HAKIKAT PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN DALAM MENGEMBANGKAN KEMAMPUAN UTUH SARJANA ATAU PROFESIONAL
DISUSUN OLEH: 1. ANGGA DWI SAPUTRA
(4163341007)
2. ELFRIDA ELISABETH T.S
(4163341021)
PENDIDIKAN BIOLOGI EKSTENSI A FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM UNIVERSITAS NEGERI MEDAN 2017
KATA PENGANTAR Puji dan syukur kami ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan tugas makalah mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan ini yang berjudul “HAKIKAT PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN DALAM
MENGEMBANGKAN
KEMAMPUAN
UTUH
SARJANA
ATAU
PROFESIONAL”. Kami berterima kasih kepada Bapak dosen yang bersangkutan yang sudah memberikan bimbingannya. Kami juga menyadari bahwa tugas ini masih banyak kekurangan oleh karena itu kami memohon maaf jika ada kesalahan dalam penulisan dan kami juga mengharapkan kritik dan saran yang membangun guna kesempurnaan tugas ini. Akhir kata kami ucapkan terima kasih dan semoga dapat bermanfaat sehingga dapat menambah pengetahuan bagi pembaca.
Medan, Agustus 2017
Penulis
i
DAFTAR ISI Kata Pengantar Daftar Isi BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang 1.2 Rumusan Masalah 1.3 Tujuan BAB II PEMBAHASAN
2.1 Menelusuri Konsep dan Urgensi Pendidikan Kewarganegaraan dalam Pencerdasan Kehidupan Bangsa 2.2 Sumber Historis, sosiologis dan Politik Tentang PKn 2.3 Tantangan Pendidikan Kewarganegaraan 2.4 Esensi dan Urgensi PKn untuk Masa Depan BAB III PENUTUP
3.1 Kesimpulan
DAFTAR PUSTAKA
ii
BAB I PENDAHULUAN 1.1.Latar Belakang
Pendidikan Kewarganegaraan adalah salah satu mata pelajaran yang diwajibkan dari tingkat sekolah dasar, menengah, hingga perguruan tinggi. Hal ini dimaksudkan agar dapat memupuk karakter siswa maupun mahasiswa untuk memiliki rasa nasionalisme, juga membentuk karakter sosial dan karakter bangsa sejak dini dan terus di lanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Karakter Bangsa adalah perilaku yang diharapkan yang dimiliki oleh warga Negara sebagai cerminan dari Pancasila dan UUD 1945. Belajar tentang Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) pada dasarnya adalah belajar tentang keindonesiaan, belajar untuk menjadi manusia yang berkepribadian Indonesia, membangun rasa kebangsaan, dan mencintai tanah air Indonesia. Oleh karena itu, seorang sarjana atau profesional sebagai bagian dari masyarakat Indonesia yang terdidik perlu memahami tentang Indonesia, memiliki kepribadian Indonesia, memiliki rasa kebangsaan Indonesia, dan mencintai tanah air Indonesia. Dengan demikian, ia menjadi warga negara yang baik dan terdidik ( smart and good citizen) dalam kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara yang demokratis.
Mahasiswa sebagai sebagai bagian dari Pendidikan tingkat tinggi di Indonesia juga turut melaksanakan pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan, karena mahasiswa merupakan bibit untuk mempertanggung jawabkan Indonesia kedepannya. Karena itulah diperlukan pendidikan moral dan akademis yang akan menunjang sosok pribadi mahasiswa. Mahasiswa pada hakekatnya dididik untuk mendapatkan gelar sarjana, beberapa dari mereka akan menggunakan gelar sarjananya tersebut demi mencapai sebuah profesi.
1.2.Rumusan Masalah
1. Apa yang dimaksud dengan pendidikan kewarganegaraan itu ? 2. Apa Peranan pendidikan kewarganegaraan ? 3. Dari mana suber historis, sosiologis, dan politik dari PKn itu sendiri ? 4. Bagaimana esensi dan urgensi PKn untuk masa depan ?
1
1.3.Tujuan
1. Mengetahui apa yang dimaksud dengan pendidikan kewarganegaraan. 2. Mengetahui peranan PKn. 3. Mengetahui sumber historis, sosiologis, dan politik dari PKn. 4. Mengetahui esensi dan urgensi PKn untuk masa depan.
2
BAB II PEMBAHASAN
2.1.Menelusuri Konsep dan Urgensi Pendidikan Kewarganegaraan dalam Pencerdasan Kehidupan Bangsa
Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, program sarjana merupakan jenjang pendidikan akademik bagi lulusan pendidikan menengah atau sederajat sehingga mampu mengamalkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui penalaran ilmiah. Lulusan program sarjana diharapkan akan menjadi intelektual dan/atau ilmuwan yang berbudaya, mampu memasuki dan/atau menciptakan lapangan kerja, serta mampu mengembangkan diri menjadi profesional. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen dikemukakan bahwa profesional adalah pekerjaan atau kegiatan yang dapat menjadi sumber penghasilan, perlu keahlian, kemahiran, atau kecakapan, memiliki standar mutu, ada norma dan diperoleh melalui pendidikan profesi. Perlu Anda ketahui bahwa apa pun kedudukannya, sarjana atau profesional, dalam konteks hidup berbangsa dan bernegara, bila memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundangan, maka Anda berstatus warga negara. “Warga negara artinya warga atau anggota dari suatu negara” (Winarno, 2007). Warga diartikan sebagai anggota atau peserta yang menetap di suatu wilayah yang termasuk didalam daerah teritorial suatu negara, oleh karena itu secara sederhana warga negara dapat diartikan sebagai anggota atau peserta dari suatu negara. Menurut undang-undang yang berlaku saat ini, warga negara adalah warga suatu negara yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Secara konseptual, istilah kewarganegaraan tidak bisa dilepaskan dengan istilah warga negara. Selanjutnya ia juga berkaitan dengan istilah pendidikan kewarganegaraan. Dalam literatur Inggris ketiganya dinyatakan dengan istilah citizen, citizenship dan citizenship education. Kewarganegaraan adalah segala hal ihwal yang berhubungan dengan warga negara. (Undang-Undang RI No.12 Tahun 2006 Pasal 1 Ayat 2) Pendidikan kewarganegaraan dimaksudkan untuk membentuk peserta didik menjadi manusiayang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air. (Undang-Undang RI No 20 Tahun 2003, Penjelasan Pasal 37). Kita dapat mencermati Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas Pasal 37 Ayat (1) huruf b yang menyatakan bahwa kurikulum pendidikan dasar dan menengah 3
wajib memuat pendidikan kewarganegaraan. Demikian pula pada ayat (2) huruf b dinyatakan bahwa kurikulum pendidikan tinggi wajib memuat pendidikan kewarganegaraan. Bahkan dalam UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi lebih eksplisit dan tegas dengan menyatakan nama mata kuliah kewarganegaraan sebagai mata kuliah wajib. Dikatakan bahwa mata kuliah kewarganegaraan adalah pendidikan yang mencakup Pancasila, Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika untuk membentuk mahasiswa menjadi warga negara yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air. Jika pasal 39 dalam UU No. 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional dijelaskan secara rinci, Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) merupakan usaha untuk membekali peserta didik dengan pengetahuan dan kemampuan dasar berkenaan dengan hubungan antarwarga negara dengan negara serta pendidikan pendahuluan bela negaramenjadi warga negara yang dapat diandalkan oleh bangsa dan negara. “PKn dirancang dengan maksud untuk memberikan pengertian kepada mahasiswa tentang pengetahuan dan kemampuan dasar berkenaan hubungan antara warga negara dengan negara serta pendidikan pendahuluan bela negara sebagai bekal agar menjadi warga negara yang dapat diandalkan oleh bangsa dan negara” (Taniredja, 2013). a. Tujuan Pendidikan Kewarganegaraan 1) Dapat memahami dan mampu melaksanakan hak dan kewajiban secara santun, jujur dan demokratis serta ikhlas sebagai warga negara terdidik dalam kehidupannya selaku warga negara Republik Indonesia yang bertangggung jawab. 2) Menguasai pengetahuan dan pemahaman tentang beragam masalah dasar kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang hendak diatasi dengan penerapan pemikiran yang berlandaskan pancasila, wawasan nusantara dan ketahanan nasional secara kritis dan bertanggung jawab. 3) Memupuk sikap dan perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai kejuangan serta patriotisme yang cinta tanah air, rela berkorban bagi nusa dan bangsa. (Pasal 4 Keputusan Ditjen Dikti Depdiknas RI Pasal 3 No 267/DIKTI/2000). b. Visi Pendidikan Kewarganegaraan Menurut Cipto et al. (2002:1) visi PKn adalah mendidik/mengembangkan mahasiswa maupun masyarakat agar menjadi warga negara yang beriman yang demokratis dan berkeadaban. c. Misi Pendidikan Kewarganegaraan
4
Misi PKn di perguruan tinggi adalah membantu mahasiswa selaku warga negara agar mampu mewujudkan nilai-nilai dasar perjuangan bangsa Indonesia serta kesadaran berbangsa, bernegara, dalam menerapkan ilmunya secara bertanggung jawab terhadap kemanusiaan (Basrie, 2002:179). Melalui tujuan, visi, dan misi dari PKn di atas kita dapat menarik kesimpulan bahwasanya PKn sangat penting diajarkan kepada peserta didik mulai dari pendidikandasar, menengah sampai pendidikan di perguruan tinggi demi tertanamnya jiwa kebangsaan, cinta tanah air, dan bela negara pada tiap individu peserta didik seyogianya merupakan kewajiban baginya sebagai Warga Negara Indonesia (WNI). Saat ini sangat banyak pelanggaran norma-norma dalam kewarganegaraan, mari kita ambil satu contoh fakta di sekitar kita : “Mahasiswa UNIMED di anggap hina Nabi Muhammad” Peristiwa ini sangat memerlukan suatu perhatian khusus, mahasiswa keguruan yang harusnya belajar dan berlatih untuk mendidik generasi bangsa malah menciptakan keretakan pada persatuan bangsa. Untuk itulah diperlukan suatu mata kuliah yang mendidik mahasiswa dalam membentuk rasa nasionalisme, cinta tanah air, dan persatuan bangsa yaitu mata kuliah PKn ini. Selain dalam membentuk karakter anak bangsa hal ini tentunya secara tidak langsung akan berimbas pada perkembangan mahasiswa selaku calon generasi bangsa, membentuk suatu tenaga yang profesional dalam menjalankan profesinya dan masih banyak lagi.
2.2.Sumber Historis, sosiologis dan Politik Tentang PKn
Untuk memahami pendidikan kewarganegaraan di Indonesia, pengkajian dapat dilakukan
secara
historis,
sosiologis,
dan
politis.
Secara
historis,
pendidikan
kewarganegaraan dalam arti substansi telah dimulai jauh sebelum Indonesia diproklamasikan sebagai negara merdeka. Dalam sejarah kebangsaan Indonesia, berdirinya organisasi Boedi Oetomo tahun 1908 disepakati sebagai Hari Kebangkitan Nasional karena pada saat itulah dalam diri bangsa Indonesia mulai tumbuh kesadaran sebagai bangsa walaupun belum menamakan Indonesia. PKn pada saat permulaan atau awal kemerdekaan lebih banyak dilakukan pada tataran sosial kultural dan dilakukan oleh para pemimpin negara bangsa. Dalam pidato-pidatonya, para pemimpin mengajak seluruh rakyat untuk mencintai tanah air dan bangsa Indonesia. Seluruh pemimpin bangsa membakar semangat rakyat untuk mengusir penjajah yang hendak kembali menguasai dan menduduki Indonesia yang telah dinyatakan merdeka. Pidato-pidato 5
dan ceramah-ceramah yang dilakukan oleh para pejuang, serta kyai-kyai di pondok pesantren yang mengajak umat berjuang mempertahankan tanah air merupakan PKn dalam dimensi sosial kultural. Inilah sumber PKn dari aspek sosiologis. PKn dalam dimensi sosiologis sangat diperlukan oleh masyarakat dan akhirnya negara-bangsa untuk menjaga, memelihara, dan mempertahankan eksistensi negara-bangsa. Secara politis, pendidikan kewarganegaraan mulai dikenal dalam pendidikan sekolah dapat digali dari dokumen kurikulum sejak tahun 1957 sebagaimana dapat diidentifikasi dari pernyataan Somantri (1972) bahwa pada masa Orde Lama mulai dikenal istilah: (1) Kewarganegaraan (1957); (2) Civics (1962); dan (3) Pendidikan Kewargaan Negara (1968). Pada masaawal Orde Lama sekitar tahun 1957, isi mata pelajaran PKn membahas cara pemerolehan dan kehilangan kewarganegaraan, sedangkan dalam Civics (1961) lebih banyak membahas tentang sejarah Kebangkitan Nasional, UUD, pidato-pidato politik kenegaraan yang terutama diarahkan untuk "nation and character building ” bangsa Indonesia. Kehadiran program PKn dalam kurikulum sekolah-sekolah di Indonesia dapat dikatakan masih muda apabila dibandingkan dengan kehadirannya menjadi Civics di Amerika Serikat yang sudah diajarkan mulai 1970, dalam rangka “meng-Amerika-kan bangsa amerika”. Di indonesia pelajaran Civics, setelah Indonesia merdeka baru dimulai pada 1950. Hal ini terjadi sejak tahun 1945-1950 bangsa Indonesia sedang berjuang mempertahankan kemerdekaannya (revolusi fisik). Dalam garis-garis program pelajaran untuk SMA terdapat Pelajaran Kewarganegaraan, yang dikatakan, bahwa kewarganegaraan yang diberikan disamping tata negara adalah tugas dan kewajiban warga negara terhadap pemerintah, masyarakat dan keluarga serta diri sendiri. Setelah Dekrit Presiden 5 Juli 1945, pelajaran Civics dipakai untuk memberi pengertian tentang pidato kenegaraan presiden ditambah dengan Pancasila, sejarah pergerakan, hak dan kewajiban warga negara. Pada 1961 istilah Kewarganegaraan diganti kewarganegaraan negara atas prakarsa Dr.Suhardjo,S.H. Maskud pengantian tersebut untuk disesuaikan dengan pasal 26 ayat (2) UUD 1945 dan menitik beratkan pada warga. Yang mengandung pengertian akan hak dan kewajibannya terhadap negara. Tetapi istilah kewarganegaraan negara baru dipakai secara resmi pada 1967 dengan instruksi Direktorat Jendral Pendidikan Dasar No 31 Tahun 1967.
6
Pada 1975 mata pelajaran Pendidikan Kewargaan Negara diganti dengan Pendidikan Moral Pancasila. Digantinya kurikulum 1975 dengan kurikulum 1994, Pendidikan Moral Pancasila (PMP) diganti dengan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn). Istilah PPKn ini lebih dikuatkan dan ditegaskan dengan keluarnya keputusan Mendikbud RI No 061/U/1993 tentang Kurikulum Pendidikan Dasa dan Kurikulum Sekolah Menengah Umum, tanggal 25 Februari 1993, yang antara lain menyebutkan bahwa pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan adalah mata pelajaran yang digunakan untuk wahana mengembangkan dan melestarikan nilai luhur dan moral, yang berakar pada budaya Bangsa Indonesia. 2.3.Tantangan Pendidikan Kewarganegaraan
Pendidikan Kewarganegaraan adalah suatu proses yang dilakukan oleh lemabaga pendidikan dengan proses seseorang memprlajari orientasi, sikap dan perilaku politik, sehingga yang bersangkutan memiliki political knowledge, awarness, attitude, political efficacy dan political participation, serta kemampuan untuk mengambil keputusanpolitik secara rasional, sehingga tidak saja menguntungkan bagi diri sendiri tetapi juga masyarakat. Oleh karena itu outcome dari pendidikan kewarganegaraan bagi bangsa Indonesia adalah menyangkut pengetahuan, sikap mental nilai-nilai dan perilaku yang menjunjung tinggi demokrasi, sehingga akan terwujud warga masyarakat yang baik dan mampu menjaga persatuan dan integritas bangsa guna mewujudkan Indonesia yang kuat dan sejahtera serta demokratis (Zamroni,2003). Menurut
Internasional
Commision
of
Jurrist
(2003),
kita
kurang
berhasil
menyelenggarakan pendidikan kewarganegaraan seperti diamanatkan dalam Undang-Undang tentang Sistem Pendidikan Nasional. Isi maupun cara penyampaian sangat tidak memuaskan. Isinya hanya mencatat hal-hal yang baik saja, cara penyampaiannya pun searah, bahkan indoktrinatif. Padahal salah satu syarat terselenggarannya pemerintah yang demokratis ialah adanya pendidikan kewarganegaraan (civics) Secara jujur, harus diakui bahwa terdapat sejumlah masalah dalam pelaksanaan pendidikan kewarganegaraan yang dikembangkan selama ini dalam lembaga pendidikan di Indonesia, sehingga mengakibatkan kegagalan yang cukup serius dalam upaya sosialisasi dan diseminasi demokrasi, apalagi dalam pembentukan cara berpikir (world view) dan perilaku demokrasi di lingkungan peserta didik dan masyarakat sekolah/ universitas pada umumnya kegagalan itu setidaknya bersumber pada tiga hal, yaitu:
7
1. Secara subtansif Pendidikan Kewarganegaraan (PKn), Masih kuliah dasar (Mkdu) Pancasila dan kewiraan tidak secara terencana dan terarah mencakup materi dan pembahasan yang lebih terfokus pada pendidikan demokrasi dan kewarganegaraan. Materi-materi yang ada umumnya terpusat pada pembahasan yang bersifat idealistic, legalistic dan normative, bahkan yang bersifat idealistic, legalistic dan normative, bahkan cenderung menggunakan perspektif militerisme. 2. Kalaupun materi-materi yang ada pada dasarnya potensial bagi pendidikan demokrasi dan kewarganegaraan, potensi tersebut tidak bisa berkembang, karena pendekatan dalam pembelajarannya bersifat indoktrinatif, regementatif, monologis, dan tidak partisipatif. 3. Materi-materi perkuliahan tersebut lebih teoritis daripada praktis. Akibatnya terdapat diskrepansi yang jelas di antara teori/wacana yang dibahas dengan realitas sosial politik yang berlangsung. Bahkan, pada tingkat sekolah/universitas sekalipun, diskrepansi itu sering terlihat pula dalam bentuk otorianisme, bahkan feodalisme, dari para pejabat di sekolah danuniversitas itu sendiri. Akibatnya bisa dipahami bahwa sekolah atau universitas gagal membawa peserta didik untuk “mengalami demokrasi”. Hambatan dan permasalahn lain menurut Jendral Pendidikan tinggi adalah adanya tanggapan kurang simpatik masyarakat kampus (civitas akademika) terutama mahasiswa terhadap mata kuliah Pendidikan Pancasila, Pendidikan Agama dan Pendidikan Kewarganegaraan sebagai akibat proses pendidikan tiga dasawarsa terakhir yang bersifat indoktrinasi sehingga isi, makna, dan manfaat yang diperoleh dari mempelajari ketiga mata kuliah tersebut tidak terasa. Penghargaan perguruan tinggi terhadap dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Pancasila, Pendidikan Agama dan Pendidikan Kewarganegaraan (kebanyakan) masih dirasa kurang, atau diperlakukan berbeda dengan dosen mata kuliah-matakuliah lain.
2.4. Esensi dan Urgensi PKn untuk Masa Depan
Nasib sebuah bangsa tidak ditentukan oleh bangsa lain, melainkan sangat tergantung pada kemampuan bangsa sendiri. Apakah Indonesia akan berjaya menjadi negara yang adil dan makmur di masa depan? Indonesia akan menjadi bangsa yang bermartabat dan dihormati oleh bangsa lain? Semuanya sangat tergantung kepada bangsa Indonesia. Demikian pula untuk masa depan PKn sangat ditentukan oleh eksistensi konstitusi negara dan bangsa Indonesia. PKn akan sangat dipengaruhi oleh konstitusi yang berlaku dan perkembangan
8
tuntutan kemajuan bangsa. Bahkan yang lebih penting lagi, akan sangat ditentukan oleh pelaksanaan konstitusi yang berlaku. Maka dari itu pentingnya dan manfaat dari PKn ini sendiri tergantung pada pandangan dari bangsa Indonesia sendiri, eksistensi dari konstitusi negara yang menaungi PKn, dan tuntutan dari dinamika perkembangan negara.
9
BAB III PENUTUP 3.1.Kesimpulan
Secara etimologis, pendidikan kewarganegaraan berasal dari kata “pendidikan” dan kata “kewarganegaraan”. Pendidikan berarti usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya, sedangkan kewarganegaraan adalah segala hal ihwal yang berhubungan dengan warga negara. Secara yuridis, pendidikan kewarganegaraan dimaksudkan untuk membentuk peserta didik menjadi manusia yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air. Secara terminologis, pendidikan kewarganegaraan adalah program pendidikan yang berintikan demokrasi politik, diperluas dengan sumber-sumber pengetahuan lainnya: pengaruh-pengaruh positif dari pendidikan sekolah, masyarakat, dan orang tua. Kesemuanya itu diproses guna melatih para siswa untuk berpikir kritis, analitis, bersikap dan bertindak demokratis dalam mempersiapkan hidup demokratis berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 Negara perlu menyelenggarakan pendidikan kewarganegaraan karena setiap generasi adalah orang baru yang harus mendapat pengetahuan, sikap/nilai dan keterampilan agar mampu mengembangkan warga negara yang memiliki watak atau karakter yang baik dan cerdas ( smart and good citizen) untuk hidup dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara sesuai dengan demokrasi konstitusional. Secara historis, PKn di Indonesia awalnya diselenggarakan oleh organisasi pergerakan yang bertujuan untuk membangun rasa kebangsaaan dan cita-cita Indonesia merdeka. Secara sosiologis, PKn Indonesia dilakukan pada tataran sosial kultural oleh para pemimpin di masyarakat yang mengajak untuk mencintai tanah air dan bangsa Indonesia. Secara politis, PKn Indonesia lahir karena tuntutan konstitusi atau UUD 1945 dan sejumlah kebijakan Pemerintah yang berkuasa sesuai dengan masanya. Pendidikan Kewarganegaraan senantiasa menghadapi dinamika perubahan dalam sistem ketatanegaraan dan pemerintahan serta tantangan kehidupan berbangsa dan bernegara. PKn Indonesia untuk masa depan sangat ditentukan oleh pandangan bangsa Indonesia, eksistensi konstitusi negara, dan tuntutan dinamika perkembangan bangsa.
10
3.1.Saran
Sudah menjadi hakikat kita sebagai warga negara untuk mengetahui segala sesuatu yang berkaitan dengan kebangsaan negara Republik Indonesia ini, semua itu dapar kita peroleh dari mata pelajaran/mata kuliah PKn ini. Sudah menjadi kewajiban bagi kita semua terutama untuk para pelajar dan mahasiswa.
11
DAFTAR PUSTAKA
12
