BUPATI SOLOK SELATAN KEPUTUSAN BUPATI SOLOK
SELATAN
NOMOR :
2013 TENTANG
PEMBENTUKAN PEMBENTUKAN TIM TERPADU PENANGANAN GANGGUAN KEAMANAN DALAM NEGERI KABUPATEN SOLOK SELATAN TAHUN 2013
BUPATI SOLOK SELATAN,
Menimbang
:
Mengingat
:
a. bahwa se sebagai ti tindak la lanjut In Instruksi Pr Presiden No Nomor 2 Tahun 2013 tentang Penanganan Gangguan Keamanan Dalam Negeri, perlu membentuk Tim Terpadu Penanganan Gangguan Keamanan Dalam Negeri Tahun 2013; b. bahw bahwa a seba sebagai gai tind tindak ak lanj lanjut ut dari dari Sura Suratt Keme Kement nter eria ian n Koor Koordi dina nato torr Bida Bidang ng Poli Politi tik, k, Huku Hukum m dan dan Keam Keaman anan an Nomor Nomor :B-179/Po :B-179/Polhukka lhukkam/Se m/Ses/Sid s/Sidhal hal PU.00.00 PU.00.00.8/2/ .8/2/2013 2013 tanggal 11 Februari 2013 sebagai tindak lanjut Instruksi Presiden RI Nomor 2 Tahun 2013; c. bahw ahwa seb sebagai agai tind tindak ak lanj lanjut ut dar dari Sur Surat Sekr Sekre etar taris Jenderal Kementerian Dalam Negeri RI Nomor : 188.52/ .52/7 711/SJ /SJ tangg anggal al 12 Februa bruarri 2013 per perihal hal peny penyam ampa paia ian n Intr Intruk uksi si Ment Menter erii Koor Koordi dina nato torr Bida Bidang ng Polhukkam Nomor 1 Tahun 2013; d. bahwa bahwa untuk untuk memenu memenuhi hi sebaga sebagaim imana ana dimaks dimaksud ud pada pada huru huruff a, b, dan dan c maka maka perl perlu u dite diteta tapk pkan an Kepu Keputu tusa san n Bupati; 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia; 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penet Penetapan apan Peratu Peraturan ran Pemer Pemerint intah ah Pengg Penggant antii UndangUndangUndang Undang Nomor Nomor 1 Tahun Tahun 20 2002 02 tentan tentang g Pembe Pemberan rantas tasan an Tindak Pidana Terorisme menjadi menjadi Undang-Undang; 3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Sela Selata tan n dan dan Kabu Kabupa pate ten n Pasa Pasam man Bara Baratt di Prop Propin insi si Sumatera Sumatera Barat (Lembaran (Lembaran Negara Negara Republik Republik Indonesia Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348); 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Peme Pemeri rint ntah ahan an Daera Daerah h (Lem (Lembar baran an Nega Negara ra Repu Republ blik ik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran 1
Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 6. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia; 7. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara; 9. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial; 10. Peraturan PemerKegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4337); 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban Umum; 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2006 tentang Komunitas Intelijen Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2006 tentang Komunitas Intelijen Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan 2
Memperhatika n
:
dan Penanaman Modal Daerah serta Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Solok Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 6); 16. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 1 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Solok Selatan Tahun 2013; 17. Peraturan Bupati Solok Selatan Nomor 4 Tahun 2013 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Solok Selatan Tahun 2013; 1. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor : 3 Tahun 2013 tentang Penanganan Gangguan Keamanan Dalam Negeri Tahun 2013; 2. Surat Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Nomor :B-179/Polhukkam/Ses/Sidhal PU.00.00.8/2/2013 tanggal 11 Februari 2013 sebagai tindak lanjut Instruksi Presiden RI Nomor 2 Tahun 2013; 3. Surat Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri RI Nomor : 188.52/711/SJ tanggal 12 Februari 2013 perihal penyampaian Intruksi Menteri Koordinator Bidang Polhukkam Nomor 1 Tahun 2013. MEMUTUSKAN :
Menetapkan
:
KESATU
: Membentuk Tim Terpadu Penanganan Gangguan Keamanan Keamanan Dalam Negeri di Kabupaten Solok Selatan Tahun 2013, dengan Susunan Personil sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
KEDUA
: Tim Terpadu Penanganan Gangguan Keamanan Keamanan Dalam Negeri Kabupaten Solok Selatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut : 1.
Mengkoordinasikan, mengarahkan, mengendalikan, dan mengawasi pelaksanaan aktifitas penanganan gangguan keamanan dalam Kabupaten Solok Selatan ; 2. Melakukan pemetaan potensi gangguan keamanan dalam Kabupaten Solok Selatan yang disebabkan oleh konflik sosial dan terorisme yang ada di seluruh wilayah Kabupaten Solok Selatan;
3.
Melakukan pemantauan situasi dan kondisi keamanan dalam Kabupaten Solok Selatan secara terus menerus terhadap kemungkinan berbagai gangguan keamanan dengan memperhatikan pemetaan potensi konflik; 3
4.
KETIGA
Merespon dengan cepat setiap informasi yang berkaitan dengan potensi gangguan keamanan dalam Kabupaten Solok Selatan yang disebabkan oleh konflik sosial dan terorisme, untuk selanjutnya melakukan klarifikasi, konfirmasi, koordinasi, dan sinkronisasi guna mencegah terjadinya konflik terbuka yang dapat berujung pada tindak kekerasan; 5. Mengambil tindakan cepat, tepat, dan tegas dalam mengatasi permasalahan diluar kemampuan dan kewenangan daerah Kabupaten; 6. Membentuk Desk Penanganan Gangguan Keamanan Dalam Negeri yang diakibatkan konflik sosial yang berkedudukan di Kabupaten Solok Selatan; 7. Memberikan supervise, asistensi dan dukungan yang diperlukan oleh daerah Kabupaten Dalam Penanganan Gangguan Keamanan Dalam Negeri; 8. Memberikan penjelasan kepada masyarakat secepatnya tentang terjadinya gangguan keamanan dalam negeri sebagai akibat konflik sosial dan terorisme, serta perkembangan penanganannya; 9. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Bupati secara berkala melalui Sekretaris Daerah. : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dalam melaksanakan tugas bertanggungjawab kepada Bupati .
KEEMPAT
: Segala biaya yang ditimbulkan akibat dikeluarkan keputusan ini dibebankan pada Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun Anggaran 2013 (DPAP Kantor Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Solok Selatan Tahun Anggaran 2013).
KELIMA
: Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Penetapan Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
KEENAM
: Keputusan ini berlaku dalam Tahun Anggaran 2013.
Ditetapkan di Padang Aro 4
pada tanggal
2013
BUPATI SOLOK SELATAN,
MUZNI ZAKARIA Tembusan disampaikan kepada Yth : 1. Bapak Menko Polhukam di Jakarta. 2. Bapak Menteri Koordinator Bidang Perekonomian di Jakarta. 3. Bapak Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat di Jakarta. 4. Bapak Menteri Dalam Negeri di Jakarta. 5. Bapak Menteri Pertahanan Keamanan RI di Jakarta. 6. Bapak Kepala Kepolisian RI di Jakarta. 7. Bapak Jaksa Agung di Jakarta. 8. Bapak Panglima TNI di Jakarta. 9. Bapak Kepala Badan Intelijen Negara di Jakarta. 10. Bapak Pangdam 1 Bukit Barisan di Medan. 11. Gubernur Sumatera Barat. 12. Ketua DPRD Kab. Solok Selatan di Golden Arm. 13. Yang bersangkutan dalam keputusan ini untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya. 14. Pertinggal.
LAMPIRAN I
: KEPUTUSAN BUPATI SOLOK SELATAN : -2013
TANGGAL
:
2013
5
: PEMBENTUKAN TIM TERPADU PENANGANAN
GANGGUAN KEAMANAN DALAM NEGERI KABUPATEN SOLOK SELATAN TAHUN 2013 A. SUSUNAN TIM TERPADU PENANGANAN GANGGUAN KEAMANAN DALAM NEGERI KABUPATEN SOLOK SELATAN TAHUN 2013 NO .
JABATAN DALAM KEDINASAN
JABATAN DALAM TIM
1
BUPATI SOLOK SELATAN
2
KA. POLRES SOLOK SELATAN
WAKIL KETUA I
3
DANDIM 0309 SOLOK
WAKIL KETUA II
4
WAKIL BUPATI SOLOK SELATAN
WAKIL KETUA III
5
SEKRETARIS DAERAH SOLOK SELATAN
WAKIL KETUA IV
6
PIMPINAN DPRD KABUPATEN SOLOK SELATAN
WAKIL KETUA IV
7
KA. KEJAKSAAN NEGERI PADANG ARO
WAKIL KETUA V
8
KA. PENGADILAN AGAMA MUARA LABUH
WAKIL KETUA V
9
SEKRETARIS
10
KA. KANTOR KESBANGPOL DAN LINMAS KABUPATEN SOLOK SELATAN KABAG OPS POLRES SOLOK SELATAN
WAKIL SEKRETARIS I
11
PASI INTEL DANDIM 0309 SOLOK
WAKIL SEKRETARIS II
12
KASI INTEL KAJARI PADANG ARO
WAKIL SEKRETARIS II
13
ASISTIEN PEMERINTAHAN DAN KESRA
ANGGOTA
14
ASISTEN EKONOMI DAN PEMBANGUNAN
ANGGOTA
15
ASISTEN ADMINISTRASI DAN UMUM
ANGGOTA
16
PABUNG DANDIM 0309 SOLOK
ANGGOTA
17
DANRAMIL SE- KABUPATEN SOLOK SELATAN
ANGGOTA
18
KA. INSPEKTORAT KAB. SOLOK SELATAN
ANGGOTA
19
ANGGOTA
20
KA. BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENANAMAN MODAL KAB. SOLOK SELATAN KA. BKD KAB. SOLOK SELATAN
21
KA. BPBD KAB. SOLOK SELATAN
ANGGOTA
22
KA. DINAS KOPERINDAG KAB. SOLOK SELATAN
ANGGOTA
23
KA. DINAS PENDIDIKAN KAB. SOLOK SELATAN
ANGGOTA
24
KA. DINAS DUKCAPIL KAB. SOLOK SELATAN
ANGGOTA
25
KA. DINAS PEKERJA UMUM KAB. SOLOK SELATAN
ANGGOTA
26
27
KA. DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KAB. SOLOK SELATAN
KETUA
ANGGOTA
ANGGOTA
28
KA. DINAS PERTANIAN PETERNAKAN DAN PERIKANAN KAB. SOLOK SELATAN KA. DINAS BUDPARPORA KAB. SOLOK SELATAN
ANGGOTA ANGGOTA
29
KA. DINAS HUTBUN KAB. SOLOK SELATAN
ANGGOTA 6
30
ANGGOTA
32
KA. DINAS ENERGI SUMBER DAYA MINERAL KABUPATEN SOLOK SELATAN KA. DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN DAN KEUANGAN ASET DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN KA. DINAS HUBKOMINFO KAB. SOLOK SELATAN
33
KA. KANTOR SATPOL PP KAB. SOLOK SELATAN
ANGGOTA
34
ANGGOTA
47
KA. KANTOR PELAYANAN UMUM DAN PERIZINAN KAB. SOLOK KA. KANTOR PENYULUHAN DAN KETAHANAN PANGAN KAB. SOLOK SELATAN KA. KANTOR LINGKUNGAN HIDUP KAB. SOLOK SELATAN KA. KANTOR PERPUSTAKAAN DAN ARSIP KAB. SOLOK SELATAN KA. BAGIAN PEMERINTAHAN UMUM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN KA. BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN KA. BAGIAN KESRA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN KA. BAGIAN EKBANG SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN KA. BAGIAN HUMAS SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN KA. BAGIAN UMUM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN KA. BAGIAN KA. BAGIAN PEMERINTAHAN NAGARI SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN KA. BAGIAN KEUANGAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN KA. BAGIAN ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN KA. BPS KAB. SOLOK SELATAN
ANGGOTA
48
KA. KEMENAG SOLOK SELATAN
ANGGOTA
49
KA. BPN KAB. SOLOK SELATAN
ANGGOTA
50
KA. KANTOR PELAYANAN DAN KONSULTASI PERPAJAKAN PADANG ARO KA. BPD CAPEM LUBUK GADANG
ANGGOTA
31
35 36 37 38 39 40 41 42 43 44
45 46
51
ANGGOTA
ANGGOTA
ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA
ANGGOTA ANGGOTA
ANGGOTA
BUPATI SOLOK SELATAN,
MUZNI ZAKARIA
LAMPIRAN II
: KEPUTUSAN BUPATI SOLOK SELATAN
TANGGAL
:
-2013
:
2013
7
: PEMBENTUKAN TIM TERPADU PENANGANAN
GANGGUAN KEAMANAN DALAM NEGERI KABUPATEN SOLOK SELATAN TAHUN 2013 B. SUSUNAN SEKRETARIAT TIM TERPADU PENANGANAN GANGGUAN KEAMANAN DALAM NEGERI KABUPATEN SOLOK SELATAN TAHUN 2013 NAMA NO .
JABATAN DALAM KEDINASAN
1
SISKA KARNILA, S.IP
2
PEBRI NINA YULIZA
3
ENDANG PRAYITNO, SE
4
MUHARISMAN, S.Sos
5
ZAIM AKMAL, S.Sos
6
MURNIATI, A.Md
7
MELI CHAIRANI, A.Md
8
PAIJUL
9
YUSRA ENDRI
10
MAIZAR
11
WIRA DIDONA
12
DIRA DILVA SANGIR
13
WIWI NINA MAREKSA
14
REPI GUSMA INDAH
15
WINRIAT SUCI. R
KTU KANTOR KESBANGPOL DAN LINMAS KAB. SOLOK SELATAN STAF KANTOR KESBANGPOL DAN LINMAS KAB. SOLOK SELATAN STAF KANTOR KESBANGPOL DAN LINMAS KAB. SOLOK SELATAN STAF KANTOR KESBANGPOL DAN LINMAS KAB. SOLOK SELATAN STAF KANTOR KESBANGPOL DAN LINMAS KAB. SOLOK SELATAN STAF KANTOR KESBANGPOL DAN LINMAS KAB. SOLOK SELATAN STAF KANTOR KESBANGPOL DAN LINMAS KAB. SOLOK SELATAN STAF KANTOR KESBANGPOL DAN LINMAS KAB. SOLOK SELATAN STAF KANTOR KESBANGPOL DAN LINMAS KAB. SOLOK SELATAN STAF KANTOR KESBANGPOL DAN LINMAS KAB. SOLOK SELATAN STAF KANTOR KESBANGPOL DAN LINMAS KAB. SOLOK SELATAN STAF KANTOR KESBANGPOL DAN LINMAS KAB. SOLOK SELATAN STAF KANTOR KESBANGPOL DAN LINMAS KAB. SOLOK SELATAN STAF KANTOR KESBANGPOL DAN LINMAS KAB. SOLOK SELATAN STAF KANTOR KESBANGPOL DAN LINMAS KAB. SOLOK SELATAN
JABATAN DALAM TIM KETUA SEKRETARIS ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA
BUPATI SOLOK SELATAN,
MUZNI ZAKARIA
8
