak sampai ketangan pemegangnya dan dipergunakan oleh pihak yang tidak berhak. 9. Kartu dari bocoran informasi (solicited card): Terdapat pihak-pihak, seperti penerbit atau karyawan penerbit ataupun pihak yang dekat dengan pemegang yang membocorkan informasi tentang nomor dan
65
kode kartu kredit kepada suatu sindikat pemalsu kartu kredit, sehingga kartu kredit dapat dipalsukan. 10. Kejahatan dalam pengiriman kartu (mail order fraud): Apabila kartu kredit dikirim dengan pos, maka kartu tersebut tidak sampai ketangan pemegangnya. Biasanya pelakunya adalah orang dalam/pegawai kantor pos tersebut.
B. Pergeseran Modus Operandi Kejahatan Kartu Kredit Secara Umum. Menurut Donny B. U salah satu Koordinator ICT Watch (Information and Communication Technology), Indonesia berada pada posisi ke-2 teratas sebagai negara asal carder (pelaku carding) terbanyak di dunia, setelah Ukraina. Posisi tersebut merupakan hasil riset dari Clear Commerce Inc, sebuah perusahaan teknologi informasi (TI) yang berbasis di Texas, AS. 69 Modus operandi para carder dan aktifitas di chatroom pada umumnya berdasarkan data statistik mengalami penurunan aktifitas carding. Hal tersebut disebabkan karena adanya pergeseran modus operandi kejahatan kartu kredit. Menurutnya aktifitas tindak kriminal di chatroom itu seolah-olah menganut hukum kekekalan energi, yaitu tidak akan hilang tetapi hanya berubah wujud. Kemudian Donny bersama dengan Sindu Irawan (aktifis pendidikan Jaringan Informasi Sekolah- JIS Jakarta) dan Mukhlis Ifransah (peneliti hukum pada ICT Watch dan Lembaga Kajian Hukum dan Teknologi- LKHT UI) melakukan observasi lapangan ke beberapa chatroom carder serta menganalisa arsip e-mail dan log chatroom yang telah lama. Hasil observasi tersebut menunjukkan kenyataan bahwa memang ada pergeseran modus
69
Data diakses dari http://free.vlsm.org/v17/com/ictwatch/paper/paper040.htm, Donny B.U, Modus Operandi Penipuan Melalui Chatroom, tanggal 9 Agustus 2007, pukul 20.23 WIB.
66
operandi yang cukup signifikan dalam aktifitas illegal di chatroom, khususnya dalam komunitas carder. Berikut ini ringkasan hasil obserwasi Tim ICT Watch: Pada awalnya, chatroom memang sekedar sebuah media bagi para carder untuk bertukar data kartu kredit bajakan dan berjual-beli barang hasil carding. Tetapi, setelah banyak merchant di internet yang tidak mengirimkan paket mereka ke Indonesia, maka banyak carder yang mulai kesulitan melakukan carding. Karena terbiasa mendapatkan uang secara mudah, kemudian mereka menggeser modus operandi mereka di chatroom yaitu dengan melakukan satu jenis penipuan yang belum banyak terungkap kasusnya di Indonesia. Mereka seolah-olah ingin menjual atau melepas barang-barang elektronik, misalnya telepon selular (ponsel) ataupun notebook (laptop) yang didapatnya dari hasil melakukan carding. Para carder atau penjual tersebut akan menawarkan dagangannya melalui chatroom dengan keunggulan tertentu semisal “the package not even opened” (barang baru dan dus belum pernah dibuka) serta “cool prizes” (harga sangat murah dan bisa ditawar). Contohnya: Sebuah notebook merek Sony VAIO yang harga aslinya mencapai Rp 15 juta, ditawarkan hanya senilai Rp 4 juta hingga Rp 5 juta saja. Kemudian ponsel Nokia seri terbaru yang harga aslinya masih Rp 6 juta, ditawarkan senilai Rp 1 juta hingga Rp 2 juta saja. Aksi promosi para penjual tersebut tidak pernah dilakukan di chatroom umum. Para penjual, termasuk para penipu melakukan aksinya di chatroom khusus para carder. Ada banyak sekali chatroom carder, dengan puluhan hingga
67
ratusan pengunjung perharinya. Di dalam chatroom tersebut, akan sangat mudah kita dapatkan beratus nomor kartu kredit bajakan, lengkap dengan data pemilik serta fasilitas pengecekan 3 (tiga) digit rahasia CVV2 yang hanya terdapat dibagian belakang kartu kredit dan tidak timbul (embossed). Tentu saja dengan keunggulan yang ditawarkan oleh penjual tersebut, para pengunjung chatroom akan mulai tergiur. Kemudian pengunjung yang tertarik atau tepatnya calon pembeli akan melakukan private message ke nickname penjual tersebut untuk melakukan negosiasi harga. Jika telah tercapai kesepakatan, maka si penjual tersebut akan meminta kepada sicalon pembeli atau korban untuk mengirimkan sejumlah uang sebagai tanda jadi atau sebagai uang muka atau sebagai ongkos kirim. Besarnya relatif, dari sekitar Rp 500 ribu (US$ 50) hingga Rp 1 juta (US$ 100). Jika calon pembeli sepakat, maka penjual akan bertukar alamat e-mail dan MSN Messanger atau Yahoo Messanger dengan calon pembeli, guna kontak lebih lanjut dan untuk bertukar alamat domisili masing-masing. Gunanya alamat domisili tersebut adalah untuk alamat pengiriman uang dan alamat pengiriman barang. Selanjutnya, penjual akan meminta kepada calon pembeli untuk segera menghubungi dirinya melalui e-mail apabila uangnya telah dikirimkan, dengan tujuan agar dirinya bisa segera mengirimkan barang yang dipesan. Celakanya, setelah uang tersebut dikirimkan, barang yang dinanti tidak kunjung datang. Maka si calon pembeli tersebut pun menjadi korban penipuan si penjual tersebut. Jika penipuan telah terjadi, posisi korban sangatlah sulit. Korban tidak dapat atau tidak mau melaporkan kasus penipuan tersebut kepada aparat penegak hukum, karena transaksi yang dilakukannya adalah transaksi atas barang yang illegal, sehingga
68
tidak dapat dilindungi hukum. Selain itu korban akan sulit untuk mengidentifikasi penipunya, karena transaksi yang dilakukannya melalui internet dan tanpa bukti otentik hitam di atas putih. Faktor lainnya adalah belum banyaknya pihak aparat penegak hukum yang belum mengetahui seluk-beluk internet, termasuk modus operandi penipuan melalui chatroom tersebut. Untuk lebih meyakinkan dan membuktikan analisa di atas, dalam suatu kesempatan, tim ICT Watch sepakat untuk benar-benar melakukan negosiasi dan transaksi dengan salah seorang penjual di chatroom #thacc pada server DALnet. Penjual yang menggunakan nickname “tuyulcarder” tersebut menawarkan sebuah notebook Sony dan sebuah ponsel Nokia. Melalui private message penjual tersebut mengaku dirinya saat itu sedang berada di kota Salatiga. Padahal berdasarkan analisa tim ICT Watch pada log chatroom, penjual tersebut sebenarnya menggunakan akses internet di warnet Intersat di bilangan jalan Adisucipto-Yogyakarta. Meskipun demikian, tim ICT Watch terus melakukan negosiasi melalui chatting dan dilanjutkan dengan menghubungi ponselnya. Kemudian penjual tersebut menyatakan bahwa dirinya sendiri yang akan mengantarkan barang pesanan tersebut ke Jakarta pada keesokan harinya. Kemudian ia meminta untuk ditransfer sejumlah dana ke rekeningnya di Bank BCA sebagai uang muka. Maka tim ICT Watch melakukan transfer sejumlah dana melalui fasilitas Klik BCA ke rekeningnya di Bank BCA dengan 3 digit awal nomor rekening tersebut adalah”456”, dengan inisial pemilik rekening tersebut adalah “BMEH”. Akhirnya perkiraan tim ICT Watch terbukti karena setelah dana tersebut ditransfer barang pesanan tidak kunjung diantarkan, walaupun telah
69
ditunggu hingga beberapa hari kemudian ponsel milik penjual tersebut pun menjadi tidak dapat dihubungi sama sekali. Ada 5 (lima) fakta menarik lainnya yang berhasil ditemukan tim ICT Watch saat melakukan obsevasi langsung ke beberapa chatroom carder di server DALnet, yaitu:
70
1. Beberapa penjual akan meminta calon pembeli untuk melakukan transfer ke sebuah alamat tujuan di negara Rumania, Bulgaria bahkan India. Transfer tersebut selalu diminta melalui Western Union (WU). Para penjual akan mencoba meyakinkan calon pembeli atau korban bahwa dirinya tidak akan dapat mengambil uang yang ditransfer melalui WU tanpa adanya Money Transfer Control Number (MTCN) yang dipegang oleh pengirim uang. Padahal, menurut informasi yang diperoleh ICT Watch tidak semua negara mengharuskan para pengambil uang di WU harus menyebutkan MTCN. 2. Selain itu, para penjual umumnya menggunakan bahasa Inggris. Walupun demikian, dari hasil analisa log chatroom terdapat sejumlah kejanggalan pada percakapan yang terjadi. Misalnya, ada kesan “copy paste” terhadap jawaban dari penjual. Penjual selalu terburu-buru ingin menyelesaikan negosiasi dan terkadang ada aksen-aksen bahasa Indonesia yang terselip ditengah percakapan. 3. Yang menarik adalah keberadaan penjual yang menggunakan nickname asing, berbahasa Inggris serta menyebutkan alamat tujuan pengiriman uang ke Rumania, tetapi alamat Internet Protokol (IP) yang digunakan adalah alamat IP
70
Ibid.
70
milik
Internet
Service
Provider
(ISP)
Centrin
di
Indonesia
yaitu
202.146.226.xxx. Adapula seorang penjual yang lagi-lagi berbahasa Inggris, menyatakan dirinya berdomisili di Malaysia, tetapi beralamat IP milik kampus ITB-Bandung. 4. Kemudian ada indikasi pula bahwa modus operandi penipuan melalui chatroom ini telah menggunakan konsep “agen” ataupun “sindikat”. Pasalnya ditemukan fakta bahwa terdapat 2 (dua) atau lebih penjual yang berbeda, dibuktikan dengan IP yang berbeda serta secara terpisah melakukan negosiasi dengan ICT Watch
dalam
waktu
yang
bersamaan,
menyebutkan
sebuah
alamat
pentransferan dana di Rumania yang sama persis. Selain itu, salah seorang dari mereka menggunakan IP Centrin. 5. Fakta lain adalah saat ini ada semacam “keberanian” dari para penjual untuk bertransaksi, khususnya pada waktu pentransferan dana yang sudah mulai banyak menggunakan bank dalam negeri misalnya BCA, Lippo Bank ataupun Bank Mandiri. Meskipun demikian, para penjual tersebut tetap berusaha untuk mengaburkan identitas jati dirinya, dengan melakukan IP-spoofing atau menggunakan warung internet (warnet) saat melakukan aksinya. Berdasarkan pada temuan fakta di lapangan tersebut, maka memang benar bahwa aktifitas carding secara kuantitatif mengalami penurunan. Penurunan tersebut tidak secara otomatis menunjukkan keberhasilan dari pihak yang berwenang dalam mengatasi carding, tetapi lebih disebabkan karena adanya pergeseran modus operandi kejahatan melalui chatroom dan korban tidak mau melapor ke aparat penegak hukum.
71
Secara umum, pergeseran modus operandi kejahatan kartu kredit tersebut adalah sebagai berikut: a. Modus I : 1996-1998 para carder mengirimkan barang hasil carding mereka langsung ke suatu alamat di Indonesia. b. Modus II : 1998-2000 para carder tidak lagi secara langsung menuliskan “Indonesia” pada alamat pengiriman, tetapi menulis nama negara lain. Kantor pos negara lain tersebut akan meneruskan kiriman yang “salah tujuan” tersebut ke Indonesia. Hal ini dilakukan oleh para carder karena semakin banyak merchant di internet yang menolak mengirim produknya ke Indonesia. Meskipun demikian, masih terdapat pula para carder yang melakukan modus I. c. Modus III : 2000-2002 para carder mengirimkan paket pesanan mereka ke rekan mereka yang berada di luar negeri. Kemudian rekanmereka tersebut akan mengirimkan kembali paket pesanan tersebut ke Indonesia secara normal dan legal. Hal ini dilakukan oleh carder selain karena modus operandi mereka mulai tercium oleh aparat penegak hukum, juga disebabkan semakin sulit mencari merchant yang bisa mengirim produknya ke Indonesia. Meskipun demikian, masih terdapat pula para carder yang melakukan modus I dan modus II. d. Modus IV : 2000- sekarang para carder lebih mengutamakan mendapatkan uang tunai. Caranya adalah dengan mentransfer sejumlah dana dari kartu kredit bajakan ke sebuah
72
rekening di Paypal.Com. Kemudian dari Paypal, dana yang telah terkumpul tersebut mereka kirimkan ke rekening bank yang mereka tunjuk. Cara lainnya adalah dengan melakukan penipuan, seolah-olah mereka menjual barang hasil carding, dan menjebak korban dengan meminta mengirimkan uang muka dalam jumlah tertentu kepada mereka. Meskipun demikian, masih terdapat pula para carder yang masih tetap melakukan modus I, modus II dan modus III. Adapun asumsi nilai transaksi penipuan yang terjadi tiap harinya adalah sekitar Rpp 50 juta perhari. Asumsi tersebut berdasarkan hitung-hitungan sebagai berikut: 1. minimal ada 10 chatroom carder yang cukup besar di IRC, khususnya server DALNet, 2. minimal di setiap chatroom tersebut terdapat 5 penipu yang rutin menawarkan barang, 3. dalam setiap chatrooom tersebut rata-rata terdapat 100 nickname, 4. jika dari 100 nickname tersebut ada 2% saja yang tertipu tiap harinya, maka jumlah yang tertipu akan mencapai 5 (chatroom) x 5 (penipu) x 2 (nickname) = 50 korban 5. jika tiap korban rata-rata diharuskan mentransfer Rp 1 juta, maka nilai transaksi akan mencapai Rp 50 juta/ hari. Untuk menghadapi sekian banyak varian dan modifikasi modus kejahatan kartu kredit di internet, maka langkah represif dan reaktif yang selama ini dilakukan oleh aparat penegak hukum tidaklah memadai. Langkah mereka tersebut harus diimbangi dengan serangkaian langkah proaktif dan antisipatif yang
73
dilakukan oleh beragam institusi terkait di Indonesia. Asosiasi yang membawahi para ISP (Internet Service Provider) dan warnet di Indonesia harus mulai memperhitungkan langkah yang akan diambil untuk melindungi para konsumen para pengguna layanan internet mereka. Salah satu cara yang efektif adalah melakukan kampanye dan edukasi tentang berinternet yang aman dan komprehensif dan berkala pada masyarakat umum. Jika hal tersebut tidak segera dilakukan, maka penetrasi internet di Indonesia akan berbanding lurus dengan meningkatnya angka kejahatan internet secara kuantitatif dan kualitatif.
BAB IV KEJAHATAN KARTU KREDIT DAN UPAYA PENANGGULANGANNYA A. Penanggulangan Kejahatan Kartu Kredit Dengan Sarana Penal Upaya penanggulangan kejahatan dengan menggunakan sanksi (hukum) pidana merupakan cara yang paling tua, setua peradaban manusia itu sendiri. 71 Sampai saat inipun, hukum pidana masih digunakan sebagai salah satu sarana politik kriminal. Hukum pidana hampir selalu digunakan dalam produk legislatif untuk “menakuti dan mengamankan” bermacam-macam kejahatan yang mungkin timbul diberbagai bidang. 72 Penanggulangan kejahatan tidak dapat diselesaikan hanya dengan penerapan hukum pidana, karena hukum pidana memiliki keterbatasan. Terdapat dua sisi keterbatasan hukum pidana dalam penanggulangan kejahatan: 73 a. Dari sisi hakikat terjadinya kejahatan. Kejahatan sebagai suatu masalah yang berdimensi sosial dan kemanusiaan disebabkan oleh faktor yang kompleks dan berada diluar jangkauan hukum pidana. Jadi, hukum pidana tidak akan mampu melihat secara mendalam akar persoalan kejahatan jika tidak dibantu oleh disiplin ilmu lain. Oleh karena itu hukum pidana harus terpadu dengan pendekatan sosial. b. Dari hakikat berfungsinya hukum pidana itu sendiri. Penggunaan hukum pidana pada hakikatnya hanya obat sesuai dengan penanggulangan gejala semata (kurieren am symptom) dan bukan alat penyesuaian yang tuntas 71
Muladi dan Barda Nawawi Arief, Teori-teori dan Kebijakan Pidana, Bandung, Alumni, 1992, hal. 149 72 Barda Nawawi Arief, Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana, Bandung, Citra Aditya Bakti, 1998, hal. 39-40 73 Ibid., hal. 44-45 Rosvelin Rominar Sormin : Kejahatan Yang Berkaitan Dengan Kartu Kredit Dan Upaya Penanggulangannya (Studi Kasus Putusan N0.65/Pid.B/2005/PN.MEDAN), 2007. USU Repository © 2009
75
dengan menghilangkan sumber penyakitnya. Hukum pidana dianggap berfungsi setelah kejahatan terjadi sehingga hukum pidana tidak mempunyai efek pencegah sebelum kejahatan terjadi. Kejahatan dikatakan sebagai suatu fenomena sosial yang dinamis, tumbuh dan terkait dengan fenomena dan struktur kemasyarakatan lainnya yang kompleks, maka disebuut juga sebagai socio political problem. 74 Pada hakikatnya kebijakan penanggulangan kejahatan dapat dilakukan melalui dua pendekatan, yaitu kebijakan penanggulangan kejahatan dengan menggunakan sarana hukum pidana (penal policy) dan kebijakan penagggulangan kejahatan dengan menggunakan sarana diluar hukum pidana (non-penal policy). Barda Nawawi Arief (berdasarkan pendapat Hoefnagels) menyatakan bahwa penanggulangan kejahatan perlu ditempuh dengan pendekatan kebijakan, dalam arti: 75 1. Ada keterpaduan (integralitas) antara politik kriminal dan politik sosial; 2. Ada keterpaduan antara upaya penanggulangan kejahatan “penal dan nonpenal”. Pada dasarnya penal policy lebih menitikberatkan pada tindakan refresif setelah terjadinya suatu tindak pidana, sedangkan non-penal policy lebih menekankan pada tindakan preventif sebelum terjadinya suatu tindak pidana. Menurut pandangan dari sudut politik kriminal secara makro, non-penal policy merupakan kebijakan penanggulangan tindak pidana yang paling strategis. Hal itu dikarenakan non-penal policy lebih bersifat tindakan pencegahan terjadinya suatu tindak pidana. Sasaran utama non-penal policy adalah menangani dan 74
Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Bandung, Citra Aditya Bakti, 1996, hal. 6 75 Ibid., hal.4
76
menghapuskan faktor-faktor kondusif yang menyebabkan terjadinya suatu tindak pidana. 76 Upaya atau kebijakan untuk melakukan pencegahan atau penanggulangan suatu tindak pidana termasuk ke dalam bidang kebijakan kriminal (criminal policy). Kebijakan kriminal inipun tidak terlepas dari kebijakan yang lebih luas, yaitu kebijakan sosial (social policy) yang terdiri dari kebijakan/ upaya-upaya untuk kesejahteraan sosial (social welfare policy) dan kebijakan/ upaya-upaya untuk perlindungan masyarakat (social defence policy). 77 Dengan demikian, policy penal atau kebijakan hukum pidana pada intinya, bagaimana hukum pidana dapat dirumuskan dengan baik dan memberikan pedoman kepada pembuat undang-undang (kebijakan legislatif), kebijakan aplikasi (kebijakan yudikatif) dan pelaksana hukum pidana (kebijakan eksekutif). Kebijakan legislatif merupakan tahap yang sangat menentukan bagi tahap-tahap berikutnya, karena ketika peraturan perundang-undangan pidana dibuat maka sudah ditentukan arah yang hendak dituju atau dengan kata lain, perbuatanperbuatan apa yang dipandang perlu untuk dijadikan sebagai suatu perbuatan yang dilarang oleh hukum pidana. Ini berarti, menyangkut proses kriminalisasi. Kriminalisasi, menurut Sudarto merupakan proses penetapan suatu perbuatan seseorang sebagai perbuatan yang dapat dipidana. 78 Tindakan itu diancam dengan terbentuknya undang-undang dengan suatu sanksi berupa pidana.
76
Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, Politik Hukum Pidana- Kajian Kebijakan Kriminalisasi dan Dekriminalisasi, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2005, hal. 13 77 Barda Nawawi Arief, Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hal.32 78 Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barakatullah, loc.cit.
77
Dalam kaitan ini, Barda Nawawi Arief menyatakan kebijakan untuk membuat peraturan perundang-undangan pidana yang baik tidak dapat dipisahkan dari tujuan penanggulangan kejahatan. 79 Sedangkan, pengertian penanggulangan kejahatan menurut Mardjono Reksodiputro adalah usaha untuk mengendalikan kejahatan agar berada dalam batas-batas toleransi masyarakat. 80 1. Aspek Kebijakan Kriminalisasi Kriminalisasi, menurut Sudarto merupakan proses penetapan suatu perbuatan seseorang sebagai perbuatan yang dapat dipidana. Tindakan itu diancam dengan terbentuknya undang-undang dengan suatu sanksi berupa pidana. Indonesia saat ini masih membahas Rancangan Undang-Undang (RUU) Informasi dan Transaksi Elektronik, termasuk didalamnya ada diatur tentang kejahatan yang berkaitan dengan kartu kredit. Oleh sebab itu kejahatan yang berkaitan dengan kartu kredit masih diatur dalam KUHP . Badan Pembinaan Hukum Nasional mencoba mengidentifikasikan bentuk-bentuk kejahatan yang berkaitan dengan aktifitas di cyberspace termasuk di dalamnya kejahatan kartu kredit dengan perundang-undangan pidana yang ada. Hasil identifikasi itu diantaranya berupa pengkategorian perbuatan kejahatan kartu kredit kedalam delik-delik Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai berikut: a. Carder, diartikan sebagai pengguna kartu kredit tanpa hak. Untuk menjerat carder digunakan ketentuan Pasal 378 dan Pasal 379a KUHPidana. 81
79
Barda Nawawi Arief,1996, op. cit., hal. 29-30 Ibid. 81 R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, Penerbit Politeia, Bogor, hal. 260-262. 80
78
Pasal 378 KUHPidana berbunyi: “Barangsiapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal atau tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang, dihukum karena penipuan, dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun (K.U.H.P. 35, 43, 379 s, 486).” Pasal 379a KUHPidana berbunyi: “ Barangsiapa membuat pencahariannya atau kebiasaannya membeli barang-barang dengan maksud supaya ia sendiri atau orang lain mendapatkan barang-barang itu dengan tidak melunaskan sama sekali pembayarannya, dihukum penjara selama-lamanya empat tahun (K.U.H.P. 394 s).” 2. Aspek Pertanggungjawaban Pidana Pengaturan sanksi pidana pada kejahatan kartu kredit terdapat dalam KUHP, pasal-pasal yang dapat dikenakan pada pelaku kejahatan tersebut antara lain adalah Pasal 263 KUHP tentang pemalsuan, Pasal 322 KUHP tentang pembocoran rahasia, Pasal 362 KUHP tentang pencurian, Pasal 372 KUHP tentang penggelapan, Pasal 378 KUHP tentang penipuan dan Pasal 480 KUHP tentang penadahan. Selain itu juga perlu diperhatikan rumusan pasal-pasal dalam UU Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 10 Tahun 1998 apabila dalam modus operandi pelaku kejahatan adalah pegawai bank, sedangkan rumusan pasal-pasal dalam UU Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana diubah dengan UU Nomor 25 Tahun 2003 digunakan untuk memberantas kejahatan kartu kredit apabila pelaku mengirim atau menitipkan uang hasil kejahatan pada kartu kredit orang lain dengan tujuan untuk menghilangkan bukti kejahatan.
79
Untuk menekan angka kejahatan kartu kredit di Indonesia perlu sarana penal yaitu melalui upaya yang represif. Upaya represif untuk menghukum pelaku kejahatan antara lain dengan memaksimalkan undang-undang yang ada antara lain KUHP, UU Perbankan dan UU Tindak Pidana Pencucian Uang untuk dapat diterapkan pada setiap kasus kejahatan kartu kredit. Dalam penyelesaian perkara kejahatan kartu kredit, seharusnya pihak perbankan memudahkan penyidik untuk memperoleh informasi mengenai penggunaan kartu kredit yang bermasalah tanpa harus membuat permohonan yang disetujui oleh Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Indonesia, sedangkan dalam persidangan hakim seharusnya mendatangkan ahli untuk diminta keterangannya, hal ini dimungkinkan apabila barang bukti yang ditemukan berupa alat bukti lain yang tidak diatur dalam KUHAP misalnya data elektronik, sms banking dan digital signature (tanda tangan elektronik).
82
Tanda tangan digital adalah: suatu
tanda tangan yang dibuat secara electronic yang berfungsi sama dengan tanda tangan biasa pada dokumen kertas biasa. 83
B. Penanggulangan Kejahatan Kartu Kredit Dengan Sarana Non-Penal. 1. Tindakan Preventif Untuk mengurangi angka kejahatan kartu kredit di Indonesia perlu penanggulangan dengan sarana non-penal atau non-penal policy yang lebih
82
Data diakses dari http://www.adln.unair.ac.id/go.php?id=jiptunair-gdl-s1-2006kurniawanl-3325&PHPSESSID=735f99a341908093de...-27k, Penegakan Hukum Tindak Pidana Kartu Kredit, tanggal 22 Agustus 2007, pukul 15.36 WIB. 83 Asril Sitompul, Hukum Internet (Pengenalan Mengenai Masalah Hukum di Cyberspace), Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hal. 42
80
menekankan pada tindakan preventif sebelum terjadinya suatu kejahatan. Menurut pandangan dari sudut politik kriminil secara makro, non-penal policy merupakan kebijakan penanggulangan kejahatan yang paling strategis. Hal itu dikarenakan, non-penal policy lebih bersifat sebagai tindakan pencegahan terjadinya suatu kejahatan. Sasaran utama non-penal policy adalah menangani dan menghapuskan faktor-faktor kondusif yang menyebabkan terjadinya suatu kejahatan. Upaya preventif tersebut meliputi antara lain:
84
a. Pedagang harus lebih teliti memperhatikan nomor kartu kredit dengan daftar nomor kartu kredit yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia hal ini untuk memastikan kartu tersebut adalah kartu kredit asli dan untuk penerbit kartu kredit dapat mengotomatiskan sistem otorisasi pada setiap kartu kredit agar kartu kredit yang sudah melebihi limit transaksi tidak dapat digunakan lagi sebelum
pemegang
kartu
membayar
tagihannya.
Pencegahan
dan
penanggulangan kejahatan kartu kredit dengan sarana non-penal ini merupakan suatu tindakan preventif yang juga dapat dilakukan dengan memperbaiki sistem pembayaran pada proses transaksi bisnis melalui kartu kredit. Langkahlangkah yang dapat dilakukan yaitu dengan melindungi asset yang dipakai dalam dunia cyberspace seperti data dan informasi, sehingga tidak dapat diserang atau dicuri oleh pelaku untuk digunakan sebagai bahan untuk melakukan kejahatan.
84
Data diakses dari http://www.kompas.com/kompas-cetak/0506/13/finansial/1809942. htm, BI Dorong Penerapan Teknologi Chip Pada Kartu Kredit, tanggal 22 Agustus 2007, pukul 14. 52 WIB.
81
b. Pihak merchant, diharuskan melindungi cardholder ketika melakukan transaksi sehingga data-data mengenai kartu kredit seperti nomor PIN, identitas cardholder tidak dapat dilihat oleh orang yang tidak berkepentingan. Dapat dikatakan bahwa konsumen pemakai jasa layanan internet ketika melakukan transaksi juga membutuhkan privasi. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut maka digunakan beberapa cara, seperti pemakaian tanda tangan digital dan sertifikat digital. Guna untuk meningkatkan keamanan maka pihak-pihak pengguna jasa tersebut membungkus kunci publik mereka kedalam sertifikat digital. Pengamanan ini menggunakan metode kriptografi. Kriptografi adalah ilmu yang mempelajari bagaimana membuat suatu pesan yang dikirim pengirim dapat disampaikan kepada penerima dengan aman. Kriptografi ini dapat memenuhi kebutuhan umum suatu transaksi, meliputi: 1. kerahasiaan (confidental) dijamin dengan melakukan enskripsi (penyandian), 2. keutuhan (integrity) atas data-data yang dilakukan dengan fungsi hash satu arah, 3. jaminan atas identitas keabsahan (authenticity) pihak-pihak yang melakukan transaksi dilakukan dengan menggunakan password atau sertifikat digital, sedangkan keautentikan data transaksi dapat dilakukan dengan tandatangan digital, 4. transaksi dapat dijadikan barang bukti yang tidak bisa disangkal (non repudiation) dengan memanfaatkan tandatangan digital dan sertifikat digital.
82
Upaya kriptografi menggunakan kunci public/private key sebagai syarat untuk membuka. 85 Fungsi-fungsi mendasar pada kriptografi adalah enskripsi dan deskripsi. Enkripsi adalah proses mengubah suatu pesan asli (plaintext) menjadi suatu pesan dalam bahasa sandi (cliphertext). Sedangkan deskripsi adalah proses mengubah suatu pesan dalam suatu bahasa sandi menjadi bahasa pesan asli kembali. Dari uraian diatas, dapat dilihat bahwa penanggulangan kejahatan kartu kredit dengan sarana non-penal dapat dilakukan dengan meningkatkan pengamanan bertransaksi. Hal ini dapat dilakukan dengan membuat sertifikat digital dan tandatangan digital, sehingga pelaku kejahatan kartu kredit akan sulit dalam melakukan aksinya. Setiap orang yang melakukan transaksi akan diharuskan untuk memiliki sertifikat digital, dimana nomor serta password-nya hanya diketahui oleh pemiliknya. Peningkatan pengamanan ini merupakan suatu hal yang tidak kalah pentingnya untuk menekan angka pelaku kejahatan ini.
2. Otorisasi Bank Indonesia dalam menanggulangi kejahatan kartu kredit Kenyataan bertahun-tahun membukt ikan bahwa bank merupakan simbol kepercayaan masyarakat terhadap kondisi moneter suatu negara. Begitu besarnya kepercayaan masyarakat terhadap bank, sehingga sebuah bank menderita “sakit” sedikit saja, pengaruhnya cukup terasa bagi sendi-sendi ekonomi negara. Peran otoritas moneter, seperti Bank Indonesia mutlak diperlukan guna mengawasi tingkat kesehatan suatu bank. 86
85
Iman Sjahputra, Problematika Hukum Internet Indonesia, Penerbit PT. Prenhallindo, Jakarta, 2002, hal. 142 86 Yusuf Shofie, Perlindungan Konsumen dan Instrumen-Instrumen Hukumnya, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, hal.41.
83
Khusus untuk produk perbankan yang dikemas dalam bentuk kredit konsumtif, misalnya seperti kartu kredit (credit card) pada satu sisi memang memacu sebagian atau sejumlah konsumen untuk berperilaku konsumtif. Biasanya perilaku ini muncul manakala seorang konsumen “kebingungan” mengalokasikan uang atau penghasilan berlebihnya. Bank melalui promosi produk kartu kreditnya dapat memacu konsumen pemegang kartu kredit untuk berperilaku konsumtif, misalnya melalui penerapan sistem point yang dikombinasi dengan pemberian hadiah atas sejumlah pembelanjaan produk barang ataupun jasa. Penyampaian informasi produk perbankan seharusnya disampaikan secara proporsional, artinya bank tidak hanya menginformasikan keunggulan atau kekhasan produknya saja, melainkan juga sistem keamanan penggunaan produk yang ditawarkan, sistem perhitungan bunga baik untuk konsumen deposito maupun konsumen debitur. 87 Selain itu, menyadari masih banyaknya laporan kejahatan kartu kredit di masyarakat, Bank Indonesia menerbitkan aturan yang mewajibkan bank-bank meningkatkan fitur keamanan pada kartu kredit yang diedarkan. Salah satu fitur yang disarankan bank sentral adalah memakai teknologi chip. Diharapkan dengan pemakaian chip, keamanan pemakai kartu kredit dapat semakin terjaga. Hal ini disebabkan karena teknologi chip memuat sejumlah aplikasi dan pengamanan yang berlapis berbasis kriptogram. 88 Bank Indonesia juga memandang penting program komunikasi dan sosialisasi dalam upaya mencegah praktik kejahatan kartu kredit dengan mengikutsertakan AKKI (Asosiasi Kartu Kredit Indonesia), YLKI (Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia) dan aparat penegak hukum. Adapun wujud 87
Ibid, hal. 43. Data diakses dari http://www.bi.go.id/web/id/SP001/Info01/DASP01/info-fraud.htm, Kerugian Card Fraud Masih Cukup Tinggi, tanggal 30 Juli 2007, pukul 19.00 WIB 88
84
program bersama ini telah dilaksanakan seperti gelar kasus AKKI dan aparat penegak hukum. Bulan pengaduan nasabah pemegang kartu (ATM, debet dan kartu kredit) bersama YLKI atau berbagai program edukasi publik melalui media massa. Dan yang tidak kalah penting adalah program apresiasi kepada aparat penegak hukum yang berhasil menangani tindak kejahatan kartu (ATM, debet dan kartu kredit).
C. Analisis Kasus Kasus Posisi Putusan Pidana No. 65/Pid.B/2005/PN.Mdn. Kristian Sibuea pada hari Sabtu tanggal 26 Juni 2004 di warung internet Virtual 1 di Jalan Jamin Ginting Padang Bulan Medan, melakukan percakapan melalui media internet (chatting) dengan seseorang yang tidak dikenal. Pada saat chatting tersebut
Kristian
Sibuea
memberikan
alamat
emailnya
yaitu:
[email protected] dan kemudian teman chattingnya yang beralamat email:
[email protected] memberikan beberapa nomor kartu kredit antara lain nomor 5491-1303-1019-1838 atas nama Catherine A. Hampsire. Berdasarkan kartu kredit tersebut Kristian Sibuea membuat turunan (generate) atau mengembangkan nomor tersebut menjadi banyak nomor dengan harapan dapat dipergunakan untuk melakukan transaksi berbelanja melalui internet. Setelah mendapat nomor kartu kredit beserta nomor-nomor generatenya, maka terdakwa memasuki situs berbelanja di internet bernama www.ebay.com dan mendaftarkan diri untuk berbelanja di situs tersebut. Setelah terdaftar, lalu Kristian Sibuea memilih barang yang akan dibeli dengan cara mengetik barang yang akan dibeli
85
yaitu “camera” dan mengklik kata “search”, selanjutnya muncul tampilan berbagai jenis kamera yang ditawarkan, lalu mengklik salah satu jenis kamera yaitu berupa kamera digital sehingga muncul satu gambar kamera digital yang dipilih beserta tipe, harga dan keterangan lengkap mengenai kamera tersebut. Selanjutnya mengklik kata “sign in” untuk kemudian dapat berhubungan dengan pemilik barang atau orang yang menawarkan barang (vendor) melalui email. Kristian Sibuea menggunakan alamat email:
[email protected] dan mengaku bernama Fernandus Patikawa, sedangkan pemilik barang bernama Patrick Fu Ming Wong (saksi korban) menggunakan alamat email:
[email protected]. Setelah itu Kristian Sibuea memberitahukan akan melakukan pembayaran dengan menggunakan kartu kredit miliknya dengan nomor dan data masa berlakunya (expire), padahal sebenarnya nomor kartu kredit tersebut bukan miliknya melainkan milik Catherine A. Hampshire dengan bank penerbit (issuer) oleh City Bank South Dakota USA yang ada di Amerika Serikat. Setelah itu Patrick Fu Ming Wong (saksi korban) mengirimkan barang berupa kamera digital merk Minolta seharga AU $ 550 (lima ratus lima puluh dolar Australia) melalui perusahaan jasa pengiriman yang dipilih oleh Kristian Sibuea yaitu United Parcel Service (UPS) yang beralamat di Jalan Brigjen Katamso nomor 45-Q Medan. Bahwa pemilik barang Patrick Fu Ming Wong (saksi korban) tidak dapat mencairkan uang pembayaran barang yang telah dikirimnya kepada Kristian Sibuea, sehingga menderita kerugian senilai AU $ 550 (lima ratus lima puluh dolar Australia). Selanjutnya dengan cara-cara yang sama Kristian Sibuea dalam bulan Juli 2004 bertempat di Warung Internet Buana di Jalan Serdang/ Prof.
86
Mohd. Yamin Medan berhasil melakukan transaksi lagi dengan Patrick Fu Ming Wong (saksi korban) berupa jual-beli 2 (dua) buah telepon genggam merk Nokia tipe 6600 seharga AU $ 1.000 (seribu dolar Australia) yang juga telah dikirimkan Patrick Fu Ming Wong (saksi korban) kepada Kristian Sibuea.
DAKWAAN DAN TUNTUTAN Jaksa penuntut umum mengajukan Kristian Sibuea sebagai terdakwa di Pengadilan Negeri Medan dengan dakwaan alternatif melakukan perbuatan pidana sebagai berikut: Pertama
: Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana
Telah membuat turunan (generate) atau mengembangkan nomor kartu kredit menjadi banyak nomor untuk transaksi berbelanja melalui internet dengan menggunakan kartu kredit orang lain dan meyakinkan orang lain bahwa kartu kredit tersebut milik terdakwa. Kedua
: Pasal 263 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana
Dengan sengaja dan tanpa hak memasukkan informasi atau mengisi dengan memberikan keterangan palsu, sebagai berikut: First Name
: Fernandus (sebenarnya terdakwa bernama Kristian)
Last Name
: Patikawa (sebenarnya bukan nama terdakwa)
Street address
: Jln. Karya Rakyat No. 61 (sebenarnya alamat terdakwa di Jalan Panglima Nomor 41 Kelurahan Sei. Kera Hilir kecamatan Medan Timur kota Medan)
Postal Code Post
: 12345 (kode pos ini tidak benar)
87
Primary Telephone : 1234567 (nomor telepon ini tidak benar) Date of Birth
: 22 June 1983 (sebenarnya lahir tangal 4 November 1984)
Bahwa dengan membuat data atau memberikan informasi palsu tersebut di atas, terdakwa berhasil melakukan transaksi jual-beli 1 (satu) buah kamera digital merk Minolta seharga AU $ 550 (lima ratus lima puluh dolar Australia) dan 2 (dua) buah telepon genggam merk Nokia tipe 6600 seharga AU $ 1.000 (seribu dolar Australia)
dari
Patrick
Fu
Ming
Wong
dengan
alamat
email:
Z3075799@
[email protected]. Barang-barang tersebut telah terdakwa terima sehingga Patrick Fu Ming Wong menderita kerugian sebesar AU $ 1.550 (seribu lima ratus lima puluh dolar Australia). Jaksa penuntut umum menuntut agar Pengadilan Negeri Medan: - Menyatakan terdakwa Kristian Sibuea alias Fernandus Patikawa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan penipuan melalui media internet” melanggar Pasal 378 KUHP sebagaimana dalam dakwaan pertama. - Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa Kristian Sibuea alias Fernandus Patikawa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan. - Menyatakan barang bukti berupa: 1. 1 (satu) baju kaos, 1(satu) buah celana panjang, 1 (satu) pasang sandal dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung tipe SGH 220 dikembalikan kepada terdakwa.
88
2. 3 (tiga) buah buku jurnal harian Warnet Buana dan 1 (satu) unit computer (terdiri dari CPU, keyboard, mouse dan monitor) dikembalikan kepada pemilik Warnet Buana. 3. 1 (satu) bundel print-out surat terkirim pada email
[email protected], 1 (satu) bundel print-out surat masuk pada email
[email protected], 1 (satu) bundel print-out website www.ebay.com dan email account
[email protected] tetap terlampir dalam berkas perkara. 4. Menetapkan agar terdakwa Kristian Sibuea alias Fernandus Patikawa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah). PENGADILAN NEGERI Hakim pertama yang mengadili perkara ini dalam putusannya atas perkara ini mempertimbangkan yang pokoknya sebagai berikut: Bahwa terdakwa diajukan dipersidangan oleh jaksa penuntut umum dengan surat dakwaan yang berbentuk alternatif/pilihan maka majelis hakim memilih dan mempertimbangkan dakwaan pertama sebagai dasar bagi penuntut umum menuntut terdakwa tersebut, dimana terdakwa diancam melakukan tindak pidana melanggar Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dengan unsur- unsur sebagai berikut: 1. Barangsiapa, 2. dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, 3. secara melawan hukum, 4. dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, 5. menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya.
89
Berdasarkan fakta-fakta hukum yang terdapat di persidangan jika dihubungkan dengan unsur-unsur Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana sebagaimana dimaksud dalam surat dakwaan pertama penuntut umum, majelis hakim berkesimpulan bahwa fakta-fakta tersebut telah memenuhi semua unsur dakwaan, oleh sebab itu terdakwa haruslah dihukum yang setimpal dengan perbuatannya. Akhirnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan memberi putusan sebagai berikut: MENGADILI 1. Menyatakan terdakwa yang bernama Kristian Sibuea bersalah melakukan tindak pidana penipuan; 2. Menghukum terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 bulan; 3. Menetapkan bahwa lamanya terdakwa ditahan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan; 4. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000,(seribu rupiah); 5. Memerintahkan agar barang bukti berupa: 1. 1 (satu) baju kaos, 1 (satu) buah celana panjang, 1 (satu) pasang sandal dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung tipe SGH 220 dikembalikan kepada terdakwa.
90
2. 3 (tiga) buah buku jurnal harian Warnet Buana dan 1 (satu) unit computer
(terdiri dari
CPU,
keyboard,
mouse
dan
monitor)
dikembalikan kepada pemilik Warnet Buana. 3.
1
(satu)
bundel
print-out
surat
terkirim
pada
email
[email protected], 1 (satu) bundel print-out surat masuk pada email
[email protected], 1 (satu) bundel print-out website www.ebay.com dan email account
[email protected] tetap terlampir dalam berkas perkara. 4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan.
Analisis Kasus Putusan Pidana No.65/Pid.B/2005/PN.Mdn Berdasarkan kasus yang Penulis dapatkan dari Pengadilan Negeri Medan terhadap putusan pidana Nomor 65/Pid.B/2005/PN.Mdn mengenai penipuan melalui media internet dengan menggunakan kartu kredit, maka Penulis akan memberikan tanggapan atau analisis terhadap kasus tersebut yakni sebagai berikut: Kejahatan yang dilakukan oleh terdakwa dalam kasus ini diatur dalam Pasal 378 KUHP. Unsur-unsur kejahatan dalam pasal ini adalah: 1. Barangsiapa, 2. dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, 3. secara melawan hukum, 4. dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan,
91
5. menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu barang kepadanya. Unsur barangsiapa dapat dilihat dari adanya pelaku kejahatan yaitu Kristian Sibuea alias Fernandus Patikawa yang harus bertanggung jawab atas perbuatan yang didakwakan kepadanya yang terbukti secara sah dan meyakinkan. Kristian Sibuea melakukan transaksi pembelian di internet dengan menggunakan kartu kredit milik orang lain yang diperolehnya melalui chatting adalah agar dapat memiliki barang yang ditawarkan di situs E-Bay dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri. Bahwa perbuatan dan cara-cara yang dilakukan oleh Kristian Sibuea adalah perbuatan melawan hukum. Dalam buku “Asas Hukum Pidana” oleh SR. Sianturi melawan hukum atau melawan hak adalah bersifat melawan hukum atau tidak sesuai dengan larangan atau kekuasaan hukum atau menyerang suatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum. Selain itu terdakwa menggunakan berbagai rayuan atau bujukan, atau tipu muslihat terhadap Patrick Fu Ming Wong yaitu terdakwa mengaku bahwa kartu kredit yang digunakan terdakwa untuk melakuakn transaksi adalah milik terdakwa, padahal yang sebenarnya adalah milik Catherine A. Hampsire dan dengan bank issuer (penerbit) oleh City Bank South Dakota USA yang ada di Amerika Serikat, terdakwa juga menggunakan identitas palsu atau keadaan palsu untuk masuk ke situs E-Bay. Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan diperkuat oleh keterangan terdakwa dan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan, jelaslah bahwa Patrick telah mengirimkan barang berupa kamera digital dan 2 (dua) buah telepon genggam merk Nokia tipe 6600 melalui perusahaan jasa pengiriman yang dipilih terdakwa yaitu United Parcel Service (UPS).
92
Bahwa dengan terbuktinya seluruh unsur-unsur Pasal 378 KUHP, maka Pasal 378 KUHP sebagaimana dakwaan pertama penuntut umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum. Dilihat dari perbuatan dan cara yang dilakukan terdakwa maka jaksa penuntut umum telah menggunakan dasar hukum yang tepat dalam merumuskan dakwaannya yaitu secara alternatif dengan menggunakan Pasal 378 KUHP dan Pasal 263 ayat (1) KUHP dan dalam tuntutannya jaksa berkesimpulan bahwa Pasal 378 KUHP lebih tepat digunakan sebagai dasar tuntutan pidana bagi terdakwa. Penulis juga sangat sepakat dengan apa yang dilakukan oleh jaksa penuntut umum karena perbuatan terdakwa lebih cenderung sebagai perbuatan yang merugikan masyarakat, khususnya pengguna kartu kredit. Jaksa penuntut umum telah secara tepat menggunakan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) karena perbuatan yang dilakukan terdakwa belum mempunyai pengaturan sendiri karena masih dalam bentuk Rancangan Undang-Undang (RUU) Informasi dan Transaksi Elektronik. Majelis hakim menjatuhkan vonis yang lebih ringan kepada terdakwa dari apa yang dituntut oleh jaksa penuntut umum. Sanksi yang dijatuhkan oleh majelis hakim kepada terdakwa dalam kasus ini adalah pidana penjara selama 7 bulan dan membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah). Dari kasus yang diputuskan oleh Pengadilan Negeri Medan tersebut di atas terdapat satu tindak pidana yang berkaitan dengan kejahatan kartu kredit. Ketentuan pidana yang diterapkan terhadap kasus tersebut diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), hal ini disebabkan karena kejahatan
93
kartu kredit belum mempunyai pengaturan sendiri karena masih dalam bentuk Rancangan Undang-Undang (RUU) Informasi dan Transaksi Elektronik. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa terhadap kejahatan kartu kredit dapat diterapkan ketentuan pidana sesuai dengan KUHP. Dengan diterapkannya ketentuan pidana dalam kasus tersebut di atas memperlihatkan bahwa hukum pidana telah digunakan dalam menangani kejahatan yang berkaitan dengan kartu kredit yang dilakukan oleh terdakwa. Dengan menerapkan pasal KUHP tersebut diharapkan dapat membawa manfaat bagi si korban yaitu walaupun tidak dapat mengembalikan barang atau materi milik si korban, tetapi setidaknya dapat memberikan rasa kepuasan batin bagi si korban, berupa pemberian pidana terhadap terdakwa. Hukum pidana merupakan ultimum remedium (sarana terakhir) dan hukum pidana dengan sarana penal mempunyai keterbatasan dalam menanggulangi kejahatan. Sarana penal dianggap berfungsi setelah kejahatan terjadi sehingga hukum pidana tidak dapat berfungsi maksimal sebagai efek pencegah sebelum kejahatan terjadi. Oleh karena itu dalam upaya penanggulangan kejahatan kartu kredit harus dilakukan melalui upaya penal dan non-penal. Dari kasus tersebut terdakwa dalam melakukan kejahatan kartu kredit menggunakan
modus
carding,
yaitu
pelaku
kejahatan
melaksanakan
pembelanjaan melalui internet tetapi dengan menggunakan kartu kredit orang lain, sehingga yang dirugikan adalah pemilik kartu kredit yang asli. 89
89
Tb. Irman, op.cit., hal.161
94
Pada kasus tersebut pemidanaan yang dikenakan kepada terdakwa mempunyai manfaat baik sebagai perlindungan bagi masyarakat, khususnya bagi pengguna layanan kartu kredit maupun perbaikan terhadap diri pelaku. Pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa dapat mencegah maupun mengurangi perbuatan yang merugikan masyarakat. Dari aspek perbaikan terhadap diri pelaku, pengenaan pidana penjara diharapkan dapat merubah dan memperbaiki sikap pelaku. Dilihat dari hakikat kejahatan sebagai suatu masalah kemanusiaan dan masalah sosial, banyak faktor yang menyebabkan terjadinya kejahatan. Faktorfaktor tersebut sangat kompleks dan berada di luar jangkauan hukum pidana. Bertolak dari hal tersebut diatas maka upaya penanggulangan kejahatan seyogyanya ditempuh dengan pendekatan/ kebijakan integral, baik dengan sarana penal maupun sarana non-penal. 90 Dalam kaitannya dengan kejahatan kartu kredit, hukum pidana juga mempunyai keterbatasan dalam upaya penanggulangan. Oleh karena itu dalam mewujudkan suatu sistem penanggulangan kejahatan kartu kredit, maka disamping upaya penal juga harus menempuh upaya non-penal. Jalur non-penal terlihat dengan adanya upaya melalui: 1. Tindakan Preventif. Untuk mengurangi angka kejahatan kartu kredit di Indonesia perlu penanggulangan dengan sarana non-penal atau non-penal policy yang lebih menekankan pada tindakan preventif sebelum terjadinya suatu kejahatan. Menurut pandangan dari sudut politik kriminil secara makro, non-penal policy merupakan
90
Barda Nawawi Arief, 1996, op.cit., hal.51
95
kebijakan penanggulangan kejahatan yang paling strategis. Hal itu dikarenakan, non-penal policy lebih bersifat sebagai tindakan pencegahan terjadinya suatu kejahatan. Sasaran utama non-penal policy adalah menangani dan menghapuskan faktor-faktor kondusif yang menyebabkan terjadinya suatu kejahatan. Upaya preventif tersebut meliputi antara lain:
91
a. Pedagang harus lebih teliti memperhatikan nomor kartu kredit dengan daftar nomor kartu kredit yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia hal ini untuk memastikan kartu tersebut adalah kartu kredit asli dan untuk penerbit kartu kredit dapat mengotomatiskan sistem otorisasi pada setiap kartu kredit agar kartu kredit yang sudah melebihi limit transaksi tidak dapat digunakan lagi sebelum pemegang kartu membayar tagihannya. Pencegahan dan penanggulangan kejahatan kartu kredit dengan sarana non-penal ini merupakan suatu tindakan preventif yang juga dapat dilakukan dengan memperbaiki sistem pembayaran pada proses transaksi bisnis melalui kartu kredit. Langkah-langkah yang dapat dilakukan yaitu dengan melindungi asset yang dipakai dalam dunia cyberspace seperti data dan informasi, sehingga tidak dapat diserang atau dicuri oleh pelaku untuk digunakan sebagai bahan untuk melakukan kejahatan. b. Pihak merchant, diharuskan melindungi cardholder ketika melakukan transaksi sehingga data-data mengenai kartu kredit seperti nomor PIN, identitas cardholder tidak dapat dilihat oleh orang yang tidak berkepentingan. Dapat dikatakan bahwa konsumen pemakai jasa 91
Data diakses dari http://www.kompas.com/kompas-cetak/0506/13/finansial/1809942. htm, BI Dorong Penerapan Teknologi Chip pada Kartu Kredit, tanggal 22 Agustus 2007, pukul 14. 52 WIB.
96
layanan internet ketika melakukan transaksi juga membutuhkan privasi. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut maka digunakan beberapa cara, seperti pemakaian tanda tangan digital dan sertifikat digital. Guna untuk meningkatkan keamanan maka pihak-pihak pengguna jasa tersebut membungkus
kunci
publik
mereka
kedalam
sertifikat
digital.
Pengamanan ini menggunakan metode kriptografi. Kriptografi adalah ilmu yang mempelajari bagaimana membuat suatu pesan yang dikirim pengirim dapat disampaikan kepada penerima dengan aman. Kriptografi ini dapat memenuhi kebutuhan umum suatu transaksi, meliputi: 1. kerahasiaan (confidental) dijamin dengan melakukan enskripsi (penyandian), 2. keutuhan (integrity) atas data-data yang dilakukan dengan fungsi hash satu arah, 3. jaminan atas identitas keabsahan (authenticity) pihak-pihak yang melakukan transaksi dilakukan dengan menggunakan password atau sertifikat digital, sedangkan keautentikan data transaksi dapat dilakukan dengan tandatangan digital, 4. transaksi dapat dijadikan barang bukti yang tidak bisa disangkal (non repudiation) dengan memanfaatkan tandatangan digital dan sertifikat digital. Fungsi-fungsi mendasar pada kriptografi adalah enskripsi dan deskripsi. Enkripsi adalah proses mengubah suatu pesan asli (plaintext) menjadi suatu pesan dalam bahasa sandi (cliphertext). Sedangkan deskripsi
97
adalah proses mengubah suatu pesan dalam suatu bahasa sandi menjadi bahasa pesan asli kembali. Dari uraian di atas, dapat dilihat bahwa penanggulangan kejahatan kartu kredit dengan sarana non-penal dapat dilakukan dengan meningkatkan pengamanan bertransaksi. Hal ini dapat dilakukan dengan membuat sertifikat digital dan tandatangan digital, sehingga pelaku kejahatan kartu kredit akan sulit dalam melakukan aksinya. Setiap orang yang melakukan transaksi akan diharuskan untuk memiliki sertifikat digital, dimana nomor serta password-nya hanya diketahui oleh pemiliknya. Peningkatan pengamanan ini merupakan suatu hal yang tidak kalah pentingnya untuk menekan angka pelaku kejahatan ini.
2. Otorisasi Bank Indonesia dalam menanggulangi kejahatan kartu kredit. Kenyataan bertahun-tahun membukt ikan bahwa bank merupakan simbol kepercayaan masyarakat terhadap kondisi moneter suatu negara. Begitu besarnya kepercayaan masyarakat terhadap bank, sehingga sebuah bank menderita “sakit” sedikit saja, pengaruhnya cukup terasa bagi sendi-sendi ekonomi negara. Peran otoritas moneter, seperti Bank Indonesia mutlak diperlukan guna mengawasi tingkat kesehatan suatu bank. 92 Khusus untuk produk perbankan yang dikemas dalam bentuk kredit konsumtif, misalnya seperti kartu kredit (credit card) pada satu sisi memang memacu sebagian atau sejumlah konsumen untuk berperilaku konsumtif. Biasanya
92
Yusuf Shofie, loc.cit.
98
perilaku ini muncul manakala seorang konsumen “kebingungan” mengalokasikan uang atau penghasilan berlebihnya. Bank melalui promosi produk kartu kreditnya dapat memacu konsumen pemegang kartu kredit untuk berperilaku konsumtif, misalnya melalui penerapan sistem point yang dikombinasi dengan pemberian hadiah atas sejumlah pembelanjaan produk barang ataupun jasa. Penyampaian informasi produk perbankan seharusnya disampaikan secara proporsional, artinya bank tidak hanya menginformasikan keunggulan atau kekhasan produknya saja, melainkan juga sistem keamanan penggunaan produk yang ditawarkan, sistem perhitungan bunga baik untuk konsumen deposito maupun konsumen debitur. 93 Selain itu, menyadari masih banyaknya laporan kejahatan kartu kredit di masyarakat, Bank Indonesia menerbitkan aturan yang mewajibkan bank-bank meningkatkan fitur keamanan pada kartu kredit yang diedarkan. Salah satu fitur yang disarankan bank sentral adalah memakai teknologi chip. Diharapkan dengan pemakaian chip, keamanan pemakai kartu kredit dapat semakin terjaga. Hal ini disebabkan karena teknologi chip memuat sejumlah aplikasi dan pengamanan yang berlapis berbasis kriptogram. 94 Bank Indonesia juga memandang penting program komunikasi dan sosialisasi dalam upaya mencegah praktik kejahatan kartu kredit dengan mengikutsertakan AKKI (Asosiasi Kartu Kredit Indonesia), YLKI (Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia) dan aparat penegak hukum. Adapun wujud
93
Ibid., hal. 43 Data diakses dari http://www.bi.go.id/web/id/SP001/Info01/DASP01/info-fraud.htm, Kerugian Card Fraud Masih Cukup Tinggi, tanggal 30 Juli 2007, pukul 19.00 WIB 94
99
program bersama ini telah dilaksanakan seperti gelar kasus AKKI dan aparat penegak hukum. Bulan pengaduan nasabah pemegang kartu (ATM, debet dan kartu kredit) bersama YLKI atau berbagai program edukasi publik melalui media massa dan yang tidak kalah penting adalah program apresiasi kepada aparat penegak hukum yang berhasil menangani tindak kejahatan kartu (ATM, debet dan kartu kredit).
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN A. Kesimpulan 1. Ketentuan Hukum Pidana Yang Berkaitan Dengan Kejahatan Kartu Kredit. Kejahatan kartu kredit yang dilakukan carder dapat dikategorikan kedalam dua bentuk, yaitu transaksi konvensional atau disebut off line dan transaksi maya atau disebut on line. Peraturan-peraturan yang mengatur tentang kejahatan kartu kredit dengan ketentuan hukum pidana antara lain adalah ketentuan pidana dalam KUHP, ketentuan diluar KUHP dan pengaturannya dalam RUU Informasi dan Transaksi Elektronik. Ketentuan pidana dalam KUHP terdiri atas 6 (enam) Pasal, antara lain Pasal 263, Pasal 322, Pasal 362, Pasal 372, Pasal 378 dan Pasal 480. Selain itu juga perlu diperhatikan ketentuan hukum diluar KUHP yang mengatur kejahatan kartu kredit, antara lain: rumusan pasal dalam UU Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan dan UU Nomor 15 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang. 2. Modus- Modus Terjadinya Kejahatan Kartu Kredit. Dalam usaha kartu kredit terdapat berbagai masalah yang dapat merugikan usaha kartu kredit, yang pada akhirnya kerugian harus ditanggung oleh bank atau nasabah pemegang kartu kredit (card holder). Kerugian ini disebabkan adanya kejahatan kartu kredit yang semakin modern dan mempunyai jaringan luas, serta berbagai modus operandi yang dilakukan oleh para carder (pelaku kejahatan kartu kredit). Modus kejahatan kartu kredit pada umumnya terdapat 4 (empat) modus, yaitu modus IDT (pencurian identitas), modus ATO (penggunaan rekening), Rosvelin Rominar Sormin : Kejahatan Yang Berkaitan Dengan Kartu Kredit Dan Upaya Penanggulangannya (Studi Kasus Putusan N0.65/Pid.B/2005/PN.MEDAN), 2007. USU Repository © 2009
101
modus MTO (pengambilalihan merchant secara tidak sah) dan modus carding (kejahatan kartu kredit). 3. Kejahatan Kartu Kredit dan Upaya Penanggulangannya. Upaya penanggulangan kejahatan kartu kredit dapat dilakukan dengan 2 cara, yaitu penanggulangan kejahatan kartu kredit dengan sarana penal dan non-penal. a. Penanggulangan kejahatan dengan sarana penal (hukum pidana), terdiri dari: 1.) Aspek kebijakan kriminalisasi Kriminalisasi, menurut Sudarto merupakan proses penetapan suatu perbuatan seseorang sebagai perbuatan yang dapat dipidana. Hasil identifikasi
itu
diantaranya
berupa
pengkategorian
perbuatan
kejahatan kartu kredit kedalam delik-delik Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai berikut: Carder, diartikan sebagai pengguna kartu kredit tanpa hak. Untuk menjerat
carder digunakan ketentuan Pasal 378 dan Pasal 379a
KUHPidana. 2.) Aspek pertanggungjawaban pidana. Pengaturan sanksi pidana pada kejahatan kartu kredit terdapat dalam KUHP, pasal-pasal yang dapat dikenakan pada pelaku tindak pidana tersebut antara lain adalah Pasal 263 KUHP tentang pemalsuan, Pasal 322 KUHP tentang pembocoran rahasia, Pasal 362 KUHP tentang
102
pencurian, Pasal 372 KUHP tentang penggelapan, Pasal 378 KUHP tentang penipuan dan Pasal 480 KUHP tentang penadahan. b. Penanggulangan kejahatan kartu kredit dengan sarana non-penal (diluar hukum pidana), terdiri dari: 1. Tindakan Preventif. Untuk mengurangi angka kejahatan kartu kredit di Indonesia perlu penanggulangan dengan sarana non-penal yang lebih menekankan pada tindakan preventif sebelum terjadinya suatu tindak pidana. Upaya preventif tersebut meliputi antara lain: a. Pencegahan dan penanggulangan kejahatan kartu kredit dengan sarana non-penal ini merupakan suatu tindakan preventif yang juga dapat dilakukan dengan memperbaiki sistem pembayaran pada proses transaksi bisnis melalui kartu kredit. b. Pihak merchant, diharuskan melindungi cardholder ketika melakukan transaksi sehingga data-data mengenai kartu kredit seperti nomor PIN, identitas cardholder tidak dapat dilihat oleh orang yang tidak berkepentingan. Pengamanan ini menggunakan metode kriptografi. 2. Otorisasi Bank Indonesia dalam menanggulangi kejahatan kartu kredit. Menyadari masih banyaknya laporan kejahatan kartu kredit di masyarakat, Bank Indonesia menerbitkan aturan yang mewajibkan bank-bank meningkatkan fitur keamanan pada kartu kredit yang diedarkan. Salah satu fitur yang disarankan bank sentral adalah
103
memakai teknologi chip, karena teknologi chip memuat sejumlah aplikasi dan pengamanan yang berlapis berbasis kriptogram. Bank Indonesia juga memandang penting program komunikasi dan sosialisasi dalam upaya mencegah praktik kejahatan kartu kredit dengan mengikutsertakan AKKI, YLKI dan aparat penegak hukum.
B. Saran Berdasarkan pemaparan yang telah penulis uraikan sebelumnya, maka menyikapi permasalahan ini Penulis memberikan beberapa saran dalam mengatasi masalah tersebut, yakni: 1. Mengingat ketentuan hukum pidana sangat penting di dalam mengatur masalah kejahatan yang berkaitan dengan kartu kredit, maka dengan adanya ketentuan hukum pidana yang mengatur masalah kejahatan kartu kredit, seperti didalam KUHP, ketentuan diluar KUHP, dan dalam RUU Informasi dan Transaksi Elektronik, diharapkan
para aparat penegak
hukum dapat menjadikan peraturan tersebut sebagai pedoman didalam menjerat dan memberikan sanksi hukum bagi para pelaku kejahatan kartu kredit (carder). 2. Selain itu perlu disahkan dan diundangkannya RUU Informasi dan Transaki Elektronik agar kejahatan kartu kredit itu mempunyai UU khusus yang mengaturnya, sehingga dapat menciptakan suatu sistem perlindungan yang solid bagi pengguna kartu kredit dan dapat menjawab segala permasalahan yang timbul dalam penegakan hukum terhadap kejahatan kartu kredit.
104
3. Bagi para aparatur penegak hukum lebih giat dan profesional didalam menangani dan menangkap para pelaku kejahatan kartu kredit serta selalu mengikuti perkembangan teknologi informasi yang dapat digunakan sebagai media kejahatan bagi para pelaku. Dengan demikian dituntut pengetahuan yang luas bagi para aparat penegak hukum dan juga dapat mendatangkan saksi-saksi ahli dibidang informasi dan teknologi, khususnya yang berkaitan dengan kejahatan kartu kredit didalam menangani masalah kejahatan kartu kredit. 4. Mengingat banyaknya kasus-kasus yang berkaitan dengan kejahatan kartu kredit, terutama dikota-kota besar (Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Bali, Kalimantan, dan Medan) membuat para pengguna kartu kredit merasa resah dan tidak aman dalam menggunakan layanan kartu kredit. Oleh sebab itu perlu adanya penanggulangan kejahatan kartu kredit, baik secara penal (hukum pidana) maupun secara non-penal (diluar hukum pidana). Namun harus tetap ada keterpaduan antara upaya penal dan upaya nonpenal dalam menanggulangi kejahatan yang berkaitan dengan kartu kredit.
105
DAFTAR PUSTAKA Buku-buku: Arief,
Barda Nawawi, Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001.
______, Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998.
______, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996. ______, Muladi, Teori-Teori Kebijakan Pidana, Penerbit Alumni, Bandung, 1992. Atmasasmita, Romli, Teori dan Kapita Selekta Kriminologi, Penerbit PT. Eresco, Bandung, 1992. Badan Pembinaan Hukum Nasional, Perkembangan Pembangunan Hukum Nasional Tentang Hukum Teknologi dan Informasi, Penerbit BPHN Departemen Kehakiman Republik Indonesia, 1996. Baker, Ronald. A, Problem of Credit Card Regulation AUS Perspective Dalam Newsletter No.6, Penerbit Pusat Pengkajian Hukum, Jakarta, 1994. Collin, P. H, Dictionary of Law, Penerbit Bloomsburry, Jakarta, 2006. Dirdjosisworo, Soedjono, Kejahatan Bisnis (Orientasi dan Konsepsi), Penerbit Mandar Maju, Bandung, 1994. Fuady, Munir, Hukum Tentang Pembiayaan, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999. ______, Hukum Perkreditan Kontemporer, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002. Ibrahim, Johannes, Kartu Kredit (Dilematis Antara Kontrak dan Kejahatan), Penerbit Refika Aditama, Bandung, 2004. Indradi, Ade Ary Sam, Carding, Penerbit Pensil-324, Jakarta, 2006. Irman, Tb, Anatomi Kejahatan Perbankan, Penerbit MQS Publishing, Jakarta, 2006.
106
Jovan, F.N, Pembobolan Kartu Kredit, Penerbit Mediakita, Jakarta, 2006. Mansur, Dikdik M. Arief dan Elisatris Gultom, Cyber Law (Aspek Hukum Teknologi Informasi), Penerbit PT. Refika Aditama, Bandung, 2005. Meliala, Adrianus, Menyikap Kejahatan Krah Putih, Penerbit Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1993. Prasetyo, Teguh dan Abdul Halim Barkatullah, Politik Hukum Pidana Kajian Kebijakan Kriminalisasi dan Dekriminalisasi , Penerbit Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2005. Raharjo, Agus, Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002. Ridwan, M dan Edi Warman, Azas-azas Kriminologi, Penerbit USU Press, Medan, 1994. Shofie, Yusuf, Perlindungan Konsumen, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003. Sjahputra, Iman, Problematika Hukum Internet Indonesia, Penerbit PT. Prenhallindo, Jakarta, 2002. Soekanto, Soerjono, Hengkre Liklikuwata dan Mulyana W, Kriminologi Suatu Pengantar, Penerbit PT. Ghalia Indonesia, Jakarta, 1986. ______, Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum, Penerbit Rajawali Press, Jakarta, 1983. Soesilo, R, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta KomentarKomentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, Penerbit Politeia, Bogor, 1994. Sitompul, Asril, Hukum Internet (Pengenalan Mengenai Masalah Hukum di Cyberspace), Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001.
Peraturan- Peraturan: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) UU Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan UU Nomor 25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang
107
RUU Informasi dan Transaksi Elektronik
Website: Data
diakses dari http://www.bi.go.id/web/id/SP001/Info01/DASP01/infofraud.htm, Kerugian Card Fraud Masih Cukup Tinggi, tanggal 30 Juli 2007, pukul 19.00 WIB.
Data
diakses dari http://www.kompas.com/kompas-cetak/0404/22/ekonomi/ 985013.htm, Pemalsuan Kartu Kredit Semakin Merajalela, tanggal 31 Juli 2007, pukul 20.00 WIB.
Data
diakses dari http://www.kompas.com/kompas-cetak/0404/20/daerah/ 976956.htm, Liku-liku Kartu Kredit Palsu, tanggal 31 Juli 2007, pukul 20.00 WIB.
Data
diakses dari http://www.kompas.com/kompas-cetak/0506/13/finansial/ 1809942.htm, BI Dorong Penerapan Teknologi Chip Pada Kartu Kredit, tanggal 22 Agustus 2007, pukul 14.52 WIB.
Data
diakses dari http://www.bisnis.com/servlet/page?-pageid=483&-dad=portal 30&-schema=PORTAL30&pared-id=368336, Kejahatan Kartu Kredit Diganjar Setimpal, tanggal 1 Agustus 2007, pukul 16.49 WIB.
Data diakses dari http://www.perbendaharaan.go.id/modul/terkini/index.php?id =983, Dirancang RUU Informasi dan Transaksi Elektronik Guna Hindari Kerancuan Penanganan Kejahatan Kartu, tanggal 30 Juli 2007, pukul 16.51 WIB. Data diakses dari http://free.vlsm.org/v17/com/ictwatch/paper/paper040.htm, Donny B.U, Modus Operandi Penipuan Melalui Chatroom, tanggal 9 Agustus 2007, pukul 20.23 WIB. Data diakses dari http://www.law.gonzaga.edu/border.cyberlaw.html, Gabriole Zeviar- Geese, Across Borders The State of Law on Cyberjurisdiction and Cybercrime on The Internet, tanggal 22 Agustus 2007, hal.5 Data diakses dari http://www.swi.psy.uva.nl/usr/beckers/publication/seattle.html, D. Beckers, Research on Virtual Communities An Empirical Approach. Data
diakses dari http://www.unair.ac.id/go.php?id=jiptunair-gdl-s12006kurniawanl-3325&PHPSESSID=735f99a341908093de...-27k, Penegakan Hukum Tindak Pidana Kartu Kredit, tanggal 22 Agustus 2007, pukul 15.36 WIB.
