PEMERINTAH KABUPATEN SUMEDANG DINAS KESEHATAN UPT PUSKESMAS HAURNGOMBON HAURNGOMBONG G
Jl. Raya Simpang – Parakanmuncang Parakanmuncang Kec.Pamulihan No Tlp. (022)2) 7911257 .haurn urn ombon aho hoo o.co .com m Email : .ha
KEPUTUSAN KEPALA UPT PUSKESMAS HAURNGOMBONG NOMOR
: ....... /........./........./2017 TENTANG
STERILISASI ALAT KESEHATAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA PUSKESMAS UPT HAURNGOMBONG
Menimbang
:
a.
Puskesmas
sebagai
penyedia
pelayanan kesehatan dasar
diharapkan dapat menjaga agar peralatan siap pakai dan dalam kondisi baik saat dibutuhkan,
maka
Puskesmas
perlu
menetapkan ketentuan dan prosedur. b. Sebagaimana
dalam
huruf
a
tersebut
ketentuan
dan
prosedur kebersihan dan sterilisasi alat – alat yang perlu disterilkan, dan menempatkan alat alat yang yang siap pakai pada tempat yang tepat sesuai persyaratan
dan
fungsi
alat
pelayanan
ditetapkan dengan Surat Keputusan. Mengingat
:
1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan 2. Kepmenkes
No.
1204/Menkes/SK/X/Tentang
Alat Medik. 3. Permenkes No. 75 Tahun 2014 Tentang Puskesmas
Pengelolaan
MEMUTUSKAN Pertama
:
Puskesmas merupakan penyelengara kesehatan layanan primer yang mampu mengelola peralatan medis dengan cara memisahkan alat yang bersih dan kotor.
Kedua
:
Memisahkan alat yang memerlukan strerilisasi.
Ketiga
:
Memisahkan alat yang membutukan perawatan lebih lanjut
Keempat
:
Memisahkan alat – alat yang membutuhkan persyaratan khusus untuk peletakannya.
Ditetapkan di Haurngombong Pada Tanggal
April 2017
Kepala UPT Puskesmas Haurngombong
CEPY TRICAHYADI
PEMERINTAH KABUPATEN SUMEDANG DINAS KESEHATAN UPT PUSKESMAS HAURNGOMBONG
Jl. Raya Simpang – Parakanmuncang Kec.Pamulihan No Tlp. (022)2) 7911257 ahoo.com Email : .haurn ombon
KEPUTUSAN KEPALA UPT PUSKESMAS HAURNGOMBONG NOMOR
: ....... /........./........./2017 TENTANG
PEMELIHARAAN ALAT KESEHATAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPAL UPT PUSKESMAS HAURNGOMBONG
Menimbang
:
a.
Puskesmas
sebagai
penyedia
pelayanan kesehatan dasar
diharapkan dapat menjaga agar peralatan siap pakai dan dalam kondisi baik saat dibutuhkan,
maka
Puskesmas
perlu
menetapkan ketentuan dan prosedur. b. Sebagaimana
dalam
prosedur kebersihan
huruf
a
tersebut
ketentuan
dan
dan Perawatan alat – alat agar alat –
alat terpelihara dan terawat dengan baik, dan menempatkan alat yang siap pakai pada tempat yang tepat sesuai persyaratan
dan
fungsi alat pelayanan ditetapkan dengan Surat Keputusan.
Mengingat
:
1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan 2. Kepmenkes
No.
1204/Menkes/SK/X/Tentang
Alat Medik. 3. Permenkes No. 75 Tahun 2014 Tentang Puskesmas
Pengelolaan
MEMUTUSKAN
Pertama
:
Puskesmas merupakan penyelengara kesehatan layanan primer yang mampu memelihara peralatan medis dan menjaga alat-alat agar tetap terpantau dan terpelihara dengan baik
Kedua
:
Ketiga
:
Keempat
:
Memisahkan alat yang memerlukan strerilisasi. Memisahkan alat yang membutukan perawatan lebih lanjut Memisahkan alat – alat yang membutuhkan persyaratan khusus untuk peletakannya.
Ditetapkan di Haurngombong Pada Tanggal April 2017 Kepala UPT Puskesmas Haurngombong
CEPY TRICAHYADI
PEMERINTAH KABUPATEN SUMEDANG DINAS KESEHATAN UPT PUSKESMAS HAURNGOMBONG
Jl. Raya Simpang – Parakanmuncang Kec.Pamulihan No Tlp. (022)2) 7911257 ahoo.com Email : .haurn ombon
KEPUTUSAN KEPALA UPT PUSKESMAS HAURNGOMBONG NOMOR
: ....... /........./........./2017 TENTANG
KEBIJAKAN PELAYANAN KLINIS UPT PUSKESMAS HAURNGOMBONG DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA UPT PUSKESMAS HAURNGOMBONG
Menimbang
:
a. Bahwa pelayanan klinis Puskesmas dilaksanakan berdasarkan kebutuhan pasien; b. bahwa pelayanan klinis Puskesmas perlu memperhatikan mutu dan keselamatan pasien; c. bahwa untuk menjamin pelayanan klinis dilaksanakan sesuai kebutuhan pasien, bermutu, dan memperhatikan keselamatan pasien, maka perlu disusun kebijakan pelayanan klinis di UPT Puskesmas Haurngombong;
Mengingat
:
1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063); 2. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 75 tahun 2014, tentang Puskesmas; 3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 46 tahun 2015 tentang, Akreditasi Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama; 4. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1457/MENKES/SK/X/2003 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota; 5. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 11 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Kesehatan (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 11 Seri E, tambahan Lembaran Daerah Nomor 77);
6. SK Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sumedang Nomor 440/1179.7/SDK/VI/2015 tentang Penetapan Puskesmas Yang Akan Diakreditasi Tahun 2015;
MEMUTUSKAN
Menetapkan KEPUTUSAN KEPALA UPT HAURNGOMBONG TENTANG PELAYANAN KLINIS UPT HAURNGOMBONG
PUSKESMAS KEBIJAKAN PUSKESMAS
Kesatu
:
Kebijakan pelayanan klinis di UPT Puskesmas Haurngombong, sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari surat keputusan ini.
Kedua
:
Surat keputusan ini berlaku sejak tenggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan/perubahan sebagaimana mestinya
