Rainbow Warrior Case NAMA
: MICHAEL PASU PANDAPOTAN SINAGA
NPM
: 110110100052
KELAS
: B ( PAGI )
KASUS POSISI
-
Rainbow Warrior Case adalah kasus perselisihan antara Selandia Baru dan Perancis yang muncul akibat tenggelamnya kapal Rainbow Warrior milik Greenpeace
-
Rainbow Warrior adalah salah satu nama untuk seri kapal-kapal laut yang dioperasikan oleh Greenpeace, sebuah organisasi yang aktif menentang pembangunan pembangkit tenaga nuklir.
-
Kapal pertama ditenggelamkan oleh Direktorat umum Keamanan Luar Negeri Perancis (DGSE) di pelabuhan Auckland, Selandia Baru, pada 10 Juli 1985.
-
Saat itu para aktivitas Greenpeace mendapat teror besar-besaran karena menentang percobaan nuklir Perancis yang dilakukan di Pulau Muroroa, sekitar Polynesia.
-
Dalam perjalanan ke atol (pulau karang) Mururoa, kapal Greenpeace berlabuh di Auckland dan ditenggelamkan oleh Perancis disana.
-
Dalam peristiwa tersebut seorang aktivis Greenpeace tewas. Perdana Menteri Selandia Baru pada saat itu, David Lange marah besar karena agen-agen rahasia Perancis telah dengan leluasa malang melintang di negerinya.
-
Kemudian Selandia Baru menangkap dan menghukum beberapa anggota dari Dinas Rahasia perancis tersebut.
-
Setelah melawati konfrontasi yang panjang antara Perancis dan Selandia Baru yang menyinggung isu utama mengenai kompensasi dan perawatan terhadap agen Perancis yang ditawan oleh Selandia Baru, dua Negara ini memutuskan untuk menyelesaikan perbedaan pendapat diantara mereka ke Sekertaris Jenderal PBB, Javier Pérez de Cuéllar.
-
Keputusan mengikat yang dihasilkan diumumkan pada tanggal 6 Juli 1986.
POKOK MASALAH -
Apakah Perancis berhak meletakkan pasukannya di wilayah negara lain secara diamdiam ?
-
Apakah Selandia Baru berhak mendapatkan ganti rugi dari peristiwa ini ?
KEPUTUSAN MAHKAMAH Proses Arbitrase Walaupun aksi percobaan nuklir Perancis dianggap tidak mengancam keamanan dan perdamaian dunia sebagaimana yang menjadi sasaran PBB, tetapi PBB telah secara luas menindak kasus pelanggaran terhadap kejahatan Internasional terhadap kedaulatan dan spionase (meskipun spionase secara damai tidak diatur oleh Hukum Internasional). Memorandum Perancis kepada Sek-Jen PBB berisi pendapat bahwa Greenpeace telah terlibat dalam “aksi bermusuhan” dan “penembusan secara illegal” kedalam wilayah Perancis selama waktu percobaan nuklir dan Selandia Baru menjadi tempat yang dilewati Rainbow Warrior. Argumen ini ditolak karena hal tersebut tidak terbukti dan tidak terpenuhinya syarat apapun dari Hukum Internasional sehubungan dengan aksi kekerasan yang dilakukan Perancis terhadap Rainbow Warrior.
Hasil Arbitrase Dalam beberapa kasus dimana Negara mengirimkan agennya ke luar negeri untuk melakukan aksi illegal seperti yang dilakukan Perancis ke Selandia Baru, menurut Hukum Internasional dan hukum kota, menjadi kebiasaan bagi Negara yang dituju tersebut untuk menjalankan tanggung jawabnya terhadap aksi dan isu ganti kerugian. Bagaimanapun juga, agen tersebut biasanya diberi kekebalan oleh pengadilan setempat. Namun dalam kasus ini, Selandia Baru berusaha untuk menangani Perancis di bawah aturan Hukum Internasional dan berusaha menangani agennya di bawah hukum kotanya. Akhirnya, Perancis, telah mengakui kesalahannya dan mau bertanggung jawab dengan memfokuskan usahanya dalam usaha pemulangan kembali para sgennya yang ditawan.
Hal ini disetujui oleh Selandia Baru dengan syarat mereka akan menjalankan sisa hukuman mereka. Kompromi akhirnya tercapai melalui jalan mediasi dari sek-jen PBB yaitu 3 tahun hukuman di Pulau Karang Perancis. Dalam masa ganti-rugi, Perancis pada awalnya menawarkan sebuah permintaan maaf yang resmi dan pengakuan telah melanggar hukum internasional. Ditambah lagi, UN Sekjen menghadiahkan 7 miliar dollar kepada Selandia Baru. Ini adalah kompensasi tambahan yang Perancis bayarkan kepada keluarga korban dalam misi Grrenpeace.
Analisis Kasus Perjanjian Westphalia 24 Oktober 1684, merupakan salah satu upaya “efektif” untuk meredam tindakan anarki suatu Negara untuk mencampuri urusan Negara lain. Perjanjian ini menelurkan gagasan tentang kedaulatan dan Negara modern yang berdaulat. Disusunlah system/tatanan yang mengatur code of conduct dunia internasional. Prinsip kedaulatan modern menurut Sejarahwan Hendrik Spruyt, dengan mengacu pda perjanjian Westphalia, ada dua : Pertama, ekslusi, yaitu pengekslusian semua entitas non-teritorial, penada limit kedaulatan secara gradual dan pasti (Hanseatic League) kedua, mutual recognition, yaitu pengakuan kedaulatan dari Negara berdaulat lain. Hal ini akan membawa Negara-negara berdaulat pada prinsip non-intervensi dalam masalah territorial Negara lain. Dari perjanjian ini pula, konsep Negara modern lahir. Negara modern memiliki tiga karakteristik yang jelas. Pertama, ia memiliki suatu wilayah tertentu lengkap dengan garis perbatasannya. Kedua, ia memiliki kendali ekslusif, atas wilayah tersebut: „kedaulatan‟ berarti bahwa tidak ada entitas lain yang dapat mengajukan klaim untuk memerintah ruang itu. ketiga, hirarki, yakni Negara adalah badan politik tertinggi yang menetapkan peranan dan kekuasaan semua bagian pemerintah. Kasus Rainbow Warrior mendukung ide doktrin non-intervensi dalam hukum Internasional dan suatu Negara akan dihukum jika menentangnya. Perancis tidak dapat seenaknya masuk ke wilayah Selandia Baru dan melakukan suatu tindakan yang bukan dalam teritorinya, seperti menenggelamkan kapal Rainbow Warrior di dalam teritori Selandia Baru hingga menyebabkan adanya korban tewas. Pada akhirnya, sikap Perancis yang mengakui kesalahannya dan bertanggung jawab atas kesalahannya tersebut membuktikan sebuah bentuk tanggung jawab Negara sebagaimana yang dikemukakan Professor Higgins mengenai Hukum
tentang tanggung jawab Negara. menurutnya Hukum tentang tanggung jawab Negara tidak lain adalah hukum yang mengatur akuntabilitas (accountability) terhadap suatu pelanggaran hukum internasional. Jika suatu negara melanggar suatu kewajiban internasional, negara tersebut bertanggung jawab (responsibility) untuk pelanggaran yang dilakukannya. Menurut beliau, kata accountability mempunyai dua pengertian. Pertama, negara memiliki keinginan untuk melaksanakan perbuatan dan/atau kemampuan mental (mental capacity) untuk menyadari apa yang dilakukannya. Kedua, terdapat suatu tanggung jawab (liability) untuk tindakan negara yang melanggar hukum internsional (internationally wrongful behaviour) dan bahwa tanggung jawab tersebut (liability) harus dilaksanakan. Hal inilah yang terbukti dari tindakan Perancis yang mengakui adanya pelanggaran hukum internasional yang dilakukannya dan menunjukan tanggung jawabnya. Selain itu, Selandia Baru sebagai Negara yang berdaulat juga menunjukan kedaulatannya dengan bertanggung jawab menangani kasus yang terjadi dibawah jurisdiksinya dan membawa penyelesaikan kasus ini ke pihak yang berwenang. Selandia Baru merasa bertanggungjawab sehingga menindak kasus penenggelaman kapal Rainbow Warrior yang terjadi di wilayahnya guna melindungi keamanan di negaranya. Hal ini juga menjadi kajian yang menarik mengenai tanggung jawab Negara, dan tanggung jawab individu, serta penggunaan kekerasan dan ganti rugi.
