rad_kemiskinan

WALIKOTA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN WALIKOTA YOGYAKARTA NOMOR 616/KEP/2007

i

WALIKOTA YOGYAKARTA KEPUTUSAN WALIKOTA YOGYAKARTA NOMOR 616/ KEP / 2007 TENTANG RENCANA AKSI DAERAH PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAN PENGANGGURAN KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2007 – 2011 WALIKOTA YOGYAKARTA Menimbang

:

a. bahwa dalam rangka menjamin keberhasilan program pembangunan Penanggulangan Kemiskinan yang telah diatur dalam Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2007 - 2011, maka perlu disusun Rencana Aksi Daerah (RAD) Kota Yogyakarta Tahun 2007 – 2011; b. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut diatas huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Walikota Yogyakarta tentang Rencana Aksi Daerah (RAD) Penanggulangan Kemiskinan dan Pengangguran Kota Yogyakarta Tahun 2007 – 2011.

Mengingat

:

1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta; 2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005; 3. Undang-undang Nomor 17 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025; 4. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2004 – 2009; 5. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2002 tentang Pengarus Utamaan Gender; 6. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2005-2025; 7. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2007-2011.

ii

WALIKOTA YOGYAKARTA KEPUTUSAN WALIKOTA YOGYAKARTA NOMOR 616/ KEP / 2007 TENTANG RENCANA AKSI DAERAH PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAN PENGANGGURAN KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2007 – 2011 WALIKOTA YOGYAKARTA Menimbang

:

a. bahwa dalam rangka menjamin keberhasilan program pembangunan Penanggulangan Kemiskinan yang telah diatur dalam Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2007 - 2011, maka perlu disusun Rencana Aksi Daerah (RAD) Kota Yogyakarta Tahun 2007 – 2011; b. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut diatas huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Walikota Yogyakarta tentang Rencana Aksi Daerah (RAD) Penanggulangan Kemiskinan dan Pengangguran Kota Yogyakarta Tahun 2007 – 2011.

Mengingat

:

1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta; 2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005; 3. Undang-undang Nomor 17 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025; 4. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2004 – 2009; 5. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2002 tentang Pengarus Utamaan Gender; 6. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2005-2025; 7. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2007-2011.

ii

MEMUTUSKAN: Menetapkan :

KEPUTUSAN WALIKOTA YOGYAKARTA TENTANG RENCANA AKSI DAERAH PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAN PENGANGGURAN KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2007-2011

PERTAMA

:

RAD Penanggulangan Kemiskinan dan Pengangguran Kota Yogyakarta Tahun 2007-2011 adalah Dokumen Perencanaan Program Terpadu yang bersifat Lintas sektor dan lintas wilayah yang mencakup penciptaan kesempatan kerja, pemberdayaan, peningkatan kemampuan, dan perlindungan sosial bagi masyarakat miskin untuk kurun waktu 5 (lima) tahun, terhitung mulai tahun 2007 sampai dengan tahun 2011, sebagaimana tersebut dalam Keputusan ini.

KEDUA

:

RAD Penanggulangan Kemiskinan dan Pengangguran Kota Yogyakarta Tahun 2007-2011 sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA dimaksudkan dipergunakan sebagai pedoman dan informasi bagi para pemangku kepentingan dalam membuat komitmen pada program prioritas yang bersifat lintas sektor dan lintas wilayah.

KETIGA

:

Penjabaran Penjaba ran RAD Penanggulangan Kemiskinan dan Pengangguran Kota Yogyakarta Tahun 2007-2011 sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA akan ditindaklanjuti setiap tahunnya dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Yogyakarta dan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD).

KEEMPAT

:

Menunjuk Wakil Walikota Yogyakarta sebagai Ketua Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kota Yogyakarta dibantu Asisten Pembangunan dan Kepala Dinas Sosial Kota Yogyakarta untuk mengkoordinasikan dan memantau pelaksanaan program dan kegiatan pada Rencana Aksi Daerah ini.

KELIMA

:

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Yogyakarta.

KEENAM

:

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Yogyakarta pada tanggal 8 Desember 2007 WALIKOTA YOGYAKARTA ttd H. HERRY ZUDIANTO

Tembusan : Yth. 1. Sekretaris Daerah Kota Yogyakarta. 2. Asisten Tata Praja Setda Kota Yogyakarta. 3. Asisten Pembangunan Setda Kota Yogyakarta. 4. Asisten Administrasi Setda Kota Yogyakarta. 5. Kepala SKPD se Kota Yogyakarta.

iii

LAMPIRAN

: KEPUTUSAN WALIKOTA YOGYAKARTA

NOMOR

: 616/KEP/2007

TANGGAL

: 8 Desember 2007

RENCANA AKSI DAERAH PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAN PENGANGGURAN KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2007 – 2011

DAFTAR ISI

BAB I

BAB II

PENDAHULUAN

1

1.1.

Latar Belakang

1

1.2.

Maksud dan Tujuan

2

1.3.

Lingkup RAD Penanggulangan Kemiskinan

2

KONDISI KEMISKINAN DAN PENGANGGURAN

4

DI KOTA YOGYAKARTA 2.1.

Faktor Penyebab Kemiskinan dan Pengangguran Secara

4

Konseptual 2.2.

Faktor Penyebab Pengangguran Secara Konseptual

6

2.3.

Profil Kemiskinan Kota Yogyakarta

8

2.3.1.

Sebaran Keluarga dan Penduduk Miskin Kota

11

Yogyakarta. 2.3.2.

Diskripsi Data Keluarga dan Penduduk Miskin Beserta

Permasalahanya

Basis

13

Wilayah

Kecamatan. 2.3.3.

Deskripsi Keluarga dan Penduduk Miskin dan

42

Permasalahanya Basis Kota Yogyakarta 2.3.3.1.

Permasalahan

Kemiskinan

dan

42

dan

42

Keluarga Miskin dan Kepemilikan Aset

44

Kemampuan Pendapatan. 2.3.3.2.

Permasalahan

Kemiskinan

Kesempatan Kerja. 2.3.3.3.

Ekonomi. 2.3.3.4.

Keluarga Miskin dan status Kepemilikan

44

Tempat Tinggal. 2.3.3.5.

Keluarga Miskin dengan jenis bahan

45

bakar untuk memasak yang digunakan sehari-hari

iv

2.3.3.6.

Keluarga

Miskin

dengan Jenis

alat

45

Kemiskinan

Berdasar

45

Kemiskinan

Berdasar

46

Kemiskinan

Berdasar

46

Kemiskinan

Berdasar

47

Kemiskinan

Berdasar

48

Kemiskinan

Berdasar

49

penerangan yang digunakan 2.3.3.7.

Permasalahan Pangan

2.3.3.8.

Permasalahan Sandang

2.3.3.9.

Permasalahan Papan

2.4.

BAB III

BAB IV

2.3.3.10

Permasalahan

.

Kesehatan

2.3.3.11

Permasalahan

.

Pendidikan

2.3.3.12

Permasalahan

.

Aktifitas Sosial

Profil Data Pengangguran Kota Yogyakarta.

49

LANDASAN PELAKSANAAN

51

3.1.

Landasan Global.

51

3.2.

Landasan Nasional

51

3.3

Landasan Regional

52

RENCANA

AKSI

PENANGGULANGAN

KEMISKINAN

DAN

53

Kemiskinan

dan

53

PENGANGGURAN KOTA YOGYAKARTA 4.1.

Rencana

Aksi

Pengangguran

Penanggulangan berdasar

Strategi

Penanggulangan

Kebijakan

Penanggulangan

Kemiskinan Kota Yogyakarta 4.1.1.

Srtategi

dan

53

Kemiskinan

4.2.

4.1.1.1

Strategi Perlindungan Sosial

53

4.1.1.2

Strategi Perluasan Kesempatan

53

4.1.1.3

Strategi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya

54

4.1.1.4

Strategi Pemberdayaan Masyarakat

55

4.1.1.5

Strategi Kemitraan

55

Alur

Pola

Pikir

Penanggulangan

Kemiskinan

dan

55

Validasi dan pelembagaan updating data Keluarga

56

Pengangguran 4.2.1.

Miskin 4.2.2.

Pemenuhan Kebutuhan Dasar Keluarga Miskin.

57

v

4.2.3.

Pengembangan SDM Penduduk Miskin.

58

4.2.4.

Peningkatan Kualitas Hidup Keluarga Miskin.

58

4.2.5.

Pelembagaan

59

Stake

Holder

Penanggulangan

Kemiskinan dan Pengangguran Ditingkat Basis (Kelurahan) 4.3.

MATRIK PROGRAM KEGIATAN RENCANA AKSI DAERAH

61

PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAN PENGANGGURAN 2007 - 2011

BAB V

PELAKSANAAN

72

5.1.

Optimalisasi Fungsi Koordinasi TKPK Kota Yogyakarta.

72

5.2.

Membangun Mekanisme Penanggulangan Kemiskinan dan

72

Pengangguran. 5.2.1

Perluasan Kesempatan Kerja dan Peningkatan

72

Pendapatan Keluarga. 5.2.2.

Penyediaan Layanan Pendidikan.

73

5.2.3.

Penyediaan Layanan Kesehatan.

74

5.2.4.

Penyediaan

Layanan

Jaminan

Ketersediaan

74

Pangan. 5.2.5.

Penyediaan

Keterpenuhan

Pemukiman

dan

75

Penyediaan Keterpenuhan Kebutuhan Air Bersih

75

Perumahan Layak Huni. 5.2.6.

dan Sanitasi Yang Baik. 5.2.7.

Penguatan Kualitas Hidup Keluarga Miskin.

76

5.2.8.

Layanan Pemenuhan Kebutuhan Dasar Melalui

76

Panti Sosial. 5.3

Pelaksanaan

77

5.3.1

77

Sinergi Program Instansi dan Institusi Dalam Penanggulangan Kemiskinan

BAB VI

5.3.2.

Kelembagaan

82

5.3.2.

Pendanaan

83

5.3.3.

Indikator

83

PENUTUP

84

vi

BAB I PENDAHULUAN

1. 1. Latar Belakang Penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD) Penanggulangan Kemiskinan dan Pengangguran Tahun 2007-2011 merupakan salah satu tahapan dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan Kota Yogyakarta yang saling terkait dan tak terpisahkan dalam rangka pelaksanaan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota

Yogyakarta

Tahun

2007-2011.

Penanggulangan Kemiskinan

Lebih

jauh

Rencana

Aksi

Daerah

dan Pengangguran merupakan acuan bagi SKPD

untuk melaksanakan program dan kegiatan pembangunan kesejahteraan sosial khususnya dalam upaya penanggulangan kemiskinan dan penganguran yang telah ditetapkan dalam RPJMD. Pemahaman terhadap fenomena permasalahan, pola dan profil kemiskinan dan pengangguran serta penyebab dan faktor-faktor lain yang berpengaruh sangat diperlukan dalam perumusan strategi intervensi prioritas program dan penetapan jenis kegiatan serta alokasi sumber yang diperlukan. Hal ini sangat penting karena bagi

Pemerintah

masyarakat

Kota

memerlukan

Yogyakarta

yang

kebijakan-kebijakan

bersinggungan yang

bersifat

langsung intervensi

dengan untuk

mengupayakan pengentasan kimiskinan. Upaya-upaya intervensi tersebut menuntut adanya ketersediaan referensi dan petunjuk detail tentang langkah-langkah dan kondisi serta potensi dari permasalahan kemiskinan dan juga pengangguran. Untuk mencapai hasil yang optimal dalam penanggulangan kemiskinan dan pengangguran diperlukan kebersamaan dari para pemangku kepentingan sehingga kebijakan yang dijalankan bersifat terpadu dan terkoordinasi dalam bentuk usaha yang komprehensif dan saling bersinergi.

1.2. Maksud dan Tujuan Maksud dan tujuan penyusunan Rencana Aksi Daerah Penanggulangan Kemiskinan dan Pengangguran adalah : Maksud : Maksud penetapan RAD Penanggulangan Kemiskinan dan Pengangguran Tahun 2007-2011 ditetapkan dengan maksud sebagai acuan atau pedoman dalam sinkronisasi pelaksanaan kegiatan, pencapaian sasaran dari hasil yang ditetapkan bersama seluruh pihak yang terkait dalam rangka penanggulangan kemiskinan dan pengangguran.

1

Tujuan : Tujuan dari Rencana Aksi Daerah Penanggulangan Kemiskinan dan Pengangguran adalah : a. Memperkuat basis data penduduk miskin dan pengangguran; b. Mengurangi jumlah penduduk miskin; c. Mengurangi tingkat pengangguran; d. Meningkatkan pelayanan penyandang masalah kesejahteraan sosial dan penduduk miskin serta difabel dengan merata; e. Meningkatkan jangkauan pelayanan kesehatan untuk masyarakat; f. Meningkatkan akses pendidikan dasar dan menengah 12 tahun bagi penduduk miskin; g. Mengembangkan sektor riil khususnya ekonomi mikro di masyarakat dan sumber daya manusia yang kualitas; h. Menjadikan kampung sebagai basis pembangunan komunitas.

1.3. Lingkup RAD Penanggulangan Kemiskinan dan Pengangguran Lingkup RAD Penanggulangan Kemiskinan dan Pengangguran mencakup 3 (tiga) hal, yaitu: -

Diagnosis kemiskinan dengan memperhatikan suara masyarakat miskin,

-

Strategi dan rencana aksi yang memuat strategi, prioritas kebijakan dan langkah kebijakan termasuk sasaran dan indikator kinerja, tatacara pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan strategi penanggulangan kemiskinan, dan pengangguran,

-

Pembagian peran yang jelas antar pelaku baik, pemerintah, pelaku usaha, lembaga swadaya masyarakat, organisasi masyarakat, perguruan tinggi, lembaga keuangan, organisasi profesi, dan lembaga internasional.

Adapun sistematika RAD Penanggulangan Kemiskinan dan Pengangguran Kota Yogyakarta Tahun 2007-2011 meliputi: Bab I

Bab II

Pendahuluan

menjelaskan

latar

belakang,

maksud

tujuan,

lingkup serta proses penyusunan dan sistematika.

Kondisi

Kemiskinan dan

menguraikan

dan

Pengangguran di Kota Yogyakarta

diagnosis kemiskinan dan pengangguran yang

memuat gambaran umum dan permasalahan utama kemiskinan dan pengangguran di Kota Yogyakarta. Sumber data dan informasi yang digunakan meliputi hasil analisis kemiskinan partisipatif (PPA), hasil analisis statistik, dan hasil kajian/penelitian.

2

Bab III

Landasan

Pelaksanaan

menegaskan

landasan

konstitusi

penanggulangan Kemiskinan dan pengangguran. Bab IV

Rencana

Aksi Penanggulangan Kemiskinan dan Pengangguran

Membahas hasil kaji ulang berbagai kebijakan publik yang telah dilakukan untuk publik yang

mengatasi masalah kemiskinan dan kebijakan

secara

tidak

langsung berdampak terhadap

masyarakat miskin. Dari hasil kaji ulang tersebut

kemudian

dirumuskan ke dalam rekomendasi kebijakan. Bab V

Pelaksanaan menguraikan mekanisme pelaksanaan strategi dan kebijakan yang memuat prasyarat, kelembagaan, jaringan kerja pelaksana,

penganggaran,

(safeguarding ), dan strategi

dan

pengendalian

antisipasi

dan

pengawasan

terhadap hambatan pelaksanaan

kebijakan menjelaskan sistem pemantauan dan

evaluasi yang mendukung pelaksanaan strategi dan kebijakan penanggulangan kemiskinan. Bab VI

Penutup.

3

BAB II KONDISI KEMISKINAN DAN PENGANGGURAN DI KOTA YOGYAKARTA

2.1. Faktor Penyebab Kemiskinan dan Pengangguran Secara Konseptual Kemiskinan dan pengangguran merupakan dua masalah yang saling terkait. Pengangguran merupakan salah satu pemicu dari terjadinya kemiskinan dilain kutub penangguran

sangat

mungkin

disebabkan

oleh

kondisi

miskin.

Penyebab

kemiskinan sendiri sangat berfariasi dimana antara lain disebabkan oleh karena faktor lingkungan, sosiokultural, ekonomi, politik, kebijakan publik dan sebagainya. Secara kewilayahan, kondisi dan permasalahan kemiskinan tidak bisa digeneralisasikan untuk semua wilayah. Pendekatan obyektif yang sering dipakai untuk mendasari pengelompokan penduduk miskin dengan pendekatan garis kebutuhan minimum manusia memberikan kondisi kemiskinan yang benar-benar fakir. Tanpa bisa melihat adanya potensi-potensi internal yang bisa dioptimalkan dalam penanganan kemiskinan tersebut. Secara umum penyebab kemiskinan dapat dikategorikan dalam tiga bentuk, antara lain: 1).

Kemiskinan struktural, yaitu kemiskinan yang disebabkan oleh hal-hal yang berhubungan dengan kebijakan, peraturan maupun lembaga yang ada dimasyarakat sehingga dapat menghambat peningkatan produktivitas dan mobilitas masyarakat;

2).

Kemiskinan kultural, yaitu kemiskinan yang berhubungan dengan adanya nilainilai yang tidak produktif dalam masyarakat, tingkat pendidikan yang rendah, kondisi kesehatan dan gizi yang buruk; dan

3).

Kemiskinan alamiah, yaitu kemiskinan yang ditunjukkan oleh kondisi alam maupun geografis yang tidak mendukung, misalnya daerah tandus, kering, maupun keterisolasian daerah. Namun demikian pendekatan yang dipakai dalam menelaah permasalahan

kemiskinan sekarang ini lebih mendudukan posisi kelompok miskin itu sendiri sebagai center subject. Konsep-konsep untuk penanganan masalah kemiskinan mulai menggeser pola yang pada awalnya lebih pada upaya pemenuhan kebutuhan dasar manusia atau kebutuhan minimum menjadi pendekatan yang lebih memanusiakan. Secara umum kemiskinan sekarang dipandang sebagai kondisi di mana seseorang atau sekelompok orang,lakilaki dan perempuan, tidak terpenuhi hak-hak dasarnya secara layak untuk menempuh dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat. Cara pandang kemiskinan ini beranjak dari pendekatan berbasis

4

hak yang mengakui bahwa masyarakat miskin, baik laki-laki maupun perempuan, mempunyai hak-hak dasar yang sama dengan anggota masyarakat lainnya. Kemiskinan tidak lagi dipahami hanya sebatas ketidak mampuan ekonomi, tetapi juga kegagalan pemenuhan hak-hak dasar dan perbedaan perlakuan bagi seseorang atau sekelompok orang, laki-laki dan perempuan, dalam menjalani kehidupan secara bermartabat. Fenomena kemiskinan dan pengangguran di Indonesia termasuk Kota Yogyakarta merupakan fenomena yang kompleks dan tidak dapat secara mudah dilihat dari satu angka absolut. Kota Yogyakarta yang dikenal sebagai kota pelajar dan kota wisata seiring dengan perkembangan kota memiliki daya tarik yang kuat terhadap urbanisasi yang berpengaruh terhadap jumlah penduduk. Keberagaman budaya masyarakat yang menyebabkab kondisi dan permasalahan kemiskinan dan pengangguran di Kota Yogyakarta menjadi sangat beragam dengan sifat-sifat lokal yang kuat serta pengalaman kemiskinan yang berbeda secara sosial maupun antara laki-laki dan perempuan. Secara spesifik beberapa ahli mengemukakan pendapat bahwa kemiskinan disebabkan oleh faktor intern dan eksteren yaitu : Faktor Intern penyebab terjadinya kemiskinan antara lain; -

Rendahnya

kualitas

mental

atau budaya dimana memandang kemiskinan

sebagai nasib yang harus diterima (sikap nrimo) dan sikap masa bodoh yaitu

sikap

pasrah,

sehingga

gairah, dan tidak dinamis

tidak mempunyai inisiatif, tidak mempunyai

untuk mengubah nasib mereka yang dianggap

buruk. -

Sumber daya manusia yang terbatas atau kurang memadainya pengetahuan, pendidikan dan ketrampilan baik dalam kualitas maupun jenis.

-

Kerentanan

sehingga

keluarga miskin terpaksa harus melepaskan aset-aset

miliknya untuk memenuhi kebutuhan hidup. -

Ketidak-berdayaan ( powerless ) masyarakat miskin dalam hal ketidakmampuan bersaing dengan masyarakat pada umumnya.

Faktor Ekstern penyebab terjadinya kemiskinan antara lain; -

Ketidak merataan kesempatan untuk mengakumulasikan sosial, yang

tidak

terbatas

pada

modal

produktif

(tanah,perumahan, kesehatan dan lain-lain), tetapi juga sumber keuangan (penghasilan dan kredit). memperoleh pekerjaan, barang-barang, pengetahuan

basis

kekuatan

atau

aset

meliputi sumber-

Jaringan sosial

untuk

dan ketrampilan yang

5

memadai, serta informasi yang bermanfaat untuk meningkatkan kesejahteraan hidup. -

Keterbatasan informasi, ketidak terjangkauan komunikasi ,menyebabkan tidak terjangkauanya pelayanan dan bantuan dari lembaga pemberi bantuan.

-

Lingkungan

sosial

budaya

yang mengakibatkan kurang tingginya hasrat

untuk lebih maju dalam kehidupan duniawi. -

Adanya

kebijakan publik yang bias pihak dan mengorbankan posisi rakyat

sebagai implikasi pembangunan.

2.2. Faktor Penyebab Pengangguran Secara Konseptual Secara teoritis pengangguran adalah kondisi dimana seseorang yang ingin bekerja tidak dapat pekerjaan . Ketersediaan pekerjaan bagi masyarakat sangat dipengaruhi oleh kondisi pasar kerja. Pasar kerja merupakan interaksi antara supply (penawaran) dan demand (permintaan) tenaga kerja. Tiga hal yang mempengaruhi pasar tenaga kerja adalah :

1. Belum optimalnya Informasi Tenaga Kerja (distorsi informasi).

Ketersediaan

informasi tenaga kerja akan cukup berpengaruh terhadap

munculnya pengangguran. Jika informasi tenaga kerja tersedia dan akurat maka pencari tenaga bekerja maupun pencari kerja akan bertemu sehingga secara teori pasar dalam kondisi equilibrium atau tidak ada pengangguran.Dalam kenyataannya informasi tenaga kerja dapat muncul secara alami ( dari mulut ke mulut) atau melalui media informasi. Kebijakan pemerintah dengan ikut campur tangan dalam penyediaan informasi tenaga kerja

akan besar pengaruhnya

dalam upaya mengurangi pengangguran. 2. Ketidak sesuaian Permintaan dan Penawaran

a. Ketidak sesuaian kuantitas terjadi apabila jumlah pencari kerja lebih besar dari kebutuhan tenaga kerja. Hal tersebut disebabkan karena oleh pertumbuhan penduduk dan pertumbuhan angkatan kerja yang dipengaruhi oleh pertumbuhan penduduk dan pertumbuhan usaha yang dipengaruhi oleh peluang usaha atau iklim usaha. b. Ketidak sesuaian kualitas terjadi apabila kualifikasi tenaga kerja yang diperlukan pencari kerja tidak terpenuhi oleh pencari kerja. Dua hal yang mempengaruhi kualitas tenaga kerja adalah mutu pendidikan, kemampuan (skill) dan teknologi. Jenis dan tingkat teknologi yang dimiliki suatu usaha akan mempengaruhi kualifikasi tenaga kerja yang dibutuhkan.

6

Ketika kedua hal tersebut tidak sesuai maka yang terjadi adalah munculnya pengangguran. Dua aspek lain yang mempengaruhi ketidak sesuaian kualitas adalah produktivitas dan upah. 3. Hubungan Industrial.

Hubungan industrial tidak hanya menempatkan pengusaha atau perusahaan sebagai pihak yang selalu bersikap tidak fair tetapi juga bisa berangkat dari sikap pekerja atau serikat yang selalu menempatkan diri sebagai pihak yang berlawanan kepada perusahaan atau pengusaha. Baik tidaknya hubungan kerja akan berpengaruh terhadap penyelesaian masalah yang mungkin terjadi antara perusahaan dan karyawan yang akhirnya selalu bermuara pada PHK dan tuntutan pekerja. Kondisi membawa implikasi usaha yang tidak sehat dan sulit berkembang sedangkan industri atau perusahaan merupakan lokomotif penyerap suplay tenaga kerja.

2.3. Profil Kemiskinan Kota Yogyakarta Uraian tentang potret kemiskinan dan pengangguran dimaksudkan untuk memberikan gambaran kondisi kemiskinan dan pengangguran serta kemungkinan atau hal-hal yang dapat menyebabkan terjadinya kemiskinan dan pengangguran yang nantinya diharapkan sebagai langkah awal untuk menentukan bentuk kebijakan/program yang tepat serta penyusunan rencana aksi ( action plan ) agar penanggulangan kemiskinan dan pengangguran dapat dilaksanakan dengan tepat di tingkat pelaskanaan kegiatanya. Untuk mengidentifikasi kemiskinan selama ini yang sering digunakan adalah garis kemiskinan ( poverty line ), yaitu suatu tolok ukur yang menunjukkan ketidakmampuan penduduk melampui ukuran garis kemiskinan atau suatu ukuran yang didasarkan pada kebutuhan atau pengeluaran konsumsi minimum, misalnya konsumsi pangan dan konsumsi non-pangan (misalnya kebutuhan perumahan, pakaian, pendidikan, kesehatan, transportasi, barang-barang lain dan jasa). Pemerintah

Kota

Yogyakarta

dalam

penanggulangan kemiskinan telah mengeluarkan

melaksanakan

kebijakan

Keputusan Walikota Yogyakarta

Nomor 227 Tahun 2007 yang kemudian diubah dengan Keputusan Walikota Yogyakarta nomor 470/KEP/2007 tentang perubahan Lampiran Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor 227 Tahun 2007 menetapkan parameter keluarga miskin Kota Yogyakarta. Parameter tersebut diharapkan sebagai pedoman penentuan sasaran program

penanggulangan

kemiskinan

semua

instansi

di

Kota

Yogyakarta.

Keseragaman dan kesepakatan indikator ini adalah salah satu aspek penting untuk

7

meminimalkan kesalahan atau bias sasaran. Parameter tersebut merupakan indikator komposit yang tersusun dari sektor fisik, ekonomi, sosial dan lainnya. Masing-masing sektor dikembangkan dalam dimensi dan indikator sehingga mudah pengukurannya. Indikator tersebut merupakan kombinasi beberapa model penanggulangan kemiskinan yang sudah ada sebelumnya seperti indikator kebutuhan dasar yang dikembangkan BPS, Indikator Keluarga Sejahtera yang dikembangkan oleh BKKBN, dan indikator model pembangunan manusia yang dikembangkan UNDP. Setelah melalui proses diskusi dalam forum koordinasi antar lembaga/instansi tingkat kota oleh Komite Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kota Yogyakarta, langkah awal adalah mencari persamaan-persamaan konsep dari masing-masing indikator dasar yang dipakai oleh sektoral departemen. Dari rangkuman berbagai indikator diatas maka dikembangkan parameter kemiskinan yang disepakati secara bersama-sama oleh masing-masing instansi di Kota Yogyakarta untuk selanjutnya diusulkan untuk menjadi Keputusan Daerah yang secara formal menjadi acuan oleh semua pihak sebagai indikator kemiskinan. Adapun rumusan parameter kemiskinan terbut adalah sebagai berikut: Tabel. 1 Parameter Keluarga Miskin Kota Yogyakarta Aspek

Parameter

Bobot

1. Pendapatan dan

1. Pendapatan rata-rata anggota keluarga setiap bulan kurang dari Rp.150.000,2. Kepala Keluarga tidak bekerja. 3. Keluarga tidak memiliki barang selain tanah yang bernilai lebih dari Rp. 500.000,4. Status tempat tinggal bukan milik sendiri. 5. Jenis bahan bakar untuk memasak yang digunakan sehari-hari bukan gas. 6. Jenis alat penerangan yang digunakan bukan listrik atau listrik tetapi bukan milik sendiri.

8

1. Keluarga tidak mampu memberi makan Anggota keluarga 3 kali setiap hari. 2. Keluarga tidak mampu membeli dan menyediakan lauk daging/ayam atau susu 1 kali dalam seminggu.

12

Asset

2. Pangan

5 5 2 3 2

8

8

Aspek 3. Sandang 4.Papan

5. Kesehatan

6. Pendidikan

Parameter

Bobot

1. Keluarga hanya bisa membeli pakaian baru bagi Anggota keluarga maksimal 1 kali dalam satu tahun. 1. Luas tempat tinggal rata-rata tiap Anggota keluarga kurang dari 8 meter persegi. 2. Jenis bahan lantai bidang terluas dari tempat tinggal berupa tanah/bambu / kayu kualitas rendah. 3. Jenis bahan dinding bidang terluas dari tempat tinggal berupa bambu/kayu/bahan lain berkualitas rendah/tembok tanpa plester atau diplester kualitas rendah. 1. Keluarga tidak mampu mengobatkan anggota keluarga yang sakit di Puskesmas. 2. Sumber air minum yang digunakan berasal dari sumber air tidak terlindung. 3. Kebiasaan membuang air besar di sungai/MCK umum/Milik tetangga.

5 3 3

4 10 5 5

1. Pendidikan Kepala Keluarga maksimal hanya lulus SD. 2. Terdapat anak usia sekolah yang DO.

5 10

7. Sosial

1. Keluarga tidak mengikuti aktifitas kegiatan lingkungan sama sekali.

STRATIFIKASI MISKIN:

5

Kode:

1. FakirMiskin / Jumlah Bobot antara 76 – 100 Miskin sekali. 2. Miskin. 3. Hampir Jumlah Bobot antara 51 – 75 Miskin 4. Tidak Miskin. Jumlah Bobot antara 31 – 50

HM

Jumlah Bobot

TM

.

0 – 30

FM M

Sebagaimana sistem pendatan keluarga dan penduduk miskin kota Yogyakarta yang bersifat dinamik dengan periodisasi updating data pada setiap tahunya, sehingga data temuan pada tahun 2007 adalah data potret kondisi kemiskinan pada tahun yang bersangkutan yang akan dipakai sebagai dasar program tahun 2008. Data tersebut akan dilaksanakan updating secara rutin sampai dengan tahun 2011. 2.3.1. Sebaran Keluarga dan Penduduk Miskin Kota Yogyakarta. Jumlah keluarga dan penduduk miskin di Kota Yogyakarta dilihat berdasarkan wilayah maka terdapat variasi sebaran kemiskinan dan prevalensinya sebagai berikut :

9

Tabel 2 Sebaran Keluarga dan Penduduk Miskin Serta Tingkat Prevalensinya

NO 1

2

3

4

5

6

7

8

9

KECAMATAN /KELURAHAN TEGAL REJO 1 KRICAK 2 KARANGWARU 3 TEGALREJO 4 BENER JUMLA H JETIS 1 BUMIJO 2 COKRODININGRATAN 3 GOWONGAN JUMLA H GONDOKUSUMAN 1 DEMANGAN 2 KOTABARU 3 KLITREN 4 BACIRO 5 TERBAN JUMLA H DANUREJAN 1 SURYATMAJAN 2 TEGAL PANGGUNG 3 BAUSASRAN JUMLA H GEDONGTENGEN 1 SOSROMENDURAN 2 PRINGGOKUSUMAN JUMLA H NGAMPILAN 1 NGAMPILAN 2 NOTOPRAJAN JUMLA H WIROBRAJAN 1 PAKUNCEN 2 WIROBRAJAN 3 PATANGPULUHAN JUMLA H MANTRIJERON 1 GEDONGKIWO 2 SURYODININGRATAN 3 MANTRIJERON JUMLA H KRATON 1 PATEHAN 2 PANEMBAHAN 3 KADIPATEN JUMLA H

Jml KK Miskin

Jml KK

Prevalensi %

Jml Pnduduk Miskin

Jmlh Prevalensi Pnduduk %

1012 588 693 373 2666

3991 3140 2661 1395 11187

25.36 18.73 26.04 26.74 23.83

2524 1159 2227 1256 7166

14226 11460 10123 4995 40804

17.74 10.11 22.00 25.15 17.56

802 615 596 2013

2768 2747 2275 7790

28.97 22.39 26.20 25.84

1794 2098 1185 5077

10729 10536 8808 30073

16.72 19.91 13.45 16.88

404 137 441 705 572 2259

3084 987 3476 3971 3495 15013

13.10 13.88 12.69 17.75 16.37 15.05

1353 402 1554 2393 1914 7616

11109 4156 13275 16103 12193 56836

12.18 9.67 11.71 14.86 15.70 13.40

457 1020 320 1797

1524 2703 2370 6597

29.99 37.74 13.50 27.24

1502 1769 1000 4271

5671 10549 9255 25475

26.49 16.77 10.80 16.77

546 1073 1619

2725 4062 6787

20.04 26.42 23.85

1761 1814 3575

10097 15617 25714

17.44 11.62 13.90

668 655 1323

3286 2461 5747

20.33 26.62 23.02

1443 1270 2713

12638 9579 22217

11.42 13.26 12.21

838 657 525 2020

2982 2805 2155 7942

28.10 23.42 24.36 25.43

2092 1362 1744 5198

11706 10969 8309 30984

17.87 12.42 20.99 16.78

853 660 506 2019

3943 3370 3075 10388

21.63 19.58 16.46 19.44

2015 1224 1667 4906

15371 12598 11840 39809

13.11 9.72 14.08 12.32

404 558 392 1354

1906 2940 2249 7095

21.20 18.98 17.43 19.08

1302 1790 1200 4292

6884 10863 7929 25676

18.91 16.48 15.13 16.72

10

KECAMATAN NO /KELURAHAN

Jml KK

Prevalen si %

Jml Pndudu k Miskin

Jmlh Pndudu k

Prevale nsi %

343 903 1246

1860 2688 4548

18.44 33.59 27.40

1123 2264 3387

7092 10261 17353

15.83 22.06 19.52

453 329 782

1960 1456 3416

23.11 22.60 22.89

1569 1097 2666

7415 5207 12622

21.16 21.07 21.12

696 760 665 2121

2888 3999 3172 10059

24.10 19.00 20.96 21.09

1525 1730 2079 5334

11120 14382 11738 37240

13.71 12.03 17.71 14.32

388 440 442 305 569 862 480 3486

1608 3342 2662 2893 3784 4137 1694 20120

24.13 13.17 16.60 10.54 15.04 20.84 28.34 17.33

1323 1514 1545 937 1982 1993 1561 10855

6062 12400 10080 10453 12616 14575 6386 72572

21.82 12.21 15.33 8.96 15.71 13.67 24.44 14.96

529 716 735 1980

3034 3240 2699 8973

17.44 22.10 27.23 22.07

962 1461 2339 4762

11755 11566 9752 33073

8.18 12.63 23.98 14.40

26685

125662

21.24

89818

470448

19.09

Jml KK Miskin

10 GONDOMANAN 1 NGUPASAN 2 PAWIRODIRJAN JUMLA H 11 PAKUALAMAN 1 PURWOKINANTI 2 GUNUNGKETUR JUMLA H 12 MERGANGSAN 1 KEPARAKAN 2 WIROGUNAN 3 BRONTOKUSUMAN JUMLA H 13 UMBULHARJO 1 SEMAKI 2 MUJA MUJU 3 TAHUNAN 4 WARUNGBOTO 5 PANDEAN 6 SOROSUTAN 7 GIWANGAN JUMLA H 14 KOTAGEDE 1 REJOWINANGUN 2 PRENGGAN 3 PURBAYAN JUMLAH TOTAL

2.3.2. Diskripsi Data Keluarga dan Penduduk Miskin Beserta Permasalahanya Basis Wilayah Kecamatan.

1. Kecamatan Tegalrejo a. Kemiskinan dan Demografi Penduduk. Usia Kelurahan 1. Kricak 2. Karangwaru 3. Tegalrejo 4. Bener J UML AH

Usia Balita ( sd =<5 Th ) 242 155 173 93 663

Usia Anak ( >5 - =<15 Th ) 560 360 365 218 1503

Usia Produktif (>16 – =< 55 Th) 2120 1256 1316 720 5412

Lansia ( > 55 Th ) 502 288 373 225 1388

11

b. Kemiskinan dan Permasalahan Aktifitas Pekerjaan. 1) Hampir Miskin Pekerjaan Tidak Kelurahan Bekerja 1. Kricak Laki-laki 82 Perempuan 228 2. Karangwaru Laki-laki 61 Perempuan 120 3. Tegalrejo Laki-laki 76 Perempuan 222 4. Bener Laki-laki 43 Perempuan 87 JUMLAH L JUMLAH P

2) Miskin Pekerjaan Kelurahan 1. Kricak Laki-laki Perempuan 2. Karangwaru Laki-laki Perempuan 3. Tegalrejo Laki-laki Perempuan 4. Bener Laki-laki Perempuan J UM L AH L P

Industri

Perdagangan

Angkutan

Jasa

77 35

33 61

47 1

149 90

55 28

24 47

18 1

115 86

54 44

26 22

36 2

152 62

23 24

13 16

16 1

71 63

262 657

209 131

96 146

117 5

487 301

Tidak Bekerja

Industri

Perdagangan

Angkutan

Jasa

137 265

98 41

51 57

40 2

177 136

71 132

35 25

25 32

16 0

144 92

73 160

44 28

8 15

13 1

82 64

56 84 337 641

24 16 201 110

7 16 91 120

13 0 82 3

46 32 419 324

Tidak Bekerja

Industri

Perdagangan

Angkutan

Jasa

32 29

13 7

3 10

2 0

24 15

11 9

1 4

1 3

1 0

5 3

9 14

1 1

1 3

1 1

8 1

3 7 55 59

5 4 20 16

1 0 6 16

0 0 4 1

3 5 40 24

3) Fakir Miskin Pekerjaan Kelurahan 1. Kricak Laki-laki Perempuan 2. Karangwaru Laki-laki Perempuan 3. Tegalrejo Laki-laki Perempuan 4. Bener Laki-laki Perempuan J UM L AH L P

12

c. Kemiskinan dan Kependidikan Anak Usia Sekolah. 1) Jumlah Anak Sekolah Keluarga Miskin Pendidikan Kelurahan 1. Kricak 2. Karangwaru 3. Tegalrejo 4. Bener J UML AH

TK

SD

60 61 47 36 204

SMP

344 231 240 123 938

SMA

165 100 89 57 411

PT

116 87 58 29 290

16 14 13 5 48

2) Transisi Sekolah anak Keluarga Miskin Pendidikan Kelurahan 1. Kricak 2. Karangwaru 3. Tegalrejo 4. Bener J UML AH

TK

SD

60 61 47 36 204

SMP

344 231 240 123 938

SMA

165 100 89 57 411

PT

116 87 58 29 290

16 14 13 5 48

d. Kemiskinan dan Permasalahan Kesehatan. Masalah Kesehatan Kelurahan 1. Kricak 2. Karangwaru 3. Tegalrejo 4. Bener J UML AH

Orang Sakit 37 52 66 21 176

Ibu Hamil 21 12 14 3 50

Balita Rawan Gizi 6 2 9 4 21

Balita Gizi Buruk 12 3 6 1 22

e. Kemiskinan dan Permasalahan Perumahan. Masalah Perumahan Kelurahan 1. Kricak 2. Karangwaru 3. Tegalrejo 4. Bener J UML AH

Lantai Tanah / Tidak Permanen 484 213 250 132 1079

Dinding Tidak Permanen 787 443 480 253 1963

Rasio Ruang Kurang Dari 8 m 604 323 321 186 1434

2. Kecamatan Jetis a. Kemiskinan dan Demografi Penduduk. Usia Kelurahan 1. Bumijo 2. Cokrodiningratan 3. Gowongan J UML AH

Usia Balita ( sd =<5 Th ) 201 149 125 475

Usia Anak ( >5 - =<15 Th ) 487 322 308 1117

Usia Produktif (>16 – =< 55 Th) 1651 1313 1312 4276

Lansia ( > 55 Th ) 355 314 340 1009

13

b. Kemiskinan dan Permasalahan Aktifitas Pekerjaan. 1) Hampir Miskin Pekerjaan Kelurahan 1. Bumijo Laki-Laki Perempuan 2. Cokrodiningratan Laki-Laki Perempuan 3. Gowongan Laki-Laki Perempuan J U ML A H L P

Tidak Bekerja

Industri

Perdagangan

Angkutan

Jasa

88 193

34 32

23 55

28 1

143 77

84 179

48 23

21 31

25 0

132 75

61 136

28 24

25 27

15 0

88 47

233 508

110 79

69 113

68 1

363 199

Tidak Bekerja

Industri

Perdagangan

Angkutan

Jasa

111 255

23 16

42 44

45 0

171 86

96 169

29 24

20 19

16 1

100 70

140 195 347 619

30 30 82 70

33 24 95 87

25 1 86 2

114 62 385 218

Tidak Bekerja

Industri

Perdagangan

Angkutan

Jasa

15 15

0 0

6 3

1 0

5 2

10 9

3 2

1 1

1 0

8 10

23 30

4 3

1 2

5 0

16 12

48 54

7 5

8 6

7 0

29 24

2) Miskin Pekerjaan Kelurahan 1. Bumijo Laki-Laki Perempuan 2. Cokrodiningratan Laki-Laki Perempuan 3. Gowongan Laki-Laki Perempuan JUMLAH L P

3) Fakir Miskin Pekerjaan Kelurahan 1. Bumijo Laki-Laki Perempuan 2. Cokrodiningratan Laki-Laki Perempuan 3. Gowongan Laki-Laki Perempuan J UM L AH L P

c. Kemiskinan dan Kependidikan Anak Usia Sekolah. 1) Jumlah Anak Sekolah Keluarga Miskin Pendidikan Kelurahan 1. Bumijo 2. Cokrodiningratan 3. Gowongan J UML AH

TK

SD

SMP

SMA

PT

65 44 39

286 204 178

142 98 92

105 75 76

10 6 14

148

668

332

256

30

14

2) Transisi Sekolah anak Keluarga Miskin Pendidikan Kelurahan 1. Bumijo 40 2. Cokrodiningratan 24 3. Gowongan 37 J UML AH

TK

SD

101

SMP

SMA

PT

56 30 39

61 37 26

49 32 31

105 57 79

125

124

112

241

d. Kemiskinan dan Permasalahan Kesehatan. Masalah Kesehatan Kelurahan 1. Bumijo 2. Cokrodiningratan 3. Gowongan J UML AH

Orang Sakit

Ibu Hamil

38 88 86 212

14 9 5 28

Balita Rawan Gizi 19 5 4 28

Balita Gizi Buruk 4 2 4 10

e. Kemiskinan dan Permasalahan Perumahan. Masalah Perumahan Kelurahan 1. Bumijo 2. Cokrodiningratan 3. Gowongan J UML AH

Lantai Tanah / Tidak Permanen 296 234 233 763

Dinding Tidak Permanen 594 461 482 1537

Rasio Ruang Kurang Dari 8 m 607 297 432 1336

3. Kecamatan Gondokusuman a. Kemiskinan dan Demografi Penduduk. Usia Kelurahan 1. Demangan 2. Kotabaru 3. Klitren 4. Baciro 5. Terban J UML AH

Usia Balita ( sd =<5 Th ) 123 30 122 194 145 614

Usia Anak ( >5 - =<15 Th ) 220 68 260 387 316 1251

Usia Produktif (>16 – =< 55 Th) 859 227 992 1457 1194 4729

Lansia ( > 55 Th ) 151 77 180 355 259 1022

b. Kemiskinan dan Permasalahan Aktifitas Pekerjaan. 1) Hampir Miskin Pekerjaan Kelurahan 1. Demangan Laki-Laki Perempuan 2. Kotabaru Laki-Laki Perempuan 3. Klitren Laki-Laki Perempuan 4. Baciro Laki-Laki Perempuan 5. Terban Laki-Laki

Tidak Bekerja

Industri

Perdagangan

Angkutan

Jasa

51 134

28 17

11 31

8 2

105 42

3 22

12 5

1 1

1 0

14 5

69 143

48 24

31 41

1 1

103 62

91 176

50 46

33 44

24 0

139 101

47

24

25

18

108

15

Perempuan J U M L AH L P

2) Miskin Pekerjaan Kelurahan 1. Demangan Laki-Laki Perempuan 2. Kotabaru Laki-Laki Perempuan 3. Klitren Laki-Laki Perempuan 4. Baciro Laki-Laki Perempuan 5. Terban Laki-Laki Perempuan J UM L AH L P

3) Fakir Miskin Pekerjaan Kelurahan 1. Demangan Laki-Laki Perempuan 2. Kotabaru Laki-Laki Perempuan 3. Klitren Laki-Laki Perempuan 4. Baciro Laki-Laki Perempuan 5. Terban Laki-Laki Perempuan J UM L AH L P

113

27

30

4

61

261 588

162 119

101 147

70 7

469 271

Tidak Bekerja

Industri

Perdagangan

Angkutan

Jasa

48 106

17 8

9 15

12 2

58 45

31 44

9 5

4 6

5 1

22 10

54 105

40 24

16 13

8 2

46 32

100 128

36 24

22 16

14 0

107 74

61 117

27 23

24 29

13 3

89 63

294 500

129 84

75 79

52 8

322 224

Tidak Bekerja

Industri

Perdagangan

Angkutan

Jasa

1 3

0 0

0 0

2 0

1 1

3 7

0 0

0 0

1 0

2 1

0 2

0 0

0 0

1 0

1 0

12 10

4 4

0 0

3 0

1 3

10 22

3 1

2 4

1 0

15 6

26 44

7 5

2 4

8 0

20 11

16

c. Kemiskinan dan Kependidikan Anak Usia Sekolah. 1) Jumlah Anak Sekolah Keluarga Miskin Pendidikan Kelurahan 1. Demangan 2. Kotabaru 3. Klitren 4. Baciro 5. Terban J UML AH

TK

SD

SMP

SMA

PT

40 13 43 67 48

126 40 157 262 232

73 18 89 122 123

74 5 68 129 130

11 2 10 15 27

211

817

425

406

65

2) Transisi Sekolah anak Keluarga Miskin Pendidikan Kelurahan 1. Demangan 2. Kotabaru 3. Klitren 4. Baciro 5. Terban J UML AH

TK

SD

SMP

SMA

PT

22 5 27 42 26

25 9 24 39 31

28 9 30 39 31

30 5 42 37 29

61 11 57 85 70

122

128

137

143

284

d. Kemiskinan dan Permasalahan Kesehatan. Masalah Kesehatan Kelurahan 1. Demangan 2. Kotabaru 3. Klitren 4. Baciro 5. Terban

6 2 5 12 13

Balita Rawan Gizi 3 3 3 6 8

Balita Gizi Buruk 2 1 1 6 1

38

23

11

Sakit Permanen

Ibu Hamil

16 3 17 23 36 95

J UML AH

e. Kemiskinan dan Permasalahan Perumahan. Masalah Perumahan Kelurahan 1. Demangan 2. Kotabaru 3. Klitren 4. Baciro 5. Terban

Lantai Tanah / Tidak Permanen 131 49 137 286 222

Dinding Tidak Permanen 251 121 302 505 429

Rasio Ruang Kurang Dari 8 m 212 111 261 264 347

825

1608

1195


Lansia ( > 55 Th ) 205 524 175 904

J UML AH

4. Kecamatan Danurejan a. Kemiskinan dan Demografi Penduduk. Usia Kelurahan 1. Suryatmajan 2. Tegalpanggung 3. Bausasran J UML AH

Usia Balita ( sd =<5 Th ) 113 270 79 462

Usia Anak ( >5 - =<15 Th ) 247 574 169 990

17

b. Kemiskinan dan Permasalahan Aktifitas Pekerjaan. 1) Hampir Miskin Pekerjaan Kelurahan 1. Suryatmajan Laki-laki Perempuan 2. Tegalpanggung Laki-laki Perempuan 3. Bausasran Laki-laki Perempuan J UM L AH L P 2) Miskin Pekerjaan Kelurahan 1. Suryatmajan Laki-laki Perempuan 2. Tegalpanggung Laki-laki Perempuan 3. Bausasran Laki-laki Perempuan J UM L AH L P

Tidak Bekerja

Industri

Perdagangan

Angkutan

Jasa

52 83

55 45

24 29

4 1

65 30

71 193

86 52

29 40

30 3

112 46

24 57 147 333

16 9 157 106

14 15 67 84

9 0 43 4

50 43 227 119

Tidak Bekerja

Industri

Perdagangan

Angkutan

Jasa

66 115

64 57

14 22

11 0

51 30

212 373

122 83

61 59

27 2

195 107

26 71 304 559

14 7 200 147

7 16 82 97

11 1 49 3

67 44 313 181

Tidak Bekerja

Industri

Perdagangan

Angkutan

Jasa

13 11

1 2

6 3

0 0

5 5

34 32

7 6

8 5

2 1

16 10

5 1 52 44

1 1 9 9

0 1 14 10

0 0 2 1

1 1 22 16

3) Fakir Miskin Pekerjaan Kelurahan 1. Suryatmajan Laki-laki Perempuan 2. Tegalpanggung Laki-laki Perempuan 3. Bausasran Laki-laki Perempuan J UM L AH L P

c. Kemiskinan dan Kependidikan Anak Usia Sekolah. 1) Jumlah Anak Sekolah Keluarga Miskin Pendidikan Kelurahan 1. Suryatmajan 2. Tegalpanggung 3. Bausasran J UML AH

TK

SD

SMP

SMA

PT

34 67 26 127

144 345 95 584

67 164 56 287

57 138 52 247

6 17 5 28

18

2) Transisi Sekolah anak Keluarga Miskin Pendidikan TK SD Kelurahan 1. Suryatmajan 21 26 2. Tegalpanggung 56 63 3. Bausasran 16 15 J UML AH 93 104 d. Kemiskinan dan Permasalahan Kesehatan. Masalah Kesehatan Kelurahan 1. Suryatmajan 2. Tegalpanggung 3. Bausasran J UML AH

SMP

SMA

PT

31 55 18 104

25 54 20 99

49 108 31 188

Sakit Permanen

Ibu Hamil

25 48 25 90

6 17 8 31

e. Kemiskinan dan Permasalahan Perumahan. Masalah Perumahan Lantai Tanah / Kelurahan Tidak Permanen 1. Suryatmajan 179 2. Tegalpanggung 509 3. Bausasran 136 J UML AH 824



5. Kecamatan Gedong Tengen a. Kemiskinan dan Demografi Penduduk. Usia Usia Balita Usia Anak Kelurahan ( sd =<5 Th ) ( >5 - =<15 Th ) 1. Sosromenduran 111 260 2. Pringgokusuman 283 618 J UML AH 394 878

2) Miskin Pekerjaan Kelurahan 1. Sosromenduran Laki-laki Perempuan 2. Pringgokusuman Laki-laki Perempuan J UM L AH L P


Usia Produktif (>16 – =< 55 Th) 1090 2118 3208

b. Kemiskinan dan Permasalahan Aktifitas Pekerjaan. 1) Hampir Miskin Pekerjaan Tidak Industri Perdagangan Kelurahan Bekerja 1. Sosromenduran Laki-laki 80 54 42 Perempuan 136 26 36 2. Pringgokusuman Laki-laki 97 40 44 Perempuan 192 43 50 J UM L AH L 177 94 86 P 328 69 86


Lansia ( > 55 Th ) 300 595 895

Angkutan

Jasa

19 0

42 28

124 0 43 0

160 97 202 125

Tidak Bekerja

Industri

Perdagangan

Angkutan

Jasa

90 129

37 29

35 33

17 0

39 38

157 309 247 438

64 48 101 77

43 68 78 101

59 6 76 6

206 144 245 182

19

3) Fakir Miskin Pekerjaan Kelurahan 1. Sosromenduran Laki-laki Perempuan 2. Pringgokusuman Laki-laki Perempuan J UM L AH L P

Tidak Bekerja

Industri

Perdagangan

Angkutan

Jasa

23 29

3 5

4 5

0 0

7 1

22 21 45 50

3 0 6 5

0 4 4 9

6 0 6 0

20 17 27 18

c. Kemiskinan dan Kependidikan Anak Usia Sekolah. 1) Jumlah Anak Sekolah Keluarga Miskin Pendidikan Kelurahan 1. Sosromenduran 2. Pringgokusuman J UML AH

TK

SD

SMP

SMA

PT

31 104 135

171 378 549

74 164 238

75 124 199

9 12 21

2) Transisi Sekolah anak Keluarga Miskin Pendidikan Kelurahan 1. Sosromenduran 2. Pringgokusuman J UML AH

TK

SD

SMP

SMA

PT

17 63

28 54

27 66

32 64

60 105

80

82

93

96

165

d. Kemiskinan dan Permasalahan Kesehatan. Masalah Kesehatan Kelurahan 1. Sosromenduran 2. Pringgokusuman J UML AH

Sakit Permanen

Ibu Hamil

35 35 70

12 5 17

e. Kemiskinan dan Permasalahan Perumahan. Masalah Perumahan Lantai Tanah / Kelurahan Tidak Permanen 1. Sosromenduran 240 2. Pringgokusuman 602 J UML AH 842

Balita Rawan Gizi 8 7 15

Dinding Tidak Permanen 435 953 1388

Balita Gizi Buruk 8 2 10

Rasio Ruang Kurang Dari 8 m 346 800 1146

6. Kecamatan Ngampilan a. Kemiskinan dan Demografi Penduduk. Usia Kelurahan 1. Ngampilan 2. Notoprajan J UML AH

Usia Balita ( sd =<5 Th ) 176 154 330

Usia Anak ( >5 - =<15 Th ) 373 351 724


Lansia ( > 55 Th ) 376 339 715

20

b. Kemiskinan dan Permasalahan Aktifitas Pekerjaan. 1) Hampir Miskin Pekerjaan Kelurahan 1. Ngampilan Laki-Laki Perempuan 2. Notoprajan Laki-Laki Perempuan J UM L AH L P

Tidak Bekerja

Industri

Perdagangan

Angkutan

Jasa

95 175

62 47

36 49

19 1

126 74

68 140 163 315

30 15 92 62

29 50 65 99

21 1 40 2

143 86 269 160

Tidak Bekerja

Industri

Perdagangan

Angkutan

Jasa

75 136

59 43

39 54

14 0

97 63

95 121 170 257

29 23 88 66

19 54 58 108

21 1 35 1

137 87 234 150

Tidak Bekerja

Industri

Perdagangan

Angkutan

Jasa

6 6

0 1

2 4

2 1

5 3 11 9

1 1 1 2

0 0 2 4

0 0 1 0

2) Miskin Pekerjaan Kelurahan 1. Ngampilan Laki-Laki Perempuan 2. Notoprajan Laki-Laki Perempuan J UM L AH L P

3) Fakir Miskin Pekerjaan Kelurahan 1. Ngampilan Laki-Laki Perempuan 2. Notoprajan Laki-Laki Perempuan J UM L AH L P

1 0

4 3 6 4

c. Kemiskinan dan Kependidikan Anak Usia Sekolah. 1) Jumlah Anak Sekolah Keluarga Miskin Pendidikan Kelurahan 1. Ngampilan 2. Notoprajan

TK

SD

SMP

SMA

PT

40 33

235 219

109 110

97 89

14 19

219

186

33

SMP

SMA

PT

46 35

53 40

83 78

81

93

161

J UML AH 73 454 2) Transisi Sekolah anak Keluarga Miskin Pendidikan TK SD Kelurahan 1. Ngampilan 41 41 2. Notoprajan 33 35 J UML AH

74

76

21

d. Kemiskinan dan Permasalahan Kesehatan. Masalah Kesehatan Sakit Permanen Ibu Hamil Kelurahan 1. Ngampilan 53 15 2. Notoprajan 127 7 J UML AH

180

2

1

Dinding Tidak Permanen 559 496

Rasio Ruang Kurang Dari 8 m 414 307

1055

721

497

7. Kecamatan Wirobrajan a. Kemiskinan dan Demografi Penduduk. Usia Usia Balita Usia Anak Kelurahan ( sd =<5 Th ) ( >5 - =<15 Th ) 1. Pakuncen 229 517 2. Wirobrajan 175 406 3. Patangpuluhan 126 299 J UML AH

Balita Gizi Buruk 1 0

22

e. Kemiskinan dan Permasalahan Perumahan. Masalah Perumahan Lantai Tanah / Kelurahan Tidak Permanen 1. Ngampilan 304 2. Notoprajan 193 J UML AH

Balita Rawan Gizi 1 1

530

Usia Produktif ( >16 – =< 55 T ) 1814 1336 1083

Lansia ( > 55 Th ) 432 345 236

4233

1013

1222

b. Kemiskinan dan Permasalahan Aktifitas Pekerjaan. 1) Hampir Miskin Pekerjaan Tidak Industri Perdagangan Kelurahan Bekerja 1. Pakuncen Laki-Laki 73 54 39 Perempuan 200 28 46 2. Wirobrajan Laki-Laki 57 51 38 Perempuan 158 38 37 3. Patangpuluhan Laki-Laki 51 72 34 Perempuan 123 33 36 J UM L AH L 181 177 111 P 481 99 119

Angkutan

Jasa

23 4

130 67

18 3

110 70

6 2 47 9

91 65 331 202

2) Miskin Pekerjaan Kelurahan 1. Pakuncen Laki-Laki Perempuan 2. Wirobrajan Laki-Laki Perempuan 3. Patangpuluhan Laki-Laki Perempuan J U ML A H L P

Tidak Bekerja

Industri

Perdagangan

Angkutan

Jasa

142 250

67 47

30 42

26 1

168 96

97 147

32 20

23 26

18 2

106 82

49 106 288 503

43 18 142 85

22 32 75 100

13 0 57 3

90 73 364 251 22

3) Fakir Miskin Pekerjaan Tidak Bekerja

Industri

Perdagangan

Angkutan

Jasa

3 0

20 14

6 2

6 4

1 0 10 2

5 2 31 20

Kelurahan 1. Pakuncen Laki-Laki 21 14 1 Perempuan 46 5 5 2. Wirobrajan Laki-Laki 8 5 1 Perempuan 10 3 3 3. Patangpuluhan Laki-Laki 6 0 1 Perempuan 12 0 0 J U ML A H L 35 19 3 P 68 8 8 c. Kemiskinan dan Kependidikan Anak Usia Sekolah.

1) Jumlah Anak Sekolah Keluarga Miskin Pendidikan Kelurahan 1. Pakuncen 2. Wirobrajan 3. Patangpuluhan J UML AH

TK

SD

SMP

SMA

PT

72 68 43

320 261 179

141 121 84

93 101 73

15 15 11

183

760

346

267

41

2) Transisi Sekolah anak Keluarga Miskin Pendidikan Kelurahan 1. Pakuncen 2. Wirobrajan 3. Patangpuluhan J UML AH

TK

SD

SMP

SMA

PT

40 40 25 105

49 50 32 131

53 37 25 115

50 37 29 116

87 85 58 230

d. Kemiskinan dan Permasalahan Kesehatan. Masalah Kesehatan Kelurahan 1. Pakuncen 2. Wirobrajan 3. Patangpuluhan J UML AH

Sakit Permanen

Ibu Hamil

108 21 28 157

7 12 11 30



e. Kemiskinan dan Permasalahan Perumahan. Masalah Perumahan Kelurahan 1. Pakuncen 2. Wirobrajan 3. Patangpuluhan J UML AH




23

8. Kecamatan Mantrijeron a. Kemiskinan dan Demografi Penduduk. Usia Kelurahan 1. Gredongkiwo 2. Suryodiningratan 3. Mantrijeron

Usia Balita ( sd =<5 Th ) 217 154 118

Usia Anak ( >5 - =<15 Th ) 524 368 264


J UML AH 489 1156 3946 b. Kemiskinan dan Permasalahan Aktifitas Pekerjaan. 1) Hampir Miskin Pekerjaan Tidak Industri Perdagangan Angkutan Kelurahan Bekerja 1. Gredongkiwo Laki-Laki 71 88 25 24 Perempuan 209 62 50 1 2. Suryodiningratan Laki-Laki 60 30 18 16 Perempuan 130 23 20 1 3. Mantrijeron Laki-Laki 46 49 26 14 Perempuan 104 42 34 0 J UM L AH L 177 167 69 54 P 443 127 104 2

Lansia ( > 55 Th ) 439 379 297 1115

Jasa

161 94 121 81 91 66 373 241

2) Miskin Pekerjaan Kelurahan 1. Gredongkiwo Laki-Laki Perempuan 2. Suryodiningratan Laki-Laki Perempuan 3. Mantrijeron Laki-Laki Perempuan J U ML A H L P

Tidak Bekerja

Industri

Perdagangan

Angkutan

Jasa

115 212

51 44

22 39

30 0

145 79

83 136

23 28

25 13

16 0

120 73

59 100 257 448

31 23 105 95

17 17 64 69

13 0 59 1

63 51 328 203

Tidak Bekerja

Industri

Perdagangan

Angkutan

Jasa

24 11

5 8

7 3

2 0

5 6

15 16

5 9

2 0

3 0

10 12

10 12 49 39

2 6 12 23

1 2 10 5

3 0 8 0

7 4 22 22

3) Fakir Miskin Pekerjaan Kelurahan 1. Gredongkiwo Laki-Laki Perempuan 2. Suryodiningratan Laki-Laki Perempuan 3. Mantrijeron Laki-Laki Perempuan J U ML A H L P

24

c. Kemiskinan dan Kependidikan Anak Usia Sekolah. 1) Jumlah Anak Sekolah Keluarga Miskin Pendidikan Kelurahan 1. Gredongkiwo 2. Suryodiningratan 3. Mantrijeron J UML AH

TK

SD

SMP

SMA

PT

62 64 40

330 244 161

139 111 83

102 88 58

11 13 13

166

735

333

248

37

2) Transisi Sekolah anak Keluarga Miskin Pendidikan Kelurahan 1. Gredongkiwo 2. Suryodiningratan 3. Mantrijeron J UML AH

TK

SD

SMP

SMA

PT

56 25 31 112

53 42 25 120

55 34 30 119

54 38 40 132

88 82 44 214

d. Kemiskinan dan Permasalahan Kesehatan. Masalah Kesehatan Kelurahan 1. Gredongkiwo 2. Suryodiningratan 3. Mantrijeron J UML AH

Sakit Permanen

Ibu Hamil

50 30 31 111

12 7 3 22



e. Kemiskinan dan Permasalahan Perumahan. Masalah Perumahan Kelurahan 1. Gredongkiwo 2. Suryodiningratan 3. Mantrijeron J UML AH




9. Kecamatan Kraton a. Kemiskinan dan Demografi Penduduk. Usia Kelurahan 1. Patehan 2. Panembahan 3. Kadipaten J UML AH

Usia Balita ( sd =<5 Th ) 88 127 63

Usia Anak ( >5 - =<15 Th ) 215 308 210


Lansia ( > 55 Th ) 218 320 203

278

733

2540

741

b. Kemiskinan dan Permasalahan Aktifitas Pekerjaan 1) Hampir Miskin Pekerjaan Kelurahan 1. Patehan Laki-Laki Perempuan 2. Panembahan Laki-Laki

Tidak Bekerja

Industri

Perdagangan

Angkutan

Jasa

33 66

22 28

19 29

11 1

91 55

55

52

18

16

91

25

Perempuan 3. Kadipaten Laki-Laki Perempuan J U ML A H L P

137

40

40

1

54

41 68 129 271

30 25 104 93

22 20 59 89

10 1 37 3

39 30 221 139

Tidak Bekerja

Industri

Perdagangan

Angkutan

Jasa

34 94

22 9

18 27

4 4

78 42

65 109

32 17

18 18

16 0

74 66

52 94 151 297

27 15 81 41

27 22 63 67

12 0 32 4

52 38 204 146

Tidak Bekerja

Industri

Perdagangan

Angkutan

Jasa

1 2

0 0

1 3

1 0

4 3

12 11

3 2

1 2

0 0

6 3

1 3

0 1

1 0

0 0

3 2

1 0

13 8

2) Miskin Pekerjaan Kelurahan 1. Patehan Laki-Laki Perempuan 2. Panembahan Laki-Laki Perempuan 3. Kadipaten Laki-Laki Perempuan J U ML A H L P

3) Fakir Miskin Pekerjaan Kelurahan 1. Patehan Laki-Laki Perempuan 2. Panembahan Laki-Laki Perempuan 3. Kadipaten Laki-Laki Perempuan

J U ML A H L 14 3 3 P 16 3 5 c. Kemiskinan dan Kependidikan Anak Usia Sekolah.

1) Jumlah Anak Sekolah Keluarga Miskin Pendidikan Kelurahan 1. Patehan 2. Panembahan 3. Kadipaten J UML AH

TK

SD

SMP

SMA

PT

17 34 25 76

125 191 142 458

68 89 66 223

53 55 63 171

11 11 8 30

2) Transisi Sekolah anak Keluarga Miskin Pendidikan Kelurahan 1. Patehan 2. Panembahan 3. Kadipaten J UML AH

TK

SD

SMP

SMA

PT

20 31 10 61

25 26 16 67

21 35 34 90

23 32 25 80

44 42 38 124

26

d. Kemiskinan dan Permasalahan Kesehatan. Masalah Kesehatan Kelurahan 1. Patehan 2. Panembahan 3. Kadipaten J UML AH

Sakit Permanen

Ibu Hamil

13 11 19 43

7 7 2 16

e. Kemiskinan dan Permasalahan Perumahan. Masalah Perumahan Lantai Tanah / Kelurahan Tidak Permanen 1. Patehan 207 2. Panembahan 191 3. Kadipaten 136 J UML AH 534





10. Kecamatan Gondomanan a. Kemiskinan dan Demografi Penduduk. Usia Kelurahan 1. Ngupasan 2. Prawirodirjan J UML AH

Usia Balita ( sd =<5 Th ) 73 227 300

Usia Anak ( >5 - =<15 Th ) 170 463 633


Lansia ( > 55 Th ) 201 530 731

b. Kemiskinan dan Permasalahan Aktifitas Pekerjaan. 1) Hampir Miskin Pekerjaan Kelurahan 1. Ngupasan Laki-Laki Perempuan 2. Prawirodirjan Laki-Laki Perempuan J UM L AH L P

Tidak Bekerja

Industri

Perdagangan

Angkutan

Jasa

50 88

33 22

20 29

6 0

58 28

106 241 156 329

59 41 92 63

43 47 63 76

27 0 33 0

109 28 167 90

Tidak Bekerja

Industri

Perdagangan

Angkutan

Jasa

28 58

27 25

12 13

4 0

36 23

177 283 205 341

74 42 101 67

62 48 74 61

30 0 34 0

130 88 166 111

2) Miskin Pekerjaan Kelurahan 1. Ngupasan Laki-Laki Perempuan 2. Prawirodirjan Laki-Laki Perempuan J U ML A H L P

27

3) Fakir Miskin Pekerjaan Kelurahan 1. Ngupasan Laki-Laki Perempuan 2. Prawirodirjan Laki-Laki Perempuan J U ML A H L P

Tidak Bekerja

Industri

Perdagangan

Angkutan

Jasa

1 4

1 0

0 0

0 0

1 0

37 56 36 60

12 9 13 9

3 2 3 2

9 0 9 0

21 2 22 2

SMA

PT

62 86

10 12

181

148

22

c. Kemiskinan dan Kependidikan Anak Usia Sekolah. 1) Jumlah Anak Sekolah Keluarga Miskin Pendidikan TK SD SMP Kelurahan 1. Ngupasan 29 143 71 2. Prawirodirjan 55 269 110 J UML AH

84

412

2) Transisi Sekolah anak Keluarga Miskin Pendidikan Kelurahan 1. Ngupasan 2. Prawirodirjan J UML AH

TK

SD

SMP

SMA

PT

11 46

18 52

15 48

19 32

38 88

57

70

63

51

126

d. Kemiskinan dan Permasalahan Kesehatan. Masalah Kesehatan Kelurahan 1. Ngupasan 2. Prawirodirjan

5 13

Balita Rawan Gizi 1 21

Balita Gizi Buruk 0 1

18

22

1

Sakit Permanen

Ibu Hamil

15 23 38

J UML AH

e. Kemiskinan dan Permasalahan Perumahan. Masalah Perumahan Lantai Tanah / Dinding Tidak Kelurahan Tidak Permanen Permanen 1. Ngupasan 128 249 2. Prawirodirjan 249 665 J UML AH

377

914


11. Kecamatan Pakualaman a. Kemiskinan dan Demografi Penduduk. Usia Kelurahan 1. Purwokinanti 2. Gunungketur J UML AH

Usia Balita ( sd =<5 Th ) 89 68

Usia Anak ( >5 - =<15 Th ) 260 192

Usia Produktif (>16 – =< 55 Th) 969 684

Lansia ( > 55 Th ) 251 153

157

452

1653

404

28

b. Kemiskinan dan Permasalahan Aktifitas Pekerjaan. 1) Hampir Miskin Pekerjaan Kelurahan 1. Purwokinanti Laki-Laki Perempuan 2. Gunungketur Laki-Laki Perempuan J U ML A H L P 2) Miskin

Tidak Bekerja

Industri

Perdagangan

Angkutan

Jasa

45 114

34 27

13 17

11 0

86 42

30 61 75 175

29 28 63 55

11 18 24 35

8 0 19 0

65 43 151 85

Pekerjaan Kelurahan 1. Purwokinanti Laki-Laki Perempuan 2. Gunungketur Laki-Laki Perempuan J U ML A H L P

Tidak Bekerja

Industri

Perdagangan

Angkutan

Jasa

79 126

30 25

17 20

8 1

75 57

32 77 111 203

18 25 48 50

12 16 29 36

18 0 26 1

60 47 135 104

Tidak Bekerja

Industri

Perdagangan

Angkutan

Jasa

20 18

4 0

2 3

1 0

10 5

7 8 27 26

5 1 9 1

3 0 5 3

2 1 3 1

4 5 14 10

3) Fakir Miskin Pekerjaan Kelurahan 1. Purwokinanti Laki-Laki Perempuan 2. Gunungketur Laki-Laki Perempuan J UM L AH L P

c. Kemiskinan dan Kependidikan Anak Usia Sekolah. 1) Jumlah Anak Sekolah Keluarga Miskin Pendidikan Kelurahan 1. Purwokinanti 2. Gunungketur J UML AH

TK

SD

SMP

SMA

PT

44 21 65

159 122 281

76 57 133

48 37 85

8 3 11

2) Transisi Sekolah anak Keluarga Miskin Pendidikan Kelurahan 1. Purwokinanti 2. Gunungketur J UML AH

TK

SD

SMP

SMA

PT

8 10 28

22 22 44

25 19 44

23 20 43

55 31 86

29

d. Kemiskinan dan Permasalahan Kesehatan. Masalah Kesehatan Sakit Permanen Kelurahan 1. Purwokinanti 37 2. Gunungketur 23 J UML AH 60

Ibu Hamil 5 4 9

Balita Rawan Gizi 6 14 20

e. Kemiskinan dan Permasalahan Perumahan. Masalah Perumahan Lantai Tanah / Dinding Tidak Kelurahan Tidak Permanen Permanen 1. Purwokinanti 229 384 2. Gunungketur 136 261 J UML AH 365 645

Balita Gizi Buruk 1 0 1


12. Kecamatan Mergangsan a. Kemiskinan dan Demografi Penduduk. Usia Kelurahan 1. Keparakan 2. Wirogunan 3. Brontokusuman J UML AH

Usia Balita ( sd =<5 Th ) 195 189 166 550

Usia Anak ( >5 - =<15 Th ) 402 410 315 1127


Lansia ( > 55 Th ) 354 418 382 1154

b. Kemiskinan dan Permasalahan Aktifitas Pekerjaan. 1) Hampir Miskin Pekerjaan Kelurahan 1. Keparakan Laki-Laki Perempuan 2. Wirogunan Laki-Laki Perempuan 3. Brontokusuman Laki-Laki Perempuan J UM L AH L P

Tidak Bekerja

Industri

Perdagangan

Angkutan

Jasa

60 145

100 56

22 40

18 0

86 51

69 199

100 41

28 27

17 2

73 46

80 188 209 532

67 29 267 126

33 48 83 115

24 0 59 2

86 72 245 169

Tidak Bekerja

Industri

Perdagangan

Angkutan

Jasa

123 179

64 50

28 45

23 0

109 67

128 279

78 41

35 22

15 1

137 69

75 117 326 575

45 27 187 118

19 22 82 89

20 2 58 3

80 55 326 191

2) Miskin Pekerjaan Kelurahan 1. Keparakan Laki-Laki Perempuan 2. Wirogunan Laki-Laki Perempuan 3. Brontokusuman Laki-Laki Perempuan J U ML A H L P

30

3) Fakir Miskin Pekerjaan Kelurahan 1. Keparakan Laki-Laki Perempuan 2. Wirogunan Laki-Laki Perempuan 3. Brontokusuman Laki-Laki Perempuan J U ML A H L P

Tidak Bekerja

Industri

Perdagangan

Angkutan

Jasa

24 20

4 2

0 5

4 0

6 12

20 21

4 3

1 4

4 0

12 6

6 6 50 47

3 0 11 5

0 0 1 9

1 0 9 0

3 0 21 18

SMA

PT

87 93 74 254

12 14 13 39

c. Kemiskinan dan Kependidikan Anak Usia Sekolah. 1) Jumlah Anak Sekolah Keluarga Miskin Pendidikan TK SD SMP Kelurahan 1. Keparakan 47 261 128 2. Wirogunan 76 236 107 3. Brontokusuman 55 179 82 J UML AH 178 676 317 2) Transisi Sekolah anak Keluarga Miskin Pendidikan Kelurahan 1. Keparakan 2. Wirogunan 3. Brontokusuman J UML AH

TK

SD

SMP

SMA

PT

40 38 28 106

36 47 33 116

49 45 33 127

41 44 39 124

75 83 59 217

d. Kemiskinan dan Permasalahan Kesehatan. Masalah Kesehatan Sakit Permanen Kelurahan 1. Keparakan 49 2. Wirogunan 59 3. Brontokusuman 63 J UML AH 171

Ibu Hamil 12 5 8 25

Balita Rawan Balita Gizi Gizi Buruk 6 6 13 6 6 3 25 15

e. Kemiskinan dan Permasalahan Perumahan. Masalah Perumahan Lantai Tanah / Dinding Tidak Kelurahan Tidak Permanen Permanen 1. Keparakan 278 535 2. Wirogunan 336 615 3. Brontokusuman 194 380 J UML AH 808 1530


13. Kecamatan Umbulharjo a. Kemiskinan dan Demografi Penduduk. Usia Kelurahan 1. Semaki 2. Muja-muju 3. Tahunan

Usia Balita ( sd =<5 Th ) 109 129 130

Usia Anak ( >5 - =<15 Th ) 197 242 276


Lansia ( > 55 Th ) 217 229 207

31

4. Warungboto 5. Pandeyan 6. Sorosutan 7. Giwangan J UML AH b. Kemiskinan dan 1) Hampir Miskin Pekerjaan Kelurahan 1. Semaki Laki-Laki Perempuan 2. Muja-muju Laki-Laki Perempuan 3. Tahunan Laki-Laki Perempuan 4. Warungboto Laki-Laki Perempuan 5. Pandeyan Laki-Laki Perempuan 6. Sorosutan Laki-Laki Perempuan 7. Giwangan Laki-Laki Perempuan J UM L AH L P 2) Miskin Pekerjaan Kelurahan 1. Semaki Laki-Laki Perempuan 2. Muja-muju Laki-Laki Perempuan 3. Tahunan Laki-Laki Perempuan 4. Warungboto Laki-Laki Perempuan 5. Pandeyan Laki-Laki Perempuan 6. Sorosutan Laki-Laki Perempuan 7. Giwangan Laki-Laki Perempuan J UM L AH L P

72 160 547 148 357 1188 192 486 1808 126 261 934 906 1979 7123 Permasalahan Aktifitas Pekerjaan.

158 289 407 240 1747

Tidak Bekerja

Industri

Perdagangan

Angkutan

Jasa

32 88

31 16

19 23

10 2

57 23

47 117

47 19

31 30

14 0

81 46

46 122

44 26

24 19

16 2

108 69

27 42

12 12

12 17

6 1

49 36

49 153

50 27

16 38

24 1

167 97

81 188

148 75

38 45

38 1

122 105

26 114 308 824

34 23 367 198

21 27 161 199

27 4 135 11

141 63 725 439

Tidak Bekerja

Industri

Perdagangan

Angkutan

Jasa

52 90

23 26

13 21

11 0

81 52

63 120

40 18

17 21

8 0

72 43

34 100

21 15

11 14

14 0

70 35

30 40

13 13

7 14

7 4

56 42

59 136

25 8

18 22

18 0

96 44

98 176

82 45

32 40

29 0

132 105

28 94 364 756

16 18 220 143

6 22 104 154

14 0 101 4

92 51 599 372

32

3) Fakir Miskin Pekerjaan Tidak Industri Perdagangan Kelurahan Bekerja 1. Semaki Laki-Laki 4 2 1 Perempuan 4 1 1 2. Muja-muju Laki-Laki 6 5 0 Perempuan 3 1 0 3. Tahunan Laki-Laki 4 1 1 Perempuan 3 1 0 4. Warungboto Laki-Laki 5 0 0 Perempuan 7 0 3 5. Pandeyan Laki-Laki 7 0 0 Perempuan 12 0 0 6. Sorosutan Laki-Laki 6 2 1 Perempuan 7 6 1 7. Giwangan Laki-Laki 3 0 2 Perempuan 10 0 1 J UM L AH L 35 10 5 P 46 9 6 c. Kemiskinan dan Kependidikan Anak Usia Sekolah.

Angkutan

Jasa

0 0

6 5

0 0

0 3

0 1

1 1

2 0

12 1

1 0

8 6

6 0

5 5

0 0 9 1

10 6 42 27

1) Jumlah Anak Sekolah Keluarga Miskin Pendidikan Kelurahan 1. Semaki 2. Muja-muju 3. Tahunan 4. Warungboto 5. Pandeyan 6. Sorosutan 7. Giwangan J UML AH

TK

SD

SMP

SMA

PT

33 48 45 20 32 80 46 304

159 149 186 107 226 306 143 1276

65 66 91 45 107 146 67 587

60 47 77 60 63 105 55 467

7 5 6 6 13 19 12 68

2) Transisi Sekolah anak Keluarga Miskin Pendidikan Kelurahan 1. Semaki 2. Muja-muju 3. Tahunan 4. Warungboto 5. Pandeyan 6. Sorosutan 7. Giwangan J UML AH

TK

SD

SMP

SMA

PT

23 23 31 10 36 38 18 179

18 21 37 15 41 54 31 217

13 33 29 15 39 49 29 207

22 22 31 19 34 55 26 209

44 44 39 32 70 104 38 371

d. Kemiskinan dan Permasalahan Kesehatan. Masalah Kesehatan Kelurahan 1. Semaki 2. Muja-muju 3. Tahunan 4. Warungboto

Sakit Permanen

Ibu Hamil

24 30 27 9

11 10 5 3



33

5. Pandeyan 6. Sorosutan 7. Giwangan J UML AH

24 125 14 253

15 21 13 78

e. Kemiskinan dan Permasalahan Perumahan. Masalah Perumahan Lantai Tanah / Kelurahan Tidak Permanen 1. Semaki 174 2. Muja-muju 163 3. Tahunan 166 4. Warungboto 89 5. Pandeyan 213 6. Sorosutan 293 7. Giwangan 172 J UML AH 1270 14. Kecamatan Kotagede a. Kemiskinan dan Demografi Penduduk. Usia Kelurahan 1. Rejowinangun 2. Prenggan 3. Purbayan J UML AH

Usia Balita ( sd =<5 Th ) 135 178 134 447

4 7 5 31

2 1 1 15

Dinding Tidak Permanen 294 291 265 167 409 527 328 2281

Usia Anak ( >5 - =<15 Th ) 340 399 375 1114

Rasio Ruang Kurang Dari 8 m 259 241 190 168 182 381 175 1596


Lansia ( > 55 Th ) 251 365 434 1050

b. Kemiskinan dan Permasalahan Aktifitas Pekerjaan. 1) Hampir Miskin Pekerjaan Kelurahan 1. Rejowinangun Laki-Laki Perempuan 2. Prenggan Laki-Laki Perempuan 3. Purbayan Laki-Laki Perempuan J U ML A H L P 2) Miskin Pekerjaan Kelurahan 1. Rejowinangun Laki-Laki Perempuan 2. Prenggan Laki-Laki Perempuan 3. Purbayan Laki-Laki Perempuan J U ML A H L P

Tidak Bekerja

Industri

Perdagangan

Angkutan

Jasa

52 120

44 26

22 22

6 0

59 43

57 150

59 40

25 43

29 2

154 126

64 142 173 412

108 54 211 120

13 45 60 110

15 2 50 4

185 137 398 306

Tidak Bekerja

Industri

Perdagangan

Angkutan

Jasa

79 159

50 33

17 29

13 5

128 72

61 124

51 24

10 22

21 3

138 103

44 119

77 41

8 17

6 0

99 82

184 402

178 98

35 68

40 8

365 257

34

3) Fakir Miskin Pekerjaan Kelurahan 1. Rejowinangun Laki-Laki Perempuan 2. Prenggan Laki-Laki Perempuan 3. Purbayan Laki-Laki Perempuan J U ML A H L P

Tidak Bekerja

Industri

Perdagangan

Angkutan

Jasa

12 13

0 4

3 3

0 0

4 7

2 5

1 0

1 0

0 0

4 3

6 7 20 25

5 1 6 5

1 3 5 6

0 0 0 0

1 3 9 13

SMA

PT

77 104 75 256

4 11 11 26

SMP

SMA

PT

26 38 37 101

28 47 37 112

55 77 68 200

c. Kemiskinan dan Kependidikan Anak Usia Sekolah. 1) Jumlah Anak Sekolah Keluarga Miskin Pendidikan TK SD SMP Kelurahan 1. Rejowinangun 44 225 102 2. Prenggan 54 256 133 3. Purbayan 45 257 99 J UML AH 143 738 334 2) Transisi Sekolah anak Keluarga Miskin Pendidikan TK SD Kelurahan 1. Rejowinangun 23 32 2. Prenggan 34 44 3. Purbayan 21 43 J UML AH 78 119

d. Kemiskinan dan Permasalahan Kesehatan Masalah Kesehatan Sakit Permanen Ibu Hamil Kelurahan 1. Rejowinangun 30 15 2. Prenggan 30 6 3. Purbayan 37 12 J UML AH 97 33 e. Kemiskinan dan Permasalahan Perumahan Masalah Perumahan Lantai Tanah / Kelurahan Tidak Permanen 1. Rejowinangun 236 2. Prenggan 200 3. Purbayan 369 J UML AH 805





2.3.3. Deskripsi Keluarga dan Penduduk Miskin dan Permasalahannya Basis Kota Yogyakarta.

2.3.3.1. Permasalahan Kemiskinan dan Kemampuan Pendapatan. Pendapatan merupakan alat-ukur yang diasumsikan memberikan kontribusi dominan dalam menentukan suatu keluarga dikategorikan miskin atau tidak. Pada 35

parameter pendapatan ini dapat diturunkan pada asumsi-asumsi keterbatasan potensi ekonomi warga. Untuk

mendetailkan

data

maka

kelompok

penduduk

miskin

dengan

pendapatan dibawah Rp. 150.000/bulan/kapita pada tabel berikut :

Tabel.3. Kemiskinan dan Tingkat Pendapatan Keluarga Miskin Kota Yogyakarta Tahun 2007 Pendapatan Kurang dari Lebih dari % % Kondisi Rp. 150.000/bln Rp.150.000/bln Fakir miskin

1.382

6,71

54

0,88

Miskin

11.579

56,26

1.755

28,75

Hampir Miskin

7.621

37,03

4.294

70,37

Jumlah Miskin

20.582

100

6.103

100

Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa dominan keluarga atau penduduk miskin yakni sebanyak 20.582 keluarga berpendapatan/kapita/bulan dibawah Rp. 150.000. Kondisi ini dari aspek potensi ekonomi atau kemampuan rata-rata penduduk miskin untuk bisa memenuhi kebutuhan pokok non pangan menjadi sangat rentan.

2.3.3.2.

Permasalahan Kemiskinan dan Kesempatan Kerja.

Rendahnya tingkat pendapatan keluarga miskin dikota Yogyakarta tidak lepas dari aktifitas ekonomi yang dilakukan oleh Kepala keluarga atau anggota keluarga yang lain atau bahkan lebih parah adalah disebabkan oleh kondisi kepala keluarga atau anggota keluarga yang tidak bekerja. Gambaran pada indikator ini dapat dilihat pada tabel 4 dan 5 sebagai berikut : Tabel. 4. Kemiskinan dan Kepala Keluarga Miskin Bekerja dan Tidak Bekerja Kota Yogyakarta Tahun 2007 Pekerjaan

%

Bekerja

%

838

11,05

598

3,13

Miskin

4.373

57,68

8.961

46,90

Hampir Miskin

2.370

31,26

9.545

49,96

Jumlah Miskin

7.581

100

19.104

100

Kondisi Fakir miskin

Tdk Bekerja

36

Kelompok keluarga dengan kategori miskin adalah kelompok terbanyak dilihat dari status kepala keluarga yang tidak bekerja dengan jumlah 4.373 kepala keluarga. Apabila aktifitas pekerjaan bagi kepala keluarga tersebut

dilihat pada

tataran anggota keluarga yang sudah berusia produktif dan berstatus tidak sekolah diskripsi kuantitatif keluarga tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel. 5. Angkatan Kerja Penduduk Miskin. Kemiskinan dan Pekerjaan Pekerjaan Kondisi Jumlah Miskin

Tdk Bekerja

Jasa

Industri

Dagang

Angkutan

3.197

8.449

2.897

2.665

1.540

Tabel diatas memberikan gambaran kondisi angkatan kerja pada kelompok masyarakat miskin. Gambaran tersebut membenarkan asumsi tentang keterbatasan kemampuan ekonomi keluarga miskin untuk bisa memenuhi kebutuhan anggota keluarganya.

2.3.3.3. Keluarga Miskin dan Kepemilikan Aset Ekonomi. Kepemilikan aset ekonomi merupakan gambaran kemampuan saving masyarakat miskin. Kemampuan kepemilikan ini secara konseptual akan sangat tergantung pada aktifitas pekerjaan dan tingkat pendapatan. Dalam bentu hubungan sederhana antara rade keluarga miskin dengan kepemilikan aset dapat dilihat dalam tabel dibawah ini. Tabel. 6. Kemiskinan dan Aset Ekonomi Aset Kondisi Fakir miskin Miskin Hampir Miskin Jumlah Miskin

Tidak Lebih Rp. 500.000 1396 11542 7661 20599

% 6,77 56,03 37,191 100

Lebih Rp.500.000 40 1792 4254 6086

% 0,65 29,44 69,89 100

Tabel diatas merupakan deskripsi dari keterbatasan kemampuan ekonomi masyarakat miskin.

37

2.3.3.4. Keluarga Miskin dan status Kepemilikan Tempat Tinggal. Tabel. 7. Kemiskinan dan Status Kepemilikan Tempat Tinggal Keluarga Miskin Kota Yogyakarta Tahun 2007 Aset Kondisi Fakir miskin Miskin Hampir Miskin Jumlah Miskin

2.3.3.5.

Milik Sendiri

%

Bukan Milik Sendiri

%

278 3727 4172 8177

3,39 45,57 51,02 100

1158 9607 7743 18508

6,25 51,90 41,83 100

Keluarga Miskin dengan jenis bahan bakar untuk memasak yang digunakan sehari-hari Tabel. 8. Kemiskinan dengan jenis bahan bakar untuk memasak yang digunakan sehari-hari

Aset Kondisi Fakir miskin Miskin Hampir Miskin Jumlah Miskin

2.3.3.6.

Memakai Gas/Listrik 7 163 360 530

Tidak Memakai Gas (Kayu/Arang/Minyak Tanah) 1429 13171 11555 26155

% 1,32 30,75 67,92 100

% 5,46 50,35 44,17 100

Keluarga Miskin dengan Jenis alat penerangan yang digunakan

Tabel. 9. Kemiskinan dengan Jenis alat penerangan yang digunakan Keluarga Miskin Kota Yogyakarta Tahun 2007 Aset Kondisi Fakir miskin Miskin Hampir Miskin Jumlah Miskin

2.3.3.7.

Bukan Listrik/ Listrik Milik Orang Lain 1174 7353 4250 12777

%

Listrik Milik Sendiri 9,18 57,54 33,26 100

%

262 5981 7665 13908

1,88 43,00 55,11 100

Permasalahan Kemiskinan Berdasar Pangan

Tabel. 10. Kemiskinan dan Keluarga Miskin menurut kemampuan memberi makan Anggota keluarga 3 kali setiap hari Kota Yogyakarta Tahun 2007 Aset Kondisi Fakir miskin Miskin Hampir Miskin Jumlah Miskin

Mampu memberi makan Dua Kali atau Kurang setiap hari 1413 11308 4614 17335

%

8,15 65,23 26,61 100

Mampu memberi makan Lebih dari Dua Kali setiap hari 23 2026 7301 9350

%

0,24 21,66 78,08 100

38

Tabel. 11. Kemiskinan dan Keluarga Miskin menurut kemampuan membeli dan menyediakan lauk daging/ayam atau susu 1 kali dalam seminggu di Kota Yogyakarta Tahun 2007 Aset Kondisi Fakir miskin Miskin Hampir Miskin Jumlah Miskin

1 Kali atau Tidak Pernah Membeli lauk daging/ayam atau susu 1 kali dalam seminggu.

%

2 Kali atau Lebih membeli lauk daging/ayam atau susu 1 kali dalam seminggu.

%

1430 12712 9609 23751

6,02 53,52 40,45 100

6 622 2306 2934

0,20 21,19 78,59 100

2.3.3.8. Permasalahan Kemiskinan Berdasar Sandang Tabel. 12. Kemiskinan dan Keluarga Miskin menurut kemampuan membeli pakaian baru bagi Anggota keluarga maksimal 1 kali dalam satu tahun di Kota Yogyakarta Tahun 2007 Aset

Kondisi Fakir miskin Miskin Hampir Miskin Jumlah Miskin

1 Stel atau Tidak Pernah Membeli pakaian baru bagi Anggota keluarga maksimal 1 kali dalam satu tahun. 1414 12859 10654 24927

%

2 Stel atau Lebih membeli pakaian baru bagi Anggota keluarga maksimal 1 kali dalam satu tahun

%

5,67 51,58 42,74 100

22 475 1261 1758

1,25 27,02 71,72 100

2.3.3.9. Permasalahan Kemiskinan Berdasar Papan Tabel. 13. Kemiskinan dan Keluarga Miskin menurut Luas tempat tinggal rata-rata tiap Anggota keluarga di Kota Yogyakarta Tahun 2007 Aset Kondisi Fakir miskin Miskin Hampir Miskin Jumlah Miskin

Kurang 8 Meter Persegi 1029 7919 5484 14432

% 7,13 54,87 37,99 100

Lebih atau Sama Dengan 8 Meter Persegi 407 5415 6431 12253

% 3,32 44,19 52,48 100

39

Tabel. 14. Kemiskinan dan Keluarga Miskin menurut Jenis bahan lantai bidang terluas dari tempat tinggal di Kota Yogyakarta Tahun 2007 Aset Kondisi Fakir miskin Miskin Hampir Miskin Jumlah Miskin

Tanah/Bambu/Kayu Kualitas Rendah

%

Semen /Keramik/Kayu kualitas Baik

%

1087 6359 3138 10584

10,27 60,08 29,64 100

349 6975 8777 16101

2,16 43,32 54,51 100

Tabel. 15. Kemiskinan dan Keluarga Miskin menurut Jenis bahan dinding bidang terluas dari tempat tinggal di Kota Yogyakarta Tahun 2007 Aset

Kondisi Fakir miskin Miskin Hampir Miskin Jumlah Miskin

Bambu/Kayu/Bahan Lain Berkualitas Rendah/Tembok Plesteran Kualitas Rendah

%

Tembok/Bahan Lain Berkualitas Tinggi

%

1361 10848 7483 19692

6,91 55,08 38 100

75 2486 4432 6993

1,07 35,54 63,37 100

2.3.3.10. Permasalahan Kemiskinan Berdasar Kesehatan Keluarga tidak mampu mengobatkan anggota keluarga yang sakit di Puskesmas. Tabel. 16. Kemiskinan dan Keluarga Miskin menurut kemampuan mengobatkan anggota keluarga yang sakit di Puskesmas Kota Yogyakarta Tahun 2007 Aset

Tidak Mampu

%

Mampu

%

Fakir miskin

1302

14,24

134

0,76

Miskin

5621

61,48

7713

43,96

Hampir Miskin

2219

24,27

9696

55,26

Jumlah Miskin

9142

100

17543

100

Kondisi

Tabel. 17. Kemiskinan dan Keluarga Miskin menurut Sumber air minum yang digunakan berasal dari sumber air di Kota Yogyakarta Tahun 2007 Aset Kondisi Fakir miskin Miskin Hampir Miskin Jumlah Miskin .

Sumber Air Tak Terlindungi

%

Pompa/Sumur/Mata Air Terlindungi/Air Kemasan

%

581 1847 734 3162

18,37 58,41 23,21 100

855 11487 11181 23523

3,63 48,83 47,53 100

40

Tabel. 18. Kemiskinan dan Keluarga Miskin menurut Kebiasaan membuang air besar di sungai/MCK umum/Milik tetangga. di Kota Yogyakarta Tahun 2007 Aset Kondisi Fakir miskin Miskin Hampir Miskin Jumlah Miskin

Sungai/MCK Umum/Milik Tetangga

%

MCK Milik Sendiri

%

1137 6477 3295 10909

10,42 59,37 30,20 100

299 6857 8620 15776

1,89 43,46 54,64 100

2.3.3.11. Permasalahan Kemiskinan Berdasar Pendidikan Tabel. 19. Kemiskinan dan Pendidikan Kepala Keluarga maksimal hanya lulus SD. . di Kota Yogyakarta Tahun 2007 Aset Kondisi Fakir miskin Miskin Hampir Miskin Jumlah Miskin

Maksimal SD

%

Lebih Dari SD

%

1233 8465 5626 15324

8,04 55,24 36,71 100

202 4847 6277 11326

1,78 42,79 55,42 100

Tabel. 20. Kemiskinan dan Keluarga Miskin menurut Anggota Keluarga Usia Sekolah yang DO di SMA/K atau dibawahnya di Kota Yogyakarta Tahun 2007 Aset Ada % Tidak Ada Kondisi Fakir miskin 686 21,32 750 Miskin 1853 57,60 11481 Hampir Miskin 678 21,07 11237 Jumlah Miskin 3217 100 23468 2.3.3.12. Permasalahan Kemiskinan Berdasar Aktifitas Sosial

% 3,19 48,92 47,88 100

Keluarga tidak mengikuti aktifitas kegiatan lingkungan sama sekali.

Tabel. 21. Kemiskinan dan Keluarga Miskin menurut Anggota Keluarga Ikut Dalam Aktifitas Kegiatan Sosial di Lingkungannya Kota Yogyakarta Tahun 2007 Aset Kondisi Fakir miskin Miskin Hampir Miskin Jumlah Miskin

Tidak Ikut 848 3666 1864 6378

% 13,29 57,47 29,22 100

Ikut 1 Kegiatan atau Lebih 588 9668 10051 20307

% 2,89 47,60 49,49 100

41

2.4. Profil Data Pengangguran Kota Yogyakarta. Pengertian tentang penganggur sering menjadi rancu bagi pengguna data, beberapa pengertian tentang penganggur antara lain, adalah sebagai berikut. a. Mereka yang terdaftar pada departemen

atau dinas yang mengurusi tentang

daftar pencari kerja atau mereka sebagai pemegang kartu pencari kerja. b. Mereka yang sedang berusaha aktif mencari pekerjaan dalam jangka waktu tertentu, seperti selama seminggu, sebulan, atau satuan waktu lainnya. c.

Mereka yang sedang bekerja, tetapi masih atau sambil mencari pekerjaan selain yang yang sedang dikerjakan.

d. Mereka yang sedang tidak mempunyai pekerjaan karena sesuatu hal dan aktif mencari pekerjaan dalam jangka waktu tertentu. e. Mereka yang tidak bekerja, tidak aktif mencari pekerjaan , tetapi bersedia bekerja apabila diberi pekerjaan. Ada kesamaan konsep yang dipakai untuk batasan penganggur oleh Departemen Tenaga Kerja dan Badan Pusat Statistik:Bahwa penganggur adalah bagian dari angkatan kerja yang kegiatan utamanya ialah sedang aktif mencari pekerjaan. yang disebut aktif mencari pekerjaan diartikan dengan jumlah jam, yaitu minimal satu jam perminggu. Sedangkan menyangkut Ketenagakerjaan dan pengangguran, distribusi ratarata

presentase jumlah pengangguran terhadap angkatan kerja di Kota Yogyakarta

cukup rendah yaitu 6,63 persen . Persentase terbesar terdapat di Kecamatan Mantrijeron yaitu sebanyak 14,98 persen. Dari seluruh angkatan kerja di Kota Yogyakarta rata-rata persentase yang bekerja

sebesar

37,18

persen.

Persentase

tinggi

terdapat

di

Kecamatan

Gondomanan, Ngampilan dan Mergangsan dimana lebih dari setengah angkatan kerja yang ada di wilayah tersebut masuk kelompok bekerja.

Tabel. 22. Jumlah Angkatan Kerja Menurut Status Kerja Perkecamatan di Kota Yogyakarta Tahun 2006

Kecamatan

Jumlah Penduduk

Mantrijeron Kraton Mergangsan Umbulharjo Kotagede Gondokusuman Danurejan Pakualaman Gondomanan

41.333 29.547 42.238 74.428 32.516 74.243 31.634 14.981 17.981

Angkatan Kerja Pengang gur 6.190 1.281 3.651 3.740 1.026 6.305 1.770 1.343 287

%

Bekerja

%

Jumlah

%

14.98 4.34 8.64 5.02 3.16 8.49 5.60 8.96 1.60

16.278 12.150 22.399 22.132 14.458 27.128 11.318 5.045 10.429

39.38 41.12 53.03 29.74 44.46 36.54 35.78 33.68 58.00

22.468 13.431 26.050 25.872 15.484 33.433 13.088 6.388 10.716

54.36 45.46 61.67 34.76 47.62 45.03 41.37 42.64 59.60

42

Ngampilan Wirobrajan Gedongtengen Jetis Tegalrejo Jumlah

25.427 28.849 26.367 38.196 41.893 519.633

1.077 1.123 1.843 2.917 1.888 34.441

4.24 3.89 6.99 7.64 4.51 6.63

14.694 7.979 5.163 14.119 9.907 193.199

57.79 27.66 19.58 36.96 23.65 37.18

15.771 9.102 7.006 17.036 11.795 27.640

62.02 31.55 26.57 44.60 28.16 43.81

Sumber : Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi Kota Yogyakarta

43

BAB. III LANDASAN PELAKSANAAN

3.1. Landasan Global. 3.1.1. Millenium Development Goals (MDGs) merekomendasikan adanya hak-hak dasar manusia yang harus terpenuhi secara layak untuk menempuh dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat. Hal ini juga sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai MDG’s pada tahun 2015 yaitu: 1) Memberantas kemiskinan dan kelaparan 2) Mewujudkan pendidikan dasar bagi semua 3) Mendorong kesetaraan jender dan memberdayakan perempuan 4) Mengurangi tingkat kematian anak 5) Meningkatkan kesehatan ibu 6) Memerangi HIV/AIDS, malaria, dan penyakit lain 7) Menjamin kelestraian lingkungan 8) Mengembangkan kemitraan global untuk pembangunan. 3.1.2 Water

World Forum (WWF) Tahun 2000 Tentang Kesepakatan Millenium

Development Goals (MDG) 2015 untuk mengurangi sekitar setengah penduduk yang tidak memiliki akses terhadap air bersih. Convension of The Rights of The Child (1989),World Declaration on ucation For All (1990) Dakkar Work For Action (2000)

3.2. Landasan Nasional. 3.2.1. Undang-undang Dasar 1945 terutama pada pasal-pasal : 1) Pasal 27 ayat 2 : “Tiap-tiap warga Negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”. 2) Pasal 28 H : -

Ayat

1: “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin,

bertempat tingal dan mendapatkan lingkungan hidup baik dan sehat serta berhak memperoleh layanan kesehatan”. -

Ayat 2 : “Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan”.

-

Ayat 3 : “Setiap orang berhak atas jaminan social yang memungkinkan pengembangan

dirinya

secara

utuh

sebagai

manusia

yang

bermartabat” 3) Pasal 31 ayat 1 : “Tiap-tiap warga Negara berhak mendapatkan pendidikan”.

44

4) Pasal 4 : -

Ayat 1 : “Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh Negara”.

-

Ayat 2 : “Negara mengembangkan system jaminan social bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan”.

-

Ayat 3 : “Negara bertangungjawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan pelayanan umum”.

3.2.2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 3.2.3. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2005-2009

3.3. Landasan Regional 3.3.1. Kebijakan Pemerintah Propinsi 3.3.2.

Peraturan

Daerah

Kota

Yogyakarta

Nomor

1

Tahun

2007

tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 2005-2025 3.3.3.

Peraturan Walikota Yogyakarta

Nomor

17 Tahun

2007 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2007-2011.

45

BAB IV RENCANA AKSI PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAN PENGANGGURAN KOTA YOGYAKARTA

4.1.

Rencana Aksi Penanggulangan Kemiskinan Kemi skinan dan

Pengangguran

berdasar Strategi Penanggulangan Kemiskinan Kota Yogyakarta. Rencana Aksi Daerah dalam rangka Penangulangan Kemiskinan dan pengangguran juga berdasarkan pada Strategi Penanggulangan Kemiskinan Kota Yogyakarta yang memuat strategi dan kebijakan sebagai berikut: 4.1.1. Strategi dan Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan 4.1.1.1. Strategi Perlindungan Sosial Strategi perlindungan sosial dimaksudkan untuk menjamin pemberian rasa aman dan perlindungan pada penduduk miskin dan rentan baik laki-laki maupun perempuan yang disebabkan antara lain karena dampak negatif krisis ekonomi, peningkatan beban pengeluaran masyarakat akibat kebijakan pemerintah dan lain sebagainya.. Kebijakan Kebijakan

yang

ditempuh

dalam

rangka

perlindungan

sosial

kepada

masyarakat miskin yaitu : a.

Peningkatan

pemerataan

kesejahteraan

masyarakat

dan

peningkatan

kemampuan serta kesempatan penduduk miskin untuk turut serta dalam pembangunan dan menempuh kehidupan sesuai dengan harkat dan martabat manusia sesuai dengan nilai kemanusiaan yang adil dan beradab. b. Peningkatan pelayanan sosial kepada kelompok masyarakat miskin melalui keterpaduan pemerintah dan masyarakat c.

Meningkatkan

peran

serta

aktif

masyarakat

dalam

pelayanan

bagi

kesejahteraan sosial yang didorong oleh rasa kemanusiaan yang tinggi serta menumbuhkembangkan keperdualian terhadap kelompok miskin. 4.1.1.2. Strategi Perluasan Kesempatan Strategi ini dilakukan untuk menciptakan kondisi dan lingkungan ekonomi, politik dan sosial yang memungkinkan penduduk miskin baik laki-laki maupun perempuan dapat memperoleh kesempatan yang seluas-luasnya dalam pemenuhan hak-hak dasar dan peningkatan taraf hidup secara berkelanjutan.

46

Kebijakan Kebijakan Pemenuhan Hak Dasar Manusia •

menjamin pemenuhan hak dasar di bidang pangan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, perumahan, air bersih, lingkungan hidup dan sumber daya alam.

4.1.1.3. Strategi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Memberi kesempatan kepada masyarakat miskin untuk mengembangkan potensinya dan kemampuan berusaha agar dapat memanfaatkan perkembangan lingkungan. Kebijakan: Kebijakan Peningkatan Kapasitas Warga Miskin dalam mengakses sumber daya pembangunan. •

Meningkatkan kemampuan dasar masyarakat miskin agar dapat memperoleh pekerjaan dengan penghasilan yang layak.

•

Meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan khususnya bagi perempuan dalam mewujudkan keluarga sejahtera

•

Menciptakan kesempatan kerja dan kesempatan berusaha untuk meningkatkan pendapatan dan pengembangan usaha masyarakat miskin melalui usaha produktif serta usaha mikro kecil dan menengah (UMKK) yang banyak menyerap tenaga kerja khususnya masyarakat miskin.

4.1.1.4.

Strategi Pemberdayaan Masyarakat

Meningkatkan peran serta kelembagaan yang ada di masyarakat serta memperluas partisipasi masyarakat miskin baik laki-laki perempuan dalam pengambilan

keputusan

kebijakan

publik,

yang

menjamin

penghormatan,

perlindungan dan pemenuhan hak-hak dasar. Kebijakan Penguatan Fungsi Kelembagaan •

meningkatkan peran aktif lembaga swadaya masyarakat, organisasi atau lembaga kemasyarakatan dalam mengakomodasi pemberdayaan masyarakat miskin.

•

meningkatkan

kesetaraan

dan

keadilan

gender

dalam

semua

aspek

pembangunan terutama kelompok-kelompok rentan masyarakat miskin •

Selalu mempertimbangkan pengarusutamaan gender ( gender mainstreaming ) dalam semua pengambilan keijakan.

47

4.1.1.5.

Strategi Kemitraan

Mengembangkan internasional

dalam

hubungan upaya

kerja

sama

penanganan

lokal,

regional,

kemiskinan

dan

nasional

dan

pengembangan

kesempatan kerja. Kebijakan •

Membangun jaringan kerjasama dalam rangka perlindungan dan pemenuhan hak dasar mayarakat miskin dan perluasan kesempatan kerja

•

Membangun penyediaan informasi dalam rangka peningkatan partisipasi publik pada usaha-usaha penanganan kemiskinan.

4.2.

Alur Pola Pikir Penanggulangan Kemiskinan dan Pengangguran. Berangkat dari kompleksitas permasalahan kemiskinan dan penganguran

kota Yogyakarta dan keterbatasan potensi internal dalam permasalahan tersebut serta dengan mendasarkan pada evaluasi-evaluasi dari program-program yang sudah ada maka tahapan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran kota Yogyakarta tahun 2007 – 2011 adalah sebagai berikut :

4.2.1 Validasi dan pelembagaan updating data Keluarga Miskin . Kepentingan data valid keluarga dan penduduk miskin sangat diperlukan terlebih pada awal intervensi program sekalligus sebagai alat ukur evaluasi atau keberhasilan kinerja program. Parameter data keluarga miskin kota Yogyakarta yang sedikit berbeda dengan parameter data kemiskinan nasional atau sektoral merupakan upaya pemerintah kota untuk menjangkau sasaran program-program kemiskinan secara lebih faktual dan mempertimbangkan kondisi lokal. Hasil pendataan dengan mengunakan parameter lokal yang menunjukan angka keluarga dan penduduk miskin lebih besar dari pendataan BPS adalah merupakan konsekuensi dari kebijakan kota yang menetapkan garis kemiskinan dengan kualitas yang relatif lebih tinggi dari garis kemiskinan pada umumnya. Kebijakan ini dilandasi dengan orientasi bahwa kelompok-kelompok yang selama ini dianggap tidak miskin tetapi rentan miskin dimasukan kedalam kelompok keluarga atau penduduki miskin. Beban jumlah kemiskinan yang relatif besar dari penggunaan parameter ini pada titik awal akan memberikan peluang sustainabilitas yang tinggi pada tahap jangka panjang pada saat angka kemiskinan telah mampu ditekan dalam angka yang signifikan. Data penduduk dan keluarga miskin tidak hanya akan ditemukan jumlah atau angka dari keseluruhan penduduk atau keluarga miskin. Program-program instansional 48

yang membutuhkan guiden permasalahan kemiskinan sesuai dengan tugas pokoknya perlu disuport dengan ketersediaan data kemiskinan sesuai dengan permasalahan yang bsia dikonfersi sebagai sasaran intervensi intansi. Melalui 34 variabel yang terbagi dalam parameter pendataan (18 indikator) dan atribut atau deskripsi kemiskinan maka upaya-upaya detail intervensi pada keluarga atau penduduk miskin dari tahap data bisa disuport.

Tabel. 23. Jumlah Keluarga Miskin di Kota Yogyakarta Jml Keluarga Miskin Miskin 30,000

20,000

26,685

25,581

25,000 21,657

21,000

15,000

Jml Keluarga K eluarga Miskin Miskin

10,000 5,000 Jml Keluarga Miskin Miskin

2004

2005

2006

2007

21,657

21,000

25,581

26,685

Gradasi kemiskinan dengan 3 (tiga) kelompok miskin merupakan upaya untuk memberikan petunjuk yang lebih spesifik dari masng-masing kelompok sehingga program-program penanggulangan kemiskinan tidak lagi menggunakan asumsi makro yang menyamakan semua permasalahan kemiskinan. Untuk kebutuhan valditas data dan dalam rangka media pengukuran hasil maka keberadaan data keluarga dan penduduk miskin akan selalu dilakukan Up-date untuk setiap tahunya.

4.2.2. Pemenuhan Kebutuhan Dasar Keluarga Miskin. Upaya pemenuhan kebutuhan dasar keluarga miskin dilakukan dengan pendekatan pemenuhan hak dasar. Daam jangka pendek dan menengah penanganan kemiskinan dan penganguran dengan pendekatan program

dilakukan dengan

pendekatan pemenuhan hak masyarakat miskin (pengangguran dikelompokan dalam permasalahan kemskinan). Pendekatan pemenuhan hak dasar atau berbasis hak (Right based approach ) dan pendekatan pemenuhan kebutuhan dasar ( basic need

aproach )

merupakan

upaya-upaya

awal

untuk

memberikan

kepada

49

masyarakat miskin untuk bisa memperoleh hak-hak dan kebutuhan hakikinya baik melalui upaya mandiri ataupun melalui upaya pemberian dari pihak lain. Pendekatan ini memberikan porsi yang jelas bagi pemerintah Kota Yogyakarta untuk menyediakan layanan-layanan dasar sehingga keseluruhan kelompok masyarakat bisa memenuhi kebutuhan tersebut.

4.2.3. Pengembangan SDM Penduduk Miskin. Pengembangan SDM penduduk miskin merupakan intevensi dalam bentuk sikap

mental

dan

kemampuan

kompetitif

penduduk

miskin.

Dari

aspek

penanggulangan penganguran peningkatan nilai kompetitif penduduk miskin akan memberikan peluang mereka untuk mampu bersaing memperoleh kesempatan kerja atau berusaha. Pengembangan SDM penduduk miskin dimulai dengan pendekatan standar yakni penjaminan keterpenuhan kebutuhan pendidikan dasar 12 tahun dengan program keterpihakan kapada masyarakat miskin adalah pemberian jaminan biaya pendidikan. Secara jangka menengah dan panjang pendidikan sebagi media penanggulangan kemiskinan dan pengangguran merupakan upaya optimalisasi fungsi anak untuk media keluar dari keterlilitan kemiskinan. Dalam jangka pendek pengembangan SDM penduduk miskin ini adalah dengan pemberian angsupan gizi pada BALITA dari keluarga miskin. Pendekatan ini adalah ungtuk memberikan basis generasi yang bisa dikembangkan secara optimal termasuk dari kelompok penduduk miskin. Pada aspek ekonomi pengembangan SDM keluarga miskin dilakukan masih dalam tahapan pengenalan usaha ekonomi produktif melalui kegiatan-kegiatan KUBE dan kegiatan kelompok lainya.

4.2.4. Peningkatan Kualitas Hidup Keluarga Miskin. Peningkatan kualitas hidup keluarga miskin merupakan tahapan dampak dari hasil-hasil intervensi awal dari penanganan kemiskinan dan penangguran. Upaya peningkatan kualitas hidup dilakukan dengan mendasarkan pada potensi-potensi yang sudah berkembang pada internal keluarga atau suatu komunitas masyarakat miskin. Bentuk-bentuk umum lebih merupakan upaya pemberdayaan sosial ekonomi penduduki miskin.

50

4.2.5. Pelembagaan Stake Holder Penanggulangan Kemiskinan dan Pengangguran Ditingkat Basis (Kelurahan). Upaya

penanggulangan

kemiskinan

dan

pengangguran

akan

lebih

mempunyai kemampuan untuk optimal dan lestari apabila stake holder ditingkat basis dilibatkan secara optimal. Pelibatan stake holder ini sangat penting untuk memberikan keterjaniman ketepatan sasaran dan kontrol pelaksanaan program sekaligus optimalisasi sumber-sumber lokal. Pelembagaan dalam arti yang lebih dalam adalah diperlukanya suatu pihak yang merupakan kelompok peduli yang terdiri dari berbagai pihak mewakili unsur pemerintah (kelurahan) tokoh masyarakat dan lembaga masyarakat (LPMK/PKK dan lembaga keagamaan atau sosial) dan pelaku usaha yang memdudukan diri sebagai pihak peduli dalam rangka penangglangan kemiskinan dan penganguran. Fungsi kelembagaan ditingkat basis ini idengtik dengan kelembagaan TKPK ditingkat kota Yogyakarta. Pelembagaan kelompok keluarga atau penduduk miskin dengan ikatan kebersamaan usaha merupakan syarat mutlak untuk pemberdayaan ekonomi keluarga miskin. Kelompok-kelompok ditumbuhkan dalam basis komunitas sehingga dalam masing-masing kelurahan dimungkinkan ditumbuhkan beberapa kelompok usaha. Keberadaan pendamping sebagai pihak yang aktif memberikan supervisi dan bimbingan

teknis

merupakan

prasyarat

keberhasilan

program-program

penanggulangan kemiskinan dan penganggguran. Gambar 1 Pola Pikir Penanggulangan Kemiskinan dan Pengangguran. POLA PIK IR PENANGGULANGAN KEMISK INAN INDIKATOR HASIL

METODE

DATA Basic

Pengembangan

Need JUMLAH KM ; 26.689 KM ( 89.818 Jiwa)

Hp MISKIN 4937KM (17747 Jw)

SD M

INPUT : 1.Peninkt Ksadaran 2.Pendampingan 3.Bant Makanan 4.Perbaikan Rumah 5.Bantuan Beasiswa 6.Peningkatan Gizi

INPUT :

MISKIN 13334 KM (42157 Jw) FAKIR MISKIN 1.436 KM (4052 Jw)

KARAKTERISTIK

OUTPUT 1.Sadar Masalah &mau kerjasama 2.AdaMotivsi PnktHdp 3.PemenuhanButsaman 4.Pnkt Kualitas Perkim 5.Pendi ankmin SD 6.Kelangsungan Hdp Ibudan Anak

JenisKeg. Ekonomi

J e n i s P e r m a sa l a h a n

Um ur

Kualitas SDM (PM Nganggur 20.106 /7.420 KK); Tdk Terdidik 2.320 Jw/611 KK )

M e n d er i t a p e n ya k i t p e r m a n en 1 7 6 1 O r g ; Ibu hamil 418; Balita r a w a n g i zi 3 8 7 ; A n a k K M y g s e k ol a h 1 9 30 8 ; Rm h t d k l a y ak h un i 937

INPUT :

1.Peningkt Partisipasi Sos 2.Peningkt Produktifitas 3.Peningkt Penghasilan 4.Pemel Pe nghasilan 5.Perbaikan Rumah 6.Bant Beasiswa 7.Bant Peningt Gizi

1.Pelibatan/ Peningkt InteraksiSos 2.Peningkt Swadaya 3.Kop Simpan Pinjam 4.Tekno TptGuna 5.Perbaikan Rumah 6.Bant. Beasiswa 7.Bant Peningk Gizi

OUTPUT

OUTPUT

1.Meningk Interaksi Sos 2.Meningt Akses Pelyan 3.Menjangkau Akse s Prod 4.Dpt Bekrj Kelompok 5.Peningk Perkim 6.Pddk anak – SLTP 7.Terpl Kelsgn HdpIbu danAnak

KEL. MISKIN Je n is Ke l ai m in

Peningkatan Kualitas Hidup

1.Meningkt Interaksi Sos 2.Ush E P Mandiri 3.Mengg TTG dlm Usek 4.Menya Kualts perkim 5.Klsngn Pend anak w12 6. Terpl Kels ngHdpIbu Dan Anak

PROSES KELOMPOK

IN S TR UM EN / TO LOK U K U R

PENDAMPING

Keluarga Mandiri, Produktif, Sejahtera

1.Memiliki Kepercy diri 2.Mampu mengmb Poten si scr bersama 3.Penuh Motivasi 4.Kualts Pemnuhn BDM Diats klsgn hdp(saving) 5.Interaksos meningkat 6.Mnigktny akses yandas 7.Dpt Mnjngkau sumber produktif 8.Mampu Kerjklmp & membnt org lain. 9.Pengmb ush mndiri

KOMITE

51

Matrik Rencana Aksi Penanggulangan Kemiskinan dan Pengangguran Kota Yogyakarta tahun 2007–2011 adalah sebagai berikut:

52

4.3. MATRIK PROGRAM KEGIATAN RENCANA AKSI DAERAH PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAN PENGANGGURAN 2007 - 2011 INDIKATOR PROGRAM NO 1

KEBIJAKAN

PROGRAM/KEGIATAN

KUALITATIF

Meningkatkan Program wajib belajar 12 Meningkatnya A ngka Akses Pendidikan Tahun Partisipasi Sekolah Dasar 12 Tahun dari 90% menjadi yang berkualitas 100% dengan biaya Beasiswa 80% menjadi yang terjangkau 100% untuk w arga kota yang tidak mampu 1Pengelolaan Pemberian Beasiswa (gakin,retrieval, bantuan pendidikan) 2Pemberian Bantuan UAN/UAS 3Pemberantasan Buta Aksara 4BKM SMA SMK

PAGU INDIKATIF (JUTAAN RUPIAH)

KUANTITATIF 2007

SKPD

2011

90%

100%

80%

100%

5Beasiswa Total Dalam Rangka Penyaluran Siswa Keluarga Miskin Pada SMK

2007

2008

2009

2010

2011 JUMLAH

9,346

9,814 12,365 12,365 12,565

Dinas Pendidikan

V

V

V

V

V

Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

56,455

53

INDIKATOR PROGRAM NO

KEBIJAKAN

PROGRAM/KEGIATAN

2

KUALITATIF

Meningkatkan Program pengembangan Meningkatnya Jaminan jaminan Kesehatan layanan Asuransi Pemeliharaan masyarakat Kesehatan bagi Kesehatan melalui seluruh masyarakat Pelaksanaan 37% menjadi 60% Asuransi 1Peningkatan Jaminan Kesehatan Kesehatan Masyarakat Berbagai Perorangan dan Kelompok Kelompok Masyarakat 3 Mengembangkan Peningkatan Kualitas Jumlah pencari kerja Lingkungan dan Produktifitas terlatih 3,43% menjadi Usaha dan Iklim Tenaga Kerja 10,92% Investasi 1Pendidikan dan Pelatihan bagi Pencari Kerja 2Pengembangan dan Pemberdayaan Lembaga Pelatihan Kerja 3Pendidikan dan Pelatihan Tambahan Ketrampilan Teknis Bagi Siswa SMK dari Keluarga Miskin


KUANTITATIF 2007 37%

SKPD

2007

2008

2009

8,080

9,284

9,200 10,320

V

V

V

V

V

1,080

1,140

1,200

1,260

1,320

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

V

V

V

V

V

2011 60%

Dinas Kesehatan

3,43%

10,92%

2010

2011 JUMLAH 9,760

54


KEBIJAKAN

PROGRAM/KEGIATAN

KUANTITATIF

PAGU INDIKATIF (JUTAAN RUPIAH) SKPD

46,644

6,000


KEBIJAKAN

PROGRAM/KEGIATAN

KUALITATIF

2

Meningkatkan Program pengembangan Meningkatnya Jaminan jaminan Kesehatan layanan Asuransi Pemeliharaan masyarakat Kesehatan bagi Kesehatan melalui seluruh masyarakat Pelaksanaan 37% menjadi 60% Asuransi 1Peningkatan Jaminan Kesehatan Kesehatan Masyarakat Berbagai Perorangan dan Kelompok Kelompok Masyarakat 3 Mengembangkan Peningkatan Kualitas Jumlah pencari kerja Lingkungan dan Produktifitas terlatih 3,43% menjadi Usaha dan Iklim Tenaga Kerja 10,92% Investasi 1Pendidikan dan Pelatihan bagi Pencari Kerja 2Pengembangan dan Pemberdayaan Lembaga Pelatihan Kerja 3Pendidikan dan Pelatihan Tambahan Ketrampilan Teknis Bagi Siswa SMK dari Keluarga Miskin



SKPD

2007

2008

2009

8,080

9,284

9,200 10,320

V

V

V

V

V

1,080

1,140

1,200

1,260

1,320

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V


V

V

V

V

V

2011 60%

Dinas Kesehatan

3,43%

10,92%

2010

2011 JUMLAH 9,760

46,644

6,000

54


KEBIJAKAN

PROGRAM/KEGIATAN

KUALITATIF

Program Perluasan dan Menurunnya Jumlah Pengembangan Penganggur dari Kesempatan Kerja 6,16% menjadi 5,73% 1Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian 2Fasilitasi Penempatan Tenaga Kerja


KUANTITATIF 2007 6,16%

SKPD

2007

2008

2009

2010

785

828

872

915

959


V

V

V

V

V

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

2011 5,73%

3Fasilitasi Penempatan Transmigrasi 3Fasilitasi Penempatan Kerja Lulusan SMK dari Keluarga Miskin

2011 JUMLAH

55


KEBIJAKAN

PROGRAM/KEGIATAN

KUANTITATIF


4,359


KEBIJAKAN

PROGRAM/KEGIATAN

KUALITATIF

Program Perluasan dan Menurunnya Jumlah Pengembangan Penganggur dari Kesempatan Kerja 6,16% menjadi 5,73% 1Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian 2Fasilitasi Penempatan Tenaga Kerja


KUANTITATIF 2007 6,16%

SKPD

2007

2008

2009

2010

785

828

872

915

959


V

V

V

V

V

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

2011 5,73%

3Fasilitasi Penempatan Transmigrasi 3Fasilitasi Penempatan Kerja Lulusan SMK dari Keluarga Miskin

2011 JUMLAH 4,359

55


KEBIJAKAN

PROGRAM/KEGIATAN

KUALITATIF

4 Meningkatkan Program Peningkatan Meningkatnya penanganan kualitas hidup fasilitasi inisiasi, permasalahan perempuan, anak, lansia afirmasi PUG dan sosial berbasis dan defabel serta kesejahteraan, komunitas dengan pengarusutamaan perlindungan pendekatan adil gender perempuan dan anak gender pada lima dari 40% menjadi 60% kelompok 1Peningkatan Kualitas masyarakat yaitu : Hidup Kelompok perempuan; anak; Rentan lansia; penduduk 2Pengarusutamaan miskin dan Gender defabel 3Fasilitasi Kegiatan Peningkatan Spirit Mental Keagamaan Bagi Masyarakat Miskin dan Kelompok Rentan



SKPD

2011 60%

Bagian Kesmas dan PUG Bagian Kesmas dan PUG Bagian Kesmas dan PUG

2007

2008

2009

2010

2011 JUMLAH

1,075

1,175

1,465

1,550

1,750

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

56


KEBIJAKAN

PROGRAM/KEGIATAN

KUANTITATIF


7,015


KEBIJAKAN

PROGRAM/KEGIATAN

KUALITATIF

4 Meningkatkan Program Peningkatan Meningkatnya penanganan kualitas hidup fasilitasi inisiasi, permasalahan perempuan, anak, lansia afirmasi PUG dan sosial berbasis dan defabel serta kesejahteraan, komunitas dengan pengarusutamaan perlindungan pendekatan adil gender perempuan dan anak gender pada lima dari 40% menjadi 60% kelompok 1Peningkatan Kualitas masyarakat yaitu : Hidup Kelompok perempuan; anak; Rentan lansia; penduduk 2Pengarusutamaan miskin dan Gender defabel 3Fasilitasi Kegiatan Peningkatan Spirit Mental Keagamaan Bagi Masyarakat Miskin dan Kelompok Rentan



SKPD

2011 60%

Bagian Kesmas dan PUG Bagian Kesmas dan PUG Bagian Kesmas dan PUG

2007

2008

2009

2010

2011 JUMLAH

1,075

1,175

1,465

1,550

1,750

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

7,015

56


KEBIJAKAN

PROGRAM/KEGIATAN

KUALITATIF


KUANTITATIF 2007

Program Pemberdayaan Meningkatnya PSKS Kelembagaan dan naik 10% Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial 1Peningkatan Penanggulangan Penyalahgunaan Napza 2Bimbingan dan Peningkatan Kualitas Potensi Sumber Pembangunan Kesos 3Kerjasama antar FKPSM

SKPD

2007

2008

2009

2010

990

990

990

990

991

Dinas Kesejahteraan Sosial

V

V

V

V

V


V

V

V

V

V

Dinas Kesejahteraan Sosial Dinas Kesejahteraan Sosial Dinas Kesejahteraan Sosial

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

2011 10%

4Bantuan Operasional FKPSM 5Bimbingan Pengurus Orsos

2011 JUMLAH

57


KEBIJAKAN

PROGRAM/KEGIATAN

KUANTITATIF


4,951


KEBIJAKAN

PROGRAM/KEGIATAN

KUALITATIF


KUANTITATIF 2007

Program Pemberdayaan Meningkatnya PSKS Kelembagaan dan naik 10% Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial 1Peningkatan Penanggulangan Penyalahgunaan Napza 2Bimbingan dan Peningkatan Kualitas Potensi Sumber Pembangunan Kesos 3Kerjasama antar FKPSM

SKPD

2007

2008

2009

2010

990

990

990

990

991


V

V

V

V

V


V

V

V

V

V


V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

2011 10%

4Bantuan Operasional FKPSM 5Bimbingan Pengurus Orsos

2011 JUMLAH 4,951

57


KEBIJAKAN

PROGRAM/KEGIATAN

KUALITATIF


KUANTITATIF 2007

Program Pelayanan dan Menuru nnya PMKS Rehabilitasi sebesar 10% Kesejahteraan Sosial 1Pendataan PMKS dan PSKS

SKPD

2007

2008

2009

2010

2011 JUMLAH

6,310

7,491

8,172

8,853

9,534

Dinas Kesejahteraan Sosial Dinas Kesejahteraan Sosial Dinas Kesejahteraan Sosial Dinas Kesejahteraan Sosial Dinas Kesejahteraan Sosial

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

Dinas Kesejahteraan Sosial Dinas Kesejahteraan Sosial

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

2011 10%

2Koordinasi Pelayanan Bantuan Sosial 3Pelayanan Anak Terlantar di PAT Wiloso Projo 4Pelayanan Gepeng di Panti Karya Karanganyar 5Peningkatan Pelayanan Kesejahteraan Sosial dalam Panti Sosial 6Rehabilitasi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial 7Santunan Kematian Pemegang KTP di Yogyakarta

58


KEBIJAKAN

PROGRAM/KEGIATAN

KUANTITATIF


40,360


KEBIJAKAN

PROGRAM/KEGIATAN

KUALITATIF


KUANTITATIF 2007

Program Pelayanan dan Menuru nnya PMKS Rehabilitasi sebesar 10% Kesejahteraan Sosial 1Pendataan PMKS dan PSKS

SKPD

2007

2008

2009

2010

2011 JUMLAH

6,310

7,491

8,172

8,853

9,534


V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

Dinas Kesejahteraan Sosial Dinas Kesejahteraan Sosial

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

2011 10%

2Koordinasi Pelayanan Bantuan Sosial 3Pelayanan Anak Terlantar di PAT Wiloso Projo 4Pelayanan Gepeng di Panti Karya Karanganyar 5Peningkatan Pelayanan Kesejahteraan Sosial dalam Panti Sosial 6Rehabilitasi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial 7Santunan Kematian Pemegang KTP di Yogyakarta

40,360

58


KEBIJAKAN

PROGRAM/KEGIATAN

KUALITATIF


KUANTITATIF 2007

SKPD

2007

2008

2009

2010


V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V


V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

2011

8Pelayanan Jompo Terlantar di Panti Wreda Budhi Dharma 9Peningkatan Pelayanan PMKS 10Pelatihan Ketrampilan Berusaha bagi KK Miskin 11Penumbuhan USEP Wanita Rawan Sosial Ekonomi 12Bimbingan Pemantapan Pengembangan KUBE Keluarga Fakir Miskin 13Perbaikan Rumah Keluarga Tidak Layak Huni 14Bantuan Makan Kepada LU terlantar 15Bimbingan dan Bantuan UEP bagi LU terlantar

2011 JUMLAH

59


KEBIJAKAN

PROGRAM/KEGIATAN

KUANTITATIF



KEBIJAKAN

PROGRAM/KEGIATAN

KUALITATIF


KUANTITATIF 2007

SKPD

2007

2008

2009

2010


V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V


V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

2011

8Pelayanan Jompo Terlantar di Panti Wreda Budhi Dharma 9Peningkatan Pelayanan PMKS 10Pelatihan Ketrampilan Berusaha bagi KK Miskin 11Penumbuhan USEP Wanita Rawan Sosial Ekonomi 12Bimbingan Pemantapan Pengembangan KUBE Keluarga Fakir Miskin 13Perbaikan Rumah Keluarga Tidak Layak Huni 14Bantuan Makan Kepada LU terlantar 15Bimbingan dan Bantuan UEP bagi LU terlantar

2011 JUMLAH

59


KEBIJAKAN

PROGRAM/KEGIATAN

KUALITATIF


KUANTITATIF 2007

16Bantuan Tambahan Makanan bagi anak cacat 17Pelatihan Ketrampilan dan PBK bagi anak terlantar 18Pembinaan dan penyantunan AT keluarga tidak mampu, yatim, piatu dan yatim piatu 19Revitalisasi paca

20Bimbingan UEP Eks Penyakit Kronis 21Bimbingan Pengembangan Usaha Mandiri Paca 22Bimbingan Sosial dan Ketrampilan bagi Eks Penyakit Jiwa

SKPD

2007

2008

2009

2010


V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

Dinas Kesejahteraan Sosial Dinas Kesejahteraan Sosial Dinas Kesejahteraan Sosial Dinas Kesejahteraan Sosial

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

2011

2011 JUMLAH

60

INDIKATOR PROGRAM



KEBIJAKAN

PROGRAM/KEGIATAN

KUALITATIF


KUANTITATIF 2007

SKPD

2007

2008

2009

2010


V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

Dinas Kesejahteraan Sosial Dinas Kesejahteraan Sosial Dinas Kesejahteraan Sosial Dinas Kesejahteraan Sosial

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

2011

16Bantuan Tambahan Makanan bagi anak cacat 17Pelatihan Ketrampilan dan PBK bagi anak terlantar 18Pembinaan dan penyantunan AT keluarga tidak mampu, yatim, piatu dan yatim piatu 19Revitalisasi paca

20Bimbingan UEP Eks Penyakit Kronis 21Bimbingan Pengembangan Usaha Mandiri Paca 22Bimbingan Sosial dan Ketrampilan bagi Eks Penyakit Jiwa

2011 JUMLAH

60


KEBIJAKAN

PROGRAM/KEGIATAN

KUALITATIF


KUANTITATIF 2007

2011

23Pelayanan dan Rehab Korban NAPZA Luar Panti 24Bantuan Beras Miskin

Program fasilitasi dan inisiasi penyelenggaraan kesejahteraan masyarakat

SKPD Dinas Kesejahteraan Sosial Dinas Kesejahteraan Sosial

Terfasilitasinya koordinasi program penyelenggaraan kesejahteraan masyarakat dari 50% menjadi 80%

50%

80%

1Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pembangunan 2Fasilitasi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan

Bagian Kesmas dan PUG Bagian Kesmas dan PUG

2007

2008

2009

2010

2011 JUMLAH

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

320

370

330

380

400

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

61


KEBIJAKAN

PROGRAM/KEGIATAN

KUANTITATIF


1,800


KEBIJAKAN

PROGRAM/KEGIATAN

KUALITATIF


KUANTITATIF 2007

2011

23Pelayanan dan Rehab Korban NAPZA Luar Panti 24Bantuan Beras Miskin

Program fasilitasi dan inisiasi penyelenggaraan kesejahteraan masyarakat

SKPD Dinas Kesejahteraan Sosial Dinas Kesejahteraan Sosial

Terfasilitasinya koordinasi program penyelenggaraan kesejahteraan masyarakat dari 50% menjadi 80%

50%

80%

1Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pembangunan 2Fasilitasi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan

Bagian Kesmas dan PUG Bagian Kesmas dan PUG

2007

2008

2009

2010

2011 JUMLAH

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

320

370

330

380

400

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

1,800

61


KEBIJAKAN

5

Memasyarakatkan budaya perilaku hidup sehat (pola hidup dan lingkungan) dan survailance serta monitoring kesehatan 6 Mengembangkan ekonomi khususnya usaha mikro, kecil, dan menengah dan koperasi

PROGRAM/KEGIATAN Program Keluarga Berencana

KUALITATIF


KUANTITATIF 2007

SKPD

2007

2008

2009

2010

214

235

235

258

284

V

V

V

V

V

2,850

2,467

3,405

3,449

3,953

Dinas Perindagkop

V

V

V

V

V

Dinas Perindagkop Dinas Perindagkop

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

Dinas Perindagkop

V

V

V

V

V

2011

Terkendalinya angka CBR=16,0 CBR=14,8 kelahiran, CBR=16,00 - 0-21,24 4-20,18 21,24 menjadi CBR=14,84 - 20,18

1Peningkatan KB - KS

BKKBC

Program Pengembangan Mening katnya Omset Kewirausahaan dan UMKMK dari 100 Keunggulan Kompetitif Milyar menjadi 131 UMKMK Milyar 1Pemberdayaan Ekonomi Berbasis Kewilayahan 2Pendampingan Industri Mikro dan Kecil 3Fasilitasi Penerapan Teknologi Tepat Guna bagi Industri Mikro Kecil dan Menengah 4Bimbingan Penerapan Teknologi Produksi

100 M

131 M

2011 JUMLAH

62


KEBIJAKAN

PROGRAM/KEGIATAN

KUANTITATIF


1,226

16,124


KEBIJAKAN

5

Memasyarakatkan budaya perilaku hidup sehat (pola hidup dan lingkungan) dan survailance serta monitoring kesehatan 6 Mengembangkan ekonomi khususnya usaha mikro, kecil, dan menengah dan koperasi

PROGRAM/KEGIATAN Program Keluarga Berencana


KUANTITATIF

KUALITATIF

2007

SKPD

2007

2008

2009

2010

214

235

235

258

284

V

V

V

V

V

2,850

2,467

3,405

3,449

3,953

Dinas Perindagkop

V

V

V

V

V

Dinas Perindagkop Dinas Perindagkop

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

Dinas Perindagkop

V

V

V

V

V

2011

Terkendalinya angka CBR=16,0 CBR=14,8 kelahiran, CBR=16,00 - 0-21,24 4-20,18 21,24 menjadi CBR=14,84 - 20,18

1Peningkatan KB - KS

BKKBC

Program Pengembangan Mening katnya Omset Kewirausahaan dan UMKMK dari 100 Keunggulan Kompetitif Milyar menjadi 131 UMKMK Milyar 1Pemberdayaan Ekonomi Berbasis Kewilayahan 2Pendampingan Industri Mikro dan Kecil 3Fasilitasi Penerapan Teknologi Tepat Guna bagi Industri Mikro Kecil dan Menengah 4Bimbingan Penerapan Teknologi Produksi

100 M

131 M

2011 JUMLAH 1,226

16,124

62


KEBIJAKAN

PROGRAM/KEGIATAN


KUANTITATIF

KUALITATIF

2007

7 Meningkatkan ja- Program Peningkatan Pemenuhan linan kerjasama Sarana Prasarana kebutuhan sesuai dengan pihak Pemerintahan standar kebutuhan swasta dalam dari 80% menjadi 95% rangka produk1Pembangunan Pagar tifitas aset pemeBangunan panti Wreda rintah daerah dan Panti Asuhan ataupun pengem- 2Pemb. Pasar Talok bangan penyedia3Rehabilitasi Gedung an fasilitas publik Pantikarya 8 Meningkatkan Program pengelolaan Terkelolanya PSD Fungsi Kampung prasarana dan sarana permuki man 20 %, sebagai subyek dasar li ngkungan per- Rasio ju mlah KK pembangunan mukiman, pemeliharaan terhadap jumlah berbasis kewila- dan pengembangan pe- rumah yang layak huni yahan dan tempat rumahan dan 10 % berinteraksi ma- permukiman syarakat yang 1Counterpart Penyeutuh baik pada diaan Sarana dan aspek sosial, buPrasarana Air Bersih daya, ekonomi Non Perpipaan dan lingkungan 2Counterpart Pengembangan /Pelaksanaan Perumahan Sederhana

80%

SKPD

2011 95%

2007

2008

2009

2010

2011 JUMLAH

27,702 34,470 40,350 51,321 55,400 209,243

BPBD

V

V

V

V

V

BPBD

V

V

V

V

V

BPBD

V

V

V

V

V

2,349

2,479

2,610

3,190

3,740

Dinas Kimpraswil

V

V

V

V

V

Dinas Kimpraswil

V

V

V

V

V

20%;10%

63

BAB V PELAKSANAAN

14,368


KEBIJAKAN

PROGRAM/KEGIATAN


KUANTITATIF

KUALITATIF

2007

7 Meningkatkan ja- Program Peningkatan Pemenuhan linan kerjasama Sarana Prasarana kebutuhan sesuai dengan pihak Pemerintahan standar kebutuhan swasta dalam dari 80% menjadi 95% rangka produk1Pembangunan Pagar tifitas aset pemeBangunan panti Wreda rintah daerah dan Panti Asuhan ataupun pengem- 2Pemb. Pasar Talok bangan penyedia3Rehabilitasi Gedung an fasilitas publik Pantikarya 8 Meningkatkan Program pengelolaan Terkelolanya PSD Fungsi Kampung prasarana dan sarana permuki man 20 %, sebagai subyek dasar li ngkungan per- Rasio ju mlah KK pembangunan mukiman, pemeliharaan terhadap jumlah berbasis kewila- dan pengembangan pe- rumah yang layak huni yahan dan tempat rumahan dan 10 % berinteraksi ma- permukiman syarakat yang 1Counterpart Penyeutuh baik pada diaan Sarana dan aspek sosial, buPrasarana Air Bersih daya, ekonomi Non Perpipaan dan lingkungan 2Counterpart Pengembangan /Pelaksanaan Perumahan Sederhana

80%

SKPD

2011 95%

2007

2008

2009

2010

2011 JUMLAH

27,702 34,470 40,350 51,321 55,400 209,243

BPBD

V

V

V

V

V

BPBD

V

V

V

V

V

BPBD

V

V

V

V

V

2,349

2,479

2,610

3,190

3,740

Dinas Kimpraswil

V

V

V

V

V

Dinas Kimpraswil

V

V

V

V

V

20%;10%

63

BAB V PELAKSANAAN

5.1. Optimalisasi Fungsi Koordinasi TKPK Kota Yogyakarta. Langkah-langkah awal dalam arah intervensi penanggulangan kemiskinan dan penagguran menerapkan kebijakan teknis penyediaan sarana dan bantuan pemenuhan kebutuhan dasar minimum bagi masyarakat miskin melalui pendekatan intervensi atribut permasalahan kemiskinan. Sesuai dengan alat ukur atau parameter kemiskinan yang ada maka dalam intervensi yang dilakukan adalah :

5.2. Membangun Mekanisme Penanggulangan Kemiskinan dan Pengangguran. Langkah-langkah awal dalam arah intervensi penanggulangan kemiskinan dan pengangguran

menerapkan kebijakan teknis penyediaan sarana dan

bantuan pemenuhan kebutuhan dasar minimum bagi masyarakat miskin melalui pendekatan intervensi atribut permasalahan kemiskinan. Sesuai dengan alat ukur atau parameter kemiskinan yang ada maka dalam intervensi yang dilakukan adalah :

5.2.1. Perluasan Kesempatan Kerja dan Peningkatan Pendapatan Keluarga. Upaya perluasan kesempatan kerja dilakukan melalui intervensi berbagai kebijakan yang diarahkan pada pendiptaan lapangan kerja dan meningkatkan produksi usaha. Dengan mempertimbangkan bahwa penciptaan lapanga kerja

14,368

BAB V PELAKSANAAN

5.1. Optimalisasi Fungsi Koordinasi TKPK Kota Yogyakarta. Langkah-langkah awal dalam arah intervensi penanggulangan kemiskinan dan penagguran menerapkan kebijakan teknis penyediaan sarana dan bantuan pemenuhan kebutuhan dasar minimum bagi masyarakat miskin melalui pendekatan intervensi atribut permasalahan kemiskinan. Sesuai dengan alat ukur atau parameter kemiskinan yang ada maka dalam intervensi yang dilakukan adalah :

5.2. Membangun Mekanisme Penanggulangan Kemiskinan dan Pengangguran. Langkah-langkah awal dalam arah intervensi penanggulangan kemiskinan dan pengangguran

menerapkan kebijakan teknis penyediaan sarana dan

bantuan pemenuhan kebutuhan dasar minimum bagi masyarakat miskin melalui pendekatan intervensi atribut permasalahan kemiskinan. Sesuai dengan alat ukur atau parameter kemiskinan yang ada maka dalam intervensi yang dilakukan adalah :

5.2.1. Perluasan Kesempatan Kerja dan Peningkatan Pendapatan Keluarga. Upaya perluasan kesempatan kerja dilakukan melalui intervensi berbagai kebijakan yang diarahkan pada pendiptaan lapangan kerja dan meningkatkan produksi usaha. Dengan mempertimbangkan bahwa penciptaan lapanga kerja sampai dengan tahapan sustainabiltas yang relatif aman memerlukan waktu yang relatif panjang maka dalam kegiatan-kegiatan ini sampai dengan tahun 2011 atau kurun waktu jangka menengah lebih memberikan landasan-landasan untuk menguatnya sektor riel ditingkat ekonomi mikro dan industri rumah tangga yang padat karya serta industri manufaktur menengah. Pada tahap awal upaya yang akan dilakukan adalah dengan melalui : 1. Penumbuhan, penguatan dan pengembangan usaha ekonomi produktif rumah

tangga

skala

mikro

melalui

kelompok

usaha

bersama

atau

perorangan. 2. Revitalisasi wilayah sentra industri rumahtanga melalui penyediaan sarana dan teknologi tepat guna untuk memberikan daya saing dan daya tahan pasar pada produk dan proses industri yang sudah berjalan. 3. Penumbuhan dan pengembangan layanan lembaga keuangan mikro. 4. Aksesing permodalan melalui mekanisme kredit lunak bagi kelompok usaha bersama, koperasi dan usaha mikro/kecil dengan bunga rendah. 5. Penataan dan upaya pelestarian sentra usaha dan bisnis kecil yang padat pelaku.

i

6. Pembangunan infrastruktur dengan menyerap tenaga kerja lokal.

5.2.2. Penyediaan Layanan Pendidikan. Impact

keterpenuhan

kebutuhan

pendidikan

dalam

upaya

penanggulangan kemiskinan dan pengangguran dalam banyak evaluasi lebih merupakan pengaruh jangka menengah dan panjang. Meskipun demikian pendekatan penanggulangan kemiskinan melalui pendidikan merupakan upaya yang cukup esensial dan substansi karena melalui proses ini bisa diimprov upaya-upaya penguatan personal SDM dan peningkatan daya saing tenaga kerja sehingga secara personal akan lebih potensial memilki peluang survive. Kota Yogyakarta menetapkan pendidikan dasar adalah 12 tahun sehingga mempunyai kewajiban untuk menjamin dan menjaga agar seluruh anak usia sekolah

termasuk

dari

kelompok

keluarga

miskin

mampu

memperoleh

pendidikan minimal sampai jenjang SMA/SMK. Pada pemenuhan hak pendidikan ini upaya yang dilakukan adalah dengan melalui : 1) Jaminan pendidikan daerah dimana melalui pelaksanaan jaminan ini rasio partisipasi sekolah mulai dari tingkat TK sampai dengan SMA/SMK sampai dengan tahun 2011 mendekati angka 100 %. Angka ini termasuk usia sekolah dari anggota keluarga miskin diwilayah Kotab Yogyakarta. 2) Pengorientasian lulusan SMP dari siswa keluarga miskin masuk ke kelompok pendidikan SMK melalui stimulus bantuan biaya pendidikan total. Arah intervensi ini adalah untuk mendekatkan out-put proses didik dari anggota keluarga miskin pada spesifikasi keahlian yang dibutuhkan oleh dunia kerja. 3) Peningkatan keterampilan melalui pembekalan live skill bagi siswa keluarga miskin yang sekolah pada kelompok sekolahan SMK. 4) Bantuan stimulan atau pinjaman biaya penempatan kerja bagi lulusan SMK dari keluarga miskin.

5.2.3. Penyediaan Layanan Kesehatan. Kebutuhan akan layanan kesehatan yang berkualitas merupakan hak setiap warga termasuk warga keluarga atau penduduk miskin. Diwilayah kota Yogyakarta sumber layanan kesehatan bagi penduduk miskin dilaksanakan oleh 3 (tiga) pihak pelaksana layanan yakni program ASKESKIN melalui PT. ASKES,, program JAMKESOS melalui pemerintah Propinsi DIY dan melalui JAMKESDA yang diselenggarakan oleh pemerintah kota Yogyakarta. Jumlah rasio kemampuan layanan dari ketiga sumber layanan kesehatan tersebut berada diatas angka jumlah penduduk miskin. Untuk tahun 2008 layanan ASKESKIN bagi penduduk miskin kota Yogyakarta melalui PT. ASKES memberikan kuota layanan bagi 68.456 jiwa, program JAMKESOS memberikan layanan bagi penduduk miskin kota Yogyakarta sebanyak 21.000 jiwa dan ii

layanan JAMKESDA sebagai penunjang program layanan kesehatan dimaksud.. Dengan rasio tingkat utility 20 % tidak terdapat permasalahan yang substansi dalam layanan ini. Permasalahan yang perlu memperoleh perhatian adalah ketepatan dan kejelasan pembagian data untuk masing-masing layanan. Untuk layanan kebutuhan kesehatan bagi penduduk miskin ini kebijakan yang dilakukan adalah : 1) Penyelengaraan jaminan layanan kesehatan bagi penduduk miskin. 2) Fasilitasi dan penyelengaraan jaminan kesehatan semesta. 3) Peningkatan kualitas kesehatan ibu hamil dan balita. 4) Menurunkan tingkat angka kesakitan pada kasus-kasus penyakit permanen. 5.2.4. Penyediaan Layanan Jaminan Ketersediaan Pangan. Tujuan penyediaan jaminan ketepenuhan kebutuhan pangan adalah upaya untuk memenuhi kecukupan pangan yang bermutu dan terjangkau serta meningkatkan gizi masyarakat miskin terutama ibu, bayi dan balita. Diwilayah kota Yogyakarta layanan paling dasar dari upaya ini adalah melalui program raskin dan

bantuan vocer pemeriksanaan kesehatan untuk ibu hamil dari

keluarga miskin. Kebijakan lebih lanjut untuk program tersebut adalah : 1) Antisipasi pemenuhan kebutuhan pokok dan beras bagi masyarakat miskin. 2) Antisipasi

pelaksanaan program peningkatan kualitas keluarga melalui

Program Keluarga harapan. 3) Tambahan asupan gizi keluarga miskin.

5.2.5. Penyediaan Keterpenuhan Pemukiman dan Perumahan Layak Huni. Masalah pemukiman dan perumahan merupakan masalah yang cukup urgen bagi kota Yogyakarta. Secara fisik masalah ini terlihat dengan bentuk adanya pemukiman atau rumah yang tidak memenuhi kelayakan huni baik dari aspek fisik ataupun sosial. Diwilayah kota Yogyakarta yang secara demografis hanya memiliki luas wilayah 32,5 Km persegi, rasio kelayakan luas lahan huni dengan hitungan minimal 8 m persegi sulit untuk dipenuhi. Aspek fisik pemukiman lain yang bisa diintervensi oleh kebijakan publik adalah melakukan intervensi pada bentuk atau pengunaan bahan bangunan dan model bangunan yang minimal memenuhi prinsip kesehatan dan sosial. Beberapa program ideal dengan bentuk penyediaan RUSUNAWA telah dilakukan

dengan sasaran pengguna dari program ini harus diprioritaskan bagi

keluarga dan penduduk miskin. Beberapa kegiatan yang telah dan masih akan dilanjutkan dalam penyediaan rumah yang layak huni ini adalah : 1) Rehabilitasi Sosial daerah kumuh. 2) Fasilitasi pemugaran Rumah kurang layak huni. 3) Pembangunan Rumah Susun Sewa Sederhanan (RUSUNAWA).

iii

5.2.6. Penyediaan Keterpenuhan Kebutuhan Air Bersih dan Sanitasi Yang Baik. Masalah kemiskinan perkotaan dalam sisi fisik selain papan adalah ketersediaan air bersih dan sanitasi yang baik untuk kelompok masyarakat miskin. Aspek ini perlu dipikirkan karena keterbatasan daya dukung tanah diwilayah perkotaan sangat terbatas dan memerlukan intervensi pemerintah untuk mengatur. Sesuai dengan kondisi dan rata-rata pada umumnya kepemilikan rumah atau tempat tinggal dengan space luasan yang sangat minimal maka model pemenuhan air bersih dan sarana sanitasi ini perlu disediakan dengan standarisasi layanan komunal atau kelompok. Program atau intervensi yang perlu dan telah dilaksanakan oleh pemerintah adalah : 1) Penyediaan jalur distribusi PAM untuk pemukiman kelompok masyarakat miskin. 2) Pembuatan sarana MCK Umum. 3) Pengembangan jalur dan lingkungan sanitasi komunal secara merata.

5.2.7. Penguatan Kualitas Hidup Keluarga Miskin. Intervensi pemerintah untuk melakukan penguatan kualitas hidup bagi keluarga dari kelompok keluarga miskin lebih bersisi psikis dan frame berpikir produktif. Sebagai basis pemberdayaan perlu dilakukan untuk menumbuhkan spirit internal sehinga program-program yang menyasar pada kelompok keluarga miskin mampu direspon oleh mereka. Beberapa kegiatan yang telah dan perlu dikembangkan adalah : 1) Layanan keluarga berencana bagi pasangan usia subur dari keluarga miskin. 2) Pendampingan atau advokasi keluarga miskin. 3) Pendampingan penumbuhan usaha keluarga miskin. 4) Penguatan Usaha ekonomi produktif keluarga miskin mealui kegiatan KUBE dan kelompok lainya.. 5) Peningkatan partisipasi sosial kemasyarakatan keluarga miskin. 6) Pendampingan religius bagi keluarga dan penduduk miskin.

5.2.8. Layanan Pemenuhan Kebutuhan Dasar Melalui Panti Sosial. Layanan melalui keberadaan panti sosial ini merupakan layanan bagi masyarakat dan penduduk miskin akut atau bahkan sampai pada tahapan terlantar.

Keberadaan

perlindungan

layanan

merupakan

bentuk

fungsi

pemeliharaan,

atau pengasuhan orang atau anak terlantar oleh pemerintah.

Diwilayah kota Yogyakarta panti layanan sosial tersebut dilaksanakan oleh panti pemerintah dan panti sosial yang dilaksanakan oleh masyarakat. Bentuk-bentuk layanan dalam panti ini adalah :

iv

1) Layanan lansia terlantar dalam panti. 2) Layanan anak terlantar dalam panti. 3) Layanan tuna sosial terlantar dalam panti. 5.3. Pelaksanaan. Dokumen Rencana Aksi Daerah Penanggulangan Kemiskinan dan Pengangguran

memandang

kemiskinan

sebagai

masalah

multidimensi.

Pendekatan yang dipakai selain menggunakan pendekatan dari jumlah pendapatan, juga meliputi kerentanan atau kerawanan orang atau sekelompok orang baik laki-laki maupun perempuan menjadi miskin, dan keterbatasan akses masyarakat miskin dalam penentuan kebijakan publik. Kemiskinan merupakan permasalahan sosial yang kompleks meliputi persoalan terkait dengan lemahnya kapabilitas, lemahnya kelembagaan, kerentanan dan ketidak berdayaan. Aspek tersebut saling terkait dan mempengaruhi dalam suatu sistem kemiskinan, artinya secara sendiri-sendiri atau bersama-sama aspek tersebut akan menjadi penyebab atau akibat dari lainnya . Kemiskinan merupakan masalah pembangunan di berbagai bidang yang mencakup banyak segi dan ditandai dengan pengangguran dan keterbelakangan yang berakibat pada ketimpangan antar sektor, wilayah dan antar kelompok atau golongan masyarakat (sosial). Dengan demikian kemiskinan merupakan masalah bersama antara pemerintah, dan segenap pelaku ekonomi.

5.3.1. Sinergi

Program

Instansi dan Institusi Dalam Penanggulangan

Kemiskinan. Program pengentasan kemiskinan, baik pada tingkat pusat maupun di daerah, melibatkan banyak instansi pemerintah dan swasta. Keterlibatan sedemikian banyak instansi telah mengakibatkan munculnya berbagai kebijakan kemiskinan yang tergantung pada minat dan bidang masing-masing instansi. Oleh

karena

itu,

tidak

jarang

program-program

pengentasan

maupun

pemberdayaan penduduk miskin tersebut tumpang-tindih. Salah satu kelemahan sistem birokrasi di Indonesia adalah lemahnya koordinasi antar instansi. Untuk menghindari tumpang-tindihnya program yang dimiliki oleh berbagai instansi, dibutuhkan

sebuah

sistem

informasi

yang

memuat

berbagai

program

penanggulangan kemiskinan di daerah. Sistem informasi ini tidak hanya akan berguna bagi pemerintah daerah, tetapi juga bagi kepentingan publik sehingga mereka dapat secara aktif melakukan perubahan hidup sesuai dengan potensi yang dimiliki masyarakatnya.

v

Namun

berbagai

program

yang

dikeluarkan

masih

belum

dapat

menyelesaikan akar kemiskinan yang sebenarnya, sehingga memberikan kesan bahwa program penanggulangan kemiskinan lebih bersifat sebagai suatu bentuk pensikapan yang gagap dan tidak terencana. Berangkat dari asumsi tersebut di atas maka titik tolak dari maka penyusunan program penanggulangan kemiskinan harus dimulai dari data riil penduduk miskin yang ada di Kota Yogyakarta dan terbukanya masing-masing instansi untuk mensinergikan dengan kegiatan instansi lain. Dalam bentuk model atau gambar strategi program dan sasaran masingmasing instansi dan institusi tersebut adalah sebagaimana dalam gambar berikut

Dalam bentuk matrik program antar instansi untuk membangun sinergisitas pengentasan kemiskinan dan penanganan pengangguran tersebut adalah sebagaimana dalam tabel berikut :

Tabel. 24. Program antar instansi untuk membangun sinergisitas pengentasan kemiskinan dan penanganan penganguran Arah Intervensi Target Intervensi dan Penanggulangan Instansi dan Keterangan Fase Masuk Impact Intervensi Kemiskinan dan Institusi Terkait. Program Pengangguran 1. Penumbuhan, pengu Pemberdayaan Ekonomi Pengentasan Disperindakop, atan dan pengemba Keluarga. Merupakan kemiskinan dan Dinas Kesos, ngan usaha ekonomi intervensi tahap awal untuk pengangguran LSM, P2KP, produktif rumah tang keluarga miskin dengan NUNSP. ga skala mikro me seleksi potensi. lalui kelompok usaha bersama atau pe rorangan. 2. Revitalisasi wilayah Penguatan dan Pengentasan Disperindakop, sentra industri ru pengembangan wilayah penganggu ran. masyarakat

vi

mahtanga melalui pe nyediaan sarana dan teknologi tepat guna untuk memberikan daya saing dan daya tahan pasar pada produk dan proses industri yang sudah berjalan. 3. Penumbuhan dan pengembangan laya nan lembaga keua ngan mikro. 4. Aksesing permo dalan melalui meka nisme kredit lunak bagi kelompok usaha bersama, koperasi dan usaha mikro / kecil dengan bunga rendah. 5. Penataan dan upaya pelestarian sentra usaha dan bisnis kecil yang padat pelaku. 6. Pembangunan infrastruktur dengan menyerap tenaga kerja lokal.

1. Jaminan pendidikan daerah dimana melalui pelaksanaan jaminan ini rasio partisipasi sekolah mulai dari tingkat TK sampai dengan SMA/SMK sampai dengan tahun 2011 mendekati angka 100 %. Angka ini termasuk usia sekolah dari anggota keluarga miskin diwilayah Kotab Yogyakarta. 2. Pengorientasian lulusan SMP dari siswa keluarga miskin masuk ke kelompok pendidikan SMK melalui stimulus bantuan biaya pendidikan total. Arah intervensi ini adalah untuk mendekatkan out-put proses didik dari anggota keluarga miskin pada spe

sentra industri. Merupakan intervensi tahap awal untuk mempertahankan potensi komunitas wilayah sebagai basis pengembangan ekonomi masyarakat.

pelaku usaha.

Tersedianya layanan modal pada tataran basis. Merupakan intervensi ta hap awal untuk sasaran terseleksi Tersedianya modal usaha pengembangan dan akse sing pada mekanisme layanan perbankan. Meru pakan program tahap lanjut untuk sasaran terseleksi.

Pengentasan kemiskinan

Disperindakop, Dinas kesos, LKM, P2KP, Bank.

Pengentasan kemiskinan.

Disperindakop, Dinas Kesos, LSM, Bank.

Kelestarian aktifitas ekono mi masyarakat kecil dalam bentuk fasilitas penataan dan perlindungan pasar. Merupakan intervensi lanjut bagi pelaku usaha kecil. Terakomodasinya pengan guran dalam kegiatan pem bangunan local. Merupa kan intervensi awal. Peningkatan kualitas dasar SDM penduduk miskin khusus nya usia sekolah. Merupakan intervensi dasar dan awal.

Pengentasan kemiskinan dan pengangguran.

Disperindakop, Dinas Pasar.

Pengentasan penganggu ran.

Kimpraswil, NUNSP, P2KP.

Pengentasan kemiskinan dan pengangguran.

Dinas Pendidikan, Pelaku pendidikan.

Pendekatan out-put pendidikan kedalam dunia kerja. Meru pakan bentuk keterpihakan kebjakan pada kelompok pendu duk miskin, khususnya siswa miskin. Merupakan interven si lanjut setelah program jaminan pendidikan.

Pengentasan pengang guran dan kemiskinan.

Dinas pendidikan, pelaku pendidikan.

vii

sifikasi keahlian yang dibutuhkan oleh dunia kerja. 3. Peningkatan keterampilan melalui pembekalan live skill bagi siswa keluarga miskin yang sekolah pada kelompok sekolahan SMK.

4. Bantuan stimulan atau pinjaman biaya penempatan kerja bagi lulusan SMK dari keluarga miskin. 1. Penyelengaraan jaminan layanan kesehatan bagi penduduk miskin. 2. Peningkatan kualitas kesehatan ibu hamil dan balita. 3. Menurunkan tingkat angka kesakitan pada kasus-kasus penyakit permanen. 1. Penambahan jumlah sasaran raskin. 2. Penyertaan dalam Program Keluarga Harapan. 3. Tambahan ansupan gizi keluarga miskin. 1. Program Rehabilitasi Sosial daerah kumuh. 2. Fasilitasi pemugaran Rumah kurang layak huni. 3. Pembangunan Rumah Susun Sewa Sederhanan (RUSUNAWA). 1. Penyediaan jalur distribusi PAM untuk pemukiman kelompok masyarakat miskin. 2. Pembuatan sarana MCK Umum. 3. Pengembangan jalur dan lingkungan sanitasi komunal secara merata. 1. Layanan keluarga be rencana bagi pasa ngan usia subur dari keluarga miskin.

Meningkatnya core compe titive siswa dari keluarga miskin untuk bersaing dalam penempatan kerja. Merupakan pro gram lanjut setelah jaminan pen didikan.


Dinas Pendidikan, Dinas Nakertrans, BLK.

Keterpihakan program pada penduduk miskin sebagai ben tuk advokasi pengentasan. Merupakan intervansi tahap lanjut. Keterpihakan pada kelompok penduduk miskin. Merupa kan intervensi awal penyedian layanan kesehatan.


Dinas Pendidikan, Dinas Nakertrans.


Dinas Kesehatan, Pelaku layanan asuransi.

Keterpihakan program pada kelompok masyarakat miskin. Merupakan intervensi awal penyediaan pangan.


Dinas Kesos, Dinas perindakop, Bulog.

Keterpihakan program pada kelompok komunitas masyara kat miskin dalam bentuk fasilitasi perbaikan lingkungan dan rumah. Merupakan intervensi tahap awal dan lanjut.

Fasilitasi dan penataan lingkungan komunitas miskin.

Dinas Kesos, Dinas Kimpraswil.

Ketersediaan sarana air besih dan sanitasi serta lingkungan sehat bagi penduduk miskin.

Fasilitasi dan penataan lingkungan sehat komuni tas miskin.

Dinas Kimpraswil, Dinas L dan pertamanan.

Kontrol pertumbuhan alami penduduk miskin. Merupakan intervensi awal.

Penanggulangan kemiski nan dan pengangguran.

BKKBC, LSM. Dinas Kesos, Dinas Perindakop, LSM.

viii

2. Pendampingan atau advokasi keluarga miskin.

3. Pendampingan pe numbuhan usaha keluarga miskin. 4. Penguatan Usaha ekonomi produktif keluarga miskin mealui kegiatan KUBE dan kelompok lainya.. 5. Peningkatan parti sipasi sosial kema syarakatan keluarga miskin.

Penumbuhan inner motivation untuk berubah melalui spirit kewirausahaan. Merupakan intervensi awal dan lanjut. Terbentuknya basis aktifitas ekonomi produktif keluarga miskin. Penguatan basis aktifitas ekonomi produktif keluarga mis kin. Merupakan intervensi awal selektif.

Penanggulangan kemiski nan dan pengangguran.

Pemberdayaan social penduduk miskin. Merupakan inter vensi awal dan lanjut.

Pemberdayaan menuju penanggulangan kemis kinan dan pengangguran.

6. Pendampingan religius bagi keluarga dan penduduk miskin.

Perubahan pola pikir dan tumbuhnya spirit berubah melalui pendekatan keagamaan.

1. Layanan lansia terlantar dalam panti. 2. Layanan anak terlantar dalam panti. 3. Layanan tuna sosial terlantar dalam panti.

Terselenggaranya perlindungan dan pengampuan pendu duk miskin terlantar.

Depag, masyarakat, lembaga keagamaan.

Pengentasan kemiskinan dan pengangguran. Pengentasan kemiskinan dan pengangguran.

Penanggulangan kemis kinan.

Dinas Kesos, ORSOS.

5.3.2. Kelembagaan a.

RAD Penanggulangan Kemiskinan dan Pengangguran ditetapkan dengan Keputusan

Walikota

untuk

menjaga

konsistensi,

keterpaduan

dan

keterkaitan dalam pelaksanaannya. b.

Melibatkan dalam stakeholder dalam jejaring yaitu pemerintah,swasta masyarakat dan lembaga lainnya.

c.

Melibatkan masyarakat dalam tatanan kelembagaan dan mekanisme pelaksanaan.

d.

Pembentukan

Tim

Koordinasi

Penanggulangan

Kemiskinan

sampai

ditingkat kelurahan. e.

Optimalisasi Koordinasi Penanggulangan Pengangguran.

5.3.3. Pendanaan a.

Sumber pendanaan APBD, APBN dan dukungan swasta serta lembaga donor.

b.

Anggaran dari APBD dan APBN dialokasikan secara rutin untuk menjamin konsistensi dan kesinambungan program.

ix

c.

Pemberdayaan dan partisipasi masyarakat dalam dukungan pendanaan untuk mengantisipasi keterbatasan dana pemerintah.

5.3.4. Indikator Keberhasilan upaya penanggulangan kemiskinan dan pengangguran diukur dari tingkat keberhasilan program dan kegiatan yang telah ditetapkan yang berdampak pada: a.

Menurunnya angka kemiskinan;

b.

Rendahnya tingkat rentan miskin/hampir miskin

c.

Menurunnya angka pengangguran;

d.

Meningkatnya produktifitas tenaga kerja.

x

rad_kemiskinan

Recommend Documents