PROFESI AKUNTAN DAN LINGKUNGANNYA
TUGAS MATA KULIAH
AUDITING 1
Oleh :
Nama : Rizka Kurnia Dewi
NIM : 150810301049
Program Studi Akuntansi
Fakultas Ekonomi
Universitas Jember
2017
PENDAHULUAN
Profesi merupakan sebuah pekerjaan yang membutuhkan keahlian dan pengetahuan yang cukup, serta profesionalitas tinggi sehingga tidak semua orang bisa melakukannya dengan optimal. Sedangkan, akuntansi adalah salah satu contoh profesi dalam suatu pekerjaan. Untuk mengetahui lebih dalam mengenai Profesi Akuntan, maka paper dengan judul "Profesi Akuntan dan Lingkungannya" inilah akan membahas meliputi apa saja jasa akuntan publik, apa perbedaan akuntasi dengan audit, mengapa jasa audit itu diperlukan, apa itu KAP dan KJA, adakah pendekatan mengenai profesi akuntansi, apa saja aturan internal dalam profesi tersebut, dan lain sebagainya. Sedikit disinggung, profesi akuntansi memiliki tujuan untuk memudahkan sebuah perusahaan ataupun organisasi dalam mencatat, mengaudit, dan melakukan segala hal yang berhubungan dengan risiko informasi keuangan maupun nonkeuangan.
Mengapa kita perlu membahas mengenai Profesi Akuntan? Karena kita sebagai calon akuntan haruslah mengerti pengetahuan dasar mengenai Profesi Akuntan sebelum mempelajari Mata Kuliah Auditing selanjutnya. Serta sebagai seorang akuntan, pekerjaannya bukan hanya bertujuan untuk memudahkan perusahaan dalam hal laporan keuangan saja, tetapi akuntansi juga berperan penting dalam kesejahteraan publik. Dalam melakukan transaksi dengan klien dan orang luar, akuntansi juga harus memikirkan kesejahteraan dan keuntungan para klien tersebut, bukan justru memikirkan hal yang menguntungkan bagi diri sendiri. Tanggung jawab sosial di sini sangat tinggi bagi seorang akuntan, karena mereka dituntut untuk bersikap jujur dan bersih dalam pekerjaannya ini agar semua pihak dapat merasakan manfaat dari pekerjaannya tersebut.
PEMBAHASAN
JASA-JASA AKUNTAN PUBLIK
1.1 Accounting dan Auditing
Apa perbedaan Accounting dan Auditing? Untuk membandingkan keduanya, dapat mengambil perumpaan seperti pekerjaan membangun gedung serta pengawasannya. Apabila membangun gedung adalah proses mengubah input (bahan-bahan bangunan dan tenaga kerja) menjadi output (gedung) lewat sebuah proses maka sama halnya dengan Accounting yang merupakan proses mencatat dan mengklasifikasikan transaksi dan peristiwa keuangan, yang mana dalam proses tersebut bertujuan mengubah input (catatan akuntansi) menjadi output (laporan keuangan).
Berbeda dengan halnya pengawasan gedung yang dilakukan hanyalah mengawasi pembangunan gedung yang dilakukan selama tahap pembangunan atau hanya saat pembangunan itu selesai. Begitu pula dengan Auditing, setelah laporan keuangan selesai dibuat oleh perusahaan maka yang dilakukan oleh seorang auditor adalah menganalisis hasil laporan keuangan hingga sampai pada bukti-buktinya. Accounting bersifat kontruktif yaitu membangun, sedangkan Auditing bersifat analitis yaitu menganalisis.
1.2 Mengapa Jasa Audit Diperlukan?
Suatu perusahaan perlu untuk membuat laporan keuangannya untuk memberikan informasi kepada para pengguna informasi keuangannya. Para pengguna tersebut seperti kreditur, investor dan pemerintah. Para pengguna jelas mengharapkan laporan keuangan yang dapat dipercaya keandalan dan relevansinya, sedangkan susunan laporan keuangan suatu perusahaan belum dapat dinilai wajar sebelum dianalisis oleh auditor, karena bisa saja dalam laporan tersebut memiliki kesalahan dalam penyajian, entah salah saji material karena tidak disengaja ataupun disengaja. Salah saji material yang disengaja, biasanya dikarenakan perusahaan ingin laporan keuangannya dapat "menarik hati" para investor maupun kreditur untuk dapat memperoleh dana, ataupun karena ingin menghindari pajak dengan mengubah-ubah laporan keuangannya sehingga bukan lagi mencerminkan keadaan perusahaan yang sebenarnya.
Misalkan saja, ketika bank akan memberikan pinjaman kepada nasabahnya, maka bank tersebut memerluka beberapa informasi agar bank dapat menilai risiko bisnis yang akan dihadapinya apabila memberikan pinjaman kepada nasabah tersebut. Bank perlu untuk mengetahui apakah nasabah tersebut mampu dalam membayar kembali pokok dan bungan pinjamannya? Atau apakah nasabah tersebut mampu bertahan hidup? Maka dari itu, bank menggunakan laporan keuangan calon nasabah tersebut. Akan tetapi, dalam menggunakan laporan keuangan tersebut terdapat risiko lain yaitu risiki informasi. Apakah informasi tersebut benar atau tidak. Disini auditor atau Akuntan Publik memiliki peran sebagai penekan risiko informasi. Apabila seorang Akuntan Publik menyatakan laporan keuangan yang diauditnya memiliki opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) padahal dalam laporan tersebut mengandung unsur salah saji material, maka Akuntan Publik tersebut dikatakan mengalami gagal audit dan perannya untuk menekan risiko informasi, tidak dapat dipenuhi.
1.3 Audit, Atestasi, dan Ansurans
Masyarakat mengenal jasa audit dari opini audit yang diberikan akuntan publik, seperti WTP (Wajar Tanpa Pengecualian), WDP (Wajar Dengan Pengecualian), TMP (Tidak Memberikan Pendapat), dan TW (Tidak Wajar). Dengan jasa audit, tingkat keandalan laporan keuangan menjadi meningkat. Dalam hal ini auditor memberikan suatu asurans, bukan keyakinan yang mutlak tetapi asurans yang memadai. Auditing adalah salah satu dari jasa asurans. Istilah lain yang digunakan dalam audit adalah atestasi. Atestasi juga merupakan salah satu jasa asurans dan asurans memiliki makna yang lebih luas daripada atestasi.
Atestasi berguna untuk meningkatkan keandalan informasi dengan cara audit dan review. Namun atestasi tidak hanya berkaitan dengan informasi keuangan historis. Jika atestasi meningkatkan keandalan informasi yang tekanannya adalah keandalan, asurans berguna untuk meningkatkan keandalan dan juga relevan informasi. Jasa audit diatur dengan ISA (International Standards of Auditing), jasa review diatur dengan International Standards on Review Engagements, jasa asurans lainnya yang diluar audit dan review diatur dengan ISAE (International Standards on Assurance Engagement).
1.4 Audit dan Unsur Penugasan Asurans
Terdapat lima unsur penugasan asurans, yakni :
Hubungan tripartit.
Hubungan ini melibatkan tiga pihak yakni praktisi (dalam audit yaitu Akuntan Publik), penanggung jawab (manajemen dari entitas yang menerbitkan laporan keuangan), dan pengguna yang dituju (pengguna laporan keuangan tersebut).
Pokok tugas.
Pokok tugas dan informasi pokok tugas dalam penugasan asurans dapat berupa kinerja atau kondisi keuangan (seperti laporan posisi keuangan), kinerja atau kondisi nir-keuangan (seperti kinerja entitas), ciri fisik (seperti kapasitas pabrik, gudang, dll.), sistem dan proses (seperti pengendalian internal entitas), dan perilaku (seperti tata kelola).
Kriteria.
Kriteria dalam asurans adalah tolok ukur yang digunakan untuk mengevaluasi atau mengukur pokok tugas, tolok ukur untuk penyajian dan pengungkapan. Kriteria yang digunakan dalam audit adalah standar yang dipakai dalam menyususn laporan keuangan seperti PSAK, IFRS, dan lain-lain.
Bukti
Bukti haruslah cukup dan tepat. Kecukupan bukti adalah ukuran kuantitas dari suatu bukti. Sedangkan ketepatan bukti mengukur kualitas atau mutu dari suatu bukti, apakah bukti itu relevan dan juga andal.
Laporan asurans
Praktisi haruslah menyiapkan laporan tertulis berisi kesimpulan yang menegaskan asurans yang diperolehnya tentang informasi pokok tugas. Auditor juga menyiapkan laporan tertulis berisi kesimpulan auditnya yaitu opini audit seperti WTP, WDP, TMP, dan TW.
1.5 Kantor Akuntan Publik
Akuntan publik adalah seseorang yang telah memperoleh izin untuk memberikan jasa-jasa sebagaimana diatur dalam undang-undang. Undang-undang yang mengatur tentang Kantor Akuntan Publik adalah UU Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik. Kantor akuntan publik adalah badan usaha yang didirikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan mendapatkan izin usaha berdasarkan undang-undang. Jasa-jasa yang dapat diberikan oleh Akuntan Publik adalah jasa asurans, jasa audit atas informasi keuangan historis, jasa review atas informasi keuangan historis, jsa asurans lainnya, dan jasa lainnya yang berkaitan dengan akuntansi, keuangan, dan manajemen.
Undang undang telah menetapkan ketentuan yang membatasi pemberian jasa audit, sebagai berikut "Pemberian jasa audit oleh Akuntansi Publik dan/atau KAP atas informasi keuangan historis suatu klien untuk tahun buku yang berturut-turut dapat dibatasi dalam jangka waktu tertentu." Pembatasan pemberian jasa audit tersebut dikenal sebagai kewajiban rotasi rekan audit yang membatasi Akuntan Publik; dan rotasi KAP yang membatasi KAP.
Undang-undang menetapkan KAP dpat berbentuk usaha: perseorangan, persekutuan perdata, firma, dan bentuk usaha lain yang sesuai dengan karakteristik profesi Akuntan Publik, yang diatur dalam undang-undang. Menteri membentuk KPAP (Komite Profesi Akuntan Publik). KPAP bersifat Independen dalam pengambilan keputusan, pembentukan oleh Menteri bersifat administrative. KPAP dibentuk untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas profesi dalam pembinaan, perbedayaan, dan pengawasan untuk melindungi kepentingan masyarakat.
1.6 Kantor Jasa Akuntansi
Berbeda dengan KAP, KJA tidak dipayungi oleh undang-undang melainkan oleh Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 25/PMK.01/2014 tentang Akuntan Beregister Negara. KJA memberikan jasa akuntansi seperti jasa pembukuan, jasa kompilasi laporan keuangan, jasa manajemen, akuntansi manajemen, konsultasi manajemen, jasa perpajakan, jasa prosedur yang disepakati atas informasi keuangan, dan jasa sistem teknologi informasi. KJA berbentuk usaha perseorangan, persekutuan perdata, firma, koperasi, atau perseoran terbatas. KJA yang berbentuk usaha lain dari kelima bentuk usaha tersebut, dikenai sanksi administratif.
Pemberian izin usaha KJA ditetapkan dengan Keputusan Menteri yang ditandatangani oleh Kepala PPAJP atas nama menteri. Untuk meningkatkan professionalism dan mendorong kepatuhan akuntan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, menteri melakukan pembinaan terhadap akuntan dan KJA. Pembinaan tersebut dilakukan oleh PPAJP. KJA wajib memiliki dan melaksanakan sistem pengendalian mutu sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Asosiasi Profesi Akuntan.
PROFESI AKUNTANSI
Pendekatan pertama yang digunakan untuk mengenal suatu profesi ialah melihat apa yang dikerjakan dan dihasilkan anggota profesi. Pendekatan kedua adalah membandingkannya dengan okupasi yang lain. Profesi ditandai dengan komunitas yang mengembangkan aturan-aturan internal Pendekatan ketiga, pengaat dan praktisi memahami pernyataan-pernyataan yang dikeluarkan oleh lembaga yang menetapkan standar profesi. Pendekatan keempat adalah pendekatan historis. Pendekatan ini melihat jatuh bangunnya profesi dalam kurun waktu yang panjang. Dengan berbagai pendekatan kita semakin mengenal peluang dan tantangan yang dihadapi suatu profesi.
Mengenai profesi akuntan dalam arti luas, bukan hanya akuntan public, di ASEAN tidak terlepas dari Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). Pembahasan tentang akuntan ASEAN, harus meliputi semuanjenis akuntan, bukan hanya akuntan public. Bahkan jasa akuntan public berupa jas asurans masih tertutup untuk tahun pertama MEA (2015).
Asuransi untuk penugasan professional dalam bahasa Inggris asuransi ini dikenal sebagai PII (Profesional Indemnity Insurance). KAP tanpa afiliasi international umumnya tidak dilindung dengan PII. Pertama, karena ketidaktahuan mengenai hal ini. Kedua sejauh ini belum ada tuntutan hukum atau klaim ganti rugi dari pengguna jasa akuntan public. Ketiga, belum ada maskapai asuransi yang memberikan PII di Indonesia.
ATURAN INTERNAL PROFESI
3.1 Kode Etik
Kode etik selain merupakan "payung moral profesi", juga ada aturan-aturan mengenai perilaku anggota profesi. Ciri istimewa profesi akuntansi ialah pengakuan akan tanggung jawab untuk bertindak atas nama kepentingan umum. Oleh karenanya, tanggung jawab akuntan professional tidaklah semata-mata memuaskan kebutuhan klien atau pegawainya. Kode etik terdiri dari atas tiga bagian yaitu: prinsip-prinsip dasar etika profesi akuntansi, prinsip-prinsip dasar yang diterapkan untuk akuntan professional dalam praktik public atau akuntan public, dan prinsip-prinsip dasar yang diterapkan untuk akuntan professional dalam bisnis, akuntan internal.
Prinsip-prinsip dasar mengenai kode etik menjadi kerangka konseptual yang wajib diterapkan akuntan ketika: mengidentifikasi ancaman (threats) terhadap kepatuhan atas Prinsip-Prinsip Dasar, mengevaluasi seberapa signifikannya ancaman yang diidentifikasi, dan melakukan pengamanan untuk mengeliminasi atau menekan ancaman ke tingkat yang dapat diterima. Kode etik menggunakan pendekatan kerangka konseptual (conceptual framework approach). Pendekatan ini menjelaskan secara umum ancaman terhadap kode etik professional, bagaimana mengidentifikasinya, dan apa penangkal terhadap ancaman yang diidentifikasi.
Penangkal terhadap ancaman-ancaman di atas, disebut penangkal, pelindung, atau pengaman. Pengaman bisa ditetapkan oleh profesi akuntan, oleh undang-undang, atau ketentuan lain atau ditetapkan oleh KAP atau entitas itu sendiri. Pengaman tertentu dapat meningkatkan kemungkinan mendeteksi perilaku tidak etis atau mencegahnya. Pengamanan seperti ini dapat dilakukan berdasarkan ketentuan perundang-undangan, ketentuan profesi, atau aturan internal KAP atau entitas. Penyelesaian pelanggaran etika seorang akuntan professional dpat diminta menyelesaikan konflik-konflik yang dihadapinya berupa pelanggaran prinsip-prinsip dasar.
Jika suatu konflik terjadi terhadap atau di dalam organisasi, akuntan professional wajib menentukan apakah aka berkonsultasi dengan TCWG seperti Dewan Komisaris atau Komite Audit. Jika konflik yang signifikan tidak dapat diselesaikan, akuntan professional perlu mempertimbangkan nasihat lembaga atau badan yang relevan atau penasihat hukum. Jika sesudah menjajaki berbagai kemungkinan penyelesaian, konflik etika masih belum terselesaikan, akuntan professional wajib berada di tengah-tengah situasi yang menimbulkan konflik tersebut. Akuntan professional wajib menentukan apakah tepat baginya untuk mengundurkan diri dari tim atau penugasan tersebut, atau KAP sama sekali mundur dari klien yang bersangkutan, atau akuntan professional yang menjadi karyawan sama sekali mundur dari entitas yang memperkerjakannya.
Standar Profesi
ISA (International Standards on Auditing) adalah standar audit yang relatif baru di Indonesia. ISA memiliki struktur-struktur seperti introduction (pengantar), objective (tujuan), definition (definisi), requirements (persyaratan/ketentuan), application and other explanatory material (penerapan dan materi penjelasan lain) Dengan memahami struktur ISAs, dengan mudah kita menemukan hal-hal yang kita butuhkan ketika kita menggunakan ISAs sebagai referensi. Jika kita mengamati perbedaan antara ISA dan standar audit sebelumnya, akan terlihat perubahan yang substantif dan mendasar.
3.3 Makna Perubahan Standar Audit
Apa perbedaan antara ISA dan standar professional akuntan publik atau SPAP yang lama? Berikut contoh dari perbedaan yang dapat menjawab pertanyaan tersebut, yaitu penekanan risiko, standar berbasis prinsip, pengukuran berkesn eksak. Penjelasan secara rincinya berikut ini :
Penekanan pada risiko
Audit berbasi ISA tidak lain dari audit berbasis risiko, sedangkan SPAP tidak mengabaikan aspek risiko. Istilah seperti inherent risk, control risk, detection risk, dan audit risk sudah dikenal dalam SPAP. Disini, hal yang berbeda ialah tekanan yang sangat besar pada risiko, dalam setiap tahap audit.
Standar berbasis prinsip
Standar-standar terbitan IFAC adalah standar berbasis prinsip yang merupakan perubahan dari SPAP sebelumnya yang berbasis aturan. Dala standar berbasis aturan, lembaga yang menetapkan standar, menetapkan langlah demi langkah dengan banyak petunjuk teknis yang diharapkan membantu auditor mencapai tujuan. Sifat yang membedakan standar berbasis aturan dan standar berbasis prinsip yaitu standar berbasis aturan dikatakan sangat rumit dan member kesan eksak atau tepat dan juga standar aturan mengekang kearifan profesional.
Pengukuran berkesan eksak
ISA tidak mengabaikan model-model matematis. Namun, ISA memberikan keleluasaan menerapkan kearifan professional, terutama jika model matematis menimbulkan keraguan yang besar. Salah satu sifat dari model-model matematis adalah kerumitannya. Kerumitan atau kompleksitas model matematis sering memberikan kesan keliru, seolah-olah model itu seperti botol berisi jin yang memberikan jawaban yang precise atau exact.
3.4 Gunakan Kearifan Pofesional
Hal yang paling mudah diamati dalam melihat bahwa penugasan audit meggunakan kearifan profesional adalah keterlibatan auditor yang berpengalaman, auditor yang mumpuni. Dalam praktik akuntan public, ini berarti keterlibatan partner yang mempunyai pengalaman, pendidikan dan pelatihan yang tepat dengan penugasannya, dan ciri-ciri kepribadian tertentu seperti sikap skeptis.
3.5 Senantiasa Terapkan Kewaspadaan Profesional
Kewaspadaan professional adalah konsep lama dengan makna baru. Kewaspadaan professional dalam makna lama, terbatas pada sikap waspada jika ada bukti-bukti awal (seperti pengujan beberapa sample) yang mencurigakan, sebaliknya dalam makna baru, auditor sejak awal harus waspada, calon kliennya pun bisa membohonginya dengan melakuka manipulasi laporan keuangan.
3.6 Pengendalian Internal
Entitas wajib menetapkan, membangun, memelihara, dan mengimplementasi lingkungan dan sistem pengendalian internal. Jika lingkungan dan sistem pengendalian tidak ada atau sangat tidak memadai maka risiko audit menjadi sangat tinggi, karena itu auditor wajib menolak penugasan audit ini.
3.7 Pengendalian Mutu
Standar pengendalian mutu yang ditetapkan IAASB tercantum dalam International Standards on Quality Control 1 (ISQC 1) berjudul Quality Control for Firms That Performs Audits and Review of Financial Statements, and Other Assurance and Related Services Engagements. ISQC 1 mewajibkan KAP mendokumentasikan kebijakan dan prosedur mengenai unsur-unsur: tanggung jawab pimpinan KAP atas mutu di dalam KAP-nya; ketentuan etika yang relevan; hubugan dengan klien; sumber daya manusia; pelaksana penugasan; dan pemantauan.
3.8 Pengembangan Profesional Berkelanjutan
Pengembangan diri secara professional merupakan bagian penting dari aturan internal profesi. Profesi wajib wajib mengimplementasikan ketentuan PPL sebagai bagian dari persyaratan keanggotaan profesi. Kewajiban ini akan mendukung tujuan profesi untuk memberikan jasa-jasa dengan mutu tinggi kepada masyarakat. PPL adalah kegiatan belajar yang mengembangkan dan memelihara kemampuan seorang akuntan professional melaksanakan tugasnya dengan kompeten. Praktisi harus menerapkan pengetahuannya dengan kearifan professional dan sikap objektif. Tidak ada jaminan bahwa setiap peserta program PPL akan memperoleh manfaat penuh dari program tersebut. Namun,bisa dipastikan bahwa anggota profesi dengan pekerjaannya, tidak akan dapat memberikan jasa-jasa professional secara kompeten.
TANGGUNG JAWA HUKUM
Penyebab akuntan publik berhadapan dengan tuntutan hukum adalah ketidakpatuhan atau pelanggaran undang-undang. Penyebab lainnya adalah karena akuntan publik merupakan sasaran empuk untuk tuntutan ganti rugi. Khususnya, jaringan kantor akuntan global dan international yang melindungi diri mereka dengan asuransi atau pertanggung professional atau professional indemnity insurance (PII).
4.1 SRS dan Tanggung Jawab Hukum
SRO (self-regulating organization) dan SRS (self-regulating system) adalah salah satu ciri organisasi professional. Dengan SRS profesi mengeluarkan aturan-aturan internal seperti kode etik, standar pengendalian mutu, standar audit dan asuran, pengembangan professional berkelanjutan, dan seterusnya. Dalam melaksanakan perikatan KAP, KAP ini berpotensi membuat kekeliruan, baik dengan segaja maupun yang tidak disengaja, yang dapat merugikan pihak-pihak lain.
KESIMPULAN
Audit adalah jasa akuntan publik yang terkenal sebagai jasa asurans, sedangkan akuntansi adalah bagian dari jasa non-asurans. Mengenai KAP, perbedaannya dengan KJA adalah terletak pada aturannya. Jika KAP diatur oleh undang-undang, sedangkan KJA diatur oleh Peraturan Kementrian Keuangan. Terdapat beberapa pendekatan untuk mengenal suatu profesi, termasuk profesi akuntansi. Untuk profesi akuntansi, ada banyak aturan perilaku professional dan juga wajib menjunjung tinggi martabat profesinya. Aset akuntan publik dan KAP adalah reputasi, reputasi, dan resputasi. Standar adalah ukuran mutu dari jasa yang diberikan. Setiap tuntuan hukum, apakah KAP atau akuntan publik terbukti bersalah ataupun tidak, maka hal tersebut akan tetap berdampak negatif terhadap reputasi KAP.
Daftar Pustaka
Theodorus, T.M. 2015. Audit Kontemporer. Salemba Empat, Jakarta.
http://elearning.gunadarma.ac.id/docmodul/pemeriksaan_akuntansi_1/bab1_auditing_dan_profesi_akuntan_publik.pdf
