PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI DINAS KESEHATAN PUSKESMAS BIJI NANGKA Desa Biji Nangka Kecamatan Sinjai Borong Kab. Sinjai Kode Pos 92862
SURAT KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS BIJI NANGKA Nomor :
/PKM.BN/SB/SK/I/2015
TENTANG ALUR KOMUNIKASI DAN KOORDINASI LINTAS PROGRAM DAN LINTAS SEKTOR KEPALA UPTD PUSKESMAS BIJI NANGKA Menimbang
: a. Bahwa dalam rangka menjamin efektifitas dan efesiensi dalam mengelola program dan kegiatan puskesmas sejalan dengan tata nilai, visi, misi, tugas pokok dan fungsi puskesmas, maka dipandang perlu menetapkan Alur Komunikasi dan Koordinasi Lintas Program dan Lintas Sektor; b. Bahwa untuk maksud tersebut butir (a), maka perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala UPTD Puskesmas Biji Nangka untuk dilaksanakan dan dipertanggung jawabkan sebagaimana mestinya.
Mengingat
: 1. Undang-Undang
Nomor
36
tahun
2009,
tentang
Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 50635 ) 2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 3.
Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Kesehatan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 );
4. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 128/Menkes/SK/2004 tentang Kebijakan Dasar Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas ); 5.
Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia (Permenkes) Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas);
6. Peraturan Daerah Nomor 35 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Sinjai;
MEMUTUSKAN Menetapkan
:
Pertama
: Keputusan Kepala UPTD Puskesmas Biji Nangka Tentang Alur Komunikasi dan Koordinasi Lintas Program dan Lintas Sektor.
Kedua
:
Ketiga
Keempat
Alur komunikasi dan koordinasi lintas program dan lintas sektor sebagaimana dimaksud diktum pertama tercantum dalam lampiran keputusan ini. : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.
: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.