Sisipan Infovet Vol 4 April 2018

EDISI SISIPAN

Sosialisasi Permentan No. 22 Tahun 2017

PENDAFTARAN DAN PEREDARAN PAKAN NON AGP

No. 1 Partner, Everyday With Farmsco.

Farmsco, company creatng healthy food culture

PT. MABAR FEED INDONESIA PT.. EXPRAVET NASUBA PT Quality is Our Concept

PT.. GOLD COIN INDONESIA PT

For professional people with a passion for poultry

Prevention is better than cure. Healthy animals are the precondition for high quality meat and eggs. Any contribution to the wellbeing and health of poultry poultry is therefore therefor e also an important contribution to food food safety! safety!

star of veterinary health

Didistribusikan oleh: PT. INDOVETRACO MAKMUR ABADI Maspion Plaza Level 9 Jl. Gunung Sahari Raya, Kav 20-27 Jakarta 14420 Telp : +62 21 6470 12000 Fax : +62 21 6470 0947 www.ima.co.id

Diimpor dan didistribusikan oleh: PT. ROMINDO PRIMAVETCOM Jl. Dr. Saharjo No. 264 Tebet Jakarta Selatan 12960 Telp : +62 21 8300 300 www.romindo.com

PT. BOEHRINGER INGELHEIM INDONESIA AIA CENTRAL Level 40, Jl. Jend. Sudirman Kav. 48A Jakarta 12930, Indonesia Telp : +62 21 2555 2555 Fax : +62 21 2555 2500

Kata Pengantar

K

ebutuhan protein hewani dalam skala global terus meningkat khususnya di negara-negara berkembang seiring dengan meningkatnya pendapatan dan daya beli masyarakat. Bahan pakan yang tersedia dituntut berkualitas dan aman, mengingat sangat berpengaruh terhadap produk ternak dan performanya. Apalagi Apalagi era perdagangan bebas seperti sekarang sek arang ini yang menuntut produk ternak berstandar SNI (Standard Nasional Indonesia) dan standard internasional (Codex (Codex Alimentarius Commision). Commision ). Kendati begitu, belum semua pakan yang diproduksi telah sesuai standard mutu dan keamanan pakannya (SNI dan PTM – Persyaratan Teknis Teknis Minimal). Perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan dalam breeding dan dan genetik unggas telah menghasilkan produksi ternak yang cepat dan esien. Dalam mengantisipasi hal tersebut beberapa produsen pakan menambahkan antibiotik imbuhan pakan atau pelengkap pakan. Namun, untuk menghasilkan pakan yang bermutu dan aman, penggunaan antibiotik imbuhan maupun pelengkap pakan harus sesuai dengan k aidah peraturan yang berlaku dan bertanggung jawab. Memasuki tahun 2018 ini, Indonesia sudah benar-benar melarang penggunaan antibiotik imbuhan pakan ( Antibiotic Antibiotic Growth Growth Promotor /AGP) /AGP) yang tertuang dalam Permentan No. 14/Permentan/PK.350/5/2017 tentang Klasikasi Obat Hewan. Pemakaian AGP dalam pakan yang dinilai sering tidak bertanggung jawab dan tidak sesuai kaidah peraturan yang berlaku dikhawatirkan menjadi berbahaya pada ternak yang produknya untuk dikonsumsi manusia. Langkah pemerintah selanjutnya mengatur kembali aturan soal pakan yang berlaku. Sebenarnya aturan mengenai pakan sudah diatur, salah satunya dalam Permentan No. 19/Permentan/OT.140/4/2009 tentang Syarat dan Tata Cara Pedaftaran Pakan, kemudian diubah menjadi Permentan No. 22/Permentan/ PK.110/6/2017 PK.1 10/6/2017 tentang Pendaftaran dan Peredaran Pakan. Dalam permentan tersebut, diatur mengenai ruang lingkup yang terdiri dari pendaftaran pakan, pengujian mutu dan keamanan pakan, peredaran pakan, pembinaan dan pengawasan, serta ketentuan sanksi. Dengan terbitnya Sisipan Infovet Vo Vol. l. 4 tahun 2018, diharapkan dapat menjembatani secara aktif sosialisasi mengenai permentan tersebut kepada seluruh stakeholder peternakan peternakan di Indonesia. Pembaca P E EN D A F FT A T R R A N D A N P E E RE R D E A R akan disuguhi uraian singkat mengenai bagaimana R A N P A K K A N NON A G P Pendaftaran dan Peredaran Pakan, serta lampiran utuh mengenai Permentan No. 22/2017. Sebagai penutup, kami menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah berpartisipasi, baik dalam hal narasumber maupun data mengenai sosialisasi permentan pendaftaran dan peredaran pakan. (Inf) ED ISI SIS IP AN

Sosi ali sas i P i P er ment a n No. 22 T ahun 20 17

N o o. 1 P a ar r t t ne r r , E v ve r e r y d da y a W i y W it t h F a a r rm s c co . o

F a ar r m s c co , c o o om p a an y y c c r r e ea t a tn g he a a l lt t h y f f o o o od c c u d ul l t tu r u re e

Q u ua l it i y t i s O y i s O u ur C r C o on c ep ep t t

Tim Penyusun

Redaksi Infovet 4

SISIPAN VOL. 4 TAHUN 2018

P T T. M ABA R F E EE D E INDO NE SIA P T T. E X XP R P A R V E ET NAS T UBA P T T. GOLD

Design Cover Foto

C OIN IN DONE S I A A

: Mochammad Fachrur Rozi : Istimewa

PENDAFTARAN DAN PENDAFTARAN PEREDARAN PAKAN NON AGP Penyusun: Tim Infovet Layout Cover dan Isi: Mochammad Fachrur Rozi Foto: Dokumentasi Infovet dan Ismewa SISIPAN VOL. 4 TAHUN 2018: Diterbitkan oleh Majalah Infovet

ALAMAT REDAKSI RUKO GRAND PASAR MINGGU Jalan Raya Rawa Bambu 88 A Pasar Minggu Jakarta Selatan Telp: (021) 7829689, 78841279, Fax: 7820408 e-mail: [email protected] [email protected] Website: Website: www.majalahinfovet.com

Daftar Isi Kata Pengantar I. Pendaaran Pakan II. Peredaran Pakan III. Cara Pembuatan Pembuatan Pakan yang Baik (CPPB) IV.. Larangan Penggunaan Hormon Tertentu IV Tertentu dan/atau Anbiok Imbuhan Pakan Daar Pustaka Lampiran Permentan Nomor 22/Permen 22/Permentan/PK.110/6/2 tan/PK.110/6/2017 017 Tentang Pendaaran dan Peredaran Pakan

6


Sisipan

I

Pendaftaran Pakan Berdasarkan Permentan No. 22/2017 tentang Pendaftaran dan Peredaran Berdasarkan Permentan Pakan, nantinya pakan yang dibuat perusahaan pakan untuk diedarkan wajib didaftarkan atau memiliki NPP (Nomor Pendaftaran Pakan), seperti diatur dalam Pasal 2. Masih di pasal yang sama, untuk mendapatkan NPP produsen pakan harus memiliki sertikat Mutu dan Keamanan Pakan (Sertikat MK-P) dan untuk memperoleh sertikat tersebut harus dilakukan pengujian MK-P. MK-P. Adapun persyaratan pendaftaran pakan meliputi meliputi persyaratan administrasi dan teknis, seperti diundangkan dalam Pasal 3 dan 4. Untuk persyaratan administrasi produsen pakan harus melampirkan secara jelas diantaranya, KTP pemimpin perusahaan, NPWP perusahaan, akte pendirian, domisili perusahaan, SIUP (Surat Izin Usaha Perdagangan), serta pernyataan dokuman benar dan sah. Sementara untuk persyaratan teknis, harus memenuhi rekomendasi dinas provinsi, sertikat MK-P, MK-P, contoh label, jenis dan persen bahan pakan dalam formula pakan, jenis pelengkap dan imbuhan pakan, jenis bahan, ukuran dan volume kemasan, pernyataan tidak menggunakan (MBM) untuk pakan ruminansia, pernyataan tidak menggunakan hormon sintetik dan pernyataan tidak menggunakan AGP. AGP. Selanjutnya mengenai tata cara pengujian mutu dan keamanan pakan, yang dilakukan oleh Lembaga Pengujian Mutu dan Keamanan Pakan diatur dalam Pasal 5. Diantara jenis pengujian meliputi pengujian proksimat (kadar air air,, protein kasar, lemak kasar, serat kasar, kadar abu), kalsium, pospor dan total aatoksin. Kamudian pengujian pakan ruminansia selain uji mutu dan keamanan pakan, dilakukan pengujian Neutral Detergent Fiber dan dan Total Digestible Nutrient . Sedangkan untuk pakan ternak unggas dan babi selain diujikan mutu dan keamanan pakannya, juga dilakukan pengujian asam amino dan kadar urea. 8



Adapun tata cara pengujian mutu dan keamanan pakan (Pasal 7 sampai Pasal 13), di mana perusahaan pakan/pelaku usaha mengajukan permohonan tertulis pengambilan sampel kepada kepala dinas (kadis) kabupaten/kota dengan tembusan kadis provinsi, kemudian kadis kabupaten/kota menugaskan Wastukan (Pengawas Mutu Pakan) atau Petugas Pengambil Contoh Pakan (PPCP), pengambilan contoh pakan sesuai dengan SNI Pengambilan Contoh Padatan meliputi dikemas, disegel, diberi keterangan, kemudian diserahkan kepada pelaku usaha, dan penyerahan contoh pakan disertai dengan surat tugas Wastukan/ PPCP,, serta surat keterangan jenis dan kode pakan. Selanjutnya pelaku usaha PPCP menerima contoh pakan dan melakukan permohonan uji kepada Lembaga Pengujian Mutu dan Keamanan Pakan, jika hasil pengujian sesuai SNI (Standar Nasional Indonesia)/PTM (Persyaratan Teknis Teknis Minimal) diterbitkan sertikat MK-P dari lembaga uji dengan tembusan direktur jenderal, kadis provinsi dan kadis kabupaten/kota. Namun jika hasil pengujian tidak sesuai SNI/PTM pelaku us aha melakukan kembali perbaikan formula pakan untuk uji ulang. Sementara mengenai tata cara pendaftaran pakan (Pasal 14 sampai Pasal 24), pelaku usaha untuk mendapatkan NPP mengajukan permohonan melalui PPVTPP (Pusat Perlindungan Varietas Tanaman Tanaman dan Perizinan Pertanian) secara online dilengkapi persyaratan administrasi dan teknis, setelah mengajukan permohonan, kepala PPVTPP akan memeriksa kelengkapan administrasi dalam jangka waktu paling lama dua hari kerja. Permohonan NPP ditolak jika persyaratan administrasi tidak lengkap, benar dan sah, apabila permohonan disetujui kepala PPVTPP akan menyampaikan ke direktur jenderal secara online. Direktur jenderal melakukan kajian teknis dalam jangka waktu paling lama tiga hari kerja, permohonan ditolak apabila persyaratan teknis tidak lengkap, benar dan sah, jika permohonan disetujui direktur jenderal menerbitkan NPP atas nama menteri. Perlu diketahui: • NPP yang sudah diterbitkan hanya berlaku untuk pemegang NPP dengan satu merek dagang pada satu pabrik. • Masa berlaku NPP lima tahun sejak diterbitkan. • Permohonan perpanjangan NPP paling lambat tiga bulan sebelum berakhir masa berlakunya. • Pelaku usaha dilarang mengedarkan pakan yang telah habis masa berlaku NPP NPP.. • Pemegang NPP wajib menyampaikan laporan produksi dan peredaran pakan setiap tiga bulan sekali kepada direktur jenderal melalui kepala PPVTPP melalui online. • Pemegang NPP dapat mengajukan pengalihan NPP kepada direktur jenderal untuk perusahaan lain dalam hal pemegang NPP (diakuisisi, pailit, merger). • Pengajuan pengalihan dilampiri perjanjian para pihak terkait. • Direktur jenderal atas nama menteri menetapkan peralihan. *** SISIPAN VOL. 4 TAHUN 2018

9

Sisipan

II

Peredaran Pakan Sebagaimana diamanatkan dalam Permentan No. 22/2017 tentang Pendaftaran Sebagaimana diamanatkan dan Peredaran Pakan, pakan yang akan diedarkan oleh pelaku usaha harus memenuhi kriteria-kriteria aturan yang berlaku. Seperti diatur dalam Pasal 25 sampai Pasal 27, pakan yang akan diedarkan harus memenuhi persyaratan CPPB (Cara Pembuatan Pakan yang Baik), kemasan (bahan kedap air, tidak toksik dan tidak menurunkan Mutu dan Keamanan Pakan (MK-P), serta label dibuat dari bahan yang tidak mudah rusak, mudah dibaca, ditulis/dicetak dengan bahasa Indonesia dan ditempatkan pada bagian yang mudah dilihat. Adapun label yang tercantum harus memuat, memuat, diantaranya NPP, NPP, merek dagang, alamat perusahaan, jenis dan kode pakan, kandungan nutrisi, kandungan aatoksin, bahan pakan yang digunakan, imbuhan pakan yang digunakan, berat bersih, cara penggunaan, tanggal, kode produksi, diberi warna dasar dan kode pakan sesuai dengan jenis pakan, serta pada kemasan pakan ternak unggas dan babi wajib dicantumkan “Dilarang digunakan untuk pakan ternak r uminansia (sapi, kerbau, kambing dan domba)” ditulis dengan huruf kapital berwarna merah. Sementara untuk pakan pesanan khusus, yang diatur dalam Pasal 28 sampai Pasal 31, pelaku usaha dapat memproduksi pakan pesanan khusus. Pakan pesanan khusus hanya digunakan oleh pemesan pakan pesanan khusus untuk keperluan sendiri dan dilarang diedarkan. Dalam hal produksinya, pakan pesanan khusus wajib memiliki surat persetujuan dari Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (Dirjen PKH). Sebelum mendapat surat persetujuan, pelaku usaha harus membuat surat permohonan pakan pesanan khusus kepada Dirjen PKH yang dilengkapi dengan laporan hasil Lembaga Pengujian Mutu dan Keamanan Pakan, surat pemesanan Purchasing Order (PO) (PO) pakan pesanan khusus, invoice invoice dan dan rencana penggunaan/ 12



pemakaian pakan pesanan khusus. Sesuai peraturan, dalam kemasan tercantum tulisan “pakan pesanan khusus” yang bertuliskan huruf kapital berwarna merah dan jika pakan pesanan khusus telah diproduksi selama selama dua tahun wajib didaftarkan sesuai dengan Permentan No. 22/2017. Pembinaan dan Pengawasan Adapun pembinaan dan pengawasan pengawasan dalam Permentan No. 22/2017 yang diatur dalam Pasal 33 sampai dengan Pasal 36 dilakukan oleh Dirjen PKH, kepala dinas provinsi dan kepala dinas kabupaten/kota, k abupaten/kota, dengan sasaran pembinaan yakni penerapan Nomor Pendaftaran Pakan (NPP) dan pemenuhan persyaratan peredaran pakan. Metode yang diterapkan yaitu dengan sosialisasi, monitoring dan evaluasi. Untuk pengawasan akan dilakukan oleh menteri, gubernur dan bupati/walikota. Peralihan Sementara untuk ketentuan peralihan dalam Pasal 38, disebutkan NPP yang sudah diterbitkan dinyatakan masih tetap berlaku sampai habis masa berlakunya, serta permohonan penerbitan NPP yang masih dalam proses pendaftaran mengacu pada Permentan No. 19/2009. Sanksi Untuk ketentuan sanksi pada Pasal 37 mengatur penarikan pakan jika: tidak memiliki NPP, NPP, mengedarkan pakan yang telah habis masa berlaku NPP dan mengedarkan pakan pesanan khusus. Peringatan tertulis jika tidak memenuhi ketentuan terkait Cara Pembuatan Pakan yang Baik (CPPB), label dan pelaporan triwulan I dan II. Pencabutan NPP, NPP, jika III triwulan berturut-turut tidak melaporkan dan melanggar Pasal 27, serta sanksi berupa usulan pencabutan izin usaha melanggar Pasal 29 ayat (1). Ketentuan Pasal 29 sampai dengan Pasal 31 mulai berlaku setelah enam bulan terhitung sejak Permentan No. 22/2017 diundangkan (7 J uni 2017) dan penerapan sistem online online mulai mulai berlaku tiga bulan sejak peraturan ini diundangkan, serta pada saat peraturan ini diundangkan maka Permentan No. 19/2009 tentang Syarat dan Tata Tata Cara Pendaftaran Pakan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. ***


13

www.jurnalpeternakan.com BUKU KOMPENDIUM PELENGKAP & IMBUHAN PAKAN FEED SUPPLEMENT AND FEED ADDITIVE COMPENDIUM 2014

RESENSI SINGKAT Pelengkap Pakan (Feed Supplement) merupakan bahan makanan pelengkap esensial yang berguna untuk memperkaya nutrisi, mencegah deﬁsiensi serta memperbaiki mutu pakan.

0 0 0 I R . 0 0 0 N G K 3 . S O p R P L U

Imbuhan Pakan (Feed Additive) merupakan bahan makanan tambahan yang bermanfaat untuk meningkatkan daya guna pakan termasuk didalamnya membantu ketersediaan zat gizi untuk dimanfaatkan oleh ternak maupun ikan. Di dalamnya termasuk pemacu pertumbuhan (Growth promotor) dan atau juga antibio antibiotika tika serta obat-obata obat-obatan n untuk pencegahan penyakit, tetapi imbuhan pakan bukan hanya pemacu pertumbuhan melainkan banyak sekali jenisnya. Dalam buku ini dihimpun jenis-jenis Feed Supplement dan Feed Additive yang sudah teregitrasi di Kementerian Pertanian. Selain itu dicantumkan pula data-data mengenai peraturan–peraturan dan lembaga-lembaga yang berkaitan dengan Feed Supplement dan Feed Additive. Buku ini diterbitkan ASOHI bekerjasama dengan GITAPustaka agar menjadi referensi di kalangan mahasiswa, peternak atau bahkan instansi terkait. Buku ini disusun oleh tim yang telah teruji dan termasuk pula narasumber dari pemerintah. Selain itu buku ini didukung oleh data yang akurat seperti Farmakope Indonesia, Feed Additive Compendium, peraturan-peraturan pemerintah yang ada, dsb.

Grand Pasar Minggu Jln. Raya Rawa Bambu No. 88A Pasar Minggu - Jakarta Selatan 12520 Web : jurnalpeternakan.com : jurnalpeternakan.com Email : [email protected] : [email protected] Kontak : 021 782 0408/7884 1279/0823 1196 2430

III

Sisipan

Cara Pembuatan Pakan yang Baik (CPPB)

S

esuai amanat dari Permentan No. 22/2017 tentang Pendaftaran dan Peredaran Pakan, Pasal 25 menjelaskan, pakan yang y ang diedarkan harus memenuhi persyaratan pada huruf (a) mengenai Cara Pembuatan Pakan yang Baik (CPPB) dan Pasal 26 ayat (1) menyebutkan bahwa persyaratan CPPB yang dimaksud Pasal 25 huruf a harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kasubdit Mutu, Keamanan dan Pendaftaran Pakan , Direktorat Pakan, Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, Kementerian Pertanian, Ir. Ossy Ponsania, dalam sebuah seminar mengatakan, pelaksanaan penilaian CPPB telah dilakukan sejak 2014 lalu. Sampai 2017 kemarin, telah dilakukan penilaian CPPB terhadap 54 pabrik pakan di Indonesia dengan perincian sebagai berikut:

No.

Tahun penilaia penilaian n

Jumlah penilaia penilaian n

Lulus

Tidak lulus

1

2014

6

6

-

2

2015

15

8

7

3

2016

11

9

2

4

2017

22

18

4

54

41

13

Jumlah

Sumber: Materi seminar Direktur Pakan, 2018. 16



Penilaian CPPB dimaksudkan untuk meningkatkan daya saing produsen pakan, jaminan mutu dan keamanan keamanan pakan yang beredar, beredar, perlindungan terhadap konsumen dari kemungkinan kerugian akibat mutu dan keamanan k eamanan pakan yang tidak memenuhi standar.. CPPB merupakan acuan bagi perorangan atau Badan Hukum yang standar melakukan kegiatan pembuatan pakan untuk diedarkan, dengan tujuan agar pakan yang dihasilkan memenuhi SNI atau PTM. Ketidaklulusan penilaian CPPB umumnya karena tidak dipenuhinya unsur Higiene dan Sanitasi, serta Lokasi dan Produksi. Persentase terbesar adalah pada aspek produksi. Hal ini lebih disebabkan oleh sebagian pakan yang diproduksi belum memiliki NPP,, belum dilengkapi SOP di bidang produksi, serta belum memperhatikan unsur NPP higiene dan sanitasi. Adapun unsur-unsur dalam penilaian penilaian CPPB meliputi sembilan sembilan aspek mulai dari bahan baku pakan, lokasi, bangunan hingga penanganan terhadap hasil pengamatan, keluhan dan penarikan kembali pakan yang beredar beredar.. Tabel: Sembilan Unsur Penilaian CPPB

No. 1

2 3 4 5 6 7 8 9

Unsur Penilaian

Bahan pakan Lokasi Bangunan Personalia Higiene dan sanitasi Produksi Inspeksi internal Tata cara inspeksi internal Penanganan terhadap hasil pengamatan, keluhan dan penarikan Penanganan kembali pakan yang beredar (pelayanan prima)

Sumber: Direktorat Pakan, 2018. Dalam rangka penilaian CPPB, pengujian mutu pakan dilakukan di laboratorium pakan yang terdapat di beberapa daerah, diantaranya:

No.

Lab pakan daerah

Pengujian yang bisa dilakukan

Status akreditasi ISO 17025:2008

1

Balai Pengujian Mutu Pakan Ternak Ternak (BPMPT) Cikole, Jawa Barat

K.Air,K.Abu,Protein Kasar (PK),Lemak Kasar (LK), Serat Kasar (SK),Calsium (Ca), Fosfor (P), Gross Energi (GE) Aatoksin dan Urea

Akreditasi tahun 2016

2

Laboratorium Pakan Daerah Provinsi Jawa Timur

K.Air,K.Abu,PK,LK,SK,Ca,P

Target tahun 2018


17

Sisipan

3

Laboratorium Pakan Daerah Provinsi Kalimantan Barat

K.Air,K.Abu,PK,LK,SK,Ca,P


4

Laboratorium Pakan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan

Proksimat, Ca,P Ca,P,GE ,GE


5

Laboratorium Pakan Daerah Provinsi Jateng

Dalam proses penyusunan

6

Laboratorium Pakan Daerah Kabupaten Semarang

K.Air, K.Abu, PK,SK/NDF

Dalam proses

7

Laboratorium Pakan Daerah Kabupaten Blitar

K.Air,K.Abu,PK,LK,SK,Ca,P, Gross Energi dan TDN

Dalam proses

8

Laboratorium Pakan Daerah Provinsi Banten

K.Air,K.Abu,PK

Dalam proses

-

Sumber: Direktorat Pakan, 2018. Sejak diterapkan Permentan No. 22/2017 tentang Pendaftaran dan Peredaran Pakan dan Kepmentan Nomor 240/KPTS/OT.210/4/2003 240/KPTS/OT.210/4/2003 tentang Pedoman Cara Pembuatan Pakan Yang Yang Baik (CPPB), terjadi peningkatan permintaan perusahaaan untuk dilakukan penilaian CPPB, namun dengan berbagai keterbatasan rata-rata pertahun hanya 14 perusahaan saja yang y ang mampu dilakukan penilaian CPPB. Pada tahun 2018 ini pemerintah menargetkan penilaian CPPB terhadap 15 pabrik pakan di Indonesia. Perlu diketahui bahwa penilaian CPPB dilakukan terhadap pabrik bukan per perusahaan. Misalkan satu perusahaan memiliki 10 pabrik, maka sertikasi dilakukan terhadap masing-masing pabrik (10 sertikat CPPB) Ir. Ossy Ponsania mengatakan, terjadi peningkatan permohonan pabrik pakan untuk penilaian CPPB pada 2017 sebesar 120%, hal tersebut menunjukkan semakin tingginya kepedulian dan kesadaran pelaku usaha terhadap jaminan mutu dan keamanan pakan yang diproduksi untuk diedarkan. Ke depannya, pemerintah akan terus menghimbau kepada perusahaan pakan untuk mengutamakan pengajuan penilaian CPPB dengan mempersiapkan persyaratan seluruh unsur penilaian dengan baik, agar pembuatan pakan di Indonesia sesuai dengan standar secara menyeluruh dan pakan yang beredar sesuai SNI dan PTM. Selain itu, pemerintah juga akan melakukan peningkatan kapasitas laboratorium pakan nasional dan daerah. *** 18


Sisipan

IV

Larangan Penggunaan Penggun aan Hormon Tertentu dan/atau Antibiotik Antibiotik Imbuhan Pakan Saat ini memasuki tahun 2018, 2018 , Indonesia sudah benar-benar memutuskan peraturan pelarangan penggunaan hormon tertentu maupun antibiotik sebagai imbuhan pakan ternak. Larangan tersebut pun tertuang dalam Permentan 14/2017 tentang Klasikasi Obat Hewan. Tentunya aturan ini juga erat kaitannya dengan Permentan 22/2017 tentang Pendaftaran dan Peredaran Pakan, dimana sebelumnya dijelaskan dalam Pasal 4 melarang penggunaan hormon sintetik dan Antibiotic dan Antibiotic Growth Promotor (AGP). Berikut penjelasan hormon sintetik dan AGP yang dilarang penggunaannya, sebagai imbuhan pakan untuk ternak produksi: Hormon Sintetik Hormon merupakan senyawa kimia yang diproduksi (umumnya dalam jumlah yang sangat sedikit) oleh suatu kelenjar tertentu yang disebut kelenjar Endokrin dan memberikan pengaruh kepada bagian tubuh yang lainnya secara terkoordinir terkoordinir.. Tujuan 20



penggunaan hormon ditujukan sebagai pemacu pertumbuhan digunakan untuk meningkatkan produksi ternak dengan cara mempercepat laju pertumbuhan. Sejak 1950 penggunaan secara luas hormon (hexoestroi (hexoestroi ) sebagai growth promotor di di USA. Ditujukan untuk meningkatkan berat badan tanpa harus memberi pakan dalam jumlah banyak (overfeeding ( overfeeding ). ). Hormon tersebut amat baik digunakan pada ternak sapi, domba, unggas, namun kurang berpengaruh pada babi. Namun demikian dalam prakteknya, preparat hormon pemacu pertumbuhan digunakan dalam bentuk implan yang berbentuk kecil di bawah kulit pada bagian belakang telinga. Implan hormon akan melepaskan hormon ke dalam sirkulasi tubuh secara perlahan dalam dosis yang kecil selama periode penggunaan umumnya antara 100200 hari, tergantung dari jenis produknya. Ada enam jenis anabolik steroid yang digunakan dalam berbagai variasi kombinasi s ebagai pemacu pertumbuhan pada ternak sapi di beberapa negara seperti USA, Canada dan Australia. Tiga diantaranya merupakan steroid alamiah seperti estradiol, testosterone dan testosterone dan progesterone progesterone,, dan tiga jenis lainnya merupakan hormon sintetik ( zeranol, trenbolone acetate, dan acetate, dan meleengestrol acetate). acetate ). Konsumsi seluruh daging sapi potong yang mengandung hormon tidak berbahaya bagi kesehatan manusia, sepanjang s epanjang tidak melampaui batas maksimum residu (maximu ( maximum m residue limit/ MRL) MRL) yang memperhitungkan Acceptable memperhitungkan Acceptable Daily Intake (ADI) Intake (ADI) atau batas maksimum hormon hormon yang dapat dikonsumsi. Sementara, residu hormon sendiri merupakan senyawa asal dan atau metabolitnya yang terdapat dalam jaringan produk hewani dan termasuk residu hasil uraian lainnya. Keberadaan residu hormon dapat ditemukan saat hewan disembelih pada bagian otot, lemak, hati, ginjal dan organ dalam lainnya. Batas maksimum residu hormon dalam produk pangan asal hewan telah diatur dalam CODEX alimentarius commission.. Hal ini dikarenakan, adanya dugaan dampak terhadap commission gangguan kesehatan konsumen dari keberadaan residu tersebut dalam pangan yang apabila dikonsumsi dalam waktu lama. Antibiotika/AGP Merupakan segolongan molekul, baik alami maupun sintetik, yang mempunyai efek menekan atau menghentikan proses biokimia di dalam organisme, khusus nya dalam proses infeksi oleh bakteri. Penggunaan antibiotika khususnya berkaitan dengan pengobatan penyakit infeksi, meskipun dalam bioteknologi dan rekayasa genetika juga digunakan sebagai alat seleksi terhadap mutan atau transforman. Antibiotika Antibiotika bekerja seperti pestisida dengan menekan atau memutus satu mata rantai metabolisme, hanya saja targetnya adalah bakteri. Tidak seperti perawatan infeksi sebelumnya, yang menggunakan racun, antibiotika dijuluki “peluru ajaib”. Antibiotika tidak efektif menangani infeksi ak ibat virus, jamur, atau nonbakteri lainnya dan setiap antibiotika sangat beragam keefektifannya dalam melawan berbagai jenis bakteri. Dari klasikasinya, ada antibiotika yang membidik bakteri gram negatif atau gram positif saja (spektrum sempit), ada pula yang spektrumnya lebih luas. Keefektifannya juga bergantung pada lokasi infeksi dan kemampuan antibiotika mencapai lokasi tersebut. Dari cara kerjanya, antibiotika terbagi menjadi: 1) Cara kerjanya menghambat pembentukan dinding sel, seperti penicilline seperti penicilline;; 2) Cara kerjanya menghambat membran sel; 3) Cara kerjanya menghambat pembentukan PABA ( Para Amino Benzen Acid ); ); SISIPAN VOL. 4 TAHUN 2018

21

Sisipan 4) Cara kerjanya menghambat pembentukan DNA mikroba; dan 5) Cara kerjanya berikatan dengan Rhibosom Rhibosom untuk untuk menghambat metabolisme mikroba. Antibiotik pada dunia kedokteran hewan hewan perunggasan pada dasarnya dapat diberikan untuk empat tujuan, yakni terapeutik, artinya antibiotik diberikan kepada hewan sakit agar sembuh dari agen penyakit kausatifnya. Metalaksis (kontrol), artinya antibiotik diberikan kepada hewan suspek pada daerah yang ditemukan penyakit agar mengurangi penyebaran penyakit. Prolaksis (pencegahan), artinya antibiotik diberikan kepada hewan sehat untuk memberikan proteksi agar tidak terkena penyakit. AGP (antibiotik imbuhan imbuhan pakan), artinya antibiotik diberikan diberikan untuk mengeliminir bakteri merugikan saluran pencernaan agar mendapatkan bobot badan serta rasio konversi pakan yang lebih baik. AGP sendiri diberikan pada pada unggas dengan dosis sub-terapeutik atau di bawah dosis normal untuk terapi. Karena target AGP sendiri adalah adalah bakteri pada permukaan saluran pencernaan, sehingga pemberian dosis sub-terapeutik diharapkan tidak terdistribusi jauh hingga ke dalam organ dan tidak meninggalkan residu pada daging dan telur. Kelarutan dari jenis antibiotik juga berpengaruh terhadap distribusi distribusi obat tersebut di dalam tubuh, seperti contoh AGP jenis Flavomisin yang larut air dan dan polar menyebabkan pemberian dosis tinggi tidak diserap tubuh dan tidak memerlukan waktu henti (withdrawal (withdrawal time). time ). Berbeda dengan jenis Oksitetrasiklin yang sangat larut lemak dan tidak polar menyebabkan pemberian dosis rendah tetap diserap tubuh dan memerlukan waktu henti untuk residu dapat hilang. Sejalan dengan kebijakan WHO untuk mengurangi penggunaan berlebih antibiotik pada peternakan dan perikanan, dalam Undang-Undang Nomor 41/2014, menyebutkan bahwa melarang penggunaan pakan yang dicampur hormon tertentu dan/ atau antibiotik imbuhan pakan. Walaupun undang-undangnya sudah ada, namun hingga 2017 ini antibiotik imbuhan pakan belum sepenuhnya dapat dieliminasi. Hal ini dikarenakan jika langsung dihilangkan begitu saja, maka industri perunggasan dapat mengalami krisis. Diantaranya konversi pakan membengkak dan deplesi yang tinggi akibat Necrosis Enteritis. Alasan utama pelarangan AGP adalah karena sudah tingginya tingginya kejadian resistensi bakteri terhadap banyak jenis antibiotik, bahkan antibiotik yang dipersiapkan untuk menangani kasus bakteri multi-resisten. Sebagai contoh kasus infeksi seperti yang disebabkan oleh VRE (Vancomycin-resistant ( Vancomycin-resistant Enterococci ) atau CRE (Carbapenem( Carbapenemresistant Enterobacteriaceae) Enterobacteriaceae ) tentu akan sangat sulit untuk diobati. AGP sendiri telah terbukti dapat menyebabkan resistensi silang antara antibiotik dalam satu golongan. Sebagai contoh Virginiamisin yang hanya diberikan kepada hewan sebagai AGP dapat menyebabkan resistensi resistensi silang dengan Quinupristin/Dalfopristin Quinupristin/Dalfopristin yang merupakan antibiotik second-line pada manusia. Hal ini dikarenakan keduanya masuk dalam golongan antibiotik yang sama, yakni Streptogramin. Resistensi silang ini menyebabkan kekebalan bakteri jenis tertentu terhadap s emua jenis antibiotik 22



Streptogramin, walaupun manusia yang terinfeksi bakteri tersebut belum pernah meminum antibiotik golongan Streptogramin sebelumnya. Selain itu adapun kelompok obat hewan tertentu yang dilarang dicampur dalam pakan sebagai imbuhan pakan (Feed ( Feed Additive), Additive), diantaranya, Argentum proteinat (colloidal silver ), ), Asam Lisergik Dietilamida (LSD), Dimetridazol, Dipiron, Fenilbutazon, Zat warna (Gentian (Gentian violet, Rhodamin, Metil yellow, Metil red, Malachite green, Auramin, Metanil yellow, yellow, Metil violet dan Ponceu 3R ), ), Golongan beta 1-adrenergic agonist, Golongan beta 2-adrenergic agonist, Golongan pestisida (kecuali cy romazine), Ipronidazol, Karbadoks, Karbon tetraklorida dan Roksarson. Berikut sedikit penjelasannya. Colloidal Silver , sediaan obat ini pada hewan tidak digunakan karena hewan tidak bisa berkumur. Namun sekadar keterangan penggunaannya pada manusia dapat diminum langsung (tahan di mulut selama mungkin 30-90 detik sebelum ditelan) atau pengobatan luar dengan menyemprotkan Colloidal Silver (tidak (tidak dicampur) ke tempattempat yang terkena, atau melap dengan kapas yang telah dibasahi Colloidal Silver . Untuk meyakinkan efektivitas Colloidal Silver , minum air sebanyak mungkin setiap hari, sekitar dua liter sehari (delapan gelas), untuk menghindari efek pengeluaran racun yang berlebihan oleh liver , gejalanya seperti u ringan atau diare ringan. Perlu diperhatikan dosisnya, karena setiap orang reaksinya berlainan, dengan kata lain dosis seseorang mungkin berbeda dengan yang lain tergantung beberapa hal. Dosis dibawah hanya merupakan petunjuk umum, disarankan pendekatan kinesiology dan common sence dalam sence dalam menentukan berapa ukuran yang sesuai. Umumnya orang meminum 30 ml sehari sebagai supplemen nutrisi dan pemeliharaan kesehatan. Bagaimanapun umumnya seseorang akan meningkatkan dosis dua atau tiga kali 30 ml sehari jika untuk pengobatan/terapi selama 3-5 hari, setelah itu kembali ke dosis pemeliharaan 30ml sehari. Asam Lisergik Dietilamida (LSD), (LSD), sediaan obat ini tidak lazim digunakan untuk hewan. Namun sebagai keterangan keilmuan, LSD adalah zat sintetik pertama yang dibuat pada tahun 1938 oleh ahli kimia Swiss Albert Hofmann (1906). Pada tahun 1950, ahli kimia Amerika melakukan serangkaian percobaan, di mana obat itu diberikan kepada tikus, laba-laba, kucing, anjing, kambing dan gajah. Semua hewan menunjukkan perubahan dramatis dalam perilaku. Percobaan pada subyek manusia kemudian dilakukan. Para peneliti berharap untuk menggunakan LSD sebagai pengobatan untuk gangguan seperti skizofrenia, alkoholisme dan kecanduan narkotika. Namun, menjadi jelas bahwa obat itu tidak memiliki terapi (penyembuhan) s etelah digunakan dan penelitian tentang itu ditinggalkan. LSD termasuk salah satu obat ilegal dan merupakan salah satu halusinogen yang dikenal paling kuat jika dikonsumsi pada manusia, 5.000 kali lebih kuat dari mescaline dan 200 kali lebih kuat dari psilocydin. Hanya sejumlah kecil obat dapat menghasilkan efek dramatis. Gejala yang timbul pada saat s aat pemakaian halusinogen bisa berupa SISIPAN VOL. 4 TAHUN 2018

23

Sisipan kapala terasa pusing, kondisi tubuh lemah, mual dan muntah, terjadi ilusi visual, bahkan sinestesia, terjadi gejala panik, karena terjebak dalam halusinasi, sifat euroa, yaitu rasa gembira berlebihan dan keputus-asaan yang bergantian, pengelihatan kabur,, pelebaran pupil, kelemahan otot dan peningkatan denyut jantung, tekanan kabur darah serta suhu tubuh naik. Dimetridazol,, sediaan obat ini tidak lazim digunakan untuk hewan. Namun Dimetridazol sebagai keterangan keilmuan, bahwa karakteristiknya yang berupa serbuk berwarna hampir putih sampai kuning kecokelatan, menjadi gelap bila tersinari. Tidak berbau atau hampir tidak berbau. Identikasi demitridazol spektrum spektrum serapan inframerah sesuai dengan spektrum serapan standar demitridazol , serapan ultraviolet dari larutan 0,002 b/v dalam methanol yang yang pada panjang gelombang 230-350 nm, menunjukkan maksimum hanya pada 309 nm dengan serapan sekitar 1,3. Dipiron,, atau natrium metamizol metanesulfolat sudah sangat jarang digunakan Dipiron pada hewan. Biasa digunakan sebagai sediaan antipiretik, penurun panas suhu tubuh. sediaan obat ini tidak lazim digunakan untuk hewan. Fenilbutazon,, merupakan sediaan anti reumatik, namun mempunyai efek samping Fenilbutazon terhadap kerusakan lambung. Golongan beta 1-adrenergic agonist, agonist , salah satunya ractopamine ractopamine.. Pemberian ractopamine sebagai ractopamine sebagai imbuhan pakan pada ternak dapat memberikan manfaat, diantaranya meningkatkan esiensi pakan, mempercepat pertumbuhan dan meningkatkan masa otot tanpa lemak pada ternak terutama sapi. beberapa contoh di lapangan banyak peternak memberikan ractopamine rac topamine dengan dosis yang sembarangan, tidak memperhatikan waktu hentinya dan berpotensi menimbulkan efek residu terhadap produk pangan. Namun pemberian ractopamine ractopamine secara secara berlebihan berpengaruh langsung pada hewan ternak yang sangat berbahaya dan merugikan. Diantaranya berdampak pada perubahan tingkah laku, gangguan kardiovaskular, gangguan muskuloskeletal di mana lemak yang dipaksa berubah menjadi otot, serta penurunan fungsi reproduksi. Dampak lainnya, tingkat stress stress ternak ternak akan meningkat tajam karena seiring dengan pertumbuhan ternak yang cepat, terjadi hiperaktivitas, downer syndrom pada syndrom pada ternak, bahkan sampai kematian. Sementara pada manusia, jika mengkonsumsi produk asal ternak yang mengandung residu dari ractopamine, dapat terjadi gangguan fungsi jantung, penyakit kardiovaskular, kardiovaskular, gangguan sistem syaraf pusat, gangguan reproduksi, keracunan, mutagenik, karsiogenik dan teratogenik. Akan tetapi identikasi terjadinya efek efek samping yang menjadi kekhawatiran tersebut, sebagian pakan masih menganggapnya debatable debatable dan dan kurang didukung data dan fakta dibandingkan dengan fanfaat dan kegunaannya. Sementara ada pula obat yang dilarang pemakaiannya secara oral, parenteral dan topical. Diantaranya, Amphetamine, Diantaranya, Amphetamine, Dihydrostreptomycin (DHS), Kloramfenikol, Nitrofuran, Fenilbutazone, Golongan beta 1-adrenergic agonist, Golongan beta 2-adrenergic agonist, Karbadoks, Karbon tetraklorida, Olaquindoks, Roksarson, Thalidomide, Antibiotik yang yang dicampur dengan vitamin, mineral, asam amino dan obat hewan alami, Obat hewan alami yang dicampur obat hewan sintetik. Olaquindoks,, obat ini dari kajian riset berpotensi Olaquindoks sebagai karsinogenik. Namun berkhasiat sebagai antibakteri, mengandung tidak kurang dari 95,0% dan tidak lebih dari 105,0%, C 12H13N3O4 dihitung dengan 24



standar terhadap zat kering. Identikasi, pada kromatogram yang diperoleh pada penetapan kadar, kadar, waktu tambat yang diperoleh larutan uji sama dengan waktu tambat yang diperoleh dengan standar oliquindoks. Sementara olaquindoks seebuk oral, mengandung olaquindoks dalam pembawa yang sesuai. Serbuk oral memenuhi persyaratan yang dinyatakan untuk sediaan serbuk oral dan persyaratan. Mengandung olaquindoks tidak kurang dari 90,0% dan tidak lebih dari 110,0% dari jumlah yang tertera pada etiket. Kloramfenikol,, obat ini memiliki masa henti sangat Kloramfenikol s angat panjang, menyebabkan kerusakan pada bone merrow (sumsum (sumsum tulang) pembentuk sel darah merah. Kloramfenikol merupakan suatu golongan antibiotika y ang menghambat pertumbuhan bakteri. Obat jenis ini mempunyai spektrum kerja yang luas terhadap banyak bakteri. Beberapa golongan bakteri diketahui kebal terhadap obat ini. Pada manusia, beberapa penyakit yang sering menggunakan kloramfenikol adalah demam, radang s elaput otak atau meningitis yang disebabkan oleh bakteri, penyakit y ang diakibatkan oleh infeksi rickettsia dan brucellosis. Penggunaannya memiliki efek samping yang mungkin terjadi adalah reaksi hipersensitivitas, demam, kemerahan pada tubuh, bengkak pada wajah dan mata, anemia, penurunan jumlah sel darah putih maupun trombosit yang disebabkan karena supresi pada sumsum tulang, mual, muntah, diare, kesemutan, gangguan pengelihatan. Penggunaan kloramfenikol membutuhkan adanya pemeriksaan darah secara berkala untuk mendeteksi timbulnya efek samping serius penghambatan pembentukan sel darah. Penggunaannya sekarang sudah banyak ditinggalkan kecuali tidak dapat digunakan obat jenis lain. Kendati begitu, pemakaiannya harus berhati-hati pada penderita gangguan fungsi hati berat dikarenakan obat ini diproses di hati dan dapat masuk hingga ke cairan otak dan plasenta. Penggunaan pada pasien gagal ginjal dan kerusakan hati berat dapat menyebabkan obat ini tersedia dalam darah dengan dosis tinggi dan meningkatkan resiko toksisitasnya. Seperti sudah dijelaskan di atas, beberapa contoh obat hewan (antibiotik dan hormon) yang dilarang penggunaannya pada ternak karena dampak yang berbahaya bagi kesehatan manusia. Antibiot manusia. Antibiotika ika secara sec ara intensif inte nsif memang me mang telah tela h dipergunakan diper gunakan dalam bidang peternakan, baik untuk pengobatan maupun sebagai imbuhan pakan. Dalam penggunaanya antibiotika atau obat hewan lainnya untuk ternak, maka selain ekasi dari obat, perlu juga diperhatikan faktor keamanan dari produk yang dihasilkan. Kemampuan beberapa antibiotika dosis rendah dalam memacu pertambahan berat badan ternak, telah mendorong pemakaian antibiotika yang seharusnya tidak digunakan sebagai imbuhan pakan. Mudahnya memperoleh antibiotika, di samping tujuan untuk meningkatkan produksi peternakan secara cepat, telah mendorong pemakaian antibiotika secara berlebihan tanpa memperhatikan segi keamanan produk ternak yang dihasilkan. Pemakaian antibiotika secara berlebihan akan menyebabkan residu dalam produk peternakan seperti daging, susu dan telur telur.. Residu akan menyebabkan turunnya tingkat kesehatan masyarakat karena dapat menyebabkan resistensi, alergi atau keracunan. Adanya keracunan. Adanya residu dalam produk peternakan dapat dihindari apabila semua pihak memperhatikan serta mentaati peraturan pemakaian antibiotika, termasuk mematuhi waktu henti dari antibiotika yang dipergunakan. *** SISIPAN VOL. 4 TAHUN 2018

25

Sisipan Lampiran III Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 14/Permentan/Pk.350/5/2017 tentang Klasikasi Obat Hewan

Daftar Obat Hewan yang Dilarang Penggunaannya pada Ternak Ternak yang Produknya untuk Konsumsi Manusia No.

1

Uraian obat hewan

Kelompok obat hewan yang dilarang untuk dicampur dalam pakan sebagai imbuhan pakan ( feed ( feed addive addive)) untuk ternak produksi. Anbiok.

2

Kelompok obat hewan hormon tertentu dilarang untuk ternak produksi. Hormon sintek.

3

Kelompok obat hewan tertentu yang dilarang. a. Dilarang dicampur dalam pakan sebagai Imbuhan Pakan ( Feed Addive). Addive ). 1. 2. 3. 4. 5. 6.

b.

26

Argentum proteinat (colloidal silver ). ). Asam Lisergik Dielamida (LSD). Dimetridazol. Dipiron. Fenilbutazon. Zat warna : Genan violet, Rhodamin, Mel Yellow, Mel Red, Malachite green, Auramin, Metanil Yellow, Mel Violet, Ponceu 3R. 7. Golongan beta 1 –adrenergic agonist. 8. Golongan beta 2 –adrenergic agonist. 9. Golongan pessida, kecuali cyromazine. 10. Ipronidazol. 11. Karbadoks. 12. Karbon tetraklorida. 13. Roksarson. 14. Thalidomide. Dilarang pemakaiannya secara oral, parenteral dan topikal. 3. Dimetridazol. 1. Amphetamine. 2. Dihydrostreptomycin (DHS). 3. Kloramfenikol. 4. Nitrofuran. 5. Fenilbutazone. 6. Golongan beta 1 –adrenergic agonist. 7. Golongan beta 2 –adrenergic agonist. 8. Karbadoks. 9. Karbon tetraklorida. 10. Olaquindoks. 11. Roksarson. 12. Thalidomide. 13. Anbiok yang dicampur dengan vitamin, mineral, asam amino, dan obat hewan alami. 14. Obat hewan alami yang dicampur obat hewan sintek.


Keterangan

Sisipan PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 22/PERMENTAN/PK.110/6/2017 TENTANG PENDAFTARAN DAN PEREDARAN PAKAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG YANG MAHA ESA MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang: a. bahwa dengan Peraturan Peraturan Menteri Nomor Nomor 19/ Permentan/OT Permentan/OT.140/4/2009 .140/4/2009 tentang tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Pakan, telah diatur mengenai pendaftaran pakan; b. bahwa dalam perkembangannya perkembangannya Peraturan Peraturan Menteri Pertanian Pertanian Nomor 19/Permentan/ 19/Permentan/ OT.140/4/2009 tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Pakan, sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; c. bahwa berdasarkan berdasarkan pertimbangan pertimbangan sebagaimana sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf huruf b, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pertanian tentang Pendaftaran dan Peredaran Pakan; Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821); 3821); 2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan Peternaka n dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 338, 338, Tambahan Tambahan Lembaran Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Nomor 5619); 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelol Pengelolaan aan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Republik Indonesia Nomor Nomor 5059); 4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian Perindustria n (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492); 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Pemerintaha n Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 6. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Penyelengga raan Pelayanan Terpadu Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221); 7. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Republik Indonesia Tahun Tahun 2015 Nomor Nomor 8); 8. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran 28



Negara Republik Indonesia Tahun Tahun 2015 Nomor Nomor 85); 9. Peraturan Menteri Pertania Pertanian n Nomor 117/Permentan/ HK.300/11/2013 tentang Pelayanan Perizinan Pertanian Secara Online (Berita Negara Tahun 2013 Nomor 1323); 10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.010/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1243); MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN MENTERI PERT PERTANIAN ANIAN TENT TE NTANG ANG PENDAFTARAN DAN PEREDARAN PAKAN. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Pakan adalah bahan makanan tunggal atau campuran, campuran, baik yang diolah maupun yang tidak diolah, yang diberikan kepada hewan untuk kelangsungan hidup, berproduksi, dan berkembang biak. biak. 2. Pendaftaran Pakan adalah serangkaian kegiatan untuk memperoleh Nomor Pendaftaran Pendaftaran Pakan agar Pakan yang dibuat dapat diedarkan. 3. Peredaran Pakan adalah adalah kegiatan penyaluran penyaluran Pakan di dalam negeri atau pengeluaran pengeluaran Pakan ke luar negeri baik yang diperdagangkan maupun yang tidak diperdagangkan. 4. Nomor Pendaftaran Pakan yang selanjutnya selanjutnya disingkat NPP adalah adalah surat keterangan yang memuat huruf dan angka yang menerangkan identitas Pakan yang berfungsi sebagai tanda keabsahan Pakan untuk diedarkan. 5. Pengujian Mutu dan Keamanan Keamanan Pakan adalah serangkaian serangkaian kegiatan dan tata cara menguji menguji sampel Pakan untuk mengetahui mutu dan keamanan Pakan. 6. Lembaga Pengujian Mutu dan Keamanan Keamanan Pakan adalah laboratorium laboratorium milik pemerintah pemerintah atau pemerintah daerah yang telah terakreditasi untuk menyelenggarakan pelayanan Pengujian Mutu dan Keamanan Pakan. 7. Sertifkat Mutu dan Keamanan Pakan adalah keterangan tertulis yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang yang yang menyatakan bahwa bahwa Pakan yang didaftarkan telah lulus uji mutu dan keamanan Pakan. 8. Formula Pakan adalah susunan mengenai jenis dan proporsi proporsi setiap bahan Pakan yang digunakan dalam pembuatan Pakan dengan mempertimbangkan kebutuhan nutrisi dan kandungan zat makanan. 9. Label Pakan yang yang selanjutnya disebut disebut Label adalah adalah setiap keterangan keterangan mengenai Pakan Pakan yang berbentuk gambar gambar,, tulisan, tulisan, kombinasi kombinasi keduanya, keduanya, atau bentuk bentuk lain yang disertakan pada Pakan, Pakan, dimasukkan ke dalam, ditempelkan pada, atau merupakan bagian kemasan Pakan. 10. Standar Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat SNI adalah standar yang ditetapkan oleh Badan Standardisasi Nasional dan berlaku di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. 11. Persyaratan Teknis Teknis Minimal Pakan yang selanjutnya disebut PTM Pakan adalah persyaratan teknis mutu dan keamanan Pakan yang ditetapkan oleh Menteri Pertanian. 12. Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau korporasi baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum yang melakukan kegiatan pembuatan Pakan dan/atau memasukkan SISIPAN VOL. 4 TAHUN 2018

29

Sisipan Pakan dengan maksud baik untuk diedarkan maupun tidak untuk diedarkan. 13. Pakan Pesanan Khusus adalah Pakan yang dipesan secara khusus dengan bahan Pakan dan formula khusus sesuai keperluan Pemesan Pakan Khusus. 14. Pemesan Pakan Khusus adalah perorangan, instansi atau lembaga pemerintah atau swasta yang memerlukan Pakan Pesanan Khusus. 15. Pengawas Mutu Pakan yang selanjutnya disebut Wastukan adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab dan wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk untuk melakukan kegiatan kegiatan pengawasan mutu mutu bahan Pakan dan Pakan. Pakan. 16. Pusat Perlindungan Perl indungan Varietas Varietas Tanaman dan Perizinan Perizi nan Pertanian Pertani an yang selanjutnya sela njutnya disingkat dis ingkat PPVTPP adalah unit kerja organisasi di lingkungan Kementerian Pertanian yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang perlindungan varietas tanaman dan perizinan pertanian. 17. Dinas adalah satuan kerja perangkat daerah provinsi dan/atau kabupaten/kota yang menyelenggarakan menyelenggarak an urusan peternakan dan/atau membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan. 18. Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan yang selanjutnya disebut Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang peternakan dan kesehatan kesehatan hewan. BAB II PENDAFTARAN PAKAN Bagian Kesatu: Umum Pasal 2 (1) Pakan yang dibuat untuk diedarkan wajib memiliki NPP. (2) Untuk memperoleh NPP sebagaimana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pelaku Usaha harus mempunyai Sertifkat Mutu dan Keamanan Pakan. (3) Untuk memperoleh Sertifkat Mutu dan Keamanan Pakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan Pengujian Mutu dan Keamanan Pakan. Bagian Kedua: Persyaratan Pendaftaran Pakan Pasal 3 Untuk memperoleh NPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pelaku Usaha harus memenuhi persyaratan administrasi administrasi dan persyaratan persyaratan teknis. Pasal 4 (1) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 meliputi: a. Kartu Tanda Penduduk (KTP) pimpinan perusahaan; b. Nomor Pokok Pokok Wajib Wajib Pajak (NPWP) perusahaan; perusahaan; c. akte pendirian pendirian perusahaan perusahaan dan dan perubahannya perubahannya yang yang terakhir; terakhir; d. surat keterangan domisili perusahaan; e. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) (SIUP) atau tanda daftar usaha perdagangan di bidang peternakan dan kesehatan kesehatan hewan; dan f. surat pernyataan bermaterai dari pimpinan pimpinan perusahan perusahan atau yang dikuasakan dikuasakan menyatakan bahwa dokumen dokumen yang dibuat dan dilampirkan dilampirkan benar dan dan sah, sesuai dengan Format-1. Format-1. (2) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 meliputi: a. surat rekomendasi rekomendasi pendaftaran pendaftaran Pakan dari Dinas provinsi, provinsi, sesuai dengan dengan Format-2; Format-2; 30



b. Sertifkat Mutu dan Keamanan Pakan; c. contoh Label; d. jenis bahan Pakan yang digunakan digunakan dan persentase dalam Formula Pakan, Pakan, sesuai dengan Format-3; e. jenis pelengkap Pakan dan imbuhan imbuhan Pakan yang yang digunakan, sesuai dengan Format-4; f. jenis bahan, bahan, ukuran, ukuran, dan volume volume kemasan, sesuai dengan dengan Format-5; Format-5; g. surat pernyataan pernyataan yang menyatakan tidak menggunakan menggunakan Meat Meat and Bone Meal (MBM) (MBM) untuk Pakan ternak ruminansia, sesuai dengan Format-6; h. surat pernyataan yang menyatakan tidak menggunakan menggunakan hormon sintetik, sesuai dengan Format-7; dan i. surat pernyataan yang menyatakan tidak menggunakan antibiotik imbuhan Pakan/ Antibiotic Antibiotic Growth Promotor (AGP), (AGP), sesuai dengan Format-8. Bagian Ketiga: Tata Tata Cara Pengujian Mutu dan Keamanan Pakan Pasal 5 Pengujian Mutu dan Keamanan Pakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) dilakukan oleh Lembaga Pengujian Mutu dan Keamanan Pakan. Pasal 6 (1) Pengujian Mutu dan Keamanan Pakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilakukan paling kurang terhadap: a. kadar air; e. kadar abu; b. kadar protein kasar; kasar; f. kadar kalsium (Ca); (Ca); c. kadar lemak kasar; g. kadar phosfor (P); dan d. kadar serat kasar; h. aatoksin total. (2) Untuk Pakan ternak ruminansia selain dilakukan Pengujian Mutu dan Keamanan Pakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan pengujian terhadap Neutral terhadap Neutral Detergent Detergent Fiber (NDF) dan Total dan Total Digestible Nutrient (TDN). (3) Untuk Pakan ternak unggas dan ternak babi selain dilakukan Pengujian Mutu dan Keamanan Pakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan pengujian terhadap asam amino dan kadar urea. (4) Pasal 7 (1) Pelaku Usaha yang akan melakukan Pengujian Mutu dan Keamanan Pakan harus mengajukan permohonan pengambilan contoh Pakan kepada Kepala Dinas kabupaten/kota dengan tembusan Kepala Dinas provinsi secara tertulis, sesuai dengan Format-9. (2) Kepala Dinas kabupaten/kota setelah menerima permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menugaskan Wastukan atau petugas pengambil contoh Pakan yang bersertifkat untuk melakukan pengambilan contoh Pakan dengan surat tugas, sesuai dengan Format-10. (3) Dalam hal kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum terdapat Wastukan, Kepala Dinas kabupaten/kota dapat: a. meminta bantuan bantuan Wastukan Wastukan atau petugas petugas pengambil contoh Pakan yang yang bersertifkat dari Dinas kabupaten/kota terdekat; b. meminta bantuan Wastukan Wastukan atau petugas pengambil contoh Pakan yang bersertifkat dari Dinas provinsi; atau c. meminta bantuan bantuan Wastukan Wastukan atau petugas petugas pengambil contoh Pakan yang yang bersertifkat dari pemerintah pusat. pusat. SISIPAN VOL. 4 TAHUN 2018

31

Sisipan Pasal 8 Pengambilan contoh Pakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilakukan sesuai dengan SNI Pengambilan Contoh Padatan. Pasal 9 (1) Contoh Pakan yang telah diambil oleh Wastukan Wastukan atau petugas pengambil contoh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 harus dikemas, disegel, diberi keterangan, dan diserahkan kepada Pelaku Usaha untuk dilakukan Pengujian Mutu dan Keamanan Pakan. (2) Penyerahan contoh Pakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disertai dengan berita acara pengambilan contoh Pakan, surat tugas Wastukan atau petugas pengambil contoh, dan surat keterangan jenis dan kode Pakan, sesuai dengan Format-11. Format-11. (3) Pelaku Usaha setelah menerima contoh Pakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mengajukan permohonan permohonan kepada kepala Lembaga Pengujian Mutu dan Keamanan Pakan. (4) Kepala Lembaga Pengujian Mutu dan Keamanan Pakan setelah menerima permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), melakukan Pengujian Mutu dan Keamanan Pakan. Pasal 10 (1) Jika hasil Pengujian Mutu dan Keamanan Pakan sesuai SNI atau PTM Pakan, diterbitkan Sertifkat Mutu dan Keamanan Pakan oleh kepala Lembaga Pengujian Mutu dan Keamanan Pakan, sesuai dengan Format-12. (2) Sertifkat Mutu dan Keamanan Pakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Pelaku Usaha dengan tembusan disampaikan kepada Direktur Jenderal, Kepala Dinas provinsi, dan Kepala Kepala Dinas kabupaten/kota. kabupaten/kota. (3) Sertifkat Mutu dan Keamanan Pakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) (tiga) bulan sejak tanggal tanggal diterbitkan. Pasal 11 (1) Jika hasil Pengujian Mutu dan Keamanan Pakan tidak sesuai dengan SNI atau PTM Pakan, kepala Lembaga Pengujian Mutu dan Keamanan Pakan memberikan laporan hasil pengujian, sesuai dengan Format-13. (2) Pelaku Usaha setelah menerima laporan hasil pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat melakukan perbaikan Formula Pakan dan mengajukan pengujian ulang. Pasal 12 Kepala Lembaga Pengujian Mutu dan Keamanan Pakan bertanggung jawab menjaga kerahasiaan hasil uji. Pasal 13 Biaya pengujian dan penerbitan Sertifkat Mutu dan Keamanan Pakan yang dilakukan oleh Lembaga Pengujian Mutu dan Keamanan Pakan dibebankan kepada Pelaku Usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Bagian Keempat Tata Cara Pendaftaran Pakan Pasal 14 (1) Untuk memperoleh NPP, Pelaku Usaha mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal melalui Kepala PPVTPP secara daring (online). (2) Apabila terjadi gangguan sistem yang berakibat tidak berfungsinya pelayanan secara daring 32



(online) dalam jangka waktu 1 (satu) hari kerja, pelayanan perizinan dapat dilakukan secara manual. (3) Permohonan Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi persyaratan administrasi dan persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4. Pasal 15

Kepala PPVTPP setelah menerima permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 melakukan pemeriksaan kelengkapan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), dan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) hari kerja harus memberikan jawaban permohonan permohonan ditolak atau disetujui. disetujui. Pasal 16

(1) Permohonan ditolak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, apabila persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) tidak benar, tidak lengkap, dan/atau tidak sah. (2) Permohonan ditolak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Kepala PPVTPP kepada Pelaku Usaha disertai alasan penolakannya secara daring (online). Pasal 17

(1) Permohonan disetujui sebagaimana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, apabila persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) lengkap, benar, dan sah. (2) Permohonan disetujui sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Kepala PPVTPP kepada Direktur Jenderal secara daring (online). Pasal 18

Direktur Jenderal setelah menerima permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) melakukan kajian teknis, dan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja harus sudah memberikan jawaban permohonan ditolak atau disetujui. Pasal 19

(1) Permohonan ditolak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, apabila persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) tidak lengkap, benar, dan sah. (2) Permohonan ditolak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Direktur Jenderal kepada Pelaku Usaha disertai alasan penolakannya secara daring (online). Pasal 20

(1) Permohonan disetujui sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, apabila persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) lengkap, benar, dan sah. (2) Permohonan disetujui sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diterbitkan NPP oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri dalam bentuk Keputusan Menteri, sesuai dengan Format-14. (3) NPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya berlaku untuk pemegang NPP dengan satu merek dagang pada satu pabrik. Pasal 21

(1) NPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) disampaikan oleh Kepala PPVTPP kepada Pelaku Usaha sebagai pemegang NPP secara daring (online). (2) NPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkan NPP dan dapat diperpanjang. (3) Permohonan perpanjangan NPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diajukan oleh SISIPAN VOL. 4 TAHUN 2018

33

Sisipan Pelaku Usaha paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya NPP dengan mengajukan permohonan baru. (4) Pelaku Usaha dilarang mengedarkan Pakan yang telah habis masa berlaku NPP. Pasal 22

Pemegang NPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) wajib menyampaikan laporan produksi dan Peredaran Pakan setiap 3 (tiga) bulan sekali kepada Direktur Jenderal melalui Kepala PPVTPP secara daring (online), sesuai dengan Format-15. Pasal 23

(1) Pemegang NPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dapat mengalihkan kepada Pelaku Usaha lain. (2) Pengalihan NPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam hal perusahaan pemegang NPP diakuisisi, pailit, atau merger. (3) Pengalihan NPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan oleh pemegang NPP kepada Direktur Jenderal dengan melampirkan surat perjanjian para pihak yang disahkan oleh pejabat yang berwenang. (4) Pengalihan NPP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang telah disetujui, ditetapkan oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri dalam bentuk Keputusan Menteri. (5) Pengalihan NPP sebagaimana sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus dicatat dalam buku pendaftaran dengan tembusan kepada Kepala PPVTPP. Pasal 24

Petugas yang melayani permohonan Pendaftaran Pakan wajib menjaga kerahasiaan Formula Pakan. BAB III PEREDARAN PAKAN

Pasal 25

Pakan yang diedarkan harus memenuhi persyaratan: a. cara pembuatan pembuatan Pakan yang baik; baik; b. kemasan; dan dan c. Label. Pasal 26

(1) Persyaratan cara pembuatan Pakan yang baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. perundang-undangan. (2) Persyaratan kemasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf b menggunakan bahan yang kedap air, tidak toksik, dan tidak menurunkan mutu dan keamanan Pakan. (3) Persyaratan Label sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf c harus: a. dibuat dari bahan yang yang tidak tidak mudah mudah rusak; rusak; b. mudah dibaca; c. ditulis atau dicetak dengan dengan menggunakan menggunakan bahasa Indonesia; Indonesia; dan dan d. ditempatkan pada bagian bagian yang yang mudah mudah dilihat. dilihat. (4) Label sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling kurang memuat: a. NPP; b. merek dagang; c. nama dan alamat perusahaan/produsen perusahaan/produsen dan/ atau Pelaku Usaha pemasukan/peng pemasukan/pengeluaran; eluaran; 34



d. e. f. g.

jenis dan kode Pakan; kandungan nutrisi; kandungan aatoksin; bahan Pakan yang digunakan;

h. imbuhan Pakan yang digunakan; i. berat bersih; j. cara penggunaan; dan k. tanggal dan kode produksi.

(5) Label diberi warna dasar dan kode Pakan sesuai dengan jenis Pakan, sesuai dengan Format-16. Pasal 27

Pada kemasan Pakan unggas dan Pakan babi wajib dicantumkan frasa “DILARANG DIGUNAKAN UNTUK PAKAN TERNAK RUMINANSIA (SAPI, KERBAU, KAMBING, DAN DOMBA)”, DOMBA)”, ditulis seluruhnya dengan huruf kapital dan diberi warna merah. Pasal 28

(1) Selain Pakan yang dibuat untuk diedarkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, Pelaku Usaha dapat memproduksi Pakan Pesanan Khusus yang dipesan oleh Pemesan Pakan Khusus. (2) Pakan Pesanan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya digunakan oleh Pemesan Pakan Khusus untuk keperluan sendiri. (3) Pakan Pesanan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang untuk diedarkan. Pasal 29

(1) Pelaku Usaha yang memproduksi Pakan Pesanan Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 wajib memiliki surat persetujuan pembuatan Pakan Pesanan Khusus dari Direktur Jenderal. (2) Untuk memperoleh surat persetujuan pembuatan Pakan Pesanan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pelaku Usaha mengajukan permohonan persetujuan pembuatan Pakan Pesanan Khusus secara tertulis kepada Direktur Jenderal. (3) Permohonan persetujuan pembuatan Pakan Pesanan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilengkapi: a. laporan hasil Lembaga Lembaga Pengujian Pengujian Mutu dan Keamanan Keamanan Pakan; Pakan; b. surat pemesanan Pur Purchasing chasing Ord Order er (PO) dari Pemesan Pakan Khusus yang berisi permintaan Pakan Pesanan Pesanan Khusus; c. invoice; invoice; dan d. rencana penggunaan/p penggunaan/pemakaian emakaian Pakan Pesanan Pesanan Khusus. Khusus. Pasal 30

(1) Direktur Jenderal setelah menerima permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2), dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja melakukan kajian hasil uji mutu dan keamanan Pakan. (2) Apabila hasil kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan spesifkasi dari Pemesan Pakan Khusus, Direktur Jenderal menerbitkan surat persetujuan pembuatan Pakan Pesanan Khusus dengan tembusan kepada Kepala Dinas provinsi, sesuai dengan dengan Format-17. (3) Apabila hasil kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak sesuai dengan spesifkasi dari Pemesan Pakan Khusus, Direktur Jenderal menolak permohonan disertai alasan penolakan secara tertulis, tertulis, sesuai dengan Format-18. Format-18. Pasal 31

(1) Surat persetujuan pembuatan Pakan Pesanan Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. SISIPAN VOL. 4 TAHUN 2018

35

Sisipan (2) Surat persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang untuk jangka waktu 1 (satu) tahun berikutnya. (3) Pada kemasan Pakan Pesanan Khusus sebagaimana dimaksud dimaksud pada ayat (1) harus dicantumkan frasa “PAKAN PESANAN KHUSUS”, ditulis seluruhnya dengan huruf kapital dan diberi warna merah. (4) Pakan Pesanan Khusus yang telah diproduksi selama 2 (dua) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat ayat (2), wajib didaftarkan. didaftarkan. (5) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mengikuti ketentuan Peraturan Menteri ini. Pasal 32

Format-1 sampai dengan Format-18 sebagaimanadimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf f, ayat (2) huruf a, huruf d sampai dengan huruf i, Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 9 ayat (2), Pasal 10 ayat (1), Pasal 11 ayat (1), Pasal 20 ayat (2), Pasal 22, Pasal 26 ayat (5), dan Pasal 30 ayat (2) dan ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. BAB IV PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Pasal 33

(1) Pembinaan terhadap Pelaku Usaha dilakukan oleh Menteri, gubernur, dan/atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenanganny kewenangannya. a. (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam pelaksanaannya dilakukan oleh Direktur Jenderal, Kepala Dinas provinsi, atau Kepala Dinas kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya. Pasal 34

(1) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 dilakukan terhadap penerapan NPP dan Peredaran Pakan. (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui sosialisasi, pemantauan (monitoring ), ), dan evaluasi. Pasal 35

Pengawasan terhadap Pendaftaran Pakan dan Peredaran Pakan dilakukan oleh Menteri, gubernur, gubernur, bupati/wali kota sesuai sesuai dengan kewenangannya. kewenangannya. Pasal 36 Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. perundangundangan. BAB V KETENTUAN SANKSI Pasal 37

(1) Pelaku Usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam: a. Pasal 2, Pasal 21 ayat (4), (4), dan Pasal 28 ayat (3), (3), dikenakan sanksi berupa berupa penarikan Pakan dari peredaran; b. Pasal 26, dikenakan sanksi berupa peringatan tertulis, apabila tidak diindahkan Pakan ditarik dari peredaran; 36



c. Pasal 27, dikenakan sanksi berupa berupa pencabutan pencabutan NPP; NPP; dan d. Pasal 29 ayat (1), dikenakan sanksi berupa berupa usulan untuk untuk dicabut izin usaha. (2) Pelaku Usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, dikenakan sanksi berupa: a. peringatan tertulis pertama pertama apabila pada pada triwulan kesatu tidak menyampaikan laporan; b. peringatan tertulis kedua kedua apabila pada triwulan kedua kedua tetap tidak menyampaikan laporan; laporan; dan/atau c. pencabutan NPP NPP apabila apabila selama 3 (tiga) (tiga) triwulan berturut-tur berturut-turut ut tidak menyampaikan menyampaikan laporan. BAB VI KETENTUAN PERALIHAN Pasal 38 Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku: a. NPP yang telah diterbitkan, diterbitkan, dinyatakan dinyatakan masih tetap berlaku sampai dengan habis masa berlakunya; dan b. permohonan penerbitan NPP yang masih dalam proses pendaftaran, diselesaikan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19/Permentan/OT.140/4/2009 tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Pakan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 93). BAB VII KETENTUAN PENUTUP Pasal 39 Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 sampai dengan Pasal 31 mulai berlaku setelah 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal Peraturan Menteri ini diundangkan. Pasal 40 Penerapan sistem daring (online) mulai berlaku setelah 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal Peraturan Menteri ini diundangkan. Pasal 41 Pada saat Peraturan Menteri ini diundangkan, Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19/Permentan/ OT.140/4/2009 tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Pakan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 93), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pasal 42 Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA, AMRAN SULAIMAN SISIPAN VOL. 4 TAHUN 2018

37

INDEKS OBAT HEWAN Member of

INDONESIA Edisi XI Tahun 2017

INDEKS OBAT HEWAN INDONESIA Cover

: Full Colour Art Carton 310 Gr

Halaman Isi : B/W HVS 80 Gram Tebal Isi

: 1000 Halaman

Binding

: Lem Punggung

Penerbit

: ASOHI

Distribusi Distrib usi

: GITAPustaka : Gedung ASOHI, Grand Pasar Minggu Jln. Rawa Bambu No. 88A Pasar Minggu - Jakarta Selatan

Kontak

: 021 7820408 / 78841279

Hp

: 08568800752 ( Waw Wawan an ) 08561555433 ( Aris )

Harga Buku Rp 150.000 + Ongkir

Telah Rilis juga IOHI versi Online, yang telah ter-UPDA ter-UP DATE TE sesuai perkembangan registrasi obat hewan. (www.indeksobathewanindonesia.com)

Promo Berlangganan

Rp 150.000,-/Tahun

Buku ini berisi informasi lengkap tentang obat hewan yang beredar di Indonesia. Itu sebabnya buku IOHI dapat menjadi buku pegangan yang sangat penting bagi berbagai kalangan yang terkait dengan obat hewan, baik pemerintah, kalangan usaha obat hewan, para pengguna obat hewan, dokter hewan, penyayang hewan, peneliti maupun akademisi.

Sisipan Diundangkan Diundangk an di Jakarta, pada tanggal..... DIREKTUR JENDERAL JE NDERAL PERATURAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN PER UNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, WIDODO EKATJAHJANA BERITA BERIT A NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN..... TAHUN......NOMOR.... .NOMOR......... ........ ... LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 22/PERMENTAN/PK.110/6/2017 TENTANG PENDAFTARAN DAN PEREDARAN PAKAN FORMAT DOKUMEN FORMAT

KETERANGAN

Format-1

Surat Pernyataan Dokumen yang Dibuat dan Dilampirkan Benar dan Sah

Format-2

Surat Rekomendasi Pendaftaran Pakan

Format-3

Jenis Bahan Pakan dan Persentase dalam Formula Pakan

Format-4

Jenis Pelengkap Pakan dan Imbuhan Pakan

Format-5

Jenis Bahan, Ukuran, dan Volume Kemasan

Format-6

Surat Pernyataan Tidak Menggunakan Meat and Bone Meal (MBM)

Format-7

Format-9

Surat Pe Pernyataan Tidak Me Menggunakan Hormon Si Sintetik Surat Pernyata Pernyataan an Tidak Menggunakan Antibiotik Imbuhan Pakan/ Antibiotic Growth Growth Promotor Promotor (AGP) (AGP) Surat Pe Permohonan Pengambilan Co Contoh

Format-10

Surat Tugas Pengambilan Contoh

Format-11

Berita Acara Pengambilan Contoh Pakan

Format-12

Sertifkat Mutu dan Keamanan Pakan

Format-13

Laporan Hasil Pengujian

Format-14

Keputusan Me Menteri Pe Pertanian te tentang No Nomor Pe Pendaftaran Pakan

Format-15

Kartu Kendali/Laporan Penyediaan Pakan

Format-16

Label Pakan berdasarkan Jenis Ternak, Warna Dasar Label

Format-17

Surat Persetujuan Pembuatan Pakan Pesanan Khusus

Format-18

Surat Penolakan Pembuatan Pakan Pesanan Khusus

Format-8

MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA, AMRAN SULAIMAN 40



Format-1 KOP PERUSAHAAN ---------------------------------------------------------------------------------------------SURAT PERNYATAAN DOKUMEN YANG DIBUAT DAN DILAMPIRKAN BENAR DAN SAH

Yang bertanda tangan di bawah ini, kami: Nama Perusahaan : Alamat : Dengan ini menyatakan bahwa: 1. DokumenDokumen-dokumen dokumen yang yang diserahkan adalah benar sesuai sesuai dengan aslinya aslinya dan sah menurut menurut hukum. 2. Apabila di kemudian hari ternyata pernyataan pernyataan ini tidak benar atau dokumen-dokumen dokumen-dokumen sebagaimana tersebut pada butir (1) tidak sah/palsu menurut hukum, permohonan pendaftaran Pakan yang kami ajukanbersedia dibatalkan dan bersedia menerima sanksi hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. perundang-undangan. Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, untuk dipergunakan sesuai kepentingannya. Tempat/Tanggal/Tahun Pimpinan Perusahaan ……………… ttd + materai 6.000 (……………..……………….) Format-2 KOP DINAS ---------------------------------------------------------------------------------------------SURAT REKOMENDASI PENDAFTARAN PAKAN

Nomor : …………… ………………………… ………………………… …………… Yang bertanda tangan di bawah ini: N a m a ; N I P : Pangkat / Golongan Ruang Jabatan ; Unit Kerja ; Instansi ; Dengan ini memberikan rekomendasi kepada: Nama perusahaan : Alamat : Telpon : Untuk memperoleh Nomor Pendaftaran Pakan (NPP) sebagai salah satu persyaratan agar Pakan SISIPAN VOL. 4 TAHUN 2018

41

Sisipan dapat diedarkan. Jenis dan kode Pakan yang didaftarkan sebagai berikut: No.

Jenis Pakan

Kode Pakan

Keterangan

1. 2. 3. dst

Demikian surat rekomendasi ini di buat, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya Tempat/Tanggal/Tahun Kepala Dinas ………………… (............................................) NIP Format-3 KOP PERUSAHAAN ---------------------------------------------------------------------------------------------JENIS BAHAN PAKAN DAN PERSENTASE DALAM FORMULA PAKAN RAHASIA

No.

Jenis Pakan

Bahan Baku Pakan yang Digunakan

Persentase dalam Formulasi Pakan

Tempat/Tanggal/Tahun Pimpinan Perusahaan .............. ttd + materai (………………………………..) Format-4 KOP PERUSAHAAN ---------------------------------------------------------------------------------------------JENIS PELENGKAP PAKAN DAN IMBUHAN PAKAN

No.

Kode Pakan

Campuran Obat Hewan

Jenis

Nama

Jumlah

Tujuan Penambaha Penambahan n

Obat Hewan

Generik

Zat berkhasiat

Obat Hewan

Tempat/Tanggal/Tahun Pimpinan Perusahaan ………… ttd + materai (………………………………..) 42



Format-5 KOP PERUSAHAAN ---------------------------------------------------------------------------------------------JENIS BAHAN, UKURAN, DAN VOLUME KEMASAN

RAHASIA No

Kode Pakan

Bahan Kemasan

Ukuran Kemasan Kemasan

Volume Kemasan

Tempat/Tanggal/Tahun Pimpinan Perusahaan ………… ttd + materai (………………………………..) Format-6 KOP PERUSAHAAN ---------------------------------------------------------------------------------------------SURAT PERNYATAAN TIDAK MENGGUNAKAN MEAT AND BONE MEAL (MBM)

No. ................................... . Yang bertanda tangan di bawah ini, kami : Nama Perusahaan : Alamat : Sebagai produsen atau pembuat Pakan dengan bahan Pakan:.................................. Dengan ini menerangkan dengan sesungguhnya bahwa dalam menyusun formula dalam pembuatan Pakan ruminansia ruminansia dengan kode kode ………... tidak menggunakan menggunakan MBM. MBM. Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, untuk dipergun dipergunakan akan sesuai kepentingannya.

Tempat/Tanggal/Tahun Pimpinan Perusahaan …………

ttd + materai 6.000 (……………..……………….)


43

FOKUS KONSUMEN PERISTIWA LIPUTAN KHUSUS FEED TECH BUDIDAYA EQUIPMENT KESEHATAN

“In Indonesia, Infovet is the one and only Veterinary,, magazine that focuses on the areas of Veterinary Animal Health Bussiness, Bussiness, and Feed Industry. Industry. This is accordance with its name, Infovet stands for Veterinary and Animal Husbandry Information Magazine”

Satwa Jawa

Infovet provides updated animal health products, livestock news and practical information from all over Indonesia and world. These coverage report are reviewed in depth, HEWAN

Jaya Jay a Display Display

EKONOMI BISNIS INTERNATIONAL

sharp, reliable and “INDEPENDENT” “INDEPENDENT”.. With more than 25 years as a provider for information animals health and farming technology, Infovet deserved as your trusted reference and guidance in your farming business.

Marketing agency:

OPINI

0858 8021 1732

PROFIL

For subscribe and advertising

ETALASE

Best Guide For You,

Livestock and Animal Health Magazine Publisher & Editor : PT. Gallus Indonesia Utama, Grand Pasar Minggu Jalan Raya Rawa Bambu 88 A, Pasar Minggu Jakarta Selatan 12520 Phone: (+6221) 7829689, 78841279, Fax: (+6221)7820408 e-mail: majalah.infov [email protected] [email protected] Website: www.majalahinfovet.com

Sisipan Format-7 KOP PERUSAHAAN ---------------------------------------------------------------------------------------------SURAT PERNYATAAN TIDAK MENGGUNAKAN HORMON SINTETIK No. ....................................... Yang bertanda tangan di bawah ini, kami : Nama Perusahaan Alamat Sebagai produsen atau pembuat Pakan dengan bahan Pakan: .....................

Dengan ini menerangkan dengan sesungguhnya bahwa dalam menyusun formula dalam pembuatan Pakan tidak tercemar (terkontaminasi) oleh zat yang dapat membahayakan bagi kesehatan manusia, hewan dan lingkungan serta tidak menggunakan hormon hormon sintetik. Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, untuk dipergunakan sesuai kepentingannya. Tempat/Tanggal/Tahun Pimpinan Perusahaan ………… ttd + materai 6.000 (……………..……………….) Tembusan : Kepala Dinas …………………. Provinsi ……………… Format-8 KOP PERUSAHAAN ---------------------------------------------------------------------------------------------SURAT PERNYATAAN TIDAK MENGGUNAKAN ANTIBIOTIK IMBUHAN PAKAN/ANTIBIOTIC PAKAN/ANTIBIOTIC GROWTH PROMOTOR (AGP) No. .................................... Yang bertanda tangan di bawah ini, kami : Nama Perusahaan : Alamat : Sebagai produsen atau pembuat Pakan dengan bahan Pakan: ......................

Dengan ini menerangkan dengan sesungguhnya bahwa dalam menyusun formula dalam pembuatan Pakan dengan kode ………... tidak menggunakan Antibiotik Imbuhan Pakan/ Antibiotic Growth Promotor Promotor (AGP) Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, untuk dipergunakan sesuai kepentingannya. Tempat/Tanggal/Tahun Pimpinan Perusahaan ………… ttd + materai 6.000 (……………..……………….) 46



Format-9 KOP PERUSAHAAN ---------------------------------------------------------------------------------------------SURAT PERMOHONAN PENGAMBILAN CONTOH Kepada Kepala Dinas ……………….. Kabupaten/Kota

Di …………………………………………. Dengan hormat, Bersama ini kami sampaikan bahwa, perusahaan kami Ingin mengajukan permohonan pengambilan contoh contoh Pakan dengan data sebagai sebagai berikut: 1. Nama Perusahaa Perusahaan n 2. Alamat 3. Data sampel

No

:…………………………………………………………… :…………………………………………………………… :……………………………………………………………

Jenis Pakan

Kode Pakan

Keterangan

1 2 3

Untuk dilakukan pengujian terhadap jenis dan kode Pakan tersebut di atas di Lembaga Pengujian Mutu dan Keamanan Keamanan Pakan, dengan jenis pengujian ................................................ .... Demikian kami sampaikan, atas perhatian Bapak/ Ibu, kami ucapkan terima kasih.

Tempat/Tanggal/Tahun Pemimpin Perusahaan PT………………………

ttd (…………………………..) Tembusan : Kepala Dinas …………………. Provinsi ………………


47

Sisipan Format-10 KOP DINAS ---------------------------------------------------------------------------------------------SURAT SURA T TUGAS PENGAMBILAN CONTOH Nomor : ……………………………………

Yang bertanda tangan dibawah ini : (Pejabat) Nama : NIP : Jabatan : Instansi : Memberikan tugas kepada : (yang ditugaskan Wastukan/PPC)

Nama : NIP : Jabatan : Instansi : Untuk melakukan pengambilan sampel di : (Perusahaan) Nama Perusahaan : Alamat : Tanggal Pengambil Pengambilan an : Saksi : No.

Jenis Pakan

Kode Pakan

Jumlah Sampel yang yang Diambil (gram) (gram)

1. 2.

Demikian surat tugas ini diterbitkan untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Tempat/Tanggal/Tahun Kepala instansi …………………………………

ttd (………………………………)

48



Format-11 KOP DINAS --------------------------------------------------------------------------------------------BERITA ACARA PENGAMBILAN CONTOH PAKAN

Nomor : ………………… ………………………… ……… Kami yang bertandatangan di bawah ini: Nama NIP Jabatan Instansi Alamat

: : : : :

Telah melakukan pengambilan contoh Pakan : No

Jenis Pakan

Kode Pakan

Jumlah Contoh Pakan yang Diambil (gram)

1 2

Pada hari …… tanggal …… bulan …... tahun ....... bertempat di ……… (nama perusahaan) ……….. alamat …………….. (alamat perusahaan), telah dilakukan pengambilan contoh …………… Pakan untuk diperiksa kondisi fsik dan kandungann kandungannya ya yang dilaksanakan dengan tujuan untuk mendapatkan hasil uji sebagai persyaratan Pendaftaran Pakan guna memperoleh Nomor Pendaftaran Pakan (NPP). Pemeriksaan dan pengujian akan diserahkan/dikirimkan kepada ………………………………. (Nama Lab). Berita acara ini dibuat dalam rangkap 5 (lima) untuk digunakan sesuai keperluannya. Dibuat di :……………… Kabupaten ….. Tanggal : ……………… Para pihak yang yang membuat berita acara pembuktian: pembuktian: Petugas Pengambil Sampel Pimpinan Perusahaan

PT.. …......................... PT

…………………………………

……………………….....


49

Sisipan Format-12 (Depan) SERTIFIKAT MUTU DAN KEAMANAN PAKAN CERTIFICATE OF QUALITY AND SAFETY OF FEED

NOMOR : ................. Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian RI Nomor :.................. .................................................................., telah dilakukan pengujian mutu dan keamanan pakan terhadap pakan yang tersebut di bawah ini dan memenuhi persyaratan persyaratan pengujian. Undersigned of The Undersigned of The Minister Minister of of Agriculture Agriculture of Republic Republic of Indonesia.................................... Indonesia.................................... ............................, declares that quality control control and safety of feed has been carried out and found to meet test requirements Nama Laboratorium Laboratorium Penguji Name of Assay Laboratory Laboratory Alamat Laboratorium Laboratory Address Nama Produsen Name of Producer Producer Alamat Produsen Producer Address Nama Dagang Trade Name Kode Pakan Feed Code Jenis Pakan Kind of Feed Tanggal Penerimaan Contoh Date of Acceptance sample Nomor Uji Assay Number ............, Tanggal bulan tahun Kepala Balai ....................... Head of ...................................

Nama Serta Gelar NIP.. ..................... NIP 50



Format-12 (Belakang): Hasil Uji Mutu dan Keamanan Pakan Nomor Test Result of Quality and Safety of Feed

Tanggal Uji Acuan Metoda Hasil Jenis Uji Kind of Test

Date of test

Ketidak pastian pengukuran

Persyaratan

Mutu Methods of Result Uncertainty meaQuality Re(%) surement (%) References quirement (%)

Air Moisture Abu Proksimat Ash Protein Kasar Crude Protein Proximate Lemak Kasar Analysis Crude Fat Serat Kasar Crude Fiber Kalsium Mineral Calcium Fosfor Mineral Phosphor Asam Amino (unggas & babi) Amino Acid (poultry & pig) Aatoksin Aatoxin Urea Urea Neutral Detergent Detergent Fiber (NDF) (ruminant feed) Total Digestible Nutrient (TDN) (ruminant feed) Sampel Pakan Jenis .............. telah diuji dan memenuhi Penilaian Uji (....... .......) Standar Nasional Indonesia Indonesia (SNI) ................... No : SNI.......... The sample of ................... has been tested and qualify qualify for Judgement Indonesian National Standard Standard (SNI) No. ........................... ......................... .. Sertifkat mutu pakan ini hanya berlaku pada sampel yang diterima dan diuji. This certicate is valid for the received and tested sample only. only. ............., Tanggal bulan tahun Kepala Seksi .............. Head Section of .......... Nama dan Gelar NIP.. ................. NIP SISIPAN VOL. 4 TAHUN 2018

51

Sisipan Format-13 LAPORAN HASIL PENGUJIAN NO. LHP ..................

Asal Sampel Alamat Nomor Surat

: : :

Tanggal diterima : Analisa/uji : Nomor Permintaan Uji : Tanggal Mulai Pengujian : Tanggal Selesai Pengujian: Tanggal LHP :

Jenis Sampel : Keterangan kondisi sampel: N o .

N o . U j i

S A J M E P N I E S L

A K I R A D ( % A R )

A K B A U D ( % A R )

K P A R S O A R T E ( % I N )

K A L S E A M R A ( % K )

K A S S E A R R A ( % T )

S I U M ( % )

K A L -

P O P H R O ( % S - )

A A M S I N A O M

T O A K F S L A I N -

U R E A

N D F ( % )

T D N ( %

)

1. 2. 3. 4. 5. 6.

METODE Keterangan: - Arsip sampel akan dimusnahkan dimusnahkan 1 (satu) (satu) bulan bulan setelah Laporan Hasil Pengujian (LHP) dibuat (IKT 04-BPMSP) Kepala Seksi ........................ Nama dan Gelar NIP.. ............................. NIP Format-14 KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR............... TENTANG NOMOR PENDAFTARAN PAKAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA KUASA MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa sesuai dengan dengan ketentuan Pasal 20 ayat ayat (2) Peraturan Menteri Menteri Pertanian Nomor ........................... tentang Pendaftaran Pendaftaran dan Peredaran Pakan, Pakan, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pertanian tentang Nomor Pendaftaran Pakan kepada .............. ..; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Perlindunga n Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821); 3821); 2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehata Kesehatan n Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik 52



Indonesia Nomor 5015) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5619); 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5059); 4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian Perindustr ian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492); 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Pemerinta han Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Indones ia Tahun Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Tambahan Lembaran Lembara n Negara Republik Indonesia Indones ia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-U Undang-Undang ndang Nomor 9 Tahun Tahun 2015 tentang Perubahan Perubahan Kedua atas Undang-Undang Undang-Undang Nomor Nomor 23 Tahun Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 6. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Penyeleng garaan Pelayanan Terpadu Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221); 7. Keputusan Presiden Preside n Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian Kementeria n dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014 sampai 2019; 8. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Tahun 2015 Nomor Nomor 8); 9. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian Pertania n (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85); 10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 117/Pe 117/Permentan/ rmentan/ HK.300/1 HK.300/11/2013 1/2013 tentang Pelayanan Perizinan Pertanian Secara Online (Berita Negara Tahun 2013 Nomor 1323); 11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/ OT.010/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1243); Memperhatikan : 1. Surat Kepala Pusat Perlindung Perlindungan an Varietas Tanaman Tanaman dan Perizina Perizinan n Pertania Pertanian n Nomor ............... tanggal ..................; 2. Surat Permohonan PT PT.. ............ Nomor …........ tanggal.......................; 3. Surat Rekomendasi dari .............Provinsi ............. Nomor Nomor .......... tanggal 4. ................................ .................................... .... dst. MEMUTUSKAN: Menetapkan : KESATU Memberikan Nomor Pendaftaran Pendaftaran Pakan (NPP) kepada : Nama Perusahaan : PT. PT. ………………............................ ……………….............................. .. Alamat Perusahaan : ...................................

Dengan rincian sebagai sebagai berikut berikut : a. Nomor Pendaftaran Pakan : PD........................ b. Nama Dagang:............................. c. Kode Pakan :............................. SISIPAN VOL. 4 TAHUN 2018

53

Sisipan d. Jenis Pakan:............................. Pakan:............................. e. Penggunaan:............................. f. Kandungan Zat Makanan: - Kadar Air :................% - Protein Kasar:...........% - Serat Kasar:..............% - Lemak:.....................% - Abu:..........................% - Phospor:...................% - Calcium:...................% - Asam Amino:............% - Afatoksin:................ppb - Urea:.........................% - NDF:.........................% - TDN:.........................%

KEDUA: KED UA:

Pemegang Nom Pemegang Nomor or Penda Pendaftar ftaran an Pakan sebag sebagaiman aimanaa dima dimaksud ksud dalam diktu diktum m KESATU, apabila selama 2 (dua) tahun berturut-turut tidak melakukan produksinya serta tidak menyampaikan laporan produksi serta peredaran pakan, peredaran pakan, dikenakan sanksi pencabutan Nomor Pendaftaran Pakan.

KETIGA KET IGA::

Keputusan Keputusa n pemb pemberian erian Nomo Nomorr Penda Pendaftar ftaran an Pakan sebag sebagaiman aimanaa dimak dimaksud sud dalam diktum KESATU berlaku 5 (lima) tahun sejak tanggal ditetapkan.

KEEMPAT: Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal ..............................

a.n. MENTERI PERTANIAN PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTUR JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN,

NIP ........................................ Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada Yth.: 1. Menteri Pertanian; 2. Kepala Badan Karantina Pertanian; 3. Direktur Jenderal Bea Bea dan Cukai Kementerian Kementerian Keuangan; Keuangan; 4. Kepala Dinas Peternakan Provinsi; 5. Kepala UPT UPT Karantina Pertanian tempat pemasukan. pemasukan. 54



FORMAT-15 KOP PERUSAHAAN -------------------------------------------------------------------------------------------------KARTU KENDALI/LAPORAN PENYEDIAAN PENYEDI AAN PAKAN PAKAN

Nama Perusahaan : Nomor dan Tanggal Pendaftaran : Jenis Pakan : Jumlah : Daerah penyaluran : Laporan Tri Triwulan wulan ke ...................... Tahun .................................... ......................................

......................................

......................................

......................................

......................................

No

Tanggal Pemasukan/ Produksi/ Penyediaan

Nomor Pendaftaran

Jenis Pakan

Jumlah total penyediaan

Jumlah penyaluran

Sisa stock

Ket

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

Keterangan : 1. Segala keterangan dalam laporan ini dibuat dengan dengan sesungguhnya sesungguhnya dan pemegang pendaftaran pendaftaran sanggup mempertanggungjawabkan mempertanggungjawabkan apabila ternyata tidak benar; dan 2. Laporan penyediaan penyediaan dilaporkan setiap setiap 3 (tiga) bulan kepada kepada Direktorat Pakan Pakan Ternak Ternak Kementerian Pertanian. Tempat/Tanggal/Tahun Pimpinan Perusahaan ………… ttd + materai 6.000 (……………..……………….) Format-16

Label Pakan berdasarkan Jenis Ternak, Warna Dasar Label Pakan, Jenis Pakan dan Kode Pakan

Jenis Ternak

Ayam Ras Petelur

Warna Dasar

Kuning muda

Jenis Pakan

Kode Pakan

Anak ayam ras petelur (layer starter)

P0

1.0

Layer Starter

P1

1.1

Dara (layer grower)

P2

1.2

Petelur (layer)

P3

1.3

Sebelum produksi (pre layer)

PL

1.6

Setelah puncak produksi (layer pospeak)

P4

1.7

Konsentrat layer grower

KP2

1.4

Konsentrat layer

KP3

1.5


55

Sisipan

Ayam Ras Pedaging

Ayam Buras

Itik

Burung Puyuh

Babi

Sapi Potong

Sapi Perah

56

Biru muda

Kuning tua

Hijau muda

Hijau tua

Merah muda

Coklat

Putih

Sebelum masa awal (pre starter)

BR0

2.0

Broiler starter

BR1

2.1

Broiler fnisher

BR2

2.2

Konsentrat broiler

KBR

2.3

Starter

BRS1

3.1

Grower

BRS2

3.2

Layer

BRS3

3.3

Konsentrat ayam buras petelur

KBRS4

3.4

Konsentrat ayam buras pedaging

KBRS5

3.5

Meri (duck starter)

IP1

4.1

Itik dara (duck grower)

IP2

4.2

Itik petelur (duck layer)

IP3

4.3

Konsentrat itik petelur

KIP

4.4

Konsentrat itik pedaging

KIPB

4.5

Itik pedaging starter

IBR1

4.6

Itik pedaging grower

IBR2

4.7

Itik pedaging fnisher

IBR3

4.8

Anak puyuh (quail starter)

PP1

5.1

Puyuh dara (quail grower)

PP2

5.2

Puyuh bertelur (quail layer)

PP3

5.3

Anak babi pra sapih (pig prestarter)

B1

6.1

Anak babi sapihan (pig starter)

B2

6.2

Babi pembesaran (pig grower)

B3

6.3

Babi penggemukan (pig fnisher)

B4

6.4

Babi bunting (pregnant sow ration)

B5

6.5

Babi pejantan (boar ration)

B6

6.6

Babi menyusui (lactating sow ration)

B7

6.7

Konsentrat sapi potong penggemukan

KSPT1

7.1

Konsentrat sapi potong induk

KSPT2

7.2

Konsentrat sapi potong pejantan

KSPT3

7.3

Konsentrat sapi perah pemula 1

KSP1

8.1

Konsentrat sapi perah pemula 2

KSP2

8.2

Konsentrat sapi perah dara

KSP3

8.3

Konsentrat sapi perah laktasi

KSP4

8.4

Konsentrat sapi perah laktasi produksi tinggi

KSP5

8.5

Konsentrat sapi perah kering bunting bunting

KSP6

8.6

Konsentrat sapi perah pejantan

KSP7

8.7



Bibit Ayam Ras Petelur

Kuning muda

Bibit Ayam Ras Biru Muda Pedaging

Bibit Itik Petelur

Bibit Itik Pedaging

Kelinci

Kuda

Babi Burung Berkicau

Hijau muda

Biru muda

Abu-abu

Coklat muda Merah Muda Hijau Tua

Bibit ayam petelur (PS) anak (Starter1)

PSP1

9.1

Bibit ayam petelur (PS) anak (Starter2)

PSP2

9.2

Bibit ayam petelur (PS) dara (Grower)

PSP3

9.3

Bibit ayam petelur (PS) pra produksi

PSP4

9.4

Bibit ayam petelur (PS) produksi

PSP5

9.5

Bibit ayam petelur (PS) jantan (>20 mgg)

PSP6

9.6

Bibit ayam pedaging (PS) anak (Starter1)

PSBR1

10.1

Bibit ayam pedaging (PS) anak (Starter2)

PSBR2

10.2

Bibit ayam pedaging (PS) dara (Grower)

PSBR3

10.3

Bibit ayam pedaging (PS) pra produksi

PSBR4

10.4

Bibit ayam pedaging (PS) produksi

PSBR5

10.5

Bibit ayam pedaging (PS) jantan (>20mgg)

PSBR6

10.6

Bibit itik Starter

PSIP1

11.1

Bibit itik Grower

PSIP2

11.2

Bibit itik Layer

PSIP3

11.3

Bibit itik Starter

PSIPB1

12.1

Bibit itik Grower

PSIPB2

12.2

Bibit itik Finisher

PSIPB3

12.3

Kelinci muda

PK1

13.1

Kelinci dewasa

PK2

13.2

Kelinci bunting

PK3

13.3

Kelinci menyusui

PK4

13.4

Kuda pacu

KD

14.1

Konsentrat Babi Grower

KB1

15.1

Konsentrat Babi Finisher

KB2

15.2

Konsentrat Babi Induk

KB3

15.3

Pakan Burung Berkicau

BB

16


57

Sisipan Format-17 KOP DIREKTUR JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN -------------------------------------------------------------------------------------------------SURAT PERSETUJUAN PEMBUATAN PAKAN PESANAN KHUSUS

Yang bertanda tangan dibawah ini : (Pejabat) Nama : NIP Jabatan : Instansi : Memberikan izin kepada Nama Perusahaan Alamat Untuk membuat Pakan Pesanan Khusus, sebagai berikut : No

Jenis Pakan

Kode Pakan

Kandungan nutrisi

Prosentase (%)

1 2 3 Dengan dasar, sebagai berikut : …………………………………………………………………………………… Demikian surat keterangan ini diberikan untuk dapat dilaksanakan dan digunakan sesuai kepentingan.

Tempat/Tanggal/Tahun DIREKTUR JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

NIP.. NIP Tembusan : Kepala Dinas …………………. Provinsi ………………

58



Format-18 KOP DIREKTUR JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN ------------------------------------------------------------------------------------------------SURAT PENOLAKAN PEMBUATAN PAKAN PESANAN KHUSUS

Yang bertanda tangan dibawah ini : (Pejabat) Nama : NIP : Jabatan : Instansi : Menolak permohonan kepada : Nama Perusahaan : Alamat

:

Untuk membuat Pakan Pesanan Khusus, sebagai berikut : No

Jenis Pakan

Kode Pakan

Kandungan nutrisi

Prosentase (%)

1 2 3 Dengan dasar, sebagai berikut : …………………………………………………………………………………………… Demikian surat keterangan ini diberikan untuk dapat dilaksanakan dan digunakan sesuai kepentingan. Tempat/Tanggal/Tahun DIREKTUR JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN ........................................................... NIP Tembusan : Kepala Dinas …………………. Provinsi ……………


59

Daftar Pustaka Buku Farmakope Farmakope Obat Hewan Indonesia. 2009. Jilid II (Farmasek dan Premiks). Edisi 4.

•

•

daathemage.blogspot.co.id/2016/02/halusinogen-pengerandaathemage.blogspot.co.id/2016/02/halusinogen-pengeran jenis-dan-gejala. dharmadhi.wordpress.com/2012/02/08/ manfaat-colloidal-silver /. /.

•

Edisi Sisipan Infovet Vol 3 2017/Klasikasi 2017/ Klasikasi Obat Hewan dan Pembatasan AGP. AGP.

•

•

hps://vendonesia.com/2017/05/08/mengapa-anbioc-growthhps://vendonesia.com/2017/05/08/mengapa-anbioc-growth promoter-dilarang/ . id.wikipedia.org/wiki/ Anbiok Anbioka a.

•

•

infodokterhewan.blogspot.co.id/2015/12/ infodokterhewan.blogspot.c o.id/2015/12/residu-hormonresidu-hormon pertumbuhan-pada-daging.. pertumbuhan-pada-daging

•

•

•

•

•

•

60

kesmavet.ditjenpkh.pertanian.go.id/inde kesmavet.ditjenpkh.pert anian.go.id/index.php/berita/tulis x.php/berita/tulisan-ilmiahan-ilmiahpopuler/75-sekilas-residu-hormon-anabolik-sintek-pada-dagingpopuler/75sekilas-residu-hormon-anabolik-sintek-pada-dagingdan-ha-sapi-yang-beredar-di-indonesia.. dan-ha-sapi-yang-beredar-di-indonesia Majalah Infovet. Eds 276 Juli 2017. Pembatasan AGP untuk Produk Ternak Sehat . Majalah Infovet. Eds 276 Juli 2017. Klasikasi Obat Hewan, Dukung Pengendalian AMR. Materi Seminar Direktorat Pakan, Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, 2018. www.kerjanya.net/faq/11871-kloramfenikol www.kerjanya.net/faq/11871kloramfenikol . www.depkes.go.id/arcle/view/16060800002/ mari-bersama-atasiresistensi-anmikroba-amr


Selamat & Sukses Atas Terbitnya Infovet Edisi Sisipan Pendaftaran dan Peredaran Pakan Non AGP Sosialisasi Permentan No. 22 Tahun 2017

Biotechnologically Yours! PT BLUE SKY BIOTECH

Sisipan Infovet Vol 4 April 2018

Recommend Documents