Hibah Penelitian UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Tahun 2014
Laporan Penelitian Publikasi Nasional
ANALISIS KOMPARATIF MODEL SHARIAH GOVERNANCE LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH: STUDI KASUS NEGARA ASEAN
Oleh:
Ali Rama
PUSAT PENELITIAN DAN PENERBITAN LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA 2014 i
Hibah Penelitian UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Tahun 2014 DAFTAR ISI
ii iv
DAFTAR ISI RINGKASAN EKSEKUTIF BAB I:
BAB II:
BAB III:
BAB IV:
PENDAHULUAN A. LATAR BELAKANG B. RUMUSAN MASALAH C. TUJUAN PENELITIAN D. MANFAAT DAN KONTRIBUSI PENELITIAN E. METODE PENELITIAN KONSEP SHARIAH GOVERNANCE PADA LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH A. PENDAHULUAN B. DEFINISI TATA KELOLA PERUSAHAAN (CORPORATE GOVERNANCE) C. CORPORATE GOVERNANCE PAD PERBANKAN DAN KEUANGAN SYARIAH D. KONSEP SHARIAH GOVERNANCE BAGI LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH 1. Definisi Shariah Governance pada Lembaga Keuangan Syariah 2. Peran Dewan Syariah dalam Sistem Shariah Governance 3. Landasan Sejarah Institusionalisasi Pengawasan Syariah E. MODEL SHARIAH GOVERNANCE LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH STANDAR INTERNASIONAL SISTEM SHARIAH GOVERNANCE LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH A. PENDAHULUAN B. DESKRIPSI SINGKAT TENTANG INTERNATIONAL ISLAMIC FINANCIAL SERVICES BOARD (IFSB) C. DEFINISI DAN ELEMEN SISTEM SHARIAH GOVERNANCE MENURUT STANDAR IFSB 10 D. PRINSIP-PRINSIP SISTEM SHARIAH GOVERNANCE MENURUT STANDAR IFSB-10 PERKEMBANGAN PERBANKAN SYARIAH DI KAWASAN ASIA TENGGARA A. PENDAHULUAN B. PERKEMBANGAN PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA 1. Sejarah Perbankan Syariah Indonesia 2. Data Perkembangan Bank Syariah Indonesia 3. Regulasi Perbankan Syariah Indonesia C. PERKEMBANGAN PERBANKAN SYARIAH DI MALAYSIA 1. Sejarah Perbankan Syariah Malaysia 2. Data Perkembangan Bank Syariah Malaysia 3. Regulasi Perbankan Syariah Malaysia D. PERKEMBANGAN PERBANKAN SYARIAH DI BRUNEI ii
1 4 5 6 6
8 9 12 14 14 18 20 21
26 26 27 30
37 38 38 43 43 46 46 48 49 52
Hibah Penelitian UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Tahun 2014 DARUSSALAM PERKEMBANGAN PERBANKAN SYARIAH DI SINGAPURA F. PERKEMBANGAN PERBANKAN SYARIAH DI FILIPINA G. PERKEMBANGAN PERBANKAN SYARIAH DI THAILAND ANALISIS KOMPARATIF MODEL SHARIAH GOVERNANCE LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH NEGARA ASEAN A. PENDAHULUAN B. ASPEK REGULASI SHARIAH GOVERNANCE C. ASPEK STRUKTUR ORGANISASI SHARIAH GOVERNANCE D. ASPEK PROSES SHARIAH GOVERNANCE E. ASPEK PERAN DAN FUNGSI DEWAN PENGAWAS SYARIAH F. TEMUAN PENELITIAN TENTANG MODEL SHARIAH GOVERNANCE LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH NEGARA ASEAN 1. Aspek Regulasi Shariah Governance 2. Aspek Struktur Organisasi Shariah Governance 3. Aspek Proses Shariah Governance 4. Aspek Peran dan Fungsi Dewan Pengawas Syariah dalam Sistem Shariah Governance 5. Indeks Pengungkapan Kerangka Regulasi Shariah Governance Negara ASEAN KESIMPULAN DAN REKOMENDASI A. KESIMPULAN B. REKOMENDASI E.
BAB V:
BAB VI:
55 57 59
62 62 80 87 92 97
97 98 99 101 103
105 107 109
DAFTAR PUSTAKA
iii
Hibah Penelitian UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Tahun 2014 RINGKASN EKSEKUTIF Konsep shariah governance merupakan sistem tata kelola yang unik dan ekslusif pada lembaga keuangan syariah yang berfungsi untuk memastikan kepatuhan syariah dalam keseluruhan aktivitas dan operasi perusahaan. Elemen penting yang membedakannya dari tata kelola perusahan pada umumnya adalah sejumlah pengaturan kelembagaan dan keorganisasian dalam bentuk Dewan Syariah, Unit Review Syariah Internal atau Eksternal dan Unit Kepatuhan Syariah Internal untuk memenuhi aspek kepatuhan syariah pada seluruh aspek transaksi bisnis dan operasi lembaga keuangan syariah. Level pertumbuhan dan perkembangan perbankan dan keuangan syariah di kawasan Asia Tenggara bervariasi. Malaysia dan Indonesia menjadi pusat dinamikan perkembangan industri ini di kawasan tersebut. Bahkan kedua negara tersebut menjadi pusat perkembangan ekonomi syariah global di masa mendatang. Selain kedua negara tersebut, Brunei Darussalam termasuk negara anggota ASEAN yang juga punya perhatian untuk mengembangkan sistem ekonomi syariah. Negara Muslim minoritas seperti Singapura, Filipina dan Thailand juga terpacu untuk mengembangkan industri tersebut. Studi dokumen hukum ini menemukan bahwa praktek shariah governance di negara-negara ASEAN seperti Indonesia, Malaysia, Brunei Darussalam, Singapura, Thailand, dan Filipina memiliki beberapa kesamaan dan perbedaan dari aspek regulasi, struktur organisasi, proses dan fungsi dewan pengawas syariah. Perbedaan praktek disebabkan oleh perbedaan hukum legal yang mengatur di masing-masing yurisdiksi. Aspek struktur shariah governance, terdapat dua model pengawasan syariah, yaitu sentralisasi dan non-sentralisasi. Pendekatan sentralisasi mengacu pada negara yang memiliki otoritas pengawas syariah tertinggi pada level nasional yang umumnya di bawah bank sentral dan pengawasan pada level mikro yaitu di internal masing-masing lembaga keuangan syariah. Sementara pendekatan non-sentralisasi mengacu kepada negara yang hanya mensyaratkan adanya dewan pengawas syariah pada level perusahaan. Perbedaan struktur shariah governance tersebut memiliki kelebihan masingmasing. Model sentralisasi boleh jadi tidak cocok untuk negara seperti Singapura, Thailand dan Filipina dikarenakan ukuran market share keuangan syariah yang masing relatif kecil. Namun demikian, penelitian ini menemukan bahwa model sentralisasi pengawasan syariah dapat menciptakan sistem shariah governance yang lebih efisien. Sistem sentralisasi menciptakan standarisasi dan harmonisasi praktek keuangan syariah. Selanjuntnya, aspek proses dari shariah governance ditemukan beberapa pendekatan, yaitu ketat, moderat dan fleksibel. Pendekatan ketat ditemukan di Malaysia misalnya dari segi komptensi bagi anggota shariah committee. Indonesia dan Brunei termasuk negara yang menganut pendekatan moderat pada proses shariah goveranance. Sebaliknya, Singapura, Filipina dan Thailand termasuk negara yang menganut fleksibel. Bahkan Singapura memberikan keleluasaan bagi lembaga keuangan syariah untuk mengatur sendiri perihal pengawasan aspek syariahnya. Pada aspek fungsi pengawas syariah ditemukan hal yang menarik. Masing-masing negara mensyaratkan terbentuknya dewan pengawas syariah pada internal perusahaan. Namun tidak semuanya memberikan penjelasan yang rinci tentang tugas dan tanggungjawabnya. Sebagian negara, fungsi shariah board meliputi penasehatan, pengawasan, dan penelitian. Namun sebagian lainnya, hanya meliputi pengawasan dan penasehatan. Di antara negara ASEAN yang menjadi objek penelitian ini, Malaysia merupakan negara yang memiliki indeks pengungkapan shariah governance yang paling tinggi. Artinya Malaysia merupakan negara yang menerapkan sistem shariah governance yang paling mendekati model yang dikembangkan dalam penelitian ini iv
Hibah Penelitian UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Tahun 2014
5