DAFTAR ISI
Identitas Buku ...........................................................................2
Tentang Penulis .........................................................................3
Pendahuluan ............................................................................5
Substansi Buku ..........................................................................6
Kekuatan dan Kelemahan Buku .....................................................23
Kontribusi Buku Terhadap
Studi Hubungan Internasional........................................................24
IDENTITAS BUKU
JUDUL BUKU : EKONOMI-POLITIK INTERNASIONAL
DAN PEMBANGUNAN
PENULIS : Dr. Mochtar Mas'Oed
PENYUNTING : Muh. Sungaidi Ardani
PERANCANG SAMPUL : Haitamy el Jaid
TATALETAK : Gandung Widodo
PENERBIT : Pustaka Pelajar Offset
TAHUN TERBIT : Oktober 1994, Cetakan I
ALAMAT PENERBIT : Glagah UH IV/ 343 Yogyakarta
ISBN : 979-8581-04-0
TEBAL BUKU : XI+ 134 Halaman
TENTANG PENULIS
Mohtar Mas'oed
Riwayat Pendidikan
Profesor/Guru Besar, Bidang Ilmu Hubungan Internasional Universitas Gadjah Mada, 2001.
Program S-3 (Ph.D.) Political Science, The Ohio State University, USA, 1983.
Program S-2 (MA) Political Science, The Ohio State University, USA, 1980.
Program S-1 (Drs), Jurusan Ilmu Hubungan Internasional, Fisipol,Universitas Gadjah Mada, Indonesia, 1975.
Riwayat Pekerjaan
Staf Pengajar Senior di Fisipol Universitas Gadjah Mada, (1976 – Sekarang)
Staf Pengajar di Pascasarjana UGM, (1984 – Sekarang)
Dosen Tamu, Graduate School of International and Area Studies, Hankuk University of Foreign Studies, Seoul, South Korea, (September 1999-Agustus 2000)
Dosen Tamu, Division of International Studies, International Christian University, Mitaka, Tokyo, Japan, (Desember 2002-November 2003)
Publikasi
Publikasi Buku
Hubungan Internasional : Disiplin dan Metodologi, LP3ES Jakarta, 1996
Negara, Kapital dan Demokrasi, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 1994
Ekonomi dan Struktur Politik: Orde Baru 1966-1971 (The Economy and Political Structure of Indonesia's New Order: 1966-1971) (Jakarta: LP3ES Publisher, 1989; 1993) (In Indonesian) (248 pages). ISBN 979-8015-49-5.
Birokrasi, Politik dan Pembangunan (Bureaucracy, Politics and Development) (Yogyakarta: Pustaka Pelajar Publisher, 1994) (In Indonesian) (185 pages) ISBN 979-8581-10-5.
Ekonomi Politik Internasional dan Pembangunan (International Political Economy and Development) (Yogyakarta: Pustaka Pelajar Publisher, 1994) (In Indonesian) (134 pages) ISBN 979-8581-04-0.
Publikasi Artikel dalam Jurnal dan Buku
"Dealing with Odious and Criminal Debt: The Case of Indonesia." (Mitaka: International Christian University, 2003)
"Memahami Ekonomi-Politik Global" (Approaching the Global Political Economy) in Bob S. Hadiwinoto, Politik Bisnis Global (The Politics of Global Business) (Yogyakarta: Kanisius, 2002) (In Indonesian), p. 5-22.
'Democracy and Human Rights in Indonesia', The Southeast Asian Review, dalam The Korean Association of Southeast Asian Studies Vol 11 (2001)
'Social Resources for Civility and Participation: The Case of Yogyakarta' (bersama S.R Panggabean dan N. Azca) dalam Robert W. Hefner (ed.), The Politics of Multiculturalism: Pluralism and Citizenship in Malaysia, Singapore and Indonesia (Honolulu: Univ. of Hawaii Press, 2001) hlm. 119-140 ISBN 0-8248-2487-3
'The Washington Consesus', Komunitas Epistemik dan Krisis Ekonomi Indonesia akhir 1990-an, dalam A.A Chaniago, Gagalnya Pembangunan: Kajian Ekonomi Politik terhadap Akar Krisis Indonesia, LP3ES, Jakarta (2001) hlam.3-15 ISBN 979-8391-95-0
"The State Reorganisation of Society under the New Order", Prisma: The Indonesian Indicator, No.47 (1994). ISSN: 0126-270X
"Politik Dunia Pasca Perang Dingin dan Dilema Keamanan di Asia Tenggara" (Post-Cold War World Politics and the Security Dilemma of Southeast Asia), in Ichlasul Amal (Ed.), Sumbangan Ilmu Sosial Terhadap Konsepsi Ketahanan Nasional (The Contribution of Social Sciences to the Conceptualization of National Rescilience) (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1996) (in Indonesian), p.241-276.
"Nasionalisme dan Tantangan Global Masakini" (Nationalism and the Contemporary Global Challenge), in Ichlasul Amal dan Armaidy Armawi (Eds.), Regionalisme, Nasionalisme dan Ketahanan Nasional (Regionalism, Nasionalism and National Rescilience) (Yogya: Gadjah Mada University Press, 1998) (In Indonesian), p. 50-75.
"The Challenge of Global Political Economy and the Need for a Global Governance", in Sung-Yeal Koo, Byungkuk Soh & Kyung-Chan Lee (Eds)., Economic Crisis in Southeast Asia: New Partnership (Seoul: Korean Association of Southeast Asian Studies, 1998) (in English), 103-119.
"Konsolidasi Demokrasi: Analisis Perandingan" (Democratic Consolidation: A Comparative Analysis), in Loekman Soetrisno, et. al. (Eds.). Menuju Masyarakat Madani (Toward Civil Society) (Yogyakarta: P3PK-UGM dan Konrad Adenauer-Stiftung, 1998) (In Indonesian), p. 17-35.
"Negara, Bisnis dan Korupsi-Kolusi-Nepotisme: Suatu Fenomena Peburuan-Rente" (The State, Business and Corruption-Collusion-Nepotism Disease: A Rent-Seeking Phenomenon), in Edy Suandi Hamid and M. Sayuti (Eds.). Menyingkap Korupsi, Kolusi dan Nepotisme di Indonesia (Uncovering Corruption, Collusion and Nepotism in Indonesia) (Yogyakarta: Aditya Media, 1999) (In Indonesian), p. 53-78.
"Menuju Pemilihan Umum Demokratik" (Toward Democratic General Elections), in J. Mardimin (Ed.)., Pemilu 1999 dan Pentingnya Pemberdayaan Pemilih (The 1999 Elections and the Importance of Voters Empowerment) (Salatiga: Penerbit Yayasan Percik, 1999) (In Indonesian), p. 30-54.
Kertas Kerja Seminar
'Kendala Politik: Hubungan Indonesia-Malaysia', makalah dipresentasikan dalam Konferensi Internasional "Persidangan 50 Tahun Merdeka-Hubungan Malaysia dan Indonesia" diselenggarakan di Kuala Lumpur, Malaysia pada tanggal 17-21 Juli 2007.
'Indonesian Politics under Presiden Megawati: Problems and Prospect', makalah dipresentasikan dalam acara yang disponsori oleh Toyota Foundation's Southeast Asian Research Exchange Program (SEASREP) dan diselenggarakan oleh Southeast Asian Studies Program, Thammasat University, Bangkok pada tanggal 20 Februari 2002
'Kekerasan Kolektif di Indonesia, 1997-1999: Sebuah Hipotesa' dipresentasikan dalam workshop yang diselenggarakan oleh Pusat Studi Keamanan dan Perdamaian, UGM yang disponsori oleh Southeast Asia Conflict Resolution Network, Yogyakarta pada tanggal 15-16 April 2002
'Dimensi Politik Reformasi Bank Indonesia' dipresentasikan dalam seminar yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum, UGM pada tanggal 23 April 2002.
PENDAHULUAN
Merkantilisme menganggap perekonomian tunduk pada politik. Aktivitas ekonomi dilihat dalam konteks yang lebih besar dari kekuatan Negara yang meningkat, kepentingan nasional mengatur pasar. Kekayaan dan kekuatan merupakan tujuan yang saling melengkapi bukan saling bersaing, tetapi ketergantungan ekonomi yang besar pada Negara lain harus dihindari ketika kepentingan ekonomi dan keamanan pecah, kepentingan keamanan memiliki prioritas.
Ekonomi kaum liberal berpendapat bahwa perekonomian pasar merupakan wilayah otonom dari masyarakat, berjalan sesuai dengan hukum ekonominya sendiri. Pertukaran ekonomi bersifat "positive sum game", dan pasar akan cenderung memaksimalkan keuntungan bagi individu, rumah tangga, dan perusahaan. Perekonomian merupakan bidang kerjasama yang salingmenguntungkan, antar Negara dan juga antar individu.
Dalam pendekatan marxis perekonomian adalah tempat eksploitasi dan perbedaan antar kelas sosial, khususnya kaum borjuis dan kaum proletar. Politik untuk sebagian besar ditentukan oleh konteks sosio ekonomi. Kelas ekonomi yang paling dominan juga dominan secara politik. EPI hirau dengan sejarah ekspansi kapitalis global dan perjuangan antar kelas. Pembangunan kapitalis bersifat tidak seimbang dan menghasilkan krisis dan kontradiksi baru, baik antar Negara maupun antar kelas sosial.
Persoalan paling mendasar dalam ekonomi-politik, dalam arena internasional maupun domestik, adalah persolan ketimpangan distribusi dan kemiskinan. Masalah berat jangan-jangan bukan kelangkaan sumberdaya, seperti yang selalu mendasari pemikiran para ekonom, tetapi justru poverty amidst Plenty. Sebenarnya sumberdaya cukup tersedia bagi semua, namun tidak semua orang punya akses terhadap sumberdaya itu. Sumberdaya yang bernilai cenderung tersebar tidak merata. Dan itulah persoalan pokok ekonomi-politik, yaitu persoalan who gets what, when, how and how much.
EPI juga mengangkat masalah pembangunan dan perubahan kenegaraan berdaulat secara langsung. Perekonomian nasional merupakan sumber daya yang sangat mendasar bagi Negara-bangsa. Ketika perekonomian nasional berada dalam proses yang terintegrasi ke dalam perekonomian dalam konteks glonalisasi ekonomi, dasar keseluruhan bagi kenegaraan yang modern berubah dengan cara yang kritis.
SUBSTANSI BUKU
Bab 1 – Epistemologi Ekonomi-Politik Internasional
Dalam literatur berbahasa inggris kita mengenal berbagai istilah berikut : "international political economy", "global political economy", "political economy of international relations", "politics of global economic relations", dan "international political economics". Masing-masing menggambarkan EPI secara berbeda. Yang populer di kalangan analis hubungan Utara-Selatan adalah definisi yang menegaskan EPI sebagai studi mengenai "who gets what kind of values, how much and by what means". Yaitu yang memusatkan perhatian pada persoalan distribusi nilai-nilai seperti kekayaan dan kebutuhan materiil, keamanan dan ketertiban, keadilan, dan kebebasan. Isu ketimpangan yang dibahas para ilmuwan dengan perspektif ini bukan hanya ketimpangan antarbangsa tetai juga di dalam masing-masing bangsa. EPI sebagai studi tentang saling-kaitan dan interaksi antara fenomena politik dengan ekonomi, antara "negara" dengan "pasar", antara lingkungan domestik dengan yang internasional, dan antara pemerintah dengan masyarakat. Ekonomi didefinisikan sebagai sisitem produksi, distribusi, dan konsumsi kekayaan; sedang politik sebagai sehimpunan lembaga dan aturan yang mengatur berbagai interaksi sosial dan ekonomi.
Ajaran kaum merkantilis yang mendominasi studi ini pada abad 17, yang kemudian dilanjutkan oleh kaum Marxis sampai abad 20 ini, menegaskan perlunya fokus pada masalah-masalah EPI. Namun komitmen ini merosot ketika pada awal abad 20 terjadi perubahan dalam dunia akademik keilmuan sosial, terutama kuatnya kecenderungan untuk melakukan spesialisasi bidang studi.Basis dari sistem ekonomi yaitu produksi, distribusi, dan konsumsi barang dan jasa, adalah proses yang berlangsung berdasar hukum alam, yaitu intinya adalah harmoni. Sistem ekonomi yang diwarnai oleh keselarasan yang berlangsung secara otomatis hanya mungkin berlangsung dan menguntungkan semua pihak kalau sistem itu bebas dari campur tangan wewenang politik.Secara akademik munculnya banyak NKB dalam arena internasional merubah persepsi teoritisi ekonomi internasional mengenai ekonomi dunia yang kemudian mendorong timbulnya konseptualisasi baru dan melahirkan cabang ilmu ekonomi baru yaitu ilmu ekonomi pembangunan.Munculnya fenomena NKB juga memunculkan konsep baru, yaitu "diplomasi pembangunan".Perkembangan historik kedua adalah pertumbuhan perusahaan multinasional yang luar biasa pesat.Perkembangan empirik ketiga yang mendorong kemunculan kembali EPI adalah kenaikan harga minyak dan kekhawatiran akan kelangkaan bahan dasar dan energi.Perkembangan keempat yang juga mendorong munculnya minat terhadap EPI adalah kemerosotan pertumbuhan ekonomi dan peningkatan inflasi di kalangan NIM (Negara Industri Maju).
Sejak awal 1970-an, sistem distribusi yang "positive-sum game" berbah menjadi "zero-sum game" yang konfliktual. Salah satu akibatnya adalah munculnya fenomena baru stagflasi, situasi dimana ekonomi macet tetapi inflasi meningkat tajam sehingga terjadi "crisis of control".Perkembangan historik seperti inilah yang menimbulkan kesadaran bahwa antara kebijakan ekonomi luar negeri, ekonomi internasional, manajemen ekonomi domestik, dan konflik internasional yang berlangsung waktu itu sangat erat berkaitan; bahwa penyelesaian masalah-masalah itu menuntut pengembangan keahlian analisis ekonomi politik internasional, yang mampu memanfaatkan konseptualisasi dan metodologi baru.
Yang juga banyak memengaruhi perumbuhan dan popularitas EPI akhir-akhir ini adalah perkembangan akademik dalam bidang studi ekonomi maupun hubungan internasional, yaitu : penemuan tentang kemerosotan nilai tukar barang ekspor NKB, kritik terhadap konseptualisasi mengenai dinamika "comparative cost" atau "comparative advantage", munculnya teori "dependencia", berkembangnya ilmu ekonomi pembangunan, dan munculnya studi regional, hubungan transnasional, dan interdependensi.Semangat ilmuwan ekonomi untuk menunjukkan keuntungan spesialisasi membuat mereka mengabaikan faktor kekuasaan yang menciptakan kondisi itu.Perkembangan intelektual ini menunjukkan bahwa ilmu ekonomi internasional waktu itu mengalami "crisis of conception". Konseptualisasi yang menganggap politik sebagai "given" ternyata tidak memadai lagi, gagasan yang mendefinisikan proses ekonomi sebagai "alokasi sumber daya langka" tidak dipakai lagi. Masalahnya adalah bagaimana memobilisasi dan mendayagunakan sumber daya yang melimpah tetapi kurang dimanfaatkan.Kemudian muncul model "center-periphery" yang menentang doktrin sebelumnya. Munculnya disiplin ilmu ekonomi pembangunan. Bidang studi ini mengarahkan ekonom untuk memperluas wawasan dengan memanfaatkan konsep antropologi, psikologi, sosiologi, ilmu politik, administrasi negara, dsb.
Ketika kehidupan ekonomi diliputi kontroversi dan ketidakpastian, isu-isu dasar ekonomi-politik muncul ke permukaan. Yaitu bagaimana hubungan antara negara dengan ekonomi, antara ekonomi dengan politik. Karena hubungan inilah yang menjadi kunci untuk menjawab pertanyaan klasik "who gets what?"Pendukung metodologi positivis adalah mereka yang menekankan bahwa pembentukan teori yang nomologis dan empiris sangat penting bagi pengembangan pengetahuan EPI. Tujuannya adalah pengembangan suatu metodologi spesifik untuk menilai teori, dan dengan itu berbagai teori dan model diuji dengan kenyataan.
Kaum merkantilis memandang perdagangan bebas sebagai ideologi dari negara yang telah lebih dulu menjadi kekuatan hegemonik dalam sistem internasional. Ideologi itu dikembangkan oleh negara hegemonik tersebut karena sesuai dengan kepentingan nasionalnya, yaitu mempertahankan atau memperbesar kekuasaannya. Bagi negara yang baru belakangan masuk ke arena persaingan internasional, syarat yang harus dipunyai adalah negara yang aktif dan kuat, bukan negara "laissez faire", dan menerapkan kebijaksanaan proteksionis, bukan sistem terbuka.
Kaum liberal berasumsi bahwa individu (yaitu konsumen, perusahaan atau wiraswasta individual) adalah aktor utama dan mereka berperilaku rasional dan selalu berusaha memaksimalkan perolehan. Jika perdagangan internasional dibebaskan dari pembatasan dan peraturan pemerintah, setiap aktor yang terlibat akan mampu memperoleh keuntungan sesuai dengan barang dan jasa yang tersedia sehingga kesejahteraan mereka bisa meningkat. Spesialisasi produksi secara internasional akan mendorong perdagangan internasional yang meningkatkan efisiensi. Efisiensi akan menjamin penurunan ongkos produksi dan peningkatan volume produksi yang berarti juga peningkatan konsumsi. Liberal mengajukan argumen bahwa hubungan ekonomi internasional bisa dibuat menjadi "positive-sum game". Artinya, setiap orang bisa memperoleh keuntungan dari hubungan ekonomi walaupun keuntungan itu tidak sama besar. Kaum liberal percaya bahwa demi memenuhi kepentingan nasionalnya sendiri setiap bangsa harus bersikap terbuka dan kooperatif dalam hubungan ekonomi dengan negara lain. Ekonomi dan politik merupakan bidang yang terpisah.
Kaum radikal berasumsi bahwa kelas sosial adalah aktor dominan dalam ekonomi politik dan merupakan unit analisis pokok. Kelas kapitalis yang menerapkan kebijakan publik dan politik luar negeri. Kelas-kelas itu bertindak berdasar kepentingan materiil mereka. Basis dari ekonomi kapitalis adalah eksploitasi kelas buruh oleh kelas kapitalis. Ekonomi politik bersifat konfliktual, karena hubungan antara kapitalis dengan buruh itu pada dasarnya antagonistik. Hubungan antara kaum kapitalis dengan kaum buruh bersifat "zero-zum" sehingga keuntungan yang diperoleh kapitalis berarti kerugian bagi kaum buruh dan sebaliknya.
Perspektif reformis melihat beberapa kebenaran dalam argumen kaum liberal ketika yang terakhir ini menentang nasionalisme sempit kaum merkantilis, namun mereka tidak setuju dengan penekanan berlebihan kaum liberal terhadap pertimbangan nilai efisiensi sehingga merugikan aktor yang lebih lemah. Mereka setuju dengan kaum radikal yang menunjukkan bahwa liberalisme bagi kaum lemah, namun kaum reformis tidak setuju dengan usul kaum radikal agar NKB melakukan perubahan revolusioner menentang sistem kapitalis. Walaupun mereka setuju dengan gagasan merkantilis mengenai peran aktif negara dalam urusan ekonomi internasional, mereka lebih bersikap internasionalis daripada nasionalis. Mereka lebih percaya pada upaya reformasi daripada perubahan radikal revolusioner.
Bab 2 – Ekonomi-Politik Internasional, Solidaritas dan Pembangunan Dunia Ketiga
Semakin banyaknya isu ekonomi yang masuk ke dalam agenda percaturan politik internasional tingkat tinggi. Sehingga isu-isu ekonomi yang sebelumnya dipandang sebagai persoalan "low politics" yang penuh damai tidak dapat lagi dipisahkan dari isu-isu politik dan keamanan, yang sejak lama dipandang sebagai masalah "high politics" yang penuh konflik. Hampir setiap hari berita utama berbagai media massa dipenuhi dengan persoalan ekonomi yang semakin lama semakin gawat dan kontroversial. Masalah-masalah itu telah banyak menimbulkan konnflik internasional. Bahkan para kepala pemerintahan dewasa ini tidak segan-segan untuk secara terbuka melakukan campur tangan langsung dalam persoalan hubungan ekonomi negaranya dengan negara lain.
Diplomasi antar negara-negara Dunia Selatan juga menunjukkan betapa isu ekonomi semakin jelas mewarnai diplomasi tingkat tinggi. Forum pertama yang merupakan pelopor perjuangan negara-negara yang kemudian dikenal sebagai Dunia Ketiga atau Selatan, yaitu Konferensi Asia Afrika, memang lebih banyak membahas masalah politik yaitu pembebasan bangsa-bangsa di kedua benua tersebt dari penjajahan. Gerakan non-blok atau Non Alligned Movement, pada awalnya terutama memusatkan pada masalah politik. Tetapi denga berjalannya waktu dan berkembangnya persoalan internasional, negara-negara Selatan itu lebih banyak memusatkan perhatian ke masalah ekonomi dan dengan demikian mengangkat persoalan ekonomi sebagai sasaran perjuangan politiknya dalam sistem internasional.
Kegiatan politik internasional paling tidak sejak awal 190-an tidak hanya telah mengalami evolusi fokus substansif, yaitu dari fokus politik menjadi ekonomi-politik, tetapi juga perubahan konseptualisasi. Masalah ekonomi yang sebelumnya bisa ditangani sebagai masalah teknis oleh para ekonom, sekarang menjadi masalah yang sangat terpolitisasi. Spesialis politik internasional menjadi lebih sadar akan makna penting variabel ekonomi dalam menentukan politik dunia.Mutual sensitivity dan mutual vulnerability diantara para aktor dalam arena politik dunia semakin meningkat. Artinya, setiap aktor sangat mudah dipengaruhi oleh akibat tindakan aktor-aktor lain. Setiap negara tergantung pada setiap negara lain dalam arena internasional.Pendekatan ekonomi-politik internasional mengusulkan suatu kerangka analisis yang bisa memadukan dimensi ekonomi dan politik, sehingga bisa menggambarkansecara spesifik hubungan antara berbagai aktor dan berbagai proses dalam ekonomi-politik inernasional.
Hubungan ekonomi-politik internasional sebenarnya selama ini mencerminkan persaingan dinamik terutama antara perspektif merkantilis dan liberal.Negara yang sedang dalam posisi hegemonik biasanya menyukai kebijaksanaan ekonomi internasional yang liberal; sebaliknya negara yang sedang dalam posisi lemah cenderung menerapkan kebijakan merkantilis. Dalam suasana ekonomi dunia yang yang diliputi pertumbuhan cepat dan kemakmuran, gagasan liberal emmperoleh dukungan kuat; sebaliknya dalam suasana eknomi dunia yang diliputi stagflasi dan resesi, setiap negara berusaha menekankan kepentingan nasional masing-masing dengan menerapkan strategi merkantilis.
Dalam situasi ekonomi dunia yang didominasi perspektif merkantilis seperti ini negara-negara Dunia Ketiga, yang umumnya langka sumberdaya, menghadapi kesulitan luar biasa.Hubungan antara negara Dunia Ketiga dengan Negara Industri Maju tidak hanya timpang, tetapi diwarnai pemecahbelahan Dunia Ketiga.Rusaknya solidaritas negara-negara Dunia Ketiga juga bisa dipahami dengan memperhatikan perubahan penting yang terjadi dalam sistem ekonomi-politik global sejak akhir dasawarsa 1970-an.Yang pertama adalah diferensiasi dunia ketiga. Pada akhir dasawarsa itu diketahui bahwa beberapa negara Dunia Ketiga tumbuh pesat, sedang yang lain macet atau bahkan merosot. Yang kedua adalah perubahan dan pembesaran pasar finansial dunia. Yang ketiga adalah perubahan pengorganisasian produksi dunia. Ketiga fakta ini ternyata berjalin berkelindan. Internasionalisasi produksi itu berjalan seiring dengan proses diferensiasi ekonomi di dunia ketiga itu. perluasan pasar modal internasional yang didorong oleh petrodollar telah membantu semakin intensifnya keterlibatan modal internasional yang dikendalikan oleh perusahaan-perusahaan multinasional dalam kegiatan produksi di dalam Dunia Ketiga.
Betapa besar kendala yang harus dihadapi negara-negara Dunia Ketiga untuk membangun kembali solidaritas diantara mereka. Mengingat bahwa solidaritas adalah landasan utama bagi keberhasilan kera koalisi internasional, perlu dicari cara dan sarana baru untuk menguasai kendala-kendala itu.
Bab 3 – Indonesia, APEC dan GATT
Menjelang akhir tahun 1993, dunia "diplomasi pembangunan" Indonesia diwarnai oleh dua kejadian penting, yaitu perrtemuan para menteri "Asia Pacific Economic Cooperation" (APEC) di Seattle yang dilanjutkan dengan pertemuan informal para kepala pemerintahan di Pulau Blake bulan November dan batas akhir "Putaran Uruguay" perundingan "General Agreement on Tariff and Trade" (GATT) yang ditetapkan 15 Desember. Kedua peristiwa ini berkaitan erat. Keberhasilan pertemuan puncak APEC yang pertama ini bisa dipakai oleh Amerika Serikat untuk menekan lawan transaksi dagangnya di Eropa agar menyetujui usulan dalam "putaran Uruguay" dan membuka pasar mereka. Karena itu, sangat relevan untuk membahas peran Indonesia dalam APEC dengan mengkaitkannya dengan persoalan GATT. Dalam pertemuan Seattle ITU Indonesia memperoleh pekerjaan baru yaitu mengetuai APEC dalam periode 1994-1995.
Pada aras regional Asia Pasifik, Indonesia berada dalam posisi dilematis berhadapan dengan Jepang sedang pada aras global Indonesia menghadapi tantangan usulan "putaran Uruguay" yang cenderung menguntungkan aktor-aktor besar yaitu negara-negara Utara. Salah satu strategi yang perlu dikembangkan untuk menghadapi tantangan itu adalah pembenahan kembali solidaritas Selatan-Selatan demi memperkuat kewibawaan Indonesia dalam melakukan dialog Utara-Selatan melalui mekanisme APEC.
Negara-negara Asia Pasifik terutama sejak 1970-an saling berinteraksi dengan intensif menimbulkan pertumbuhan tinggi walaupun tanpa kerangka kerjasama formal seperti yang ada di Eropa. Bahkan berbagai transaksi ekonomi terjadi antara negara-negara yang secara formal tidak memiliki hubungan diplomatik. sejak akhir 1980-an, motivasi untuk melakukan kerjasama regional itu semakin kuat karena beberapa hal berikut. Pertama, peningkatan keperluan akan mekanisme defensif terhadap kemungkinan peningkatan proteksionisme di Eropa dan Amerika Serikat. Kedua, peningkatan pertumbuhan perdagangan intra-Asia dan intra Asia-Pasifik. Ketiga, munculnya negara-negara industri baru di Asia Timur. Keempat, tidak bisa dilupakan faktor infrastruktural yang semakin baik.
Hubungan ekonomi-politik di Asia Timur bersifat hierarkis dengan tiga ciri utama, yaitu ; ketergantungan teknologi, ketimpangan pembagian kerja, dan "backward integration". Secara de facto, wilayah ini sebenarnya telah diintegrasikan ke dalam suatu sistem ekonomi dimana Jepang berperan sebagai inti dan negara-negara lain sebagai periferinya.Sebagai pihak yang dominan, Jepang menggambarkan sebagai kondisi yang menguntungkan bagi seluruh kawasan Asia Pasifik. Jepang menganggap dirinya punya misi mengangkat nasib negara-negara lain di sekitarnya. Yang diabaikan oleh pemimpin Jepang adalah kenyataan bahwa pengintegrasian ekonmi wilayah ini sebenarnya menghasilkan subordinasi ekonomi negara-negara yang kecil dan lebih lemah terhadap ekonomi Jepang. Salah satu mekanisme subordinasi itu adlah ketergantungan teknologi. Industri di negara-negara periferi itu berfungsi mendukung industri di negeri inti.Dalam tatanan ini negara-negara berkembang di wilayah itu berfungsi menyediakan tenaga kerja murah bagi industri manufaktur, bahan dasar untuk industri dan komoditi; dan negara-negara lain yang lebih makmur merupakan tempat untuk industri teknologi rendah dan pasar kelas menengah, sedang di tengah sebagai inti adalah Jepang.
Putaran perundingan perdagangan multilateral dalam kerangka kerja GATT yang dimulai di Punta del Este, Uruguay, tahun 1986 merupakan putaran yang istimewa. Pertama, karena luasnya bidang yang ditangani; kedua, karena untuk petama kali GATT tidak hanya menangani soal perdagangan tetapi juga soal jasa (trade-in-services).Salah satu persoalan yang akan menempatkan negara Selatan dalam posisi tertindas adalah dimasukkannya bidang isu baru seperti TRIPS, yang terutama dimaksud sebagai mekanisme efektif mencegah alih teknologi. Teknologi memainkan peran kunci dalam proses pertumbuhan dan pembangunan ekonomi.Teknologi juga produk yang efektif dalam perdagangan internasional dan teknologi merupakan elemen strategis dalam upaya mengendalikan pasar internasional. Karena teknologi memiliki peran transformatif dan bisa berfungsi mengendalikan pasar irulah maka selalu akan terjadi konflik kepentingan antara negara-negara yang memiliki teknologi maju dengan yang tidak memilikinya. TRIPS akhirnya lebih berfungsi sebagai alat teknonasionalisme negara-negara maju untuk mencapai tujuan proteksionisme teknologi.
Persoalan lain yang akan merugikan posisi negara Selatan adalah adanya usul mengenai sistem sanksi yang mengaitkan semua bidang ekonomi sehingga bersifat "cross-retaliation". Sistem pembalasan silang ini jelas tidak adil. Aturan menyebabkan kepentingan ekonomi dan perdagangan negara Selatan selalu dalam keadaan terancam pembalasan. Aturan itu sama sekali mengabaikan konsep kedaulatan ekoomi nasional. Aturn itu menutup banyak jalur yang bisa dipakai negara Selatan untuk meninggalkan keterbelakangannya.Persoalan besar yang dihadap negara-negara Selatan dalam kedua arena tersebut diatas adalah rendahnya tingkat solidaritas mereka. Dalam APEC, negara-negara Selatan tidak bertindak sebagai kelompok yang bersatu.
Para pemimpin Indonesia memandang posisi negara itu sebagai dilematis. Kebutuhan akan dana untuk membangun ekonomi nasional seringkali memaksanya untuk bersikap akomodatif terhadap kepentingan negara Utara terutama Jepang dan AS. Karena kedua aktor ini berpengaruh dominan dalam jaringan lembaga diploasi pembangunan.Namun perlu diingat bahwa Indonesia memperoleh amanat memimpin GNB, yang semangatnya adalah semangat solidaritas kaum tertindas dalam sistem kapialisme global. Kita memang tidak memerlukan revolusi global untuk menggulingkan sistem ini. yang kita perlukan adalah dialog utara dan selatan demi reformasi struktur hubungan ekonomi-politik internasional yang memungkinkan perbaikan dalam pemerataan kemampuan produktif masyarakat dunia.
Posisi diplomatis Indonesia didukung oleh senioritas Presiden Soeharto yang semakin dihargai oleh aktor utama Utara-Selatan, memberi peluang bagus yang dimanfaatkan untuk membangun kembali solidaritas Selatan-Selatan. Untuk itu Indonesia perlu lebih banyak mengajukan inisiatif ke arah itu. Upaya pemerintah Indonesia akhir-akhir ini untuk mengembangkan kerjasama dan berbagi pengalaman pembangunan dengan sesama negara Selatan semoga merupakan awal yang baik bagi upaya pemberdayaan masyarakat tertindas di Selatan.
Bab 4 –Relevansi Gerakan Non Blok
Pandangan yang pesimistis mengenai gerakan Non Blok umumnya muncul dari meeka yang memakai perspektif realisme politik, yaitu yakin bahwa setiap tindakan politik luar negeri pasti didasarkan pada tujuan mencapai kepentingan nasional dan kepentingan nasional yang paling dasar adalah peningkatan kekuasaan atau kekuatan nasional jadi, "struggle for power" adalah esensi setiap tindakan politik internasional. Sedangkan pandangan yang lebih optimistis umumnya didasarkan pada perspektif teoritik yang menolak asumsi kaum realis. Mereka yakin bahwa "struggle for power" bukan unsur dominan dalam hubungan internasional. Banyak bukti menunjukkan bahwa hubungan seperti itu juga diliputi oleh kerjasama. Sementara kaum realis menekankan bahwa konflik tidak bisa dielakkan dalam politik internasional, perspektif alternatif ini menyatakan sebaliknya, yaitu bahwa konflik bisa dielakkan.
Perspektif realis : pesimisme
Yang tergabung dalam gerakan Non-Blok umumnya adalah pihak yang lemah dalam sistem politik yang didominasi sistem persaingan bipolar. Bersikap tidak memihak terutama menarik bagi kaum pinggiran jika dua negara adikuasa yang saling berhadapan itu tidak dalam keadaan perang, tetapi juga tidak berdamai. Mereka dalam keadaan perang dingin. Dalam keadaan begitu, negara-negara lemah bisa menjadi obyek persaingan, tetapi tidak menjadi korban perang. Dari sudut pandang ini, Non-Blok jelas bukan politik luar negeri. (Rothstein, 1987:112)
Sikap politik tidak memihak tidak akan menguntungkan bagi negara-negara lemah itu jika negara-negara adidaya sedang perang total atau sedang rukun. Dalam keadaan perang dingin, negara-negara Non-Blok bisa mengambil untung dari kedua pihak yang bersaing.Non-Blok adalah taktik, bukan politik luar negeri. Kalau suatu negara lemah yang mengambil sikap Non-Blok tiba-tiba memperoleh ancaman dari suatu negara adidaya, maka ia segera akan bergabung dalam blok negara adidaya yang lain. Jika Non-Blok memang politik luar negeri yang "viable" dan bisa merubah sisem internasional, negara-negara yang keamanannya terancamtidak harus bersekutu dengan negara adidaya.Eksistensi senjata nuklir punya dampak penting bagi hubungan antara kedua negara adidaya. Di satu pihak, adanya senjata itu bisa mencegah perang antara keduanya karena risiko terlalu besar. Tetapi, di lain pihak, adanya senjata itu juga tidak bisa menghapuskan konflik dan perbedaan pendapat yang bisa meyebabkan perang.
Pada masa perang dingin, ketika konflik antara negara adidaya terbatas, negara-negara kecil diperlukan sebagai sekutu atau kawan, bukan untuk menghadapi perang melawan pesaingnya tetapi agar tidak terjadi perang. Keberhasilan memperoleh dukungan negara-negara pinggiran itu bisa berarti simbol kemenangan dalam persaingan politik. Dalam suasana Perang Dingin bipolar, egara-negara lemah bisa memainkan peran penting, termasuk mengorganisasikan gerakan Non-Blok.Keterlibatan suatu negara pinggiran dalam gerakan Non-Blok berkaitan dengan persoalan pilihan kebijaksanaan dalam negeri.Secara simbolik, gerakan Non-Blok telah membantu peningkatan kepercayaan diri dan integrasi nasional.
Kondisi persaingan antara dua negara yang setara dalam suasana perang dingin bipolar telah berubah menjadi kerjasama antara satu ngeara adidaya dengan bekas lawannya yang kekuatannya merosot luar biasa. Perhatian sebagian besar negara-negara lemah terhadap isyu "nation-building" sudah tidak telalu besar dibanding dengan perhatian mereka terhadap isu pembangunan ekonomi dalam suasana persaingan dalam pasar kalitalis internasional yang semakin ketat. Kepentingan ekonomi yang terancam membuat banyak dari anggota Gerakan Non Blok melakukan kompromi dan emndekati kekuatan Barat.
Perspektif Alternatif
Perspektif ini memandang korelasi itu tidak meyakinkan. Perang dingin itu bukan faktor yang menentukan perkembangan gerakan non-blok. Keanggotaan gerakan itu malah meningkat ketika sistem bipolar berubah menjadi sistem multipolar. Walaupun ada korelasi antara dikolonisasi dengan perluasan gerakan non-blok, tidak ada korelasi positif antara Perang Dingin dengan pertumbuhan gerakan itu, korelasi itu justru negatif, yaitu pertumbuhan gerakan non-blok justru terjadi ketika Perang Dingin mereda. Perspektif alternatif ingin menyatakan bahwa walaupun perang dingin tidak ada lagi, gerakan non blok tetap punya masa depan, karena memang eksistensi tidak ditentukan oleh adanya persaingan antara antar adidaya itu.
Kalau kita memang harus mempertahankan gerakan non-blok sebagai sarana perjuangan anggotanya kita harus menengok kembali apa yang dimiliki organisasi ini. esensi gerakan nn-blok adalah penghindaran diri dari aliansi militer. Gerakan ini justru berusaha menghindari konfrontasi dengan kekuatan manapun dengan cara mengembangkan komunikasi. Dengan demikian, gerakan ini menantang aradigma yang dominan dalam hubungan internasional, yaitu paradigma "power", dan mendefinisikan kepentingan nasional para anggotanya bukan dalam pengertian kekuatan tapi komunikasi dan kerjasama.Gerakan non blok mesti bersedia menaruh kepentingan rakyat di berbagai wilayah dunia, yaitu umat manusia di bumi, dalam prioritas tinggi. Tugas gerakan ini mesti meluas ke wilayah isu global, yaitu mengusahakan penyelesaian bersama berbagai persoalan yang mempengaruhi kehidupan umat manusia.
Perlu diingat bahwa isu muncul ketika suatu nilai terancam. Kapan suatu isu menjadi global? Yaitu ketika dampak isu tersebut mempengaruhi sebagia besar umat manusia dan tidak bisa diselesaikan oleh tindakan satu aktor sendiri, apakah itu negara atau organisasi internasional. Nilai-nilai apakah yang selama ini menjadi tujuan sebagian besar umat manusia? International peace, national self determination, national development, international economic equity, national autonomy and self reliance, ecological balance, the state, basic human needs, participation. Dewasa ini isu-isu berikut masih mengganggu negara-negara anggota gerakan non-blok : persenjataan dan keamanan, pembangunan, ketergantungan ekonomi, lingkungan hidup, kependudukan, bahan makan, energi dan hak asasi manusia.
Karena itulah sebenarnya esensi kata internasional. Mereka harus memungkinkan terciptanya kerjasama antar-rakyat, baik di dalam kalangan non blok maupun antara mereka dengan segenap dunia. Gerakan ini juga bisa menjalin kerjasama dengan berbagai aktor non-pemerintah yang telah aktif dalam kegiatan di berbagai dunia.
Bab 5 – Organisasi Transnasional dan Politik Pembangunan : Studi Kasus I.N.G.I
Secara garis besar kita bisa mengidentifikasikan perkembangan tiga pola pemikiran dan praktek pembangunan di Indonesia yang masing-masing menekankan pendekatan yang berbeda. Tiga pendekatan itu adalah : Politik Sebagai Panglima (PSP), Ekonomi Sebagai Panglima (ESP), dan Moral Sebagai Panglima (MSP). Karakteristik masing-masing pola pemikiran adalah sebagai berikut : PSP memprioritaskan pertimbangan politik dalam proses pembangunan dan menekankan peranan negara yang diwakili oleh para birokrat sebagai aktor pembangunan. Negara dipandang sebagai pelak tunggal yang mampu melakukan intervensi ke dalam proses pembangunan ekonomi. Pembangunan yang berhasil hanya mungkin jika dijamin oleh negara yang kuat. Sehingga esensi dari proses pembangunan adalah pembinaan kekuatan negara.
Pendekatan ESP lebih mengutamakan peranan pengusaha dan korporasi dalam proses pembangunan. Dianggap berkecenderungan liberal tanpa intervensi pemerintah. Jika negara melakukan intervensi tujuannya adalah untuk memperbaiki kondisi yang diperlukan bagi akumulasi dan reproduksi kapital.Pendekatan MSP menegaskan bahwa cara paling efektif untuk menangani persoalan kemiskinan yang dihadapi rakyat adalah dengan membantu mereka menemukan kekuatan mereka sendiri. Wewenang keputusan mengenai pembangunan diserahkan kepada rakyat atau komunitas lokal. Mekanisme pembangunan andalan adalah kekuatan rakyat.
Masa awal baru, pembangunan identik dengan "nation-building", yaitu berupaya memperkuat basis materiil negara dengan cara mencipakan surplus ekonomi. Psikologi survival mendefinisikan tujuan pembangunan Orde Baru. Dua tujuan yang dipandang paling penting adalah pertumbuhan ekonomi dan ketertiban politik. Pembangunan yang lebih merata membutuhkan pertumbuhan ekonomi cukup tinggi sehingga yang didistribusikan akan jauh lebih besar. Tujuan orde baru yang paling penting adalah "membangun suatu masyarakat baru yang merasa aman, menikmati arti penting ketertiban, dan mengejar kemajuan dalam suasana kestabilan".
Untuk mencapai tujuan besar itu pemerintah orde Baru menerapkan dua strategi umum. Pertama, strategi ekonomi yang mendorong pertumbuhan cepat dan yang bisa memobilisasi berbagai sumber daya ekonomi dari luar negeri, yaitu strategi "berorientasi keluar". Kedua, strategi politik mendorong penciptaan sistem ekonomi dan masyarakat ang terkendali dan tertib. Stabilitas dan keamanan merupakan hal berharga dalam pandangan politik Orde Baru.
Pendekatan ESP dipandang lebih menjamin keberhasilan. Mereka memanfaatkan mekanisme pasar sebagai sarana mobilisasi sumber daya ekonomi demi meningkatkan produktivitas nasional. Mereka cenderung mengutamakan aktor swasta sebagai unit ekonomi yang dominan dalam suatu pasar yang relatif bebas. Akibat kelangkaan sumber daya yang bisa dimobilisasi di dalam negeri, mobilisasi sumber dana dari luar negeri digalakkan.Dengan sumber dana yang besar, pemerintah mampu menggunakan mekanisme APBN untuk memobilisasi kembali dukungan rakyat. Kemampuan pemerintah menanggapi tuntutan rakyat dengan melakukan kompromi dan melakukan reorientasi kebijakan ke arah nasionalisme-ekonomi berakibat memperkokoh basis materiil negara, yang berfungsi menopang kerangka kerja politik yang masih tetap ketat.
Situasi akhir 1960-an berkembang dua fenomena yang berpengaruh besar terhadap proses pembangunan di Dunia Ketiga. Pada aras teoritik, muncul teorisasi alternatif yang menantang teorisasi modernisasi dan pertumbuhan ekonomi; pada aras hubungan antar manusia di dunia, berkembang mode pengorganisasian yang bersifat transnasional. Dua fenomena itulah yang memungkinkan kelahiran aktor-aktor baru ini. para aktivis LSM transnasional di negara-negara maju umumnya berhasil meyakinkan para pemberi dana untuk membiayai program-program pemerataan yang pelaksanaannya diserahkan pada rakyat, yang diwakili oleh para LSM di negara penerima bantuan.
Kesadaran akan aktivitas advocacy secara transnasional mendorong beberapa pemimpin LSM untuk melembagakan jaringan internasional itu dengan membentuk INGI. Dengan INGI mereka bisa memperoleh bobot politik yang diperlukan untuk tidak hanya mampu melintas batas negara bangsa tetapi juga untuk melintas batas fungsional. Namun strategi ini kemudian ternyata menimbulkan persoalan. Dengan menerapkan advocacay transnasional, para pendukung pendekatan MSP itu harus menghadapi kenyataan bahwa posisi mereka ditentang oleh para pendukung ESP dan PSP sekaligus.Memasuki dasawarsa 1990-an krisis fiskal sudah mulai bisa diatasi. Tindakan "structural adjustment" yang dilaksanakan oleh para pendukung pendekatan ESP menuruti anjuran para donor di luar negeri, telah menunjukkan hasil. Ekspor non migas meningkat luar biasa yang ebrakibat baik terhadap neraca pembayaran.
Suatu strategi disebut "viable" jika ada jaminan bahwa strategi itu akan benar-benar mencapai tujuannya sehingga dijamin efektif. Suatu strategi disebut "feasible" kalu ia tidak hanya efektif, tetapi juga mungkin untuk dijalankan karena cukup praktis dan biayanya tidak terlalu besar. Ada 3 kelompok dalam pandangan ini. kelompok pertama memandang INGI dalam wujudnya tidak lagi "viable" maupun "feasible". Kelompok kedua memandang INGI masih cukup viabel. Keompok ketiga menganggap INGI masih "variable" sekaligus "feasible".
Kebijakan pemerintah Orde Baru sangat dipengaruhi oleh aliansi kepentingan utama. Karena itu, perubahan konstelasi kelompok kepentingan akan tercermin dalam perubahan kebijakan. Penyebab dari suatu kebijakan harus dicari dalam dinamika pergulatan politik diantara kelompok-kelompok kepentingan yang menjadi anggota aliansi utama. Negara Orde Baru sebagai aktor yang otonom, tidak sekadar mencerminkan kepentingan kelas tertentu. Kebijakan pembangunan sebenarnya tidak asli dari pemerintah Indonesia sendiri, kebijakan itu dipaksakan pada Indonesia oleh para donor sebagai syarat untuk memperoleh bantuan asing (discourse and power). Kebijakan pembangunan yang diterapkan dianggap berkaitan erat dengan kepentingan individual penguasa untuk memaksimalkan pencapaian tujuan sehingga bisa tetap berkuasa (political survival).
Dukungan terhadap suatu kebijakan pembangunan muncul dari adanya kepentingan terhadap kebijakan itu. Teori pertama menekankan kepentingan kelompok, teori kedua menekankan kepentingan negara, ketiga adalah kekuatan eksternal, dan yang terakhir menekankan kepentingan individual pemimpin. Kalau memang persoalannya benar berkaitan dengan ideologi, bukan semata-mata persoalan kepentingan, maka masa depan INGI akan tergantung kemampuan para anggotanya untuk menangani persoalan nilai ini. yaitu seberapa besar kemampuan mereka untuk merumuskan ideologi alternatif terhadap gagasan negara kekeluargaan itu, atau seberapa jauh mereka bersedia melakukan akomodasi terhadap ideologi yang dikembangkan oleh apra elit penguasa itu.
Bab 6 – Ekonomi-Politik Internasional, Komunikasi dan Pembangunan Dunia Ketiga
Proses informasi global menentukan konteks ekonomi-politik pembangunan di Indonesia. untuk memahami dengan lebih baik proses tersebut, sangat perlu bagi kita untuk menelaah karakteristik struktural komunikasi massa global.Karakteristik struktur media massa internasional mirip dengan dua model yang dikembangkan Johan Galtung (1971), yaitu model hubungan "dominance-dependence" atau imperialisme dan model "struktur interaksi feodal".Model hubungan dominance-dependence menunjukkan fenomena ketimpangan dalam hubungan antar aktor, baik dalam arena internasional maupun lingkungan domestik. Model struktur interaksi feodal menggambarkan struktur hubungan antar aktor dalam arena internasional yang diwarnai oleh sifat desentralisasi, atau bahkan anarki, yaitu keadaan dimana tidak ada pusat wewenang yang tunggal.Banyak bukti menunjukkan bahwa karakteristik struktural proses informasi dunia menunjukkan adanya hubungan dominance-dependence. Dan mereka datang dari negara-negara "center" yang menguasai pengembangan teknologi informasi modern, termasuk komputer dan telekomunikasi. Betapa tergantungnya media massa Dunia Ketiga pada kantor berita Barat dalam hal informasi dunia.
Konsekwensi dari fenomena itu adalah kecenderungan homogenisasi media cetak global dalam hal peliputan kejadian. Media massa Dunia Ketiga juga cenderung memakai media massa negara industri maju sebagai patokan prestasi. Topik-topik yang dipilih untuk cenderung diliput meniru kebiasaan media massa asing itu. Homogenisasi media itu juga nampak jelas dalam hal topik pemberitaan. Homogenisasi sedang berlangsung dalam media cetak di seluruh dunia.Homogenisasi inilah yang menciptakan suasana dimana produsen dan konsumen media massa di negara Dunia Ketiga berpikir sama sama seperti produsen dan konsumen media di negara-negara Barat. Inilah yang disebut dengan imperialisme kultural. Yaitu membanjirnya berita dari media massa asing ke negara-negara Selatan berakibat ditimpakannya nilai berita asing pada rang-orang di negara itu. Mereka memandang dunia melalui "kacamata Barat". Media massa di Selatan bukan saja mirip dengan yang ada di Barat, tetapi mereka juga mengikut saja apa yang dilakukan rekannya di negara-negara industri maju.
Komunikasi internasional diwarnai oleh struktur arus berita yang neo-imperial. Empat kantor berita raksasa mengendalikan sebagian besar berita internasional. Ini menjadikan komunikasi internasional sebagai contoh utama struktur neo-kolonial dari hubungan internasional.Ada 2 hal yang perlu kita perhatikan. Pertama, kenyataan bahwa proses produksi dan difusi informasi iu juga melibatkan penyebaran nilai-nilai secara efektif. Nilai yang mendominasi proses itu adalah nilai yang mendasari mekanisme bisnis internasional kapitalisme-liberal. Logika dibalik proses informasi itu adalah logika produksi demi keuntungan. Kedua, teknologi informasi yang memungkinkan proses proses informasi global adalah teknologi yang sejak awal dirancang untuk mengendalikan unit-unit yang tersebar di berbagai tempat. Proses informasi global yang semakn canggih dewasa ini menekankan dua nilai penting : liberalisasi ekonomi kapitalis, dan sentralisasi dan pengendalian proses pembuatan keputusan global.
Nilai-nilai yang berkembang di arena internasional itu ditransmisikan dengan efektif ke arena domestik negara-negara Dunia Ketiga, termasuk Indonesia. Fungsi media massa sebagai pembentuk opini publik telah berfungsi dengan sangat baik sehingga dengan cepat terjadilah homogenisasi nilai-nilai. Nilai-nilai kultural lokal dengan demikian diintegrasikan kedalam nilai-nilai dunia maju; yang dengan begitu juga berarti sentralisasi nilai. Apa yang menjadi "mode" di negara-negara maju, dengan segera menjadi bagian dari kultur lokal di Dunia Ketiga.
Penentuan prioritas strategi pembangunan ekonomi selama Orde Baru bisa digambarkan sebagai bandul jam bergerak dari satu sisi ke sisi lain lagi. Di masa awal Orde Baru, sampai dengan pertengahan 1970-an, strategi tu diwarnai oleh "orientasi keluar" mengintegrasikan ekonomi domestik ke dalam sistem internasional berdasar prinsip "keunggulan komparatif". Kelangkaan berbagai jenis sumberdaya di dalam negeri menyebabkan upaya itu hampir "at all cost".Nilai neo-konservativisme inilah yang mendasari kegiatan pembentukan opini publik dunia oleh berbagai media massa internasional sejak pertengahan 1980-an.
Bab 7 Ekonomi-Politik Pariwisata
Kebanyakan orang-orang dari negara maju menghabiskan liburan di negara-negara dunia ketiga. Diharapkan ini dapat membawa hal baik. Namun ternyata tidak. Turisme merusak kebudayaan lokal, meningkatkan prostitusi, mengganggu lingkungan, menimbulkan inflasi; ini merupakan bentuk baru kolonialisme. Pertukaran luar negeri negara miskin hanya mengandalkan komoditas, meskipun terjadi juga perubahan harga yang tidak stabil. Ketika beralih di bidang manufaktur, produknya juga akan menghadapi hambatan proteksi.
Fenomena yang sangat menarik dalam hubungan internasional adalah arus perjalanan manusia di seluruh dunia yang meningkat luar biasa sebagai akibat dari peningkatan perjalanan antar negara untuk keperluan bisnis dan profesional, pariwisata, pertukaran pelajar, maupun perpindahan pengungsi yang menghindari kericuhan politik di negerinya sendiri. Akibatnya, manusia modern abad 20 ini mau tidak mau menjadi partisipan dalam jaringan sosial yang jumlahnya jauh lebih banyak dan yang kegiatannya jauh lebih meluas dibanding generasi manapun di abad lalu. Banyak diantara manusia modern sekarang menjadi "pemotong garis perbatasan antarnegara", yaitu orang yang melakukan perjalanan kesana-kemari di dunia ini secara bebas, seolah-olah tidak ada perbatasan antarnegara.
Pariwisata menduduki peringkat ketiga dalam jajaran sektor ekspor dalam hal perolehan devisa.Sebagai penghasil devisa bagi Dunia Ketiga, pariwisata menduduki peringkat kedua sesudah minyak. Tetapi, berbeda dengan minyak yang dirundung mendung akibat naik-turunnya harga, pariwisata masih terus berkembang. Belanja wisatawan internasional akan terus meningkat dan sebagian besar akan dibelanjakan di negara-negara Dunia Ketiga.Fenomena ini semakin menakjubkan kalau kita memerhatikan angka-angka mengenai jumlah penerbangan internasional.
Kenyataan lain yang perlu diperhatikan adalah bahwa pariwisata yang berkembang sejak 1960-an nampaknya merupakan industri yang memang ditakdirkan untuk negara Dunia Ketiga. Matahari yang melimpah di Dunia Ketiga merupakan asset penting di jaman orang kulit putih menginginkan kulit coklat. Buruh murah yang disediakan negara-negara itu menarik minat investor yang menghadapi persoalan meningkatnya upah buruh dan biaya operasi di kota-kota besar negara-negara industri maju. Sisa-sisa peradaban masa lalu adalah atraksi wisata yang sangat menarik.Persoalan jarak yang selalu menghambat pemasaran hasil industri manufakturing negara-negara Dunia Ketiga ternyata juga tidak menghambat industri pariwisata. Secara relatif, ongkos perjalanan udara semakin lama semakin terjangkau oleh banyak orang, terutama dari negara industri maju.
Paling tidak sebelum pecah Perang Teluk II antara Amerika dan Irak, negara-negara ASEAN menjadi tuan rumah wisatawan yang populer.Penggalakan program pariwisata yang dilakukan pemerintah telah mendorong pertumbuhan yang cukup pesat.Ini sangat berpengaruh pada peningkatan devisa yang diterima.Sub sektor pariwisata merupakan sumber penghasil devisa terbesar keenam sesudah minyak bumi, gas, kayu, tekstil, dan karet.
Persoalan ekonomi dan politik
Literatur hubungan internasional menyediakan dua konsep. pertama, Hubungan Internasional, menyatakan bahwa hubungan yang bermakna bukan hanya yang terjadi antar bangsa, tetapi juga yang melibatkan mereka dengan swasta. Kedua, Ekonomi-Politik Internasional, menekankan bahwa pemahaman yang lengkap mengenai hubungan internasional mengharuskan kita untuk melihat fenomena domestik-internasional dan ekonomi-politik dari satu perspektif.
Masalah pertama yang harus diperhatikan adalah siapa aktor yang berpengaruh penting dalam industri ini. pengamatan selama ini menunjukkan bahwa pariwisata sebenarnya adalah adalah bisnis yang tidak terkonsentrasi.Tidak ada satu perusahaan yang mendominasi industri pariwisata dunia. Tetapi walaupun begitu, hampir semua aktor penting itu adalah perusahaan multinasional asal negara-negara industri maju.Akibatnya, sebagian besar uang yang dibelanjakan oleh para wisatawan mancanegara di Dunia Ketiga pada akhirnya kembali juga ke negara-negara pemilik perusahaan-perusahaan itu.Semakin panjang jarak yang harus ditempuh dalam suatu paket wisata, semakin besar komponen ongkos transport dalam penentuan harga paket wisata itu. Alhasil, harapan untuk memperoleh devisa dipatahkan oleh kenyataan kembalinya devisa itu ke negeri asalnya.
Dominasi aktor-aktor dari negara-negara industri maju dalam bisnis wisata ini juga tampak dalam segi politik. Dalam jajaran industri internasional, industrialis yang menangani pariwisata sangat istimewa karena seringkali berusaha mengatur perilaku pemerintah negara sasaran kunjungan wisata dan mereka berhasil.Yang menarik adalah bahwa tidak ada industri lain yang mampu memaksa negara tuan rumah untuk menuruti kemauan mereka seperti yang dilakukan investor pariwisata itu.
Wewenang pemerintah negara-negara sasaran wisata itu juga semakin terganggu oleh fenomena "tengkulak" dalam bisnis ini. posisi pemerintah sasaran tujuan wisata dalam hubungan dengan operator wisata dan perusahaan penerbangan internasional tidak jauh beda dengan posisi produsen makanan dengan toko pengecer yang menjual produknya. Para konsumen sangat jarang tahu dengan tepat barang apa yang ingin mereka beli dan lebih suka melihat-lihat dulu dalam toko yang menjajakan berbagai merek dagang atau berbagai tujuan. Ini tentu saja membuat si tengkulak jadi sangat penting dalam proses itu karena pemilihan tujuan wisata seringkali tergantung pada pilihan mereka diantara berbagai produk yang tersedia dan ia pada akhirnya akan menjadi terlibat dalam pembuatan produk itu sendiri.
Dengan demikian, kekuatan perusahaan penerbangan dan aktor industri wisata semakin meningkat karena ia bisa memanfaatkan posisi sentralnya dalam pasar untuk melakukan diversifikasi secara vertikal, dengan demikian memperketat cengkeraman mereka dalam bisnis itu dari awal sampai akhir.Jadi, persoalan negara tuan-rumah adalah bagaimana menjamin agar devisa yang diterima dari bisnis pariwisata tidak akan terkirim balik ke negara asal turis itu.
Jenis wisata khusus yaitu turis-migran, berpindahnya orang dari negara industri maju ke wilayah khatulistiwa. Sebagian besar wisata memang pergi ke Dunia Ketiga dan kemudian pulang ke negerinya.Jumlahnya selama ini mungkin tidak seberapa, tetapi pengaruh mereka bisa berkembang besar. Mereka umumnya lebih kaya dari rata-rata penduduk aaasli, dan kekayaan mereka bisa membeli kekuasaan. Mereka juga cenderung berada dalam satu wilayah yang sama, sehingga memperkuat pengaruh itu. Bagi pemerintah lokal, ini sering merepotkan. Kehadiran mereka mempersulit perilaku negara tuan-rumah dalam hubungan internasional. Kalau mereka dianggap mendapat perlakuan buruk dari negara tuan-rumah, pemerintah negara asalanya sering campur tangan. Di beberapa tempat, adanya turis permanen ternyata juga menyebabkan terjadi gerakan pemisahan diri dari kekuasaan nasional.
Industri wisata bukan persoalan yang bisa dipandang secara hitam-putih. Banyak nuansa yang harus dipertimbangkan.
KEKUATAN DAN KELEMAHAN BUKU
Kekuatan
Ekonomi politik internasional adalah sebuah kajian yang cukup menarik, memberikan kita pemahaman tentang "apa, mengapa, dan bagaimana" sesungguhnya ekonomi politik internasional dalam kedudukannya sebagai suatu ilmu pengetahuan dan peranannya dalam suatu kajian studi internasional.
Buku ini mengkaji sejarah singkat perkembangan ekonomi politik internasional, pengertian ekonomi itu sendiri, sejarah singkat pemikiran ekonomi politik perspektif ekonomi, pendekatan-pendekatan ekonomi politik, system ekonomi politik dan perspektif ekonomi politik internasional serta tentang globalisasi. Buku ini juga substansinya banyak memberikan introduksi, deskripsi dan penjelasan mengenai konsep, teori, metode dan pendekatan serta berbagai ilustrasi dari ekonomi politik internasional, mencakup pandangan-pandangan ataupun pemikiran para ahli di bidangnya.
Menurut saya buku ini bagus dan menarik di baca karena buku ini menjelaskan secara jelas dan lengkap tentang yang berhubungan dengan ekonomi politik internasional. Buku ini membantu memberikan pemahaman yang gampang untuk di baca dan dimengerti serta dengan mempunyai buku ini saja kita sudah dapat mengetahui tentang ekonomi politik internasional secara keseluruhan sehingga tidak perlu mempunyai beberapa buku pegangan lagi.
Kelemahan
Buku ini digunakan sebagai referensi beberapa buku lain, makalah dan artikel, serta buku pegangan mahasiswa. Buku ini juga disusun oleh penulis beserta tim yang sangat memperhatikan kaidah penggunaan aturan penulisan dalam bahasa Indonesia. Sehingga sudah pasti bagi saya tak ada kekurangan dari konten maupun penulisan di buku ini.
KONTRIBUSI BUKU TERHADAP
STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL
Ekonomi, yang pada umumnya dikenal sebagai ilmu yang erat kaitannya dengan uang dan kegiatan finansial saja pada kenyataannya saat ini telah berkembang tidak hanya sebagai studi khusus yang membahas dan mempelajari sistem keuangan saja. Dimensi ekonomi pada kenyataannya selalu hadir dalam berbagai hal termasuk dalam hal politik, sehingga kemudian mulai dikenal konsep ekonomi politik. Ekonomi dan politik pada dasarnya merupakan dua hal yang jelas terpisah, namun pada kenyataannya, tidak dapat dipungkiri bahwa keduanya aspek tersebut saling mempengaruhi satu sama lain, pemerintahan jauh lebih banyak dipengaruhi oleh perkembangan ekonomi dari apresiasi ilmuan politik, dan ekonomi lebih banyak tergantung pada perkembangan sosial dan politik daripada ekonomi. Lantas apa itu ekonomi politik? Millgate dan Newman (2009:22) mendefinisikan "political economy is the science of wealth and deals with efforts made by man to supply wants and satisfy desires". Sedangkan Adam Smith, mendefinisikan ekonomi politik sebagai ilmu tentang bagaimana mengelola sumber daya bangsa untuk menumbuhkan kemakmuran. Dalam bukunya "The Wealth of Nations" (1776) Adam Smith mengatakan bahwa ekonomi politik merupakan sebuah cabang ilmu yang mengajarkan dan memandu negarawan untuk mengelola perekonomian secara bijaksana. Sedangkan John Stuart Mill mengatakan bahwa ekonomi politik merupakan ilmu yang mengajarkan sebuah bangsa bagaimana menjadi kaya. ( Gilpin, 2001:25). Secara umum, ekonomi politik dapat kita pahami sebagai sebuah studi mengenai relasi antara negara dan pasar. Relasi atau hubungan yang meliputi regulasi atau hukum dan mekanisme pasar, kebijakan publik, dan keberlangsungan pasar serta aksi politik dan aksi ekonomi.
Lebih jauh kemudian, ekonomi politik pun pada kenyataannya terus berkembang seperti cabang-cabang ilmu lainnya. Ekonomi politik tidak hanya berkembang dalam lingkup domestik suatu negara saja, namun ekonomi politik mulai berkembang dalam lingkup area internasional yang mana kemudian kita kenal sebagai ekonomi politik internasional. Yang mana mempelajari mengenai hubunggan atau relasi antara ekonomi dan politik dalam area yang lebih luas yakni dalam area internasional (Mochtar Mas'oed, n.d). Pemikiran ekonomi politik sendiri pada dasarnya telah berkembang sejak beberapa abad lalu. Kini aktualitas ekonomi politik semakin kuat karena pada kenyataannya kehidupan ekonomi tak bisa dipisahkan dari kehidupan politik. Demikian pula sebaliknya, keputusan politik banyak yang berlatar belakang kepentingan ekonomi. Fenomena ini sangat kuat baik di negara maju maupun negara berkembang. DR.Mohtar Mas'oed dalam bukunya Ekonomi Politik Internasional (1990), mendefinisikan ekonomi politik internasional sebagai sebagai studi tentang saling hubungan antara ekonomi dan politik dalam arena internasional,yaitu bagaimana soal-soal ekonomi seperti inflasi,defisit neraca perdagangan atau pembayaran,penanaman modal asing, efisiensi produksi,dan sebagainya berkaitan dengan urusan politik internasional dan politik domestik. dalam pengertian yang lebih spesifik disebutkan bahwa fokus perhatian ekonomi politik internasional adalah hubungan antara dinamika pasar dengan domestik serta keputusan-keputusan yang berkaitan dengan pasar itu di tingkat domestik maupun internasional. Ini berarti bahwa studi ekonomi politik internasional adalah studi tentang hubungan antara politik domestik di berbagai negara dengan ekonomi internasional. Yang mana jika kita pahami dari definisi diatas, maka ekonomi politik internasional setidaknya juga memiliki ruang lingkup dalam studinya di hubungan internasional. jika ekonomi pada dasarnya hanya mengutamakan hal-hal yang berkaitan dengan efisiensi dan manfaat pertukaran ekonomi, ekonomi politik internasional setidaknya tidak hanya terfokus pada subjek-subjek tersebut saja tetapi juga dalam isu-isu yang lebih luas. Ekonomi politik internasional pada dasarnya sangat tertarik pada ilmu-ilmu yang mempelajari distribusi keuntungan dari kegiatan pasar.
Meskipun selama ini terdapat banyak keuntungan mutlak dari fungsi efisiensi pasar internasional, pada kenyataannya keuntungan jarang didistribusikan secara merata diantara semua pelaku ekonomi, dan negara pada umumnya lebih memperhatikan keuntungan relatif mereka sendiri. Nah, dalam hal ini pasar sebagai ekonom yang mengatur mekanisme mereka secara mandiri cenderuung terisolasi dari urusan politik, berbeda dengan ekonomi politik internasional yang tertarik pada kenyataan bahwa perekonomian dunia memiliki dampak yang cukup besar pada power, nilai dan otonomi politik nasional masyarakat (Gilpin, 2001: 77). Negara memiliki insentif yang kuat untuk mengambil tidakan yang melindungi nilai-nilai dan kepentingan mereka sendiri terutama kekuasaan dan kebebasan bertindak, selain itu mereka juga berusaha untuk memanipulasi kekuatan pasar untuk meningkatkan kekuasaan dan pengaruh atas negara saingan atau untuk mendukung negara sahabat (Gilpin, 2001:77). Jika para ekonomi dan analis ekonomi pada umumnya acuh tak acuh terhadap peran lembaga dalam urusan ekonomi, para ahli ekonomi politik internasional justru lebih menaruh perhatian pada sifat dari lembaga internasional dan pihak-pihak dalam rezim internasional yang mengatur pasar internasional dan kegiatan ekonomi (Gilpin, 2001:77).
Ketika ilmu ekonomi lebih menekankan pada alokasi efisien sumber daya yang langka dan keuntungan mutlak dinikmati oleh semua orang dari kegiatan ekonomi tersebut, para sarjana EPI justru menekankan konsekuensi distributif kegiatan ekonomi. Jika menurut ekonomi pertukaran terjadi karena keuntungan bersama yang mana jika tidak pertukaran tidak akan terjadi. Hal ini berbeda dengan negara yang berinterpretasi pada EPI, yang mana disisi lain berpendapat bahwa pelaku ekonomi tidak hanya memperhatikan keuntungan mutlak tetapi juga keuntungan relatif dari suatu hubungan ekonomi, yaitu bukan hanya untuk keuntungan mutlak diri mereka sendiri tetapi juga ukuran relatif bagaimana memperkaya diri dendiri dengan keuntungan dari aktor-aktor lain. Pemerintah kerap kali prigatin mengenai hal-hal seperti perdagangan, distribusi keuntungan ekonomi dari investasi asing, dan khususnya tingkat relatif pertumbuhan ekonomi antara ekonomi nasional, yang mana memang masalah keuntungan relatif ini jarang jauh dari pikiran para pemimpin politik (Gilpin, 2001: 78). Sejumlah ekonom politik sebenarnya telah banyak membahas masalah keuntungan mutlak dibandingkan relatif dalam urusan internasional, dan perdebatan tersebut pada ahirnya berpusat pada argumen Joseph Grieco yang menyatakan bahwa negara pada dasarnya lebih perduli pada keuntungan relatif dibandingkan dengan keuntungan mutlak dan hal ini yang keudian menciptakan kesulitan dalam emncapai kerjasama internasional (Gilpin, 2001:79). Negara pada umumnya sangat tertarik dalam distribusi keuntungan-keuntungan yang mempengaruhi kesejahteraan domestik, kekayaan nasional dan kekuatan militer.
Salah satu tema dominand alam studi EPI dalah bentrokan terus menerus antara saling ketergantungan ekonomi internasional dan keinginan masing-masing negara untuk mempertahankan kemandirian ekonomi dan otonomi politik. Pada saat yang sama, negara menyatakan ingin manfaat dari perdagangan bebas, investasi asing dan sejenisnya, mereka jjuga ingin melindungi otonomi politik, nilai-nilai budaya dan sosial budaya. Bentrokan antara saling ketergantunggan ekonomi dan teknis yang berkembang dari masyarakat nasional dan kompartementalisasi berkelanjutan inilah yang kemudian membentuk motif dominan tulisan-tulisan kontemporer tentang EPI. Dengan kekuatan pasar yang kuat dan mampu melompati batas-batas politik dan mengintegrasikan masyarakat, pemerintah kemudian sering membatasi dan menyalurkan kegiatan ekonomi mereka untuk melayani kepentingan masyarakat mereka sendiri dan kelompok-kelompok kuat dalam masyarakat tersebut. Sedangkan logika pasar adalah untuk mencari kegiatan ekonomi dimana pun mereka akan sangat efisien dan menguntungkan, sedangkan logika negara adalah untuk mengontrol proses pertumbuhan ekonomi dan akumulasi modal untuk meningkatkan kekuatand an kesejahteraan ekonomi bangsa. Bentrokan tak terhindarkan antara keinginan pasar dan keinginan negara inilah pusat atau konsern utama studi ekonomi politik internasional (Gilpin,2001:80-81)
Studi mengenai hubungan antara politik yang memengaruhi ekonomi atau sebaliknya semakin menarik minat para akademisi HI. Khusunya ketika melihat fonemena saat ini di mana bisa dikatakan terjadi perang dagang antara negara-negara di dunia. Diantara motif utamanya adalah akumulasi kapital dan tentunya menyebarkan pengaruh kepada negara-negara partner dagang.
Dalam tulisan ini dibahas mengenai empat macam perspektif untuk menjelaskan makna ekonomi politik internasional, yakni: merkantilis, liberalis, radikal, dan reformis. Tulisan ini diilhami dan disarikan dari buku Ekonomi-Politikan Internasional dan Pembangunan karya Dr. Mochtar Mas'oed.
Perspektif Merkantilis
Perspektif ini memandang bahwa Negara menjadi actor utama yang secara aktif dan rasional mengatur ekonomi demi meningkatkan kekuatan kekuasaan Negara.
Membangun suatu Negara bangsa yang kuat diperlukan akumulasi capital sebanyak-banyaknya. Sehingga pembangunan ekonomi diprioritaskan. Apabila untuk memenuhi capital yang diinginkan tersebut tidak bisa dicukupi dengan pemanfaatan sumber-sumber capital dalam negeri, maka dilakukanlah perdaganagan internasional. Demi mendapatkan keuntungan maksimal, maka pemerintah harus memainkan kebijaksanaan "nasionalis-ekonomis". Yaitu dengan (a) pemerintah mengendalikan (menekan) sepenuhnya harga barang dan gaji buruh, sehingga bisa dijual dengan harga bersaing di pasar internasional, (b) menerapkan strategi prduksi substitusi barang impor, (c) memaksimalkan ekspor dan meminimalkan impor. Strategi ini juga bisa dilakukan oleh negera-negara yang lemah dengan alas an membiarkan pasar bebeas berlaku, sementara posisi sendiri lemah, hanya akan menghancurkan diri sendiri.
Sistem merkantilis ini dalam praktiknya dijalankan oleh Negara-negara yang telah lebih dahulu menjadi hegomonik, misal kebijakan Inggris pada abad18. Tujuannya adalah untuk mencapai tujuan nasionalnya yakni mempertahankan dan memperbesar kekuatannya. Namun pengikut paham ini juga memberikan kemungkinan Negara "baru" untuk menang dalam kancah persaingan internasional dengan syarat Negara tersebut menerapkan kebijakan proteksionis dan aktif.
Dalam studi politik, pesrspektif ini dikenal sebagai realism politik. Kritik kepada perspektif, baik merkantilisme maupun realism, adalah bahwa kedua perpektif ini terlalu berlebihan dalam menekankan kepentingan nasional. Sehingga kepentingan global terkorbankan. Para pengikut perspektif ini lupa bahwa di dunia ini, terdapat beberapa bidang yang semua Negara memiliki kepentingan sama sehingga bisa dijadikan basis kerjasama. Para pengkritik ini terutama datang dari kaum liberal.
Perspektif Liberal
Dipelopori oleh David Ricardo dan Adam Smith, mereka mengkritik pengendalian ekonomi yang berlebihan oleh Negara. Perspektif liberal mengajukan argument bahwa cara yang paling efektif untuk meningkatkan kekayaan suatu Negara adalaha dengan membiarkan individu-individu di dalamnya secara bebas berinteraksi dengan para individu Negara lain. Mereka menganjurkan pasar bebas.
Konsepsi liberal ini didasarkan pada gagasan mengenai kedaulatan pasar dalam ekonomi, dengan mengasumsikan bahwa semua manusia secara alamiah memiliki keselarasan kepentingan. Karena itu, kalau individu dibiarkan mengejar kepentingan masing-masing yang didasarkan pada suatu pembagian kerja dan pada struktur atau komposisi factor-faktor produksinya sendiri, maka kesejahteraan individu, nasional akan meningkat.
Perspektif ini mengasumsikan bahwa manusia selalu rasional dan berusaha memaksimalkan perolehan. Rasional dalam artian kalkulalasi untung-rugi. Seorang actor demi memperoleh perolehan maksimal pastinya melakukan kalkulasi untung-rugi tersebut, sehingga keputusannya merupakan hal yang dianggap memenuhi kepuasan subjektif tertinggi.
Kaumliberal percaya bahwa dengan saling berinteraksinya Negara-negara melalui perdagangan internasional, konflik bisa terhindarkan. Bahkan bisa membawa keuntungan bersama sehingga kesejahteraan mereka akan meningkat.
Keputusan para pelaku ekonomi mengenai apa yang harus diproduksi dan dijual berdasarkan pertimbangan keunggulan koparatif (comparative advantage). Yakni setiap Negara harus memiliki spesialisasi dalam produksi barang sehingga memiliki keuntungan komparatif (harga terendah, waktu produksi tercepat) tertinggi dari pada rekanan dagang yang lain. Dan inilah yang dijadikan komoditas ekspor. Sedangkan Negara tersebut lebih baik mengimpor barang-barang luar negeri yang memiliki posisi keuntungan komparatif lebih baik. Sehingga dari sini efisiensi terjadi.
Peran Negara sangat terbatas pada penyediaan fondasi bagi bekerjanya system pasar, seperti pembangunan infrastruktur, penegakkan hukum, menjamin keamanan, mencegah persaingan tidak sehat, dan menyelenggarakan pendidikan. Dengan demikian, menurut persektif liberal, ekonomi dan politik merupakan bidang yang terpisah.
Kritik untuk persektif ini adalah, (a) gagasan liberal hanya menguntungkan yang paling efisien, yaitu si kuat, dan merugikan yang tidak efisien. Ditambah lagi dengan kemampuan Negara-negara kuat untuk memiliki kualitas yang baik, harga rendah, produksi cepat,mereka memiliki teknologi. Lebih lanjut industry yang menggunakan teknologi yang canggih merupakan industry padat modal, sehingga tidak mempu menyerap banyak tenaga kerja, (b) liberalism juga mengingkari fakta bahwa semua bangsa memiliki kemampuan yang sama untuk berkompetisi. Padahal faktanya kita menemukan "ketimpangan relasional" bangsa-bangsa.
Perspektif Radikal
Basis pokok perspektif ini adalah gagasan Marxisme. Sementara perspektif liberal memandang pasar bisa memungkinkan individu memaksimalkan perolehan, kaum Marxis meilhat kapitaslisme dan pasar telah menciptakan kekayaan untuk kepitalis dan kemiskinan untuk kaum buruh. Perpektif ini memiliki tujuan kegiatan ekonomi (dan politik) untuk redistribusi kekayaan dab kekuasaan.
Kaum radikal membuat beberapa asumsi berikut. Pertama, bahwa kelas social adalah actor dominan dalam ekonomi dan politik. Kedua, bahwa kelas-kelas tersebut bertindak berdasarkan kepentingan materiil mereka. Ketiga. Bahwa basis dari ekonomi kapitalis adalah eksploitasi kelas buruh oleh kapitalis. Asumsi ketiga ini membawa kesimpulan bahwa baginya, buruh dan kapitalis merupakan dua actor antagonis.
Namun dalam perspektif ini juga ditemukan beberapa kelemahan: (a) terlalu menekankan kelas sebagai variabel penyebab kegiatan ekonomi, (b) argument radikal sering tidak tampak realistic, missal anjuran bagi Negara berkembang untuk keluar dari kegiatan perdagangan internasional.
Perspektif Reformis
Perspektif ini mengusung konsepsi Tata Ekonomi Internasional Baru (TEIB), muncul sebagai kritik atas ketiga perspektif di atas. Mereka tidak setuju dengan penekan berlebihan kaum liberal terhadap pertimbangan efisiensi sehingga merugikan actor yang lebih lemah. Mereka tidak setuju dengan kaum radikal untuk melakukan perubahan revolusioner menentang system kapitasis. Karena mereka lebih percaya pada reformasi struktur hubungan internasional Dan walaupun mereka setuju dengan gagasan merkantilis mengenai peran aktif Negara dalam urusan ekonomi internasional, mereka lebih bersikap internasionalis daripada nasionalis.
Yang penting bukannya meninggalkan arena internasional dan menutup diri, terapi berusaha menciptakan suatu tatanan baru sehingga lebih adil. Agar efektif, harus terjadi kerjasama semua Negara Kurang Berkembang (NKB) melalu mekanisme collective self-relience dan collective bargaining.
Namun tetap saja, perspektif ini pun memiliki beberapa kelemahan. (a) Apakah para pemimpin NKB, dengan system pemerintahan yang berbeda-beda, mau saling bekerjasama?, (b) Apakah mereka punya cukup "senjata" untuk melakukan bargaining. (c) Apakah Negara-negara kaya mau begitu saja dipaksa menyerahkan kekayaannya kepada Negara miskin?
Demikianlah keempat perspektif yang sangat berpengaruh dalam perdebatan mengenai Ekonomi-Politik Internasional.
Demikian, walau kerap kali dikaitkan antara ekonomi politik internasional dan ekonomi politik, setidaknya keduanya memiliki beberapa perbedaan. Fokus perhatiann dari masing-masing konsep tersebut misalnya, pada ekonomi politik internasional, Organisasi yang berkaitan dengan perekonomiann internasional menjadi fokus dari kegiatan perekonomian antar negara sedangkan pada ekonomi politik, pengusaha-pengusaha dalam suatu negara yang menjadi fokus dari kegiatan perekonomian nasional suatu negara. Dalam ekonomi politik, membahas tentang interaksi pasar dengan aktor-aktor yang berkuasa seperti para pengusaha di suatu negara misalnya, sedangkan pada ekonomi politik internasional lebih membahas mengenai dinamika pasar dengan domestik serta keputusan-keputusan yang berkaitan dengan pasar itu di tingkat domestik maupun internasional. dengan demikian maka dapat disimpulkan bahwa ekonomi politik internasional atau yang biasa kita kenal denga istilah EPI merupakan studi yang berasal atau berakar dari ilmu ekonomi dimana studi ini kemudian memiliki kaitan erat dengan ilmu politik, yang mana dalam pembahasannya EPI mencoba mempelajari keterkaitan antara ekonomi dan politik dalam hubungan antar negara, hal ini dikarenakan dalam konteks internasional, kedua konsep tersebut baik ekonomi maupun politik saling mempengaruhi satu sama lain dalam hubungan antar negara.
30
