PPL-Panduan Pengawasan Pemutakhiran Data Dan Penyusunan Daftar Pemilih

PANDUAN PENGAWASAN PEMUKTAHIRAN DATA DAN PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH UNTUK PPL

PENGAWASAN PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DAN PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH PPL

A. Pendahuluan Sebagai lembaga pengawas pemilu Bawaslu berkomitmen untuk melakukan pengawasan pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih yang lebih baik agar tercipta daftar pemilih yang komprehensif, akurat, dan terkini. Daftar pemilih yang berkualitas akan mendorong kualitas proses dan hasil pemilu lebih baik. Sebaliknya daftar pemilih yang memiliki banyak permasalahan akan menyebabkan proses dan hasil pemilu yang dipertanyakan legitimasinya. Untuk mendukung terciptanya daftar pemilih yang lebih berkualitas, kualitas pengawasan perlu di tingkatkan, sebagai upaya meningkatkan kualitas pengawasan Bawaslu menyediakan panduan pengawasan pencocokan dan penelitian untuk PPL. Buku panduan ini diharapkan dapat membantu PPL dalam menjalankan tugas pengawasan. Pengawas Pemilihan Lapangan (PPL) merupakan ujung tombak Bawaslu dalam melakukan pengawasan tahapan pemutakhiran dan pendaftaran pemilih. Pekerjaan PPL dalam proses pengawasan pencocokan dan penelitian merupakan tugas yang sangat mulia melayani hak konstitusional warga negara dalam menggunakan hak pilih. Pekerjaan mulia ini harus dilaksanakan dengan sungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab karena jika PPL tidak menjalankan tugas pengawasan dengan baik terdapat resiko hak konstitusional warga akan hilang akibat tidak terdaftar pada daftar pemilih baik itu karena ketidaksengajaan atau kesengajaan dari petugas PPDP. Akibatnya, petugas yang menghilangkan hak pilih dapat dijatuhi sanksi pidana pemilu. Oleh karena itu PPL memiliki peran yang sangat penting dalam proses penyusunan daftar pemilih. Karena strategisnya peran PPL ini, baik atau buruk DPT Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 2018 yang dilaksanakan secara serentak sangat bergantung kepada kinerja pengawasan yang dilakukan oleh PPL di lapangan. Jika PPL bekerja dengan sungguh-sungguh dan mengikuti prosedur dengan baik dalam proses penagwasan pencocokan dan penelitian terhadap data pemilih, maka DPT Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota akan lebih baik. Namun sebaliknya, jika PPL tidak serius dalam mengawasi proses pencocokan dan penelitian yang dilakukan oleh PPDP maka kualitas DPT yang akan dihasilkan akan bermasalah. Dampak selanjutnya dari DPT yang bermasalah adalah hasil pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walkota akan dipertanyakan legitimasinya.

1 e g a P

PANDUAN PENGAWASAN PEMUKTAHIRAN DATA DAN PENUSUNAN DAFTAR PEMILIH | PPL

B.

Tujuan

Tujuan mengawasi dalam melakukan pengawasan pemutakhiran data dan penyusunan daftar pemilih adalah 1. Memastikan warga negara indonesia yang memiliki hak untuk memilih terdaftar kedalam daftar pemilih 2. Memastikan data pemilih yang tidak memenuhi syarat masuk kedalam daftar pemilih.

C.

Haluan Besar dalam Mengawasi Pengawasan Coklit Pemutakhiran Data Pemilih adalah kegiatan untuk memperbaharui data Pemilih

berdasarkan Daftar Pemilih Tetap dari Pemilu atau Pemilihan Terakhir dan mempertimbangkan DP4 dengan cara melakukan kegiatan pencocokan dan penelitian secara faktual data Pemilih dan selanjutnya digunakan sebagai bahan penyusunan DPS yang dilaksanakan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota dengan dibantu oleh PPK dan PPS. Tahapan pertama dalam pemutakhiran data pemilih adalah proses pencocokan dan penelitian yang dilakukan oleh PPDP. Pencocokan dan Penelitian yang selanjutnya disebut Coklit, adalah kegiatan yang dilakukan oleh PPDP dalam Pemutakhiran data Pemilih dengan cara mendatangi Pemilih secara langsung. Selanjutnya setelah menerima hasil coklit yang dilakukan oleh PPDP, PPS meneruskan data hasil coklit kepada PPK sampai KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk menyusun daftar pemilih hasil pemutakhiran berdasarkan hasil coklit dan ditetapkan sebagai DPS. KPU/KIP Kabupaten/Kota menetapkan DPS dan menyampaikan salinan DPS kepada PPS melaluai PPK untuk di umumkan dikantor desa/kelurahan, ataupun di sekitar kantor Rt/Rw atau tempat sttrategis dan mudah dijangkau. Setelah KPU/KIP Kabupaten Kota melakukan pengumuman DPS, pemilih atau anggota keluarga atau pihak lainnya yang berkepentingan dapat mengajukan usul perbaikan apabila terdapat kesalahan yang tercantum dalam DPS. Setelah menerima hasil perbaikan DPS dari PPK, KPU/KIP Kabupaten/Kota melakukan rekapitulasi hasil perbaikan DPS dan ditetapkan sebagai DPT dan diumumkan. Alur Pemutaakhiran Data Pemilih

Analisa DP4

DPTb DPPh

Sinkroni sasi DPT dengan DP4

DPT

COKLIT

DPSDPSHP

Penyusunan Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran

2 e g a P


D. Pelaksanaan Pengawasan Pencocokan dan Penelitian 1. Pengawasan Pencocokan dan Penelitian Dalam melakukan pemutakhiran data pemilih KPU Kab/Kota dibantu oleh PPDP, PPD berjumlah satu orang untuk setiap TPS untuk jumlah pemilih sampai dengan 400 (empat ratus) orang, dan jika jumlah pemilih lebih dari 400 (empat ratus) orang maka jumlah PPDP sebanyak 2 orang untuk satu TPS. Proses pencoklitan dilkukan oleh PPDP dengan mendatangi pemilih secara langsung. a. Persiapan Pengawasan. Mendapatkan Data Berdasarkan Formulir A-KWK (daftar pemilih); Dalam melakukan pengawasan pencocokan dan penelitian, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kab/Kota melakukan koordinasi dengan KPU Provinsi dan KPU Kab/Kota untuk mendapatkan Formulir A-KWK (daftar pemilih). PPL dapat berkoordinasi dengan Pengawas Pemilu Tingkat Provinsi atau melalui pengawas pemilu satu jenjang diatasnya untuk mendapatkan data Formulir A-KWK (daftar pemilih) sebagai data pembanding, dari data tersebutlah PPL dapat melakukan pengawasan secara langsung.

b. Pelaksanaan Pengawasan Dalam melakukan pengawasan pencocokan dan penelitian, PPL melakukan kegiatan mengawasi untuk memastikan hal-hal sebagai berikut: 

PPDP mencatat pemilih yang telah memenuhi syarat, tapi tidak terdaftar dalam daftar pemilih menggunakan formulir Model A.A-KWK



PPDP melakukan perbaikan data pemilih apabila terdapat kesalahan



PPDP mencoret pemilih yang telah meninggal dunia



PPDP mencoret Pemilih yang telah pindah domisili ke daerah lain



PPDP mencoret Pemilih yang telah berubah status dari status sipil menjadi status anggota Tentara Nasional Indonesia atau Kepolisian Negara Republik Indonesia



PPDP mencoret Pemilih yang belum genap berumur 17 (tujuh belas) tahun dan belum kawin/menikah pada hari pemungutan suara



PPDP mencoret data Pemilih yang telah dipastikan tidak ada keberadaannya



PPDP mencoret Pemilih yang terganggu jiwa/ingatannya berdasarkan surat keterangan dokter



PPDP mencoret Pemilih yang sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap; j. mencatat keterangan Pemilih berkebutuhan khusus pada kolom jenis disabilitas; dan k. mencoret Pemilih, yang berdasarkan identitas kependudukan bukan merupakan penduduk pada daerah yang menyel enggarakan Pemilihan. 3 e g a P




PPDP memberikan tanda bukti terdftar kepada pemilih dengan menggunakan formulir Model A.A1-KWK dan menempelkan stiker coklit dengan menggunakan formulir Model A.A2-KWK pada rumah pemilih sesuai dengan jumlah kepala keluarga



PPDP mencatat dan merekapitulasi hasil coklit kedalam formulir model A.A 3-KWK



PPDP menyampaikan hasil rekapitulasi hasil coklit kepada PPS



PPS melaksanakan bimbingan teknis pemutakhiran data pemilih kepada PPDP.

Untuk mengoptimalisasi proses pegawasan PPL perlu mencermati jadwal tahapan pelaksanaan dibawah ini: Tahapan

Jadwal Awal

Pencocokan dan

Akhir

19 Januari 2018

18 Februari 2018

penelitian

Kegiatan mengawasi coklit dapat dilakukan dengan cara melakukan pengawasan secara langsung dan/atau audit dokumen/Data dan mendokumentasi hasil kerja menggunakan formulir hasil pengawasan dengan dibantu alat kerja berikut sebagai bahan lampiran: Alat Kerja PPL Alat Kerja A.DP.1

No 1

Kelengkapan Data

jumlah

jumlah

Pengisian

KK

rumah

dan PPL dapat menuangkan hasil pengawasan dengan yang pendekatan kegiatan yang tidak terlaksana oleh

belum di data dan di

petugas

datangi

pengawasan secara langsung pada KK dan Rumah

oleh

PPDP

disetiap TPS

PPDP

dengan

melakukan

kegiatan

yang didatangi, berdasarkan dokumen yang telah didapat. Dengan membandingkan dari keseluruhan jumlah rumah di setiap TPS tersebut.

2

Data pemilih yang belum Merupakan dilakukan dan

pencocokan

penelitian

turunan

data

manual

by

name

berdasarkan data lapangan dari jumlah Data

yang jumlah KK yang telah dilakukan pengawasan secara

dilakukan oleh PPDP

langsung Hal

ini

perlu

untuk

mendukung

data

hasil

pengawasan 3

Data pemilih yang belum

PPL

dapat

mengisi

rekapan

jumlah

temuan

dilakukan pencocokan

dilapangan

dengan

membandingkan

jumlah

dan penelitian yang

seluruh rumah di setiap TPS dengan jumlah yang

dilakukan oleh PPDP

delum didatangi oleh PPDP dan membandingkan

dalam Jumlah

jumlah keseluruhan pemilih di TPS dengan jumlah keseluruhan pemilih di TPS 4 e g a P


Dalam memudahkan kerja PPL memerlukan salinan soft copy dan hard copy dokumen pendukung dalam melakukan pengawasan, dokumen ini didapat oleh PPL dengan berkoordinasi dengan PPS dan/atau melalui Panwascam atau jajaran pengawas pemilu

Dari hasil pengawasan tersebut, PPL dapat langsung menyampaikan kepada PPS untuk dapat ditindaklanjuti sebelum masuk pada sub tahapan penyusunan data pemilih hasil pemuktahiran, dan memastikan data hasil pengawasan ditindaklanjuti pada saat penyusunan data hasil pemuktahiran

2. Pengawasan Penyusunan Data Pemilih Hasil Pemutakhiran Dalam tahapan penyusunan data pemilih hasil PPL memastikan hal-hal sebagai berikut: a. PPDP mencatat dan merekap data hasil coklit kedalam formulir Model A.A 3-KWK b. PPS menyusun daftar pemilih hasil pemutakhiran berdasarkan hasil coklit oleh PPDP c. PPS dalam menyusun daftar Pemilih hasil pemutakhiran, dibantu oleh PPDP dengan membuat softcopy terhadap Pemilih yang tidak memenuhi syarat, Pemilih baru, perbaikan data Pemilih yang berbasis TPS, dengan menggunakan formulir Model A.BKWK. d. Data hasil pengawasan sama dengan hasil coklit yang dilakukan oleh PPDP

Untuk dapat memastikan hal-hal sebagaimana disebutkan diatas, PPL dapat dalam melakukan kegiatan-kegiatan pengawasan secara langsung dan dapat memeriksa dokumen yang telah dibuat oleh petugas PPDP sebagai data sandingan hasil pengawasan serta berkoordinasi untuk menyampaikan hasil pengawasan pra dan pada saat penyusunan data hasil pemuktahiran

Kegiatan pengawasan pada subtahapan ini dilakukan dengan tenggat waktu: Jadwal Tahapan Penyusunan daftar pemilih hasil pemutakhiran

Awal 19 Februari 2018

Akhir 4 Maret 2018

Dalam tenggat waktu tersebut hal-hal yang perlu dilakukan oleh PPL adalah sebagai berikut: 

Menyusun laporan hasil pengawasan dilapangan yang dituangkan dalam formulir hasil pengawasan dengan menampilkan data berdasarkan lampiran hasil pengawasan A.DP1 dan data hasil audit yang telah dilakukan oleh PPL 5 e g a P




Melakukan audit dan menuangkan hasil pengawasan jika ditemukan dalam formulir hasil pengawasan dengan lampiran A.DP2



Melaporkan hasil pengawasan kepada jajaran pengawasan secara berjenjang



Berkoordinasi dengan PPS untuk menyampaikan hasil pengawasan

Alat Kerja PPL Alat Kerja A.DP.2

No 1

2

3

4

Kelengkapan Pengisian Jumlah Pemilih yang tidak 1. dengan cara mencermati proses penyusunan data pemilih yang telah dimutakhirkan oleh memenuhi syarat PPDP, yaitu pencermantan pada a. formulir model A.A.3-KWK (Laporan hasil coklit PPDP dalam formulir), Daftar data pemilih yang b. formulir model A.A-KWK (Daftar pemilih tidak memenuhi syarat baru), c. formulir model A.B-KWK (Daftar perubahan pemilih hasil pemutakhiran) dan Rekapitulasi Data Pemilih d. formulir model A.C-KWK (Daftar Pemilih Disabilitas Laporan PPDP Potensial Non KTP Elektronik) 2. dengan cara menuangkan hasil temuan lapangan baik berdasarkan pengamatan, laporan dan telah dipastikan kebenaranya. Jumlah Pemilih non KTP Elektronik

Pastikan: a. PPDP menyerahkan daftar Pemilih hasil pemutakhiran kepada PPS; dan b. PPS melaksanakan rekapitulasi daftar Pemilih

3. Pengawasan rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran Sebelum pelaksanaan rekapitulasi PPL perlu untuk melakukan koordinasi bersama PPS untuk mencermati data pemilih dan formulir-formulir hasil pemutakhiran. Dalam tahapan penyusunan data pemilih hasil PPL perlu memastikan hal sebagai berikut: a. PPS melakukan rekapitulasi daftar Pemilih hasil pemutakhiran setelah menyusun daftar Pemilih dengan menggunakan formulir Model A.B.1-KWK b. PPS melakukan rekapitulasi daftar Pemilih dengan menggunakan formulir Model A.C.1KWK c. PPS melakukan rekapitulasi dilakukan dalam rapat pleno terbuka dan dituangkan ke dalam berita acara yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota PPS. 6 e

d. rapat pleno terbuka dihadiri oleh PPDP, PPL, dan Tim Kampanye Pasangan Calon. g a P


Dalam rapat pleno terbuka, PPL atau Tim Kampanye Pasangan Calon dapat memberikan masukan apabila terda at kekeliruan dalam reka itulasi.

PPL

berhak

kepada

menyampaikan

PPS

terhadap

rekomendasi

data

pemutakhiran

dan

pemutakhiran,

berdasarkan

perbaikan

pemilih

pemilih

hasil

daftar

pemilih

hasil

pengawasan

yang

rekapitulasi hasil

tertuang dalam alat kerja audit pencocokan dan penelitian

Untuk mengoptimalisasi proses tersebut pegawasan PPL perlu memperhatikan jadwal tahapan pelaksanaan dibawah ini: Jadwal Tahapan

Awal

Rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran tingkat desa/kelurahan dan penyampaiannya beserta daftar pemilih hasil pemutakhiran ke PPK

5 Maret 2018

Akhir 7 Maret 2018

Capture hasil pengawasan sebagai alat kontrol selama proses rekapitulasi didukung dengan data hasil pengawasan pada masa coklit (A.DP2) dituangkan dengan munggunakan alat kerja pengawasan A.DP3 Alat Kerja PPL Alat Kerja A.DP.3

No 1

Kelengkapan Jumlah Pemilih Baru, Pemilih TMS dan Jumlah data

Pemilih

yang

di

Perbaiki 2

Uraian Pasangan

Masukan Calon

Tim Dalam

Proses Pleno Rekapitulasi Daftar

Pemilih

Hasil

Pemutakhiran di Tingkat Kelurahan dan Tindak

Lanjut

Hasil

Masukan/Tanggapan Tim Pasangan Calon

Pengisian Pengawas dapat mengisi dan mencapture hasil pengawasan dalam alat kerja sebagaimana disampaing dengan cara mengakumulasi data pemilih yang telah dilakukan coklit, dalam merekap tersebut, PPL memerlukan data dari form Model A.B.1-KWK dan Formulir Model A.C.1KWK. Dapat diperoleh dengan cara berkoordinasi dengan PPS atau melalui Panwascam Terhadap uraian kejadian pada saat rekap merupakan uraian rekomendasi dari panwas atau masukan dari tim pasangan calon serta tindak lanjut yang dilakukan oleh KPU Kab/Kota/PPK/PPS 7 e g a P


4. Pengawasan dan pencermatan pengumuan DPS Dalam menjalankan tugas pengawasan tahapan pencermatan pengumuman DPS, PPL perlu mengawasi dan mencermati dan memastikan beberapa hal di bawa ini: a. PPS mengumumkan DPS di tempat yang mudah dijangkau dan dapat di lihat oleh masyarakat b. PPS mengumumkan DPS dikantor desa/kelurahan, dan di sekertariat kantor Rt/Rw atau tempat strategis lain nya Alat Kerja PPL Alat Kerja A.DP.4

No 1

Kelengkapan Pengawasan Pengumuman DPS

2

Daftar pemilih yang terdapat ketidaklengkapan dan ketidakcocokan elemen data pemilih dalam DPS

Pengisian Dapat diisi berdasarkan hasil pengawasan secara langsung dimasing-masing wilayah kerja PPL dengan cara mendatangi setiap Dilakukan dengan cara mengaudit data DPS yang telah ditetapkan, berdasarkan hasil pengawasan dan informasi masyarakat, dapat dituangkan dalam alat kerja.

Untuk dapat mencermati DPS, PPL harus mendapatkan salinan soft copy dan hard copy dokumen pendukung dalam melakukan pengawasan Daftar Pemilih Sementara, dokumen ini didapat oleh PPL dengan berkoordinasi dengan PPS: Daftar Pemilih Sementara (Formulir Model A.1-KWK).

Dari hasil pengawasan ataupun berdasrakan laporan/informasi dari masyarakat dapat langsung disampaikan saran perbaikan kepada PPS, termasuk dalam hal pengumunan DPS.

Untuk mengoptimalisasi proses pegawasan tersebut PPL wajib mengetahui jadwal berikut:

Jadwal No 1

2 3 4

Tahapan Rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran tingkat kabupaten/kota untuk ditetapkan sebagai Daftar Pemilih Sementara (DPS) Rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran tingkat provinsi untuk ditetapkan sebagai DPS Penyampaian DPS kepada PPS Pengumuman dan tanggapan masyarakat terhadap DPS

Awal

Akhir

10 Maret 2018

16 Maret 2018

16 Maret 2018 17 Maret 2018 24 Maret 2018

17 Maret 2018 23 Maret 2018 2 April 2018

8 e g a P


5. Pengawasan Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) PPL dalam menajalankan tugas pengawasan terhapan dafatar pemilih sementara hasil perbaikan, PPL dapat melaporkan hasil pengawasan terhadap hasil pencermatan dan hasil pengawasan secara aktif yang dilakukan kepada panwascam. Penilaian kemutakhiran DPS sebagaimana dimaksud dilakukan terhadap kemungkinan adanya: a. Pemilih yang telah memenuhi syarat, tetapi belum terdaftar; b. kesalahan data Pemilih; c. Pemilih tercatat lebih dari satu kali; d. Pemilih yang telah meninggal dunia; e. Pemilih yang telah pindah domisili ke daerah lain; f.

Pemilih yang telah berubah status menjadi anggota TNI atau Polri;

g. Pemilih yang belum genap berumur 17 (tujuh belas) tahun dan belum kawin pada tanggal dan hari pemungutan suara; h. Pemilih fiktif; i.

Pemilih yang terganggu jiwa/ingatannya berdasarkan surat keterangan dokter;

j.

Pemilih yang sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap; dan

k. jenis disabilitas Pemilih berkebutuhan khusus yang tidak tercatat. Hasil pencermatan dapat dituangkan kedalam dokumen/alat kerja pengawasan Alat Kerja PPL Alat Kerja A.DP.5

No 1

Kelengkapan Pengawasan Daftar Pemilih Hasil Tanggapan Dan Masukan Masyarakat Terhadap DPS

Pengisian Perubahan data selama proses perbaikan pasca pengumuman DPS dapat direkap dalam bentuk jumlah oleh pengawas, untuk mengetahui jumlah tersebut pengawas haruslah melakukan koordinasi dengan PPS.

2

Daftar pemilih yang tidak memenuhi syarat hasil DPSHP

Perubahan data pemilih haruslah diketuahui secara detail (by name by addres hingga pada jenis disabilitas)

3

Jumlah Pemilih Non Ktp Elektronik

4

Pengawasan Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan

Perlu ada koordinasi antara pengwas dan instansi yang memiliki kewenangan untuk mengeluarkan surat keterangan atau KTP Electronic untak dapat mengetahui jumlah pemilih yang berpotensi tidak memiliki KTP Electronic hingga pada saat pemungutan dan penghitungan suara Memuat jumlah pemilih setelah dilakukan rekapitulasi di tingkat PPK 9 e g a P


PPL harus mendapatkan salinan soft copy dan hard copy dokumen pendukung dalam melakukan pengawasan pemutakhiran data pemilih, dokumen ini didapat oleh PPL dengan berkoordinasi dengan PPS adalah: 1. Formulir Model A.2-KWK (Daftar pemilih sementara hasil perbaikan) 2. Formulir Model A.2-KWK (Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan Desa/Kelurahan)

6. Pengawasan Daftar Pemilih Pindahan Dafatar pemilihh pindahan (DPPh) terdiri atas data Pemilih yang telah terdaftar dalam DPT di suatu TPS, yang karena keadaan tertentu tidak dapat menggunakan haknya untuk memilih di TPS tempat yang bersangkutan terdaftar dan memberikan suara di TPS lain di daerah provinsi dan/atau kabupaten/kota yang sedang menyelenggarakan Pemilihan dalam satu wilayah. Pada tahapan daftar pemilih pindahan PPL perlu memastikan hal sebagai berikut; a. Memastikan salinan DPT dilengkapi dengan DPPh b. Memastikan pemilih pindahan adalah pemilih yang sedang menjalankan tugas ditempat lain pada hari pemungutan suara c. Memastikan pemilih pindahan adalah pemilih yang sedangan menjalani rawat inap di rumah sakit atau puskesmas dan keluarga yang mendampingi d. Memastikan pemilih pindahan adalah pemilih penyandang disabilitas yang berada di panti sosial/panti rehabilitasi; e. Memastikan pemilih pindahan adalah pemilih yang menjalani rehabilitasi narkoba f.

Memastikan pemilih pindahan adalah pemilih yang menjadi tahanan di rumah tahanan atau lembaga permasyarakatan

g. Memastikan pemilih pindahan adalah pemilih yang sedang menjalankan tugas belajar h. Memastikan pemilih pindahan adalah pemilih yang pindah domisili i.

Memastikan pemilih pindahan adalah pemilih yang tertimpa bencana alam

j.

Hasil pencermatan dapat dituangkan kedalam dokumen/alat kerja pengawasan Alat Kerja PPL Alat Kerja A.DP.6

No 1

2

Kelengkapan Pengisian Data daftar pemilih PPL perlu berkoordinasi dengan PPS untuk mengawasi Terhadap pemilih yang pindahan dikategorikan pindahan, pengawas perlu mencatat by name by addres Rekapitulasi jumlah Data dalam bentuk jumlah pemilih pindahan 0 1 e g a P


Untuk mengoptimalkan pengawasaan PPL harus memahami praturan yang mengatur tentang ptroses pemutakhiran data dan daftar pemilih

No Sub Tahapan Hak pilih

PKPU No Tahun 2017 Tentang Pemutakhiran data dan penyusunan daftar pemilih Pasal: 4,5, 6

Sub Tahapan

Perbawaslu No 9 Tahun 2017 Tentang Pengawasan Pemutakhiran data dan penyusunan daftar pemilih

Tugas dan wewenang Pengawas pemilu pada setiap level Pengawasan penyedian data pemilih Pengawasan Pembentukan PPDP

Pasal: 5

Pasal: 17

Pengawasaan DPS

Pasal: 10,11,12,13,14,15

Pasal: 18, 19,20

Pengawasan DPT

Pasal: 20,21, 22.23

Pasal: 21

Pengawasan DPPh

Pasal: 28

Pasal: 24,25,26

Pengawasan DPTb

Pasal: 29

Pasal: 23

Partisipasi masyarakat

Pasal: 30,31

Pasal:27,28

Laporan hasil Pasal 34 pengawasan:

Penyedian data pemilih

Pasal:7,8,9,10

Coklit dan daftar pemilih sementara (DPS) Pengumuman DPS Dafatar pemilih tetap (DPT) Pengumuman DPT Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) Sistem informasi data pemilih (SIDALIH)

Pasal: 11,12, 13,14

Pasal:6,7,8

Pasal:9

1 1 e g a P


Untuk mendukung kinerja pengawasan PPL perlu memperhatikan langkah-langkah yang sering mencul pada setiap sub tahapan, sebagai berikut:

Persiapan Pengawasan: 1. Melakukan koordinasi dengan PPS untuk mendapatkan informasi dari PPS terkait: a. Jumlah TPS di wilayah Desa/Kelurahan 1. Melakukan koordinasi dengan PPS untuk mendapatkan dari PPS terkait: b. Daftar PPDP yang diangkat oleh PPS untuk informasi melakukan coklit

a. 2. Membuat Pengawasan Jumlah TPSrencana di wilayah Desa/Kelurahan 3. Mendapatkan jumlah dataoleh pemilih yangmelakukan akan dilakukan b. Daftar PPDP yang diangkat PPS untuk coklit coklit 4. Berkoordinasi dengan pengurus Rt/Rw menjadi mitra dilapangan 2. Setelah mendapatkan informasi dari PPS, PPL yang melakukan komunikasi dengan PPDP dalam menmberikan referensi dan informasi mengenaidan warganya untuk mendapatkan infromasi pelaksanaan pencocokan penelitian yang 5. Berkoordinasi dengan petugas kependudukan dilakukan oleh PPD infromasi yang harus di dapatkan dari PPDP adalah:ditingkat desa/kelurahan jika ada terdapat warga yang belum memiliki identitas

a. Jumlah pemilih terdaftar dalam data pemilih yang akan dilakukan coklit

kependudukan 6. PPL harus menjadikan pemilih, PPDP sebagai objek pengawasan

Pelaksanaan Pengawasan: 1. Mendatangi langsung rumah pemilih yang akan di coklit 2. Memastikan proses coklit menggunakan formulir model A-KWK 3. Mendatangi 10 kepala keluarga (KK) dan rumah yang tidak didata dan didatangi oleh PPDP 4. Mencatat pemilih yang memenuhi syarat tapi belum di lakukan pencocokkan dan penelitian oleh PPDP. 5. Memmastikan PPDP menempel stiker form A.A2-KWK per KK di bagian

2 1 e g a P


PPL-Panduan Pengawasan Pemutakhiran Data Dan Penyusunan Daftar Pemilih

Recommend Documents