Prosedur_Kredit_Karyawan[1]

PROSEDUR KREDIT KARYAWAN – HC.04.02

DEFINISI 1. Kredit Karyawan adalah pinjaman khusus kepada karyawan dengan persyaratan khusus untuk memenuhi beberapa kebutuhan yang jenis, persyaratan dan kondisinya ditentukan oleh Perusahaan. 2. Pagu/ limit kredit adalah batas maksimum pemberian fasilitas kredit bagi karyawan. 3. Installment to Income Ratio (IIR) adalah tingkat kemampuan untuk membayar utang yang dinyatakan dalam bentuk persentase sebagai hasil pembagian antara total angsuran Kredit yang harus dibayar oleh Karyawan setiap bulannya terhadap gaji Karyawan setiap bulannya. 4. Gaji adalah upah di luar tunjangan atau fasilitas yang diterima karyawan dalam bentuk gross (sebelum dipotong pajak penghasilan). 5. Perjanjian Kredit adalah perjanjian antara Karyawan dan Perusahaan yang berisi hak-hak dan kewajiban kedua belah pihak berkaitan dengan pemberian kredit. 6. Pejabat Pemberi Rekomendasi adalah atasan langsung Karyawan atau atasan dari atasan langsung Karyawan sekurang-kurangnya setingkat Manager yang Manager yang memberikan rekomendasi atas kelayakan permohonan kredit Karyawan. 7. Pejabat Pemberi Persetujuan adalah Pejabat minimal Vice Preseident yang memiliki wewenang untuk memberikan persetujuan atas permohonan Kredit Karyawan. 8. Petugas Pemroses Kredit adalah petugas dibawah HC Operations yang menangani proses kredit Karyawan sejak pengajuan sampai dengan pelunasan kredit. 9. Pejabat Pemutus Kredit adalah Pejabat yang berhak memberikan persetujuan atas permohonan kredit Karyawan. 10. Surat Perjanjian Kredit adalah perjanjian antara Karyawan dan Perusahaan yang berisi hak dan kewajiban kedua belah pihak berkaitan dengan pemberian Kredit. 11. Jaminan adalah jaminan yang disediakan karyawan yang akan mengajukan fasilitas kredit untuk menanggung pembayaran. pembayaran. 12. 12. Asuransi adalah pertanggungan yang dikeluarkan oleh Perusahaan Asuransi untuk melindungi pemegang polis dari risiko-risiko tertentu (kerusakan, kehilangan dan lain-lain). PROSEDUR 1. Perusahaan menyediakan fasilitas kredit bagi Karyawan Tetap untuk berbagai kepentingan sesuai ketentuan yang berlaku. 2. Pemberian fasilitas kredit ini pada prinsipnya mengikuti ketentuan umum mengenai proses kredit termasuk juga pelaporan ke Bank Indonesia melalui Sistem Informasi Debitur. 3. Pemberian fasilitas kredit ini pada prinsipnya mengikuti ketentuan umum mengenai proses kredit termasuk juga pelaporan ke Bank Indonesia melalui Sistem Informasi Debitur. 4. Keputusan atas pengajuan Kredit berupa persetujuan atau penolakan dilakukan oleh Pejabat Pemutus Kredit yang kewenangannya diatur di dalam lampiran. 5. Batas maksimal/ pagu kredit, suku bunga dan jangka waktu kredit dibedakan berdasarkan jenis kredit dan grade Karyawan yang mengajukan kredit yang diatur di dalam lampiran. 6. Karyawan yang menerima kredit diwajibkan untuk menanggung beban biaya administrasi yang timbul dalam rangka proses pencairan kredit. Biaya-biaya administrasi itu dapat dimasukkan ke dalam jumlah pagu kredit yang diterima. Biaya-biaya administrasi yang dapat dimasukkan dalam pagu kredit yaitu : HC_REWARD & PERFORMANCE MGT. 12 JULI 2010

Ver.1

Hal. 1 / 12

Milik PT.Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk. Dilarang memperbanyak, menggunakan dan/atau menyebarluaskan tanpa izin tertulis dari PT.Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk _ Corporate Human Capital


6.1. 6.2. 6.3. 6.4. 6.5.

Biaya appraisal untuk rumah atau kendaraan bekas. Biaya AJB, Biaya Balik Nama, Pengikatan, APHT & Pph Final. Asuransi Jiwa untuk Kredit Pemilikan Rumah. Asuransi kebakaran untuk Kredit Pemilikan Rumah. Asuransi kerugian untuk Kredit Kendaraan Bermotor.

7. Perusahaan Asuransi yang digunakan adalah Perusahaan Asuransi yang telah bekerjasama dengan Perusahaan. 8. Setiap karyawan dapat mengajukan lebih dari satu jenis kredit sepanjang memenuhi semua persyaratan dan mampu memenuhi total angsuran semua kredit per bulan sesuai ketentuan yang berlaku. 9. Karyawan yang mendapatkan promosi grade yang menyebabkan Karyawan mendapat fasilitas kredit yang lebih besar dapat mengajukan kredit sesuai ketentuan di grade barunya setelah melunasi kredit yang sedang diperolehnya. 10. Dalam hal berakhirnya hubungan kerja karena Karyawan mengundurkan diri atau terkena pengakhiran hubungan kerja maka : 10.1. Karyawan yang bersangkutan wajib melunasi sisa kredit yang belum lunas sebelum tanggal efektif berhenti bekerja. 10.2. Karyawan yang tidak melunasi sisa kreditnya maka Perusahaan berhak memotong langsung sebagian atau seluruh hak pesangon/uang pisah dan/ atau hak lainnya yang ada pada Perusahaan untuk melunasi sisa kredit. 10.3. Apabila seluruh pesangon/ uang pisah telah diserahkan kepada Perusahaan dan kredit Karyawan belum dapat dilunasi, Perusahaan berhak untuk melelang aset yang menjadi jaminan Karyawan dan akan dikembalikan ke Karyawan sisa hasil lelang asset jika ada, setelah semua kewajiban Karyawan telah dilunasi. 10.4. Karyawan dapat melunasi kredit Karyawan yang dimilikinya dengan memindahkan kredit tersebut ke kredit komersial umum di Bank lain dengan tenggang waktu pengurusan maksimal 1 (satu) bulan sejak tanggal efektif pengunduran diri sebagai Karyawan. 11. Pengalihan kredit dari bank lain (take over) maupun dari kredit komersial Bank BTPN diperkenankan dengan persetujuan Pejabat Pemutus Kredit, dan diatur sebagai berikut : 11.1. Kredit akan diperlakukan sebagaimana ketentuan pengajuan Kredit. 11.2. Jumlah kredit yang dialihkan adalah sebesar nilai sisa kewajiban atau sisa kredit di Bank lain, termasuk biaya-biaya yang timbul atas pengajuan kredit. 12. Pembayaran angsuran kredit dilakukan dengan cara pendebetan langsung atas gaji Karyawan setiap bulan, sesuai dengan tanggal pembayaran gaji pada bulan tersebut. 13. Pembayaran dan pemantauan Angsuran Kredit: 13.1. Dilakukan oleh Petugas Pemroses Kredit di Human Capital kantor pusat 13.2. Petugas Pemroses Kredit akan memotong gaji Karyawan setiap tanggal pembayaran gaji untuk pembayaran angsuran. 13.3. Petugas Pemroses Kredit wajib memberi laporan jika akan ada pelunasan kredit lebih awal dari waktunya. 14. Karyawan dapat melunasi sisa kredit yang berjalan sebelum jangka waktu yang ditentukan berakhir tanpa dikenakan penalti. 15. Karyawan yang telah menerima fasilitas kredit tidak dapat mengajukan fasilitas kredit sejenis yang baru hingga jangka waktu kredit sebelumnya berakhir, kecuali apabila Perusahaan memutuskan adanya perubahan pagu kredit atau promosi karyawan yang menyebabkan perubahan pagu kredit. 16. Jaminan yang telah diagunkan tidak dapat dijaminkan untuk fasilitas kredit lainnya. HC_REWARD & PERFORMANCE MGT. 12 JULI 2010

Ver.1

Hal. 2 / 12



17. Dengan pertimbangan dan persetujuan Direksi, proses Kredit bagi karyawan dimungkinkan untuk dialihkan kepada Bank lain yang memiliki kemampuan dalam pengelolaan kredit yang dituangkan dalam suatu perjanjian kerjasama. 18. Rangkaian proses kredit yang dialihkan ke bank lain adalah seluruh proses kredit secara umum, kecuali proses akseptasi yaitu analisa awal pengajuan kredit, termasuk kecukupan IIR tetap dilakukan oleh Petugas Pemroses Kredit Human Capital kantor pusat. 19. Karyawan yang terbukti melakukan penyalahgunaan terhadap ketentuan yang tercantum dalam prosedur ini, termasuk tetapi tidak terbatas pada pemalsuan data/ informasi dan penyalahgunaan fasilitas kredit, akan dikenakan pemutusan hubungan kerja dan diwajibkan untuk melunasi sekaligus kredit yang telah diterimanya. Apabila pelanggaran yang dilakukan Karyawan memenuhi unsur pelanggaran pidana atau perdata, Perusahaan akan menyelesaikan melalui proses hukum.

JENIS-JENIS KREDIT 1. Kredit Pemilikan Rumah (KPR) 1.1.

Kredit Pemilikan Rumah diperuntukan bagi : 1.1.1. Pembelian Rumah atau Apartemen baru/bekas pakai sebagai tempat tinggal Karyawan. 1.1.2. Pembangunan rumah di atas tanah yang telah menjadi milik Karyawan. 1.1.3. Pembelian tanah dan sekaligus membangun rumah di atasnya. Catatan : Batas waktu penyelesaian pembangunan rumah maksimum 6 (enam) bulan sejak pencairan kredit pertama kali. Karyawan tidak diperkenankan mengajukan fasilitas Kredit Pemilikan Rumah untuk tujuan pembiayaan kembali rumah yang sudah dibeli dan telah lunas ( refinancing ). •

•

1.2.

Pencairan Kredit dilakukan secara penuh sesuai pagu kredit yang disetujui, kecuali untuk: 1.2.1.

Pembangunan rumah, pencairan kredit dilakukan 3 (tiga) tahap, sesuai tahapan pembangunan dan Karyawan wajib memberikan Rencana Anggaran Bangunan (RAB).

1.2.2.

Pembangunan rumah di atas tanah kosong milik Karyawan dilakukan sesuai dengan Rencana Anggaran Bangunan (RAB) yang diserahkan pada saat pengajuan Kredit atau secara bertahap selama 3 (tiga) tahap, yaitu : 1) Tahap 1 sebesar 35 % dari total kredit. 2) Tahap 2 sebesar 35 % dari total kredit 3) Tahap 3 sebesar 30 % dari total kredit.

1.2.3.

Pembiayaan pembelian tanah dan sekaligus membangun proses pencairan kreditnya dibagi dalam 4 (empat) tahap, yaitu : 1) Tahap 1 sebesar 100% dari hasil penilaian/appraisal nilai tanah atau maksimal 50% dari plafond yang disetujui, nilai mana yang lebih rendah. 2) Tahap 2 sebesar 35% dari sisa plafond. 3) Tahap 3 sebesar 35% dari sisa plafond. 4) Tahap 4 sebesar 30% dari sisa plafond. Persyaratan pencairan tahap 2 s/d 4 adalah proses pembangunan sudah mencapai 30% untuk tahap 2, 60% untuk tahap 3 dan 90% untuk tahap 4 dari bobot pekerjaan/ Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang dibuktikan dengan laporan penggunaan dana yang dilampirkan kuitansi pengeluaran biaya pembangunan serta foto dari rumah yang dijadikan jaminan.

HC_REWARD & PERFORMANCE MGT. 12 JULI 2010

Ver.1

Hal. 3 / 12



1.3.

Pembelian rumah baru: 1.3.1. Harga rumah yang dibiayai oleh Perusahaan adalah harga rumah dari developer termasuk biaya pengurusan surat-surat, biaya asuransi, dan biaya lainnya seperti biaya AJB, biaya balik nama, pengikatan, APHT & Pph Final (jika Karyawan menghendaki untuk dimasukkan dalam total Kredit Pemilikan Rumah). 1.3.2. Apabila harga rumah yang dibeli lebih tinggi dari maksimum limit fasilitas Kredit Pemilikan Rumah yang menjadi haknya, maka selisih harga rumah dari limit maksimum fasilitas kredit menjadi beban Karyawan sepenuhnya. 1.3.3. Apabila harga rumah yang dibeli lebih rendah dari maksimum limit fasilitas Kredit Pemilikan Rumah, maka Kredit yang diberikan mengacu kepada harga rumah tersebut.

1.4.

Pembelian rumah lama / bekas pakai : 1.4.1. Harga rumah yang dibayar oleh Perusahaan adalah harga rumah sesuai hasil appraisal termasuk biaya pengurusan surat-surat, biaya asuransi, dan biaya lainnya seperti biaya AJB, biaya balik nama, pengikatan, APHT & Pph Final (jika Karyawan menghendaki untuk dimasukkan dalam total Kredit Pemilikan Rumah) . 1.4.2. Apabila nilai appraisal rumah bekas pakai lebih tinggi dari maksimum limit fasilitas Kredit Pemilikan Rumah yang menjadi haknya, maka Perusahaan hanya akan membiayai senilai maksimum fasilitas Kredit. 1.4.3. Jika nilai appraisal rumah bekas pakai lebih rendah dari maksimum limit fasilitas Kredit Pemilikan Rumah yang menjadi haknya, maka Kredit yang diberikan mengacu kepada nilai appraisal tersebut.

1.5.

Penyesuaian pagu kredit, suku bunga dan jangka waktu kredit : 1.5.1. Dalam hal terjadi kenaikan pagu kredit, yang disebabkan oleh promosi grade atau penyesuaian limit yang diputuskan oleh Direksi, Karyawan dapat mengajukan peningkatan jumlah kredit (top up ) yang saat ini diambil, dengan syarat harus dilakukan appraisal ulang atas jaminan yang ada saat ini dengan ketentuan sebagai berikut : a) Apabila jaminan mencukupi, maka Karyawan dapat menambah jumlah pinjamannya sebesar selisih antara pagu kredit baru dengan jumlah kredit yang dicairkan pertama kali, sedangkan jangka waktu kredit akan diperhitungkan dari sisa tenor. b) Apabila jaminan tidak mencukupi, maka Karyawan harus melakukan pelunasan sisa pinjaman sebelumnya, kemudian mengajukan permohonan kredit sesuai pagu kredit baru dengan menyerahkan jaminan yang berbeda, dan jangka waktu kredit akan diperhitungkan dari awal. Pelunasan sisa pinjaman sebagaimana butir 1.5.1 diatas, pembayarannya dapat dibiayai menggunakan fasilitas kredit sesuai pagu kredit baru. 1.5.2. Apabila terjadi penyesuaian jangka waktu kredit dan/ atau bunga yang diputuskan oleh Direksi, Karyawan dapat mengajukan permohonan perubahan jangka waktu kredit yang sedang dijalani Karyawan, dan perubahan hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali selama periode Kredit Pemilikan Rumah.

1.6.

Ketentuan mengenai jaminan diatur sebagai berikut : 1.6.1. Tanah, rumah atau apartemen (strata title) yang dibeli dengan pembiayaan Kredit Pemilikan Rumah wajib dijaminkan ke Perusahaan sampai dengan pelunasan kredit. 1.6.2. Jenis bangunan yang dapat diterima sebagai jaminan adalah bangunan yang perizinan dan penggunaan sebagai rumah tinggal bagi Karyawan dan keluarganya dan bukan berupa Kios, Toko, Rumah Kantor (Rukan) atau Rumah Toko (Ruko).


Ver.1

Hal. 4 / 12



1.6.3.

1.6.4.

1.6.5.

Sertifikat tanah, rumah atau apartemen harus atas nama Karyawan atau suami/isteri yang mendapatkan kredit dengan status kepemilikan Sertifikat Hak Milik (SHM) atau Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB). Dalam hal jangka waktu kredit melebihi jangka waktu berakhirnya Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) yang dijadikan jaminan, maka pada saat penandatanganan Surat Perjanjian Kredit Karyawan harus melakukan peningkatan status sertifikat menjadi Sertifikat Hak Milik (SHM). Karyawan hanya berhak mengajukan 1 (satu) fasilitas Kredit Pemilikan Rumah dengan 1 (satu) jaminan.

1.7. Asuransi yang harus ditutup oleh Karyawan yaitu : 1.7.1. Asuransi Kebakaran, ditutup sekaligus dimuka dengan nilai pertanggungan minimal senilai harga bangunan kosong untuk selama jangka waktu kredit dan harus disertai Banker’s Clause ke Perusahaan. Khusus untuk pembangunan rumah, penutupan Asuransi Kebakaran dilakukan bersamaan dengan pencairan dana tahap akhir, sedangkan untuk pembelian rumah dari developer, penutupan Asuransi Kebakaran dilakukan bersamaan dengan waktu serah terima antara pihak developer dengan Karyawan sebagai pembeli. 1.7.2. Asuransi Jiwa, ditutup minimal senilai pinjaman dan dilakukan sekaligus dimuka selama jangka waktu kredit. 1.8.

Ketentuan mengenai Asuransi Jiwa diatur sebagai berikut : 1.8.1. Karyawan yang memiliki kredit pemilikan rumah wajib ditutup dengan asuransi jiwa minimal senilai jaminan. 1.8.2. Apabila Karyawan meninggal dunia, maka klaim asuransi harus menjadi Hak Perusahaan. 1.8.3. Apabila hasil klaim kurang dari jumlah kredit yang harus dilunasi, maka ahli waris wajib melunasi sisa pinjaman dan apabila hasil klaim lebih besar, maka kelebihan akan diberikan kepada ahli waris. 1.8.4. Pembayaran asuransi ditanggung sendiri oleh Karyawan yang menerima kredit.

1.9.

Batas maksimal pagu kredit, suku bunga dan jangka waktu Kredit Pemilikan Rumah diatur di dalam lampiran.

2. Kredit Kendaraan Bermotor (KKB) 2.1.

Kredit Kendaraan Bermotor (KKB) terdiri dari: 2.1.1. Kredit Mobil 2.1.2. Kredit Sepeda Motor

2.2.

Karyawan yang telah memperoleh dan mengikuti Program Kepemilikan Mobil ( Car Ownership Program ) tidak berhak mengajukan kredit Kendaraan Bermotor.

2.3.

Mobil atau sepeda motor yang dapat dibiayai adalah baru atau lama (termasuk take over ) dengan maksimal usia 2 (dua) tahun sejak tahun pembuatan.

2.4.

Karyawan tidak diperkenankan mengajukan fasilitas Kredit Kendaraan Bermotor untuk tujuan pembiayaan kembali mobil/ motor yang sudah dibeli dan telah lunas (refinancing) .

2.5.

Ketentuan mengenai jaminan diatur sebagai berikut : 2.5.1. Karyawan yang mendapatkan kredit mobil dan kredit sepeda motor wajib menyerahkan BPKB sebagai jaminan. 2.5.2. Karyawan yang akan membeli mobil atau sepeda motor bekas, terlebih dahulu mengalihkan nama BPKB dan STNK menjadi atas namanya.


Ver.1

Hal. 5 / 12



2.5.3. Jenis kendaraan yang dapat diterima sebagai jaminan adalah kendaraan yang dipergunakan hanya sebagai kendaraan bagi Karyawan dan bukan kendaraan niaga. 2.6. Asuransi yang harus ditutup oleh Karyawan yaitu : 2.6.1. Asuransi Kerugian, ditutup setiap 1 (satu) tahun sekali dan Karyawan wajib melakukan perpanjangan sampai akhir masa asuransi jatuh tempo, dan apabila tidak memperpanjang akan dipotong dari gaji Karyawan dengan terlebih dahulu membuat pemberitahuan kepada Karyawan. 2.6.2. Asuransi Jiwa, ditutup minimal senilai pinjaman dan dilakukan sekaligus dimuka selama jangka waktu kredit 2.7.

Ketentuan mengenai Asuransi diatur sebagai berikut : 2.7.1. Mobil atau sepeda motor yang dibeli harus di asuransikan minimal “Total Loss” selama masa kredit. 2.7.2. Jika kendaraan hilang atau Karyawan meninggal dunia, maka klaim asuransi menjadi hak Perusahaan. 2.7.3. Apabila hasil klaim itu belum mencukupi, maka Karyawan atau ahli waris Karyawan wajib melunasi sisa pinjaman. 2.7.4. Apabila nilai klaim lebih besar dari sisa pinjaman, maka sisa klaim akan diserahkan ke Karyawan atau ahli waris yang berhak. 2.7.5. Pembayaran Premi Asuransi menjadi tanggung jawab Karyawan.

2.8.

Batas maksimal (pagu kredit), suku bunga dan jangka waktu Kredit Kendaraan Bermotor diatur di dalam lampiran.

3. Kredit Pendidikan Lanjutan (KPL) 3.1.

Kredit Pendidikan Lanjutan bertujuan untuk meningkatkan jenjang/ strata pendidikan Karyawan di luar jam kerja (extension ) dengan mengikuti pendidikan: 3.1.1. Diploma I 3.1.2. Diploma II 3.1.3. Diploma III 3.1.4. Sarjana (S1) 3.1.5. Magister (S2)

3.2.

Lembaga pendidikan yang memberikan program lanjutan harus diakui / diakreditasi Dinas Pendidikan Nasional dan diselenggarakan diluar jam kerja Perusahaan (kelas Extension ).

3.3.

Pendidikan lanjutan harus terkait atau mempunyai relevansi dengan pekerjaan di Perusahaan, antara lain : 3.3.1. Administrasi Bisnis 3.3.2. Perbankan 3.3.3. Ekonomi 3.3.4. Akuntansi 3.3.5. Komputer/Teknologi Informasi 3.3.6. Marketing 3.3.7. Manajemen Sumber Daya Manusia 3.3.8. Perpajakan,Tata Buku/Administrasi Keuangan 3.3.9. Ilmu Hukum

3.4.

Kredit diberikan untuk kebutuhan uang masuk, uang kuliah, pembelian buku dan penulisan skripsi atau tesis.


Ver.1

Hal. 6 / 12



3.5.

Karyawan yang menerima Kredit Pendidikan Lanjutan wajib memberi laporan tertulis tentang hasil perkembangan studinya setiap satu semester (laporan berupa transkip hasil ujian semester dari lembaga pendidikan terkait).

3.6.

Karyawan wajib menyerahkan jaminan ke Perusahaan berupa : 3.5.1. Ijazah asli pendidikan terakhir atau 3.5.2. BPKB Mobil atau Sepeda Motor atas nama Karyawan dan bukan merupakan jaminan di fasilitas KKB.

3.7.

Batas maksimal (pagu kredit), suku bunga dan jangka waktu Kredit Pendidikan Lanjutan diatur di dalam lampiran.

4. Kredit Pribadi Multiguna (KPM) 4.1.

Kredit Pribadi Multiguna diberikan untuk kebutuhan yang ditetapkan sendiri oleh Karyawan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan yang timbul di luar pengeluaran rutin. Dengan kredit ini diharapkan Karyawan tidak mengalami gangguan kondisi keuangan keluarga. Kebutuhan yang dapat dipenuhi dengan kredit ini antara lain, biaya pendidikan anak, pembelian komputer, pengobatan orang tua, pembiayaan kembali ( refinancing ) pinjaman komersial, pembelian barang-barang yang dibutuhkan keluarga.

4.2.

Karyawan wajib menyerahkan jaminan berupa : 4.2.1. Ijasah asli pendidikan terakhir atau, 4.2.2. BPKB Kendaraan bermotor atau, 4.2.3. Sertifikat rumah/tanah atas nama Karyawan yang bersangkutan. Catatan : Semua jaminan tidak boleh merupakan jaminan di pinjaman lainnya.

4.3.

Pengajuan dan kewenangan pejabat yang berhak menyetujui pemberian Kredit Pribadi Multiguna (KPM) ketentuannya diatur sebagai berikut : 4.3.1.

4.3.2.

4.3.3.

4.3.4. 4.3.5.

4.4.

Persyaratan khusus masa kerja untuk pengajuan Kredit Pribadi Multiguna adalah telah memiliki masa kerja 2 (dua) tahun setelah tanggal pengangkatan sebagai Karyawan Tetap. Karyawan yang telah menerima fasilitas Kredit Pribadi Multiguna tidak dapat mengajukan fasilitas Kredit Pribadi Multiguna yang baru hingga jangka waktu Kredit Pribadi Multiguna sebelumnya berakhir. Kecuali untuk KPM Pendidikan Anak, dengan jumlah kredit yang dapat diberikan maksimum sebesar selisih antara pagu kredit dengan outstanding KPM yang sedang berjalan. Karyawan tidak diperbolehkan melakukan penambahan kredit atas Kredit Pribadi Multiguna yang sedang berjalan sekalipun outstanding kredit tersebut telah berkurang. Permohonan kredit baru hanya dapat diajukan oleh Karyawan 1 tahun setelah Kredit Pribadi Multiguna sebelumnya dilunasi atau berakhir masa kreditnya. Keputusan atas pengajuan kredit berupa persetujuan atau penolakan kredit akan dilakukan oleh Pejabat Pemutus Kredit.

Batas maksimal pagu kredit, suku bunga dan jangka waktu Kredit Pribadi Multiguna diatur di dalam lampiran.

5. Kredit Darurat (KD) 5.1.

Kredit Darurat akan diberikan kepada Karyawan yang harus mengeluarkan biaya tidak terduga seperti biaya pengobatan yang melebihi batas manfaat kesehatan yang diberikan Perusahaan, membantu pengobatan orang tua sakit atau mengatasi beban biaya akibat


Ver.1

Hal. 7 / 12



bencana (kebanjiran, gempa bumi, kebakaran dan kejadian serupa). Penggunaan pinjaman darurat di luar tujuan tersebut tidak diperkenankan. 5.2.

Karyawan wajib menyerahkan jaminan berupa : 5.2.1. Ijazah asli pendidikan terakhir atau, 5.2.2. BPKB mobil/sepeda motor.

5.3.

Batas maksimal (pagu kredit), suku bunga dan jangka waktu Kredit Darurat diatur di dalam lampiran.


Ver.1

Hal. 8 / 12



Lampiran 1 1. Persyaratan umum bagi karyawan untuk mengajukan kredit adalah sebagai berikut : 1.1. Telah memiliki masa kerja 3 (tiga) bulan setelah tanggal pengangkatan sebagai karyawan tetap untuk karyawan baru yang telah bekerja di perusahaan lain minimal 2 (dua) tahun, dan 2 (dua) tahun bagi karyawan pemula ( fresh graduate ) setelah tanggal pengangkatan sebagai karyawan tetap. 1.2. Batas usia tidak lebih dari 54 (lima puluh empat) tahun pada saat berakhirnya jangka waktu kredit. 1.3. Pada saat mengajukan kredit tidak sedang dikenakan sanksi hukuman Surat Peringatan Tertulis II atau lebih berat, atau dalam status skorsing/pemeriksaan audit. 1.4. Mendapat rekomendasi dari atasan langsung dan atasan dari atasan langsung. 1.5. Penilaian kinerja (Performance Management System ) terakhir sedikitnya mendapatkan nilai ”3” = ”Good” pada periode 2 (dua) penilaian terakhir bagi yang telah bekerja 2 (dua) tahun atau lebih. 2. Persyaratan khusus bagi karyawan untuk mengajukan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) adalah sebagai berikut : 2.1. Karyawan baru dengan grade 2 sampai dengan 13 yang sebelumnya telah bekerja di perusahaan lain dan telah memiliki masa kerja 3 (tiga) bulan setelah tanggal pengangkatan sebagai Karyawan Tetap. 2.2. Karyawan baru dengan grade 14 ke atas yang sebelumya telah bekerja di perusahaan lain dan langsung diangkat sebagai karyawan tetap pada saat karyawan bergabung. 2.3. Karyawan baru dengan kondisi pemula ( fresh graduate ) dan telah memiliki masa kerja 2 (dua) tahun sejak tanggal pengangkatan sebagai karyawan tetap 3. Persyaratan khusus lainnya yang harus dipenuhi adalah : 3.1. Total kewajiban angsuran untuk semua jenis fasilitas kredit per bulan : 3.1.1. Installment to Income Ratio (IRR) tidak melebihi 35 % Gaji. 3.1.2. Khusus untuk Kredit Darurat, IIR dapat diizinkan melebihi 35 % dengan ijin tertulis dari Pejabat Pemutus Kredit. 3.1.3. Dalam menentukan kemampuan membayar angsuran, gaji yang diperhitungkan adalah hanya gaji karyawan Bank BTPN yang mengajukan kredit dan tidak diperbolehkan menambahkan pendapatan pasangannya (suami/istri) yang bekerja di luar Bank BTPN. 3.2.

Setiap karyawan yang memperoleh kredit wajib menyerahkan jaminan sesuai ketentuan dari tiap jenis kredit karyawan dan menandatangani: 3.2.1. Surat Perjanjian Kredit. 3.2.2. Surat Promes/Surat Aksep sebagai pernyataan bahwa Karyawan sudah menerima dana sebesar yang diperjanjikan di dalam Surat Perjanjian Kredit. 4.2.3. Pengikatan atas jaminan yang diserahkan secara notarill bersamaan dengan penandatangan Surat Perjanjian Kredit serta Surat Aksep. 4.2.4. Dokumen-dokumen lain yang diperlukan.

4. Karyawan yang mempunyai hubungan darah atau hubungan suami/isteri dengan sesama karyawan Perusahaan maupun hubungan saudara dikarenakan adanya ikatan pernikahan, tidak dapat menggabungkan penghasilannya (joint income) maupun joint jaminan untuk pembiayaan Kredit Karyawan. Batas maksimal (pagu kredit) yang berlaku adalah sesuai dengan grade masingmasing Karyawan. 5. Seluruh pengajuan kredit karyawan harus mendapatkan rekomendasi dari atasan atau atasan dari atasan langsung karyawan minimal pejabat setingkat Manager , serta mendapatkan persetujuan Pejabat minimal grade 14 dengan ketentuan sebagai berikut : HC_REWARD & PERFORMANCE MGT. 12 JULI 2010

Ver.1

Hal. 9 / 12



5.1.

Keputusan atas pengajuan kredit berupa persetujuan a tau penolakan kredit akan dilakukan Pejabat Pemutus Kredit.

5.2.

Persetujuan pemberian kredit merupakan hak prerogatif manajemen/Direksi dengan mempertimbangan kemampuan keuangan perusahaan. Kredit akan dicairkan setelah mendapat persetujuan pejabat yang berwenang pemutus kredit karyawan.

5.3.

6. Karyawan tidak dikenakan biaya provisi terhadap persetujuan fasilitas kredit yang akan dicairkan.


Ver.1

Hal. 10 / 12



Lampiran 2 Batas maksimal (pagu kredit), suku bunga dan jangka waktu untuk masing-masing jenis kredit, sebagai berikut : 1. Kredit Pemilikan Rumah (KPR)

GRADE

PAGU KREDIT (Rp)

16 s/d 17 14 s/d 15 12 s/d 13 8 s/d 11 5 s/d 7 3 s/d 4 2

1.000.000.000 750.000.000 400.000.000 300.000.000 200.000.000 100.000.000 50.000.000

SUKU BUNGA

JANGKA WAKTU MAKSIMAL KREDIT

6%

Maksimal 20 tahun atau usia tidak lebih 54 tahun pada saat berakhirnya jangka waktu kredit (mana yang lebih dahulu tercapai)

5%

2. Kredit Kendaraan Bermotor (KKB) KKB – Mobil : *)

GRADE

PAGU KREDIT (Rp)

12 – 13

150.000.000

5%

10 – 11

125.000.000

5%

8- 9

100.000.000

5%

KKB – Sepeda Motor : PAGU KREDIT GRADE (Rp)

SUKU BUNGA (Efektif/Tahun)

SUKU BUNGA (Efektif/Tahun)

5 -7

25.000.000

5%

3 -4

12.000.000

5%

2

10.000.000

5%

JANGKA WAKTU MAKSIMAL KREDIT a. 7 (tujuh) tahun untuk mobil baru b. 5 (lima) tahun untuk mobil bekas, dihitung sejak tahun BPKB/ pembuatan

JANGKA WAKTU MAKSIMAL KREDIT a. 4 (empat) tahun untuk sepeda motor baru b. 2 (dua) tahun untuk sepeda motor bekas, , dihitung sejak tahun BPKB/pembuatan

3. Kredit Pendidikan Lanjutan (KPL) TINGKAT PENDIDIKAN *) Magister (S2) Sarjana (S1) Diploma III Diploma II Diploma I

PAGU KREDIT (Rp) 60.000.000 30.000.000 15.000.000 8.000.000 5.000.000


SUKU BUNGA (Efektif/Tahun) 5% 5% 5% 5% 5%

Ver.1

JANGKA WAKTU MAKSIMAL KREDIT 5 Tahun 5 Tahun 5 Tahun 5 Tahun 5 Tahun

Hal. 11 / 12



4. Kredit Pribadi Multiguna (KPM) : GRADE 14 – 17 8 – 13 2–7

PAGU KREDIT (Rp) 75.000.000 50.000.000 25.000.000

SUKU BUNGA (Efektif/Tahun) 8% 8% 8%

JANGKA WAKTU MAKSIMAL KREDIT 5 Tahun 5 Tahun 5 Tahun

SUKU BUNGA (Efektif/Tahun) 0% 0% 0%

JANGKA WAKTU MAKSIMAL KREDIT 3 Tahun 3 Tahun 3 Tahun

5. Kredit Darurat (KD) : GRADE 10 - 17 3 - 9 2

PAGU KREDIT (Rp) 20.000.000 15.000.000 10.000.000


Ver.1

Hal. 12 / 12


Prosedur_Kredit_Karyawan[1]

Recommend Documents