KEPUTUSAN BUPATI MUSI BANYUASIN NOMOR 1495 TAHUN 2012 TENTANG PENGESAHAN RANCANGAN AKHIR RENCANA STRATEGIS SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN 2012-2017 BUPATI MUSI BANYUASIN, Menimbang
: a. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2012-2017 maka Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah perlu segera ditetapkan oleh Bupati; b. bahwa Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin telah melakukan verifikasi akhir terhadap Rancangan Akhir Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Musi Banyuasin tentang Pengesahan Rancangan Akhir Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2012-2017.
Mengingat
: 1.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1851); 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Nomor 4578) ; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817); 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517); 10. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tahun 2008 Nomor 33); 11. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2012-2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2013 Nomor 94). MEMUTUSKAN : Menetapkan
: PENGESAHAN RANCANGAN AKHIR RENCANA STRATEGIS SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN 2012-2017.
KESATU
: Pengesahan Rancangan Akhir Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2012-207 dengan susunan sebagaimana tersebut pada Lampiran Keputusan Bupati ini.
KEDUA
: Rancangan Akhir Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2012-2017 dijadikan pedoman unit kerja di lingkungan Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam menyusun rancangan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah.
KETIGA
: Penetapan Rancangan Akhir Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah oleh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah paling lama 7 (tujuh) hari setelah Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah disahkan oleh Bupati.
KEEMPAT
: Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Sekayu pada tanggal BUPATI MUSI BANYUASIN,
H. PAHRI AZHARI
LAMPIRAN:
KEPUTUSAN BUPATI MUSI BANYUASIN NOMOR : 1495 TANGGAL : 28 Desember 2012
PENGESAHAN RANCANGAN AKHIR RENCANA STRATEGIS SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN 2012-2017
1.
RENSTRA SEKRETARIAT DAERAH
2.
RENSTRA SEKRETARIAT DPRD
3.
RENSTRA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
4.
RENSTRA BADAN KEPEGAWAIAN DAN DIKLAT DAERAH
5.
RENSTRA BADAN LINGKUNGAN HIDUP,PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
6.
RENSTRA BADAN KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
7.
RENSTRA BADAN KESATUAN BANGSA,POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
8.
RENSTRA BADAN KETAHANAN PANGAN
9.
RENSTRA BADAN PERPUSTAKAAN,ARSIP DAN DOKUMENTASI
10. RENSTRA BADAN PELAYANAN PERIZINAN DAN PENANAMAN MODAL 11. RENSTRA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 12. RENSTRA KANTOR PERWAKILAN KAB.MUSI BANYUASIN DI PALEMBANG 13. RENSTRA KANTOR SATPOL PP 14. RENSTRA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SEKAYU 15. RENSTRA INSPEKTORAT 16. RENSTRA SEKRETARIAT DPRD 15. RENSTRA DINAS PENDAPATAN,PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 16. RENSTRA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 17. RENSTRA DINAS KESEHATAN 18. RENSTRA DINAS KOPERASI,UMKM DAN PENGELOLAAN PASAR 19. RENSTRA DINAS PERHUBUNGAN 20. RENSTRA DINAS PEMUDA,OLAHRAGA DAN PARIWISATA 21. RENSTRA DINAS KEHUTANAN 22. RENSTRA DINAS PERKEBUNAN 23. RENSTRA DINAS PERTANIAN DANPERTERNAKAN 24. RENSTRA DINAS SOSIAL,TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
25. RENSTRA DINAS PU CIPTA KARYA DAN PENGAIRAN 26. RENSTRA DINAS PU BINA MARGA 27. RENSTRA DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI 28. RENSTRA DINAS KEBERSIHAN,PERTAMANAN DAN PEMELIHARAAN LAMPU JALAN 29. RENSTRA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 30. RENSTRA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 31. RENSTRA DINAS PERIKANAN 32. RENSTRA KECAMATAN SEKAYU 33. RENSTRA KECAMATAN BABAT TOMAN 34. RENSTRA KECAMATAN PLAKAT TINGGI 35. RENSTRA KECAMATAN SUNGAI KERUH 36. RENSTRA KECAMATAN SANGA DESA 37. RENSTRA KECAMATAN BAYUNG LENCIR 38. RENSTRA KECAMATAN SUNGAI LILIN 39. RENSTRA KECAMATAN LALAN 40. RENSTRA KECAMATAN LAIS 41. RENSTRA KECAMATAN KELUANG 42. RENSTRA KECAMATAN BATANG HARI LEKO 43. RENSTRA KECAMATAN LAWANG WETAN 44. RENSTRA KECAMATAN TUNGKAL JAYA 45. RENSTRA KECAMATAN BABAT SUPAT
BUPATI MUSI BANYUASIN,
H. PAHRI AZHARI
