RTRW PARIGI MOUTONG.pdf

.

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PARIGI MOUTONG NOMOR 2 TAHUN 2011

TENTANG RENCANA TATA RU NG WILAYAH KABUPATEN PARIGI MOUTONG 2010 - 2030 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI PARIGI MOUTONG, Meni Menimb mban angg

:

a.

bahw bahwaa rua rua g mer merupa upakan kan komp kompon onen en ling lingku kunga ngann hid hidup up yang yang ber ifat terbatas dan tidak terbaharui, sehingga perlu dikelola secara bijaksana dan dimanfaatkan secara berkelanjutan untuk kepentingan generasi sekarang dan generasi yang akan datang;

b.

bahwa dalam l mewujudkan mewujudkan keterpaduan keterpaduan pembangunan pembangunan antar sektor, daerah dan masy masyar arak akaat, maka maka renc rencana ana tata tata ruang ruang merupa merupakan kan arahan arahan dal m pemanfaatan ruang bagi bagi semu semua kepentingan secara terpadu yang dilaksanakan secara bersama oleh pemerintah daerah, masyarakat dan/atau badan usaha;

c.

bahwa dal m rangka pelaksanaan Pasal 78 ayat (4) huruf c Undang-Undang Republik Indonesia omor 26 Tahun 2007 tentang tentang Penataan Penataan Ruang, Ruang, serta terjadinya perubahan faktorfaktor-fak fakto tor eksternal dan internal membutuhkan penyesuaian enataan ruang wilayah Kabupaten Parig arigii Mou Mouto tong ng seca secara ra dinam inamis is da dalam lam sa satu kes kesatuan tata lingkungan berlandaskan kondisi fisik, kondisi sosial budaya, dan kondisi osial ekonomi melalui penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Parigi

outong sampai tahun

2030; d.

bahwa ber asarkan asarkan pertimb pertimbang angan an sebagaim sebagaimana ana dimaksu dimaksudd dalam huruf a, huruf b, dan huruf c,

aka dip dipand andan angg perlu perlu mem membe bentu ntukk Peratu Peratura rann Dae Daerah Kabupaten Parigi

Moutong

tent tentan angg Ren Renca cana na Tata Tata Ruan Ruangg Wil Wilay ayah ah Kab Kabup upaten Parigi Moutong

tahun 2010 – 2030.

Mengingat

:

1.

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor RI 1822);

2.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);

3.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);

4.

Undang-Undang Nomor

4 Tahun 1992 tentang tentang Perumahan Perumahan Dan Dan Permukiman Permukiman

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3469); 5.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Alam Budaya (Lembaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3470);

6.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3682);

7.

Undang-Undang Nomor Nomor

41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412); 8.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169);

9.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Parigi Moutong Di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 23, Tambahan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4185);

10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247); 11. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2003 tentang Panas Panas Bumi (Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4327);

12. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377); 13. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4411); 14. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 15. Undang-Undang Nomor Nomor

31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Negara

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433); 16. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437 ), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844); 17. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444); 18. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 Tentang Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4722); 19. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007

tentang

Penanggulangan

Bencana

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Ind onesia Nomor 4723); 20. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725); 21. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739); 22. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4746 );

23. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849); 24. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851); 25. Undang-Undang Nomor Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959); 26. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966); 27. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan Dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015); 28. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025). 29. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Nomor 5059); 30. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1969 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 1969 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2831); 31. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373); 32. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991 tentang Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3445); 33. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1993 tentang Benda Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 1993 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3516); 34. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1996

tentang Pelaksanaan Hak Dan

Kewajiban, Serta Bentuk Tata Cara Peran Serta Masyarakat Dalam Penataan Ruang

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3660); 35. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1998 tentang Kawasan Suaka Alam Dan Kawasan Pelestarian Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3776); 36. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Transmigrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3800); 37. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838); 38. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2000 tentang Tingkat Ketelitian Peta Untuk Rencana Tata Ruang Wilayah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3934); 39. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385); 40. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4452); 41. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4453); 42. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490); 43. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 44. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4624); 45. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);

46. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan Serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 22; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4696); 47. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 48. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833); 49. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4858); 50. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4859); 51. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan Dan Fungsi Kawasan Hutan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 15, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5097); 52. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Penertiban Dan Pendayagunaan Tanah Terlantar (Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5098); 53. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103); 54. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010 tentang Penggunaan Kawasan Hutan (Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5120); 55. Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung; 56. Keputusan Presiden Nomor 4 Tahun 2009 tentang Badan Koordinasi Penataan Ruang Nasional; 57. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pedoman Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Daerah; 58. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2008 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Daerah;

59. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2009 tentang Pedoman Koordinasi Penataan Ruang Di Daerah; 60. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 16 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten; 61. Pereturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Pemerintah Daerah; 62. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2010 tentang Mekanisme Pembentukan Dan Teknis Penyusunan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2010 Nomor 40, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Parigi Moutong Nomor 122); 63. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong (Lembaran daerah Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2008 Nomor 18 Seri D Nomor 44, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Parigi Moutong Nomor 100).

Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PARIGI MOUTONG dan BUPATI PARIGI MOUTONG MEMUTUSKAN:

Menetapkan

:

PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN PARIGI MOUTONG

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan : 1.

Pemerintah pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintah Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

2.

Kabupaten adalah Kabupaten Parigi Moutong.

3.

Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong

4.

Bupati adalah Bupati Parigi Moutong.

5.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan rakyat Derah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.

6.

Peraturan Daerah adalah naskah dinas dalam bentuk dan susunan produk hukum, yang bersifat pengaturan ditetapkan oleh Bupati setelah mendapat persetujuan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk mengatur urusan Otonomi Daerah dan tugas pembatuan.

7.

Keputusan Bupati adalah naskah Dinas dalam bentuk dan susunan produk hukum yang bersifat penetapan konkrit, individual, dan Final.

8.

Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah, yang selanjutnya disebut BKPRD adalah badan bersifat adhoc yang dibentuk untuk mendukung Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang di Kabupaten dan mempunyai fungsi membantu pelaksanaan tugas Bupati dalam koordinasi penataan ruang di daerah

9.

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten yang selanjutnya disebut RTRW Kabupaten adalah Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten yang mengatur rencana struktur dan pola tata ruang wilayah Kabupaten

10. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang daratan, ruang lautan, dan ruang udara, sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk hidup lainnya hidup dan melakukan kegiatan, serta memelihara kelangsungan hidupnya. 11. Tata Ruang adalah wujud struktural ruang dan pola pemanfaatan ruang baik direncanakan maupun tidak. 12. Penataan ruang adalah proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang. 13. Pola Ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budidaya. 14. Struktur Ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkos memiliki hubungan fungsional. 15. Rencana Tata Ruang adalah hasil perencanaan tata ruang. 16. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait padanya yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan atau aspek fungsional. 17. Kawasan adalah wilayah dengan fungsi utama lindung atau budidaya. 18. Kawasan Lindung adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumberdaya alam, sumberdaya buatan, dan nilai sejarah serta budaya bangsa guna kepentingan pembangunan berkelanjutan. 19. Kawasan Budidaya adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumberdaya alam, sumberdaya manusia, dan sumberdaya buatan. 20. Kawasan permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang menudukung prikehidupan dan penghidupan. 21. Kawasan perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan  jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.

22. Kawasan perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi. 23. Kawasan agropolitan adalah kawasan yang terdiri atas satu atau lebih pusat kegiatan pada wilayah pedesaan sebagai sistem produksi pertanian dan pengelolaan sumber daya alam tertentu yang ditujukan oleh adanya keterkaitan fungsional dan hierarkis keruangan satuan sistem permukiman dan system; 24. Kawasan suaka alam adalah kawasan dengan ciri khas tertentu, baik di darat maupun di perairan yang mempunyai fungsi pokok sebagai fungsi kawasan pelestarian/pelindungan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya, yang juga berfungsi sebagai wilayah sistem penyangga kehidupan. 25. Kawasan strategis nasional adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting secara nasional terhadap kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan negara, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan, termasuk wilayah yang ditetapkan sebagai warisan dunia. 26. Kawasan strategis kabupaten adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup kabupaten terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan. 27. Kawasan Pesisir adalah wilayah pesisir tertentu yang ditunjukan dan atau ditetapkan oleh pemerintah berdasarkan kriteria tertentu, seperti karakter fisik, biologi, sosial dan ekonomi untuk dipertahankan keberadaannya. 28. Kawasan Alur Pelayaran adalah wilayah perairan yang dialokasikan untuk alur pelayaran bagi kapal. 29. Kawasan Hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap. 30. Kawasan Hutan Lindung adalah kawasan hutan yang memiliki sifat khas yang mampu memberikan perlindungan kepada kawasan sekitarnya maupun bawahannya sebagai pengatur tata air, pencegahan banjir dan erosi serta pemeliharaan kesuburan tanah. 31. Kawasan Resapan Air adalah kawasan yang mempunyai kemampuan tinggi untuk meresapkan air hujan sehingga merupakan tempat pengisian air bumi (akifer) yang berguna sebagai sumber air. 32. Zona adalah kawasan dengan peruntukan khusus yang memiliki potensi atau permasalahan yang mendesak untuk ditangani dalam mewujudkan tujuan perencanaan dan pengembangan kawasan. 33. Pusat Kegiatan Nasional yang selanjutnya disebut PKN adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala internasional, nasional, atau beberapa provinsi. 34. Pusat Kegiatan Wilayah yang ditetapkan secara nasional selanjutnya disebut PKW adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala provinsi atau beberapa kabupaten/kota. 35. Pusat Kegiatan Wilayah Promosi yang di promosikan oleh provinsi selanjutnya disebut PKWp adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala provinsi atau beberapa kabupaten/kota. 36. Pusat Kegiatan Lokal yang selanjutnya disingkat PKL adalah adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten/kota atau beberapa kecamatan.

37. Pusat Kegiatan Lokal Promosi yang selanjutnya disebut PKLp adalah pusat kegiatan yang dipromosikan untuk di kemudian hari ditetapkan sebagai PKL dengan persyaratan pusat kegiatan tersebut merupakan kota-kota yang telah memenuhi persyaratan Pusat Pelayanan Kawasan (PPK). 38. Pusat Pelayanan Kegiatan yang selanjutnya disebut PPK adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan beberapa kecamatan 39. Pusat Pelayanan Lingkungan yang selanjutnya disebut PPL adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk mendukung PPK dengan melayani kegiatan beberapa kecamatan yang lebih kecil 40. Daerah aliran sungai adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya, yang berfungsi menampung, menyimpan dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut secara alami, yang batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan. 41. Bandar Udara adalah kawasan di daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu yang digunakan sebagai tempat pesawat udara mendarat dan lepas landas, naik turun penumpang, bongkar muat barang, dan tempat perpindahan intra dan antarmoda transportasi, yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan penerbangan, serta fasilitas pokok dan fasilitas penunjang lainnya. 42. Moda adalah sarana yang digunakan untuk memindahkan manusia atau barang dari suatu tempat ke tempat lain. 43. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah. 44. Lingkungan adalah sumberdaya fisik dan biologis yang menjadi kebutuhan dasar agar kehidupan masyarakat (manusia) dapat bertahan. 45. Kawasan Minapolitan adalah kawasan pengembangan ekonomi berbasis usaha penangkapan ikan yang dikembangkan secara terintegrasi oleh pemerintah, swasta, dan masyarakat untuk menciptakan iklim usaha yang lebih baik untuk pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja dan pendapatan masyarakat pada suatu wilayah. 46. Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya. 47. Daya Dukung Lingkungan Hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung perikehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya. 48. Daya Tampung Lingkungan Hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi, dan atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan ke dalamnya. 49. Ekosistem adalah tatanan unsur lingkungan hidup yang merupakan kesatuan utuh, menyeluruh dan saling mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktifitas lingkungan hidup. 50. Peraturan zonasi adalah ketentuan yang mengatur tentang persyaratan pemanfaatan ruang dan ketentuan pengendaliannya dan disusun untuk setiap blok/zona peruntukan yang penetapan zonanya dalam rencana rinci tata ruang.

51. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, korporasi, dan/atau pemangku kepentingan nonpemerintah lain dalam penyelenggaraan penataan ruang. 52. Peran masyarakat adalah partisipasi aktif orang perseorangan, kelompok orang, masyarakat hukum adat, korporasi atau lembaga/organisasi non pemerintah dalam proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.

BAB II TUJUAN, KEBIJAKAN, DAN STRATEGI, PENATAAN RUANG WILAYAH KABUPATEN Bagian Kesatu Tujuan Penataan Ruang Wilayah Kabupaten Pasal 2 Tujuan penataan ruang wilayah Kabupaten adalah mewujudkan tatanan ruang wilayah Kabupaten dalam rangka optimalisasi potensi sumber daya alam berbasiskan pengembangan agrobisnis, perikanan, dan pariwisata untuk meningkatkan daya saing kabupaten dengan tetap mempertimbangkan daya dukung dan daya tampung lingkungan, karakteristik fisik wilayah serta kelestarian sumber daya alam.

Bagian Kedua Kebijakan dan Strategi Penataan Ruang Wilayah Kabupaten Pasal 3 (1) Kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah dilakukan dalam pengembangan struktur ruang, pola ruang, dan kawasan strategis wilayah kabupaten agar tujuan penataan ruang wilayah Kabupaten dapat tercapai; (2) Kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. kebijakan dan strategi pengembangan struktur ruang wilayah; b. kebijakan dan strategi pengembangan pola ruang wilayah; dan c. kebijakan dan strategi penetapan kawasan strategis.

Pasal 4 Kebijakan pengembangan struktur ruang sebagaimana dimaksud dalam ����� � ayat (2) huruf a, terdiri atas: a.

penetapan pusat-pusat kegiatan yang mencakup Pusat Kegitatan Lingkungan Promosi (PKLp), Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) dan Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL);

b.

peningkatan akses pelayanan perkotaan dan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi wilayah kabupaten; dan

c.

peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan infrastruktur transportasi, telekomunikasi, energi, sumber daya air dan jaringan pelayanan sosial ekonomi yang merata diseluruh wilayah kabupaten.

Pasal 5 (1) Strategi pengembangan struktur ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, terdiri atas:

a. menetapkan kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten atau beberapa kecamatan sebagai Pusat Kegiatan Lokal Promosi (PKLp); b. menetapkan kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan beberapa kecamatan sebagai Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) ; dan c.

menetapkan kawasan perkotaan yang merupakan pusat permukiman dengan fungsi untuk melayani kegiatan skala antar desa sebagai Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL).

(2) Strategi pengembangan struktur ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, terdiri atas: a. meningkatkan aksesibilitas antara kawasan perkotaan yang ditetapkan sebagai Pusat Kegiatan Lokal Promosi (PKLp), Pusat Pelayanan Kawasan (PPK), Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL) maupun kawasan strategis sebagai pusat-pusat pertumbuhan ekonomi; b. mengembangkan infrastruktur pada pusat-pusat pertumbuhan baru di kawasan yang potensial dan belum terlayani oleh pusat pertumbuhan eksisting; c.

mengembangkan dan menyediakan infrastruktur terhadap daerah pesisir pantai, sentra pertanian tanaman pangan, peternakan, perikanan, pengembangan kakao, dan pertambangan; dan

d. membangun kegiatan perikanan dengan pengembangan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) dan Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI). (3) Strategi pengembangan struktur ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, terdiri atas: a.

Mengembangkan jaringan infrastruktur transportasi darat dan laut yang dapat meningkatkan aksesibilitas pusat pertumbuhan dengan semua kawasan yang ditetapkan sebagai PKLp, PPK, PPL maupun Kawasan Strategis lainnya;

b.

mengembangkan jaringan transportasi darat yaitu jaringan kereta api sebagai bagian dari Lintas Tengah Sulawesi yang bersisian dengan jalan arteri primer;

c.

mengembangkan jaringan jalan lokal yang menghubungkan pusat Kota Parigi, kawasan permukiman dan sentra – sentra produksi dengan wilayah pengembangan;

d.

mengembangkan dan menyediakan jaringan infrastruktur

telekomunikasi secara merata untuk

membuka keterisolasian daerah; e.

mengembangkan dan perluasan penyediaan jaringan energi listrik secara optimal serta mewujudkan keterpaduan sistem penyediaan tenaga listrik; dan

f.

meningkatkan kualitas jaringan infrastruktur serta mewujudkan ketersediaan sumberdaya air untuk air bersih maupun irigasi.

Pasal 6 Kebijakan dan strategi pengembangan pola ruang sebagaimana dimaksud dalam ����� � ayat (2) huruf b, terdiri atas: a.

pengembangan kawasan lindung; dan

b.

pengembangan kawasan budidaya.

Pasal 7 Kebijakan pengembangan kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam ����� � huruf a terdiri atas: a. pemeliharaan dan pelestarian luas kawasan lindung; b. peningkatkan fungsi lindung terhadap tanah, air, iklim, tumbuhan dan satwa, serta nilai budaya dan fungsi kawasan lindung berdasarkan kajian daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup; c.

perlindungan terhadap kawasan-kawasan resapan air atau kawasan yang berfungsi hidrologis untuk menjamin ketersediaan sumber daya air; dan

d. penguatan tata guna tanah kabupaten guna pemantapan kawasan lindung

Pasal 8 (1) Strategi untuk kebijakan pengembangan kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam ����� � huruf a, terdiri atas: a. mempertahankan luas kawasan lindung di darat maupun laut, sesuai tata batas wilayah hutan dan wilayah konservasi laut; b. mengembangkan kawasan berfungsi lindung dalam satu wilayah dengan luas paling sedikit 30% dari luas wilayah DAS sesuai dengan kondisi ekosistemnya atas dasar kriteria kawasan-kawasan yang berfungsi lindung serta mewujudkan kawasan penyangga di sekitar kawasan hutan lindung dan konservasi berdasarkan kajian daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup; dan c.

mengembalikan dan meningkatkan fungsi kawasan lindung sekitar mata air, danau dan sungai serta kawasan sekitarnya yang telah menurun akibat pengembangan kegiatan budidaya, dalam rangka mewujudkan dan memelihara keseimbangan ekosistem wilayah.

(2) Strategi untuk kebijakan pengembangan kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam ����� � huruf b, terdiri atas : a. menyelenggarakan upaya terpadu untuk melestarikan fungsi sistem ekologi wilayah; b. melindungi kemampuan lingkungan hidup dari tekanan perubahan dan/atau dampak negatif yang ditimbulkan oleh suatu kegiatan agar tetap mampu mendukung perikehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya; c. mencegah terjadinya tindakan yang dapat secara langsung atau tidak langsung menimbulkan perubahan sifat fisik lingkungan yang mengakibatkan lingkungan hidup tidak berfungsi dalam menunjang pembangunan yang berkelanjutan; d. mempertahankan dan merehabilitasi keberadaan hutan lindung sebagai hutan dengan tutupan vegetasi tetap sebagai pengatur tata air, pencegahan banjir, dan longsor; e. mempertahankan dan merehabilitasi keberadaan hutan lindung agar kesuburan tanah pada hutan lindung dan daerah sekitarnya dapat terpelihara; dan f. mempertahankan dan merehabilitasi kawasan mangrove sebagai ekosistem esensial pada kawasan pesisir untuk pengendalian pencemaran, perlindungan pantai dari abrasi, dan menjamin terus berlangsungnya reproduksi biota laut.

(3) Strategi untuk kebijakan pengembangan kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam ����� � huruf c, terdiri atas : a. mempertahankan intensitas kegiatan melalui sistem pengaturan, pembinaan, pengawasan dan pelaksanaan terhadap penyelenggaraan penataan ruang ; b. mempertahankan kawasan penyangga di sekitar kawasan hutan lindung dan konservasi. c.

melindungi ekosistem bergambut yang khas serta mengkonservasi cadangan air tanah; dan

d. mempertahankan dan merehabilitasi kawasan mangrove sebagai ekosistem esensial pada kawasan; pesisir untuk pengendalian pencemaran, perlindungan pantai dari abrasi, dan menjamin terus berlangsungnya reproduksi biota laut. (4) Strategi untuk kebijakan pengembangan kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam ����� � huruf d, terdiri atas: a. menyelesaikan permasalahan tumpang tindih dan konflik penggunaan tanah antara kepentingan lindung dan budidaya berdasarkan ketentuan/peraturan yang berlaku; dan b. mengendalikan secara ketat penggunaan tanah oleh penduduk atau proyek pembangunan tertentu dalam kawasan lindung yang diperbolehkan agar tidak mengganggu fungsi lindung.

Pasal 9 Kebijakan pengembangan kawasan budidaya sebagaimana dimaksud dalam ����� � huruf b, terdiri atas : a. pengembangan kegiatan utama berbasiskan pengembangan agrobisnis, perikanan, dan pariwisata serta pemanfaatan ruangnya secara optimal berdasarkan berdasarkan kajian daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup; b. pengembangan prasarana guna mendukung kegiatan utama berbasiskan pengembangan agrobisnis, perikanan, dan pariwisata; c. pengendalian perkembangan kegiatan budidaya yang dapat mengganggu fungsi lindung; dan d. penguatan tata guna tanah kabupaten guna penanganan masalah tumpang tindih antar kegiatan budidaya berdasarkan kajian daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup. Pasal 10 (1) Strategi untuk kebijakan pengembangan kawasan budidaya sebagaimana dimaksud dalam����� � huruf a,

terdiri atas: a. menetapkan zona-zona dengan fungsi-fungsi utamanya pada setiap kawasan budidaya berdasarkan kajian daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup; b. meningkatkan nilai tambah hasil-hasil produksi kawasan melalui pengembangan agrobisnis, perikanan, dan pariwisata baik secara intensifikasi maupun ektensifikasi; dan c. pengembangan fungsi-fungsi kawasan budidaya lainnya berdasarkan kajian daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.

(2) Strategi untuk kebijakan pengembangan kawasan budidaya sebagaimana dimaksud dalam����� � huruf b,

terdiri atas: a. mengembangkan dan menyediakan infrastruktur pendukung pada kawasan-kawasan agrobisnis, perikanan, dan pariwisata; b. meningkatkan aksesibilitas antar kota di dalam kawasan dan ke tujuan-tujuan pemasaran melalui keterpaduan pengembangan sistem transportasi antar moda; c. membangun kegiatan perikanan dengan mengembangkan perikanan budidaya (tambak); dan d. meningkatkan fungsi dan kualitas pelayanan prasarana dan sarana pada setiap kawasan budidaya. (3) Strategi untuk kebijakan pengembangan kawasan budidaya sebagaimana dimaksud dalam ����� � huruf c,

terdiri atas: a. mengurangi dampak negatif pengembangan kawasan terhadap lingkungan sekitar; b. melakukan pemantauan dan pengawasan secara periodik terhadap kegiatan-kegiatan budidaya yang berpotensi mengganggu fungsi lindung; dan c. meningkatkan fungsi kawasan hutan produksi sebagai kawasan penyangga bagi kawasan lindung. (4) Strategi untuk kebijakan pengembangan kawasan budidaya sebagaimana dimaksud dalam����� � huruf d,

terdiri atas: a. mengembangkan peraturan yang ketat terhadap upaya konversi lahan budidaya yang bersifat sebagai penyangga kawasan lindung diatasnya berdasarkan kajian daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup; b. mengembangkan mekanisme perizinan guna pengendalian penggunaan lahan ke tingkat yang lebih intensif; c. mengurangi perijinan pemanfaatan ruang yang dapat mengakibatkan terjadinya konflik pemanfaatan ruang; dan d. melakukan proses perijinan satu atap sehingga pemanfaatan ruang dapat dikendalikan.

Pasal 11 Kebijakan pengembangan kawasan strategis kabupaten sebagaimana dimaksud dalam����� � ayat (2) huruf c, terdiri atas: a. pelestarian dan peningkatan fungsi dan daya dukung lingkungan untuk mempertahankan dan meningkatkan keseimbangan ekosistem, melestarikan keanekaragaman hayati, mempertahankan dan meningkatkan fungsi perlindungan kawasan, melestarikan keunikan rona alam, dan melestarikan warisan ragam budaya lokal; b. pengembangan dan peningkatan fungsi kawasan dalam pengembangan perekonomian Kabupaten yang produktif, efisien, dan mampu bersaing dalam perekonomian wilayah;

c. pelestarian dan peningkatan nilai kawasan lindung sebagai pendukung lingkungan hidup; dan d. penyediaan lahan bagi kepentingan pertahanan keamanan nasional yang berlaku jika negara dalam keadaan darurat perang.

Pasal 12 (1)

Strategi untuk kebijakan pengembangan kawasan strategis kabupaten sebagaimana dimaksud dalam ����� �� huruf a, terdiri atas:

a. memanfaatkan kawasan lindung sesuai dengan fungsinya yaitu: fungsi hidrologis, melindungi kawasan setempat, perlindungan habitat flora dan fauna (ekosistem), serta perlindungan kawasan rawan bencana alam; b. mengendalikan, mengarahkan, memantau, dan menegakan hukum di kawasan lindung; c. mengembangkan kebijakan tata guna tanah/lahan, tata guna air, tata guna udara dan tata guna sumber daya alam yang ramah lingkungan; dan d. mengembangkan kebijakan pengembangan peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pelestarian lingkungan yang berkesinambungan. (2) Strategi untuk kebijakan pengembangan kawasan strategis kabupaten sebagaimana dimaksud dalam ����� �� huruf b, terdiri atas:

a. mendukung penetapan kawasan strategis nasional dan kawasan strategis provinsi; dan b. mendukung pengembangan kawasan lindung dan atau kawasan budidaya tidak terbangun di sekitar kawasan strategis nasional sebagai zona penyangga yang memisahkan kawasan strategis nasional, kawasan strategis provinsi dengan kawasan budidaya terbangun. (3) Strategi untuk kebijakan pengembangan kawasan strategis kabupaten sebagaimana dimaksud dalam ����� �� huruf c, terdiri atas:

a. melestarikan keaslian fisik serta mempertahankan keseimbangkan ekosistemnya; b. meningkatkan kepariwisataan Kabupaten; dan c.

menjaga kualitas, keasrian dan kelestarian eksistensi sistem ekologi wilayah.

(4) Strategi untuk kebijakan pengembangan kawasan strategis kabupaten sebagaimana dimaksud dalam ����� �� huruf d, terdiri atas:

a. melestarikan kawasan hutan konservasi dan kawasan hutan lindung sebagai wilayah pertahanan keamanan terakhir pada saat negara dalam keadaan darurat perang; dan b. mengembangkan kegiatan budidaya secara selektif khususnya di sekitar kawasan hutan lindung untuk mendukung suplai bahan makanan pada saat negara dalam keadaan darurat perang.

BAB III RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH KABUPATEN Bagian Kesatu Umum Pasal 13 (1) Rencana struktur ruang wilayah kabupaten terdiri atas: a. rencana pengembangan sistem perkotaan wilayah; dan b. rencana pengembangan jaringan prasarana utama dan pengembangan sistem prasarana wilayah lainnya. (2) Rencana struktur ruang wilayah kabupaten digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua Rencana Pengembangan Sistem Perkotaan Wilayah Kabupaten Pasal 14 (1) Rencana pengembangan sistem perkotaan wilayah kabupaten sebagaimana dimaksud dalam ����� �� huruf a, terdiri atas: a. Pusat Kegiatan Wilayah Promosi (PKWp) berada di Parigi; b. Pusat Kegiatan Lokal (PKL) berada di Kota Tinombo; c.

Pusat Kegiatan Lokal Promosi (PKLp) berada di Ampibabo, Sausu dan Moutong;

d. Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) berada di Toboli, Lambunu, Tomini dan Torue; dan e. Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL) berada di Taopa, Balinggi, Siniu, Parigimpu’u, Kasimbar, Maninili, Mepanga, Toribulu, Binangga, Dolago, dan Palasa.

Bagian Ketiga Rencana Pengembangan Sistem Prasarana Utama Wilayah Kabupaten Pasal 15 Rencana pengembangan jaringan prasarana utama sebagaimana dimaksud dalam����� �� huruf b, merupakan  jaringan transportasi yang terdiri atas transportasi darat dan laut.

Rencana Pengembangan Sistem Jaringan Transportasi Pasal 16 (1) Sistem jaringan transportasi nasional dan provinsi yang terkait dengan wilayah Kabupaten, terdiri atas: 1.  jaringan jalan nasional dan provinsi yang terdiri atas jaringan jalan arteri primer (batas Kabupaten Poso - Sausu, Sausu - Tolai, Tolai - Parigi, Parigi - Toboli, Toboli - Ampibabo, Ampibabo - Kasimbar,

Kasimbar – Tinombo, Tinombo - Mepanga, Mepanga – Bolano Lambunu dan Lambunu - Sejoli/batas Provinsi Gorontalo, batas timur Kota Palu – Kebon Kopi dan ruas Kebon Kopi – Toboli); 2. Pengembangan jalan penghubung ke kabupaten tetangga sebagai bagian dari jalan nasional atau jalan provinsi yaitu ke Kabupaten Poso Pesisir (ruas Sausu – batas Kabupaten Poso), ke Kabupaten Donggala (ruas Kasimbar – batas Kabupaten Donggala), ke Kabupaten Tolitoli (ruas Mepanga – batas Kabupaten Tolitoli ), ke Kota Palu (ruas Parigimpu’u – batas Kota Palu); 3. terminal tipe B di Toboli Kecamatan Parigi Utara; 4. sistem jaringan jalur kereta api pada lintas tengah Sulawesi; 5. pelabuhan Laut yaitu pelabuhan pengumpan Parigi dan pelabuhan pengumpul Moutong. (2) Rincian sistem jaringan jalan di kabupaten tercantum dalam Lampiran II.A sebagai bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. Pasal 17 (1) Sistem jaringan transportasi kabupaten terdiri atas: a. sistem jaringan transportasi darat; dan b. sistem jaringan transportasi laut. (2) Sistem jaringan transportasi darat kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas: a. pengembangan jaringan jalan kabupaten; dan b. pengembangan terminal penumpang dan barang kabupaten. (3) Pengembangan terminal penumpang dan barang kabupaten merupakan pengembangan terminal tipe C yang tersebar pada Kabupaten, terdiri atas: a. Terminal Parigi di Kecamatan Parigi; b. Terminal Tolai di Kecamatan Tolai; c.

Terminal Mensung di Kecamatan Tomini;

d. Terminal Moutong di Kecamatan Moutong; e. Terminal Lambunu di Kecamatan Bolano Lambunu; f.

Terminal Tinombo di Kecamatan Tinombo;

g. Terminal Kasimbar di Kecamatan Kasimbar; dan h. Terminal Sausu di kecamatan Sausu. (4) Sistem jaringan transportasi laut kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas: a.

pengembangan pelabuhan penumpang dan barang kabupaten; dan

b. pengembangan alur pelayaran kabupaten.

(5) Pengembangan pelabuhan penumpang dan barang kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas: a.

pengembangan pelabuhan pengumpul Parigi;

b.

pengembangan pelabuhan pengumpan Moutong;

c.

pengembangan pelabuhan Toboli sebagai pelabuhan penyeberangan;

d.

pengembangan pelabuhan Toboli sebagai pelabuhan khusus barang; dan

pengembangan pelabuhan lainnya di setiap kecamatan pesisir yang ada di kabupaten Parigi Moutong

e.

(6) Pengembangan alur pelayaran kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas: a. pengembangan pelayaran internal dengan rute Toboli – Tinombo – Moutong; dan b. pengembangan pelayaran eksternal dengan rute pelabuhan Toboli (Kabupaten Parigi Moutong) – pelabuhan Tinombo (Kabupaten Parigi Moutong) - pelabuhan Moutong (Kabupaten Parigi Moutong) – pelabuhan Marisa (Provinsi Gorontalo) – pelabuhan Wakai (Kabupaten Tojo Una-una) – pelabuhan Ampana (Kabupaten Tojo Una-una).

Bagian Keempat Rencana Pengembangan Sistem Prasarana Wilayah Lainnya Pasal 18 Rencana pengembangan sistem prasarana wilayah lainnya sebagaimana dimaksud dalam  ����� ��  huruf b, terdiri atas: a.

rencana pengembangan sistem jaringan energi dan kelistrikan;

b.

rencana pengembangan sistem jaringan telekomunikasi;

c.

rencana pengembangan sistem jaringan sumberdaya air;

d.

rencana pengembangan sistem jaringan prasarana persampahan wilayah kabupaten; dan

e.

rencana pengembangan sistem jaringan prasarana sanitasi.

Paragraf 1 Rencana Pengembangan Sistem Jaringan Energi Dan Kelistrikan Pasal 19 (1) Sistem jaringan energi dan kelistrikan di kabupaten sebagaimana dimaksud dalam ����� �� huruf a terdiri atas: a. pembangkit listrik; dan b. Depo Bahan Bakar Minyak (BBM). (2) Pembangkit listrik sebagaimana di maksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas: a. Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD); b. Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro (PLTM); dan c. Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS). (3) PLTD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi: a. PLTD di Moutong dengan kapasitas 4,80 MW; b. PLTD di Parigi dengan kapasitas 4,972 MW; c. PLTD di Palasa dengan kapasitas 0,75 MW; d. PLTD di Kasimbar dengan kapasitas 1,85 MW. e. PLTD di Kotaraya dengan kapastitas 1,2 MW (4) PLTM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:

a. PLTM di Tindaki dengan daya kurang lebih 1 MW; b. PLTM di Tomini terdiri dari Sungai Tampapo dengan daya kurang lebih 2 MW dan sungai Boinampal dengan daya kurang lebih 2 MW; c.

PLTM Parigi dengan daya kurang lebih 1 MW; dan

d. PLTM Maninili dengan daya kurang lebih 350 kW. (5) PLTS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c terdapat di seluruh desa yang terdapat di pulau-pulau kecil dan belum terjangkau jaringan listrik. (6) Depo Bahan Bakar Minyak (BBM) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah pengembangan Depo BBM Parigi, Depo BBM Moutong dan Depo BBM Tinombo.

Paragraf 2 Rencana Pengembangan Sistem Jaringan Telekomunikasi Pasal 20 (1) Sistem jaringan telekomunikasi kabupaten sebagaimana dimaksud dalam ����� ��  huruf b dilakukan dengan mengembangkan dan menyediakan sarana layanan pos dan telekomunikasi pada setiap kecamatan; (2) Sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas : a.

pengembangan sistem jaringan pelayanan pos di setiap kecamatan;

b. pengembangan sistem jaringan tetap lokal wireline berupa Stasiun Telepon Otomat (STO) lokal di

Parigi; c.

pengembangan nirkabel diarahkan menyebar di seluruh kecamatan yang ada di kabupaten Parigi Moutong dengan menggunakan menara BTS (Base Transceiver Station) bersama.

Paragraf 3 Rencana Pengembangan Sistem Jaringan Sumber Daya Air Pasal 21 Jaringan sumber daya air kabupaten sebagaimana dimaksud dalam ����� �� huruf c terdiri atas: a. Wilayah Sungai (WS); b. bendung; c.

Daerah Irigasi (DI);

d. pantai; e. sistem instalasi air bersih; dan f.

sistem pengelolaan rawa. Pasal 22

(1) WS sebagaimana dimaksud dalam ����� �� huruf a, terdiri atas: a.

WS nasional meliputi: WS lintas provinsi Lasolo-Sampara pada Kecamatan Tinombo dan WS strategis nasional Parigi - Poso; dan

b. WS provinsi berupa WS Lambunu – Buol.

(2) Bendung sebagaimana dimaksud dalam ����� �� huruf b, terdiri atas: a.

bendung kewenangan pemerintah pusat terdiri dari bendung Lambunu dan bendung Sausu Atas;

b. bendung kewenangan pemerintah provinsi di Malino, Ongka Atas, Tada, Kasimbar, Parigi Kanan,

Dolago, Maoti dan Torue; c.

bendung kewenangan pemerintah kabupaten.

(3) Jaringan irigasi sebagaimana dimaksud dalam ����� �� huruf c, terdiri atas: a.  jaringan irigasi kewenangan pemerintah pusat terdiri atas DI Lambunu dan DI Sausu Atas; b.  jaringan irigasi kewenangan pemerintah provinsi terdiri atas DI Ongka Atas, Dolago, Kasimbar, Malino,

Maoti, Mepanga Hilir, Parigi Kanan, Tada dan Torue; dan c.

Jaringan irigasi kewenangan pemerintah kabupaten terdiri atas DI Sausu Bawah, Tindaki, Olonjongi, Korontua, Olaya, Parigimpuu, Bambalemo Kiri, Parigimpuu, Petapa, Towera, Ampibabo, Toribulu, Labalang, Sigenti, Malanggo, Sidoan, Palasa, Ogotomubu, Tilung, Mepanga Atas, Ogotion, Moubang, Ongka Persatuan, Moutong.

(4) Selain DI kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, di kabupaten terdapat pula Daerah Irigasi Desa (Irdes) yang terdiri atas: Irdes Tolai Kanan, Suli Atas, Benau, Balinggi Atas I, Balinggi Atas II, Baturiti, Kokotio, Pangi, Binangga, Silanga, Siniu, Tolole Kanan, Tolole Kiri, Toga, Laemanta, Sindeleo, Padang Kasimbar, Posona, Tomoli, Sienjo, Bainaa, Bobalo, Nanggolan, Ogotion Bawah I, Ogotion Bawah II, Mensung, Tomini Kanan, Tomini Kiri, Bugis, Nyopong, Wanagading I, Wanagading II, Wanagading III, Ogomolos, Ganonggol, Sritabaang, Bolanosao, Bomban. (5) Pantai sebagaimana di maksud dalam ����� �� huruf d berada di sepanjang pesisir Teluk Tomini. (6) Sistem instalasi air bersih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf e berada pada seluruh kecamatan terutama pada pusat-pusat permukiman. (7) Sistem pengelolaan rawa sebagaimana dimaksud dalam ����� ��  huruf f berupa pemeliharaan dan mempertahankan luas kawasan rawa di Kecamatan Ampibabo, Balinggi, Bolano Lambunu, Kasimbar, Mepanga, Moutong, Palasa, Parigi Selatan, Sausu, Taopa, Tinombo, Tinombo Selatan, dan Tomini. (8) Rincian sistem jaringan sumber daya air tercantum dalam Lampiran VI.A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 4 Rencana Pengembangan Sistem Jaringan Prasarana Persampahan Pasal 23 (1) Rencana pengembangan sistem jaringan prasarana persampahan kabupaten, terdiri atas: a. pengurangan sampah; b. pemilahan sampah; c. pengumpulan sampah; d. pemanfaatan sampah;

e. pengangkutan sampah; f. pengolahan sampah; dan g. pemrosesan akhir sampah. (2) Pengurangan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas: a. pengurangan produksi sampah dan mengkonsumsi barang yang kemasannya menggunakan bahan yang tidak dapat atau sulit untuk didaur ulang; dan b. pembatasan timbunan sampah (reduce),  pendauran ulang sampah (recycle), dan/atau pemanfaatan kembali sampah (reuse). (3) Pemilahan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berupa pemisahan sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun dan tidak mengandung bahan berbahaya dan beracun. (4) Pengumpulan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilakukan dengan cara memindahkan sampah dari sumber ke tempat penyimpanan sementara. (5) Pemanfaatan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dilakukan dengan memanfaatkan sampah tersebut untuk kepentingan baik komersial maupun non komersial. (6) Pengangkutan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, dilakukan dari Tempat Penyimpanan Sementara ke Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) dengan menggunakan alat khusus. (7) Pengolahan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dilakukan dengan cara penimbunan (sanitary landfill ).

Pasal 24 (1) TPA sebagimana dimaksud dalam ����� �� ayat (6) direncanakan berada di Desa Jononunu Kecamatan Parigi Tengah seluas kurang lebih 2.5 Ha. (2) Pengembangan TPA Jononunu diarahkan sebagai tempat pengelolaan sampah dan industri daur ulang. (3) Pengembangan TPA Jononunu didukung oleh lokasi-lokasi TPS yang tersebar merata pada Kecamatan Parigi, Parigi Tengah, Parigi Barat, Parigi Utara dan Parigi Selatan. (4) Perencanaan dan Pengembangan TPA lokal yang berada di kecamatan Ampibabo, Balinggi, Bolano Lambunu, Kasimbar, Mepanga, Moutong, Palasa, Sausu, Siniu, Taopa, Tinombo, Tinombo Selatan, Tomini, Toribulu dan kecamatan Torue. (5) Rincian sistem jaringan prasarana persampahan tercantum dalam Lampiran VI.D yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 5 Rencana Pengembangan Sistem Jaringan Prasarana Sanitasi. Pasal 25 (1) Rencana pengembangan sistem jaringan prasarana sanitasi kabupaten, terdiri atas: a. Penanganan limbah rumah tangga; b. Penanganan limbah cair rumah sakit dan puskesmas; dan

c.

Penanganan limbah cair industri.

(2) Rencana pengembangan penanganan limbah rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi: a. sanitasi pada lokasi setempat  (on site sanitation)  pengelolaan limbah dilakukan oleh masing-masing rumah tangga/ kegiatan; b. sanitasi umum/bersama (communal sanitation) diterapkan pada wilayah-wilayah padat penduduk; c.

sistem limbah cair bercampur yaitu dengan memanfaatkan saluran drainase; dan

d. pada lokasi yang sama  (on site) dengan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) menyatu dengan TPA. (3) Rencana pengembangan penanganan limbah cair rumah sakit dan puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi: a. menyediakan fasilitas dan peralatan pengolahan limbah cair sendiri dan melakukan pengelolaan secara baik; b. wajib melakukan monitoring dan pengawasan terhadap limbah cairnya ke badan air; dan c.

pengolahan limbah toksin seperti limbah cair sisa obat-obatan dan suntikan, harus dipisahkan dari pengolahan limbah cair yang bersifat non toksin.

(4) Rencana pengembangan penanganan limbah cair rumah industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi: a. penyediaan fasilitas dan peralatan pengolahan limbah cair pada setiap kawasan industri; dan b. pengelolaan limbah cair pada kawasan industri telah mengikuti standar baku.

BAB IV RENCANA POLA RUANG WILAYAH KABUPATEN Bagian Kesatu Umum Pasal 26 (1) Rencana pola ruang wilayah kabupaten terdiri atas: a. rencana pengembangan kawasan lindung; b. rencana pengembangan kawasan budidaya wilayah kabupaten; dan c.

rencana pengelolaan kawasan lainnya.

(2) Rencana pola ruang wilayah kabupaten digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1 : 50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua Rencana Pengelolaan Kawasan Lindung Kabupaten

Pasal 27 (1) Kawasan lindung kabupaten yang dimaksud dalam ����� �� ayat (1) huruf a terdiri atas : a. kawasan hutan lindung seluas kurang lebih 148.690 Ha  yang tersebar pada wilayah Kecamatan, Torue, Parigi Selatan, Parigi Barat, Parigi Tengah, Parigi Utara, Siniu, Ampibabo, Kasimbar, Toribulu, Tinombo Selatan, Tinombo, Palasa, Tomini, Mepanga, Bolano Lambunu, Taopa, dan Moutong; b. kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan dibawahnya berupa kawasan resapan air yang tersebar di Kecamatan Sausu, Balinggi, Torue, Parigi Selatan, Parigi Barat, Parigi Tengah, Parigi Utara, Siniu, Ampibabo, Kasimbar, Tinombo Selatan, Tinombo, Tomini, Mepanga, Bolano Lambunu Taopa, dan Moutong; c.

kawasan perlindungan setempat terdiri atas : 1. kawasan sekitar danau dan sekitar mata air tersebar pada semua kecamatan di kabupaten; 2. sempadan sungai bertanggul ditetapkan dengan batas lebar sekurang-kurangnya 5 (lima) meter di sebelah luar sepanjang kaki tanggul; 3. sempadan sungai tidak bertanggul ditetapkan berdasarkan pertimbangan teknis dan sosial ekonomis oleh pejabat yang berwenang; dan 4. sungai – sungai yang dimaksud pada point 2 dan point 3 terdiri atas : Kecamatan Sausu: S. Pabengko, S.Maleali, S. Nonju, S. Tamu, S. Torono, S. Aoma, S. Sausu Peore dan S. Sausu Trans; Kecamatan Balinggi: Saluran Pembuang Purwokerto dan Saluran Pembuang Balinggi; Kecamatan Torue: S. Tolai, S. Torue, S. Sampoloe, S. Kasumba, S. Tanahlanto dan S. Benau; Kecamatan Parigi Selatan: S. Tindaki, S. Maoti, S. Dolago, S. Olonjongi dan S. Pemaloa; Kecamatan Parigi: S. Korontua, S. Olaya, S. Pombalowo dan S. Toraranga; Kecamatan Parigi Barat: S. Bambalemo; Kecamatan Parigi Utara: S. Pangi dan S. Avulua; Kecamatan Parigi Tengah: S. Binangga, S. Bodi, S. Uwefanga dan S. Pelawa; Kecamatan Ampibabo: S. Toga, S. Tombua, S. Taliba, S. Tilanda, S. Mamara, S. Topoya, S. Silanga, S. Buranga, S. Ampibabo, S. Lemo, S. Labuan dan S. Paranggi; Kecamatan Siniu: Sungai Marantale I, II dan S. Towera; Kecamatan Toribulu: S. Toribulu dan S. Siputara; Kecamatan Kasimbar: S. Donggulu, S. Laemanta, S. Tomoli, S. Kasimbar, S. Posona dan S. Tompis; Kecamatan Tinombo Selatan: S. Tada, S. Maninili, S. Sigenti, S. Malanggo dan S. Sipayo; Kecamatan Tinombo: S. Sidoan, S. Baina’a, S. Dongkalan dan S. Tinombo; Kecamatan Tomini: S. Tilung, S. Ogomojolo, S. Ogotomubu, S. Ogobayas, S. Ambesia, S. Tomini, S. Sopi dan S. Ogotion; Kecamatan Palasa: S. Bobalo, S. E’eya dan S. Palasa; Kecamatan Mepanga: S. Malili, S. Moubang, S. Mepanga, S. Bugis dan S. Mepanga (SMS); Kecamatan Bolano Lambunu: S. Bolano, S. Lambunu, S. Ongka Atas, S. Bosagon, S. Malino dan S. Tinombala; Kecamatan Taopa: S. Taopa; Kecamatan Moutong: S. Moutong Tengah, S. Moutong Lobu dan S. Tuladenggi; 3. sempadan pantai ditetapkan berdasarkan pertimbangan teknis dan sosial ekonomis oleh pejabat yang berwenang (disesuaikan dengan karakteristik wilayah tertentu dalam kabupaten) sampai dengan 100 meter dari titik pasang air laut tertinggi ke arah darat sepanjang garis pantai kurang lebih 472 Km.

d. kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya, terdiri atas: 1. cagar alam tersebar terdiri atas Cagar Alam Gunung Tinombala di Kecamatan Tomini dan Mepanga, Cagar Alam Gunung Sojol di Kecamatan Tinombo dan Palasa, Cagar Alam Pangi Binangga di Kecamatan Parigi Barat, Parigi Tengah dan Parigi Utara, Suaka Margasatwa Tanjung Santigi di Kecamatan Bolano Lambunu; 2. taman wisata alam dan taman wisata alam laut terdiri atas : a). wisata alam air terjun yang meliputi: Air Terjun Tolai, Air Terjun Parigi, Air Terjun Likunggavali Marantale, Air Terjun Polido Lara Marantale, Air Terjun Toramaya Towera, Air Terjun Eeya dan Air Terjun Ogomojolo Lambori; b). wisata alam air panas yang meliputi Air Panas Kayuboko, Air Panas Tilung dan Air Panas Kasimbar; c). wisata alam pegunungan yang meliputi Puncak Pompausea Toboli dan Hutan Wisata Gunung Sidole; d). wisata alam pulau yang meliputi Pulau Maloang, Pulau Makakata Parigi, Gugusan Pulau Pasir Tomini, Pulau Bulangkang Moutong, Pulau Lolayo Moutong dan Pulau Pasir Putih Sibatang; e). wisata alam pantai yang meliputi Pasir Putih Kayu Bura Pelawa, Pantai Formosa, Pantai Nadoli Silanga, Pantai Bata Posona, Pasir Putih Tada Selatan, Pasir Putih Sidoan, Pasir Putih Ongka, Pantai Moain Palapi dan Pasir Putih Sibatan; f). wisata alam goa yang meliputi Goa Sidoan, Goa Nipon Towera, Goa Eeya dan Goa Tilung; g). wisata alam danau yang meliputi Danau Bolano Sau dan Danau Batu Dako Bolano; h). wisata laut yang meliputi Teluk Tomini; 3. kawasan pantai berhutan bakau seluas kurang lebih 7.043 Ha tersebar di Kecamatan Sausu, Balinggi, Torue, Parigi Selatan, Parigi, Ampibabo, Kasimbar, Toribulu, Tinombo Selatan, Tinombo, Tomini, Palasa, Taopa, Bolano Lambunu, Mepanga dan Moutong. 4. kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan berada pada : a). Monumen Khatulistiwa Siney; b). Ogoalas Lombok; c). Kuburan Magau Janggo; d). Kawasan Kerajaan Parigi di desa Parigimpu’u; e). Kawasan Kerajaan Tinombo; f). Kawasan Kerajaan Moutong; dan g). Kawasan Baturaja di Tomini. 5. kawasan keunikan batuan berada pada kawasan Batu Pahat Santigi Ongka; 6. kawasan khusus terdiri atas : Habitat Burung Maleo Sausu, Penangkaran Penyu Hijau Sausu Piore dan habitat kelelawar di pulau kelelawar Tomoli; 7. kawasan suaka alam laut dan perairan lainnya berupa Tanjung Santigi dengan luas kurang lebih 1.502 Ha.

e. kawasan rawan bencana alam, terdiri atas : 1.

kawasan rawan tanah longsor pada Kecamatan Parigi Tengah, Kecamatan Parigi Utara, Kecamatan Tomini dan Kecamatan Ampibabo;

2.

kawasan rawan banjir yaitu pada Sungai Lambunu di Kecamatan Bolano Lambunu, Sungai Sausu di Kecamatan Sausu, Sungai Torue di Kecamatan Torue, Sungai Dolago di Kecamatan Parigi Selatan, Sungai Burangga di Kecamatan Ampibabo, Sungai Tompis, Sungai Laemanta, Sungai Kasimbar, Sungai Posona di Kecamatan Kasimbar, Sungai Sigenti dan Sungai Tada di Kecamatan Tinombo Selatan, Sungai Sidoan di Kecamatan Tinombo dan Sungai Palasa di kecamatan Palasa;

3.

kawasan abrasi pantai pada Kecamatan Parigi, Kecamatan Siniu, Kecamatan Kasimbar, Kecamatan Tinombo, Kecamatan Tinombo Selatan, Kecamatan Tomini, Kecamatan Moutong dan Kecamatan Torue;

f.

4.

kawasan rawan tsunami pada seluruh kecamatan pesisir di Kabupaten Parigi Moutong; dan

5.

perencanaan jalur evakuasi pada kawasan rawan bencana alam.

kawasan lindung wilayah pesisir dan laut, terdiri atas: 1. kawasan terumbu karang terletak disekitar perairan Teluk Tomini; dan 2. kebun benih bakau seluas kurang lebih 5 Ha di Tomoli

(2) Kawasan lindung di kabupaten tercantum dalam Lampiran VIII.C yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga Rencana Pengembangan Kawasan Budidaya Pasal 28 (1) Kawasan budidaya kabupaten sebagaimana dimaksud dalam ����� �� ayat (1) huruf b terdiri atas : a. kawasan hutan produksi, meliputi: 1. hutan produksi terbatas seluas kurang lebih 110.008 Ha tersebar di Kecamatan Sausu, Balinggi, Torue, Parigi Selatan, Parigi Barat, Parigi Utara, Siniu, Ampibabo, Toribulu, Kasimbar, Tinombo Selatan, Tinombo, Palasa, Bolano Lambunu, Taopa dan Moutong; 2. hutan produksi tetap seluas kurang lebih 21.805 Ha yang tersebar di Kecamatan Sausu, Balinggi, Torue, Parigi Selatan, Siniu, Tinombo dan Mepanga; 3. kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi seluas kurang lebih 16.056 Ha tersebar di Kecamatan Sausu, Siniu dan Ampibabo. b. kawasan peruntukan pertanian, meliputi : 1. kawasan pertanian lahan basah seluas kurang lebih 52.048 Ha di Kecamatan Sausu, Balinggi, Torue, Parigi Selatan, Parigi Barat, Parigi, Siniu, Ampibabo, Kasimbar, Toribulu, Tinombo Selatan, Tomini, Palasa, Taopa, Mepanga, Bolano Lambunu dan Moutong; 2. kawasan pertanian lahan kering seluas kurang lebih 87.172 Ha tersebar pada semua kecamatan di kabupaten.

c. kawasan peruntukan perkebunan, meliputi : 1. kawasan pengembangan kakao mencapai

kurang lebih 65.439 Ha tersebar pada wilayah

Kecamatan Sausu, Balinggi, Torue, Parigi Selatan, Parigi Utara, Parigi Barat, Parigi Tengah, Siniu, Ampibabo, Toribulu, Kasimbar, Tinombo Selatan, Tinombo, Palasa, Tomini, Mepanga, Bolano Lambunu, Taopa dan Moutong; 2. kawasan pengembangan tanaman kelapa seluas kurang lebih 27.328 Ha, tersebar pada wilayah Kecamatan Sausu, Balinggi, Torue, Parigi Selatan, Parigi Utara, Parigi Barat, Parigi, Parigi Tengah, Siniu, Ampibabo, Toribulu, Kasimbar, Tinombo Selatan, Tinombo, Palasa, Tomini, Mepanga, Bolano Lambunu, Taopa dan Moutong; 3. kawasan pengembangan tanaman cengkeh seluas kurang lebih 3.331 Ha, tersebar pada wilayah Kecamatan Ampibabo, Parigi Utara, Parigi Selatan, Kasimbar, Tinombo, Tinombo Selatan, Tomini, Palasa dan Bolano Lambunu. 4. kawasan pengembangan tanaman perkebunan lainnya seluas kurang lebih 2.117 Ha, yang tersebar di seluruh kecamatan. d. kawasan peruntukan perikanan di sepanjang pesisir pantai Teluk Tomini, wilayah perairan Teluk Tomini serta wilayah daratan untuk perikanan darat terutama pada wilayah Kecamatan Sausu, Torue, Parigi Selatan, Kecamatan Ampibabo, Kasimbar, dan Bolano Lambunu. e. Kawasan peruntukan industri, meliputi : 1. kawasan peruntukan industri besar yang berada pada kecamatan Parigi Utara seluas kurang lebih 98 Ha dan kecamatan Moutong sebagai pendukung kawasan strategis nasional KAPET PALAPAS; 2. kawasan peruntukan industri kecil dan agro industri yang berada pada semua kecamatan di kabupaten. f. kawasan peruntukan pertambangan, terdiri atas : 1. mineral logam, meliputi: a) emas dan mineral pengikut, dengan luas kurang lebih 97.091  Ha diarahkan di Kecamatan Moutong, Taopa, Palasa, Ampibabo, Sausu, Parigi Barat, Toribulu, Kasimbar dan Tinombo Selatan; b) biji besi dengan luas lahan kurang lebih 41.247 Ha di Kecamatan Tinombo Selatan, Bolano Lambunu, Toribulu dan Sausu; c) timah hitam/galena dengan luas kurang lebih 20.116 Ha yang tersebar di Kecamatan Ampibabo dan Toribulu; d) luas lahan pencadangan mineral logam sebesar kurang lebih kurang lebih 40.000 Ha yang tersebar hampir di seluruh kecamatan yang ada. 2. mineral non logam dengan luas lahan pencadangan sebesar kurang lebih 5.000 Ha yang tersebar pada beberapa kecamatan. 3. batuan, meliputi :

a)

sekis hijau/marmer/geneis/batu poles, luas kurang lebih 50 Ha diarahkan di kecamatan Palasa, Tomini dan Bolano Lambunu;

b) pasir batu kerikil (sirtukil) seluas 42 Ha, tersebar pada seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten; dan c) luas lahan pencadangan wilayah sebesar kurang lebih 250 Ha. tersebar di beberapa kecamatan g. kawasan peruntukan pariwisata, terdiri atas : 1. kawasan pariwisata alam, meliputi: Pulau Rosita Kecamatan Sausu, Pantai Tumpapa Kecamatan Balinggi, Pantai Nalera Uwevolo Kecamatan Siniu, Pantai Nadoli Silanga Kecamatan Siniu, Pasir Putih Sidoan, Pasir Putih Ongka Kecamatan Bolano Lambunu, dan Pantai Moian Palapi; 2. kawasan pariwisata buatan, meliputi : Bambalemo Beach Kecamatan Parigi, kawasan pariwisata hortikultura Kecamatan Torue. h. kawasan peruntukan permukiman, terdiri atas : 1. kawasan permukiman perkotaan, meliputi Parigi sebagai ibukota kabupaten dan semua ibukota kecamatan; 2. kawasan permukiman perdesaan, meliputi seluruh desa di seluruh kecamatan yang ada pada Kabupaten, kecuali pada Kecamatan Parigi. i.

kawasan peruntukan lainnya, terdiri atas : 1. kawasan olah raga kabupaten yang berada pada Kecamatan Parigi Barat; 2. Kawasan olah raga terbuka lainnya yang tersebar pada seluruh kecamatan yang diarahkan pada ruang-ruang terbuka hijau; 3. Kawasan Ruang Terbuka Hijau (RTH) tersebar pada seluruh kecamatan, dengan luas minimal 30 % dari luas kecamatan tersebut; 4. Kawasan Tempat Pemakaman Umum (TPU) sebagai pendukung fungsi permukiman yang berada pada setiap kecamatan; 5. Kawasan Militer yang berada di desa Posona kecamatan Kasimbar; 6. kawasan ternak kabupaten a).

kawasan ternak sapi, kerbau, kuda, kambing dan ayam diarahkan pada semua kecamatan di kabupaten;

b)

kawasan ternak babi diarahkan di Kecamatan Sausu, Balinggi, Torue dan Kecamatan Tinombo.

(2) Kawasan budidaya tercantum dalam Lampiran IX.C yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keempat Pengelolaan Kawasan Lainnya Pasal 29 (1) Pemanfaatan kawasan untuk peruntukan lain selain sebagaimana dimaksud dalam ����� �� ayat (1) huruf c dapat dilaksanakan apabila tidak mengganggu fungsi kawasan yang bersangkutan dan tidak melanggar ketentuan umum peraturan zonasi pola ruang sebagaimana diatur dalam peraturan daerah ini. (2) Pemanfaatan kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan setelah adanya kajian komprehensif dan setelah mendapat rekomendasi dari badan atau pejabat yang tugasnya mengkoordinasikan penataan ruang di Kabupaten.

BAB V PENETAPAN KAWASAN STRATEGIS KABUPATEN Bagian Kesatu Umum Pasal 30 (1)

Penetapan kawasan strategis Kabupaten adalah sebagai pendorong pembangunan yang dapat memberikan pengaruh penting terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan pada kawasan kabupaten.

(2) Kawasan Strategis Wilayah Kabupaten terdiri atas :

a. Kawasan Strategis Nasional yang selanjutnya disebut KSN dan Kawasan Strategis Provinsi yang selanjutnya disebut KSP, yang ditetapkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional dan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi; dan b. Rencana Kawasan Strategis Kabupaten (KSK). (3) Rencana Kawasan Strategis Kabupaten digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:50.000

sebagaimana tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. Pasal 31 KSN dan KSP sebagaimana dimaksud dalam ����� �� ayat (2) huruf a terdiri atas: (1)

KSN dan KSP untuk kepentingan fungsi pertumbuhan ekonomi, terdiri atas; a.

KSN - kawasan pengembangan ekonomi terpadu (KAPET) Palapas;

b.

KSP - kawasan pengembangan Kota Terpadu Mandiri (KTM) Bahari Bolano Lambunu;

c.

KSP - kawasan Agrotourisme Sausu-Manggalapi-Palolo; dan

d.

KSP - kawasan cepat tumbuh, yaitu : kawasan Parigi – Ampibabo dan sekitarnya serta kawasan Moutong – Tomini dan sekitarnya.

(2) KSP untuk kepentingan pendayagunaan sumberdaya alam dan/atau teknologi tinggi, berupa Kawasan

Teluk Tomini sebagai kawasan pengembangan sumberdaya perikanan dan kelautan;

(3) KSN dan KSP untuk kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup, terdiri atas:

a. KSN - kawasan kritis lingkungan Lambunu – Buol; b. KSP - kawasan perbatasan, yaitu Kawasan Sejoli dan sekitarnya (perbatasan Kabupaten ParigiMoutong dengan Kabupaten Pohuwato (Provinsi Gorontalo); c. KSP - kawasan kritis lingkungan, yaitu Kawasan DAS Parigi-Poso; dan d. KSP - kawasan terusan khatulistiwa dan sekitarnya.

Bagian Kedua Kawasan Strategis Kabupaten Pasal 32 KSK sebagaimana dimaksud pada ����� �� ayat (2) huruf b terdiri atas: a. KSK - pengembangan kawasan Parigi sebagai pusat pemerintahan dan pelayanan Kabupaten; b. KSK - pengembangan kawasan agropolitan Parigi Selatan di daerah Tolai sebagai pendukung KSP Kawasan Agrotourisme Sausu-Manggalapi-Palolo, kawasan ini juga merupakan pendukung bagi pelestarian kawasan lindung di perbatasan Kabupaten Poso, Kabupaten Sigi dan Kabupaten Parigi Moutong.; c. KSK - pengembangan kawasan perbatasan kabupaten di Moutong sebagai pendukung KSP-Kawasan Pengembangan Kota Terpadu Mandiri (KTM) Bahari Bolano Lambunu dan KSP-Kawasan Perbatasan, yaitu Kawasan Sejoli dan sekitarnya; d. KSK – pengembangan kawasan minapolitan pada Kecamatan Kasimbar, Mepanga, Tomini dan Tinombo sebagai pendukung kebijakan pengembangan kawasan minapolitan nasional; e. KSK - pengembangan kawasan agropolitan Parigi Tengah pada wilayah Kecamatan Parigi Utara, Parigi Tengah dan Parigi Barat. kawasan agropolitan ini juga merupakan kawasan pengembangan agrowisata sebagai salah satu unggulan utamanya; f. KSK - pengembangan pengelolaan Kawasan Teluk Tomini yang akan menjadikan Kabupaten Parigi Moutong sebagai pusat pengelolaan “Kawasan Strategis Nasional Kawasan Teluk Tomini” khususnya di bidang perikanan dan pariwisata bersama-sama dengan Kabupaten Tojo Una-una, Kabupaten Poso, dan Kabupaten Banggai. g. KSK – perlindungan kawasan cagar alam dan Suaka Margasatwa yang terdiri atas Cagar Alam Gunung Tinombala di Kecamatan Tomini dan Mepanga, Cagar Alam Gunung Sojol di Kecamatan Tinombo dan Palasa, Cagar Alam Pangi Binangga di Kecamatan Parigi Barat, Parigi Tengah dan Parigi Utara, Suaka Margasatwa Tanjung Santigi di Kecamatan Bolano Lambunu; h. KSK - dalam keadaan darurat perang, seluruh kawasan lindung dan budidaya dapat berubah menjadi kawasan strategis pertahanan keamanan jika dianggap penting fungsinya bagi strategi pertahanan keamanan nasional.

BAB VI ARAHAN PEMANFAATAN RUANG WILAYAH KABUPATEN Pasal 33 (1) Pemanfaatan ruang wilayah kabupaten berpedoman pada rencana struktur ruang, pola ruang dan kawasan strategis. (2) Pemanfaatan ruang wilayah kabupaten dilaksanakan melalui penyusunan dan pelaksanaan program pemanfaatan ruang beserta sumber pendanaannya tercantum dalam indikasi program utama sebagaimana tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. (3) Pendanaan program pemanfaatan ruang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, APBD I, APBN, BLN, investasi swasta, dan/atau kerjasama pendanaan. (4) Kerjasama pendanaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VII KETENTUAN PEENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG WILAYAH KABUPATEN Bagian Kesatu Umum Pasal 34 (1) Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten; (2) Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang terdiri atas: a. ketentuan perizinan; b. ketentuan peraturan zonasi sistem kabupaten; c.

ketentuan pemberian insentif dan disinsentif; dan

d. ketentuan sanksi.

Pasal 35 (1) Pengendalian pemanfaatan ruang melibatkan seluruh pemangku kepentingan, baik unsur eksekutif,

legislatif, yuridif, akademisi, masyarakat umum dan swasta. (2) Obyek pengendalian berupa pengembangan kawasan perkotaan dan prasarana wilayah yang harus

mengacu ketentuan struktur ruang, pola ruang, dan kawasan strategis.

Pasal 36 Pengendalian pemanfaatan ruang dilaksanakan oleh Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) yang berwenang dalam menyelenggarakan penataan ruang di Kabupaten.

Bagian Kedua Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Paragraf 1 Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Untuk Sistem Perkotaan Pasal 37 (1) Peraturan Zonasi untuk PKW promosi dengan memperhatikan: a. pemanfaatan ruang untuk kegiatan ekonomi perkotaan berskala kabupaten yang didukung dengan fasilitas dan infrastruktur perkotaan yang sesuai dengan kegiatan ekonomi yang dilayaninya; dan b. pengembangan fungsi kawasan perkotaan sebagai pusat permukiman dengan tingkat intensitas pemanfaatan ruang menengah hingga tinggi kearah horizontal dan vertikal. (2) Peraturan zonasi untuk PKL disusun dengan memperhatikan pemanfaatan ruang untuk kegiatan ekonomi perkotaan berskala kecamatan dan perdesaan yang didukung dengan fasilitas dan infrastruktur perkotaan yang sesuai dengan kegiatan ekonomi yang dilayaninya.

Paragraf 2 Ketentuan Peraturan Zonasi Untuk Sistem Jaringan Transportasi Darat Pasal 38 Peraturan zonasi untuk jaringan jalan nasional, jalan provinsi, dan jalan kabupaten disusun dengan memperhatikan: a.

pemanfaatan ruang di sepanjang sisi jalan nasional, jalan provinsi maupun jalan kabupaten dengan tingkat intensitas menengah hingga tinggi yang kecenderungan pengembangan ruangnya dibatasi;

b.

ketentuan pelarangan alih fungsi lahan yang berfungsi lindung di sepanjang sisi jalan nasional, jalan provinsi, dan jalan kabupaten; dan

c.

penetapan garis sempadan bangunan di sisi jalan nasional, jalan provinsi, dan jalan kabupaten yang memenuhi ketentuan daerah pengawasan jalan.

Paragraf 3 Ketentuan Peraturan Zonasi Untuk Sistem Jaringan Transportasi Laut Pasal 39 Peraturan zonasi untuk wilayah pelabuhan disusun dengan memperhatikan: a.

pemanfaatan ruang di dalam dan di sekitar pelabuhan harus memperhatikan kebutuhan ruang untuk operasional dan pengembangan kawasan pelabuhan; dan

b.

pemanfaatan ruang di dalam daerah lingkungan kerja pelabuhan dan daerah lingkungan kepentingan pelabuhan harus mendapatkan izin sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 40 Peraturan zonasi untuk alur pelayaran disusun dengan memperhatikan: a.

pemanfaatan ruang pada badan air di sepanjang alur pelayaran dibatasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

b.

pemanfaatan ruang pada kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil di sekitar badan air di sepanjang alur pelayaran dilakukan dengan tidak menganggu aktivitas pelayaran.

Pasal 41 Peraturan zonasi untuk pelabuhan umum disusun dengan memperhatikan: a.

pemanfaatan ruang untuk kebutuhan operasional dan pengembangan kawasan pelabuhan;

b.

ketentuan pelarangan kegiatan di ruang udara bebas di atas badan air yang berdampak pada keberadaan  jalur transportasi laut; dan

c.

pembatasan pemanfaatan ruang di dalam daerah lingkungan kerja pelabuhan dan daerah lingkungan kepentingan pelabuhan harus mendapatkan izin sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Paragraf 4 Ketentuan Peraturan Zonasi Untuk Sistem Jaringan Energi dan Kelistrikan Pasal 42 (1) Peraturan zonasi untuk jaringan pipa minyak dan gas bumi disusun dengan memperhatikan pemanfaatan ruang di sekitar jaringan pipa minyak dan gas bumi harus memperhitungkan aspek keamanan dan keselamatan kawasan sekitarnya; (2) Peraturan zonasi untuk pembangkit tenaga listrik disusun dengan memperhatikan pemanfaatan ruang di sekitar pembangkit listrik harus memperhatikan jarak aman dari kegiatan lain; dan (3) Peraturan zonasi untuk jaringan transmisi tenaga listrik disusun dengan memperhatikan ketentuan pelarangan pemanfaatan ruang bebas di sepanjang jalur transmisi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Paragraf 5 Ketentuan Peraturan Zonasi Untuk Sistem Jaringan Telekomunikasi Pasal 43 Peraturan zonasi untuk sistem jaringan telekomunikasi disusun dengan memperhatikan pemanfaatan ruang untuk penempatan stasiun bumi dan menara pemancar telekomunikasi yang memperhitungkan aspek keamanan dan keselamatan aktivitas kawasan di sekitarnya.

Paragraf 6 Ketentuan Peraturan Zonasi Untuk Sistem Jaringan Sumber Daya Air Pasal 44 Peraturan zonasi untuk sistem jaringan sumberdaya air pada wilayah sungai disusun dengan memperhatikan: a. pemanfaatan ruang pada kawasan di sekitar wilayah sungai dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan dan fungsi lindung kawasan; dan b. pemanfaatan ruang di sekitar wilayah sungai lintas wilayah dan lintas kabupaten s e c ara selaras dengan pemanfaatan ruang pada wilayah sungai di negara/provinsi yang berbatasan.

Paragraf 7 Ketentuan Peraturan Zonasi Untuk Kawasan Lindung Pasal 45 (1) Peraturan zonasi untuk kawasan hutan lindung disusun dengan memperhatikan: a. pemanfaatan ruang untuk wisata alam tanpa merubah bentang alam; b. ketentuan pelarangan seluruh kegiatan yang berpotensi mengurangi luas kawasan hutan dan tutupan vegetasi; dan c.

pemanfaatan ruang kawasan untuk kegiatan budidaya hanya diizinkan bagi penduduk setempat dengan luasan tetap, tidak mengurangi fungsi lindung kawasan, dan di bawah pengawasan ketat.

(2) Peraturan zonasi untuk kawasan resapan air disusun dengan memperhatikan: a. pemanfaatan ruang secara terbatas untuk kegiatan budidaya tidak terbangun yang memiliki kemampuan tinggi dalam menahan limpasan air hujan; b. penyediaan sumur resapan dan/atau waduk pada lahan terbangun yang sudah ada; dan c.

penerapan prinsip zero delta Q policy   terhadap setiap kegiatan budidaya terbangun yang diajukan izinnya. Pasal 46

(1) Peraturan zonasi untuk sempadan pantai disusun dengan memperhatikan: a. pengembangan struktur alami dan struktur buatan untuk mencegah abrasi; b. pendirian bangunan yang dibatasi hanya untuk menunjang kegiatan wisata pantai; c.

ketentuan pelarangan pendirian bangunan selain yang dimaksud pada huruf b; dan

d. ketentuan pelarangan semua jenis kegiatan yang dapat menurunkan luas, nilai ekologis, dan estetika kawasan. (2) Peraturan zonasi untuk sempadan sungai dan kawasan sekitar danau/ waduk disusun dengan memperhatikan: a. ketentuan pelarangan pendirian bangunan kecuali bangunan yang dimaksudkan untuk pengelolaan badan air dan/atau pemanfaatan air; dan

b. pendirian bangunan dibatasi hanya untuk menunjang fungsi wisata.

Pasal 47 (1) Peraturan zonasi untuk kawasan suaka alam, suaka alam laut dan perairan lainnya disusun dengan memperhatikan: a. pemanfaatan ruang untuk kegiatan wisata alam; b. pembatasan kegiatan pemanfaatan sumberdaya alam; c.

ketentuan pelarangan pemanfaatan biota yang dilindungi peraturan perundang-undangan;

d. ketentuan pelarangan kegiatan yang dapat mengurangi daya dukung dan daya tampung lingkungan; dan e. ketentuan pelarangan kegiatan yang dapat merubah bentang alam dan ekosistem. (2) Peraturan zonasi untuk suaka margasatwa, suaka margasatwa laut, cagar alam, dan cagar alam laut disusun dengan memperhatikan: a. pemanfaatan ruang untuk penelitian, pendidikan, dan wisata alam; b. ketentuan pelarangan kegiatan selain yang dimaksud pada huruf a; c.

pendirian bangunan dibatasi hanya untuk menunjang kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a;

d. ketentuan pelarangan pendirian bangunan selain yang dimaksud pada huruf c; dan e. ketentuan pelarangan terhadap penanaman flora dan pelepasan satwa yang bukan merupakan flora dan satwa endemik kawasan. (3) Peraturan zonasi untuk kawasan pantai berhutan bakau disusun dengan memperhatikan: a. pemanfaatan ruang untuk kegiatan pendidikan, penelitian, dan wisata alam; b. ketentuan pelarangan pemanfaatan kayu bakau; dan c.

ketentuan pelarangan kegiatan yang dapat mengubah mengurangi luas dan/atau mencemari ekosistem bakau.

(4) Peraturan zonasi untuk taman wisata alam dan taman wisata alam laut disusun dengan memperhatikan: a. pemanfaatan ruang untuk wisata alam tanpa mengubah bentang alam; b. ketentuan pelarangan kegiatan selain yang dimaksud pada huruf a; dan c. pendirian bangunan dibatasi hanya untuk menunjang kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a. (5) Peraturan zonasi untuk kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan disusun dengan memperhatikan: a. pemanfaatan untuk penelitian, pendidikan, dan pariwisata; dan b. ketentuan pelarangan kegiatan dan pendirian bangunan yang tidak sesuai dengan fungsi kawasan. Pasal 48 (1) Peraturan zonasi untuk kawasan rawan tanah longsor disusun dengan memperhatikan: a. pemanfaatan ruang dengan mempertimbangkan karakteristik, jenis, dan ancaman bencana; b. penentuan lokasi dan jalur evakuasi dari permukiman penduduk; dan c.

pembatasan pendirian bangunan kecuali untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana dan

kepentingan umum. (2) Untuk kawasan rawan banjir, selain sebagaimana dimaksud di atas, peraturan zonasi disusun dengan memperhatikan: a. penetapan batas dataran banjir; b. pemanfaatan dataran banjir bagi ruang terbuka dan pembangunan fasilitas umum dengan kepadatan rendah; dan c.

ketentuan pelarangan pemanfaatan ruang bagi kegiatan permukiman dan fasilitas umum penting lainnya.

Pasal 49 (1) Peraturan zonasi untuk cagar biosfer disusun dengan memperhatikan: a. pemanfaatan untuk pariwisata tanpa mengubah bentang alam; b. pembatasan pemanfaatan sumberdaya alam; dan c.

pengendalian kegiatan budi daya yang dapat merubah bentang alam dan ekosistem.

(2) Peraturan zonasi untuk terumbu karang disusun dengan memperhatikan: a. pemanfaatan untuk pariwisata bahari; b. ketentuan pelarangan kegiatan penangkapan ikan dan pengambilan serta perusakan terumbu karang; dan c.

ketentuan pelarangan kegiatan selain yang dimaksud pada huruf b yang dapat menimbulkan pencemaran air.

(3) Peraturan zonasi untuk kawasan koridor bagi jenis satwa atau biota laut yang dilindungi disusun dengan memperhatikan: a. ketentuan pelarangan penangkapan biota laut yang dilindungi peraturan perundang-undangan; dan b. pembatasan kegiatan pemanfaatan sumberdaya kelautan untuk mempertahankan makanan bagi biota yang bermigrasi. Pasal 50 (1) Peraturan zonasi untuk kawasan keunikan batuan disusun dengan memperhatikan: a. pemanfaatan untuk pariwisata tanpa mengubah bentang alam; b. ketentuan pelarangan kegiatan pemanfaatan batuan; dan c.

kegiatan penggalian dibatasi hanya untuk penelitian geologi.

(2) Peraturan zonasi untuk kawasan keunikan bentang alam disusun dengan memperhatikan pemanfaatannya bagi pelindungan bentang alam yang memiliki ciri langka dan/atau bersifat indah untuk pengembangan ilmu pengetahuan, budaya, dan/atau pariwisata. (3) Peraturan zonasi untuk kawasan keunikan proses geologi disusun dengan memperhatikan pemanfaatannya bagi pelindungan kawasan yang memiki ciri langka berupa proses geologi tertentu untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan/atau pariwisata.

Pasal 51 Peraturan zonasi untuk kawasan rawan bencana alam disusun dengan memperhatikan: a. pemanfaatan ruang dengan mempertimbangkan karakteristik, jenis, dan ancaman bencana; b. penentuan lokasi dan jalur evakuasi dari permukiman penduduk; dan c. pembatasan pendirian bangunan kecuali untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana dan kepentingan umum.

Pasal 52 (1) Peraturan zonasi untuk kawasan imbuhan air tanah disusun dengan memperhatikan: a. pemanfaatan ruang secara terbatas untuk kegiatan budidaya tidak terbangun yang memiliki kemampuan tinggi dalam menahan limpasan air hujan; b. penyediaan sumur resapan dan/atau waduk pada lahan terbangun yang sudah ada; dan c.

penerapan prinsip zero delta Q policy   terhadap setiap kegiatan budidaya terbangun yang diajukan izinnya.

(2) Peraturan zonasi untuk kawasan sempadan mata air disusun dengan memperhatikan: a. pengendalian pembangunan di sekitar sempadan mata air; dan b. pelarangan kegiatan yang dapat menimbulkan pencemaran terhadap mata air.

Paragraf 8 Ketentuan Peraturan Zonasi Untuk Kawasan Budidaya Pasal 53 Peraturan zonasi untuk kawasan hutan produksi disusun dengan memperhatikan: a. pembatasan pemanfaatan hasil hutan untuk menjaga kestabilan neraca sumberdaya kehutanan; dan b. pembangunan sarana dibatasi hanya untuk menunjang kegiatan pemanfaatan hasil hutan.

Pasal 54 Peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan pertanian disusun dengan memperhatikan: a. pemanfaatan ruang untuk permukiman petani dengan kepadatan rendah; dan b. pelarangan alih fungsi lahan menjadi lahan budidaya non pertanian kecuali untuk pembangunan sistem jaringan prasarana utama.

Pasal 55 Peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan perikanan disusun dengan memperhatikan: a. pemanfaatan ruang untuk permukiman petani dan/atau nelayan dengan kepadatan rendah; dan b. pemanfaatan ruang untuk kawasan pemijahan dan/atau kawasan sabuk hijau.

Pasal 56 Peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan pertambangan disusun dengan memperhatikan: a. pengaturan pendirian bangunan agar tidak mengganggu fungsi yang ditetapkan peraturan perundangundangan; b. pengaturan kawasan tambang dengan memperhatikan keseimbangan antara biaya dan manfaat serta keseimbangan antara risiko dan manfaat; dan c. pengaturan bangunan lain disekitar instalasi dan peralatan kegiatan pertambangan yang berpotensi menimbulkan bahaya dengan memperhatikan kepentingan daerah.

Pasal 57 Peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan industri disusun dengan memperhatikan: a. pemanfaatan ruang untuk kegiatan industri baik yang sesuai dengan kemampuan penggunaan teknologi, potensi sumberdaya alam dan sumberdaya manusia di wilayah sekitarnya; dan b. pembatasan pembangunan perumahan baru sekitar kawasan peruntukan industri.

Pasal 58 Peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan pariwisata disusun dengan memperhatikan: a. pemanfaatan potensi alam dan budaya masyarakat sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan; b. perlindungan terhadap situs peninggalan kebudayaan masa lampau; dan c. pembatasan pendirian bangunan hanya untuk menunjang kegiatan pariwisata. Pasal 59 Peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan permukiman disusun dengan memperhatikan: a. penetapan amplop bangunan; b. penetapan tema arsitektur bangunan; c. penetapan kelengkapan bangunan dan lingkungan; dan d. penetapan jenis dan syarat penggunaan bangunan yang diizinkan.

Bagian Ketiga Ketentuan Perizinan Pasal 60 (1) Perizinan sebagaimana dimaksud dalam ����� ��  ayat (2) huruf a merupakan acuan bagi pejabat yang berwenang dalam pemberian izin. (2) Pemberian izin pemanfaatan ruang berdasarkan rencana struktur ruang dan pola ruang yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini. (3) Izin pemanfaatan ruang diberikan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan kewenangannya dan dilakukan menurut prosedur sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Keempat Ketentuan Insentif dan Disinsentif Pasal 61 (1)

Ketentuan pemberian insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud merupakan acuan bagi Pemerintah Kabupaten dalam pemberian insentif dan pengenaan disinsentif.

(2)

Ketentuan insentif diberikan apabila pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana struktur ruang, rencana pola ruang, dan peraturan zonasi.

(3)

Ketentuan disinsentif dikenakan terhadap pemanfaatan ruang yang perlu dicegah, dibatasi, atau dikurangi keberadaannya berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 62 (1)

Ketentuan pemberian insentif dan pengenaan disinsentif dalam pemanfaatan ruang wilayah kabupaten dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten kepada masyarakat.

(2)

Ketentuan pemberian insentif dan pengenaan disinsentif di kabupaten, dilakukan oleh Bupati yang teknis pelaksanaannya melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten yang membidangi penataan ruang.

Pasal 63 (1) Insentif dari Pemerintah Kabupaten kepada masyarakat diberikan melalui : a. pemberian kompensasi; b. imbalan; c.

sewa ruang;

d. urun saham; e. penyediaan infrastruktur; f.

kemudahan prosedur perizinan; dan/atau

g. penghargaan.

Pasal 64 (1) Disinsentif dari Pemerintah Kabupaten kepada masyarakat diberikan melalui : a. pembatasan penyediaan infrastruktur; b. pengenaan kompensasi; dan/atau c. penalti. Pasal �� Pemberian insentif dan pengenaan disinsentif dilakukan menurut prosedur sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kelima Ketentuan Sanksi Pasal 66 (1) Sanksi yang diberikan atas pelanggaran RTRW Kabupaten yaitu sanksi administratif dan/atau sanksi pidana. (2) Bentuk pelanggaran pemanfaatan ruang berupa : a. pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana struktur ruang dan pola ruang wilayah kabupaten; b. pelanggaran ketentuan-ketentuan peraturan zonasi sistem kabupaten; c.

pemanfaatan ruang tanpa izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan sesuai RTRWK;

d. pemanfaatan ruang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan RTRWK; e. pemanfaatan ruang yang menghalangi akses terhadap kawasan yang oleh peraturan perundangundangan dinyatakan sebagai milik umum; dan/atau f.

pemanfaatan ruang dengan izin yang diperoleh dengan prosedur yang tidak benar.

(3) Sanksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) dapat dikenakan berupa: a. sanksi administratif yang diberikan terhadap pelanggaran diatur lebih lanjut oleh Bupati; b. sanksi pidana yang diberikan terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merujuk pada Pasal 70 sampai dengan Pasal 75 Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang.

BAB VIII PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG WILAYAH KABUPATEN Pasal 67 (1) Penyelenggaraan penataan ruang daerah dikoordinasikan oleh Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah yang selanjutnya disebut BKPRD, yang bersifat Ad-Hoc. (2) Tugas, susunan organisasi dan tata kerja BKPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

BAB IX PERAN SERTA MASYARAKAT Pasal 68 Dalam penataan ruang kabupaten setiap orang berhak untuk: a. mengetahui rencana tata ruang; b. menikmati pertambahan nilai ruang sebagai akibat penataan ruang; c.

memperoleh penggantian yang layak atas kerugian yang timbul akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan rencana tata ruang;

d. mengajukan keberatan kepada pejabat berwenang terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang di wilayahnya; e. mengajukan tuntutan pembatalan izin dan penghentian pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang kepada pejabat berwenang; dan f.

mengajukan gugatan ganti kerugian kepada Pemerintah dan/atau pemegang izin apabila kegiatan pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang menimbulkan kerugian.

Pasal 69 Dalam pemanfaatan ruang kabupaten setiap orang wajib : a. menaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan; b. memanfaatkan ruang sesuai dengan izin pemanfaatan ruang dari pejabat yang berwenang; c.

mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang; dan

d. memberikan akses terhadap kawasan yang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum.

Pasal 70 (1) Penyelenggaraan penataan ruang dilakukan oleh pemerintah daerah dengan melibatkan peran masyarakat. (2) Peran masyarakat dalam penataan ruang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan antara lain, melalui : a. partisipasi dalam penyusunan rencana tata ruang; b. partisipasi dalam pemanfaatan ruang; dan c.

partisipasi dalam pengendalian pemanfaatan ruang.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan bentuk peran masyarakat dalam penataan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 71 Bentuk peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ����� ��  ayat (2) huruf a pada tahap perencanaan tata ruang dapat berupa: a. memberikan masukan mengenai: 1) penentuan arah pengembangan wilayah; 2) potensi dan masalah pembangunan; 3) perumusan rencana tata ruang; dan 4) penyusunan rencana struktur pola ruang dan penetapan kawasan strategis. b. menyampaikan keberatan terhadap rancangan rencana tata ruang; dan c.

melakukan kerja sama dengan pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau sesama unsure masyarakat.

Pasal 72 Bentuk peran serta masyarakat pemanfaatan ruang dapat berupa: a. melakukan kegiatan pemanfaatan ruang yang sesuai dengan kearifan lokal dan rencana tata ruang yang telah ditetapkan; b. menyampaikan masukan mengenai kebijakan pemanfaatan ruang; c.

memberikan dukungan bantuan teknik, keahlian, dan/atau dana dalam pengelolaan pemanfaatan ruang;

d. meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan keserasian dalam pemanfaatan ruang darat, ruang laut, ruang udara, dan ruang di dalam bumi dengan memperhatikan kearifan local serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; e. melakukan kerjasama pengelolaan ruang dengan pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau dengan pihak lainnya secara bertanggung jawab untuk pencapaian tujuan penataan ruang; f.

menjaga, memelihara, dan meningkatkan kelestarian fungsi lingkungan dan SDA;

g. melakukan usaha investasi dan/atau jasa keahlian; dan

Pasal 73 (1) Masyarakat yang dirugikan akibat penyelenggaraan penataan ruang dapat mengajukan gugatan melalui pengadilan negeri; (2) Dalam hal masyarakat mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tergugat dapat membuktikan bahwa tidak terjadi penyimpangan dalam penyelenggaraan penataan ruang.

Pasal 74 Bentuk peran serta masyarakat terhadap pengendalian pemanfaatan ruang dapat berupa: a. memberikan masukan mengenai arahan zonasi, perizinan, pemberian insentif dan disinsentif serta pengenaan sanksi; b. turut serta memantau dan mengawasi pelaksanaan kegiatan pemanfaatan ruang, rencana tata ruang yang telah ditetapkan, dan pemenuhan stnadar pelayanan minimal bidang penataan ruang; c.

melaporkan kepada instansi/pejabat yang berwenang dalam hal menemukan kegiatan pemanfaatan ruang yang melanggar rencana tata ruang yang telah ditetapkan dan adanya indikasi kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan, tidak memenuhi standar pelayanan minimal dan/atau masalh yang terjadi di masyarakat dalam penyelenggaraan penataan ruang;

d. mengajukan keberatan terhadap keputusan pejabat publik yang dipandang tidak sesuai dengan rencana tata ruang; dan e. mengajukan gugatan pembatalan izin dan/atau penghentian pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang kepada instansi/pejabat yang berwenang.

Pasal 75 (1) Peran serta masyarakat di bidang penataan ruang dapat disampaikan secara langsung dan/atau tertulis. (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan kepada Bupati. (3) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga dapat disampaikan melalui unit kerja terkait yang ditunjuk oleh Bupati. Pasal 76 Dalam rangka meningkatkan peran serta masyarakat, pemerintah daerah membangun sistem informasi dan dokumentasi penataan ruang yang dapat diakses dengan mudah oleh masayarakat. Pasal 77 Pelaksanaan tata cara peran serta masyarakat dalam penataan ruang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Paraturan Perundang-undangan.

BAB X KETENTUAN PERALIHAN Pasal 78 (1) Pada saat mulai berlakunya Peraturan Daerah ini, semua ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan penyelenggaraan penataan ruang Kabupaten tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum dicabut berdasarkan Peraturan Daerah ini. (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka: a. Izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan dan telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya; b. Izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan tetapi tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini berlaku ketentuan: 1. untuk yang belum dilaksanakan pembangunannya, izin tersebut disesuaikan dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan daerah ini; 2. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya, pemanfaatan ruang dilakukan sampai izin terkait habis masa berlakunya dan dilakukan penyesuaian dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini; dan 3. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya dan tidak memungkinkan untuk dilakukan penyesuaian dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini, izin yang telah diterbitkan dapat dibatalkan dan terhadap kerugian yang timbul sebagai akibat pembatalan izin tersebut dapat diberikan penggantian yang layak; c.

pemanfaatan ruang yang izinnya sudah habis dan tidak sesuai dengan Peraturan Daerah ini dilakukan penyesuaian berdasarkan Peraturan Daerah ini;

d. pemanfaatan ruang di Daerah yang diselenggarakan tanpa izin ditentukan sebagai berikut: 1. yang bertentangan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, pemanfaatan ruang yang bersangkutan ditertibkan dan disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini; 2. yang sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, dipercepat untuk mendapatkan izin yang diperlukan.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP Pasal 79 (1) RTRW Kabupaten ini berlaku untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun mulai tahun 2010-2011 sampai dengan 2030 dan ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun; (2) Dalam kondisi lingkungan strategis tertentu yang berkaitan dengan bencana alam skala besar dan/atau perubahan batas tertorial wilayah yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan RTRW Kabupaten Parigi Moutong dapat ditinjau kembali lebih dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.

(3) Peninjauan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) juga dilakukan apabila terjadi perubahan kebijakan nasional dan strategi yang mempengaruhi pemanfaatan ruang kabupaten dan/atau dinamika internal kota.

Pasal 80 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Parigi Moutong .

Ditetapkan di Parigi pada tanggal 19 April 2011 BUPATI PARIGI MOUTONG

LONGKI DJANGGOLA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PARIGI MOUTONG TAHUN 2011 NOMOR 7

PENJELASAN  ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PARIGI MOUTONG NOMOR 2 TAHUN 2011 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN PARIGI MOUTONG

I.

PENJELASAN UMUM Sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang bahwa penataan ruang wilayah Nasional, wilayah Provinsi dan wilayah Kabupaten/Kota dilakukan secara terpadu dan tidak dipisah-pisahkan. Penataan ruang wilayah Provinsi dan wilayah Kabupaten/Kota, disamping meliputi ruang daratan, juga mencakup ruang perairan dan ruang udara sampai batas tertentu yang diatur dengan peraturan perundang-undangan. Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dijelaskan bahwa wilayah Kabupaten yang berkedudukan sebagai wilayah administrasi, terdiri atas wilayah darat dan wilayah perairan. Dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah antara lain disebutkan bahwa pemberian kedudukan Kabupaten sebagai daerah otonom dan sekaligus sebagai wilayah administrasi dilakukan dengan pertimbangan untuk memelihara hubungan serasi antara pusat, provinsi dan daerah, untuk menyelenggarakan otonomi daerah yang bersifat lintas Kabupaten. Ruang merupakan suatu wadah atau tempat bagi manusia dan makhluk hidup lainnya dan melakukan kegiatannya yang perlu disyukuri, dilindungi dan dikelola. Ruang wajib dikembangkan dan dilestarikan pemanfaatannya secara optimal dan berkelanjutan demi kelangsungan hidup yang berkualitas. Ruang sebagai salah satu sumberdaya alam tidak mengenal batas wilayah. Berkaitan dengan pengaturannya, diperlukan kejelasan batas, fungsi dan sistem dalam satu ketentuan. Berdasarkan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2002 tentang pembentukan Kabupaten Parigi Moutong, Luas awal wilayah adalah 631.183 Ha, namun berdasarkan perhitungan akhir dengan menggunakan teknologi penginderaan jauh serta penggunaan batas administrasi sesuai ketetapan Propinsi Sulawesi Tengah, luas ini dapat berubah Secara geografis berada pada posisi 119o45’ – 121 o06’ Bujur Timur dan 0o14’ – 4 o40’ Lintang Utara dengan batas: sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Toli Toli dan Kabupaten Buol, sebelah Timur berbatasan dengan Provinsi Gorontalo dan Teluk Tomini, sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Poso sedangkan sebelah Barat berbatasan dengan Kota Palu dan Kabupaten Donggala. Penataan Ruang Kabupaten adalah proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang yang diselenggarakan oleh pemerintah Kabupaten di wilayah yang menjadi kewenangan Kabupaten, dalam rangka optimalisasi dan mensinergikan

pemanfaatan sumberdaya daerah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Parigi Moutong. Penataan ruang Kabupaten yang didasarkan pada karakteristik dan daya dukungnya serta didukung oleh teknologi yang sesuai, akan meningkatkan keserasian, keselarasan dan keseimbangan subsistem yang satu berpengaruh pada subsistem lainnya dan pada pengelolaan subsistem yang satu akan berpengaruh pada subsistem yang lainnya, sehingga akhirnya akan mempengaruhi sistem ruang secara keseluruhan serta dalam pengaturan ruang yang dikembangkan perlu suatu kebijakan penataan ruang Kabupaten Parigi Moutong yang memadukan berbagai kebijakan pemanfaatan ruang. Selanjutnya dengan maksud tersebut, maka pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Parigi Moutong harus sesuai dengan rencana tata ruang, agar dalam pemanfaatan ruang tidak bertentangan dengan substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten yang disepakati.

II.

PASAL DEMI PASAL Pasal 1. Cukup jelas. Pasal 2. Cukup jelas. Pasal 3.  Ayat (2) huruf a :  Yang dimaksud dengan “Struktur Ruang Wilayah Kabupaten” adalah rencana yang mencakup sistem perkotaan wilayah kabupaten yang berkaitan dengan kawasan perdesaan dalam wilayah pelayanannya dan jaringan prasarana wilayah kabupaten yang dikembangkan untuk mengintegrasikan wilayah kabupaten selain untuk melayani kegiatan skala kabupaten yang meliputi sistem jaringan transportasi,

sistem

jaringan

energi

dan

kelistrikan,

sistem

jaringan

telekomunikasi, dan sistem jaringan sumber daya air, termasuk seluruh daerah hulu bendungan atau waduk dari daerah aliran sungai, serta prasarana lainnya yang memiliki sakala layanan satu kabupaten.  Ayat (2) huruf b :  Yang dimaksud dengan “Pola ruang wilayah kabupaten” adalah rencana distribusi peruntukan ruang wilayah kabupaten yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan budidaya yang dituju sampai dengan akhir masa berlakunya RTRW

kabupaten

20

(dua

puluh)

yang

dapat

memberikan

gambaran

pemanfaatan ruang wilayah kabupaten yang dituju sampai dengan akhir masa berlakunya perencanaan 20 (dua puluh) tahun.  Ayat (2) huruf c :

Kawasan Strategis adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup kabupaten terhadap ekonomi, sosial, budaya dan/atau lingkungan Pasal 4.  Ayat (1) huruf a: pusat-pusat kegiatan adalah susunan kawasan perkotaan sebagai pusat kegiatan di dalam wilayah kabupaten yang menunjukkan keterkaitan eksisting maupun rencana yang membentuk hirarki pelayanan dengan cakupan dan dominasi fungsi tertentu dalam wilayah kabupaten.  Ayat (1) huruf b: Cukup jelas.  Ayat (1) huruf c:  jangkauan pelayanan jaringan prasarana dan jaringan pelayanan sosial ekonomi adalah

sistem

jaringan

prasarana

wilayah

yang

dikembangkan

untuk

mengintegrasikan wilayah kabupaten dan untuk melayani kegiatan yang memiliki cakupan wilayah layanan prasarana skala kabupaten. Pasal 5. Cukup jelas. Pasal 6. huruf a : Kawasan lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumberdaya alam dan sumberdaya buatan. huruf b : Kawasan budidaya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia dan sumber daya buatan. Pasal 7. Cukup jelas. Pasal 8. Cukup jelas. Pasal 9. Cukup jelas. Pasal 10. Cukup jelas. Pasal 11. Cukup jelas. Pasal 12. Cukup jelas

Pasal 13. Cukup jelas Pasal 14.  Ayat 1 huruf a : Pusat Kegiatan Lokal yang selanjutnya disebut PKL adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala Kabupaten/Kota atau beberapa kecamatan.  Ayat 1 huruf b : Pusat Kegiatan Lokal Promosi yang selanjutnya disebut PKLp adalah pusat kegiatan yang dipromosikan untuk di kemudian hari ditetapkan sebagai PKL dengan persyaratan pusat kegiatan tersebut merupakan kota-kota yang telah memenuhi persyaratan Pusat Pelayanan Kawasan (PPK).  Ayat 1 huruf c : Pusat Pelayanan Kegiatan yang selanjutnya disebut PPK adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan beberapa kecamatan  Ayat 1 huruf d : Pusat Pelayanan Lingkungan yang selanjutnya disebut PPL adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk mendukung PPK dengan melayani kegiatan beberapa kecamatan yang lebih kecil Pasal (2): Cukup jelas. Pasal 15. Cukup jelas. Pasal 16. Cukup jelas. Pasal 17. Cukup jelas. Pasal 18. Cukup jelas. Pasal 19.  Ayat (1): Cukup jelas.  Ayat (2) huruf a: Pembangkit

listrik

tenaga

mikrohidro

adalah

pembangkit

listrik

yang

memanfaatkan terjunan air skala kecil sebagai penggerak generator. Pembangkit listrik tenaga surya adalah pembangkit listrik yang memanfaatkan sinar matahari untuk mengaktifkan sel-sel yang berfungsi sebagai generator listrik. Pembangkit listrik tenaga biogas adalah pembangkit listrik yang memanfaatkan biogas hasil fermentasi sampah organik sebagai bahan bakar penggerak turbin generator.

 Ayat (2) huruf b: Pembangkit listrik tenaga surya adalah pembangkit listrik yang memanfaatkan energy matahari/ photovoltaic  sebagai pembangkit listrik.  Ayat (3): Cukup jelas.

Pasal 20. Cukup jelas. Pasal 21. Cukup jelas. Pasal 22. Cukup jelas. Pasal 23. Cukup jelas Pasal 24. Cukup jelas Pasal 25.  Ayat (1) Cukup jelas  Ayat (2) huruf a: Cukup jelas  Ayat (2) huruf b: Cukup jelas  Ayat (2) huruf c: Sistem jaringan drainase adalah sistem usaha untuk mengurangi timbulan air akibat aktivitas alam maupun buatan sehingga tidak menimbulkan genangan air dalam waktu lama.  Ayat (2) huruf d : TPA Terpadu adalah Tempat Pemrosesan Akhir yang dalam pengelolaannya menampung hasil sampah dari kabupaten/kota dan mengolahnya menjadi produk akhir pada satu tempat.  Ayat (3) : Limbah rumah sakit/puskesmas adalah limbah medis yang dihasilkan dalam bentuk limbah padat maupun limbah cair dan mempunyai indikasi dapat membahayakan

lingkungan.

Limbah

tersebut

harus

dimusnahkan

untuk

menghindari mewabahnya suatu penyakit dan penyalahgunaan oleh pihak yang tidak berwenang.  Ayat (4) : Cukup jelas.

Pasal 26. Cukup jelas Pasal 27.  Ayat (1) huruf a : Cukup jelas.  Ayat (1) huruf b : Cukup jelas.  Ayat (1) huruf c angka 1 : Kawasan sekitar danau merupakan kawasan tertentu di sekeliling danau yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi danau.  Adapun kriteria penetapan sempadan danau adalah daratan sepanjang tepian danau yang lebarnya proporsional dengan bentuk dan kondisi fisik danau antara 50-100 meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat.  Ayat (1) huruf c angka 2 : Cukup jelas.  Ayat (1) huruf c angka 3 : Cukup jelas.  Ayat (1) huruf c angka 4 : Cukup jelas.  Ayat (1) huruf d: Cukup jelas.  Ayat (1) huruf e: Kawasan rawan bencana alam adalah kawasan yang mempunyai potensi mengalami bencana alam akibat dari aktivitas exoterem maupun endoterm.  Ayat (2): Cukup jelas.

Pasal 28.  Ayat (1) huruf a: kawasan peruntukan hutan produksi adalah kawasan hutan yang dibudidayakan dengan tujuan diambil hasil hutannya baik hasil hutan kayu maupun non kayu  Ayat (1) huruf b poin 1: kawasan peruntukan pertanian lahan basah merupakan lahan yang digunakan untuk tanaman pangan sesuai dengan pola tanamnya yang perairannya dapat diperoleh secara alamiah maupun teknis.  Ayat (1) huruf b poin 2: kawasan peruntukan pertanian lahan kering merupakan lahan yang digunakan untuk tanaman hortikultura sesuai dengan pola tanamnya yang perairannya dapat diperoleh secara alamiah maupun teknis.

 Ayat (1) Huruf c: kawasan peruntukan perkebunan adalah lahan yang digunakan bagi tanaman perkebunan tahunan yang menghasilkan bahan pangan dan bahan baku industri.  Ayat (1) Huruf d: kawasan peruntukan perikanan adalah kawasan yang digunakan sebagai perikanan budidaya berupa budidaya ikan khusunya perikanan laut.  Ayat (1) Huruf e: Cukup jelas.  Ayat (1) Huruf f: kawasan

peruntukan

pertambangan

adalah

kawasan

yang

digunakan

dikarenakan terdapat sumber daya tambang yang potensial untuk diolah guna menunjang pembangunan.  Ayat (1) Huruf f poin 1: Cukup jelas.  Ayat (1) Huruf f poin 2: Cukup jelas.  Ayat (1) Huruf f poin 3: lahan pencadangan wilayah merupakan luas lahan yang dicadangkan untuk wilayah pertambangan batuan  Ayat (1) Huruf g: kawasan pariwisata merupakan kawasan dengan luasan tertentu yang dibangun atau disediakan untuk memenuhi kebutuhan pariwisata.  Ayat (1) Huruf h: kawasan

permukiman

merupakan

kawasan

yang

diperuntukan

sebagai

perkembangan lahan permukiman dan tidak berlokasi pada area konservasi.  Ayat (1) Huruf i: kawasan peruntukan lainnya merupakan kawasan yang diperuntukan bagi penggunaan lainnya selain yang telah disebutkan pada pasal ini. Kawasan itu utamanya diperuntukkan untuk olahraga, Tempat Pemakaman Umum (TPU) , Ruang Terbuka Hijau (RTH), kawasan militer dan peternakan.  Ayat (2): Cukup jelas.

Pasal 29.  Ayat (1) yang dimaksud “Pemanfaatan kawasan peruntukan lain” misalnya pemanfaatan kawasan untuk kepentingan pertahanan dan pertambangan.  Ayat (2) Cukup ������

Pasal 30.  Ayat (1): Kawasan strategis adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup kabupaten terhadap pengembangan ekonomi, sosial dan budaya, pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi, serta penyelamatan lingkungan hidup.  Ayat (2): Cukup jelas.  Ayat (3): Cukup jelas. Pasal 31. Cukup jelas. Pasal 32. Cukup jelas. Pasal 33. Cukup jelas. Pasal 34. Cukup jelas. Pasal 35. Cukup jelas. Pasal 36. Cukup jelas. Pasal 37. Cukup jelas. Pasal 38. Cukup jelas. Pasal 39. Cukup jelas. Pasal 40. Peraturan Zonasi adalah ketentuan yang mengatur tentang persyaratan pemanfaatan ruang dan ketentuan pengendaliannya dan disusun untuk setiap blok/zona peruntukan yang penetapan zonanya dalam rencana rinci tata ruang. Pasal 41. Cukup jelas.

Pasal 42. Cukup jelas. Pasal 43. Cukup jelas.

Pasal 44. Cukup jelas. Pasal 45.  Ayat (1): Cukup jelas.  Ayat (2) huruf a: Cukup jelas.  Ayat (2) huruf b: Cukup jelas.  Ayat (2) huruf c:  Yang dimaksud dengan “zero delta Q policy ” adalah keharusan agar tiap bangunan tidak boleh mengakibatkan bertambahnya debit air ke sistem saluran drainase atau sistem aliran sungai. Pasal 46. Cukup jelas. Pasal 47. Cukup jelas. Pasal 48. Cukup jelas. Pasal 49. Cukup jelas. Pasal 50. Cukup jelas. Pasal 51. Cukup jelas. Pasal 52.  Ayat (1) huruf c:  Yang dimaksud dengan “zero delta Q policy ” adalah keharusan agar tiap bangunan tidak boleh mengakibatkan bertambahnya debit air ke sistem saluran drainase atau sistem aliran sungai.

 Ayat (2): Cukup jelas.

Pasal 53. Cukup jelas. Pasal 54. Cukup jelas.

Pasal 55. Cukup jelas. Pasal 56. Cukup jelas. Pasal 57. Cukup jelas. Pasal 58. Cukup jelas. Pasal 59. Cukup jelas. Pasal 60. Izin

Pemanfaatan

ruang

adalah

izin

yang

disyaratkan

dalam

kegiatan

pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ketentuan

Perizinan

adalah

ketentuan-ketentuan

yang

ditetapkan

oleh

pemerintahan daerah kabupaten sesuai kewenangannya yang harus dipenuhi oleh setiap pihak sebelum pemanfaatan ruang, yang digunakan sebagai alat dalam melaksanakan pembangunan keruangan yang tertib sesuai dengan rencana tata ruang yang telah disusun dan ditetapkan. Pasal 61. Ketentuan Insentif dan Disinsentif adalah perangkat atau upaya untuk memberikan imbalan terhadap pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan rencana

tata

ruang

dan

juga

perangkat

untuk

mencegah,

membatasi

pertumbuhan, atau mengurangi kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang. Pasal 62. Cukup jelas. Pasal 63. Cukup jelas. Pasal 64. Cukup jelas. Pasal 65. Cukup ������ Pasal 66. Ketentuan Sanksi adalah ketentuan untuk memberikan sanksi bagi siapa saja yang melakukan pelanggaran pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang yang berlaku. Pasal 67. Cukup jelas.