RDTRK, RUTRK, RTRK

Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan

BAB I PENDAHULUAN 1.1.

Latar Belakang Pada hakekatnya lokasi pusat kegiatan ekonomi terdapat di kawasankawasan perkotaan. Untuk dapat mewujudkan efisiensi pemanfaatan ruang sebagai tempat berlangsungnya kegiatan-kegiatan ekonomi dan sosial budaya, maka kawasan perkotaan perlu dikelola secara optimal melalui penataan ruang. Sebagai salah satu proses kegiatan penataan ruang, penyusunan rencana tata ruang kawasan perkotaan perlu diselenggarakan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Rencana Tata Ruang Wilayah. Ruang dilihat sebagai wadah dimana keseluruhan interaksi sistem sosial (yang meliputi manusia dengan seluruh kegiatan sosial, ekonomi, dan budaya) dengan ekosistem (sumber daya alam dan sumber daya buatan) berlangsung. Interaksi ini tidak selalu secara otomatis berlangsung seimbang dan saling menguntungkan berbagai pihak yang ada karena adanya perbedaan kemampuan, kepentingan dan adanya sifat perkembangan ekonomi yang akumulatif. Oleh karena itu, ruang perlu ditata agar dapat memelihara keseimbangan lingkungan dan memberikan dukungan yang nyaman terhadap manusia serta mahluk hidup lainnya dalam melakukan kegiatan dan memelihara kelangsungan hidupnya secara optimal. Penataannya perlu didasarkan pada pemahaman potensi dan keterbatasan alam, perkembangan kegiatan sosial ekonomi yang ada, serta tuntutan kebutuhan peri kehidupan saat ini dan kelestarian lingkungan hidup di masa yang akan datang. Upaya pemanfaatan ruang dan pengelolaan lingkungan ini dituangkan dalam suatu kesatuan rencana tata ruang. Di Indonesia; sesuai dengan Undang-undang No. 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang; ada dua komponen utama yang membentuk tata ruang, yakni wujud struktural dan pola pemanfaatan ruang. Sebagai suatu keadaan, tata ruang mempunyai ukuran kualitas yang bukan semata menggambarkan mutu tata letak dan keterkaitan hirarkis, baik antar kegiatan maupun antar pusat, akan tetapi juga menggambarkan mutu komponen penyusunan ruang. Mutu ruang itu sendiri ditentukan oleh terwujudnya keserasian, keselarasan, dan keseimbangan pemanfaatan

I - 1


ruang yang mengindahkan faktor daya dukung lingkungan, fungsi lingkungan, lokasi, dan struktur (keterkaitan jaringan infrastruktur dengan pusat permukiman dan jasa). 1.2.

Maksud dan Tujuan Maksud dari “Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan” ini adalah menyempurnakan dan melengkapi standar-standar dan acuan/pedoman penataan ruang yang telah ada maupun literatur/studi yang telah ada, sebagai bahan rujukan kegiatan perencanaan penataan ruang. Tujuan dari pedoman ini adalah memberikan suatu rujukan teknis kebutuhan akan ruang serta pengaturannya untuk berbagai kegiatan kota dari berbagai aspek materi tinjauan, yaitu: 1. Materi yang diatur; 2. Kedalaman materi yang diatur; dan 3. Pengelompokan materi yang diatur.

1.3.

Ruang Lingkup Pedoman Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan ini mencakup pedoman penyusunan: 1. Rencana Struktur Tata Ruang Kawasan Perkotaan Metropolitan; 2. Rencana Tata Ruang Wilayah Kota/Rencana Umum Tata Ruang Kawasan Perkotaan; 3. Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan; 4. Rencana Teknik Ruang Kawasan Perkotaan/Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan.

1.4.

Sistematika Pedoman Pedoman ini terdiri dari 7 (tujuh) bab yaitu: 1. Bab I Pendahuluan; yang berisikan latar belakang, maksud dan tujuan, ruang lingkup pedoman dan sistematika pedoman. 2. Bab II Ketentuan Umum; yang membahas pengertian-pengertian umum mengenai penataan ruang kota. 3. Bab III Rencana Struktur Tata Ruang Kawasan Perkotaan Metropolitan; memuat pengertian umum, fungsi rencana, manfaat rencana, muatan rencana, proses rencana, produk rencana dan legalisasi Rencana Struktur Tata Ruang Kawasan Perkotaan Metropolitan. I - 2


4.

5.

6.

7.

Bab IV Rencana Tata Ruang Wilayah Kota/Rencana Umum Tata Ruang Kawasan Perkotaan; memuat pengertian umum, fungsi rencana, manfaat rencana, muatan rencana, proses rencana, produk rencana dan legalisasi Rencana Umum Tata Ruang Kawasan Perkotaan / Rencana Tata Ruang Wilayah Kota. Bab V Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan; memuat pengertian umum, fungsi rencana, manfaat rencana, muatan rencana, proses rencana, produk rencana dan legalisasi Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan. Bab VI Rencana Teknik Ruang Kawasan Perkotaan/Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan, memuat pengertian umum, fungsi rencana, manfaat rencana, muatan rencana, proses rencana, produk rencana dan legalisasi Rencana Teknik Ruang Kawasan Perkotaan / Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan. Bab VII Penutup

I - 3


BAB II KETENTUAN UMUM 2.1.

Pengertian Umum Ruang adalah wadah yang meliputi ruang daratan, ruang lautan, dan ruang udara sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan mahluk lainnya hidup dan melakukan kegiatan serta memelihara kelangsungan hidupnya. Tata Ruang adalah wujud struktural dan pola pemanfaatan ruang, baik direncanakan maupun tidak. Penataan Ruang adalah proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang. Rencana Tata Ruang adalah hasil perencanaan wujud struktural dan pola pemanfaatan ruang. Yang dimaksud dengan wujud struktural pemanfaatan ruang adalah susunan unsur-unsur pembentuk rona lingkungan alam, lingkungan sosial dan lingkungan buatan yang secara hirarkis dan struktural berhubungan satu dengan lainnya membentuk tata ruang; diantaranya meliputi hirarki pusat pelayanan seperti pusat kota, lingkungan; prasarana jalan seperti jalan arteri, kolektor, lokal dan sebagainya. Sementara pola pemanfaatan ruang adalah bentuk pemanfaatan ruang yang menggambarkan ukuran fungsi, serta karakter kegiatan manusia dan atau kegiatan alam; diantaranya meliputi pola lokasi, sebaran permukiman, tempat kerja, industri, dan pertanian, serta pola penggunaan tanah perdesaan dan perkotaan. Kebutuhan atau tingkat kepentingan wujud struktural dan pola pemanfaatan ruang secara bersamaan akan berbeda untuk setiap tingkatan rencana tata ruang kawasan perkotaan. Pada tingkat rencana struktur, kebutuhan akan keserasian dan keterkaitan sistem pusat-pusat menjadi prioritas utama dibandingkan dengan kebutuhan akan pola pemanfaatan ruang. Sebaliknya, rencana teknis ruang akan lebih menitikberatkan kebutuhan pengaturan tata letak dibandingkan keterkaitan sistem pusat-pusat secara hirarkis (lihat gambar 2.1).

II - 1


Gambar 2.1 Diagram Hubungan Struktur dan Pola Pemanfaatan Ruang Pada Setiap Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan RENCANA STRUKTUR RENCANA UMUM

PENGATURAN STRUKTUR PEMANFAATAN RUANG

RENCANA DETAIL RENCANA TEKNIK

PENGATURAN POLA PEMANFAATAN RUANG

Kawasan Perkotaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi. Berdasarkan Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, Kawasan Perkotaan dibedakan atas: a. Kawasan Perkotaan yang berstatus administratif Daerah Kota; b. Kawasan Perkotaan yang merupakan bagian dari Daerah Kabupaten; c. Kawasan Perkotaan Baru yang merupakan hasil pembangunan yang mengubah Kawasan Perdesaan menjadi Kawasan Perkotaan; d. Kawasan Perkotaan yang mempunyai bagian dari dua atau lebih daerah yang berbatasan sebagai satu kesatuan sosial, ekonomi dan fisik perkotaan. Perencanaan tata ruang Kawasan Perkotaan, secara sederhana dapat diartikan sebagai kegiatan merencanakan pemanfaatan potensi dan ruang perkotaan serta pengembangan infrastruktur pendukung yang dibutuhkan untuk mengakomodasikan kegiatan sosial ekonomi yang diinginkan. Penanganan penataan ruang masing-masing Kawasan Perkotaan tersebut perlu dibedakan antara satu dengan lainnya. Ada 3 klasifikasi Kawasan Perkotaan yang akan diuraikan dalam Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan ini: a. b. c.

Kawasan Perkotaan Metropolitan; Kawasan Perkotaan yang berstatus Daerah Kota; Kawasan Perkotaan yang merupakan bagian dari Daerah Kabupaten.

II - 2


Sesuai dengan klasifikasi tersebut di atas, maka: • untuk Kawasan Perkotaan Metropolitan, pengaturan pemanfaatan ruang diarahkan bagi keserasian pusat-pusat wilayah maupun kota, yang dipandang dalam rangka keserasian administratif maupun fungsional, dan sifat rencananya menyangkut hal-hal yang strategis; • untuk Kawasan Perkotaan yang merupakan Daerah Kota, kedalaman rencananya bersifat umum; • untuk Kawasan Perkotaan yang merupakan bagian dari Daerah Kabupaten, diakomodasikan perencanaannya dalam RTRW Kabupaten yang bersifat umum. Selanjutnya kawasan perkotaan yang berstatus Daerah Kota disebut ‘Kota’. 2.2.

Kedudukan dan Jenis Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan • • • • • •

•

Penataan ruang berdasarkan fungsi utama kawasan meliputi kawasan lindung dan kawasan budi daya; Penataan ruang berdasarkan aspek administratif meliputi ruang wilayah Nasional, wilayah Propinsi, dan wilayah Kabupaten/Kotamadya; Penataan ruang berdasarkan fungsi kawasan dan aspek kegiatan meliputi Kawasan Perdesaan, Kawasan Perkotaan, dan Kawasan Tertentu; Penataan ruang Kawasan Perkotaan diselenggarakan sebagai bagian dari penataan ruang wilayah Kabupaten/Kota; Penataan ruang Kawasan Perkotaan meliputi proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang kawasan perkotaan.; Perencanaan tata ruang Kawasan Perkotaan dilakukan melalui proses dan prosedur penyusunan serta penetapan Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku; Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan perlu dibedakan dalam 3 jenis rencana dengan tingkat kedalaman yang berbeda: 1) 2)

Rencana Struktur, adalah kebijakan yang menggambarkan arahan tata ruang untuk Kawasan Perkotaan Metropolitan dalam jangka waktu sesuai dengan rencana tata ruang; Rencana Umum, adalah kebijakan yang menetapkan lokasi dari kawasan yang harus dilindungi dan dibudidayakan serta

II - 3


3)

diprioritaskan pengembangannya dalam jangka waktu perencanaan; Rencana Rinci, terdiri dari: a. Rencana Detail, merupakan pengaturan yang memperlihatkan keterkaitan antara blok-blok penggunaan kawasan untuk menjaga keserasian pemanfaatan ruang dengan manajemen transportasi kota dan pelayanan utilitas kota. b. Rencana Teknik, merupakan pengaturan geometris pemanfaatan ruang yang menggambarkan keterkaitan antara satu bangunan dengan bangunan lainnya, serta keterkaitannya dengan utilitas bangunan dan utilitas kota/kawasan (saluran drainase, sanitasi dll).

Sesuai dengan tingkatan kedalaman perencanaan tata ruang tersebut, maka produk perencanaan tata ruang kawasan perkotaan meliputi: a. b. c. d.

Rencana Struktur Tata Ruang Kawasan Perkotaan Metropolitan; Rencana Umum Tata Ruang Kawasan Perkotaan/Rencana Tata Ruang Wilayah Kota; Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan; Rencana Teknik Ruang Kawasan Perkotaan/Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan.

Keterkaitan perencanaan masing-masing tingkatan Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan dapat digambarkan dalam proses perencanaan sebagai diagram pada Gambar 2.2.

II - 4


Gambar 2.2 Bagan Alir Penyusunan Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan RTRWN RTRWP

IDENTIFIKASI PERMASALAHAN KESERASIAN DAN KETERPADUAN PENGEMBANGAN KOTA INTI DAN KOTA-KOTA

RENCANA STRUKTUR TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN METROPOLITAN FORMULASI TUJUAN PENGEMBANGAN METROPOLITAN

Perumusan kondisi yang akan datang: • Estimasi kebutuhan pengembangan fungsional kota-kota • Estimasi hub. fungsional kota-kota

• • •

Arahan pengelolaan kawasan lindung dan budidaya Arahan pengembangan sistem prasarana dan sarana primer Arahan kebijaksanaan TGA, TGU DAN SDA lainnya

RENCANA UMUM TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN

IDENTIFIKASI PERMASALAHAN PEMBANGUNAN KOTA

FORMULASI VISI PEMBANGUNAN KOTA

Rumusan kondisi yang akan datang : • Estimasi kebutuhan dan peluang pengembangan kota • Estimasi hubungan fungsional kawasan kota

IDENTIFIKASI PERMASALAHAN PEMBANGUNAN DAN PERWUJUDAN RUANG KAWASAN

FORMULASI TUJUAN PENGEMBANGAN KAWASAN

Rumusan kondisi yang akan datang : • Estimasi kebutuhan dan pelaksanaan pembangunan

TUJUAN PEMBANGUNAN LINGKUNGAN & MASA BANGUNAN

Perkiraan pemanfaatan fisik dan daya dukung lingkungan

IDENTIFIKASI PERMASALAHAN PELAKSANAAN PEMBANGUNAN KAWASAN

RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA • • • •

Pengelolaan kawasan lindung dan budidaya Pengelolaan kawasan tertentu Sistem prasarana dan sarana sekunder TGT, TGU dan SDA lainnya Pentahapan dan prioritas pengembangan untuk perwujudan struktur pemanfaatan ruang kota

• • • • • •

Rencana pemanfaatan ruang kawasan fungsional dalam blok-blok peruntukan Rencana struktur pelayanan Rencana sistem jaringan pergerakan primer dan sekunder Rencana sistem utilitas Arahan kepadatan, ketinggian bangunan sempadan untuk setiap blok peruntukan Rencana pengelolaan sarana dan prasarana

RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN

RENCANA TEKNIK RUANG KAWASAN PERKOTAAN

• • •

Rencana pemanfaatan ruang berupa rencana perpetakan dan tata letak bangunan Arahan letak dan penampang jalan serta utilitas Rencana tapak, tata letak bangunan gedung dan bukan gedung

II - 5


2.3.

Klasifikasi dan Kriteria Kawasan Perkotaan 2.3.1 Kawasan Perkotaan berdasarkan status pemerintahan dibedakan atas: a) Kawasan Perkotaan yang merupakan Daerah Kota; b) Kawasan Perkotaan yang merupakan bagian dari Daerah Kabupaten, yang terdiri dari ibukota Kabupaten, Kawasan Perkotaan yang sesuai kriteria, termasuk Kawasan Perkotaan Baru (yaitu kawasan yang merupakan hasil pembangunan yang mengubah kawasan perdesaan menjadi kawasan perkotaan); c) Kawasan Perkotaan yang merupakan bagian dari dua atau lebih Daerah Otonom yang berbatasan sebagai satu kesatuan sosial, ekonomi, dan fisik perkotaan. a)

Kriteria Kawasan Perkotaan yang merupakan Daerah Kota • Kemampuan ekonomi; merupakan cerminan hasil kegiatan usaha perekonomian yang berlangsung di suatu Daerah Kota, yang dapat diukur dari: - PDRB (produk domestik regional bruto); - Penerimaan daerah sendiri. • Potensi daerah; merupakan cerminan tersedianya sumber daya yang dapat dimanfaatkan dan memberikan sumbangan terhadap penerimaan daerah dan kesejahteraan masyarakat, yang dapat diukur dari: - Lembaga keuangan; - Sarana ekonomi; - Sarana pendidikan; - Sarana kesehatan; - Sarana transportasi dan komunikasi; - Sarana pariwisata; - Ketenagakerjaan. • Sosial budaya; merupakan cerminan yang berkaitan dengan struktur sosial dan pola budaya masyarakat, yang dapat diukur dari: - Tempat peribadatan; - Tempat/kegiatan institusi sosial dan budaya; - Sarana olahraga. • Sosial politik; merupakan cerminan kondisi sosial politik masyarakat, yang dapat diukur dari: - Partisipasi masyarakat dalam berpolitik; - Organisasi kemasyarakatan.

II - 6


• Jumlah penduduk; merupakan jumlah tertentu penduduk suatu daerah. • Luas daerah; merupakan luas tertentu suatu daerah. • Pertimbangan lain yang memungkinkan terselenggaranya otonomi daerah; dapat diukur dari: - Keamanan dan ketertiban; - Ketersediaan sarana dan prasarana pemerintahan; - Rentang kendali; - Kota yang akan dibentuk minimal telah terdiri dari 3 (tiga) Kecamatan; Cara pengukuran kriteria tersebut di atas dilakukan berdasarkan ketentuan yang tercantum dalam Lampiran PP No. 129 tahun 2000. b)

Kriteria Umum Kawasan Perkotaan • Memiliki fungsi kegiatan utama budidaya bukan pertanian atau lebih dari 75% mata pencaharian penduduknya di sektor perkotaan; • Memiliki jumlah penduduk sekurang-kurangnya 10.000 jiwa; • Memiliki kepadatan penduduk sekurang-kurangnya 50 jiwa per hektar; • Memiliki fungsi sebagai pusat koleksi dan distribusi pelayanan barang dan jasa dalam bentuk sarana dan prasarana pergantian moda transportasi.

c)

Kriteria Kawasan Perkotaan Metropolitan • Kawasan-kawasan Perkotaan yang terdapat di dua atau lebih daerah otonom yang saling berbatasan; • Kawasan Perkotaan yang terdiri atas satu kota inti berstatus otonom dan Kawasan Perkotaan di sekitarnya yang membentuk suatu sistem fungsional; • Kawasan Perkotaan dengan jumlah penduduk secara keseluruhan melebihi 1.000.000 jiwa.

d)

Kriteria Kawasan Perkotaan Baru • Kawasan yang memiliki kemudahan untuk penyediaan prasarana dan sarana perkotaan dengan membentuk satu kesatuan sistem kawasan dengan kawasan perkotaan yang ada; • Kawasan yang memiliki daya dukung lingkungan yang memungkinkan untuk pengembangan fungsi perkotaan;

II - 7


• Kawasan yang terletak di atas tanah yang bukan merupakan kawasan pertanian beririgasi teknis dan bukan kawasan yang rawan bencana alam; • Kawasan yang tidak mengakibatkan terjadinya konurbasi dengan kawasan perkotaan di sekitarnya; • Kawasan yang sesuai dengan sistem perkotaan berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, Propinsi, dan Kabupaten; • Kawasan yang dapat mendorong aktivitas ekonomi, sesuai dengan fungsi dan perannya; • Kawasan yang mempunyai luas kawasan budi daya sekurangkurangnya 400 hektar dan merupakan satu kesatuan kawasan yang bulat dan utuh, atau satu kesatuan wilayah perencanaan perkotaan dalam satu daerah kabupaten; • Kawasan yang direncanakan berpenduduk sekurangkurangnya 20.000 jiwa. 2.3.2 Kawasan Perkotaan berdasarkan jumlah penduduk diklasifikasikan menjadi : a) Kawasan Perkotaan Kecil, yaitu Kawasan Perkotaan dengan jumlah penduduk yang dilayani sebesar 10.000 hingga 100.000 jiwa; b) Kawasan Perkotaan Sedang, yaitu Kawasan Perkotaan dengan jumlah penduduk yang dilayani sebesar 100.001 hingga 500.000 jiwa; c) Kawasan Perkotaan Besar, yaitu Kawasan Perkotaan dengan jumlah penduduk yang dilayani lebih besar dari 500.000 jiwa; d) Kawasan Perkotaan Metropolitan, yaitu Kawasan Perkotaan dengan jumlah penduduk yang dilayani lebih besar dari 1.000.000 jiwa.

II - 8


BAB III RENCANA STRUKTUR TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN METROPOLITAN 3.1.

Umum Besaran muatan Kawasan Perkotaan berbeda atas dasar tuntutan fungsi dan peran kawasan perkotaan tersebut sebagai Pusat Kegiatan Nasional, Pusat Kegiatan Wilayah, dan Pusat Kegiatan Lokal. Bentuk pengembangan Kawasan Perkotaan dibedakan dalam keterkaitannya antara besaran muatan yang dituntut bagi pengembangan kawasan dengan cakupan wilayah secara administratif, sehingga dikenal bentuk-bentuk Kawasan Perkotaan yang berupa kota metropolitan atau yang lebih besar berupa megapolitan, dan Kawasan Perkotaan yang lebih kecil daripadanya seperti kota besar, sedang, dan kecil. Besarnya muatan fungsi perkotaan dibutuhkan untuk pengembangan yang berbeda sesuai dengan klasifikasi perkotaan, maupun bagi kebutuhan pengembangannya (acuan umum pengembangan, acuan pelaksanaan pembangunan melalui pemberian ijin lokasi, acuan pelaksanaan pembangunan melalui pemberian ijin bangunan). Kawasan Perkotaan; yang merupakan sistem perkotaan antar propinsi seperti pusat kegiatan nasional, yang wilayah kawasan perkotaannya melebihi batas administrasi kota maupun kabupaten, bahkan batas administrasi propinsi; membutuhkan pengaturan sistem kota-kota melalui pengembangan fungsi dan peran masing-masing kota dalam satuan wilayah perkotaannya. Pengaturan struktur pemanfaatan ruang pada bentuk kawasan perkotaan ini lebih diutamakan dari pengaturan pola pemanfaatan ruangnya. Bentuk kawasan perkotaan yang membutuhkan pengaturan sebagaimana tersebut di atas, dapat merupakan metropolitan (≥ 1 juta jiwa) maupun megapolitan (≥ 10 juta jiwa). Metropolitan atau metropolis; merupakan istilah yang berasal dari bahasa Yunani Kuno yang berarti ibukota suatu negara; kota yang menjadi pusat kegiatan tertentu baik pemerintahan maupun perekonomian, suatu kota besar yang penting (Kamus Tata Ruang, IAP & Cipta Karya, 1997). Istilah metropolis juga digunakan oleh orang Yunani yang berarti mother city/kota induk … “to denote the central city in a metropolitan area” (Urban Sociology,

______________________________________________________________________ III - 1


Egon Ernest Bergel, 1955, hal. 121-131). Secara statistik, Larry S. Bourne (Internal Structure of The City, hal. 50) mengindikasikan dalam suatu definisi bagi istilah metropolitan yang dikategorikan dalam dua pertimbangan utama: “First, a city or cities of specified population to constitute the central city and to define the county in which it is located as the central county; and second, economic and social relationships with contiguous counties which are metropolitan in character, so that the periphery of the specific metropolitan area may be determined” Pengertian umum tentang kota metropolitan diindikasikan dengan jumlah penduduk lebih dari 1 juta jiwa. Hal tersebut sesungguhnya merupakan simplifikasi dari beberapa variabel yang merupakan faktor-faktor pembentuk kota metropolitan. Istilah metropolitan berasal dari kata “metro” yang mengambil dari sistem “perkereta-apian ringan” (light train system) di wilayah perkotaan. Kebutuhan sistem transportasi perkotaan tersebut adalah akibat dari pertumbuhan kota dimana sistem “commuter” penduduk perkotaan sudah terjadi (dari kota-kota “dormitory” ke kota induknya). “The metropolitan area is created by combining those counties which are integrated in terms of commuting with the central city and the county in which it lies.” (Larry S. Bourne, 1971, hal. 15). Kondisi tersebut terjadi pada kota yang telah mencapai penduduk lebih dari 1 juta jiwa dimana sistem metro/kereta api bawah tanah/subway mulai diperkenalkan untuk melancarkan pergerakan penduduk dalam melakukan kegiatan sehari-hari (bekerja, belanja, dll). Megalopolitan atau megalopolis; merupakan nama yang diberikan kepada sistem kota yang bersifat kompleks, merupakan kota besar dan berpenduduk berjuta-juta yang terdiri atas banyak metropolis (Kamus Tata Ruang, IAP & Cipta Karya, 1997). Hal tersebut ditekankan oleh Larry S. Bourne (Internal Structure of The City, hal. 15) bahwa: “…the metropolitan areas may extend as much as hundred miles in all directions beyond the outer limits of the built up or developed urban area”. Megacity; dicirikan dengan ukuran dan kepadatan yang tinggi, tekanan pelayanan lingkungan yang besar, tingginya aliran lalu lintas dan kemacetan, luasnya kawasan kumuh, nilai tanah yang tinggi, beragamnya instansi yang terlibat dalam proses pembangunan, dan kapasitas pengembangannya tinggi. Kota inti mempunyai besaran lebih dari 10 juta jiwa (The World Bank, 1996). Rencana Struktur Tata Ruang Kawasan Perkotaan Metropolitan mengacu pada arahan kebijaksanaan pemanfaatan ruang wilayah nasional ke dalam strategi dan struktur pemanfaatan ruang kawasan perkotaan metropolitan. ______________________________________________________________________ III - 2


Jangka waktu Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Metropolitan adalah 15 tahun. Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Metropolitan dituangkan ke dalam peta dengan ketelitian skala 1: 100.000. 3.2.

Fungsi Rencana Fungsi Rencana Struktur Tata Ruang Kawasan Perkotaan Metropolitan adalah untuk: • menciptakan keserasian pembangunan kota inti dengan Kawasan Perkotaan sekitar di dalam wilayah pengaruhnya sebagai satu kesatuan pengembangan Kawasan Perkotaan; • menjaga konsistensi perkembangan pembangunan suatu kota dengan strategi perkotaan nasional dalam jangka panjang; • menjaga keserasian perkembangan kota dengan wilayah pengembangannya.

3.3

Manfaat Rencana Rencana Struktur Tata Ruang Kawasan Perkotaan Metropolitan adalah sebagai pedoman untuk: • Perumusan kebijaksanaan pokok pelaksanaan pemanfaatan ruang di kota inti dan wilayah pengaruhnya; • Mewujudkan keterpaduan, keterkaitan dan keseimbangan perkembangan kota inti dengan wilayah pengaruh pengembangannya; • Pengarahan lokasi investasi yang dilaksanakan Pemerintah dan atau masyarakat, khususnya bagi kegiatan pembangunan skala besar serta infrastruktur primer (prasarana wilayah); • Penataan ruang wilayah Kabupaten/Kota (termasuk kawasan-kawasan perkotaan yang terdapat di wilayah Kabupaten), yang merupakan dasar dalam pengawasan terhadap perizinan lokasi pembangunan; • Perumusan program-program pembangunan terpadu lintas sektor dan lintas wilayah.

3.4

Muatan Rencana

Adapun muatan rencana struktur, sesuai dengan prinsip-prinsip manfaat kegunaan rencana tersebut, meliputi : 1. Tujuan pemanfaatan ruang Kawasan Perkotaan Metropolitan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pertahanan keamanan. ______________________________________________________________________ III - 3


2.

Struktur dan pola pemanfaatan ruang Kawasan Perkotaan Metropolitan berisi: a. Arahan pengembangan dan distribusi penduduk; b. Arahan pengembangan sistem pusat-pusat permukiman, termasuk sistem pusat jasa koleksi dan distribusi; c. Arahan pengembangan kawasan permukiman, perindustrian, pariwisata, jasa perniagaan, dan kawasan lainnya; d. Arahan pengembangan sistem prasarana dan sarana primer yang meliputi prasarana transportasi, telekomunikasi, energi, pengairan, dan prasarana pengelolaan lingkungan.

3.

Arahan pengelolaan Kawasan Perkotaan Metropolitan berisi: a. Arahan pengelolaan Kawasan Perkotaan (permukiman perkotaan, perindustrian, pariwisata, jasa perniagaan dan kawasan perkotaan lainnya); yang memuat norma-norma strategi penanganan kawasan untuk mencapai rencana tata ruang yang dikehendaki, baik berupa jenis penanganan maupun prioritas pengembangannya sesuai dengan kapasitasnya (sesuai dengan potensinya maupun perannya dalam pembentukan metropolitan); b. Arahan pengelolaan Kawasan Perdesaan; sebagai kawasan penunjang perkotaan dan atau sebagai kawasan penyangga perkotaan yang memuat norma-norma strategi penanganan kawasan untuk mencapai rencana tata ruang yang dikehendaki, baik berupa jenis penanganan maupun prioritas pengembangannya sesuai dengan kapasitasnya (sesuai dengan potensinya maupun perannya dalam pembentukan metropolitan); c. Arahan pengelolaan Kawasan Tertentu; yang memuat normanorma strategi penanganan kawasan untuk mencapai rencana tata ruang yang dikehendaki, baik berupa jenis penanganan maupun prioritas pengembangannya sesuai dengan kapasitasnya (sesuai dengan potensinya maupun perannya dalam pembentukan metropolitan); d. Arahan pengembangan Kawasan Yang Diprioritaskan; yang memuat norma-norma strategi penanganan kawasan untuk mencapai rencana tata ruang yang dikehendaki, baik berupa jenis penanganan maupun prioritas pengembangannya sesuai dengan kapasitasnya (sesuai dengan potensinya maupun perannya dalam pembentukan metropolitan); e. Arahan kebijakan tata guna tanah, air, udara dan tata guna sumber daya alam lainnya; dengan memperhatikan keterpaduan sumber daya manusia dan sumber daya buatan, yang memuat norma-norma penatagunaan tanah, air, udara dan sumber daya alam lainnya guna tercapainya rencana tata ruang sesuai dengan

______________________________________________________________________ III - 4


daya dukung lingkungannya dan teknologi serta daya dukung masyarakatnya, misalnya: norma-norma penanganan kawasan untuk mempertahankan eksistensi keseimbangan air tanah sehingga diterapkan kebijaksanaan pengembangan recharge area; norma-norma keadilan dalam penguasaan tanah; dan sebagainya. 4.

3.5

Pedoman pengendalian pemanfaatan ruang Kawasan Perkotaan Metropolitan berisi: a. Mekanisme perijinan pengembangan Kawasan Perkotaan Metropolitan, khususnya bagi kegiatan pembangunan skala besar dan infrastruktur primer (prasarana wilayah) yang merupakan unsur pembentuk struktur Kawasan Metropolitan; b. Prinsip-prinsip kompensasi, serta pemberian insentif dan pengenaan dis-insentif; c. Mekanisme pengawasan (pelaporan, pemantauan, dan evaluasi) dan mekanisme penertiban (termasuk pengenaan sanksi).

Proses Perencanaan Dalam penyusunan dan penetapan rencana tata ruang, ditempuh langkahlangkah penentuan arah pengembangan, identifikasi potensi dan masalah pembangunan, perumusan Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Metropolitan, dan penetapan Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Metropolitan. 1.

Penentuan arah pengembangan Dalam menentukan arah pengembangan wilayah kawasan perkotaan metropolitan, diperlukan: - Tinjauan terhadap aspek ekonomi, sosial, budaya, daya dukung dan daya tampung lingkungan, serta fungsi pertahanan keamanan; - Tinjauan faktor-faktor determinan (tinjauan RTRWN, RTRW Propinsi, Pola Dasar Pembangunan Daerah, Rencana Pengembangan Sektoral, dll) yang memberikan gambaran tentang arah pengembangan, kedudukan dan peran kawasan; - Tinjauan lingkungan strategis, yang memberikan gambaran kondisi eksternal yang sangat berpengaruh di dalam pengembangan kawasan di masa mendatang, antara lain pengaruh global, perkembangan ekonomi regional dan nasional, dll.

2.

Identifikasi potensi dan masalah pembangunan Dalam mengidentifikasikan potensi dan masalah pembangunan pada suatu wilayah perencanaan; diarahkan untuk melihat keserasian dan

______________________________________________________________________ III - 5


keterpaduan pengembangan kota inti dan wilayah pengaruhnya maupun dengan kota-kota di dalam wilayah pengaruhnya. Dalam melakukan kegiatan identifikasi permasalahan di kawasan perkotaan, ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan: a.

Perkembangan sosial-kependudukan; Kajian ini dimaksudkan untuk melihat gambaran kegiatan sosial kependudukan, baik tingkat pertumbuhan penduduk, ukuran keluarga, budaya atau aktivitas sosial penduduk termasuk tradisi, serta pergerakan penduduk (migrasi) yang mencerminkan daya tarik kawasan.

b.

Prospek pertumbuhan ekonomi; Kajian ini dimaksudkan untuk melihat gambaran sektor-sektor pendorong perkembangan ekonomi dan tingkat perkembangannya yang dapat dilihat dari faktor ketenagakerjaan, PDRB, kegiatan usaha, dan perkembangan penggunaan tanah dan produktivitasnya.

c.

Daya dukung fisik dan lingkungan; Kajian ini dimaksudkan untuk melihat kemampuan fisik dan lingkungan perkotaan dalam mendukung pengembangan yang akan terjadi maupun yang ada pada saat ini. Termasuk diantaranya adalah untuk mengidentifikasikan lahan-lahan potensial bagi pengembangan selanjutnya. Informasi yang dibutuhkan bagi keperluan tersebut antara lain: • Kondisi tata guna tanah (penggunaan tanah); • Kondisi bentang alam kawasan; • Lokasi geografis; • Sumber daya air; • Kondisi lingkungan yang tergambarkan dari kondisi topografi dan pola drainase; • Sensitivitas kawasan terhadap lingkungan, bencana alam dan kegempaan; • Status dan nilai tanah; • Ijin lokasi, dll.

d.

Daya dukung prasarana dan fasilitas perkotaan; Kajian ini dimaksudkan untuk melihat kondisi tingkat pelayanan prasarana dan sarana perkotaan bagi kebutuhan aktivitas penduduk perkotaan dalam menunjang fungsi dan peran kawasan di wilayah perkotaan. Informasi yang dibutuhkan bagi keperluan ini antara lain:

______________________________________________________________________ III - 6


• • • •

Jenis infrastruktur perkotaan; Jangkauan pelayanan; Jumlah penduduk yang terlayani; Kapasitas pelayanan.

Dengan informasi tersebut diharapkan dapat diformulasikan kondisi kawasan, terutama yang menyangkut keserasian dan keterpaduan pengembangan kawasan perkotaan, antara pengembangan kota inti dan pusat-pusat aktivitas maupun wilayah pengaruhnya. Formulasi kondisi kawasan tersebut mencakup permasalahan, potensi, peluang, serta tantangan yang ada maupun kecenderungan yang akan datang. 3.

Perumusan Rencana Struktur Tata Ruang Kawasan Perkotaan Metropolitan, mencakup kegiatan: a. Perumusan tujuan pengembangan kawasan dilakukan berdasarkan tinjauan permasalahan, potensi, tantangan dan peluang yang dihadapi kawasan. Setelah tujuan pengembangan tersusun, maka tujuan pengembangan ini dapat dikategorikan sebagai titik awal pengembangan kawasan perkotaan. b.

Perkiraan Kebutuhan Pengembangan Tujuan pengembangan dijabarkan ke dalam perkiraan kebutuhan pengembangan fungsional pusat-pusat dan kawasan serta kebutuhan keterkaitan fungsional pusat-pusat dan wilayah pengaruhnya yang meliputi: - Perkiraan kebutuhan pengembangan kependudukan; - Perkiraan daya dukung ekonomi dan fasilitas lingkungan; - Perkiraan kebutuhan pengembangan lahan perkotaan: 9 kebutuhan ekstensifikasi; 9 kebutuhan intensifikasi; 9 perkiraan ketersediaan lahan bagi pengembangan. - Perkiraan kebutuhan infrastruktur perkotaan bagi pengembangan fungsional kawasan dan aktivitas penduduk perkotaan.

c.

Perumusan Rencana Struktur Tata Ruang Kawasan Perkotaan Metropolitan Tahap akhir dari proses perencanaan struktur tata ruang kawasan perkotaan, adalah perumusan rencana yang merupakan pengejawantahan dari tujuan pengembangan serta perkiraan kebutuhan pengembangan. Dengan demikian rencana struktur ini akan merupakan pedoman bagi hasil pencapaian tujuan pengembangan yang telah berhasil diformulasikan.

______________________________________________________________________ III - 7


Rencana struktur ini merupakan acuan pengembangan kawasan perkotaan, yang selanjutnya digunakan sebagai pedoman bagi perencanaan tata ruang kota, khususnya bagi perumusan visi pengembangan kota secara individu. (lihat Gambar 3.1) 4.

Penetapan rencana tata ruang Untuk mengoperasionalisasikan Rencana Struktur Tata Ruang Kawasan Perkotaan Metropolitan, perlu adanya upaya penetapan rencana struktur tata ruang dalam bentuk Peraturan Perundangan.

Dalam rangka mengakomodasikan kepentingan dan kebutuhan masyarakat dalam pengembangan perkotaan, terutama untuk menjamin terwujudnya kesejahteraan masyarakat perkotaan, hak dan kewajiban masyarakat kota harus tercermin dalam proses perencanaan. Masyarakat berhak untuk berperan serta dalam penyusunan rencana tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang Kawasan Perkotaan Metropolitan. Masyarakat berkewajiban berperan serta dalam memelihara kualitas ruang dan berkewajiban mentaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan. Dengan demikian, produk rencana tata ruang kawasan perkotaan merupakan hasil kesepakatan seluruh pelaku pembangunan (stakeholders), termasuk masyarakat. Peranserta masyarakat dalam penyusunan Rencana Struktur Tata Ruang Kawasan Perkotaan Metropolitan menganut asas-asas demokratis, kesetaraan gender, dan keterbukaan. Pendekatan ini merupakan dasar bagi pendekatan “community driven planning” yang menjadikan masyarakat sebagai penentu dan pemerintah sebagai fasilitatornya. Sejalan dengan proses penyusunan Rencana Struktur Tata Ruang Kawasan Perkotaan Metropolitan yang iteratif, maka keterlibatan masyarakat ada pada setiap proses tersebut dan selalu tanggap dan mengikuti setiap dinamika dan perkembangan di dalam masyarakat. Peranserta masyarakat dalam penyusunan Rencana Struktur Tata Ruang Kawasan Metropolitan dapat diwujudkan dalam bentuk pengajuan usul, memberi saran, atau mengajukan keberatan kepada pemerintah. Dalam mengajukan usul, memberikan saran, atau mengajukan keberatan kepada pemerintah dalam rangka penataan ruang Kawasan Perkotaan Metropolitan dapat dilakukan melalui pembentukan forum kota, asosiasi profesi, media massa, LSM, lembaga formal kemasyarakatan (sampai tingkat lembaga perwakilan rakyat). ______________________________________________________________________ III - 8


Gambar 3.1 Bagan Alir Penyusunan Rencana Struktur Tata Ruang Kawasan Perkotaan Metropolitan

RTRWN RTRWP

IDENTIFIKASI PERMASALAHAN KESERASIAN DAN KETERPADUAN PENGEMBANGAN KOTA INTI DAN KOTA-KOTA

RENCANA STRUKTUR TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN METROPOLITAN FORMULASI TUJUAN PENGEMBANGAN METROPOLITAN

Perumusan kondisi yang akan datang : • Estimasi kebutuhan pengembangan fungsional kota-kota • Estimasi hub. fungsional kota-kota

• • •

Arahan pengelolaan kawasan lindung dan budidaya Arahan pengembangan sistem prasarana dan sarana primer Arahan kebijaksanaan TGA, TGU dan SDA lainnya

_________________________________________________________________________________________________________________ III - 9


3.6.

Produk Rencana Produk Rencana Struktur Tata Ruang Kawasan Perkotaan Metropolitan, adalah sebagai berikut: 3.6.1 Tujuan Pemanfaatan Ruang Kawasan Perkotaan Metropolitan 3.6.2 Rencana Struktur dan Pola Pemanfaatan Ruang Kawasan Perkotaan Metropolitan A. 1.

Rencana Struktur Pemanfaatan Ruang Kawasan Perkotaan Metropolitan Arahan Pengembangan dan Distribusi Penduduk Arahan distribusi penduduk merupakan perkiraan jumlah penduduk Kawasan Perkotaan Metropolitan hingga akhir tahun perencanaan yang selanjutnya dirinci dalam distribusi pada setiap kawasan, sesuai dengan daya dukungnya. 1) Materi yang diatur Distribusi penduduk sampai dengan akhir tahun perencanaan. 2) Kedalaman materi yang diatur Jumlah penduduk kota pada akhir tahun perencanaan yang dirinci dalam unit-unit perkotaan yang mempunyai wilayah setingkat kecamatan atau beberapa kecamatan. 3) Pengelompokan materi yang diatur Distribusi penduduk tiap unit perkotaan dan kepadatan penduduk pada setiap kawasan fungsional.

2.

Arahan Pengembangan Sistem Pusat Pelayanan Perkotaan Arahan ini merupakan susunan yang diharapkan dari unsur-unsur pembentuk rona lingkungan alam perkotaan, lingkungan sosial perkotaan, dan lingkungan buatan perkotaan yang secara hirarkis dan struktural berhubungan satu sama lain membentuk tata ruang Kawasan Perkotaan Metropolitan; yang meliputi distribusi penduduk per unit perkotaan, dan sebaran pusat-pusat pelayanan perkotaan (fungsi primer dan sekunder). 1) Materi yang diatur Distribusi pusat-pusat pelayanan perkotaan (fungsi primer dan sekunder termasuk pusat-pusat permukiman perkotaan); distribusi penduduk per unit-unit pelayanan sampai dengan akhir tahun perencanaan.

______________________________________________________________________ III - 10


2) Kedalaman materi yang diatur Distribusi pusat-pusat pelayanan perkotaan dirinci sampai pusat dan sub pusat pelayanan perkotaan; 3) Pengelompokan materi yang diatur • Perdagangan yang terdiri dari: - perdagangan skala regional; - perdagangan skala kota; - perdagangan skala sebagian kota. • Pendidikan yang terdiri dari: - perguruan tinggi. • Pelayanan kesehatan yang terdiri dari: - rumah sakit umum kelas A; - rumah sakit umum kelas B; - rumah sakit umum kelas C; - rumah sakit umum kelas D. • Pelayanan rekreasi dan atau olah raga yang terdiri dari: - pelayanan skala kota; - pelayanan skala sebagian kota. 3.

Arahan Pengembangan Sistem Jaringan Transportasi 1) Materi yang diatur Sistem jaringan pergerakan dan prasarana penunjang bagi angkutan jalan raya, angkutan kereta api, angkutan laut, angkutan sungai, danau dan penyeberangan serta angkutan udara. 2) Kedalaman materi yang diatur • jalan raya meliputi seluruh sistem primer, dan jaringan arteri sekunder; • angkutan sungai sampai dengan jaringan sekunder; • pergerakan lainnya meliputi seluruh sistem pergerakan. 3) Pengelompokan materi yang diatur a. Angkutan jalan raya, terdiri dari: • Jaringan arteri sekunder, dan sistem primer; • Terminal angkutan barang skala nasional/regional/kota, terminal angkutan penumpang skala regional, dan terminal angkutan penumpang kota; • Trayek utama angkutan umum penumpang dan lintasan angkutan barang. b. Angkutan kereta api, terdiri dari: • Jaringan jalan kereta api;

______________________________________________________________________ III - 11


• Stasiun kereta api. c. Angkutan laut, terdiri dari: • Pelabuhan laut; • Jalur pelayaran. d. Angkutan sungai, danau dan penyeberangan, terdiri dari: • Pelabuhan sungai, danau dan penyeberangan; • Jalur pelayaran sungai. e. Angkutan udara, terdiri dari: • Bandar udara; • Jalur aman terbang (conicle surface). 4.

Arahan pengembangan Sistem Jaringan Utilitas (telekomunikasi, energi, pengairan, prasarana pengelolaan lingkungan) 1) Materi yang diatur Sistem jaringan utilitas dalam Kawasan Perkotaan Metropolitan sampai dengan akhir tahun perencanaan. 2) Kedalaman materi yang diatur • jaringan telepon, sampai dengan jaringan sistem primer; • jaringan listrik, sampai dengan jaringan transmisi tegangan tinggi dan menengah; • jaringan gas, sampai dengan jaringan distribusi utama; • jaringan air bersih, sampai dengan saluran distribusi utama; • jaringan air hujan, sampai dengan drainase primer; • jaringan air limbah, sampai dengan saluran primer; • jaringan pembuangan sampah kota, sampai dengan TPA. 3) Pengelompokan materi yang diatur: a. Sistem saluran telepon, terdiri dari: • Stasiun telepon otomat; • Saluran primer. b. Sistem jaringan listrik, terdiri dari: • Bangunan pembangkit; • Gardu induk ekstra tinggi; • Gardu induk; • Saluran udara tegangan ekstra tinggi; • Saluran udara tegangan tinggi; • Jaringan transmisi menengah. c. Sistem jaringan gas, terdiri dari: • Pabrik gas; • Jaringan distribusi utama.

______________________________________________________________________ III - 12


d. Sistem penyediaan air bersih terdiri dari: • Bangunan pengambil air baku; • Saluran atau pipa transmisi air baku; • Instalasi produksi; • Pipa transmisi air bersih utama; • Pipa transmisi air bersih sekunder; • Pipa distribusi utama. e. Sistem pembuangan air hujan, terdiri dari: • Saluran primer; • Waduk penampungan dan situ. f. Sistem pembuangan air limbah, terdiri dari: • Saluran primer; • Bangunan pengolahan; • Waduk penampungan. g. Sistem persampahan, terdiri dari: • Tempat pembuangan akhir; • Bangunan pengolahan sampah. B.

Rencana Pola Pemanfaatan Ruang Kawasan Perkotaan Metropolitan Rencana pola pemanfaatan ruang Kawasan Perkotaan Metropolitan merupakan bentuk pemanfaatan ruang Kawasan Perkotaan Metropolitan yang menggambarkan ukuran, fungsi serta karakter kegiatan manusia dan atau kegiatan alam. 1) Materi yang diatur Lokasi dan luas lahan untuk kegiatan primer (mempunyai jangkauan regional) maupun sekunder (mempunyai jangkauan pelayanan lokal / kota) sampai dengan akhir tahun perencanaan. 2) Kedalaman materi yang diatur Pemanfaatan ruang yang dirinci dalam kawasan-kawasan. 3) Pengelompokan materi yang diatur a. Kawasan Budidaya Perkotaan, meliputi: • Permukiman; • Perdagangan regional atau grosir, kota atau eceran, jasa penginapan atau perhotelan; • Industri tanpa pencemaran, dan yang potensial mencemari udara dan atau air dan atau suara; • Pendidikan, kesehatan, peribadatan, rekreasi dan atau olahraga, dan fasilitas sosial lainnya; • Perkantoran pemerintah dan niaga; ______________________________________________________________________ III - 13


• Terminal angkutan jalan raya baik untuk penumpang atau barang, stasiun kereta api, pelabuhan sungai, pelabuhan danau, pelabuhan penyeberangan, pelabuhan laut, bandar udara, dan sarana transportasi lainnya; • Pertanian tanaman pangan, perkebunan, peternakan, perikanan; • Taman pemakaman umum, taman pemakaman pahlawan; • Tempat pembuangan sampah akhir dan air limbah. b. Kawasan Lindung, meliputi: • Kawasan resapan air dan kawasan yang memberikan perlindungan bagi kawasan bawahan lainnya; • Sempadan pantai, sungai, sekitar danau dan waduk, sekitar mata air, dan kawasan terbuka hijau kota termasuk jalur hijau; • Cagar alam/pelestarian alam, dan suaka margasatwa; • Taman hutan raya, dan taman wisata alam lainnya; • Kawasan cagar budaya; • Kawasan rawan letusan gunung berapi, rawan gempa, rawan tanah longsor, rawan gelombang pasang dan rawan banjir. 3.6.3 Arahan Pengelolaan Kawasan Perkotaan, Perdesaan dan Kawasan Tertentu Arahan pengelolaan Kawasan Perkotaan ini mencakup rencana penanganan kawasan, prasarana dan arahan tutupan lahan. 1.

Arahan Penanganan Kawasan 1) Materi yang diatur Jenis dan prioritas penanganan kawasan. 2) Kedalaman materi yang diatur Ketentuan umum intensitas penanganan (tinggi, sedang, rendah/ringan). 3) Pengelompokan materi yang diatur • Rencana pengembangan kawasan baru/kota baru, kawasan yang dikonversi, kawasan yang didorong pertumbuhannya, kawasan yang dikendalikan perkembangannya, dsb; • Rencana kawasan yang diprioritaskan pengembangannya dengan metoda/pendekatan konsolidasi tanah perkotaan, guided land development, dll.

______________________________________________________________________ III - 14


2.

Arahan Penanganan Prasarana 1) Materi yang diatur Jenis penanganan prasarana tiap bagian sistem prasarana. 2) Kedalaman materi yang diatur Ketentuan umum intensitas penanganan (tinggi, sedang, rendah/ringan). 3) Pengelompokan materi yang diatur • Arahan jaringan pergerakan, yang terdiri dari pemeliharaan, peningkatan dan pembangunan baru; • Arahan jaringan utilitas yang terdiri dari pemeliharaan, perluasan dan pembangunan baru.

3.

Arahan Tutupan Lahan Arahan tutupan lahan yang akan dikembangkan terkait dengan kemampuan daya dukung lahan dan kesesuaian lahan perkotaan. 1) Materi yang diatur Perbandingan luas lahan yang tertutup (bangunan dan prasarana serta lainnya seperti : jalan, perparkiran, dll) dalam tiap unit pemanfaatan kawasan perkotaan terhadap luas kawasan (land coverage). 2) Kedalaman materi yang diatur Ketentuan umum intensitas tutupan lahan (tinggi, sedang, rendah, sangat rendah). 3) Pengelompokan materi yang diatur • Kawasan dengan tutupan lahan tinggi (60% - 75%); • Kawasan dengan tutupan lahan menengah (30 % - 60%); • Kawasan dengan tutupan lahan rendah (5% - 30 %); • Kawasan dengan tutupan lahan sangat rendah (< 5%).

4.

Arahan Penatagunaan Tanah, Air, Udara dan Sumber Daya lainnya dengan memperhatikan keterpaduan sumber daya alam dengan sumber daya buatan. Rencana penatagunaan tanah, air, udara, dan sumber daya alam lainnya yang memperhatikan keterpaduan sumber daya manusia dan sumber daya buatan; mencakup penguasaan, penggunaan dan pemanfaatan tanah, air, udara, dan sumber daya alam lainnya yang berwujud konsolidasi pemanfaatan tanah, air, udara, dan sumber daya alam lainnya (termasuk arahan baku mutu udara, air;

______________________________________________________________________ III - 15


pemanfaatan udara bagi jalur penebangan dan komunikasi; pemanfaatan air dan penggunaannya) a. Pengelolaan Tata Guna Tanah 1) Materi yang diatur Pengelolaan tata guna tanah mencakup penguasaan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah perkotaan yang berwujud konsolidasi pemanfaatan tanah. 2) Kedalaman materi yang diatur Pengaturan penguasaan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah perkotaan untuk kawasan-kawasan fungsional yang ditetapkan bentuk penanganannya (kawasan yang dipercepat perkembangannya, dan kawasan yang dibatasi perkembangannya). 3) Pengelompokan materi yang diatur Dikelompokkan menurut metoda pengelolaannya (misalnya konsolidasi tanah perkotaan, guided land development, reklamasi pantai, dll). b. Pengelolaan Tata Guna Air 1) Materi yang diatur Pengelolaan tata guna air mencakup penguasaan, penggunaan, dan pemanfaatan air di Kawasan Perkotaan Metropolitan yang berwujud konsolidasi pemanfaatan air. 2) Kedalaman materi yang diatur Pengaturan penguasaan, penggunaan, dan pemanfaatan air bagi pemenuhan kebutuhan kegiatan kawasan-kawasan fungsional di Kawasan Perkotaan Metropolitan, sampai dengan penetapan zonasi pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya air perkotaan (air permukaan; yang terdiri dari air sungai, air danau, mata air, air laut; dan air tanah). 3) Pengelompokan materi yang diatur Pengaturan penguasaan, pemanfaatan dan penggunaan sumber daya air, termasuk penentuan baku mutu air bersih, dikelompokkan berdasarkan kondisi sumber daya air perkotaan (sungai, danau, situ, waduk, air tanah dangkal, air tanah dalam, mata air).

______________________________________________________________________ III - 16


c. Pengelolaan Tata Guna Udara 1) Materi yang diatur Pengelolaan tata guna udara mencakup penguasaan, penggunaan, dan pemanfaatan ruang udara di Kawasan Perkotaan Metropolitan yang berwujud konsolidasi pemanfaatan ruang udara, berupa pengaturan ruang udara. 2) Kedalaman materi yang diatur Pengaturan penguasaan, penggunaan, dan pemanfaatan ruang udara bagi pemenuhan kebutuhan kegiatan kawasankawasan fungsional di Kawasan Perkotaan Metropolitan, sampai dengan penetapan zonasi pengelolaan dan pemanfaatan ruang udara. 3) Pengelompokan materi yang diatur Pengaturan penguasaan, pemanfaatan dan penggunaan ruang udara, berupa pengaturan ruang udara yang dikelompokkan atas pengaturan jalur terbang dan jalur bebas terbang, pengaturan frekwensi komunikasi dan media elektronik, pengaturan ruang udara yang terkait dengan ketinggian bangunan (termasuk keberadaan menara), dan pengaturan baku mutu udara (kebisingan dan polutan). d. Pengelolaan Tata Guna Sumber Daya Alam lainnya Pengelolaan sumber daya alam lainnya yang meliputi sumber daya hayati dan non hayati dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 3.6.4 Pedoman Pengendalian Pemanfaatan Ruang Pengendalian pemanfaatan ruang Kawasan Perkotaan Metropolitan diselenggarakan melalui kegiatan pengawasan dan penertiban terhadap pemanfaatan ruang berdasarkan mekanisme perijinan, pemberian insentif dan disinsentif, pemberian kompensasi, mekanisme pelaporan, mekanisme pemantauan, mekanisme evaluasi dan mekanisme pengenaan sanksi. 1) Materi yang diatur Ketentuan-ketentuan yang mencakup perijinan, pengawasan, dan penertiban di Kawasan Perkotaan Metropolitan. 2) Kedalaman materi yang diatur Kedalaman materi yang diatur meliputi pengaturan tentang mekanisme perijinan, pengawasan, dan penertiban.

______________________________________________________________________ III - 17


3) Pengelompokan materi yang diatur • Mekanisme perijinan sampai dengan pemberian ijin lokasi bagi kegiatan perkotaan; • Mekanisme pemberian insentif dan disinsentif bagi kawasan yang didorong pengembangannya, serta kawasan yang dibatasi pengembangannya; • Mekanisme pemberian kompensasi berupa mekanisme penggantian yang diberikan kepada masyarakat pemegang hak atas tanah, hak pengelolaan sumber daya alam seperti hutan, tambang, bahan galian, kawasan lindung yang mengalami kerugian akibat perubahan nilai ruang dan pelaksanaan pembangunan sesuai dengan rencana tata ruang; • Mekanisme pelaporan mencakup mekanisme pemberian informasi secara obyektif mengenai pemanfaatan ruang yang dapat dilakukan oleh masyarakat dan instansi yang berwenang; • Mekanisme pemantauan yang mencakup pengamatan, pemeriksaan dengan cermat perubahan kualitas tata ruang dan lingkungan yang tidak sesuai dan dilakukan oleh instansi yang berwenang; • Mekanisme evaluasi dilakukan untuk menilai kemajuan kegiatan pemanfaatan ruang dalam mencapai tujuan rencana tata ruang yang dilakukan oleh masyarakat dan instansi yang berwenang; • Mekanisme pengenaan sanksi mencakup sanksi administratif, pidana dan perdata. 3.7

Legalisasi Rencana Struktur Tata Ruang Kawasan Perkotaan Metropolitan ditetapkan oleh Gubernur/Badan Metropolitan setelah melalui kesepakatan antar daerah. Selanjutnya bagi keperluan operasionalisasi Rencana Struktur Tata Ruang Kawasan Perkotaan Metropolitan, dilakukan melalui penetapan Peraturan Daerah masing-masing wilayah Kabupaten/Kota (Perda tentang RTRW Kabupaten/Kota). Dalam hal Rencana Struktur Tata Ruang Kawasan Perkotaan Metropolitan mencakup lebih dari satu daerah propinsi, maka penetapannya dilakukan oleh Presiden/Badan Metropolitan setelah melalui kesepakatan antar daerah. Selanjutnya bagi keperluan operasionalisasi rencana struktur tata ruang kawasan perkotaan metropolitan, dilakukan melalui penetapan Peraturan Daerah masing-masing wilayah Propinsi/Kabupaten/Kota (Perda tentang RTRW Propinsi/Kabupaten/Kota).

______________________________________________________________________ III - 18


Gambar 3.2 CONTOH Rencana Struktur Pemanfaatan Ruang Kawasan Perkotaan Metropolitan

______________________________________________________________________

III - 19


Gambar 3.3 CONTOH Arahan Kebijaksanaan Tata Guna Tanah, Air, Udara, dan Sumberdaya Alam Lainnya.

______________________________________________________________________

III - 20


______________________________________________________________________ III - 20


BAB IV RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA / RENCANA UMUM TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN 4.1.

Umum Rencana Tata Ruang Wilayah Kota/Rencana Umum Tata Ruang Kawasan Perkotaan, berdasarkan pasal 22 ayat (1) UU No. 24/1992 tentang Penataan Ruang, merupakan rencana umum tata ruang sebagai penjabaran dari Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi atau Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Metropolitan ke dalam strategi pelaksanaan pemanfaatan ruang wilayah Kota/Kawasan Perkotaan. Rencana Umum Tata Ruang Wilayah Kota/Kawasan Perkotaan adalah kebijaksanaan yang menetapkan lokasi dari kawasan yang harus dilindungi dan dibudidayakan serta wilayah yang akan diprioritaskan pengembangannya dalam jangka waktu perencanaan. Rencana Tata Ruang Wilayah Kota/Kawasan Perkotaan merupakan rencana pemanfaatan ruang Wilayah Kota/Kawasan Perkotaan yang disusun untuk menjaga keserasian pembangunan antar sektor dalam rangka penyusunan dan pengendalian program-program pembangunan perkotaan dalam jangka panjang. Rencana Umum Tata Ruang Kawasan Perkotaan merupakan bagian dari Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten. Jangka waktu Rencana Tata Ruang Wilayah Kota/Rencana Umum Tata Ruang Kawasan Perkotaan adalah 10 tahun. Rencana Tata Ruang Wilayah Kota/Rencana Umum Tata Ruang Kawasan Perkotaan dituangkan ke dalam peta dengan ketelitian skala 1: 50.000 hingga 1: 20.000.

4.2

Fungsi Rencana Fungsi Rencana Tata Ruang Wilayah Kota/Rencana Umum Tata Ruang Kawasan Perkotaan adalah untuk: • menjaga konsistensi perkembangan Kota/Kawasan Perkotaan dengan strategi perkotaan nasional dan arahan Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi dalam jangka panjang;

______________________________________________________________________ IV - 1


• menciptakan keserasian perkembangan kota dengan wilayah sekitarnya; • menciptakan keterpaduan pembangunan sektoral dan daerah. 4.3

Manfaat Rencana Rencana Tata Ruang Wilayah Kota/Rencana Umum Tata Ruang Kawasan Perkotaan adalah sebagai pedoman untuk: • Perumusan kebijakan pokok pemanfaatan ruang di Wilayah Kota/Kawasan Perkotaan; • Mewujudkan keterpaduan, keterkaitan dan keseimbangan perkembangan dan keserasian antar sektor; • Penetapan lokasi investasi yang dilaksanakan pemerintah dan atau masyarakat di Wilayah Kota/Kawasan Perkotaan (rujukan bagi penerbitan ijin lokasi bagi pembangunan); • Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan di wilayah Kota dan Wilayah Kabupaten; • Pemanfaatan ruang bagi kegiatan pembangunan.

4.4

Muatan Rencana Adapun muatan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota/Rencana Umum Tata Ruang Kawasan Perkotaan, meliputi: 1. Tujuan pemanfaatan ruang Wilayah Kota/Kawasan Perkotaan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pertahanan keamanan; 2.

Rencana struktur dan pola pemanfaatan ruang Wilayah Kota/Kawasan Perkotaan, meliputi: a. Struktur pemanfaatan ruang yang meliputi distribusi penduduk, sistem kegiatan pembangunan dan sistem pusat-pusat pelayanan permukiman perkotaan termasuk pusat pelayanan koleksi dan distribusi; sistem prasarana transportasi; sistem telekomunikasi, sistem energi, sistem prasarana pengelolaan lingkungan termasuk sistem pengairan; b. Pola pemanfaatan ruang yang meliputi kawasan lindung, kawasan permukiman, kawasan jasa (perniagaan, pemerintahan, transportasi, pariwisata,dll), kawasan perindustrian.

3.

Rencana Umum Tata Ruang Wilayah Kota/Kawasan Perkotaan mencakup upaya: a. pengelolaan kawasan lindung dan budidaya; b. pengelolaan kawasan fungsional perkotaan, dan kawasan tertentu; c. pengembangan kawasan yang diprioritaskan dalam jangka waktu perencanaan, termasuk kawasan tertentu;

______________________________________________________________________ IV - 2


d. penatagunaan tanah, air, udara dan sumber daya lainnya dengan memperhatikan keterpaduan sumber daya alam dengan sumber daya buatan; e. pengembangan sistem kegiatan pembangunan dan sistem pusatpusat pelayanan permukiman perkotaan; sistem prasarana transportasi; sistem telekomunikasi, sistem energi, sistem prasarana pengelolaan lingkungan termasuk sistem pengairan (penanganan, pentahapan dan prioritas pengembangan yang ditujukan untuk perwujudan struktur pemanfatan ruang Wilayah Kota/Kawasan Perkotaan). 4.

4.5.

Pedoman pengendalian pembangunan wilayah kota/kawasan perkotaan, meliputi: a. Pedoman perijinan pemanfaatan ruang/pengembangan Wilayah Kota/Kawasan Perkotaan bagi kegiatan pembangunan di Wilayah Kota/Kawasan Perkotaan (pedoman pemberian ijin lokasi); b. Pedoman pemberian kompensasi, serta pemberian insentif dan pengenaan dis-insentif di Wilayah Kota/Kawasan Perkotaan; c. Pedoman pengawasan (pelaporan, pemantauan, dan evaluasi) dan penertiban (termasuk pengenaan sanksi) pemanfaatan ruang di Wilayah Kota/Kawasan Perkotaan.

Proses Perencanaan Dalam penyusunan dan penetapan rencana tata ruang, ditempuh langkahlangkah penentuan arah pengembangan, identifikasi potensi dan masalah pembangunan, perumusan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota/Kawasan Perkotaan, dan penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota/Kawasan Perkotaan (lihat Gambar 4.1). 1.

Penentuan arah pengembangan Dalam menentukan arah pengembangan Wilayah Kota/Kawasan Perkotaan dilakukan pula penentuan batas wilayah perencanaan. Dalam hal Daerah Kota, wilayah perencanaan adalah dalam batas administrasi Daerah Kota tersebut; sedangkan bagi Daerah Kabupaten, batas Kawasan Perkotaan ditentukan berdasarkan kriteria yang berlaku. Selain itu diperlukan peninjauan terhadap aspek ekonomi, sosial, budaya, daya dukung dan daya tampung lingkungan, serta fungsi pertahanan keamanan.

2.

Identifikasi potensi dan masalah pembangunan Mengidentifikasikan berbagai potensi dan masalah pembangunan dalam suatu wilayah perencanaan (Wilayah Kota/Kawasan Perkotaan)

______________________________________________________________________ IV - 3


untuk mewujudkan keterpaduan, keseimbangan, dan keserasian pembangunan antar sektor dalam rangka penyusunan dan pengendalian program-program pembangunan kota/kawasan perkotaan jangka panjang. Dalam melakukan kegiatan identifikasi permasalahan di kawasan perkotaan, ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan; a. Perkembangan sosial-kependudukan; Dimaksudkan untuk melihat gambaran kegiatan sosial kependudukan, baik tingkat pertumbuhan penduduk, ukuran keluarga, budaya atau aktivitas sosial penduduk termasuk tradisi, serta pergerakan penduduk (migrasi) yang mencerminkan daya tarik kawasan. b. Prospek pertumbuhan ekonomi; Dimaksudkan untuk melihat gambaran sektor-sektor pendorong perkembangan ekonomi dan tingkat perkembangannya yang dapat dilihat dari faktor ketenagakerjaan, PDRB, kegiatan usaha dan perkembangan penggunaan tanah dan produktivitasnya. c. Daya dukung fisik dan lingkungan; Dimaksudkan untuk melihat kemampuan fisik dan lingkungan perkotaan dalam mendukung pengembangan yang akan terjadi maupun yang ada pada saat ini. Termasuk diantaranya adalah untuk mengidentifikasikan lahan-lahan potensial bagi pengembangan selanjutnya. Informasi yang dibutuhkan bagi keperluan tersebut antara lain: • Kondisi tata guna tanah (penggunaan tanah); • Kondisi bentang alam kawasan; • Lokasi geografis; • Sumber daya air; • Kondisi lingkungan yang tergambarkan dari kondisi topografi dan pola drainase; • Sensitivitas kawasan terhadap lingkungan, bencana alam dan kegempaan; • Status dan nilai tanah; • Ijin lokasi, dll. d. Daya dukung prasarana dan fasilitas perkotaan; Dimaksudkan untuk melihat kondisi tingkat pelayanan prasarana dan sarana perkotaan bagi kebutuhan aktivitas penduduk perkotaan dalam menunjang fungsi dan peran kawasan di wilayah perkotaan. Informasi yang dibutuhkan bagi keperluan ini antara lain: • Jenis infrastruktur perkotaan; ______________________________________________________________________ IV - 4


• Jangkauan pelayanan; • Jumlah penduduk yang terlayani; • Kapasitas pelayanan. Dengan informasi tersebut, diharapkan dapat diformulasikan kondisi kawasan terutama yang menyangkut keserasian dan keterpaduan pengembangan kawasan perkotaan, antara pengembangan kota inti dan pusat-pusat aktivitas maupun wilayah pengaruhnya. Formulasi kondisi kawasan tersebut mencakup permasalahan, potensi, peluang, serta tantangan yang ada maupun kecenderungan yang akan datang. 3.

Perumusan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota/Kawasan Perkotaan, mencakup kegiatan: a. Perumusan visi, misi, dan tujuan pembangunan wilayah kota/kawasan perkotaan; yang dilakukan berdasarkan hasil analisis di atas. b. Perkiraan Kebutuhan Pengembangan Tujuan pengembangan dijabarkan ke dalam perkiraan kebutuhan pengembangan fungsional pusat-pusat dan kawasan serta kebutuhan keterkaitan fungsional pusat-pusat dan wilayah pengaruhnya yang meliputi: - Perkiraan kebutuhan pengembangan kependudukan; - Perkiraan kebutuhan pengembangan ekonomi perkotaan; - Perkiraan kebutuhan fasilitas sosial dan ekonomi perkotaan; - Perkiraan kebutuhan pengembangan lahan perkotaan; 9 kebutuhan ekstensifikasi; 9 kebutuhan intensifikasi; 9 perkiraan ketersediaan lahan bagi pengembangan. - Perkiraan kebutuhan prasarana dan sarana perkotaan. c. Perumusan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota/Kawasan Perkotaan Tahap akhir dari proses perencanaan tata ruang wilayah kota/kawasan perkotaan, adalah perumusan rencana yang merupakan pengejawantahan dari tujuan pengembangan serta perkiraan kebutuhan pengembangan. Dengan demikian rencana umum ini akan merupakan pedoman bagi hasil pencapaian tujuan pengembangan yang telah berhasil diformulasikan. Rencana umum ini merupakan acuan pengembangan kawasan perkotaan, yang selanjutnya digunakan sebagai pedoman bagi perencanaan tata ruang kota, khususnya bagi perumusan visi pengembangan kota secara individu.

______________________________________________________________________ IV - 5


4.

Penetapan rencana tata ruang Untuk mengoperasionalisasikan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota/Kawasan Perkotaan, perlu adanya suatu upaya penetapan rencana tata ruang dalam bentuk Peraturan Daerah Kota/Kabupaten.

Dalam rangka mengakomodasikan kepentingan dan kebutuhan masyarakat dalam pengembangan perkotaan, terutama untuk menjamin terwujudnya kesejahteraan masyarakat perkotaan; hak dan kewajiban masyarakat kota harus tercermin dalam proses perencanaan. Masyarakat berhak untuk berperan serta dalam penyusunan rencana tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang Wilayah Kota/Kawasan Perkotaan. Masyarakat berkewajiban berperan serta dalam memelihara kualitas ruang dan berkewajiban menaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan. Dengan demikian, produk Rencana Tata Ruang Wilayah Kota/Kawasan Perkotaan merupakan hasil kesepakatan seluruh pelaku pembangunan (stakeholders), termasuk masyarakat. Peranserta masyarakat dalam penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota/Kawasan perkotaan menganut asas-asas demokratis, kesetaraan gender, dan keterbukaan. Pendekatan ini merupakan dasar bagi pendekatan “community driven planning” yang menjadikan masyarakat sebagai penentu dan pemerintah sebagai fasilitatornya. Sejalan dengan proses penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota/Kawasan Perkotaan yang iteratif, maka keterlibatan masyarakat ada pada setiap proses tersebut dan selalu tanggap dan mengikuti setiap dinamika dan perkembangan di dalam masyarakat. Peranserta masyarakat dalam penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota/Kawasan Perkotaan dapat diwujudkan dalam bentuk pengajuan usul, memberi saran, atau mengajukan keberatan kepada pemerintah. Dalam mengajukan usul, memberikan saran, atau mengajukan keberatan kepada pemerintah dalam rangka penataan ruang Wilayah Kota/Kawasan Perkotaan dapat dilakukan melalui pembentukan forum kota, asosiasi profesi, media massa, LSM, lembaga formal kemasyarakatan (sampai tingkat lembaga perwakilan rakyat).

______________________________________________________________________ IV - 6


Gambar 4.1 Bagan Alir Penyusunan Rencana Umum Tata Ruang Kawasan Perkotaan

RTRWN RTRWP RENCANA STRUKTUR TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN METROPOLITAN

• • •

Arahan pengelolaan kawasan lindung dan budidaya Arahan pengembangan sistem prasarana dan sarana primer Arahan kebijaksanaan TGA, TGU DAN SDA lainnya


IDENTIFIKASI PERMASALAHAN PEMBANGUNAN KOTA

FORMULASI VISI PEMBANGUNAN KOTA

Rumusan kondisi yang akan datang: • Estimasi kebutuhan dan peluang pengembangan kota • Estimasi hubungan fungsional kawasan kota

• • • •

RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA Pengelolaan kawasan lindung dan budidaya Pengelolaan kawasan tertentu Sistem prasarana dan sarana sekunder TGT, TGU dan SDA lainnya Pentahapan dan prioritas pengembangan utk perwujudan struktur pemanfaatan ruang kota

RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN

RENCANA TEKNIK RUANG KAWASAN PERKOTAAN

_________________________________________________________________________________________________________________ IV - 7


4.6.

Produk Rencana Produk Rencana Tata Ruang Wilayah Kota/Rencana Umum Tata Ruang Kawasan Perkotaan, adalah sebagai berikut: 4.6.1 Tujuan Pemanfaatan Ruang Wilayah Kota/Kawasan Perkotaan 4.6.2 Rencana Struktur dan Pola Pemanfaatan Ruang Wilayah Kota/Kawasan Perkotaan A. 1.

Rencana Struktur Pemanfaatan Ruang Wilayah Kota/Kawasan Perkotaan Arahan Pengembangan dan Distribusi Penduduk Arahan distribusi penduduk merupakan perkiraan jumlah penduduk Wilayah Kota/Kawasan Perkotaan hingga akhir tahun perencanaan yang selanjutnya dirinci dalam distribusi pada setiap kawasan, sesuai dengan daya dukungnya. 1) Materi yang diatur Distribusi penduduk sampai dengan akhir tahun perencanaan. 2) Kedalaman materi yang diatur Jumlah penduduk kota pada akhir tahun perencanaan yang dirinci dalam unit-unit lingkungan atau yang mempunyai wilayah setingkat kelurahan. 3) Pengelompokan materi yang diatur Distribusi penduduk tiap unit lingkungan dan kepadatan penduduk pada setiap kawasan permukiman.

2.

Rencana Sistem Pusat Pelayanan Perkotaan Rencana ini merupakan susunan yang diharapkan dari unsurunsur pembentuk rona lingkungan alam perkotaan, lingkungan sosial perkotaan, dan lingkungan buatan perkotaan yang secara hirarkis dan struktural berhubungan satu sama lain membentuk tata ruang Wilayah Kota/Kawasan Perkotaan (lihat Gambar 4.2 dan 4.3); yang meliputi distribusi penduduk per unit permukiman perkotaan, dan sebaran pusat-pusat pelayanan perkotaan (fungsi primer dan sekunder). 1) Materi yang diatur Distribusi pusat-pusat pelayanan perkotaan (fungsi primer dan sekunder termasuk pusat-pusat permukiman perkotaan);

IV - 8


distribusi penduduk per unit-unit pelayanan sampai dengan akhir tahun perencanaan. 2) Kedalaman materi yang diatur • Distribusi pusat-pusat pelayanan perkotaan dirinci sampai pusat pelayanan lingkungan permukiman perkotaan; • Distribusi jumlah penduduk wilayah kota/kawasan perkotaan pada akhir tahun perencanaan dirinci dalam unitunit lingkungan atau setingkat kelurahan. 3) Pengelompokan materi yang diatur • Perdagangan yang terdiri dari: - perdagangan skala regional; - perdagangan skala kota; - perdagangan skala sebagian kota atau lokal. • Pendidikan yang terdiri dari: - perguruan tinggi; - sekolah lanjutan tingkat atas; - sekolah lanjutan tingkat pertama; - sekolah dasar. • Pelayanan kesehatan yang terdiri dari: - rumah sakit umum kelas A; - rumah sakit umum kelas B; - rumah sakit umum kelas C; - rumah sakit umum kelas D; - pusat kesehatan masyarakat pembantu. • Pelayanan rekreasi dan atau olah raga yang terdiri dari: - pelayanan skala kota; - pelayanan skala lokal atau sebagian kota.

IV - 9


Gambar 4.2 CONTOH Rencana Pemanfaatan Ruang Wilayah Kota

IV - 10


Gambar 4.3 CONTOH Rencana Pemanfaatan Ruang Kawasan Perkotaan

IV - 11


Gambar 4.4 CONTOH Rencana Pemanfaatan Ruang Wilayah Kabupaten

IV - 12


3.

Rencana Sistem Jaringan Transportasi 1) Materi yang diatur Sistem jaringan pergerakan dan prasarana penunjang bagi angkutan jalan raya, angkutan kereta api, angkutan laut, angkutan sungai, danau dan penyeberangan serta angkutan udara. 2) Kedalaman materi yang diatur • Jalan raya meliputi seluruh sistem primer, jaringan arteri sekunder dan kolektor sekunder; • Angkutan sungai sampai dengan jaringan sekunder; • Pergerakan lainnya meliputi seluruh sistem pergerakan. 3) Pengelompokan materi yang diatur a. Angkutan jalan raya, terdiri dari: • Jaringan arteri sekunder, jaringan kolektor sekunder, sistem primer; • Terminal angkutan barang, terminal angkutan penumpang skala regional, terminal angkutan penumpang kota sampai dengan terminal madya; • Trayek angkutan umum penumpang dan mikro bus penumpang, lintasan angkutan barang dan ternak. b. Angkutan kereta api, terdiri dari: • Jaringan jalan kereta api; • Stasiun kereta api; • Depo atau balai yasa. c. Angkutan laut, terdiri dari: • Pelabuhan laut; • Jalur pelayaran. d. Angkutan sungai, danau dan penyeberangan, terdiri dari: • Pelabuhan sungai, danau dan penyeberangan; • Jalur pelayaran sungai. e. Angkutan udara, terdiri dari: • Bandar udara; • Jalur aman terbang (conicle surface).

4.

Rencana Sistem Jaringan Utilitas (telekomunikasi, energi, pengairan, prasarana pengelolaan lingkungan) 1) Materi yang diatur Sistem jaringan utilitas dalam Wilayah Kota/Kawasan Perkotaan sampai dengan akhir tahun perencanaan.

IV - 13


2) Kedalaman materi yang diatur • jaringan telepon, sampai dengan jaringan sistem sekunder; • jaringan listrik, sampai dengan jaringan transmisi tegangan menengah; • jaringan gas, sampai dengan jaringan distribusi utama; • jaringan air bersih, sampai dengan saluran distribusi sekunder; • jaringan air hujan, sampai dengan saluran sekunder; • jaringan air limbah, sampai dengan saluran sekunder; • jaringan pembuangan sampah kota, sampai tempat pembuangan sekunder. 3) Pengelompokan materi yang diatur: a. Sistem saluran telepon, terdiri dari: • Stasiun telepon otomat; • Saluran primer; • Rumah kabel; • Saluran sekunder. b. Sistem jaringan listrik, terdiri dari: • Bangunan pembangkit; • Gardu induk ekstra tinggi; • Gardu induk; • Saluran udara tegangan ekstra tinggi; • Saluran udara tegangan tinggi; • Jaringan transmisi menengah. c. Sistem jaringan gas, terdiri dari: • Pabrik gas; • Seluruh jaringan gas. d. Sistem penyediaan air bersih terdiri dari: • Bangunan pengambil air baku; • Saluran atau pipa transmisi air baku; • Instalasi produksi; • Pipa transmisi air bersih utama; • Pipa transmisi air bersih sekunder; • Bak penampung; • Pipa distribusi utama; • Pipa distribusi sekunder. e. Sistem pembuangan air hujan, terdiri dari: • Saluran primer; • Saluran sekunder; • Waduk penampungan.

IV - 14


f. Sistem pembuangan air limbah, terdiri dari: • Saluran primer; • Saluran sekunder; • Bangunan pengolahan; • Waduk penampungan. g. Sistem persampahan, terdiri dari: • Tempat pembuangan akhir; • Bangunan pengolahan sampah; • Penampungan sementara. B.

Rencana Pola Pemanfaatan Ruang Wilayah Kota/Kawasan Perkotaan Rencana pola pemanfaatan ruang Kawasan Perkotaan merupakan bentuk pemanfaatan ruang Wilayah Kota/Kawasan Perkotaan yang menggambarkan ukuran, fungsi serta karakter kegiatan manusia dan atau kegiatan alam. 1) Materi yang diatur Lokasi dan luas lahan untuk kegiatan primer (mempunyai jangkauan regional) maupun sekunder (mempunyai jangkauan pelayanan lokal/kota) sampai dengan akhir tahun perencanaan. 2) Kedalaman materi yang diatur Pemanfaatan ruang yang dirinci dalam kawasan-kawasan. 3) Pengelompokan materi yang diatur a. Kawasan Budidaya Perkotaan, meliputi: • Perumahan dan permukiman; • Perdagangan regional atau grosir, kota atau eceran, jasa penginapan atau perhotelan; • Industri tanpa pencemaran, dan yang potensial mencemari udara dan atau air dan atau suara; • Pendidikan, kesehatan, peribadatan, rekreasi dan atau olahraga, dan fasilitas sosial lainnya; • Perkantoran pemerintah dan niaga; • Terminal angkutan jalan raya baik untuk penumpang atau barang, stasiun kereta api, pelabuhan sungai, pelabuhan danau, pelabuhan penyeberangan, pelabuhan laut, bandar udara, dan sarana transportasi lainnya; • Pertanian tanaman pangan, perkebunan, peternakan, perikanan; • Taman pemakaman umum, taman pemakaman pahlawan; • Tempat pembuangan sampah akhir;

IV - 15


b. Kawasan Lindung, meliputi: • Kawasan resapan air dan kawasan yang memberikan perlindungan bagi kawasan bawahan lainnya; • Sempadan pantai, sungai, sekitar danau dan waduk, sekitar mata air, dan kawasan terbuka hijau kota termasuk jalur hijau; • Cagar alam/pelestarian alam, dan suaka margasatwa; • Taman hutan raya, dan taman wisata alam lainnya; • Kawasan cagar budaya; • Kawasan rawan letusan gunung berapi, rawan gempa, rawan tanah longsor, rawan gelombang pasang dan rawan banjir. 4.6.3 Rencana Pengelolaan Kawasan Lindung, Budidaya Perkotaan, dan Kawasan Tertentu A.

Rencana Pengelolaan Kawasan Perkotaan Rencana ini mencakup rencana penanganan lingkungan perkotaan, arahan kepadatan bangunan, dan arahan ketinggian bangunan.

1.

Rencana Penanganan Lingkungan Kota 1) Materi yang diatur Jenis penanganan lingkungan dan jaringan pergerakan serta utilitas untuk tiap unit lingkungan dan atau kawasan yang akan dilaksanakan dalam kota. 2) Kedalaman materi yang diatur Ketentuan umum intensitas penanganan (tinggi, sedang, rendah/ringan) 3) Pengelompokan materi yang diatur • Rencana pengembangan lingkungan/kawasan baru, kawasan yang dikonversi, kawasan yang diremajakan, kawasan resettlement, dsb; • Rencana kawasan yang dikembangkan dengan metoda konsolidasi tanah perkotaan, guided land development, dll; • Rencana jaringan pergerakan dan atau utilitas kawasan yang akan diperbaiki; • Rencana jaringan pergerakan dan atau utilitas kawasan yang akan diperbaharui, dll.

IV - 16


2.

Arahan Kepadatan Bangunan Arahan kepadatan yang akan dikembangkan terkait dengan aktifitas Wilayah Kota/Kawasan Perkotaan terutama ketentuan tutupan lahan. 1) Materi yang diatur Perbandingan luas lahan yang tertutup (bangunan dan prasarana serta lainnya seperti : jalan, perparkiran, dll) dalam tiap unit lingkungan dan atau kawasan dengan luas kawasan (land coverage). 2) Kedalaman materi yang diatur Kepadatan bangunan yang dirinci berdasarkan tiap kawasankawasan peruntukan. 3) Pengelompokan materi yang diatur • Unit lingkungan dan atau kawasan dengan kepadatan sangat tinggi (lebih besar dari 75%); • Unit lingkungan dan atau kawasan dengan kepadatan tinggi (60% - 75%); • Unit lingkungan dan atau kawasan dengan kepadatan menengah (45 % - 60%); • Unit lingkungan dan atau kawasan dengan kepadatan rendah (30% - 45 %); • Unit lingkungan dan atau kawasan dengan kepadatan sangat rendah (30%).

3.

Arahan Ketinggian Bangunan 1) Materi yang diatur Arahan ketinggian bangunan untuk setiap kawasan kota, sesuai dengan daya dukung kawasan. 2) Kedalaman materi yang diatur Arahan ketinggian bangunan yang dirinci untuk setiap unit lingkungan dan atau kawasan.

4.

Rencana Penatagunaan Tanah, Air, Udara dan Sumber Daya lainnya dengan memperhatikan keterpaduan sumber daya alam dengan sumber daya buatan. Rencana penatagunaan tanah, air, udara, dan sumber daya alam lainnya yang memperhatikan keterpaduan sumber daya manusia dan sumber daya buatan; mencakup penguasaan, penggunaan dan pemanfaatan tanah, air, udara, dan sumber daya alam lainnya yang berwujud konsolidasi pemanfaatan tanah, air, udara, IV - 17


dan sumber daya alam lainnya (termasuk arahan baku mutu udara, air; pemanfaatan udara bagi jalur penebangan dan komunikasi; pemanfaatan air dan penggunaannya) a. Pengelolaan Tata Guna Tanah 1) Materi yang diatur Pengelolaan tata guna tanah mencakup penguasaan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah perkotaan yang berwujud konsolidasi pemanfaatan tanah. 2) Kedalaman materi yang diatur Pengaturan penguasaan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah perkotaan untuk kawasan-kawasan fungsional yang ditetapkan bentuk penanganannya (kawasan yang dipercepat perkembangannya, dan kawasan yang dibatasi perkembangannya). 3) Pengelompokan materi yang diatur Dikelompokkan menurut metoda pengelolaannya (misalnya konsolidasi tanah perkotaan, guided land development, reklamasi pantai, dll). b. Pengelolaan Tata Guna Air 1) Materi yang diatur Pengelolaan tata guna air mencakup penguasaan, penggunaan, dan pemanfaatan air di Wilayah Kota/Kawasan Perkotaan yang berwujud konsolidasi pemanfaatan air. 2) Kedalaman materi yang diatur Pengaturan penguasaan, penggunaan, dan pemanfaatan air bagi pemenuhan kebutuhan kegiatan kawasan-kawasan fungsional di Wilayah Kota/Kawasan Perkotaan, sampai dengan penetapan zonasi pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya air perkotaan (air permukaan dan air tanah). 3) Pengelompokan materi yang diatur Pengaturan penguasaan, pemanfaatan dan penggunaan sumber daya air, termasuk penentuan baku mutu air, dikelompokkan berdasarkan kondisi sumber daya air perkotaan (sungai, danau, situ, waduk, air tanah dangkal, air tanah dalam, mata air).

IV - 18


c. Pengelolaan Tata Guna Udara 1) Materi yang diatur Pengelolaan tata guna udara mencakup penguasaan, penggunaan, dan pemanfaatan ruang udara di Wilayah Kota/Kawasan Perkotaan yang berwujud konsolidasi pemanfaatan ruang udara, berupa pengaturan ruang udara. 2) Kedalaman materi yang diatur Pengaturan penguasaan, penggunaan, dan pemanfaatan ruang udara bagi pemenuhan kebutuhan kegiatan kawasan-kawasan fungsional di Wilayah Kota/Kawasan Perkotaan, sampai dengan penetapan zonasi pengelolaan dan pemanfaatan ruang udara. 3) Pengelompokan materi yang diatur Pengaturan penguasaan, pemanfaatan dan penggunaan ruang udara, berupa pengaturan ruang udara yang dikelompokkan atas pengaturan jalur terbang dan jalur bebas terbang, pengaturan frekuensi komunikasi dan media elektronik, pengaturan ruang udara yang terkait dengan ketinggian bangunan (termasuk keberadaan menara), dan pengaturan baku mutu udara (kebisingan dan polutan). d. Pengelolaan Tata Guna Sumber Daya Alam lainnya Pengelolaan sumber daya alam lainnya yang meliputi sumber daya hayati dan non hayati dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. B.

Rencana pengelolaan kawasan tertentu di perkotaan Penanganan lingkungan dan pengaturan bangunan disesuaikan dengan kebutuhan pengelolaan kawasan tertentu dengan tetap menjamin keserasiannya dengan pengelolaan kawasan perkotaan lainnya.

4.6.4 Pedoman Pengendalian Pemanfaatan Ruang Pengendalian pemanfaatan ruang Wilayah Kota/Kawasan Perkotaan diselenggarakan melalui kegiatan pengawasan dan penertiban terhadap pemanfaatan ruang berdasarkan mekanisme perijinan, pemberian insentif dan disinsentif, pemberian kompensasi, mekanisme pelaporan, mekanisme pemantauan, mekanisme evaluasi dan mekanisme pengenaan sanksi.

IV - 19


1) Materi yang diatur Ketentuan-ketentuan yang mencakup perijinan, pengawasan, dan penertiban di Wilayah Kota/Kawasan Perkotaan. 2) Kedalaman materi yang diatur Kedalaman materi yang diatur meliputi pengaturan tentang mekanisme perijinan, pengawasan, dan penertiban. 3) Pengelompokan materi yang diatur • Mekanisme perijinan sampai dengan pemberian ijin lokasi bagi kegiatan perkotaan; • Mekanisme pemberian insentif dan disinsentif bagi kawasan yang didorong pengembangannya, serta kawasan yang dibatasi pengembangannya; • Mekanisme pemberian kompensasi berupa mekanisme penggantian yang diberikan kepada masyarakat pemegang hak atas tanah, hak pengelolaan sumber daya alam seperti hutan, tambang, bahan galian, kawasan lindung yang mengalami kerugian akibat perubahan nilai ruang dan pelaksanaan pembangunan sesuai dengan rencana tata ruang; • Mekanisme pelaporan mencakup mekanisme pemberian informasi secara obyektif mengenai pemanfaatan ruang yang dapat dilakukan oleh masyarakat dan instansi yang berwenang; • Mekanisme pemantauan yang mencakup pengamatan, pemeriksaan dengan cermat perubahan kualitas tata ruang dan lingkungan yang tidak sesuai dan dilakukan oleh instansi yang berwenang. • Mekanisme evaluasi dilakukan untuk menilai kemajuan kegiatan pemanfaatan ruang dalam mencapai tujuan rencana tata ruang yang dilakukan oleh masyarakat dan instansi yang berwenang. • Mekanisme pengenaan sanksi mencakup sanksi administratif, pidana dan perdata. 4.7.

Legalisasi Rencana Tata Ruang Wilayah Kota ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota. Rencana Tata Ruang yang telah diperdalam merupakan dokumen peraturan perundangan yang mengikat secara hukum bagi masyarakat. Rencana Tata Ruang Wilayah Kota ini merupakan acuan bagi pembangunan kota. Rencana Umum Tata Ruang Kawasan Perkotaan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten sebagai bagian dari Peraturan Daerah IV - 20


Kabupaten tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten yang bersangkutan. Dalam hal Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten telah ditetapkan terlebih dahulu menjadi Perda, maka Rencana Tata Ruang Wilayah Kota/Kawasan Perkotaan yang merupakan bagian dari Kabupaten harus diintegrasikan ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten sebagai bagian dari Perda tersebut.

IV - 21


BAB V RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN 5.1

Umum Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan, merupakan penjabaran dari Rencana Umum Tata Ruang Wilayah Kota/Kabupaten ke dalam rencana pemanfaatan ruang Kawasan Perkotaan. Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan adalah rencana pemanfaatan ruang Bagian Wilayah Kota/Kawasan Perkotaan secara terperinci yang disusun untuk penyiapan perwujudan ruang dalam rangka pelaksanaan program-program pembangunan perkotaan. Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan juga merupakan rencana yang menetapkan blok-blok peruntukan pada kawasan fungsional perkotaan, sebagai penjabaran “kegiatan” ke dalam wujud ruang, dengan memperhatikan keterkaitan antara kegiatan dalam kawasan fungsional, agar tercipta lingkungan yang harmonis antara kegiatan utama dan kegiatan penunjang dalam kawasan fungsional tersebut. Jangka waktu Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan ini adalah 5 tahun dan dituangkan ke dalam peta rencana dengan skala 1 : 5.000 atau lebih.

5.2.

Fungsi Rencana Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan berfungsi untuk: • menyiapkan perwujudan ruang, dalam rangka pelaksanaan program pembangunan perkotaan; • menjaga konsistensi pembangunan dan keserasian perkembangan kawasan perkotaan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota/Kabupaten; • menciptakan keterkaitan antar kegiatan yang selaras, serasi dan efisien; • menjaga konsistensi perwujudan ruang kawasan perkotaan melalui pengendalian program-program pembangunan perkotaan.

V -1


5.3

Manfaat Rencana Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan bagi Pemerintah Daerah adalah sebagai pedoman untuk: • Pemberian advis planning; • Pengaturan bangunan setempat; • Penyusunan rencana teknik ruang kawasan perkotaan atau rencana tata bangunan dan lingkungan; • Pelaksanaan program pembangunan.

5.4

Muatan Rencana Adapun muatan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan, meliputi: 1. Tujuan pengembangan kawasan fungsional perkotaan; 2.

Rencana struktur dan pola pemanfaatan ruang Kawasan Perkotaan, meliputi: a. Struktur pemanfaatan ruang, yang meliputi distribusi penduduk, struktur pelayanan kegiatan kawasan perkotaan, sistem jaringan pergerakan, sistem jaringan telekomunikasi, sistem jaringan energi, dan sistem prasarana pengelolaan lingkungan; b. Pola pemanfaatan ruang, yang meliputi pengembangan kawasan fungsional (kawasan permukiman, perdagangan, jasa, pemerintahan, pariwisata, perindustrian) dalam blok-blok peruntukan.

3.

Pedoman pelaksanaan pembangunan kawasan fungsional perkotaan meliputi: a. Arahan kepadatan bangunan (net density/KDB) untuk setiap blok peruntukan; b. Arahan ketinggian bangunan (maximum height/KLB) untuk setiap blok peruntukan; c. Arahan garis sempadan bangunan untuk setiap blok peruntukan; d. Rencana penanganan lingkungan blok peruntukan; e. Rencana penanganan jaringan prasarana dan sarana.

4.

Pedoman pengendalian pemanfaatan ruang kawasan fungsional perkotaan.

V -2


5.5

Proses Perencanaan Dalam penyusunan dan penetapan rencana tata ruang, ditempuh langkahlangkah penentuan kawasan perencanaan, identifikasi potensi dan masalah pembangunan, perumusan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan, dan penetapan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan. 1.

Penentuan kawasan perencanaan perkotaan; Dalam menentukan kawasan perencanaan perkotaan dilakukan berdasarkan tingkat urgensi/prioritas/keterdesakan penanganan kawasan tersebut di dalam konstelasi Wilayah Kota/Kawasan Perkotaan.

2.

Identifikasi permasalahan pembangunan dan perwujudan ruang kawasan; • Analisis yang didasarkan atas tuntutan pelaksanaan pembangunan suatu kegiatan perkotaan yang selanjutnya didukung keputusan strategis dari pemerintah daerah setempat untuk pengembangannya; • Terdapat suatu permasalahan dalam perwujudan ruang kawasan seperti masalah rumah kumuh, urban heritage, kota tepi air, dsb.

3.

Perkiraan kebutuhan pelaksanaan pembangunan kawasan; Perkiraan kebutuhan pelaksanaan pembangunan kawasan didasarkan atas hasil analisis kependudukan, sektor / kegiatan potensial, daya dukung lingkungan, kebutuhan prasarana dan sarana lingkungan, sasaran pembangunan kawasan yang hendak dicapai, dan pertimbangan efisiensi pelayanan Perkiraan kebutuhan tersebut mencakup: - Perkiraan kebutuhan pengembangan kependudukan; - Perkiraan kebutuhan pengembangan ekonomi perkotaan; - Perkiraan kebutuhan fasilitas sosial dan ekonomi perkotaan; - Perkiraan kebutuhan pengembangan lahan perkotaan; kebutuhan ekstensifikasi; kebutuhan intensifikasi; perkiraan ketersediaan lahan bagi pengembangan. - Perkiraan kebutuhan prasarana dan sarana perkotaan.

4.

Perumusan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan Perumusan ini berdasarkan pada perkiraan kebutuhan pelaksanaan pembangunan dan pemanfaatan ruang.

V -3


5.

Penetapan rencana tata ruang Untuk mengoperasionalisasikan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan, perlu adanya suatu upaya penetapan rencana tata ruang dalam bentuk Surat Keputusan Walikota/Bupati dalam hal Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan sebagai penjabaran RTRW Kota/Kabupaten. Dalam hal terjadi perubahan fungsi kawasan sebagai akibat dari dinamika perkembangan perkotaan yang cukup tinggi, maka Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan yang bersangkutan ditetapkan dengan persetujuan DPRD dalam bentuk Peraturan Daerah. Hal ini selanjutnya menjadi masukan bagi peninjauan kembali dan penyempurnaan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota/Kabupaten.

Proses penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan dapat dilihat dalam Gambar 5.1.

Masyarakat berhak untuk berperan serta dalam penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan. Masyarakat berkewajiban berperan serta dalam memelihara kualitas ruang dan berkewajiban menaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan. Dengan demikian, produk Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan merupakan hasil kesepakatan seluruh pelaku pembangunan (stakeholders), termasuk masyarakat. Peranserta masyarakat dalam penataan ruang menganut asas-asas demokratis, kesetaraan gender, dan keterbukaan. Pendekatan ini merupakan dasar bagi pendekatan “community driven planning” yang menjadikan masyarakat sebagai penentu dan pemerintah sebagai fasilitatornya. Sejalan dengan proses penataan ruang yang iteratif, maka keterlibatan masyarakat ada pada setiap proses tersebut dan selalu tanggap dan mengikuti setiap dinamika dan perkembangan di dalam masyarakat. Peranserta masyarakat dalam penataan ruang dapat diwujudkan dalam bentuk pengajuan usul, memberi saran, atau mengajukan keberatan kepada pemerintah. Dalam mengajukan usul, memberikan saran, atau mengajukan keberatan kepada pemerintah dalam rangka penataan ruang bagian Kawasan Perkotaan dapat dilakukan melalui pembentukan forum kota, asosiasi profesi, media massa, LSM, lembaga formal kemasyarakatan (sampai tingkat lembaga perwakilan rakyat).

V -4


Gambar 5.1. Bagan Alir Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan

RTRWN RTR W P RENCANA STRUKTUR TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN METROPOLITAN


• • • •

RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA Pengelolaan kawasan lindung dan budidaya Pengelolaan kawasan tertentu Sistem prasarana dan sarana sekunder TGT, TGU dan SDA lainnya Pentahapan & prioritas pengembangan utk perwujudan struktur pemanfaatan ruang kota

• • • • • •

Rencana pemanfaatan ruang kawasan fungsional dalam blok-blok peruntukan Rencana struktur pelayanan Rencana sistem jaringan pergerakan primer dan sekunder Rencana sistem utilitas Arahan kepadatan, ketinggian bangunan sempadan untuk setiap blok peruntukan Rencana pengelolaan sarana dan prasarana

RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN IDENTIFIKASI PERMASALAHAN PEMBANGUNAN DAN PERWUJUDAN RUANG KAWASAN


Rumusan kondisi yang akan datang: • Estimasi kebutuhan dan pelaksanaan pembangunan

RENCANA TEKNIK RUANG KAWASAN PERKOTAAN TUJUAN PEMBANGUNAN LINGKUNGAN & MASA BANGUNAN

V -5


5.6

Produk Rencana Produk Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan terdiri dari: 5.6.1 Tujuan pengembangan kawasan fungsional perkotaan Tujuan pengembangan kawasan fungsional perkotaan dirumuskan sesuai dengan permasalahan dan arahan kebijakan berdasarkan urgensi/keterdesakan penanganan kawasan tersebut. 5.6.2 Rencana Struktur dan Pola Pemanfaatan Ruang Kawasan Perkotaan 1.

Rencana Distribusi Penduduk Kawasan Perkotaan 1) Materi yang diatur Distribusi penduduk sampai dengan akhir tahun perencanaan. 2) Kedalaman materi yang diatur Rencana distribusi penduduk kawasan perkotaan yang dirinci dalam blok-blok peruntukan. 3) Pengelompokan materi yang diatur Jumlah penduduk dan kepadatan penduduk setiap blok peruntukan.

2.

Rencana Struktur Pelayanan Kegiatan Kawasan Perkotaan 1) Materi yang diatur Tata jenjang kapasitas dan intensitas menurut lokasi dan jenis pelayanan kegiatan dalam kawasan. 2) Kedalaman materi yang diatur Distribusi pusat-pusat pelayanan kegiatan perkotaan dirinci sampai pusat pelayanan lingkungan permukiman perkotaan. 3) Pengelompokan materi yang diatur • Perdagangan yang terdiri dari: - perdagangan skala regional; - perdagangan skala kota; - perdagangan skala lingkungan. • Pendidikan yang terdiri dari: - perguruan tinggi; - sekolah lanjutan tingkat atas; - sekolah lanjutan tingkat pertama; - sekolah dasar; - taman kanak-kanak.

V -6


• Pelayanan kesehatan yang terdiri dari: - rumah sakit umum kelas A; - rumah sakit umum kelas B; - rumah sakit umum kelas C; - rumah sakit umum kelas D; - pusat kesehatan masyarakat pembantu. • Pelayanan rekreasi dan atau olah raga yang terdiri dari: - pelayanan skala kota; - pelayanan skala lingkungan. 3.

Rencana Sistem Jaringan Pergerakan 1) Materi yang diatur Sistem jaringan pergerakan dan prasarana penunjang (terminal, jalan, lingkungan perparkiran) bagi angkutan jalan raya, angkutan kereta api, angkutan laut, angkutan sungai, danau dan penyeberangan, serta angkutan udara. 2) Kedalaman materi yang diatur • Angkutan jalan raya, meliputi seluruh sistem primer, jaringan arteri sekunder dan kolektor sekunder, sampai dengan jalan lokal sekunder; • Angkutan sungai, sampai dengan jaringan sekunder; • Pergerakan lainnya meliputi seluruh sistem pergerakan. 3) Pengelompokan materi yang diatur a. Angkutan jalan raya, terdiri dari: • Jaringan jalan arteri sekunder, jaringan jalan kolektor sekunder, jaringan jalan lokal sekunder, sistem primer (jumlah lajur, daerah pengawasan jalan, daerah milik jalan, persimpangan utama); • Terminal penumpang dan barang; • Jaringan trayek angkutan penumpang dan jaringan lintas angkutan barang. b. Angkutan kereta api, terdiri dari: • Jaringan jalan kereta api; • Stasiun kereta api; • Depo atau balai yasa. c. Angkutan sungai, danau dan penyeberangan, terdiri dari: • Terminal angkutan sungai, danau dan penyeberangan; • Jalur pelayaran sungai.

V -7


Gambar 5.2 CONTOH Rencana Pemanfaatan Ruang Kawasan Perdagangan

V -8


d. Angkutan laut , terdiri dari: • Pelabuhan laut; • Jalur pelayaran. e. Angkutan udara, terdiri dari: • Bandar udara; • Jalur penerbangan. 4.

Rencana Sistem Jaringan Utilitas 1) Materi yang diatur Sistem jaringan utilitas dalam kawasan hingga akhir tahun perencanaan. 2) Kedalaman materi yang diatur • Seluruh jaringan telepon (hingga jaringan kabel sekunder); • Seluruh jaringan listrik (tegangan menengah hingga gardu distribusi); • Seluruh jaringan gas; • Seluruh jaringan air bersih (hingga jaringan distribusi sekunder/per blok peruntukan); • Seluruh jaringan air hujan; • Seluruh jaringan air limbah; • Seluruh jaringan persampahan (hingga TPS komunal). 3) Pengelompokan materi yang diatur • Sistem saluran telepon, yang terdiri dari: − Stasiun telepon otomat; − Rumah kabel dan kotak pembagi; − Jaringan kabel sekunder; − Jaringan telepon seluler. • Sistem televisi kabel, yang terdiri dari: − Stasiun transmisi; − Jaringan kabel distribusi. • Sistem jaringan listrik, yang terdiri dari: − Bangunan pembangkit; − Gardu induk tegangan ekstra tinggi; − Gardu induk; − Gardu distribusi. • Sistem jaringan gas, yang terdiri dari: − Pabrik gas; − Seluruh jaringan gas. • Sistem penyediaan air bersih, yang terdiri dari : − Bangunan pengambil air baku; − Seluruh pipa transmisi air baku instalasi produksi; V-9


− Seluruh pipa transmisi air bersih; − Bak penampung; − Hingga pipa distribusi sekunder/distribusi hingga blok peruntukan. • Sistem pembuangan air hujan, yang terdiri dari: − Seluruh saluran; − Waduk penampungan. • Sistem pembuangan air limbah, yang terdiri dari: − Seluruh saluran; − Bangunan pengolahan; − Waduk penampungan. • Sistem persampahan, yang terdiri dari: − Tempat pembungan akhir; − Bangunan pengolahan sampah; − Penampungan sementara. 5.6.3 Rencana Blok Pemanfaatan Ruang (Block Plan) Rencana pemanfaatan ruang Kawasan Perkotaan yang menggambarkan ukuran, fungsi serta karakter kegiatan manusia dan atau kegiatan alam, yang dituangkan dalam blok-blok peruntukan. 1) Materi yang diatur Luas dan lahan peruntukan sampai dengan akhir tahun perencanaan. 2) Kedalaman materi yang diatur Pemanfaatan ruang kawasan perkotaan yang dirinci dalam blok-blok peruntukan. 3) Pengelompokan materi yang diatur a. Kawasan Budidaya Perkotaan, meliputi: • Perumahan dan permukiman, yang dirinci menurut ketinggian bangunan, jenis penggunaan, pengelompokan berdasarkan besaran perpetakan; • Perdagangan, yang dirinci menurut jenis dan bentuk bangunannya, antara lain pasar, pertokoan, mal, dll; • Industri, yang dirinci menurut jenisnya; • Pendidikan, yang dirinci menurut tingkatan pelayanan mulai dari pendidikan tinggi, SLTA, SLTP, SD, dan TK; • Kesehatan, yang dirinci menurut tingkat pelayanan mulai dari RS Umum kelas A,B,C,D; puskesmas, puskesmas pembantu; • Peribadatan, yang dirinci menurut jenisnya mulai dari mesjid, gereja, kelenteng, pura, vihara;

V - 10


• Rekreasi, yang dirinci menurut jenisnya, antara lain taman bermain, taman rekreasi, taman lingkungan, taman kota, dll; • Olahraga, yang dirinci menurut tingkat pelayanannya, antara lain stadion, gelanggang, dlll; • Fasilitas sosial lainnya, yang dirinci menurut jenisnya, seperti panti asuhan, panti werda, dll; • Perkantoran pemerintah dan niaga, yang dirinci menurut instansinya; • Terminal angkutan jalan raya baik untuk penumpang atau barang, stasiun kereta api, pelabuhan sungai, pelabuhan danau, pelabuhan penyeberangan, pelabuhan laut, bandar udara, dan sarana transportasi lainnya; • Kawasan pertanian tanaman pangan, perkebunan, peternakan, perikanan; • Taman pemakaman umum, taman pemakaman pahlawan; • Tempat pembuangan sampah akhir. b. Kawasan Lindung, meliputi: • Kawasan resapan air dan kawasan yang memberikan perlindungan bagi kawasan bawahan lainnya; • Sempadan pantai, sungai, sekitar danau dan waduk, sekitar mata air, dan kawasan terbuka hijau kota termasuk jalur hijau; • Cagar alam/pelestarian alam, dan suaka margasatwa; • Taman nasional, taman hutan raya, dan taman wisata alam lainnya; • Kawasan cagar budaya; • Kawasan rawan letusan gunung berapi, rawan gempa, rawan tanah longsor, rawan gelombang pasang dan rawan banjir. 5.6.4 Pedoman pelaksanaan pembangunan kawasan perkotaan 1.

Arahan Kepadatan Bangunan 1) Materi yang diatur Perbandingan luas lahan yang tertutup bangunan dan bangunan-bangunan dalam tiap petak peruntukan dibandingkan dengan luas petak peruntukan 2) Kedalaman materi yang diatur Kepadatan bangunan yang dirinci untuk setiap blok-blok peruntukan. 3) Pengelompokan materi yang diatur • Blok peruntukan dengan koefisien dasar bangunan sangat tinggi (lebih besar dari 75 %);

V - 11


• Blok peruntukan dengan koefisien dasar bangunan menengah (20 % - 50 %); • Blok peruntukan dengan koefisien dasar bangunan rendah (5 % - 20 %); • Blok peruntukan dengan koefisen dasar bangunan sangat rendah ( > 5 %). 2.

Arahan Ketinggian Bangunan 1) Materi yang diatur Rencana ketinggian maksimum atau maksimum dan minimum bangunan untuk setiap blok peruntukan (koefisien lantai bangunan), lihat Gambar 5.3. 2) Kedalaman materi yang diatur Ketinggian bangunan yang dirinci untuk setiap blok peruntukan. 3) Pengelompokan materi yang diatur • Blok peruntukan ketinggian bangunan sangat rendah adalah blok dengan tidak bertingkat dan bertingkat maksimum dua lantai (KLB maksimum = 2 x KDB) dengan tinggi puncak bangunan maksimum 12 m dari lantai dasar; • Blok peruntukan ketinggian bangunan rendah adalah blok dengan bangunan bertingkat maksimum 4 lantai ( KLB maksimum = 4 x KDB) dengan tinggi puncak bangunan maksimum 20 m dan minimum 12 m dari lantai dasar; • Blok peruntukan ketinggian bangunan sedang adalah blok dengan bangunan bertingkat maksimum 8 lantai (KLB maksimum = 8 x KBD) dengan tinggi puncak bangunan maksimum 36 m dan minimum 24 m dari lantai dasar; • Blok peruntukan ketinggian bangunan tinggi bangunan tinggi adalah blok dengan bangunan bertingkat minimum 9 lantai (KLB maksimum = 9 x KDB) dengan tinggi puncak bangunan minimum 40 m dari lantai dasar; • Blok peruntukan ketinggian bangunan sangat tinggi adalah blok dengan bangunan bertingkat minimum 20 lantai (KLB maksimum = 20 x KDB) dengan tinggi puncak bangunan minimum 80 m dari lantai dasar.

3.

Arahan Perpetakan Bangunan 1) Materi yang diatur Luas petak-petak peruntukan yang terdapat pada setiap blok peruntukan dalam kawasan.

V - 12


2) Kedalaman materi yang diatur Luas petak peruntukan pada setiap blok peruntukan dan pada setiap penggal jalan. 3) Pengelompokan materi yang diatur • Blok peruntukan dan penggal jalan dengan petak klasifikasi I (diatas 2500 m2); • Blok peruntukan dan penggal jalan dengan petak klasifikasi II (1000 – 2500 m2); • Blok peruntukan dan penggal jalan dengan petak klasifikasi III (600 – 1000 m2); • Blok peruntukan dan penggal jalan dengan petak klasifikasi IV (250 – 600 m2); • Blok peruntukan dan penggal jalan dengan petak klasifikasi V (100 – 250 m2); • Blok peruntukan dan penggal jalan dengan petak klasifikasi VI (50 – 100 m2); • Blok peruntukan dan penggal jalan dengan petak klasifikasi VII (dibawah 50 m2); • Blok peruntukan dan penggal jalan dengan petak klasifikasi VIII (rumah susun/flat). 4.

Arahan Garis Sempadan 1) Materi yang diatur Jarak antara as jalan dengan bangunan maupun dengan pagar halaman, dan jaringan bangunan dengan batas persil. 2) Kedalaman materi yang diatur Berbagai garis sempadan yang dirinci sampai dengan blok peruntukan untuk tiap penggal jalan. 3) Pengelompokan materi yang diatur • Sempadan muka bangunan; • Sempadan pagar; • Sempadan sampingan bangunan.

V - 13


Gambar 5.3 CONTOH Rencana Pemanfaatan Ruang Kawasan & Arahan Koefisien Lantai Bangunan

V - 14


5.

Rencana Penanganan Blok Peruntukan 1) Materi yang diatur Penanganan blok peruntukan dan jaringan pergerakan serta utilitas yang akan dilaksanakan dalam kawasan, baik kebutuhan akan konservasi, pengembangan baru pemugaran atau penanganan khusus ( lihat Gambar 5.4). 2) Kedalaman materi yang diatur Penanganan blok peruntukan dan jaringan pergerakan yang dirinci untuk setiap blok peruntukan dan penggal jalan. 3) Pengelompokan materi yang diatur • Bangunan/jaringan baru yang akan dibangun; • Bangunan/jaringan yang akan ditingkatkan; • Bangunan/jaringan yang akan diperbaiki; • Bangunan/jaringan yang akan diperbaharui; • Bangunan/jaringan yang akan dipugar; • Bangunan/jaringan yang akan dilindungi.

6.

Rencana Penanganan Prasarana dan Sarana 1) Materi yang diatur Penanganan prasarana dan sarana yang akan dilaksanakan dalam kawasan, baik kebutuhan akan konservasi, pengembangan baru pemugaran atau penanganan khusus ( lihat Gambar 5.4). 2) Kedalaman materi yang diatur Penanganan prasarana dan sarana yang dirinci untuk setiap blok peruntukan dan penggal jalan. 3) Pengelompokan materi yang diatur • jaringan prasarana dan sarana baru yang akan dibangun; • jaringan prasarana dan sarana yang akan ditingkatkan; • jaringan prasarana dan sarana yang akan diperbaiki; • jaringan prasarana dan sarana yang akan diperbaharui; • jaringan prasarana dan sarana yang akan dipugar.

V - 15


Gambar 5.4 CONTOH Rencana Penanganan Blok Peruntukan

V - 16


5.6.5 Pedoman Pengendalian Pemanfaatan Ruang Pengendalian pemanfaatan ruang Kawasan Perkotaan diselenggarakan melalui kegiatan pengawasan dan penertiban terhadap pemanfaatan ruang berdasarkan mekanisme perijinan, pemberian insentif dan disinsentif, pemberian kompensasi, mekanisme pelaporan, mekanisme pemantauan, mekanisme evaluasi dan mekanisme pengenaan sanksi. 1) Materi yang diatur Ketentuan-ketentuan yang mencakup perijinan, pengawasan, dan penertiban di kawasan perkotaan. 2) Kedalaman materi yang diatur Kedalaman materi yang diatur meliputi pengaturan tentang mekanisme advis planning (rekomendasi perencanaan) perijinan, pengawasan, dan penertiban. 3) Pengelompokan materi yang diatur • Mekanisme advis planning perijinan sampai dengan pemberian ijin lokasi bagi kegiatan perkotaan; • Mekanisme pemberian insentif dan disinsentif bagi kawasan yang didorong pengembangannya, kawasan yang dibatasi pengembangannya, serta terhadap upaya-upaya perwujudan ruang yang menjaga konsistensi pembangunan dan keserasian perkembangan Bagian Kawasan Perkotaan dengan Kota/Kawasan Perkotaan, dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten; • Mekanisme pemberian kompensasi berupa mekanisme penggantian yang diberikan kepada masyarakat pemegang hak atas tanah, hak pengelolaan sumber daya alam seperti hutan, tambang, bahan galian, kawasan lindung yang mengalami kerugian akibat perubahan nilai ruang dan pelaksanaan pembangunan sesuai dengan rencana tata ruang; • Mekanisme pelaporan mencakup mekanisme pemberian informasi secara obyektif mengenai pemanfaatan ruang yang dapat dilakukan oleh masyarakat dan instansi yang berwenang; • Mekanisme pemantauan yang mencakup pengamatan, pemeriksaan dengan cermat perubahan kualitas tata ruang dan lingkungan yang tidak sesuai dan dilakukan oleh instansi yang berwenang; • Mekanisme evaluasi dilakukan untuk menilai kemajuan kegiatan pemanfaatan ruang dalam mencapai tujuan rencana tata ruang yang dilakukan oleh masyarakat dan instansi yang berwenang;

V - 17


• Mekanisme pengenaan sanksi mencakup sanksi administratif, pidana dan perdata.

5.7.

Legalisasi Untuk mengoperasionalisasikan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan, perlu adanya suatu upaya penetapan rencana tata ruang dalam bentuk Surat Keputusan Walikota/Bupati dalam hal Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan sebagai penjabaran RTRW Kota/Kabupaten. Dalam hal terjadi perubahan fungsi kawasan sebagai akibat dari dinamika perkembangan perkotaan yang cukup tinggi, maka Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan yang bersangkutan ditetapkan dengan persetujuan DPRD dalam bentuk Peraturan Daerah. Hal ini selanjutnya menjadi masukan bagi peninjauan kembali dan penyempurnaan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota/Kabupaten.

V - 18


BAB VI RENCANA TEKNIK RUANG KAWASAN PERKOTAAN 6.1.

Umum Rencana Teknik Ruang Kawasan Perkotaan merupakan penjabaran dari Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan berupa rencana geometrik pemanfaatan ruang Kawasan Perkotaan yang disusun untuk perwujudan ruang Kawasan Perkotaan dalam rangka pelaksanaan pembangunan kota. Rencana Teknik Ruang Kawasan Perkotaan dikenal pula sebagai Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan. Dalam hal Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan belum ada, maka Rencana Teknik Ruang Kawasan Perkotaan ini dapat diturunkan dari Rencana Tata Ruang Wilayah kota melalui proses penentuan kawasan perencanaan. Rencana Teknik Ruang Kawasan Perkotaan berisikan rumusan tentang rencana tapak pemanfaatan ruang kawasan; pra rencana teknik jaringan utilitas yang berisikan arahan letak dan penampang air bersih, air hujan, air limbah, gas, listrik, telepon dan sampah; pra rencana teknik jaringan jalan berisikan arahan letak dan penampang jaringan jalan; pra rencana teknik bangunan gedung berisikan arahan letak, penampang dan arsitektur lingkungan bangunan dan gedung; pra rencana teknik bukan bangunan gedung. Rencana Teknik Ruang Kawasan Perkotaan/Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan dilakukan bagi lingkungan yang mempunyai sifat khusus sehingga diperlukan pengaturan khusus dan bersifat final (misalnya kawasan konservasi, kawasan tepi air/waterfront city, permukiman di atas air, lingkungan bersejarah/urban heritage, dl). Dalam hal pengembangan yang bersifat individual dan tidak mempunyai hal yang spesifik untuk ditangani secara khusus, maka dapat digunakan Rencana Umum atau Rencana Detail dengan menggunakan standar teknik yang sudah baku dan umum digunakan. Jangka waktu rencana teknik tata ruang kawasan perkotaan adalah 1 tahun dan dituangkan ke dalam peta rencana dengan skala 1 : 1.000 atau lebih.

VI - 1


6.2.

Fungsi Rencana Rencana Teknik Ruang Kawasan Perkotaan berfungsi untuk mewujudkan keselarasan dan keserasian bangunan dengan bangunan, bangunan dengan prasarana dan lingkungannya, serta menjaga keselamatan bangunan dan lingkungannya.

6.3.

Manfaat Rencana Manfaat Rencana Teknik Ruang Kawasan Perkotaan adalah sebagai pedoman untuk: • pemberian ijin mendirikan bangunan dan pemanfaatan bangunan; • penertiban letak, ukuran bangunan gedung dan bukan gedung serta bukan bangunan; • penyusunan rancang bangun bangunan gedung dan bukan gedung; • jaminan kepastian hukum dalam pelaksanaan pembangunan, termasuk kepastian untuk mendapatkan pelayanan, kondisi yang selaras dan serasi dalam melakukan kegiatannya.

6.4.

Muatan Rencana 1) Rencana tapak pemanfaatan ruang lingkungan perkotaan, meliputi: a. Rencana perpetakan lahan lingkungan perkotaan (kavling); b. Rencana tata letak bangunan dan pemanfaatan bangunan; c. Rencana tata letak jaringan pergerakan lingkungan perkotaan hingga pedestrian dan jalan setapak, perparkiran, halte dan penyeberangan; d. Rencana tata letak jaringan utilitas lingkungan perkotaan; e. Rencana ruang hijau dan penghijauan. 2) Arahan pelaksanaan pembangunan lingkungan perkotaan, yang meliputi: a. Ketentuan letak dan penampang (Pra Rencana Teknik) bangunan gedung dan bangunan bukan gedung; b. Ketentuan letak dan penampang (Pra Rencana Teknik) jaringan pergerakan; c. Ketentuan letak dan penampang (Pra Rencana Teknik) jaringan utilitas lingkungan perkotaan; d. Ketentuan (Pra Rencana Teknik) sempadan bangunan, koefisien dasar bangunan, koefisien lantai bangunan, ketinggian bangunan, elevasi, bentuk dasar bangunan, selubung bangunan, pertandaan, bahan bangunan, dan ketentuan bangunan lainnya.

VI - 2


3) Pedoman pengendalian pelaksanaan pembangunan lingkungan perkotaan, yang meliputi : a. Ketentuan administrasi pengendalian pelaksanaan rencana dan program, misalnya melalui mekanisme perijinan mendirikan bangunan; b. Ketentuan pengaturan operasionalisasi penerapan pola insentif, disinsentif, hak pengalihan intensitas bangunan, hak bangunan di atas tanah/di bawah tanah; c. Arahan pengendalian pelaksanaan berupa ketentuan penata pelaksanaan/manajemen pelaksanaan bangunan; d. Mekanisme pelaporan, pemantauan, dan evaluasi program (baik yang dilakukan oleh instansi yang berwenang maupun keterlibatan masyarakat dalam pengawasan), serta pengenaan sanksi (berupa teguran, pencabutan ijin, perdata maupun pidana). 6.5.

Proses Perencanaan Dalam penyusunan dan penetapan rencana tata ruang, ditempuh langkahlangkah penentuan arah pengembangan, identifikasi potensi dan masalah pembangunan, perumusan Rencana Teknik Ruang Kawasan Perkotaan, dan penetapan Rencana Teknik Ruang Kawasan Perkotaan. 1.

Penentuan kawasan perencanaan perkotaan Dalam menentukan kawasan perencanaan perkotaan dilakukan berdasarkan tingkat urgensi/prioritas/keterdesakan penanganan kawasan tersebut di dalam konstelasi Wilayah Kota/Kawasan Perkotaan.

2.

Identifikasi permasalahan pelaksanaan pembangunan kawasan • Analisis yang didasarkan atas tuntutan pelaksanaan pembangunan suatu kegiatan perkotaan yang selanjutnya didukung keputusan strategis dari pemerintah daerah setempat untuk pengembangannya; • Terdapat suatu permasalahan dalam perwujudan ruang kawasan seperti masalah rumah kumuh, urban heritage, kota tepi air, dsb.

3.

Perkiraan kebutuhan pelaksanaan pembangunan kawasan Perkiraan kebutuhan pelaksanaan pembangunan kawasan didasarkan atas hasil analisis kependudukan, sektor/kegiatan potensial, daya dukung lingkungan, kebutuhan prasarana dan sarana lingkungan, sasaran pembangunan kawasan yang hendak dicapai, dan pertimbangan efisiensi pelayanan. Perkiraan kebutuhan tersebut mencakup: - Perkiraan kebutuhan pengembangan kependudukan;

VI - 3


-

-

Perkiraan kebutuhan pengembangan ekonomi perkotaan; Perkiraan kebutuhan fasilitas sosial dan ekonomi perkotaan; Perkiraan kebutuhan pengembangan lahan perkotaan: 9 kebutuhan ekstensifikasi; 9 kebutuhan intensifikasi; 9 perkiraan ketersediaan lahan bagi pengembangan. Perkiraan kebutuhan prasarana dan sarana perkotaan.

4.

Perumusan Rencana Teknik Ruang Kawasan Perkotaan Perumusan ini berdasarkan pada perkiraan kebutuhan pelaksanaan pembangunan dan pemanfaatan ruang.

5.

Penetapan rencana teknik ruang kawasan Untuk mengoperasionalisasikan Rencana Teknik Ruang Kawasan Perkotaan, perlu adanya suatu upaya penetapan rencana teknik ruang dalam bentuk Surat Keputusan Walikota/Bupati dalam hal Rencana Teknik Ruang Kawasan Perkotaan sebagai penjabaran Rencana Detail tata Ruang Kawasan Perkotaan. Dalam hal terjadi perubahan fungsi kawasan sebagai akibat dari dinamika perkembangan perkotaan yang cukup tinggi, maka Rencana Teknik Ruang Kawasan Perkotaan yang bersangkutan ditetapkan dengan persetujuan DPRD dalam bentuk Peraturan Daerah. Hal ini selanjutnya menjadi masukan bagi peninjauan kembali dan penyempurnaan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota/Kabupaten.

Proses penyusunan Rencana Teknik Ruang Kawasan Perkotaan dapat dilihat dalam Gambar 6.1. Masyarakat berhak untuk berperan serta dalam penyusunan rencana teknik ruang kawasan perkotaan. Masyarakat berkewajiban berperan serta dalam memelihara kualitas ruang dan berkewajiban menaati rencana teknik ruang yang telah ditetapkan. Dengan demikian, produk Rencana Teknik Ruang Kawasan Perkotaan merupakan hasil kesepakatan seluruh pelaku pembangunan (stakeholders), termasuk masyarakat. Peranserta masyarakat dalam penataan ruang menganut asas-asas demokratis, kesetaraan gender, dan keterbukaan. Pendekatan ini merupakan dasar bagi pendekatan “community driven planning” yang menjadikan masyarakat sebagai penentu dan pemerintah sebagai fasilitatornya. Sejalan dengan proses penataan ruang yang iteratif, maka keterlibatan masyarakat VI - 4


ada pada setiap proses tersebut dan selalu tanggap dan mengikuti setiap dinamika dan perkembangan di dalam masyarakat. Peranserta masyarakat dalam penataan ruang dapat diwujudkan dalam bentuk pengajuan usul, memberi saran, atau mengajukan keberatan kepada pemerintah. Dalam mengajukan ususl, memberikan saran, atau mengajukan keberatan kepada pemerintah dalam rangka penataan ruang Kawasan Perkotaan dapat dilakukan melalui pembentukan forum kota, asosiasi profesi, media massa, LSM, lembaga formal kemasyarakatan (sampai tingkat lembaga perwakilan rakyat).

VI - 5


Gambar 6.1 Bagan Alir Penyusunan Rencana Teknik Ruang Kawasan Perkotaan RTRWN RTRWP

RENCANA STRUKTUR TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN METROPOLITAN

RENCANA UMUM TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA

RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN • • • • •


Rencana Pemanfaatan ruang kawasan fungsional dalam blok-blok peruntukan Rencana struktur pelayanan Rencana Sistem jaringan pergerakan primer dan sekunder Rencana Sistem utilitas Arahan kepadatan, ketinggian bangunan sempadan untuk setiap blok peruntukan

RENCANA TEKNIK RUANG KAWASAN PERKOTAAN IDENTIFIKASI PERMASALAHAN PELAKSANAAN PEMBANGUNAN KAWASAN

TUJUAN PEMBANGUNAN LINGKUNGAN DAN MASA BANGUNAN

Perkiraan pemanfaatan fisik dan daya dukung lingkungan

• • •

Rencana pemanfaatan ruang berupa rencana perpetakan & tata letak bangunan Arahan letak & penampang jalan serta utilitas Rencana tapak, tata letak bangunan gedung dan bukan gedung

VI - 6


6.6

Produk Rencana Produk Rencana Teknik Ruang Lingkungan Perkotaan mencakup: 6.6.1 Tujuan pembangunan lingkungan dan massa bangunan Tujuan pembangunan lingkungan dan massa bangunan dirumuskan sesuai dengan permasalahan dan arahan kebijakan berdasarkan urgensi/keterdesakan penanganan lingkungan tersebut. 6.6.2 Rencana Tapak Pemanfaatan Ruang Lingkungan Perkotaan 1) Materi yang diatur Tata letak bangunan gedung dan bukan gedung, tata letak bukan bangunan; serta tata letak jaringan pergerakan serta utilitas yang terutama akan dibangun, sempadan bangunan, koefisien dasar bangunan, koefisien lantai bangunan, koefisien daerah hijau, koefisien tapak basement, sempadan jalan, daerah milik jalan, daerah manfaat jalan, daerah pengawasan jalan, daerah milik utilitas, daerah manfaat utilitas, daerah pengawasan utilitas (lihat Gambar 6.2). 2) Kedalaman materi yang diatur Geometris tapak pemanfaatan ruang yang dirinci untuk tiap bangunan dan jaringan pergerakan serta utilitas. 3) Pengelompokan materi yang diatur a. Perpetakan Bangunan, yang terdiri dari: • Petak peruntukan dan penggal jalan dengan I (diatas 2500 m2); • Petak peruntukan dan penggal jalan dengan II (1000 – 2500 m2); • Petak peruntukan dan penggal jalan dengan III (600 – 1000 m2); • Petak peruntukan dan penggal jalan dengan IV (250 – 600 m2); • Petak peruntukan dan penggal jalan dengan V (100 – 250 m2); • Petak peruntukan dan penggal jalan dengan VI (50 – 100 m2); • Petak peruntukan dan penggal jalan dengan VII (dibawah 50 m2); • Petak peruntukan dan penggal jalan dengan VIII (rumah susun/flat);

petak klasifikasi petak klasifikasi petak klasifikasi petak klasifikasi petak klasifikasi petak klasifikasi petak klasifikasi petak klasifikasi

VI - 7


Gambar 6.2 CONTOH Rencana Tata Letak dan Pemanfaatan Bangunan

VI - 8


• Sempadan bangunan, koefisien dasar bangunan, koefisien lantai bangunan, koefisien daerah hijau, koefisien tapak basement. b. Penggunaan dan Massa Bangunan; • Bangunan rumah, rumah toko, rumah kantor, rumah susun, apartemen, prasarana dan sarana perumahan lainnya; • Bangunan pasar, toko, toserba, toko swalayan, supermarket, hipermarket, mal, prasarana dan sarana perdagangan lainnya; • Bangunan pabrik, gudang, pelataran penimbunan, prasarana dan sarana industri lainnya; • Bangunan perguruan tinggi, SLTA, SLTP, SD, dan TK, bangunan pendidikan lainnya; • Bangunan RS Umum kelas A,B,C,D; RS Khusus, puskesmas, puskesmas pembantu, bangunan kesehatan lainnya; • Bangunan mesjid, gereja, kelenteng, pura, vihara, bangunan peribadatan lainnya; • Taman bermain, taman rekreasi, taman lingkungan, taman kota, dan pertamanan lainnya; • Bangunan stadion, gelanggang, dan bangunan olahraga lainnya; • Bangunan panti asuhan, panti werda, dan bangunan sosial lainnya; • Bangunan kantor pemerintah, niaga, dan bangunan perkantoran lainnya; • Bangunan terminal penumpang, bangunan terminal barang, stasiun kereta api, pelabuhan sungai, pelabuhan danau, pelabuhan penyeberangan, pelabuhan laut, bandar udara, dan bangunan transportasi lainnya; • Taman pemakaman umum, taman pemakaman pahlawan; • Tempat pembuangan sampah akhir. c. Jaringan pergerakan dan jaringan utilitas menurut penggunaannya, terdiri dari: • Sempadan jalan, daerah manfaat jalan, daerah milik jalan, daerah pengawasan jalan; • Daerah milik utilitas, daerah manfaat utilitas, daerah pengawasan utilitas.

VI - 9


6.6.3 Ketentuan Letak dan Penampang (Pra Rencana Teknik) Bangunan Gedung 1) Materi yang diatur Penampang dan koordinat/letak bangunan gedung meliputi: • Penampang tiga dimensi bangunan gedung; • Ketinggian bangunan gedung; • Elevasi/Peil bangunan gedung; • Orientasi bangunan gedung; • Bentuk dasar bangunan gedung; • Selubung bangunan gedung (lihat Gambar 6.3); • Arsitektur bangunan dan lingkungan; • Pertandaan. 2) Kedalaman materi yang diatur Geometris pra-detail engineering design bangunan gedung pada setiap petak peruntukan. 3) Pengelompokan materi yang diatur Jenis-jenis bangunan gedung menurut peruntukannya atau pemanfaatan ruangnya. 6.6.4 Ketentuan Letak dan Penampang (Pra Rencana Teknik) Bangunan Bukan Gedung 1) Materi yang diatur Penampang dan letak koordinat bangunan bukan gedung, yang meliputi: • Penampang tiga dimensi bangunan bukan gedung; • Letak koordinat bangunan bukan gedung; • Ketinggian bangunan bukan gedung; • Elevasi bangunan bukan gedung; • Bentuk dasar bangunan bukan gedung. 2) Kedalaman materi yang diatur Geometris pra detail engineering design bangunan bukan gedung pada setiap petak peruntukannya. 3) Pengelompokan materi yang diatur Jenis-jenis bangunan bukan gedung menurut peruntukannya atau pemanfaatan ruangnya.

VI - 10


Gambar 6.3. CONTOH Rencana Selubung Bangunan

VI - 11


6.6.5 Ketentuan Letak dan Penampang (Pra Rencana Teknik) Jaringan Jalan 1) Materi yang diatur Penampang dan letak koordinat jaringan jalan untuk setiap ruas jalan, yang meliputi : • Penampang tiga dimensi jalan; • Letak koordinat; • Elevasi; • Bentuk dasar jaringan; • Daerah Milik Jalan; • Daerah Manfaat Jalan; • Daerah Pengawasan Jalan. 2) Kedalaman materi yang diatur Geometri pra detail engineering design jaringan jalan. 3) Pengelompokan materi yang diatur • Halte dan Marka Jalan • Daerah Manfaat Jalan, Daerah Milik Jalan, Daerah Pengawasan Jalan • Jembatan (penyeberangan, simpang susun) 6.6.6 Ketentuan Letak dan Penampang (Pra Rencana Teknik) Jaringan Utilitas 1) Materi yang diatur Penampang dan letak koordinat jaringan utilitas yang meliputi : • Penampang tiga dimensi jaringan utilitas; • Letak koordinat; • Elevasi; • Bentuk dasar jaringan; • Daerah Milik Utilitas; • Daerah Manfaat Utilitas; • Daerah Pengawasan Utilitas. 2) Kedalaman materi yang diatur Geometris pra-detail engineering design jaringan utilitas. 3) Pengelompokan materi yang diatur • Jaringan telepon; yang terdiri dari seluruh jaringan kabel telepon, telepon umum, tiang kabel, rumah pembagi; • Jaringan listrik; yang terdiri dari seluruh jaringan kabel listrik, gardu induk, bangunan pembangkit, gardu hubung, gardu distribusi; VI - 12


• Jaringan gas; yang terdiri dari seluruh jaringan pipa gas dan meter kontrol • Jaringan air bersih; yang terdiri dari jaringan pipa air bersih, meter kontrol, menara penampungan, sambungan ke masingmasing bangunan, hidran umum, hidran kebakaran, kran umum dan bangunan pengambil air baku; • Jaringan air hujan; yang terdiri dari seluruh jaringan saluran air hujan, baik penampungan, pintu-pintu air dan bak kontrol; • Jaringan air limbah; yang terdiri dari seluruh jaringan air limbah, bak pengolahan, pelepasan (outlet) dan bak kontrol; • Pengelolaan persampahan; yang terdiri dari tempat pengumpul sementara, tempat pembungan akhir dan bangunan pengelolaan sampah. 6.6.7 Pedoman pengendalian pelaksanaan pembangunan lingkungan perkotaan, yang meliputi: a. Ketentuan administrasi pengendalian pelaksanaan rencana dan program, misalnya melalui mekanisme perijinan mendirikan bangunan; b. Ketentuan pengaturan operasionalisasi penerapan pola insentif, disinsentif, hak pengalihan intensitas bangunan, hak bangunan di atas tanah / di bawah tanah; c. Arahan pengendalian pelaksanaan berupa ketentuan penatalaksanaan / manajemen pelaksanaan bangunan; d. Mekanisme pelaporan, pemantauan, dan evaluasi program (baik yang dilakukan oleh instansi yang berwenang maupun keterlibatan masyarakat dalam pengawasan), serta pengenaan sanksi (berupa teguran, pencabutan ijin, perdata maupun pidana). 6.7.

Legalisasi Untuk mengoperasionalisasikan Rencana Teknik Ruang Lingkungan Perkotaan, perlu adanya suatu upaya penetapan rencana teknik ruang dalam bentuk Surat Keputusan Walikota/Bupati dalam hal Rencana Teknik Ruang Lingkungan Perkotaan sebagai penjabaran Rencana Detail tata Ruang Kawasan Perkotaan. Dalam hal terjadi perubahan fungsi lingkungan sebagai akibat dari dinamika perkembangan perkotaan yang cukup tinggi, maka Rencana Teknik Ruang Lingkungan Perkotaan yang bersangkutan ditetapkan dengan persetujuan DPRD dalam bentuk Peraturan Daerah. Hal ini selanjutnya menjadi masukan bagi peninjauan kembali dan penyempurnaan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota/Kabupaten.

VI - 13


VI - 14


BAB VII PENUTUP 1.

Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan ini dapat merupakan acuan bagi para perencana dan pengelola kota / perkotaan dalam menyusun rencana tata ruang kawasan perkotaan. Untuk penyempurnaan pedoman tersebut masih dimungkinkan saran masukan perbaikan dari para perencana dan pengelola kota di daerah.

2.

Penyusunan Rencana Struktur Ruang Kawasan Metropolitan, Rencana Umum Tata Ruang Perkotaan, Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan dan Rencana Teknis Kawasan Perkotaan perlu melibatkan masyarakat dan pelaku pembangunan lainnya dalam prosesnya sejak awal perencanaan sehingga dapat dicapai tujuan penataan ruang yang berdasarkan peranserta masyarakat.

3.

Pelibatan masyarakat dalam penataan ruang menganut asas-asas demokratis, kesetaraan gender, dan keterbukaan. Pendekatan ini merupakan dasar bagi pendekatan “community driven planning” yang menjadikan masyarakat sebagai penentu dan pemerintah sebagai fasilitatornya. Sejalan dengan proses penataan ruang yang iteratif, maka keterlibatan masyarakat ada pada setiap proses tersebut dan selalu tanggap serta mengikuti setiap dinamika dan perkembangan di dalam masyarakat.

4.

Dalam kaitan tersebut, perencanaan kota harus dapat menyeimbangkan peran antara pemerintah daerah dan dewan daerah serta masyarakatnya.

5.

Penyusunan rencana tata ruang kawasan perkotaan harus bersifat partisipatif dan dinamis dalam rangka menghadapi tuntutan globalisasi dan kebutuhan ruang bagi masyarakat sesuai kondisi, karakteristik dan daya dukung daerah.

6.

Diperlukan kegiatan penyebarluasan Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan dan Peninjauan Kembali Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan melalui kegiatan sosialisasi kepada pemerintah daerah, masyarakat dan pelaku pembangunan lainnya (stakeholders) agar terdapat persamaan persepsi dalam proses dan pelaksanaan rencana tata ruang kawasan perkotaan.

VII - 1

RDTRK, RUTRK, RTRK

Recommend Documents