DINAS KESEHATAN KABUPATEN WAY KANAN UPT PUSKESMAS BARADATU KEPUTUSANWAY KANAN KECAMATAN BARADATU KABUPATEN Alamat : Jl. Gajah Mada No. 183 Baradatu Kab. Way Kanan Lampung Kode Pos 34761
KEPUTUSAN KEPALA UPT PUSKESMAS BARADATU NOMOR : ...... / .........../ PKM-BD / ........ / 2016 TENTANG PENETAPAN PENANGGUNG JAWAB UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT (UKM) KEPALA PUSKESMAS BARADATU Menimbang
: a. bahwa agar penyelenggaraan UKM Puskesmas sesuai dengan kebutuhan masyarakat, maka perlu disusun Penetapan Penanggung Jawab UKM berdasarkan analisis kompetensi penanggung jawab UKM Puskesmas; b. bahwa agar masyarakat mudah mendapatkan akses terhadap pelayanan, informasi, dan memberikan umpan balik, maka perlu disusun kebijakan akses masyarakat terhadap Puskesmas ; c. bahwa agar kinerja UKM Puskesmas dapat ditingkatkan secara berkesinambungan, maka perlu disusun kebijakan evaluasi UKM Puskesmas dengan indicator – indicator kinerja yang jelas; d. bahwa agar penyelenggaraan UKM Puskesmas dapat dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan, dan sesuai dengan pedoman, dan ketentuan perundangan, maka perlu disusun kebijakan pengelolaan UKM Puskesmas,
Mengingat
: 1. 2. 3. 4. 5.
Undang – undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063); Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 75 tahun 2014, tentang Puskesmas; Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 46 tahun 2015, tentang Akreditasi Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama; Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1457/MENKES/SK/X/2003 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten / Kota; Lengkapi dengan permenkes tentang pedoman - pedoman yang terkait dengan UKM yang diselenggarakan di Puskesmas baradatu
MEMUTUSKAN Menetapkan
: KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS TENTANG PENETAPAN PENANGGUNG JAWAB UKM PUSKESMAS BARADATU
Kesatu
: Penetapan Penanggung Jawab UKM Puskesmas sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari surat keputusan ini.
Kedua
: Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan / perubahan sebagaimana mestinya.
Ditetapkan di : Baradatu Pada Tanggal : ............2016 Kepala UPT Puskesmas Baradatu
I WAYAN BUDI
LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS BARADATU NOM0R : TENTANG : PENETAPAN PENANGGUNG JAWAB PROGRAM UKM A. Kebijakan Perencanaan, akses, dan evaluasi kinerja UKM: 1. Perencanaan tiap - tiap UKM Puskesmas disusun berdasar analisis kebutuhan masyarakat, dan mengacu pada pedoman atau acuan yang ditetapkan oleh Kementarian Kesehatan, Dinas Kesehatan Provinsi, maupun Dinas Kesehatan Kabupaten / Kota, dan capaian kinerja masing - masing UKM. 2. Identifikasi kebutuhan dan harapan masyarakat dilakukan memlalui survey mawas diri, musyawarah masyarakat desa, kegiatan survey yang lain, kotak saran, maupun temu muka dengan tokoh masyarakat dan sasaran masing - masing UKM untuk memperoleh umpan balik dari masyarakat, kelompok masyarakat, dan sasaran 3. Perencanaan tiap - tiap UKM harus diintegrasikan dalam perencanaan Puskesmas, baik dalam perencanaan lima tahunan, RUK, dan RPK. 4. Umpan balik dari masyarakat digunakan baik dalam penyusun rencana, maupun untuk perubahan rencana yang disusun 5. Inovasi dalam penyelenggaraan UKM dilakukan sesuai dengan perkembangan kebutuhan dan harapan masyarakat, perubahan regulasi, perkembangan tehnologi. 6. Permasalahan dan hambatan dalam penyelenggaraan masing - masing UKM harus diidentifikasi, dianalisis dan ditindak lanjuti dengan mengikuti siklus PDCA dalam bentuk upaya perbaikan yang berkesinambungan dan inovasi perbaikan. 7. Inovasi dalam penyelenggaraan UKM harus direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi 8. Untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap kegiatan UKM, jadual pelaksanaan kegiatan harus disepakati dan diinformasikan pada sasaran, lintas program, dan lintas sector terkait 9. Sasaran kegiatan UKM berhak untuk mendapatkan akses yang mudah dan tepat waktu dalam perperan aktif pada saat pelaksanaan kegiatan UKM 10. Sasaran UKM, lintas program dan lintas sector terkait harus mendapatin formasi tentang kegiatan masing - masing UKM, tujuan, tahapan dan jadual pelaksanaan. 11. Akses masyarakat dan sasaran UKM harus dievaluasi 12. Masyarakatdansasaran UKM berhakuntukmenyampaikankeluhandanumpanbalikmelalui media komunikasi: sms, kotak saran, dan pertemuan dengan tokoh masyarakat maupun forum-forum komunikasi seperti:……………………….. 13. Umpan balik masyarakat wajib ditindak lanjuti. Tindak lanjut yang dilakukan harus diinformasikan kepada masyarakat 14. Kinerja masing - masing UKM harus dievaluasi, dianalisis dan ditindak lanjut dalam bentuk perbaikan yang berkesinambungan dan inovasi perbaikan. B. Kebijakan Pengelolaan UKM 1. Penanggung jawab UKM harus memenuhi persyaratan kompetensi sebagaimana pada pedoman tiap -tiap UKM. 2. Analisis kompetensi wajib dilakukan untuk tiap penanggung jawab. 3. Jika kompetensi belum terpenuhi maka harus dilakukan tindak lanjut untuk memenuhi kompetensi yang dipersyaratkan 4. Penanggung jawab danpelaksana UKM yang baruwajibmengikuti program orientasi 5. Penyelenggaraan UKM dilaksanakan sesuai dengan tata nilai yang disepakati dan rencana yang disusun 6. Kepala Puskesmas wajib melakukan pembinaan dan arahan kepada tiap-tiap penanggung jawab UKM dalam pelaksanaan kegiatan UKM 7. Penanggung jawab UKM wajib melakukan pembinaan dan arahan kepada pelaksana kegiatan UKM 8. Penanggung jawab UKM wajib melakukan komunikasi dan koordinasi dengan lintas program dan lintas sector terkait dalam penyelenggaraan UKM 9. Dalam penyelenggaraan kegiatan UKM harus diidentifikasi risiko yang mungkin terjadi terhadap lingkungan, dan dilakukan upaya untuk mencegah dan /atau meminimalisasi akibat dar irisiko yang terjadi. 10. Dalam penyelenggaraan UKM dilakukan fasilitasi pemberdayaan masyarakat dan sasaran. Pemberdayaan masyarakat dimulai dengan keterlibatan masyarakat dalam menyampaikan kebutuhan, keluhan, umpan balik, aktif dalam pelaksanaan kegiatan UKM, sampai dengan mengembangkan kegiatan - kegiatan UKBM 11. Dalam pelaksanaan kegiatan UKM, penanggung jawab dan pelaksana dipandu oleh uraian tugas yang jelas yang dikajisecara regular minimal setahun sekali 12. Lintas program dan lintas sector terkait harus diidentifikasi untuk tiap UKM dengan kejelasan peranmasing - masing 13. Akuntabilita spenyelenggaraan UKM dilaksanakan dengan monitoring dan evaluasi kinerja UKM 14. Monitoring sebagai wujud akuntabilitas dilakukan dengan cara analisis terhadap laporan kegiatan UKM, supervis ioleh KepalaPuskesmas maupun penanggung jawab UKM, dan pertemuan monitoring kegiatan UKM oleh penanggung jawab UKM
15. 16. 17. 18.
Evaluasi kinerja UKM secara pediodik dilakukan minimal dua kali setahun Hak dan kewajiban sasaran harus diperhatikan dalam pelaksanaan kegiatan UKM Hak-hak sasaran meliputi :………. Kewajiban sasaran meliputi:……….
C. Nama Penanggung Jawab UKM seperti pada tabel berikut : NO
NAMA PENANGGUNG JAWAB
JENIS PROGRAM
PENDIDIKAN
1 2 3 4 5 6 7 8
Ditetapkan di : Baradatu Pada Tanggal
: .............2016
Kepala UPT Puskesmas Baradatu
I WAYAN BUDI
