contoh sk penyelenggara kontrak pihak ketigaFull description
CVBNFull description
df
df
KONTRAKFull description
asdfFull description
KONTRAK
asdfDeskripsi lengkap
dbgtftinyu
KONTRAK
Sop Penyelenggaraan Kontrak Dengan Pihak Ketiga
Sop Penyelenggaraan Kontrak Dengan Pihak KetigaDeskripsi lengkap
Surat Kontrak pihak ketiga
2.5.1.1 Sk Kepala Puskesmas Ttg Penyelenggaraan Kontrak Pihak KetigaFull description
Penyelenggaraan Kontrak Perjanjian Kerja Sama Dengan Pihak KetigaDeskripsi lengkap
Full description
SKFull description
SKDeskripsi lengkap
Deskripsi lengkap
ini
ini
Deskripsi lengkap
PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU TENGAH
DINAS KESEHATAN UPT PUSKESMAS ATURAN MUMPO Desa Talang Tengah, Kecamatan Pematang Tiga, Kode Pos: 38372. Telp.085267040444 Email: uskesmas.atmum mail.com
KEPUTUSAN KEPALA UPT PUSKESMAS ATURAN MUMPO NOMOR : 445/
/SK-ADMEN/11/ PKM-ATM/2018 TENTANG
PENYELENGGARAAN KONTRAK / PERJANJIAN KERJA SAMA DENGAN PIHAK KETIGA PUSKESMAS ATURAN MUMPO
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA UPT PUSKESMAS ATURAN MUMPO Menimbang
: a. bahwa adanya kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan secara mandiri oleh pengelola Puskemas Aturan Mumpo maka diperlukan kerjasama dengan pihak ketiga; b. bahwa pengelola Puskesmas Aturan Mumpo memiliki kewenangan dalam membuat kontrak mengenai sebagian kegiatan dengan pihak ketiga dalam mengupayakan ketercapaian target seluruh kegiatan dalam program; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Kepala UPT Puskesmas Aturan Mumpo
tentang
Penyelenggaraan Kontrak / Perjanjian
kerjasama dengan pihak ketiga Puskesmas Aturan Mumpo; Mengingat
: 1. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : 951 / Menkes / SK / VI / 2000 tentang Upaya Kesehatan Dasar di Puskesmas; 2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004. tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; 3. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 128/MENKES/SK/II/2004 tentang Kebijakan dasar Puskesmas; 4. Peraturan
Menteri
Kesehatan
RI
Nomor
741/MENKES/PER/VII/2008 tentang Standar pelayanan Minimal Bidang Kesehatan;
5. Keputusan
Menteri
Kesehatan
RI
Nomor
828/MENKES/SK/IX/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan;
M E M UT U S KA N : Menetapkan
: KEPUTUSAN KEPALA UPT PUSKESMAS ATURAN MUMPO TENTANG PENYELENGGARAAN KONTRAK / PERJANJIANN KERJASAMA
DENGAN
PIHAK
KETIGA
PUSKESMAS
ATURANN MUMPO. KESATU
:
Kegiatan yang berkaitan dengan pelaksaan program dan pelayanan Puskesmas Aturan Mumpo yang tidak dapat dilaksanakan secara mandiri dikontrakkan kepada pihak ketiga.
KEDUA
:
Pelaksanaan kontrak oleh pihak ketiga sesuai dengan rencana dalam dokumen kontrak dan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku sebagaimana terlampir dalam kepuutusan ini.
KEDUA
:
Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan/perubahan sebagaimana mestinya.
Ditetapkan di
:
Aturan Mumpo
Pada tanggal
:
01 Februari 2018
KEPALA UPT PUSKESMAS ATURAN MUMPO
Arpen
LAMPIRAN
: KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS ATURAN MUMPO
NOMOR TANGGAL
: 445/ :
/SK-ADMEN/11/ PKM-ATM/2018
PENYELENGGARAAN KONTRAK / PERJANJIAN KERJA SAMA DENGAN PIHAK KETIGA PUSKESMAS ATURAN MUMPO
1. Adanya dokumen kontrak yang jelas dengan pihak ketiga yang ditandatangani oleh pihak ketiga dan pengelola dengan spesifikasi pekerjaan yang jelas dan memenuhi standar yang berlaku. 2. Dalam dokumen kontrak / perjanjian kerjasama ada kejelasan, kegiatan yang harus dilakukan, peran dan tanggungjawab masing-masing pihak, personil yang melaksanakan kegiatan, kualifikasi, indikator dan standar kinerja, masa berlakunya kontrak / perjanjian kerjasama, proses kalau terjadi perbedaaan pendapat, termasuk bila terjadi pemutusan hubungan kerja. 3. Adanya dokumen kontrak yang jelas dengan pihak ketiga yang ditandatangani oleh pihak ketiga dan pengelola dengan spesifikasi pekerjaan yang jelas dan memenuhi standar yang berlaku. 4.
Dalam dokumen kontrak / perjanjian kerjasama ada kejelasan, kegiatan yang harus dilakukan, peran dan tanggungjawab masing-masing pihak, personil yang melaksanakan kegiatan, kualifikasi, indikator dan standar kinerja, masa berlakunya kontrak / perjanjian kerjasama, proses kalau terjadi perbedaaan pendapat, termasuk bila terjadi pemutusan hubungan kerja.