SK Tim SIP Puskesmas 2018

BUPATI JEPARA PROVINSI JAWA TENGAH KEPUTUSAN BUPATI JEPARA NOMOR TAHUN 2018 TENTANG PEMBENTUKAN PEMBENTUKAN TIM MONITORING DAN EVALUASI STANDAR PELAYANAN BAGI PERANGKAT DAERAH KABUPATEN JEPARA BUPATI JEPARA, Menimbang

: a. bahwa dalam rangka melaksanakan melaksa nakan pelayanan publik yang efektif, efisien dan optimal, setiap Perangkat Daerah perlu menyusun dan memiliki Standar Pelayanan yang berbasis pada Public Hearing ( melibatkan partisipasi masyarakat); b. bahwa untuk kelancaran dan efektifitas pelaksanaan penyusunan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu dibentuk Tim Monitoring dan evaluasi Standar Pelayanan bagi Perangkat Daerah c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Monitoring dan Evaluasi Standar Pelayanan bagi Perangkat Daerah Kabupayen Jepara

Mengingat

: 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

tentang Dalam

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua

Trusted by over 1 million members

Try Scribd FREE for 30 days to access over 125 million titles without ads or interruptions! Start Free Trial Cancel Anytime.



Atas Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan; 7. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jepara (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2016 Nomor 14, Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 11); 8. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 18 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2015 Nomor 18); 9. Peraturan Bupati Jepara Nomor 73 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2016 2016 Nomor 73). 10. Peraturan Bupati Jepara Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan bagi Perangkat Daerah se-Kabupaten Jepara

MEMUTUSKAN : Menetapkan : KESATU : Membentuk Tim Monitoring dan Evaluasi Standar Pelayanan Bagi Perangkat Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2018, dengan susunan Keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini. KEDUA

: Tugas Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah : a) Melaksanakan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan SP kepada Perangkat Daerah seKabupaten Jepara; b) Memberikan pengarahan dan bimbingan dalam Penyusunan Standar Pelayanan yang dilaksanakan oleh Tim Penyusun di Perangkat Daerah; c) Memberikan arahan dan koreksi terkait penerapan Standar Pelayanan yang telah di susun; d) Menyampaikan Menyampaikan laporan kepada Bupati;



Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini. KEEMPAT

: Tugas Sekretariat Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA adalah sebagai berikut : a) mengumpulkan bahan dan laporan hasil monitoring dan evaluasi dari Tim Monev; b) membuat laporan pelaksanaan penyusunan Standar Pelayanan Publik (SP) sebagai dokumen pertanggungjawaban;

KELIMA

: Dalam melaksanakan tugasnya Tim Monitoring dan evaluasi Standar Pelayanan Kabupaten Jepara sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati.

KEENAM

: Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2018.

KETUJUH

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Jepara Pada tanggal BUPATI JEPARA,

AHMAD MARZUQI



LAMPIRAN I KEPUTUSAN KEPUTUSAN BUPATI JEPARA Nomor : Tanggal :

SUSUNAN TIM PENYUSUN STANDAR PELAYANAN KABUPATEN JEPARA TAHUN 2018

NO

KEDUDUKAN DALAM TIM

1 2 A. PEMBINA 1. Penanggung Jawab 2. Ketua

JABATAN DALAM ORGANISASI PERANGKAT DAERAH 3

KETERANGAN

4

Bupati Jepara Sekretaris Daerah Kabupaten Jepara

3. Wakil Ketua

Asisten Administrasi Kabupaten Jepara

Sekda

4. Sekretaris

Kepala Bagian Organisasi Setda Kabupaten Jepara

5. Anggota

BUPATI JEPARA,

AHMAD MARZUQI



LAMPIRAN II KEPUTUSAN KEPUTUSAN BUPATI JEPARA Nomor : Tanggal :

SUSUNAN SEKRETARIAT PENYUSUNAN STANDAR PELAYANAN PUBLIK KABUPATEN JEPARA TAHUN 2017 NO

KEDUDUKAN DALAM TIM

JABATAN DALAM DINAS

KETERANGAN

1.

Koordinator

Kasubbag Ketatalaksanaan dan Pelayanan Publik pada Bagian Organisasi Setda Kabupaten Jepara

2.

Anggota

Staf Sub Bagian Ketatalaksanaan dan 1. Darma Kurniawan Pelayanan Publik Pada Bagian 2. Anita Dyah Organisasi Setda Kabupaten Jepara Asmaranti, S.STP 3. Yani Yudha Kristiyanto

BUPATI JEPARA,

AHMAD MARZUQI

SK Tim SIP Puskesmas 2018

Recommend Documents