PKN Perdamaian Dunia

1. Pengertian Perdamaian Dunia Perdamaian dunia dalam artian luas adalah sebuah gagasan kebebasan, perdamaian, dan kebahagiaan bagi seluruh negara dan/atau bangsa. Perdamaian dunia juga bisa diartikan suatu persetujuan dunia yang sepakat untuk menghentikan peperangan, dan menjaga kedamaian tersebut bersama-sama, untuk menciptakan suasana yang tenang dan damai pada dunia

2. Landasan Atau Dasar Hukum Perdamaian Dunia 1. Landasan Idiil Landasan idiil merupakan suatu landasan yang menjadi ideologi suatu bangsa, dalam hal ini landasan Idiil Indonesia adalah pancasila. Landasan Idiil hubungan internasional indonesia adalah Pancasila sila kedua, yaitu "kemanusiaan yang adil dan beradab", yang mengandung makna bahwa bangsa Indonesia menganggap dirinya sebagai bagian dari umat manusia di dunia. Oleh karena itu, bangsa indonesia harus mengembangkan sikap hormat menghormati dan bekerja sama dengan bangsa lain (bekerjasama dengan sesama manusia).

2. Landasan Konstitusional Konstitusional Landasan konstitusional merupakan landasan yang berkaitan dengan segala ketentuan dan aturan tentang ketatanegaraan ketatanegaraan / undang-undang dasar suatu negara. Landasan Konstitusional Konstitusional hubungan internasional indonesia adalah UUD 1945 terutama dalam pembukaan (alenia I dan IV). Pembukaan UUD 1945 alenia 1   "Bahwa sesungguhnya Kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan  perikemanusiaan  perikemanusiaan dan perikeadilan". perikeadilan". Pembukaan UUD 1945 alenia 4 "… ikut melaksanakan ketertiban ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial".

Kemudian terdapat pula pada Batang Tubuh UUD 1945 pasal 13  yang berbunyi: 1. Presiden mengangkat mengangkat duta dan konsul. 2. Dalam hal mengangkat duta, Presiden memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat. 3. Presiden menerima penempatan duta negara lain dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat.

Dan yang terakhir terdapat pada Batang Tubuh UUD 1945 pasal 11  yang berbunyi: 1. Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain. 2. Presiden dalam membuat perjanjian internasional lainnya yang menimbulkan akibat yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan

negara, dan/atau mengharuskan perubahan atau pembentukan undangundang harus dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. 3. Ketentuan lebih lanjut tentang perjanjian internasional diatur dengan undang-undang. 3. Landasan Operasional

Landasan Operasional merupakan suatu konsep dasar tujuan pengelolaan secara menyeluruh dari kehidupan nasional suatu Negara. Terdapat 4 elemen landasan operasional hubungan internasional indonesia yaitu sebagai berikut: 1. Ketetapan MPR , yaitu GBHN dalam bidang hubungan luar negeri. Menurut GBHN (TAP MPR RI No. IV/MPR/1999) misi hubungan luar negeri Indonesia adalah  perwujudan politik luar negeri yang berdaulat, bermartabat, bebas dan pro aktif bagi kepentingan nasional dalam menghadapi perkembangan global. 2. Undang-Undang, misalnya UU. No. 37 /1999 tentang hubungan luar negeri 3. Keputusan / Kebijakan presiden, yang dituangkan dalam Perpres. 4. Kebijakan / peraturan yang dikeluarkan oleh Menteri luar negeri .

3. Politik Luar Negeri Indonesia Yang Bebas dan Aktif  Politik luar negeri merupakan suatu strategi, pola perilaku dan kebijakan suatu negara  berhubungan dengan negara lain ataupun dunia internasional yang berpijak pada kepentingan nasional. Dengan politik luar negeri yang dianutnya suatu bangsa menentukan sikap bangsa menentukan sikap dalam berhubungan dengan negara lain. Ada beberapa pengertian Politik luar negeri yang bebas dan aktif telah disampaikan oleh para pakar, di antaranya adalah : a. Menurut A. W. Wijaya merumuskan : bebas berati tidak terikat oleh satu ideology atau oleh satu politik negara asing atau blok negaraa tertentu, atau negara adikuasa (super  power).  Aktif  artinya dengan sumbangan realistis giat mengembangkan kebebasan  persahabatan dan kerja sama internasional dengan menghormati kedaulatan negara lain.  b. Menurut Mochtar kusumaatmaja merumuskan bebas aktif sebagai berikut : bebas berarti Indonesia tidak memihak pada kekuatan-kekuatan yang pada dasarnya tidak sesuai dengan kepribadian bangsa sebagaimana dicerminkan dalam Pancasila.  Aktif  berarti di dalam menjalankan kebijaksanaan luar negerinya, Indonesia tidak bersifat pasif-reaktif atas kejadian-kejadian intenasionalnya melainkan bersifat aktif. Tujuan politik luar negeri setiap negara adalah mengabdi kepada tujuan nas ional negara itu sendiri. Tujuan nasional bangsa Indonesia tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 Alinea keempat yang menyatakan ”… melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan  bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial …” Menurut Drs. Moh. Hatta, tujuan politik luar negeri Indonesia, antara lain se bagai berikut: a. mempertahankan kemerdekaan bangsa dan menjaga keselamatan negara;

 b. memperoleh barang-barang yang diperlukan dari luar negeri untuk memperbesar kemakmuran rakyat; c. meningkatkan perdamaian internasional; d. meningkatkan persaudaraan dengan semua bangsa. Tujuan politik luar negeri tidak terlepas dari hubungan luar negeri. Hubungan luar negeri merupakan hubungan antarbangsa, baik regional maupun internasional, melalui kerja sama  bilateral ataupun multirateral yang ditujukan untuk kepentingan nasional. 4. Peranan Indonesia Dalam Organisasi Internasional a. Konfrensi Asia Afrika (KAA)

KAA adalah sebuah konferensi antara negara-negara Asia dan Afrika, yang kebanyakan baru saja memperoleh kemerdekaan. KAA diselenggarakan oleh Indonesia, Myanmar (dahulu Burma), Sri Lanka (dahulu Ceylon), India dan Pakistan dan dikoordinasi oleh Menteri Luar  Negeri Indonesia Sunario. Pertemuan ini berlangsung antara 18 April-24 April 1955, di Gedung Merdeka, Bandung, Indonesia dengan tujuan mempromosikan kerjasama ekonomi dan kebudayaan Asia-Afrika dan melawan kolonialisme atau neokolonialisme Amerika Serikat, Uni Soviet, atau negara imperialis lainnya. Sebanyak 29 negara yang mewakili lebih dari setengah total penduduk dunia pada saat itu mengirimkan wakilnya. Konferensi ini merefleksikan apa yang mereka pandang sebagai ketidakinginan kekuatan-kekuatan Barat untuk mengkonsultasikan dengan mereka tent ang keputusan-keputusan yang memengaruhi Asia pada masa Perang Dingin; kekhawatiran mereka mengenai ketegangan antara Republik Rakyat Tiongkok dan Amerika Serikat; keinginan mereka untuk membentangkan fondasi bagi hubungan yang damai antara Tiongkok dengan mereka dan pihak Barat; penentangan mereka terhadap kolonialisme, khususnya  pengaruh Perancis di Afrika Utara dan kekuasaan kolonial perancis di Aljazair; dan keinginan Indonesia untuk mempromosikan hak mereka dalam pertentangan dengan Belanda mengenai Irian Barat. Sepuluh poin hasil pertemuan ini kemudian tertuang dalam apa yang disebut  Dasasila Bandung, yang berisi tentang "pernyataan mengenai dukungan bagi kerusuhan dan kerjasama dunia". Dasasila Bandung ini memasukkan prinsip-prinsip dalam Piagam PBB dan prinsip-prinsip Nehru. Konferensi ini akhirnya membawa kepada terbentuknya Gerakan Non-Blok pada 1961. Pelopor KAA ialah : 1. Ali Sastroamidjojo, Indonesia 2. Mohammad Ali Bogra, Pakistan 3. Jawaharlal Nehru, India 4. John Kotelawala, Sri Lank

5. U Nu, Myanmar Konferensi Asia-Afrika menghasilkan beberapa keputusan yang disepakati para peserta sebagai berikut :

(a) Kerja sama ekonomi, antara lain mengusahakan kemajuan ekonomi, memajukan  perdagangan, saling memberikan bantuan teknik, dan mendirikan bank-bank. (b) Kerja sama kebudayaan, antara lain memajukan kerja sama kebudayaan sebagai jalan terpenting untuk mendapatkan pengertian antara bangsa-bangsa Asia-Afrika, memajukan  pendidikan dan pengajaran dengan pertukaran pelajar, pelatih, dan guru. (c) Masalah hak asasi manusia, yakni menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia seperti yang tercantum dalam Piagam PBB serta menentang ras diskriminasi . (d) Masalah bangsa-bangsa yang belum merdeka, yakni menentang adanya imperialisme dan menuntut kemerdekaan bagi rakyat Aljazair, Maroko, dan Tunisia. (e) Masalah-amasalah lain, yakni mengakui hak=hak bangsa Arab di Palestina dan menuntut soal Palestina diselesaikan secara damai, menuntuk kembalinya wilayah Irian Barat (sekarang Papua) kepada Indonesia serta menuntut hak wilayah Aden bagi Yaman. (f) Mengusahakan perdamaian dan kerja sama di dunia dengan cara berikut. 1) Mendesak PBB untuk menerima nagara-negara yang telah memenuhi persyaratan yakni Kamboja, Sri Lanka, Jepang, Yordania, Laos, Libya, Nepal, dan Vietnam. 2) Mengusulkan supaya diadakan pelarangan atas pembuatan, percobaan, dan penggunaan senjata nuklir. 3) Mengusulkan diadakan kerja sama semua negara di seluruh dunia atas dasar menghormati hak-hak manusia. (g) Pernyataan mengenai usaha memajukan perdamaian dan kerja sama di dunia. Selain keputusan KAA di atas, konferensi Asia-Afrika juga mengajak semua bangsa di dunia untuk hidup bersama dalam perdamaian dan menjalankan kerja sama dalam suasana persahabatan atas dasar sepuluh prinsip yang dikenal dengan “Dasasila Bandung” ( Bandung Declaration) b. Dasasila Bandung Isi dari dasasila Bandung adalah :

1. Menghormati hak-hak dasar manusia dan tujuan-tujuan serta asas-asas yang termuat di dalam piagam PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa). 2. Menghormati kedaulatan dan integritas teritorial semua bangsa. 3. Mengakui persamaan semua suku bangsa dan persamaan semua bangsa, besar maupun kecil. 4. Tidak melakukan campur tangan atau intervensi dalam soalan-soalan dalam negeri negara lain. 5. Menghormati hak setiap bangsa untuk mempertahankan diri sendiri secara sendirian mahupun secara kolektif, yang sesuai dengan Piagam PBB.

6.Tidak menggunakan peraturan-peraturan dan pertahanan kolektif untuk bertindak bagi kepentingan khusus dari salah satu negara-negara besar, (b) Tidak melakukan campur tangan terhadap negara lain. 7. Tidak melakukan tindakan ataupun ancaman agresi mahupun penggunaan kekerasan terhadap integritas teritorial atau kemerdekaan politik suatu negara. 8.Menyelesaikan segala perselisihan internasional dengan cara d amai, seperti perundingan,  persetujuan, arbitrasi, atau penyelesaian masalah hukum , ataupun lain-lain cara damai, menurut pilihan pihak-pihak yang bersangkutan, yang sesuai dengan Piagam PBB. 9. Memajukan kepentingan bersama dan kerjasama. 10. Menghormati hukum dan kewajiban – kewajiban internasional c. PBB

Sebelum organisasi internasional Perserikatan Bangsa- Bangsa ada, sebelumnya sudah dikenal adanya LBB (Liga Bangsa-Bangsa atau Lembaga Bangsa-Bangsa). LBB ini t erbentuk karena didorong oleh rencana perdamaian 14 pasal dari Presiden Wilson (Wilson's Fourteen Points). Isinya antara lain: 1. Perjanjian rahasia harus dihapuskan. 2.Bangsa-bangsa harus diberi hak untuk menentukan nasib sendiri. 3. Pembentukan Liga Bangsa-Bangsa. Karena itu pada tanggal 10 Juni 1920 lahirlah LBB. Tujuan utamanya untuk mengusahakan  perdamaian dunia. Tetapi, dalam perkembangannya LBB ini tidak ma mpu bekerja lebih baik, karena lebih banyak dipengaruhi oleh negara-negara kuat. Perdamaian dunia belum dapat diwujudkan. Menyusul kemudian Perang Dunia II. Pada akhir perang dunia ke-2, Presiden F.D. Roosevelt (Amerika Serikat) dan Presiden Winston Churchill mengadakan pembicaraan di geladak kapal Agusta, sehingga melahirkan "Piagam Atlantik" ( Atlantic Charter ). Piagam Atlantik ini memuat pasal pasal, antara lain: 1. Setiap bangsa berhak menentukan nasibnya sendiri. 2. Membentuk perdamaian dunia yang merupakan syarat bagi bangsa-bangsa untuk hidup  bebas dari rasa ketakutan. 3.Menolak cara kekerasan untuk menyelesaikan perselisihan internasional, kecuali untuk kepentingan umum. Didorong oleh isi Atlantic Charter itu kemudian diadakan serangkaian pertemuan. Pada tanggal 25 April-26 Juni 1945 diadakan Konperensi San Fransisco, yang dihadiri 51 negara. Pertemuan ini menghasilkan Piagam Perdamaian (Charter of Peace), yang kemudian dijadikan Piagam PBB.

Piagam ini disahkan pada tanggal 24 Oktober 1945, pada tanggal dan tahun inilah secara resmi berdirinya PBB. Fungsi Badan badan PBB : 1. Majelis Umum Majelis umum merupakan badan musyawarah utama PBB yang bersidang satu kali dalam setahun. Bahasa resmi yang digunakan dalam sidang PBB adalah bahasa Inggris, Arab, Cina, Prancis, Rusia dan Spanyol. Tugas majelis umum adalah : a. memberi saran kepada Dewan Keamanan (DK) tentang usaha perdamaian dan keamanan  b. menerima atau menolak tentang keanggotaan negara baru c. memilih anggota tak tetap DK PBB, Dewan Ekonomi, Dewan Perwalian d. memilih Sekretaris Jendral PBB e. menetapkan anggaran belanja PBB 2. Dewan Keamanan Dewan keamanan PBB mempunyai 15 negara anggota yang terdiri dari 5 anggota tetap dan 10 anggota tidak tetap yang dipilih dalam sidang umum untuk masa jabatan 2 tahun. Ke-5 negara anggota tetap dewan keamanan PBB adalah Amerika Serikat, Inggris, Prancis, RRC dan Rusia. Ke-5 negara anggota tetap Dewan Keamanan PBB mempunyai hak Veto yaitu hak yang dimiliki oleh anggota tetap Dewan Keamanan PBB untuk membatalkan keputusan yang telah diambil. Tugas Dewan Keamanan PBB yaitu : a. memelihara perdamaian dan keamanan dunia  b. menyelidiki setiap persengketaan atau keadaan yang dapat membawa pertikaian dunia c. mengusulkan cara-cara penyelesaian sengketa dengan cara damai d. menngirim pasukan perdamaian untuk mengurangi ketegangan di daerah sengketa. 3. Dewan Ekonomi Sosial Dewan ekonomi sosial berada di bawah pengawasan Majelis umum PBB. Tugas Dewan ekonomi sosial adalah mempelopori kegiatan-kegiatan pembangunan, perdagangan, kependudukan, industri, sumber daya alam, hak asasi manusia, kedudukan wanita dan lain-lain. Dewan ini beranggotakan 54 negara yang dipilih oleh majelis umum untuk masa jabatan 3 t ahun. 4. Dewan Perwalian Dewan perwalian bertugas mendorong sebuah negara terjajah untuk mampu mencapai pemerintahan sendiri atau mencapai kemerdekaan. 5. Mahkamah Internasional Mahkamah internasional merupakan badan peradilan utama PBB yang berkedudukan di kota Den Haag, Belanda. Tugas Mahkamah Internasional adalah mengadakan peradilan atas persengketaan internasional. Anggota Mahkamah Internasional terdiri dari 15 orang hakim yang dipilih oleh majelis umum untuk masa jabatan 9 tahun. Tidak boleh ada 2 hakim dari negara yang sama. 6. Sekretariat Sekretariat merupakan badan administrasi PBB yang dipimpin oleh seorang Sekretariat Jendral yang dipilih oleh Majelis Umum atas usul Dewan Keamanan. Sekjen PBB yang sekarang adalah Ban Kimoon (2007 - 2011).

Peranan Indonesia dalam PBB Republik Indonesia tidak hanya menerima bantuan dari PBB akan tetapi juga  berperan aktif baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap PBB, yakni sebagai  berikut.

(a) Secara tidak langsung, Indonesia ikut menciptakan perdamaian dunia melalui kerja sama dalam konferensi Asia Afrika, ASEAN, maupun Gerakan Non Blok. (b) Secara langsung yakni Indonesia mengirimkan Pasukan Garuda atau Kontingen Garuda (KONGA) sebagai sumbangan terhadap PBB untuk menciptakan perdamaia n dunia. (c) Pada tahun 1985 Indonesia membantu PBB yakni memberikan bantuan pangan ke Ethiopia pada waktu dilanda bahaya kelaparan. Bentuan tersebut disampaikan pada  peringatan Hari Ulang Tahun FAO ke-40. (d) Indonesia pernah dipilih sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB pada tahun 1973-1974. (e) Berdasarkan Frago (Fragmentery Order) Nomor 10/10/08 tanggal 30 Oktober 2008,  penambahan Kontingen Indonesia dalam rangka misi perdamaian dunia di Lebanon Selatan. (f) Peran serta Indonesia dalam rangka mewujudkan perdamaian dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan social. (g) Indonesia telah berpartisipasi dalam 4 operasi pemeliharaan perdamaian PBB (UNPKO) sejak UNEF (Un Emergency Forces) di Sinai tahun 1957. (h) Penyumbang pasukan / Polisi / Troops / Police (Contributing Country) dengan jumlah  personil sebanyak 1.618. Saat ini Indonesia terlibat aktif 6 UNPKO yang tersebar di 5  Negara. (i) Pengiriman PKD dibawah bendera PBB menunjukkan komitmen kuat bangsa Indonesia sebagai bangsa yang cinta damai. (j) Indonesia menyatakan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945. Mesir segera mengadakan siding menteri luar negeri negara-negara Liga Ararb pada 18 Nove,ber 1946. mereka menetapkan tentang pengakuan kemerdekaan TI sebagai negara merdeka dan  berdaulat penuh. Pengakuan tersebut adalah pengakuan De Jure menurut hokum internasional. (k) Awal pekan ini Indonesia berhasil terpilih sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB pada pemilihan yang dilakukan Majelis Hukum PBB melalui pemungutan suara dengan  perolehan 158 suara dukungan dari keseluruhan 192 negara anggota yang memiliki hak pilih.

d. GNB Sejarah Gerakan Non Blok  Perang Dunia II (1939 – 1945) telah menimbulkan berbagai akibat yang mengerikan bagi umat manusia. Selain jutaan manusia mati, terjadi pula kehancuran berbagai bangunan, sarana produksi, sarana transportasi, terjadi krisis ekonomi, dan penyebaran wabah penyakit. Peta politik dunia pun ikut berubah. Dua kekuatan adidaya telah lahir yang menyebabkan terjadinya pertentangan di antara keduanya. Gerakan Non Blok (GNB) atau Non Alignment(NAM) merupakan gerakan yang tidak memihak/netral terhadap Blok Barat dan Blok Timur. Di sela-sela puing kehancuran akibat Perang Dunia II, muncullah dua negara adidaya yang saling  berhadapan. Mereka berebut pengaruh terhadap negara-negara yang sedang berkembang agar menjadi sekutunya. Dua negara adidaya itu ialah Amerika Serikat dan Uni Soviet. Persaingan kekuatan di antara dua blok itu mengakibatkan terjadinya Perang Dingin (the Cold War).Mereka saling  berhadapan, bersaing, dan saling memperkuat sistem persenjataan.

Setiap kelompok telah mengarahkan kekuatan bomnya ke negara lawan. Akibatnya, situasi dunia tercekam oleh ketakutan akan meletusnya Perang Dunia III atau Perang Nuklir yang jauh lebih mengerikan dibandingkan Perang Dunia I dan Perang Dunia II. Menghadapi situasi dunia yang penuh

konflik tersebut, Indonesia menentukan sistem politik luar negeri bebas aktif. Prinsip kebijak-sanaan  politik luar negeri Indonesia tersebut ternyata juga sesuai dengan sikap negara-negara sedang  berkembang lainnya. Oleh karena itu, mereka sepakat untuk membentuk suatu kelompok baru yang netral, tidak memihak Blok Barat ataupun Blok Timur. Kelompok inilah yang nantinya disebut kelompok negara-negara Non Blok. Dengan demikian faktor-faktor yang melatarbelakangi berdirinya Gerakan Non Blok adalah sebagai berikut. Munculnya dua blok, yaitu Blok Barat di bawah Amerika Serikat dan Blok Timur di bawah Uni Soviet yang saling memperebutkan pengaruh di dunia. 

Adanya kecemasan negara-negara yang baru merdeka dan negara-negara berkembang, sehingga berupaya meredakan ketegangan dunia. 

Ditandatanganinya “Dokumen Brioni” tahun 1956 oleh Presiden Joseph Broz Tito (Yugoslavia), PM Jawaharlal Nehru (India), Presiden Gamal Abdul Nasser (Mesir), bertujuan mempersatukan negara-negara non blok. 

Terjadinya krisis Kuba 1961 karena US membangun pangkalan militer di Kuba secara besar besaran, sehingga mengkhawatirkan AS. 

Pertemuan 5 orang negarawan pada sidang umum PBB di markas besar PBB, yaitu: Presiden Soekarno (Indonesia), PM Jawaharlal Nehru (India), Presiden Gamal Abdul Nasser (Mesir), Presiden Joseph Broz Tito (Yugoslavia), dan Presiden Kwame Nkrumah (Ghana). 

Berdirinya Gerakan Non Blok (Non Aligned Movement)diprakarsai oleh para pemimpin negara dari Indonesia (Presiden Soekarno), Republik Persatuan Arab – Mesir (Presiden Gamal Abdul Nasser), India (Perdana Menteri Pandith Jawaharlal Nehru), Yugoslavia (Presiden Joseph Broz Tito), dan Ghana (Presiden Kwame Nkrumah).

Tujuan Gerakan Non Blok : Gerakan Non Blok mempunyai tujuan, antara lain: 1. meredakan ketegangan dunia sebagai akibat pertentangan dua blok adidaya yang bersengketa;

2.

mengusahakan terciptanya suasana dunia yang aman dan damai;

3.

mengusahakan terwujudnya hubungan antarbangsa secara demokratis;

4.

menentang kolonialisme, politik apartheid,dan rasialisme;

5. memperjuangkan kebebasan dalam bidang ekonomi dan kerja sama atas dasar  persamaan derajat; 6.

meningkatkan solidaritas di antara negara-negara anggota Gerakan Non Blok;

7. menggalang kerja sama antara negara berkembang dan negara maju menuju terciptanya tata ekonomi dunia baru. Dinamika/ Perkembangan GNB

Konferensi Tingkat Tinggi Gerakan Non-Blok (KTT GNB) ke-15 diselenggarakan di Sharm El-Sheikh, Mesir, dari tanggal 14-16 Juli 2009. Pada awalnya, GNB masih merupakan gerakan yang terbatas, tetapi sekarang sudah berkembang dan melibatkan ratusan negara di dunia. Ini merupakan suatu pertanda bahwa GNB didukung oleh banyak negara di dunia ini karena visi dan misinya yang sejalan dengan negara-negara anggotanya. Dewasa ini GNB sudah beranggotakan 118 negara yang kebanyakan berasal dari negara-negara berkembang di Asia, Afrika dan Amerika Latin. Negara-negara yang tergabung dalam GNB merepresentasikan 55 persen penduduk dunia dan hampir dua  pertiga keanggotaan PBB. Sejak tahun 1970, KTT GNB dilaksanakan setiap tiga tahun sekali secara bergiliran di negara-negara anggota yang disepakati sebagai tuan rumah.

KTT GNB di Sharm El-Sheikh telah memustuskan bahwa KTT yang akan datang akan dilaksanakan di Teheran, Iran. Organisasi GNB bersifat lentur dalam arti tidak memiliki markas, konstitusi dan sekretariat internal. Keputusan-keputusan dalam GNB dicapai melalui konsensus di antara negara-negara anggota yang menghadiri KTT. Berhubung anggota GNB terdiri dari berbagai negara yang mempunyai ideologi dan tujuan yang berbeda-beda, maka konsensus yang dicapai dalam KTT dapat memperkuat solidaritas dan unitas GNB itu sendiri. Ada 16 negara dan 9 organisasi yang berstatus sebagai pengamat dalam KTT GNB. Gagasan Pendirian GNB Ide tentang pendirian GNB digagas pada tahun 1956 dalam suatu pertemuan antara Presiden Joseph Broz Tito (Yugoslavia), Presiden Gamal Abdel Nasser (Mesir) dan PM Pandit Jawaharlal Nehru (India). Ketiga pemimpin negara ini sangat prihatin dan cemas terhadap meningkatnya konfrontasi militer antara Blok Barat yang dimotori oleh AS (AS) dengan Blok Timur yang dikomandoi oleh Uni Soviet (US). Konfrontasi militer antara Blok Barat dan Blok Timur telah mengakibatkan meningkatnya Perang Dingin yang menyeret juga sekutu-sekutu kedua belah pihak. Salah satu puncak ketegangan yang ditimbulkan oleh Perang Dingin ini adala h ’ancaman’ Presiden AS John F. Kennedy terhadap pemimpin Uni Soviet Nikita Krushchev untuk membongkar pangkalan nuklirnya di Cuba. Seandainya Krushchev tidak membongkar pangkalan nuklirnya di Cuba, perang nuklir AS- US sudah pecah pada waktu itu. Dalam suasana Perang Dingin seperti itulah GNB lahir, bergerak dan tampil memainkan  peranan strategisnya di pentas politik internasional. KTT GNB pertama dilaksanakan  pada bulan September 1961 di Belgrade atas inisiatif Yugoslavia, Mesir, India dan Indonesia. Dapat dikatakan bahwa sebenarnya embrio GNB berasal dari komitmen kuat dari para pemrakarsa Konferensi Asia Afrika (KAA) yang diselenggarakan di Bandung  pada tahun 1955. Pencetus ide KAA adalah Joseph Broz Tito (presiden Yugoslavia), Soekarno (presiden RI), Gamal Abdel Nasser (presiden Mesir), Pandit Jawaharlal Nehru (PM India) dan Kwame Nkrumah (presiden Ghana). Negara-negara yang tergabung dalam KAA menentang segala bentuk imperialisme dan kolonialisme Barat yang pada waktu itu menguasai negara-negara Asia, Afrika dan Amerika Latin. Negara-negara KAA juga mendeklarasikan diri tidak memihak baik kepada kekuatan militer Blok Barat maupun Blok Timur, tetapi berupaya aktif memelihara dan membina perdamaian dunia. Sejalan dengan garis perjuangan negara- negara KAA yang netral dan berhaluan ’bebas aktif,’ GNB mendeklarasikan lima prinsip perjuangannya: (1) saling menghormati integritas teritorial dan kedaulatan (2) perjanjian non-agresi (3) tidak mengintervensi urusan dalam negeri negara lain (4) kesetaraan dan keuntungan bersama (5) memelihara perdamaian. Agenda dan Isu Penting Isu-isu politik sudah pasti menjadi perhatian KTT GNB. Di antaranya adalah resolusi yang diambil dalam KTT Colombo tahun 1976 yang menyerukan penarikan pasukan AS

dari Semenanjung Korea dan pembubaran Komando PBB di kawasan itu. Dalam KTT Havana tahun 1979, yang dipimpin oleh Fidel Castro, GNB menelorkan konsep aliansi dengan Uni Soviet melawan kekuatan ’imperialis’ AS. Dalam kaitannya dengan  perjuangan rakyat Palestina untuk memperoleh haknya mendirikan negara yang merdeka dan berdaulat, GNB memberikan dukungannya yang sangat kuat. Lebih jauh, GNB dalam KTT-nya ke-8 tahun 1989 di Harare mengeluarkan resolusi mengutuk keras diskriminasi rasial dan politik apartheid yang dilakukan oleh pemerintah kulit putih Afrika Selatan  pada waktu itu. Resolusi ini menjadi momentum bersejarah bagi pembebasan Nelson Mandela (Oktober 1989) yang dipenjara selama lebih dari 25 tahun karena menentang diskriminasi rasial dan politik apartheid di negaranya. GNB juga mendukung program nuklir Iran untuk tujuan damai. Isu ekonomi juga menjadi salah satu perhatian utama KTT GNB. Dalam KTT ke-9 tahun 1989 di Belgrade, GNB menyuarkan pentingnya dibangun tatanan ekonomi yang adil. Tatanan ekonomi yang adil ini harus dicapai melalui dialog dan diskusi tentang isu-isu ekonomi yang penting dan secara sinergis menggalang kerja sama antarnegara anggota GNB di satu pihak dan menggalang kerja sama antara negara-negara GNB dengan negara-negara maju di pihak lain. Isu ekonomi dan keuangan ini menjadi topik dan agenda penting dalam KTT GNB ke-15 di Sharm el-Sheikh, Mesir, 14-16 Juli 2009. Diharapkan dari KTT ini lahir pemikiran-pemikran strategis yang aplikabel dan solutif dalam upaya menanggulangi krisis ekonomi dan keuangan yang memukul banyak negara, termasuk negara-negara anggota GNB. Memperkuat Diri Dalam perjalanan sejarahnya yang cukup panjang, GNB bukannya tidak pernah mengalami ’keretakan’ internal di kalangan negara-negara anggotanya yang menganut ideologi dan paham politik yang berbeda-beda. Ketika Uni Soviet menginvasi Afghanistan pada tahun 1979, negara-negara anggota GNB yang menjadi sekutu Uni Soviet mendukung aksi militer dan invasi Uni Soviet itu. Akan tetapi, di pihak lain, negara-negara anggota GNB yang berpenduduk mayor itas Muslim ’menentang’ invasi Uni Soviet. Ketika Uni Soviet menarik pasukannya dari Afghanistan, keretakan ini dapat diperbaiki kembali. Dalam KTT-nya yang ke-10 pada tahun 1992 di Jakarta (KTT pertama pasca Perang Dingin), GNB mengeluarkan keputusan penting agar GNB terus memperkuat diri, kompak dan berpegang teguh kepada komitmen dan garis perjuangannya menyusul ambruknya Uni Soviet pasca-Perang Dingin (1991). Tiadanya Uni Soviet sebagai kubu kekuatan militer Blok Timur telah menempatkan AS (dan NATO) sebagai satu-satunya  panglima militer dan kekuatan tunggal dunia yang mendektekan kemauan dan keinginannya terhadap negara-negara lain di dunia ini. Walaupun demikian, tiadanya Blok Timur justru harus tidak mengendorkan posisi, kiprah dan peranan GNB dalam mengusung perdamaian dunia. GNB harus berperan sebagai kekuatan politik dan gerakan moral yang harus dapat mengerem dan –  meminjam kata-kata Ketua Parelemen Kuwait Jassem Al-Khorafi – menyetop AS menjadi ‘polisi dunia’.

s5. Peranan Indonesia Dalam Hubungan Internasional 1.

Keikut sertaan dalam setiap Operasi Pemeliharaan Perdamaian (OPP) dalam PBB.

2.

November tahun 2006 Indonesia mengirim Konga ke Libanon.

3.

Indonesia menjadi anggota di lebih dari 170 Organisasi Internasional.

4. Selama tahun 2004, Pemerintah telah mengadakan serangkaian perundingan untuk mewujudkan MoU, yaitu : a. Antara RI dan Uni Emirat Arab (UEA) mengenai penempatan TKI ke UEA yang menegaskan hak dan kewajiban TKI dan pengguna jasa.  b. RI dan Malaysia mengenai penempatan TKI di Sektor Formal ke Malaysia yang disadari oleh keinginan untuk menertibkan penempatan dan perlindungan TKI Sektor Formal di luar negeri. c RI dan Korea Selatan tentang pengiriman TKI ke Korea Selatan yang mengatur proses rekrutmen, pengiriman dan pemulangan TKI. 5.

Indonesia memainkan sejumlah peran dalam Percaturan Internasional.

6. Indonesia telah mengirimkan Kontingen Garudanya sampai dengan Kontingen Garuda yang ke duapuluh tiga (XXIII) ke negara-negara konflik. 7. Peranan Indonesia menyelenggarakan Konferensi Asia Afrika (KAA) di Bandung 18-24 April 1955 8. Indonesia menjadi sponsor dan sekaligus tuan rumah diselenggarakannya Konferensi Asia Afrika di Bandung 1955, menjadi salah satu sponsor lahirnya Gerakan Non Blok, juga sponsor lahirnya Organisasi Regional Asia Tenggara “ASEAN” pada tanggal 8 agustus 1967 di Bangkok, Thailand 9. Perselisihan antara Blok NATO dan fakta warsawa mendorong negara-negara Non Blok untuk melakukan peranan : a.

Memperjuangkan perdamaian dunia

 b.

Hidup berdampingan secara damai

c.

Memperkuat peranan negara-negara Non Blok di PBB

d.

Perjuangan melawan kolonialisme

e. Menentang adanya pangkalan militer dan pasukan asing dari negara-negara besar di wilayah negara lain. 10. Indonesia juga mempunyai sumbangan yang cukup berarti bagi penyelesaian sengketa yang terjadi di Kamboja dengan menyelenggarakan Pertemuan Informal Jakarta 11.

Indonesia menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB

12. Indonesia menjadi anggota Badan Tenaga Atom Internanesia menjadi anggota Badan Tenaga Atom Internasional 13. Salah satu putra terbaik Indonesia juga pernah memegang jabatan Presiden Majelis Umun PBB yaitu Adam Malik pada tahun 197

Garuda II-nya ikut serta dalam pasukan pemelihara perdamaian PBB untuk meredakan konflik di Kongo tersebut agar rakyat tidak lagi menjadi korban. 7. Ikut Serta dalam Pendirian ASEAN Indonesia beserta negara-negara tetangga memiliki gagasan untuk mengadakan suatu forum kerja sama di antara negara-negara kawasan Asia Tenggara. Nama forum tersebut ialah Association of South East Asia Nation (ASEAN). Forum kerja sama tersebut lebih bersifat kepada organisasi politik namun juga memungkinkan untuk melakukan kerja sama di bidang lainnya, yang merupakan salah satu tujuan ASEAN. ASEAN awalnya terdiri dari sepuluh negara Asia Tenggara hingga Timor Leste bergabung menjadi anggota kesebelas. 8. Pengiriman Kontingen Garuda III Ke Negara Kongo Untuk kedua kalinya, di Kongo kembali terjadi perang saudara pada tahun 1962. Saat itu,  pasukan kontingen Garuda III yang dikirim ke Kongo jumlahnya lebih besar dari sebelumnya, yaitu mencapai jumlah 3457 orang. Kontingen garuda III baru ditarik kembali ke Indonesia  pada tahun 1963. 9. Pendiri Gerakan Non-Blok pada 1961 Pada tahun 1960, terjadi perang dingin antara Amerika yang memiliki paham liberal (blok  barat) dan Rusia yang saat itu masih bernama Uni Soviet yang memiliki paham komunis (blok timur). Sebagai negara yang baru merdeka, Indonesia tidak dapat mengambil resiko untuk ada di tengah konflik kedua negara adidaya tersebut, sehingga terbentuklah gerakan non blok. Peran Indonesia dalam gerakan non blok ialah sebagai salah satu pendirinya. 10. Penugasan Kontingen Garuda IV Ke Perang Vietnam Pada tahun 1970an, di Vietnam terjadi perang antar ideologi komunis dan ideologi liberal. hal ini menyebabkan negara lain seperti Korea Selatan, Korea Utara, Amerika Serikat dan Uni Soviet malah memperkeruh kondisi perang. Indonesia memutuskan untuk menugaskan Kontingen Garuda IV ke Vietnam sebagai pasukan pemelihara kedamaian PBB. Itulah artikel mengenai materi 10 bentuk perwujudan partisipasi politik bebas aktif Dalam Perdamaian Dunia yang dapat penulis sampaikan kepada pembaca dalam kesempatan yang indah kali ini. Penulis berharap, dengan membaca artikel ini pembaca dapat memahami secara lebih baik mengenai 10 bentuk