SISTEM PERTAHANAN PERTAHANAN NEGARA NEGARA BERBASIS TEKNOLOGI TEKNOLOGI INFORMASI UNTUK MENGHADAPI ANCAMAN ABAD XXI Erwin Kurnia N.M. 120130102007
Asymmetric Warfare Study Program, Program, Faculty of Defense Strategy, Strategy, Indonesian Defense University, University, Jakarta, 2014 Jalan Salemba Raya Nomor 14 Jakarta Pusat 10430 Telp/HP.+6281319288874
[email protected]
Abstrak . Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah mengubah ancaman perang semakin kompleks. Penggunaan alat utama sistem persenjataan yang semakin modern telah mendorong Indonesia untuk melakukan memodernisasi alat perang yang ada. TNI selaku komponen utama pertahanan negara perlu membangun sistem pertahanan berbasis teknologi informasi yang terintegrasi dengan seluruh komponen kekuatan negara untuk menghadapi kemungkinan ancaman penggunaan teknologi dan informasi. Kata Kunci: Teknologi Informasi, Ancaman Perang, Pertahanan Negara, TNI.
A.
Pendahuluan.
Di masa globalisasi dan Teknologi Informasi (TI) saat ini telah mempengaruhi berbagai sendi kehidupan manusia. Kemajuan teknologi infomasi (TI), telah dirasakan oleh seluruh bangsa di dunia. Dengan teknologi informasi telah menjadikan hubungan antar manusia, antar bangsa semakin lebih mudah, cepat tanpa dipengaruhi oleh ruang dan waktu. Teknologi Informasi berkembang dengan pesat tanpa ada satu negara yang dapat membendungnya. Hal ini telah membuat pengaburan batas-batas negara (borderless (borderless)) dan menimbulkan saling ketergantungan (interdepensi (interdepensi)) antar negara. Inilah yang disebut era globalisasi.
Penggunaan teknologi informasi tidak terbatas pada penggunaan komputer ( software software dan hardware) hardware) yang digunakan untuk memproses atau menyimpan informasi, melainkan juga mencakup teknologi komunikasi untuk mengirimkan informasi (Martin, 1999). Dengan wilayah Indonesia yang terdiri dari beribu Universitas Pertahanan Indonesia
2
pulau, suku, agama, ras, dan antar golongan sudah seharusnya pemerintah mengembangkan teknologi informasi hingga mencapai daerah terpencil yang berada dalam satu kesatuan dan kedaulatan Indonesia. Hal ini sangat diperlukan dalam menghadapi tantangan global di abat ke-21 dengan ancaman yang sangat kompleks.
Pasca berakhirnya perang dingin (cold war ) tahun 1989 ditandai runtuhnya tembok Berlin, menjadikan Amerika Serikat menjadi negara adidaya tunggal dunia ditambah lagi dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta diinvestasikan dalam bentuk teknologi berbasis komputer telah mendorong Amerika Serikat melakukan transformasi perubahan berbasis teknologi informasi dan kemudian dikenal dengan IT IRMA ( Information Technology Revolution in Military).1 Perubahan ini juga mengakibatkan ancaman yang dihadapi suatu bangsa berubah dari ancaman yang bersifat tradional (convensional ) menjadi ancaman uncconvensional atau Asymmetric Warfare. Ancaman perang mulai mengalami perubahan baik bentuk maupun cara-cara yang digunakan. Memasuki tahun 1990, perang tidak menggunakan cara tradisional, namun menggunakan cara baru yang lebih terorganisir, dilakukan oleh state non actors dan tidak terikat terhadap tempat dan waktu yang digunakan. Perang seperti ini disebut “Global War on Terror ”. Pola pertempuran dan strategi yang digunakan telah berubah dan beralih kepada cara-cara yang perang asimetrik ( Asymmetric Warfare). “Asymmetric Warfare is violent action undertaken by the „have-nots‟ against the „have‟ whereby the have-nots, be thet state or sub-state actors, seek to generate profound effects-at all levels or warfare (however defined), from the tactical to the strategic-by employing their own specific relative advantages against the vulnerabilities of much stronger opponents” 2
1
Dorman Andrew, Smith Mike, and Uttley Matthew, The Changing Face of Military Power , Palgarave, 2002 2 Rod Thornton, Asymmetric Warfare, Cambridge, 2011 Universitas Pertahanan Indonesia
3
Ancaman negara di abad ke-21, tidak hanya didominasi oleh kekuatan militer suatu negara akan tetapi kekuatan non state actors sangat berperan didalamnya. Ancaman di era glolisasi tidak hanya ditujukan untuk menyerang instansi pemerintah atau militer melainkan dapat mengancam seluruh bidang kehidupan seperti ekonomi, politik, budaya, dan keamanan suatu negara. Kebanyakan ancaman keamanan dan pertahanan abad-21 dilakukan oleh state non actors, seperti ancaman terrorism, insurgency, cyber crime, human trafficking, pembajakan laut, jaringan narkotika, bahkan mencakup hak azasi manusia. Dalam konflik Asymmteric Warfare, dilakukan oleh state non actors
sebagai pihak
lemah (weak ) melawan pemerintah ( state) sebagai pihak yang kuat atau bagaimana negara lemah (weak state) melawan negara yang kuat ( strong state).3 Contohnya, perang Vietnam melawan Amerika Serikat. Dimana kekuatan tidak seimbang terjadi sehingga tentara Vietnam melakukan taktik dan strategi asimetrik melawan negara adidaya Amerika Serikat sang penguasa dunia.
Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam menjalankan tugas dan fungsinya didasarkan kepada keputusan politik negara. Sesuai dengan dasar pokok kebijakan luar negeri Indonesia, dalam pembukaan UUD alinea pertama yaitu: ”Bahwa sesungguhnya kemerdekaan ialah hal segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusian dan perikeadilan”. Selanjutnya dialinea keempat dikatakan bahwa:”….pemerintah/negara
berkewajiban
melindungi
segenap
bangsa
Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerkaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial…..”4
Dengan politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif, telah memposisikan dirinya sebagai subjek dalam melaksanakan hubungan luar negeri dan tidak
3
Toft-Arreguin Ivan, How the weak win wars: A theory of Asymmetric Conflict, Cambridge, 2005 Undang-undang Dasar, Pembukaan, 1945
4
Universitas Pertahanan Indonesia
4
sebagai objek, sehingga Indonesia tidak dapat dikendalikan oleh haluan politik negara lain berdasarkan pada kepentingan-kepentingan nasional negara lain itu sendiri.5 Hal inilah yang menjadi modal utama bangsa Indonesia dalam membangun sistem pertahanan keamanan rakyat semesta (Sishankamrata) berbasis teknologi informasi. Dengan demikian, Tentara Nasional Indonesia (TNI) selaku komponen utama pertahanan bersama-sama dengan komponen cadangan dan pendukung dapat menghadapi berbagai ancaman di abad ke-21 ini. Pembangunan
sistem
pertahanan
negara
berbasis
teknologi
informasi
menempatkan TNI sebagai pengawas dan pengendali sistem keamanan terpadu yang terintegrasi dengan seluruh komponen dalam pelaksanaannya. Sehingga pelaksanaan mobilisasi keamanan dapat dilaksanakan lebih cepat sewaktu-waktu dibutuhkan.
B.
Sistem Pertahanan Negara dan Ancaman Non State Actors
Dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2002 tentang Sistem Pertahanan Negara, menyebutkan bahwa: “Sistem pertahanan negara adalah sistem pertahanan yang bersifat semesta yang melibatkan seluruh warga negara, wilayah, dan sumber daya nasional lainnya, serta dipersiapkan secara dini oleh pemerintah dan diselenggarakan secara total, terpadu, terarah, dan berlanjut untuk menegakkan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa dari segala ancaman.” 6
Sistim pertahanan negara yang kita bangun adalah sistem pertahanan keamanan yang didasarkan kepada dukungan segenap potensi nasional secara semesta. Kondisi keamanan dalam lingkup ketahanan nasional hendaknya di bangun
sebagai
suatu
lingkungan
yang
berdasarkan
perdamaian,
yaitu
terwujudnya stabilitas dinamis di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya dan 5
Kusumaatmadja Mochtar, Politik Luar Negeri Indonesia dan Pelaksanaannya Dewasa Ini, Penerbit Alumni Bandung, 1983 6 Undang-undang Nomor 3, Pertahanan Negara, 2004 Universitas Pertahanan Indonesia
5
pertahanan keamanan yang mampu melahirkan rasa aman bagi masyarakat, lepas dari ketakutan, intimidasi, dan kerusuhan. 7
Tentara Nasional Indonesia (TNI) sebagai komponen utama dalam sistem pertahanan negara merupakan alat negara dibidang pertahanan yang dalam menjalankan tugasnya berdasarkan kebijakan dan keputusan politik negara. TNI sebagai
alat
pertahanan
negara
kesatuan
republik
Indonesia
bertugas
melaksanakan kebijakan pertahanan negara untuk menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah, dan melindungi keselamatan bangsa, menjalankan operasi militer untuk perang dan operasi militer selain perang, serta ikut aktif dalam tugas pemeliharaan perdamaian regional dan internasional. 8 Dalam melaksanakan tugas pokoknya, TNI didukung oleh komponen cadangan dan komponen pendukung lainnya dalam satu kesatuan yang utuh dalam mempertahanan keamanan dan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Di sisi lain, seiring dengan perkembangan globalisasi dan teknologi informasi yang semakin pesat, hakekat ancaman telah berubah dengan menggunakan cara dan pola-pola baru, yang disebut cara-cara Asymmetric Warfare. Pasca berakhirnya perang dingin dan mengacu kepada perkembangan lingkungan strategis serta perubahan tatanan dunia global telah menciptakan suatu ancaman baru yang makin kompleks. Ancaman di era globalisasi dan teknologi informasi bukan saja dilakukan oleh militer, namun state non actors merupakan aktor utama dalam melakukan setiap tindakan ancaman. Ancaman state non actors yang sering dilakukan saat ini adalah ancaman terror (terrorism), gerakan separatis bersenjata (insurgency), dan ancaman melalui dunia maya (cyber crime). Bentuk ancaman nonkonvensional atau asymmetric warfare lainnya seperti kerusakan lingkungan, pelanggaran HAM, penyelundupan, pencurian kekayaan laut, imigrasi illegal, konflik etnik dan konflik komunal, kemiskinan, kelaparan, 7
Samego Indria, Sistem Pertahanan Keamanan Negara:Analisis Potensi dan Problem,The habibie Center, 2001 8 Undang-undang RI Nomor 34, Tentara Nasional Indonesia, 2004 Universitas Pertahanan Indonesia
6
dan lain-lain yang dapat mengganggu kestabilan keamanan dan kedaulatan nasional. Dalam pengertian demikian, negara berkewajiban untuk meniadakan segenap sumber ancaman yang bersifat konvensional maupun nonkonvensional bagi setiap warga negaranya. Dengan demikian Indonesia perlu membuat sistem pertahanan negara yang terintegrasi dengan seluruh komponen bangsa dari Sabang sampai Merauke.
C.
Sistem Pertahanan Negara Berbasis Teknologi Informasi.
Perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Informasi yang semakin pesat saat ini menimbulkan suatu perubahan besar dalam hidup dan kehidupan masyarakat itu sendiri. Teknologi Informasi adalah segala bentuk teknologi yang diterapkan untuk memproses dan mengirimkan informasi dalam bentuk ele ktronis. (Lucas, 2000).
Perkembangan Teknologi Informasi (TI) dan perkembangan social media atau media sosial yang sangat tinggi ditandai banyaknya penggunaan blog, jejaring sosial ( Facebook, Twitter, WorldApp, Line, WeChat ), dan forum komunikasi di dunia maya menjadikan manusia dapat berkomunikasi untuk saling bertukar informasi tanpa memandang ruang dan waktu. Kehadiran jejaring sosial dikalangan masyarakat telah menjadi suatu fenomena luar biasa dan menjadi bagian dari gaya hidup bahkan menjadi sebuah kebutuhan di masyarakat, baik tua ataupun muda. Keadaan seperti ini telah akan membawa dampak positif dan negatif dalam kehidupan bermasyarakat dalam suatu negara, dampak positif yang di dapat dari kemajuan teknologi internet ini yaitu informasi dapat diperoleh dengan cepat dan disampaikan dengan mudah, sehingga komunikasi lebih cepat dilaksanakan serta diterima oleh seluruh personil, sedangkan dampak negatif yang dapat ditimbulkan oleh perkembangan ini adalah resiko penyebaran informasi yang tidak tepat sasaran, dapat berakibat kebocoran informasi-informasi rahasia yang dapat merugikan diri sendiri, orang lain, ataupun kelompok lain. Di sisi lain, hal negatif yang ditimbulkan oleh perkembangan teknologi internet adalah
Universitas Pertahanan Indonesia
7
banyaknya tindakan-tindakan kriminal di dunia cyber atau lebih dikenal dengan cyber crime.
Kejahatan cyber crime umumnya mengacu kepada aktivitas
kejahatan dengan komputer atau jaringan komputer sebagai unsur utamanya, istilah ini juga digunakan untuk kegiatan kejahatan tradisional dimana komputer atau jaringan komputer digunakan untuk mempermudah atau memungkinkan kejahatan itu terjadi. Kejahatan internet (Cybercrime) yang sering dilakukan di antaranya: carding, cracking, joy computing, hacking, The Trojan horse, data leakage, data diddling, software piracy, cyber espionage, data forgery, unauthorized access to computer and service,
dan lain-lain.
Kejahatan yang
dilakukan di era globalisasi dan teknologi informasi banyak dilakukan oleh aktoraktor terselubung ( state non actors) dengan berbagai maksud dan tujuan yang bertentangan dengan tujuan nasional sebagaimana tercantum dalam alinea keempat Pembukaan UUD 1945, yaitu: “Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, untuk memajukan kesejahteraaan umum,, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamanan abadi dan keadilan sosial.” Ancaman yang ditimbulkan oleh state non actors ini dapat mengancam kestabilan dan keamanan nasional sehingga perlu mendapat perhatian khusus dalam menghadapinya sesuai dengan tingkat dan pola ancaman yang dilakukan.
Menghadapi pola dan bentuk ancaman baru seperti yang terjadi di era globalisasi dan teknologi informasi saat ini, tidak dapat dilakukan hanya dengan mengandalkan kekuatan senjata (hardpower ), namun penggunaaan diplomasi atau cara-cara
pendekatan
lainnya
( softpower )
atau
penggabungan
keduanya
( smartpower ) lebih efektif dalam penanganannya. Sebagaimana filosof China Sun Tsu dalam bukunya On War mengatakan bahwa: “Mendapatkan seratus kemenangan dari seratus pertempuran adalah hal yang biasa, akan tetapi dapat mengalahkan musuh tanpa bertempur adalah luar biasa” 9 9
Sun Tsu, The Art of War , The Denma Translation Group, 2003
Universitas Pertahanan Indonesia
8
Di sisi lain, Prof Hasjim Djalal saat seminar “Ketegangan di Ambalat” tanggal 18 Juni 2009 berpendapat, bahwa: “ Percuma diplomasi tanpa kekuatan.” Ia menilai, kekuatan militer yang kuat sangat membantu upaya diplomasi yang dilakukan. Penyelesaian yang dilakukan melalui upaya diplomasi membutuhkan waktu yang relatif lama. 10
Seiring dengan perkembangan Teknologi Informasi yang serba canggih, TNI selaku alat pertahanan negara perlu menpersiapkan diri dalam menghadapi perang yang terjadi di era modern saat ini. Perubahan lingkungan strategi yang terjadi akibat perkembangan teknologi telah mengakibatkan perubahan dalam bentuk
perang
konvensional
menjadi
perang
unkonvensional/irregular
war/asymmetric warfare. Perang yang terjadi di abad ke-21 adalah merupakan akumulasi perang yang bersifat kompleks dan memasuki seluruh aspek kehidupan manusia.
Perang Informasi dapat diartikan sebagai suatu cara yang dilakukan untuk mempengaruhi dan mendapat keunggulan melalui penguasaan propaganda, penguasaan terhadap segala sesuatu yang berbasiskan informasi, menguasai sistem informasi sampai dengan jaringan komputer atau yang kita kenal dengan istilah cyberwar . Seorang pakar perang informasi dari USAF Colonel Alan D. Campen mengatakan bahwa: “ Perang Informasi merupakan suatu tindakan secara langsung atau tidak langsung yang dilakukan untuk memanipulasi, meniadakan, mengacaukan atau menghancurkan informasi dan sistem informasi lawan, baik pada masa damai, pada masa krisis atau pada masa perang yang menyentuh pada bidang sosial, ekonomi, industri atau sistem informasi elektronik militer” Perkembangan Teknologi Informasi menyebabkan banyak perubahan, persaingan dan menimbulkan kompleksitas yang beragam sehingga kemampuan antisipasi sangat diperlukan untuk melaksanakan persiapan dan perencanaan yang 10
Prabowo JS, Letjen TNI, Pokok-pokok pemikiran tentang Perang Semesta, PPSN, 2009 Universitas Pertahanan Indonesia
9
baik. Menanggapi perkembangan lingkungan strategi, terutama yang berkaitan dengan pembinaan serta pengembangan
kemampuan TNI selaku komponen
utama dalam sistem pertahanan diperlukan jaringan informasi dan telekomunikasi pendeteksian dini yang terintegrasi dengan suatu sistem komunikasi informasi yang komprehensif dan dapat menjangkau seluruh wil ayah NKRI.
Dengan adanya jaringan komunikasi informasi berarti membentuk jaringan informasi yang sangat diperlukan dalam rangka pembinaan dan pengembangan kemampuan intelijen. Jaringan komunikasi dan informasi yang handal sangat diperlukan terutama dalam dukungan manajeman yang baik. Untuk mewujudkan komunikasi dimaksud perlu penataan yang baik dalam sistem pertahanan negara agar dapat berfungsi secara optimal, terutama dihadapkan pada kemampuan TNI. Menurut Penulis, Sistem pertahanan nasional saat ini perlu dikembangkan dengan memanfaatkan seluruh komponen pertahanan yang terintegrasi dalam suatu sistem jaringan pertahanan negara abad ke-21. Sistem ini disebut Network Centric Warfare Indonesia (NCWI) abad ke-21. NCWI merupakan penggabungan seluruh komponen sistem pertahanan negara kemudian diintegrasikan dalam suatu sistem teknologi informasi, dimana TNI sebagai pemegang komando dan pengendalian dalam melaksanakan setiap operasi penegakaan keamanan dan kedaulatan NKRI. NCWI
yang akan dibentuk
nantinya merupakan
pengembangan C4ISR
(Command, Control, Communication, Computer, Intellegence, Surveilance, and Reconnaissance) yang sudah ada. Sebuah sistem pertahanan semesta yang terintegrasi dengan menggunakan teknologi informasi dan peralatan penginderaan sepeti radar dan satelit. Teknologi Penginderaan (RADAR/ Radio Detection And Ranging ) berguna untuk mendeteksi, mengukur jarak, dan membuat map benda benda seperti pesawat terbang, kendaraan bermotor dan informasi-informasi lainnya.11 Dalam kepentingan militer, satelit digunakan untuk membantu menyampaikan informasi penting berkaitanan dengan sistem pertahanan dan keamanan baik nasional maupun internasional.
11
http://msi.nga.mil/MSISiteContent/StaticFiles/NAV_PUBS/RNM/310ch1.pdf Universitas Pertahanan Indonesia
10
Dari aspek teknologi, upaya penanganan keamanan, ketertiban, dan ketentraman harus mengedepankan kecepa dan dan kecermatan serta menghindari kemungkinan kerugian material, korban jiwa, dan tuntutan hukum. Oleh karena itu dukungan teknologi informasi sangat dibutuhkan. Penulis militer JF. Dunnigan pernah mengatakan angkatan bersenjata dapat dikatakan tidak sering digunakan. Akan tetapi, mereka harus sering berlatih mempraktekan segala sesuatu kecuali satu hal yang paling crusial, yakni bertempur itu sendiri. 12 Persenjataan yang ditopang dengan teknologi komputer dan dengan munculnya senjata yang bersifat robotik. Sangat mungkin terjadi pertempuan antar mesin tanpa intevensi manusia.
Kebutuhan informasi dan komunikasi ini akan tampak pada kemampuan TNI dalam memperoleh informasi intelijen sejak Autralia berperan di Tim-Tim bagaiman gerak-gerik Australia di Tim-Tim, bagaimana antisipasi intervensi negara asing di Aceh, Maluku, dan Papua yang memerlukan bantuan TNI. Oleh karena itu, komunikasi harus kita kembangkan sendiri karena apabila menggunakan pihak-pihak luar, software nya sulit untuk kita dapatkan, semua rahasia dipegang, alat yang kita operasikan dapat di jammed , dirusak negara lawan. Oleh karena itu, untuk membangun sistem pertahanan negara, bukan hanya seluruh komponen pertahanan yang dikembangkan kemampuan dan kualitasnya, namun pembangunan industri pertahanan dalam negeri sangat berguna untuk mengantisipasi ancaman, gangguan, dan hambatan yang didapat apabila dikerjasamakan dengan pihak luar.
Berbeda dengan teknologi militer konvensional, kesenjangan antara negara maju dan kerkembang sangat terlihat terutama dalam hal teknologi dan finansial, namun di era teknologi informasi kesenjangan tersebut semakin tidak terlihat. Saat ini komputer merupakan senjata utama yang dapat dipakai oleh state non actors dalam menjalankan setiap kegiatan dan dapat dilakukan kapan serta dimana saja.
Sekarang ini sudah banyak bermunculan serangn virus yang melanda
12
Gambaran umum tentang perang modern dalam buku J.F. Dunnigan, How to make war, William Morrow, New York, 1988 Universitas Pertahanan Indonesia
11
berbagai institusi sipil maupun militer. Situasi yang dihadapai seperti yang disampaikan agen rahasia Inggris M-16 kepada Jame Adam, penulis buku the next world war 13, bahwa kalangan intelijen pun kini mulai pusing dengan pertumbuhan kejahatan terorganisasi dan perkembangan kriptografi. Bahkan sudah mampu berkomunikasi melalui internet dengan menggunakan kode-kode yang sulit dipecahkan.
Berkaitan dengan upaya pertahanan keamanan dan keamanan negara, jenis dan tingkat kecanggihan teknologi yang dibutuhkan bagi penyelenggaraan pertahanan dan keamanan negara antara lain, ditentukan oleh konsep pertahanan dan keamanan yang dianut negara itu. Dimasa lalu, upaya pertahananan Indonesia dilaksanakan berdasarkan konsepsi peran semesta sebagai implementasi dari sistem
pertahanan
keamanan
rakyat
semesta
(Permesta).
Namun
dalam
menentukan konsep pertahanan negara di masa kini dan masa yang akan datang diperlukan pengkajian awal terhadap bentuk-bentuk ancaman yang mungkin dihadapi Indonesia karena suatu konsep pertahanan harus digunakan untuk menangkal dan mengatasi bentuk ancaman yang mungkin dihadapi. Konsep pertahanan yang dibutuhkan adalah konsep yang memungkinkan dibangunnya kemampuan untuk mengawasi dan menjaga perbatasan negara dari kemungkinan pelanggaran wilayah dan infiltrasi. Perpaduan TNI sebagai komponen utama dan didukung oleh seluruh komponen cadangan serta pendukung lainnya dalam suatu sistem teknologi informasi merupakan konsep pertahanan negara di abad ke-21, yaitu Network Centric Warfare Indonesia (NCWI), sehingga dapat mengontrol dan mengawasi serta mendapatkan informasi secara cepat, akurat, dan tepat sasaran dibawah komando dan pengendalian Tentara Nasional Indonesia.
13
James Adama, The Next World War-T he Warriors and Weapons of the New Battlefields in Cyberspace, Arrow Books Ltd, Random House Uk. Ltd, London, 1999 Universitas Pertahanan Indonesia
12
D.
Kesimpulan.
Penguasaan teknologi informasi bagi personil TNI merupakan hal yang mutlak dilakukan sehingga dapat mengawaki alat utama sistem persenjataan (alutsista)
yang
telah
dimodernisasi
atau
yang
sedang
ditingkatkan
kemampuannya guna menghadapi ancaman, tantangan, dan hambatan yang dapat mengancam keamanan dan kedaulatan NKRI. Untuk itu diperlukan personel pesonel yang handal dan mempunyai dedikasi, loyalitas, serta motivasi yang tinggi dalam menghayati betapa pentingnya keadaan TNI dalam Sistem pertahanan negara dalam menjada NKRI sebagai harga mati. Personil TNI ini harus dididik dan dilatih secara bertahap, berjenjang, dan berkesinambungan dari generasi ke generasi untuk meningkatkan kemampuan dan profesionalisme TNI terutama dihadapkan pada perkembangan lingkungan strategi dan teknologi informasi saat ini. Hal ini digunakan untuk menciptakan personil TNI sebagai pengawal alutsista yang berkaitan dengan pelayanan deteksi, perang informasi dan elektronika, teknologi komunikasi dan kesiapan dalam menghadapi ancaman NUBIKA, seperti: Nuklir, senjata Biologi, dan senjata kimia.
Universitas Pertahanan Indonesia
13
REFERENSI
Adams James, The Next World War:Computer are the weapons and the front line is everywhere, Simon and Schuster.Inc, 1998 Alberts S. David, Garstka J. John, Stein P. Frederick, Network Centric Warfare: Developing and Leveraging Information Superiority, CCRP, 1999 Explaining Nework Centric Warfare (.pdf), Defense Publishing Service, 2005 Loo Bernard, Military Transformation and Strategy: Revolution in Military and Small State, Routledge, 2009 Departemen Pertahanan RI, Buku Putih Pertahanan Negara, Jakarta, 2008 Dorman Andrew, Smith Mike, and Uttley Matthew, The Changing Face of Military Power , Palgrave, 2002 Prabowo JS, Letjen TNI, Pokok-pokok pemikiran tentang Perang Semesta, PPSN, 2009 Kusumaatmadja Mochtar, Politik Luar Negeri Indonesia dan Pelaksanaannya Dewasa Ini, Penerbit Alumni Bandung, 1983 Rod Thornton, Asymmetric Warfare, Cambridge, 2011 Sun Tsu, The Art of War , The Denma Translation Group, 2003 Undang-undang Dasar, Pembukaan, 1945 Undang-undang RI Nomor 3, Pertahanan Negara, 2002 Undang-undang RI Nomor 34, Tentara Nasional Indonesia, 2004
Universitas Pertahanan Indonesia
14
Sumber Internet:
Basic Radar Principles and General Characteristics.pdf, diunduh 28 oktober 2013, dari:http://msi.nga.mil/MSISiteContent/StaticFiles/NAV_PUBS/RNM/310c h1.pdf Hastin Asrin, Brigjen TNI, (2012, 21 Mei), Sistem Informasi Pertahanan Negara yang terintegrasi dalam menghadapi perang Informasi, diunduh 27 Oktober 2013, dari: http://www.kemhan.go.id/kemhan/?pg=73&id=204 Modus Operansi Jenis-jenis kejahatan, diunduh 29 Oktober 2013, dari: http://cyberworld-it.blogspot.com/2012/11/modus-operandi-jenis-jeniskejahatan.html Peranan Teknologi Informasi dalam Ketahanan Nasi onal, diunduh 28 Oktober 2013, dari: http://isticuteez.blogspot.com/2011/04/peranan-teknologiinformasi-dalam.html
Universitas Pertahanan Indonesia
15
Universitas Pertahanan Indonesia
