PROPOSAL PEMBANGUNAN POSYANDU BUNGUR 09 PERUMAHAN PANGULAH PERMAI DESA PANGULAH SELATAN – KEC. KOTABARU - KARAWANG A.
Latar Belakang
1.
Landasan Hukum
Pembangunan kesehatan merupakan upaya untuk memenuhi salah satu hak dasar rakyat, yaitu hak untuk memperoleh pelayanan kesehatan sesuai dengan UUD 1945 pasal 28 H ayat (1) dan Undang-undang nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan. Pembangunan kesehatan harus dipandang sebagai investasi untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia dan sekaligus investasi untuk mendukung pembangunan ekonomi dan pendidikan, serta berperan penting dalam upaya penanggulangan kemiskinan. Oleh karenanya, pembangunan kesehatan bukanlah tanggung jawab pemerintah saja namun merupakan tanggung jawab bersama pemerintah dan masyarakat termasuk swasta. Undang-undang nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa Pemerintah wajib memenuhi hak-hak anak, yaitu tentang kelangsungan hidup, pertumbuhan dan perkembangannya serta perlindungan demi kepentingan terbaik anak. Seluruh komponen bangsa (pemerintah, legislatif, swasta dan masyarakat) bertanggung jawab dalam pemenuhan hak-hak tersebut. Di bidang kesehatan, pemerintah wajib menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan upaya kesehatan yang komprehensif bagi anak melalui upaya kesehatan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif yang optimal sejak dalam kandungan. Kebutuhan dasar anak untuk tumbuh dan berkembang, yaitu : 1)
Kasih sayang dan perlindungan;
2)
Makanan bergizi seimbang (sejak lahir sampai 6 bulan hanya ASI saja, sesudah 6 bulan sampai 2 tahun tahun ASI ditambah Makanan Pendamping ASI);
3)
Imunisasi dasar dan suplementasi kapsul vitamin A:
4)
Pendidikan dan pengasuhan dini;
5)
Perawatan kesehatan dan pencegahan kecacatan, cedera dan lingkungan yang sehat dan aman;
6)
Orang tua berkeluarga berencana.
Untuk memenuhi hak-hak dasar anak tersebut diperlukan upaya-upaya yang menyeluruh yang melibatkan sektor kepemerintahan, dunia usaha/swasta dan masyarakat. Dalam undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah dan nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, telah diatur peranan pemerintah daerah (propinsi kabupaten/kota) dan pusat dalam penyelenggaraan pembangunan nasional termasuk dalam pemenuhan hak-hak dasar anak.
Kesepakatan global yang dituangkan dalam Millenium Development Goals (MDGs) yang terdiri dari 8 tujuan, 18 target dan 48 indikator, menegaskan bahwa tahun 2015 setiap negara menurunkan kemiskinan dan kelaparan separuh dari kondisi pada tahun 1990. Dua dari lima indikator sebagai penjabaran tujuan pertama MDGs adalah menurunnya prevalensi gizi kurang pada anak balita (indikator keempat) dan menurunnya jumlah penduduk dengan defisit energi (indikator kelima). 2.
Masalah Gizi Buruk
Berita kasus gizi buruk banyak diberitakan di koran, majalah, televisi dan media masa lainnya, menunjukkan bahwa masalah kekurangan gizi di negeri tercinta ini masih “tersembunyikan”. Kejadian sekarang ini mirip seperti kejadian tahun 1998, ketika dilaporkan meningkatnya kejadian gizi buruk di berbagai media masa (Kompas 13/10/98) “Kasus Bayi-HO Pertanda Beratnya Kemiskinan”; Merdeka 13/10/98 “Fungsikan kembali Posyandu.
Posyandu ( POS PELAYANAN TERPADU ) ini sebuah nama organisasi yang ada dilingkungan atau pemerintahan terendah yang memiliki berbagai fungsi Posyandu di Integrasi bisa berupa dengan kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga dan Tumbuh Kembang Anak (BKTKA), Bina Lansia dsb. di berbagai tempat muncul variasi dari berbagai kegiatan yang diwadahi dalam posyandu dan mencoba menjadikan posyandu sebagai sarana pemberdayaan masyarakat. Berkaitan dengan wacana posyandu sebagai sarana pemberdayaan masyarakat, menarik untuk dikaji berdasarkan pengalaman beberapa daerah yang mencoba menerapkannya. Sudah seyogyanya Posyandu kalau dimaknai sebagai suatu lembaga kemasyarakaran yang kegiatannya dari, oleh dan untuk masyarakat (DOUM) dapat memprakarsai berbagai kegiatan sesuai aspirasi dan
kebutuhan masyarakat. Semakin banyak dan bervariasi kegiatan yang dikelola melalui posyandu, tentu semakin menuntut kemampuan pengelolanya.
Semakin tinggi motivasi para pengelola, semakin tinggi kreativitas yang muncul dan berkembang untuk menjawab tantangan masalah dan kebutuhan masyarakat dari berbagai aspek misalnya berkaitan dengan bidang kesehatan, pendidikan dan ekonomi. Jika ditilik dari sisi pengertian pemberdayaan masyarakat, tentu persepsi dan pemahaman tentang pemberdayaan akan sangat beragam. Banyak pengertian tentang pemberdayaan.
Masing-masing pihak memberikan pengertiannya. Tentu hal ini tidak untuk dipertentangkan, karena setiap pengertian yang diberikan atau dirumuskan bergantung kepada
latar
belakang
pemahaman,
pengalaman
dan
tujuan
dari
pihak
yang
mengemukakannya. Salah satu pemahaman yang dikemukan oleh Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam konsep Manajemen Pembangunan Desa Terpadu (PDT) adalah “Upaya mengembangkan kemampuan dan kemadirian masyarakat dalam mendayagunakan sumber daya dan potensi yang ada untuk mempertahankan dan meningkatkan taraf hidup mereka” Ini merupakan hakikat dari pemberdayaan yang dimaksud dalam konsep PDT. Hakikat ini perludidukung oleh semua komponen yang ada baik pemerintahan desa/kelurahan, lembaga kemasyarakatan, kader dll. Dengan demikian terwujud sinergitas dari semua pemeran pemberdayaan dalam pelaksanaan pembangunan di masyarakat bersama masyarakat.
B.
Maksud Dan Tujuan Maksud dari pembangunan Posyandu Bungur 09 dilingkungan Perumahan Pangulah
Permai antara lain : o
Memberdayakan potensi Ibu – ibu secara positif
o
Membantu program pemerintah dalam menjaga kesehatan masyarakat
o
Mendorong agar terciptanya rasa kebersamaan dalam lingkungan
o
Menciptakan kerja sama antara posyandu dengan bidan desa, para dokter yang ada dilingkungan.
Tujuan dari pembangunan posyandu dilingkungan Pangulah Permai antara lain :
o
Dengan sarana tersebut mudah- mudahan tercipta sebuah harmonisasi dalam lingkungan karena fungsi dan manfaat posyandu tidak hanya dari sisi menjaga kesehatan ibu dan anak saja tapi sebuah sarana yang multi fungsi dilingkungan masyarakat.
o
Pemanfaatkan sarana pasilitas umum yang telah tersedia sehingga digunakan pemanfaatan untuk hal – hal fositif.
C.
Jenis Kegiatan o
Pembangunan sarana Posyandu.
o
Pembangunan sarana umum lainnya yang lokasi bisa menggunakan tempat yang sama.
D.
E.
Aktivitas kegiatan. o
Pemeriksaan Ibu dan Anak secara Rutin setiap satu bulan sekali.
o
Pelaksanaan PAUD.
o
Kegiatan- kegiatan ibu- ibu
o
Sarana Bermain anak-anak
Kebutuhan sarana Prasarana Posyandu o
Bangunan
o
Meja Dan Kursi
o
Peralatan Posyandu a.
Timbangan
b.
ATK
c.
Seragam Pos Yandu
F.
Gambar dan Anggaran Biaya 1.
DENAH BANGUNAN
DINDING INFORMASI POSYANDU BUNGUR 09
2.
RENCANA ANGGARAN
NO.
BANYAKNYA
1.
1500 PCS
2.
NAMA BARANG
HARGA
JUMLAH
BATAKO
Rp.
900
Rp.
1.350.000
3 KOL
PASIR
Rp.
260.000
Rp.
780.000
3.
20 SAK
SEMEN
Rp.
61.500
Rp.
1.230.000
4.
10 BATANG
BESI COR
Rp.
30.000
Rp.
300.000
5.
5 BATANG
BESI 10
Rp.
44.000
Rp.
220.000
6.
1 KOL
BATU SPRIT
Rp.
190.000
Rp.
190.000
7.
12 BATANG
KAYU 10X5 KAMPIL
Rp.
55.000
Rp.
636.000
8.
6 IKAT
KAYU KASO
Rp.
150.000
Rp.
900.000
9.
3 IKAT
KAYU RENG
Rp.
150.000
Rp.
450.000
10.
2 KG
PAKU 10
Rp.
12.000
Rp.
24.000
11.
2 KG
PAKU 7
Rp.
12.000
Rp.
24.000
12.
2 KG
PAKU RENG
Rp.
12.000
Rp.
24.000
13.
2 IKAT
PAPAN COR
Rp.
60.000
Rp.
120.000
14.
1 KG
KAWAT TALI
Rp.
16.000
Rp.
16.000
15.
½ IKAT
CINCIN COR
Rp.
60.000
Rp.
30.000
16.
25 DUS
KERAMIK
Rp.
45.000
Rp.
1.125.000
17.
500 PCS
GENTENG
Rp.
1.500
Rp.
750.000
18.
8 PCS
GRC
Rp.
48.000
Rp.
384.000
19.
20 PCS
GENTENG WUWUNG
Rp.
2.000
Rp.
40.000
20.
1 ROL
KABEL (ROL)
Rp.
100.000
Rp.
100.000
21.
2 PCS
SAKLAR BROKO
Rp.
10.000
Rp.
20.000
22.
3 PCS
CAKAR AYAM
Rp.
30.000
Rp.
90.000
23.
1 PCS
KUSEN + PINTU
Rp.
500.000
Rp.
500.000
24.
30 HARI
TENAGA KERJA
Rp.
120.000
Rp.
3.600.000
25.
12 PCS
GLAS BLOK
Rp.
17.000
Rp.
204.000
26.
-
Rp.
1.893.000
DANA TIDAK TERDUGA
TOTAL
G.
Rp. 15.000.000
Lokasi Lokasi Pembangunan Posyandu di RT 03/09 Perumahan Pangulah Permai Kecamatan Kotabaru – Karawang. Surat keterangan hak guna pakai dari PT. Sumber Sarana marga Sentosa sebagai pihak pengembang perumahan terlampir.
H.
Susunan Panitia
SUSUNAN KEPANITIAN
I.
Penanggung Jawab
: Ketua RW 09 Perumahan Pangulah Permai
Ketua
: Suhendar
Sekretaris
: Atep
Bendahara
: Supriyono
Seksi Rancang bangun
: Sugito
Seksi Perlengkapan teknis
: Bambang
Seksi konsumsi
: Ibu - ibu posyandu
Seksi dokumentasi
: Tasim Supriatna
Penutup
Demikian proposal ini kami ajukan demi melengkapi sarana yang telah ada untuk lebih menunjang aktivitas posyandu tersebut dan dengan sebuah harapan bisa terealisasi karena pentingnya sebuah sarana tersebut diatas.
Kotabaru, 09 September 2012 Ketua Panitia Pembangunan Posyandu,
Seketaris,
( Suhendar )
( Atep )
Mengetahui, Kepala Desa Pangulah Selatan
Ketua RW 09
( Kahfi )
( Usep Saepudin )
