Tugas.2 Saudara mahasiswa, Jawablah beberapa pertanyaan berikut ini: 1) Antara negara RI dengan negara Malaysia terdapat perjanjian penghindaran pajak berganda, yang isinya sama dengan UN Model. Sebuah perusahaan PT. Blue-Green Gas dari RI memperoleh kontrak membangun beberapa gedung di Malaysia dengan beberapa perusahaan di Malaysia.
No.
Nama Gedung
Waktu Pembangunan
1.
Gedung I
1 Maret sampai dengan 30 Juni
2.
Gedung II
1 April sampai dengan 31 Juli
Pertanyaan: ~Apakah PT. PT . B lue-Gr een G as ters ebut da dapat pat dik ena enakk an paja pajakk di Malays Malaysia? ia? agaimanakah kah ~B agaimana
hubung an antara anta ra undang -undang undang perpajakk an perpaja s uat uatu u negara jika negara tersebut mempunyai perjanjian penghindaran pajak berganda (P3B)? 2) Perusahaan Ralin-Electric, mengirim salah seorang ahli tekniknya berstatus “penduduk” Negara Belanda ke Indonesia untuk melakukan pengawasan pembangunan pada sistem konstruksi jaringan listrik pada bangunan baru di beberapa wilayah Indonesia. Pekerjaan ini dilaksanakan mulai tanggal 1 Februari sampai dengan 15 Agustus. Untuk kegiatan ini perusahaan Ralin-Electric menerima imbalan jasa dari pemilik beberapa gedung tersebut yang berstatus sebagai penduduk Indonesia.
Pertanyaan: ~ A pa pakah kah perus aha ahaan an R al alin-E in-E lectric ters ebut dap dapat at dik dikena enakan kan pajak pajak di Indones I ndones ia? ~ Apa A pa ala alass annya (s ebutkan landasan landasan ruj ukannya)? 3) Suatu perjanjian penghindaran pajak berganda mencakup pajak atas penghasilan atau laba atau pajak atas kekayaan, tetapi tidak pernah mencakup atas pajak penjualan.
P erta Perta P ertanyaa nyaan: n: ~ Meng Meng apa Demik ian?
Jawaban Tugas.2 1. A. PT Blue Green dikenakan pajak di Malaysia . Hal ini sesuai dengan Tax Treaty _ P3B anatara Malaysia dan Indonesia sesuai dengan Pasal 3 “istilah Malaysia bearti Federasi Malaysia termasuk didalamnya wilayah perairan Malaysia sesuai dengan hukum internasional.” B. Bisa kita lihat pada UU PPh nomor 17 tahun 2000 tentang perubahan ketiga tentang Pajak Penghasilan dalam Pasal 32 dikatakan bahwa “ Pemerintah berwenang untuk melakukan perjanjian dengan pemerintah negara lain dalam rangka penghindaran pajak berganda dan pencegahan pengelakan pajak.” . 3B (Tax Treaty) merupakan kesepakatan bilateral dua negara tentang bagaimana mengatur pengenaan pajak yang memiliki dimensi internasional dari dua negara yang melakukan kesepakatan itu agar tidak terjadi pengenaan pajak secara berganda. Pengaturan ini menjadi penting karena beban pajak yang ditanggung oleh orang atau badan yang memiliki kaitan di dua negara tersebut akan mempengaruhi keputusan investasi dan permodalan di antara kedua negara tersebut. Lalu bagaimana kedudukan UU domestik suatu negara terkait P3B ini, khususnya di Indonesia
2. Ahli teknik yang berkebangsaaan Belanda tersebut masuk dalam Pasal 15 ayat 2 yaitu termasuk jasa-jasa professional yang dilakukan oleh Insinyur . Pasal 15 ayat (1) P3B Indonesia – Belanda menjelaskan “penghasilan yang diperoleh salah satu negara sehubungan dengan jasa profesi atau pekerjaan bebas lainnya ganya akan dikenakan pajak di Negara tersebut kecuali dia mempunyai tempat usaha tetap yang tersedia baginya secara teratur di Negara lainnya guna melaksanakan kegiatan-kegiatannya atau ia berada di Negara lainnya untuk masa melebihi 91(Sembilan puluh satu) hari
dalam suatu masa 12 (dua belas) bulan . JIka dia mempunyai tempat usaha tetap atau berada di Negara lainnya tersebut selama masa – masa tersebut diatas, maka atas penghasilan tersebut dikenakan pajak di Negara lainnya tersebut tetapi hanya sebatas penghasilan yang berkaitan dengan tempat usaha tetap tersebut atau yang diperoleh di Negara lainnya tersebut selama masa-masa tersebut .” 3. Berdasar asal 18 ayat 3 Undang-undang No.17 Tahun 2000 Tentang Pajak Penghasilan Berbunyi “Direktur Jenderal Pajak berwenang untuk menentukan kembali besarnya penghasilan dan pengurangan serta menentukan utang sebagai modal untuk menghitung besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak yang mempunyai hubungan istimewa dengan Wajib Pajak lainnya sesuai dengan kewajaran dan kelaziman usaha yang tidak dipengaruhi oleh hubungan istimewa. ” Maksudnya diadakan ketentuan ini untuk mencegah terjadinya penghindaran pajak, yang dapat terjadi karena adanya hubungan istimewa. Apabila terdapat hubungan istimewa, kemungkinan dapat terjadi penghasilan dilaporkan kurang dari semestinya ataupun pembebanan biaya melebihi dari yang seharusnya. Dalam hal demikian, Direktur Jenderal Pajak berwenang untuk menentukan kembali besarnya penghasilan dan atau biaya sesuai dengan keadaan seandainya di antara para Wajib Pajak tersebut tidak terdapat hubungan istimewa. Sumber : https://indonesiantaxregulations.blogspot.com/p/blog-page_11.html Belanda – Indonesia Malaysia Indonesia https://mandorilmu.wordpress.com/2012/08/23/peraturan-perpajakan-tentang-hubunganistimewa-dan-transfer-pricing/
