BAB II TINJAUAN PUSTAKA
2.1
Konsep Dasar Pos Kesehatan Kelurahan A.
Pengertian
1,2
Pos kesehatan kelurahan atau yang biasa disingkat Poskeskel adalah upaya kesehatan bersumberdaya masyarakat (UKBM) yang dibentuk di desa / kelurahan dalam
rangka
mendekatkan/menyediakan
pelayanan
kesehatan
dasar
bagi
masyarakat desa/kelurahan. Poskeskel dibentuk dalam rangka mendekatkan pelayanan kesehatan dasar bagi masyarakat serta sebagai sarana kesehatan yang merupakan pertemuan antara upaya masyarakat dan dukungan pemerintah. Pelayanan Poskeskel meliputi upaya promotif, preventif, dan kuratif yang dilaksanakan oleh tenaga kesehatan (terutama bidan) dengan melibatkan kader atau tenaga sukarela lainnya. Pengertian kelurahan dapat berarti desa atau kelurahan atau nagari atau sebutan lainnya bagi satuan administrasi pemerintahan setingkat desa. B.
Tujuan
1,8
a. Tujuan Umum
Terwujudnya masyarakat sehat yang siaga terhadap permasalahan kesehatan di wilayah desa/kelurahannya. b. Tujuan Khusus
Terselenggaranya
promosi
kesehatan
dalam
pengetahuan masyarakat tentang kesehatan.
rangka
meningkatkan
Terselenggaranya pengamatan, pencatatan dan pelaporan dalam rangka meningkatkan kewaspadaan dan kesiapsiagaan masyarakat terhadap resiko dan bahaya yang dapat menimbulkan gangguan kesehatan terutama penyakit menular dan penyakit yang berpotensi menimbulkan KLB serta faktor-faktor resikonya (termasuk status gizi dan ibu hamil yang berisiko).
Terselenggaranya
upaya
pemberdayaan
masyarakat
dalam
rangka
meningkakan kemampuan masyarakat untuk menolong dirinya di bidang kesehatan.
Terkoordinasinya penyelenggaraan UKBM lainya yang ada di desa/ kelurahan.
C.
Ruang Lingkup Kegiatan
1,8
Ruang lingkup kegiatan Poskeskel meliputi upaya kesehatan yang menyeluruh mencakup upaya promotif, preventif, dan kuratif yang dilaksanakan oleh tenaga kesehatan (terutama bidan) dengan melibatkan kader atau tenaga sukarela lainnya. Kegiatan utama Poskeskel adalah pengamatan dan kewaspadaan dini (surveilans penyakit, gizi, perilaku berisiko dan lingkungan, dan masalah kesehatan lainnya), penanganan kegawatdaruratan kesehatan, dan kesiapsiagaan terhadap bencana benc ana serta pelayanan kesehatan dasar. Kegiatan Poskeskel lainnya yang merupakan kegiatan pengembangan yaitu promosi kesehatan, penyehatan lingkungan, dan lain-lain. Sebagai bentuk pertanggungjawaban maka kegiatan di Poskeskel didukung dengan pencatatan dan pelaporan. Poskeskel juga merupakan pusat pengembangan atau revitalisasi berbagai UKBM, menumbuhkembangkan partisipasi masyarakat, kemitraan dengan
berbagai
pemangku
kepentingan
(stakeholder)
terkait.
Kegiatan
Poskeskel
dilakukan berdasarkan pendekatan edukatif atau kemasyarakatan yang dilakukan melalui musyawarah dan mufakat yang disesuaikan dengan kondisi dan potensi masyarakat setempat. D.
Fungsi Poskeskel
1,8
1. Sebagai wahana peran aktif masyarakat di bidang kesehatan. 2. Sebagai wahana kewaspadaan dini terhadap berbagai risiko dan masalah kesehatan. 3. Sebagai wahana pelayanan kesehatan dasar, guna lebih mendekatkan pelayanan kepada masyarakat serta untuk meningkatkan jangkauan dan cakupan pelayanan kesehatan. 4. Sebagai wahana pembentukan jejaring berbagai UKBM yang ada di desa / kelurahan. 5. Sebagai lini terdepan pelayanan kesehatan dalam penanggulangan pasca bencana. E.
Prioritas Pengembangan
1,8
Mengingat Poskeskel merupakan salah satu upaya memeratakan pelayanan kesehatan
yang
sekaligus
wahana
partisipasi
masyarakat,
maka
prioritas
pengembangannya adalah : 1. Desa/kelurahan yang tidak terdapat sarana kesehatan (Puskesmas atau Rumah Sakit). Adapun desa/kelurahan yang terdapat Puskesmas Pembantu masih memungkinkan untuk dikembangkan Poskeskel.
2. Desa/kelurahan di lokasi terisolir, terpencil, tertinggal, perbatasan atau kepulauan. Sebagai langkah awal pengembangan dapat diutamakan pada kelurahan yang sudah terdapat Polindes. F.
Manfaat
1,8
1. Bagi masyarakat desa/kelurahan a) Permasalahan kesehatan di desa/kelurahan dapat dideteksi secara dini, sehingga bisa ditangani dengan cepat dan diselesaikan sesuai kondisi, potensi, dan kemanpuan yang ada. b) Masyarakat desa/kelurahan dapat memperoleh pelayanan kesehatan dasar yang dapat dijangkau (secara geografis) 2. Bagi kader a) Kader dapat informasi awal di bidang kesehatan. b) Kader mendapatkan kebanggaan bahwa dirinya lebih berkarya bagi warga desa/kelurahannya. 3. Bagi Puskesmas a) Memperluas jangkauan pelayanan Puskesmas dengan mengoptimalkan segala sumberdaya secara efektif dan efisien. b) Dapat mengoptimalkan fungsi Puskesmas sebagai pusat penggerak pembangunan berwawasan kesehatan, pusat pemberdayaan masyarakat, dan pusat pelayanan kesehatan strata pertama. 4. Bagi sektor lain a) Dapat memadukan kegiatan sektornya dengan bidang kesehatan.
b) Kegiatan pemberdayaan masyarakat dapat dilakukan lebih efektif dan efisien. G.
Pengorganisasian
1,8
Prinsip pengorganisasian Poskeskel adalah dikelola oleh masyarakat yang dalam hal ini kader, dengan bimbingan dari tenaga kesehatan. 1. Tenaga Poskeskel Agar Poskeskel dapat terselenggara,maka perlu didukung dengan tenaga sebagai berikut :
Tenaga masyarakat Kader atau tenaga sukarela lainnya. Tenaga masyarakat sekurang-kurangnya ada 2 orang yang mendapatkan pelatihan khusus.
Tenaga kesehatan Tenaga kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan di Poskeskel minimal seorang bidan. Pemenuhan tenaga kesehatan Poskeskel awalnya dapat dilakukan atas bantuan pemerintah, dan selanjutnya diharapkan bisa dilakukan secara bertahap oleh masyarakat sendiri. Diharapkan tenaga kesehatan yang akan membantu Poskeskel berdomisili di desa/kelurahan setempat.
Kepengurusan Kepengurusan
Poskeskel
dipilih
melalui
musyawarah
dan
mufakat
masyarakat desa, serta ditetapkan oleh kepala desa/kelurahan. Struktur pengurus minimal terdiri dari pembina, ketua, sekretaris, bendahara dan anggota. Susunan pengurus Poskeskel bersifat fleksibel sehingga dapat
dikembangkan sesuai dengan kebutuhan, kondisi dan permasalahan setempat.
Kedudukan dan hubungan kerja Kedudukan dan hubungan kerja antara Poskeskel dengan unit-unit serta masyarakat, dapat digambarkan sebagai berikut :
DINKES KAB/KOTA
RSUD KAB/KOTA
PUSKESMAS
PUSTU
PUSTU
POSKESKEL
POSYANDU
UKBM Keluarga / Masyarakat
Keterangan :
Poskeskel merupakan koordinator dari UKBM yang ada (misalnya : posyandu, poskestren, ambulan desa). Dengan demikian, maka Poskeskel bertugas pula membina kelestarian UKBM lain tersebut.
Poskeskel berada dibawah pengawasan dan bimbingan Puskesmas setempat. Pelaksana Poskeskel wajib melaporkan kegiatannya
kepada Puskesmas ataupun kepada sektor terkait lainnya sesuai dengan
bidangnya.
Puskesmas.
Laporan
Adapun
kesehatan
laporan
yang
disampaikan menyangkut
kepada dengan
pertanggunggjawaban keuangan disampaikan kepada kepala desa/ kelurahan.
Jika di wilayah desa/kelurahan tersebut terdapat Puskesmas Pembantu, maka Poskeskel berkoordinasi dengan Puskesmas Pembantu tersebut.
Poskeskel dibawah pembinaan kabupaten/kota melalui Puskesmas. Pembinaan dalam aspek uapaya kesehatan masyarakat maupun upaya kesehatan perorangan. apabila Poskeskel tidak mampu memberikan
pelayanan
maka
perlu
melakukan
rujukan
ke
Puskesmas, antara lain pelayanan kegawatdaruratan. Pada keadaan tertentu Poskeskel dapat melakukan rujukan langsung ke Rumah Sakit dengan sepengetahuan Puskesmas.
2.2
Langkah Pengembangan Pos Kesehatan Kelurahan
1,8
Oleh karena Poskeskel merupakan penggerak dalam pengembangan Kelurahan Siaga, maka langkah-langkah pengembangan Poskeskel terintegrasi dalam langkahlangkah pengembangan desa siaga siaga sebagaimana tercantum dalam Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 564 tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengembangan Desa Siaga. Untuk lebih jelasnya, langkah-langkah tersebut adalah sebagai berikut.
A.
Persiapan Internal
1,8
Langkah ini merupakan awal kegiatan, sebelum kegiatan-kegiatan lainnya dilaksanakan. Tujuan langkah ini adalah mempersiapkan para provider, atau petugas kesehatan yang berada di wilayah Puskesmas, baik petugas teknis maupun petugas administrasi. Persiapan para provider ini bisa berbentuk sosialisasi, pertemuan dan pelatihan yang bersifat konsolidasi yang tentunya disesuaikan dengan kondisi tempat. Hasil langkah ini diharapkan para provider telah memahami tugas dan fungsinya, dan siap untuk melakukan pendekatan pada pemangku kepentingan dan masyarakat. B.
Persiapan Eksternal
1,8
Tujuan langkah ini adalah untuk mempersiapkan masyarakat, terutama tokoh masyarakat, agar mereka tahu, mau dan mampu mendukung pengembangan Poskeskel. Pendekatan kepada tokoh masyarakat, diharapkan agar mereka memahami dan mendukung dalam pembentukan opini publik untuk menciptakan iklim yang kondusif bagi pengembangan Poskeskel. Jadi dukungan yang diharapkan dapat berupa moril, finansil dan materil, seperti kesepakatan dan persetujuan masyarakat untuk pengembangan Poskeskel. Langkah ini termasuk kegiatan advokasi kepada para penentu kebijakan, agar mereka mau memberikan dukungan, baik berupa dana maupun kebijakan atau anjuran, serta restu, sehingga Poskeskel dapat berjalan dengan lancar. Jika di daerah tersebut telah terbentuk wadah-wadah kegiatan masyarakat dibidang kesehatan seperti Konsil Kesehatan Kecamatan/Bidan Penyantun Puskesmas
(BPP),
Badan
Pemberdayaan
Desa,
PKK,
serta
organisasi
kemasyarakatan lainnya hendaknya menjadi penggerak dalam pengembangan Poskeskel. C.
Survei Mawas Diri Atau Telaah Mawas Diri
1,8
Survei Mawas Diri (SMD) atau Community Self Survey (CSS) bertujuan agar masyarakat dengan bimbingan petugas mampu melakukan telaah mawas diri untuk kelurahannya. Survei ini harus dilakukan oleh masyarakat setempat dengan bimbingan provider kesehatan,
dan
diharapkan
agar
mereka
sadar
akan
permasalahan yang dihadapi di kelurahannya, serta dapat membangkitkan niat dan tekad untuk mencari solusinya berdasarkan potensi yang dimiliki. Untuk itu, sebelumnya perlu dilakukan pemilihan dan pembekalan keterampilan bagi warga masyarakat yang dinilai mampu melakukan SMD. Hasil SMD ini adalah identifikasi permasalahan kesehatan serta daftar potensi di kelurahan yang didayagunakan dalam menyelesaikan masalah kesehatan. D.
Musyawarah Masyarakat
1,8
Tujuan pengembangan masyarakat ini adalah untuk mencari alternatif penyelesaian masalah kesehatan hasil SMD terkait dengan potensi yang dimiliki kelurahan. Inisiatif penyelenggaraan musyawarah sebaiknya berasal dari para tokoh masyarakat yang mendukung pembentukan Poskeskel. Peserta musyawarah ini adalah wakil-wakil tokoh masyarakat termasuk perempuan dan generasi muda. Data serta temuan lain yang diperoleh pada saat SMD disajikan, utamanya adalah daftar masalah kesehatan, data potensi, serta harapan masyarakat. Hasil pendataan tersebut dimusyawarahkan untuk penentuan prioritas, dukungan dan kontribusi apa yang dapat disumbangkan oleh masing-masing individu atau
lembaga yang diwakilinya, serta langkah-langkah pemecahan untuk pembentukan Poskeskel. E.
Pembentukan Poskeskel
1,8
Secara operasional, pembentukan Poskeskel dilakukan dengan kegiatan sebagai berikut: 1. Pemilihan pengurus dan kader Poskeskel Pemilihan pengurus dan kader Poskeskel dilakukan melalui pertemuan khusus para pimpinan, pengelola dan tokoh masyarakat serta beberapa wakil masyarakat. Pemilihan dilakukan secara musyawarah mufakat, sesuai dengan tatacara dan kriteria yang disepakati, dengan fasilitasi Puskesmas. Jumlah kader untuk setiap Poskeskel minimal 2 (dua) orang atau disesuaikan dengan kegiatan yang dilaksanakan dan kemampuan serta potensi kelurahan setempat. 2. Orientasi/pelatihan kader Poskeskel Sebelum melaksanakan tugasnya, kepada pengelola dan kader Poskeskel terpilih perlu diberikan orientasi atau pelatihan tentang pengelolaan Poskeskel. Orientasi/pelatihan dilaksanakan oleh Puskesmas sesuai dengan pedoman orientasi/pelatihan
yang
berlaku.
Materi
orientasi/pelatihan
antara
lain
mencakup kegiatan yang akan dilaksanakan di Poskeskel meliputi: a. Pengamatan epidemiologis sederhana terhadap penyakit, terutama penyakit menular dan penyakit yang berpotensi menimbulkan kejadian luar biasa (KLB) dan faktor risikonya (termasuk status gizi) serta kesehatan ibu hamil yang berisiko.
b. Penanggulangan penyakit, terutama penyakit menular dan penyakit yang berpotensi menimbulkan KLB, serta faktor risikonya (termasuk kurang gizi). c. Kesiapsiagaan
dan
penanggulangan
bencana
dan
kegawatdaruratan
kesehatan. d. Pelayanan kesehatan sederhana sesuai dengan kompetensinya. Pada waktu menyelenggarakan orientasi/pelatihan, sekaligus disusun rencana kerja (Plan of Action) Poskeskel yang akan dibentuk, lengkap dengan waktu dan tempat penyelenggaraan, para pelaksana dan pembagian tugas serta sarana dan prasarana yang diperlukan. 3. Pemenuhan/Penempatan dan Pelatihan Tenaga Kesehatan a. Penempatan dan penugasan tenaga kesehatan, terutama Bidan sebagai penyelenggara Poskeskel oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota. b. Pelatihan tenaga kesehatan Sebelum melaksanakan tugasnya, tenaga kesehatan diberikan pelatihan sesuai dengan kompetensi dan kewenangan yang harus dimiliki serta tugas yang menjadi tanggungjawabnya. F.
Pengembangan Jejaring Kerjasama
1,8
Mengingat permasalahan kesehatan sangat dipengaruhi oleh kinerja sektor lain, serta adanya keterbatasan sumberdaya, maka untuk memajukan Poskeskel perlu adanya pengembangan jejaring kerjasama dengan berbagai pihak. Aktualisasi dari pengembangan jejaring Poskeskel, dapat dilakukan melalui temu jejaring UKBM secara internal di dalam kelurahan sendiri atau temu jejaring antar
Poskeskel, serta temu jejaring antar tenaga kesehatan (praktek swasta). Selain untuk memantapkan kerjasama, juga diharapkan dapat dijadikan wahana untuk melakukan tukar-menukar pengalaman dan memecahkan masalah-masalah yang dihadapi bersama.
2.3
Penyelenggaraan Pos Kesehatan Kelurahan
Kegiatan rutin Poskeskel diselenggarakan dan dimotori oleh kader Poskeskel dan tenaga kesehatan yang ada di desa/kelurahan tersebut dengan bimbingan Puskesmas setempat dan sektor terkait. A.
Kegiatan
Pelayanan kesehatan yang diselenggarakan oleh Poskeskel meliputi promotif, preventif dan kuratif (pengobatan) sesuai dengan kompetensi. Kegiatan pelayanan kesehatan
tersebut
dikelompokkan
menjadi
kegiatan
utama
dan
kegiatan
pengembangan kegiatan pelayanan kesehatan bagi masyarakat desa/kelurahan, adalah : 1. Pengamatan epidemiologis sederhana terhadap terhadap penyakit, terutama penyakit menuloar dan penyakit yang berpotensi menimbulkan Kejadian Luar Biasa (KLB), dan faktor risikonya (termasuk status gizi) serta kesehatan ibu hamil yang berisiko. 2. Penaggulangan penyakit, terutama penyakit menular dan penyakit yang berpotensi menimbulkan KLB, serta faktor-faktor resikonya (termasuk kurang gizi) 3. Kesiapsiagaan dan penanggulangan bencana dan kegawatdaruratan kesehatan.
4. Pelayanan medis dasar, sesuai dengan kompetensi. Pelayanan tersebut dilaksanakan baik di dalam Poskeskel (dalam gedung maupun luar gedung). Adapun kegiatan pengembangan, meliputi promosi kesehatan untuk : 1. Peningkatan keluarga sadar gizi. 2. Peningkatan Perilaku Hidup bersih dan Sehat (PHBS) 3. Penyehatan lingkungan. Poskeskel juga merupakan pusat pengembangan atau revitalisasi berbagai UKBM lain yang dibutuhkan oleh masyarakat desa, antara lain Warung Obat Desa, Kelompok Pemakai Air, Arisan jamban keluarga. Dengan demikian Poskeskel juga berperan sebagai coordinator dari berbagai UKBM yang ada di wilayah desa. B.
Waktu Penyelenggaraan
Pelayanan Poskeskel dilaksanakan secara rutin setiap hari. C.
Tempat Penyelenggaraan
Poskeskel perlu memiliki tempat pelayanan. Dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan di dalam Poskeskel, diperlukan ruangan yang dapat berfungsi sebagai ; 1. Ruang pendaftaran 2. Ruang tunggu 3. Ruang pemeriksaan 4. Ruang tindakan (persalinan) 5. Ruang rawat inap persalinan 6. Ruang petugas 7. Ruang konsultasi (gizi, sanitasi, dll)
8. Ruang obat 9. Kamar mandi dan toilet Pengadaan gedung Poskeskel dapat dilaksanakan dengan ; 1. Memanfaatkan gedung Polindes yang sudah ada, yang dikembangkan menjadi Poskeskel. 2. Memanfaatkan/menumpang pada sarana gedung yang tersedia, seperti Balai Desa, Balai Pertemuan Desa, dan lain-lain. 3. Pengadaan tempat dan pembangunan gedung Poskeskel dapat diupayakan dengan alternatif pembiayaan : a. Swadaya masyarakat. b. Donator/dunia usaha/swasta. c. Fasilitasi pemerintah (pusat atau daerah). Untuk itu pemetaan potensi kelurahan sangat diperlukan. D.
1,8
Peralatan Dan Logistik
Selain sarana tersebut diatas, Poskeskel perlu dilengkapi dengan : 1. Peralatan ; a.
Peralatan medis. Disesuaikan dengan jenis pelayanan yang disediakan.
b.
Peralatan non medis. Perabotan, air, sarana pencatatan, sarana komunikasi, sarana transportasi dan lain-lain sesuai kebutuhan.
Pemenuhan peralatan Poskeskel dapat disesuaikan dapat dilaksanakan melalui ; a. Pemanfaatan alat yang telah ada di Polindes. b. Pengadaan alat Poskeskel dengan swadaya masyarakat. c. Pengadaan alat Poskeskel dengan bantuan donator/dunia usaha/swasta.
d. Pengadaan alat Poskeskel dengan fasilitasi pemerintah (pusat atau daerah). 2. Obat-obatan Jenis dan jumlah obat-obatan yang perlu disediakan di Poskeskel sesuai dengan jenis pelayanan yang diselenggarakan, yang penetap annya berkoordinasi dengan Puskesmas setempat. Penyediaan obat Poskeskel dapat dilaksanakan dengan : a. Swadaya masyarakat di bawah pengawasan. b. Bantuan donator/dunia usaha/swasta dibawah pengawasan dan pembinaan Puskesmas. c. Fasilitasi pemerintah (pusat dan daerah) melalui Puskesmas. E.
Tugas dan Tanggungjawab Para Pelaksana
1,8
Terselenggaranga pelayanan Poskeskel melibatkan banyak pihak. Adapun tugas dan tanggung jawab masing-masing pihak dalam menyelenggarakan Poskeskel adalah sebagai berikut : 1. Tenaga Poskeskel a. Poskeskel diselenggarakan oleh tenaga kesehatan (minimal seorang bidan) dan dibantu oleh sekurang-kurangnya 2 (dua) orang kader. b. Tugas masing-masing pelaksana sesuai dengan kompetensi, kemampuan dan kewenangannya. c. Tenaga pelaksana Poskeskel, baik tenaga kesehatan maupun kader, terlebih dahulu mendapat pelatihan.
2. Petugas Puskesmas Kehadiran tenaga kesehatan Puskesmas yang diwajibkan di Poskeskel minimal satu kali dalam sebulan. Peran petugas Puskesmas antara lain sebagai berikut : a. Memberikan bimbingan dan pembinaan kader dan tenaga kesehatan dalam penyelenggaraan Poskeskel. b. Menyelenggarakan pelatihan atau penyegaran bagi kader dan tenaga kesehatan Poskeskel. c. Melakukan analisis hasil kegiatan poskeskel, serta menyusun rencana kerja dan melaksanaakan upayaperbaikan sesuai dengan kebutuhan Poskeskel. d. Menerima
konsultasi/rujukan
dalam
menangani
berbagai
kasus
kesehatan yang tidak dapat ditanggulangi oleh pelaksana Poskeskel. e. Mendukung
pemenuhan/pengadaan
alat
dan
obat-obatan
yang
dibutuhkan Poskeskel. f. Melakukan konsultasi kepada dinas kesehatan setempat mengenai permasalahan yang dihadapi di Poskeskel baik dari segi tenaga, peralatan dan sarana lain serta dana. Agar dapat melaksanakan seluruh tugas tersebut di atas Puskesmas perlu ditingkatkan
kemampuannya
(melaui
revitalisasi
Puskesmas)
pembinaan ke Poskeskel dapat dilaksanakan secara optimal. F.
Pembiayaan.
1,8
1. Sumber Biaya Pembiayaan Poskeskel berasal dari berbagai sumber, antara lain :
sehingga
a. Masyarakat 1) Iuran masyarakat umum dalam bentuk dana sehat. 2) Sumbangan/donator dari perorangan atua kelompok masyarakat. 3) Mobilisasi dana sosial keagamaan. b. Swasta/dunia usaha Peran
aktif
swasta/dunia
usaha
juga
diharapkan
dapat
menunjang
pembiayaan Poskeskel. Misalnya dengan menjadikan Poskeskel sebagai anak angkat swasta/dunia usaha. Bantuan yang diberikan dapat berupa dana, sarana, prasarana, atau tenaga, yakni sebagai sukarelawan Poskeskel. c. Hasil usaha Pengelola dan kader Poskeskel dapat melakukan usaha mandiri yang hasilnya disumbangkan untuk biaya pengelolaan Poskeskel. d. Pemerintah Bantuan
dari
pemerintah
terutama
diharapkan
pada
tahap
awal
pembentukan, yakni berupa dana stimulant atau bantuan lainnya dalam bentuk sarana dan prasarana Poskeskel. 2. Pemanfaatan dan pengelolaan dana. a. Pemanfaatan Dana Dana yang diperoleh Poskeskel, digunakan untuk membiayai kegiatan Poskeskel, antara lain untuk : 1)
Biaya operasional Poskeskel.
2)
Bantuan biaya rujukan bagi yang membutuhkan.
3)
Modal usaha.
b. Pengelolaan Dana Pengelolaan dana dilakukan oleh pengelola dan kader Poskeskel. Dana harus disimpan di tempat yang aman dan mungkin mendatangkan hasil. Untuk keperluan biaya rutin disediakan kas kecil yang dipegang oleh kader yang ditunjuk. Setiap pemasukan dan pengeluaran harus dicatat dan dikelola secara bertanggungjawab. G.
Pencatatan Dan Pelaporan.
1,8
1. Pencatatan Pencatatan dilakukan oleh kader dan tenaga kesehatan segera setelah kegiatan dilaksanakan. Pencatatan dilakukan dengan menggunakan format yang ada, antara lain : a. Buku dan catatan sasaran Poskeskel, yang mencatat jumlah seluruh warga dan masyarakat sekitarnya. b. Buku catatan rekapitulasi kegiatan pelayanan Poskeskel. c. Buku catatan kegiatan pertemuan yang diselenggarakan oleh Poskeskel. d. Buku catatan kegiatan usaha, apabila poskeskel menyelenggarakan kegiatan usaha. 2. Pelaporan Pada dasarnya kegiatan kader Poskeskel tidak wajib melaporkan kegiatannya kepada Puskesmas. Akan tetapi kegiatan yang menyangkut pelayanan kesehatan oleh tenaga kesehatan Poskeskel, tetap harus dilaporkan dengan mengacu format pelaporan Puskesmas disesuaikan dengan kegiatan di Poskeskel. Untuk into, setiap Puskesmas harus menunjuk petugas yang
bertanggungjawab untuk melakukan pembinaan pencatatan dan pelaporan Poskeskel.
Berkaitan
dengan
pertanggungjawaban
keuangan,
Poskeskel
melaporkan kepada Pengurus Poskeskel dan Kepala Desa.
2.4
Pembinaan Dan Peningkatan Pos Kesehatan Kelurahan A.
1,8
Pembinaan
Pembinaan Poskeskel dilaksanakan secara terpadu dengan lintas sektor. Pembinaan teknis medis dilakukan oleh Puskesmas, sedangkan hal-hal non teknis dilakukan oleh pemerintahan kelurahan dan lintas sektor di tingkat kecamatan. Pembinaan Poskeskel meliputi peningkatan pengetahuan baik petugas kesehatan, kader,
maupun
tenaga
non-kesehatan,
pembinaan
administrasi,
termasuk
pengelolaan keuangan. Pembinaan ini ditujukan untuk memelihara operasionalisasi dan berfungsinya Poskeskel. Pembinaan tersebut ditujukan pada pengelolaan sumber daya Poskeskel, yang terdiri dari dana, sarana penunjang, dan sumber daya manusia. Pembinaan dilaksanakan secara berjenjang mulai dari desa/kelurahan sampai pusat oleh berbagai pemangku kepentingan (stakeholder). Adapun peran pembina Poskeskel tersebut antara lain : 1. Kepala Desa a. Memberikan produk hukum guna kelancaran operasional Poskeskel. b. Menggalang kader dan tenaga PKK. c. Mengupayakan infrastruktur Poskeskel. d. Melakukan pendekatan dengan tokoh masyarakat dan swasta.
e. Menggalang dana. f. Melaksanakan pembinaan administrasi. 2. Lintas Sektor Desa. a. Mengkoordinasikan program/kegiatan sektor dengan program / kegiatan Poskeskel. b. Ikut menciptakan suasana kondusif bagi kelancaran pelaksanaan Poskeskel. 3.
Petugas Puskesmas. a. Melaksanakan monitoring, pembinaan dan evaluasi berkaitan dengan teknis medis (pelatihan, supervisi, dsb) b. Melaksanakan advokasi kepada pejabat dan kelompok potensial lainnya. c. Menggalang informasi kesehatan dari hasil pelaporan. d. Melakukan fasilitasi pelayanan kesehatan apabila diperlukan.
4. Camat. a. Mengkoordinasikan seluruh potensi yang ada. b. Mengupayakan infrastruktur Poskeskel. c. Menggalang dana untuk operasional Poskeskel. d. Menggalang kader dan tenaga PKK. e. Melaksanakan pembinaan administrasi. 5. Peran Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota. a. Mengembangkan komitmen dan kerjasama tim di tingkat kabupaten/ kota dalam rangka pengembangan Poskeskel.
b. Merevitalisasi
Puskesmas
(dan
jaringanya)
sehingga
mampu
melaksanakan fungsi dan menyelenggarakan pelayanan kesehatan secara optimal. c. Merevitalisasi Rumah Sakit sehingga mampu melaksanakan pelayanan rujukan dengan baik. d. Menyelenggarakan pelatihan bagi petugas kesehatan dan kader. e. Melakukan advokasi ke berbagai pihak (pemangku kepentingan) tingkat kabupaten/kota dalam rangka pengembangan Poskeskel. f. Bersama Puskesmas melakukan pemantauan, bimbingan dan evaluasi teknis terhadap Poskeskel. g. Menyediakan
dukungan
anggaran
dan
dan
sumberdaya
bagi
kesinambungan dan kelestarian Poskeskel. 6. Peran Dinas Kesehatan Provinsi. a. Mengembangkan komitmen dan kejasama tim di tingkat provinsi dalam rangka pengembangan Poskeskel. b. Membantu
dinas
kesehatan
kabupaten/kota
mengembangkan
kemampuan melalui pelatihan manajemen, pelatihan teknis dan cara lain. c. Membantu
dinas
kesehatan
kabupaten/kota
mengembangkan
kemampuan (revitalisasi) Puskesmas (dan jaringannya) dan rumah sakit dalam rangka pengembangan Poskeskel. d. Melakukan advokasi ke berbagai pihak (pemangku kepentingan) tingkat provinsi dalam rangka pengembangan Poskeskel.
e. Bersama dinas kesehatan kabupaten/kota melakukan pemantauan, bimbingan dan evaluasi teknis terhadap Poskeskel. f. Menyediakan
dukungan
anggaran
dan
sumberdaya
lain
bagi
kesinambungan dan kelestarian Poskeskel. 7. Peran Departemen Kesehatan. a. Menyusun konsep dan pedoman pengembangan Poskeskel serta melakukan sosialisasi dan advokasi. b. Memfasilitasi revitalisasi dinas kesehatan, Puskesmas (dan jaringannya), Rumah Sakit, Posyandu dan berbagai UKBM lainnya. c. Mefasilitasi pembangunan Poskeskel. d. Memfasilitasi pengembangan sistem surveilans, sistem informasi/ pelaporan,
serta
sistem
kesiapsiagaan
dan
penanggulangan
kegawatdaruratan dan bencana berbasis masyarakat. e. Memfasilitasi ketersediaan tenaga kesehatan untuk poskeskel. f. Menyelenggarakan pelatihan bagi pelatih (TOT). g. Menyediakan dana dan dukungan sumberdaya lain. h. Menyelenggarakan pemantauan dan evaluasi. 8. Peran pemangku kepentingan (Stakeholder) a. Pejabat Pemerintah Daerah. i.
Memberikan dukungan kebijakan, sarana dan dana untuk penyelenggaraan Poskeskel.
ii.
Mengkoordinasikan
penggerakan
memanfaatkan pelayanan Poskeskel.
masyarakat
untuk
iii.
Mengkoordinasikan penggerakan masyarakat untuk berperan aktif dalam penyelenggaraan Poskeskel.
iv.
Melakukan pembinaan untuk terselenggaranya kegiatan poskeskel secara berkesinambungan dan lestari.
b. Tim Penggerak PKK. i.
Berperan aktif dalam pengembangan dan penyelanggaraan Poskeskel.
ii.
Menggerakkan masyarakat untuk mengelola, menyelenggarakan dan memanfaatkan Poskeskel.
iii.
Menyelenggarakan penyuluhan kesehatan dalam mendukung kegiatan Poskeskel.
c. Tokoh masyarakat. i.
Menggali sumberdaya untuk kesinambungan dan kelangsungan penyelenggaraan Poskeskel.
ii.
Menaungi dan membina Poskeskel.
iii.
Menggerakkan masyarakat untuk berperan aktif dalam kegiatan Poskeskel.
d. Organisasi kemasyarakatan/LSM/dunia usaha/swasta. i.
Berperan aktif dalam penyelenggaraan Poskeskel.
ii.
Memberikan dukungan sarana dan dana untuk pengembangan dan penyelenggaraan Poskeskel.
B.
Peningkatan
1,8
Dalam rangka peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan, maka perlu adanya peningkatan sarana dan prasarana serta sumberdaya penunjang. Ada dua macam peningkatan, yakni : 1. Peningkatan program pelayanan Peningkatan program yang dimaksud adalah meningkatkan jenis kegiatan pelayanan yang disesdiakan untuk masyarakat. Hal ini bisa dilakukan setelah Poskeskel tersebut telah mampu dalam arti memiliki sarana, prasarana dan sumber
daya
yang
memadai
serta
kegiatan
utamanya
telah
dapat
diselenggarakan secara optimal. Penambahan jenis kegiatan pelayanan ini ditetapkan melalui langkahlangkah PKMD serta melibatkan masyarakat dan unit terkait, dengan fasilitasi Puskesmas. Penambahan program atau kegiatan tetap memperhatikan fungsi dan kewenangan Poskeskel. 2. Peningkatan kuaalitas pelayanan. Poskeskel memberikan
mempunyai pelayanan
Penyelenggaraan
kegiatan
tanggungjawab dan
dan
kewenangan
menyelenggarakan
serta
pelayanan
yang
kegiatan diberikan
untuk tertentu. harus
memperhatikan dan menjamin mutu. Artinya pelayanan yang diberikan harus sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Oleh karenanya peningkatan mutu pelayanan harus selalu dilaksanakan.
2.5
Indikator Keberhasilan Pos Kesehatan Kelurahan
1,8
Guna mengukur keberhasilan pelaksanaan Poskeskel, dapat dilihat dari komponen sistem Poskeskel, yaitu input dan output menuru tujuan, sasaran, fungsi, dan pelayanan yang diberikan. Indikator yang ditetapkan harus mempunyai daya ungkit terhadap pembangunan kesehatan masyarakat di wilayahnya. Adapun indikator tersebut adalah : 1. Input a. Jumlah kader aktif. b. Jumlah tenaga kesehatan yang tersedia. c. Tersedianya sarana (alat & obat) d. Tersedianya tempat pelayanan. e. Tersedianya dana operasional Poskeskel. f. Tersedianya data/catatan (jumlah bayi di immunisasi, jumlah kematian) 2. Output a. Cakupan ibu hamil yang dilayani (K4) b. Cakupan persalinan yang dilayani (Linakes) c. Cakupan kunjungan neonatus (KN2) d. Cakupan BBLR yang dirujuk. e. Jumlah bayi dan anak balita BB tidak naik (T) ditangani. f. Jumlah Balita Gakin umur 6-24 bulan yang mendapat MP-ASI. g. Cakupan imunisasi. h. Cakupoan pelayanan gawat darurat dan KLB dalam tempo 24 jam. i.
Cakupan keluarga yang punya jamban.
j.
Cakupan keluarga yag dibina sadar gizi.
k. Cakupan keluarga yang menggunakan garam beryodium.
l.
Tersedianya data kesehatan lingkungan (jumlah jamban, air bersih dan SPAL)
m. Jumlah kasus kesakitan dan kematian akibat penyakit menular tertentu yang menjadi masalah setempat. n. Peningkatan perkembangan UKBM yang dibina.
