petunjuk-monitoring-dan-evaluasi-pelaksanaan-rbp-gel-iii-tahun-2016-2019.pdf

Daftar Isi PENDAHULUAN ……………………………………………………………………….. 1 Menjaga momentum perubahan secara terus menerus agar rencana aksi dijalankan secara konsisten

MODEL PENILAIAN PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI POLRI …………….. 3 Program-program Reformasi Birokrasi Polri sebagai unsur pengungkit dan sasaran Reformasi Birokrasi Polri sebagai unsur hasil

1. Komponen Pengungkit……………………………………………………………………………………… a. b. c. d. e. f. g. h.

4

Program Revolusi Revolusi Mental Aparatur............. Aparatur............................... ...................................... .................................... ................ 4 Program Penguatan Penguatan Sistem Pengawasan................ Pengawasan.................................. .................................. ........................ ........ 5 Program Penguatan Akuntabilitas Kinerja................. Kinerja................................... .................................. ...................... ...... 7 Program Penguatan Penguatan Kelembagaan........................ Kelembagaan.......................................... .................................... ......................... ....... 7 Program Penguatan Penguatan Tatalaksana................. Tatalaksana.................................... ......................................... ................................. ........... 8 Program Penguatan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia................ Manusia......................... ......... 10 Program Penguatan Penguatan Peraturan Peraturan Perundang-undangan............... Perundang-undangan................................. ......................... ....... 13 Program Peningkatan Peningkatan Kualitas Pelayanan Pelayanan Publik.................................. Publik............................................... ............. 14

2. Komponen Hasil…………………………………………………………………………………………..….

18

TATA CARA DAN MEKANISME PENILAIAN ……………………... 19 Penilaian pada komponen pengungkit dari 8 area perubahan dalam mewujudkan 3 sasaran Reformasi Birokrasi pada komponen hasil

1. 2. 3.

Metodologi Evaluasi……………………………………………………………………….…………… Teknik Evaluasi………………………………………………………………………………………..… Lembar Kerja Evaluasi (LKE)………………………………………………………………….…….

19 20 21

PENUTUP……………………………………… ………………………………………………………………………………….. ………………………………………….. 27 Menjaga momentum perubahan secara terus menerus agar rencana aksi dijalankan secara konsisten

Daftar Isi PENDAHULUAN ……………………………………………………………………….. 1 Menjaga momentum perubahan secara terus menerus agar rencana aksi dijalankan secara konsisten

MODEL PENILAIAN PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI POLRI …………….. 3 Program-program Reformasi Birokrasi Polri sebagai unsur pengungkit dan sasaran Reformasi Birokrasi Polri sebagai unsur hasil

1. Komponen Pengungkit……………………………………………………………………………………… a. b. c. d. e. f. g. h.

4

Program Revolusi Revolusi Mental Aparatur............. Aparatur............................... ...................................... .................................... ................ 4 Program Penguatan Penguatan Sistem Pengawasan................ Pengawasan.................................. .................................. ........................ ........ 5 Program Penguatan Akuntabilitas Kinerja................. Kinerja................................... .................................. ...................... ...... 7 Program Penguatan Penguatan Kelembagaan........................ Kelembagaan.......................................... .................................... ......................... ....... 7 Program Penguatan Penguatan Tatalaksana................. Tatalaksana.................................... ......................................... ................................. ........... 8 Program Penguatan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia................ Manusia......................... ......... 10 Program Penguatan Penguatan Peraturan Peraturan Perundang-undangan............... Perundang-undangan................................. ......................... ....... 13 Program Peningkatan Peningkatan Kualitas Pelayanan Pelayanan Publik.................................. Publik............................................... ............. 14

2. Komponen Hasil…………………………………………………………………………………………..….

18

TATA CARA DAN MEKANISME PENILAIAN ……………………... 19 Penilaian pada komponen pengungkit dari 8 area perubahan dalam mewujudkan 3 sasaran Reformasi Birokrasi pada komponen hasil

1. 2. 3.

Metodologi Evaluasi……………………………………………………………………….…………… Teknik Evaluasi………………………………………………………………………………………..… Lembar Kerja Evaluasi (LKE)………………………………………………………………….…….

19 20 21

PENUTUP……………………………………… ………………………………………………………………………………….. ………………………………………….. 27 Menjaga momentum perubahan secara terus menerus agar rencana aksi dijalankan secara konsisten

Petunjuk Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Polri Gelombang III Tahun 2016-2019

PENDAHULUAN Menjaga momentum perubahan secara terus menerus agar rencana aksi dijalankan secara konsisten

1.

Umum

Dengan bergulirnya Reformasi Birokrasi Nasional tahun 2015-2019, Polri telah menyusun Road Map Reformasi Reformasi Birokrasi Gelombang III Tahun 2016-2019, meliputi 9 program, 37 kegiatan, 94 rencana aksi dan 15 quick wins sebagai sebagai penjabaran dari 8 area perubahan bidang Mental Aparatur, Pengawasan, Akuntabilitas, Kelembagaan, Tatalaksana, Sumber Daya Manusia Aparatur, Peraturan perundangundangan dan Pelayanan publik. Road Map Reformasi Reformasi Birokrasi Polri Gelombang III Tahun 2016-2019 diarahkan agar dapat memenuhi tuntutan masyarakat sesuai dengan tugas pokok Polri selaku pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat, memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat serta menegakkan hukum dalam Birokrasi yang berbasis kinerja (Performance Based Bureaucracy) yang efektif, efisien dan ekonomis, difokuskan pada upaya untuk mencapai outcomes (hasil) dalam mewujudkan good governance dan dan clean government. Karena government. Karena itu pelaksanaan Reformasi Birokrasi Polri saat ini merupakan penguatan dari pelaksanaan Reformasi Birokrasi sebelumnya. sebelumnya . Agar target pelaksanaan pelaksanaan Reformasi Reformasi Birokrasi Polri dapat tercapai tercapai sesuai sasaran sasaran dalam mewujudkan Birokrasi yang bersih dan akuntabel, Birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas dan Birokrasi yang efektif dan efisien, maka perlu dilakukan monitoring dan evaluasi. Oleh karena itu perlu disusun pedoman yang dapat digunakan oleh internal Polri baik pada tingkat Mabes Polri maupun Kewilayahan sekaligus sebagai bahan masukan secara nasional dalam penyusunan laporan pelaksanaan Reformasi Birokrasi Nasional. 2.

Maksud dan Tujuan

a.

Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Polri, dimaksudkan untuk: 1) 2) 3) 4)

memahami tujuan evaluasi dan penetapan ruang lingkup evaluasi; evaluasi; memahami strategi evaluasi dan metodelogi metodelogi yang digunakan digunakan dalam dalam evaluasi; menetapkan langkah-langkah langkah-langkah kerja yang harus ditempuh dalam proses evaluasi; menyusun Laporan Hasil Evaluasi (LHE) dan memahami mekanisme pelaporan hasil evaluasi serta proses pengolahan data.


b.

3.

Adapun tujuan dilakukan evaluasi untuk: 1)

memperoleh informasi tentang pelaksanaan Reformasi Birokrasi Polri;

2)

menilai pelaksanaan dan pencapaian Reformasi Birokrasi Polri;

3)

memberikan saran perbaikan untuk meningkatkan pencapaian Reformasi Birokrasi Polri;

4)

memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya;

5)

menyusun profil pelaksanaan Reformasi Birokrasi Polri sebagai bahan masukan penyusunan profil nasional Reformasi Birokrasi yang akan disusun oleh Kemenpan-RB.

Ruang Lingkup

Ruang lingkup, meliputi: a.

Monitoring pelaksanaan Reformasi Birokrasi Polri;

b.

Evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi Polri.

4. Dasar a.

Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah;

b.

Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: Kep/541/V/2016 tanggal 30 Mei 2016 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Gelombang III Tahun 2016-2019;

c.

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Organisasi pada Tingkat Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia;

d.

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada Tingkat Kepolisian Daerah;

e.

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Susunan organisasi dan Tata Kerja pada Tingkat Kepolisian Resor dan Kepolisian Sektor;


MODEL PENILAIAN PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI POLRI Program-program Reformasi Birokrasi Polri sebagai unsur pengungkit dan sasaran Reformasi Birokrasi Polri sebagai unsur hasil

Model penilaian pelaksanaan Reformasi Birokrasi Polri dilaksanakan dengan metode Penilaian Mandiri berdasarkan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah. Dalam metode ini digunakan program-program Reformasi Birokrasi Polri sebagai unsur pengungkit dan sasaran Reformasi Birokrasi Polri sebagai unsur komponen hasil. Melalui model tersebut dapat diuraikan bahwa 8 Area perubahan yang dijabarkan dalam 9 program (1 program Monev) yaitu Program Revolusi Mental Aparatur, Penguatan Sistem Pengawasan, Penguatan Akuntabilitas Kinerja, Penguatan Kelembagaan, Penguatan Tatalaksana, Penguatan Sistem Mana jemen Sumber Daya Manusia, Penguatan Peraturan Perundang – Undangan dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik yang dicanangkan dalam Road Map Reformasi Birokrasi Polri Gelombang III Tahun 2016-2019 merupakan proses yang menjadi pengungkit dan dipastikan dapat menghasilkan sasaran Birokrasi yang bersih dan akuntabel, Birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas dan Birokrasi yang efektif dan efisien. Penilaian terhadap setiap program dalam komponen pengungkit dan sasaran reformasi birokrasi diukur melalui indikator-indikator yang dipandang mewakili program tersebut. Sehingga dengan menilai indikator tersebut diharapkan dapat memberikan gambaran pencapaian upaya yang berdampak pada pencapaian sasaran Reformasi Birokrasi Polri sebagai unsur komponen hasil.


1.

Komponen Pengungkit

a.

Program Revolusi Mental Aparatur. Program ini bertujuan untuk membentuk sistem nilai dan integritas birokrasi yang efektif. Hasil yang diharapkan melalui program ini adalah: 1)

2) 3) 4) 5) 6)

meningkatnya penerapan/internalisasi asas, prinsip, nilai dasar, kode etik, dan kode perilaku, termasuk penguatan budaya kinerja dan budaya pelayanan; meningkatnya penerapan budaya kerja positif di setiap instansi pemerintah; meningkatnya integritas aparatur; meningkatnya profesionalisme aparatur; meningkatnya citra positif aparatur sebagai pelayan masyarakat; meningkatnya kepuasan masyarakat.

Sasaran yang akan dicapai melalui program ini adalah meningkatnya kepuasan masyarakat/publik atas pelayanan Polri, dengan ukuran keberhasilan skor Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) 90% dan skor Indeks Integritas Pelayanan Publik 8,5. Atas dasar tersebut, maka untuk mengukur pencapaian program ini digunakan dua indikator kegiatan, yaitu: 1)

pengembangan nilai-nilai untuk menegakkan integritas; Pengukuran indikator ini dilakukan dengan melihat kondisi apakah: a)

Modul dan kurikulum, sudah di publikasikan?

b)

Surat Edaran Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang Pembacaan Tribrata dan Catur Prasetya, Panca Prasetya Korpri, sudah dibacakan pada apel pagi?

c)

Para Kompol, Dikbangspes?

d)

TOT tingkat Mabes Polri dan TOT tingkat Polres sudah dilaksanakan?

e)

Dokumen hasil Monev TOT, sudah dilengkapi?

f)

Sertifikasi Gadik, Gadikan, peserta didik dan pengasuh dilaksanakan?

Inspektur

Polisi

dan

Brigpol

sudah

mengikuti

sudah

Petunjuk Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Polri Gelombang III Tahun 2016-2019 2)

pembentukan agen perubahan perubahan pola pikir.

yang dapat

mendorong

terjadinya

Pengukuran indikator ini dilakukan dengan melihat kondisi apakah:

a) b) c) b.

sudah dilaksanakan sosialisasi Pembentukan Role Model/Agen Perubahan tingkat Mabes Polri s.d. Polres? sudah dibentuk agen perubahan tingkat Polda dan tingkat Polres? sudah dilaksanakan Pelatihan fungsi teknis Polri di tingkat Polres?

Program Penguatan Sistem Pengawasan. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan peran APIP dalam mendorong penyelenggaraan pemerintahan yang berintegritas dan berkinerja tinggi. Hasil yang diharapkan melalui program ini adalah: 1) 2) 3) 4) 5) 6)

meningkatnya kapasitas APIP; meningkatnya penerapan sistem pengawasan yang independen, profesional, dan sinergis; meningkatnya penerapan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN; meningkatnya efisiensi penyelenggaraan birokrasi; menurunnya tingkat penyimpangan oleh aparatur; meningkatnya jumlah instansi pemerintah yang memperoleh opini WTP –BPK;

Sasaran yang akan dicapai melalui program ini ada 2 point yaitu (1) mempertahankan penilaian Laporan Keuangan oleh BPK dengan predikat WTP, dengan ukuran keberhasilan Opini WTP dan (2) meningkatkan kapasitas manajemen pengawasan dengan ukuran keberhasilan skor tingkat kapasitas APIP nilai 2 dan tingkat kematangan implementasi SPIP nilai 2. Atas dasar tersebut, maka untuk mengukur pencapaian program ini digunakan enam kegiatan indikator: 1)

pembangunan unit kerja untuk memperoleh predikat menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM); Pengukuran indikator ini dilakukan dengan melihat kondisi apakah : a) b)

sertifikasi Auditor (APIP) Polri ke level II, sudah terlaksana? laporan hasil Wasrik tahunan, sudah terealisasi?


c) d) e) f) g) h) i)

laporan hasil review, jumlah rekomendasi temuan yang selesai ditindaklanjuti, sudah dilaksanakan? hasil evaluasi AKIP dengan predikat “ A ” sudah tercapai ? nilai ITK lebih baik dibandingkan nilai ITK tahun sebelumnya? WBK/WBBM tingkat Polres, Polda, Mabes Polri, sudah ditetapkan? pejabat Polri Eselon I, Kapolda, Eselon IIA dan Eselon II yang wajib mengisi dan menyerahkan LHKPN, sudah menyerahkan? dapat mempertahankan laporan keuangan dengan Predikat WTP? laporan hasil penerapan disiplin dan kode etik, sudah disusun?

2)

pelaksanaan pengendalian gratifikasi; Pengukuran indikator ini dilakukan dengan melihat kondisi apakah Perkap tentang pengendalian gratifikasi bagi seluruh anggota Polri, sudah terealisasi?

3)

pelaksanaan whistleblowing system ; Pengukuran indikator ini dilakukan dengan melihat kondisi apakah: a) b)

4)

laporan sharing informasi WBS online antara Polri, KPK dan LPSK, sudah terealisasi ? sudah terkoneksi WBS online tingkat Mabes Polri?

pelaksanaan pemantauan benturan kepentingan; Pengukuran indikator ini dilakukan dengan melihat kondisi apakah: a) b)

surat Edaran Kapolri tentang penanganan benturan kepentingan, sudah dilaksanakan? laporan benturan kepentingan, sudah disusun?

5)

pembangunan SPIP di lingkungan unit kerja; Pengukuran indikator ini dilakukan dengan melihat kondisi apakah SPIP di tingkat Mabes Polri dan Polda, sudah terbentuk?

6)

penanganan pengaduan masyarakat. Pengukuran indikator ini dilakukan dengan melihat kondisi apakah: a) b)

telah terbentuk Dumas online? laporan Dumas online , telah disusun?


c.

Program Penguatan Akuntabilitas Kinerja. Program ini bertujuan meningkatkan kualitas pelaksanaan system manajemen kinerja organisasi. Hasil yang diharapkan melalui program ini adalah: 1) 2) 3) 4)

meningkatnya kualitas penerapan sistem akuntabilitas keuangan dan kinerja yang terintegrasi; meningkatnya kualitas penerapan sistem pengadaan barang dan jasa yang adil, transparan, dan profesional; meningkatnya penerapan sistem manajemen kinerja nasional; meningkatnya akuntabilitas aparatur.

Sasaran yang akan dicapai melalui program ini adalah meningkatnya kinerja instansi pemerintah dengan ukuran keberhasilan peningkatan nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (AKIP) mencapai 70 sebelumnya 68,04. Atas dasar tersebut, maka untuk mengukur pencapaian program ini digunakan satu kegiatan indikator yaitu pembangunan/pengembangan teknologi informasi dalam manajemen kinerja. Pengukuran indikator ini dilakukan dengan melihat kondisi apakah:

d.

1)

dokumen perjanjian kinerja sudah sesuai Perkap Nomor 6 Tahun 2015?

2)

telah tersedia alat pengolah data dengan menggunakan aplikasi BPP dan GPP pada tingkat Mabes Polri dan Polda?

3)

Personel Polri telah mengikuti pelatihan pengadaan barang dan jasa dan 50% peserta pelatihan bersertifiksasi PBJ?

4)

Polres, Polda dan Satker Mabes, telah menggunakan e-proc ?

5)

Naskah IKU, sudah disusun?

Program Penguatan Kelembagaan. Program ini bertujuan untuk membentuk organisasi pemerintahan yang tepat struktur, efektif, efisien dan berkinerja tinggi. Hasil yang diharapkan melalui program ini adalah: 1) meningkatnya kualitas pelaksanaan agenda reformasi birokrasi nasional; 2) meningkatnya ketepatan ukuran, ketepatan fungsi dan sinergisme/ kesinergisan kelembagaan Kementerian/Lembaga pemerintah non Kementerian/Lembaga non struktural;


3) 4) 5) 6) 7)

menurunnya tumpang tindih tugas dan fungsi antar Kementerian/ Lembaga dan antar Kementerian/Lembaga dengan Pemerintah daerah; meningkatnya kejelasan pembagian kewenangan antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota; meningkatnya sinergisme kelembagaan antara instansi pemerintah pusat dan daerah; meningkatnya sinergisme dan penguatan kelembagaan pada masingmasing bidang pembangunan; meningkatnya kinerja aparatur.

Sasaran yang akan dicapai melalui program ini adalah terwujudnya organisasi Polri yang tepat ukuran, tepat fungsi, tidak tumpang tindih dan bersinergi antar instansi, sehingga mampu mendorong upaya perwujudan tata kelola kepolisian yang baik, dengan ukuran keberhasilan postur Polri yang tepat fungsi tepat ukuran dan Indeks Kelembagaan berdasarkan PMPRB (Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Polri) dan Indeks Tata Kelola Polri (ITK) dengan nilai 70 sebelumnya 67,23 dari skala 1-100. Atas dasar tersebut, maka untuk mengukur pencapaian program ini digunakan satu kegiatan indikator yaitu evaluasi dan restrukturisasi kelembagaan di lingkungan Polri. Pengukuran indikator ini dilakukan dengan melihat kondisi apakah: 1) 2) 3) 4) 5) 6) e.

Polsek baru hasil evaluasi dan restrukturisasi kelembagaan di lingkungan Polri, sudah terbentuk? Peningkatan Rumah Sakit Bhayangkara dari tingkat IV menjadi tingkat III, sudah terbentuk? Polda Sulawesi Barat dan Kalimantan Utara, sudah terbentuk? Kep Kapolri tentang Peningkatan Tipologi Polres, sudah tersusun? Perkap tentang SOTK tingkat Mabes Polri, Polda dan Polres, sudah tersusun? MoU Sinergi tingkat pusat dan daerah, sudah terealisasi?

Program Penguatan Tatalaksana. Program ini bertujuan untuk membentuk proses manajemen birokrasi yang sederhana, transparan, efektif dan efisien berbasis TIK. Hasil yang diharapkan melalui program ini adalah: 1) meningkatnya penerapan sistem, proses dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, cepat, terukur sederhana, transparan, partisipatif, dan berbasis e-Government;

Petunjuk Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Polri Gelombang III Tahun 2016-2019 2) 3) 4) 5) 6)

meningkatnya kualitas tata hubungan antara pemerintah pusat dan daerah; meningkatnya penerapan keterbukaan informasi publik; meningkatnya penerapan sistem pengadaan barang dan jasa secara elektronik; meningkatnya penerapan manajemen kearsipan yang handal; meningkatnya kualitas pelayanan.

Sasaran yang akan dicapai melalui program ini ada 2 point yaitu (1) terwujudnya ketatalaksanaan yang efektif dan efisien dalam rangka mendorong upaya perwujudan tatakelola kepolisian yang baik, dengan ukuran keberhasilan yaitu penerapan ketatalaksanaan yang baik dan Indeks Tatalaksana dengan ITK di atas rata-rata nasional atau setara nilai 7 dari skala 1-10 dan (2) terwujudnya ketatalaksanaan yang berbasis elektronik yang menyeluruh dan terpadu dengan ukuran keberhasilan skor Indeks e-Government dengan nilai 2,66 dan penggunaan e-procurement s.d. 80%. Atas dasar tersebut, maka untuk mengukur pencapaian program ini digunakan empat kegiatan indikator: 1)

2)

Perluasan penerapan e-government yang terintegrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan; Pengukuran indikator ini dilakukan dengan melihat kondisi apakah: a)

Satker telah menerapkan LPSE pengadaan barang dan jasa pada tingkat Satker, sudah terealisasi dan ada data dukung?

b)

Penerapan e-document tingkat Mabes Polri dan 32 Satker Polda, penerapan pengintegrasian e-office (e-post , Aplikasi Naskah Dinas Elektronik (ANDE), Sistem Informasi Kearsipan Dinamis (SIKD) dan aplikasi daftar nama pejabat, sudah terealisasi?

c)

Perkap Kapolri tentang Almatsus Polri, sudah terealisasi?

d)

hasil kajian HTCK pada tingkat Polda, 54 HTCK Polair pada tingkat Polda dan Polres, 25 HTCK Satfung Mabes, sudah dilaksanakan?

Penerapan efisiensi penyelenggaraan Pemerintah; Pengukuran indikator ini dilakukan dengan melihat kondisi apakah: a)

SOP Satfung Mabes Polri, sudah terealisasi dan ada data dukung?

b)

dokumen Perhitungan tunjangan kinerja berdasarkan Analisa Beban Kerja (ABK), sudah terealisasi dan ada data dukung?


3)

Implementasi Undang-Undang Keterbukaan Infomasi; Pengukuran indikator ini dilakukan dengan melihat kondisi apakah: a) b) c)

4)

f.

rencana umum pengadaan barang/jasa seluruh Satker di lingkungan Polri dapat diakses publik, sudah terealisasi? dokumen laporan evaluasi, sudah terealisasi? dokumen laporan evaluasi Perkap, sudah terealisasi?

Penerapan sistem kearsipan yang handal. Pengukuran indikator ini dilakukan dengan melihat kondisi apakah e-post , ANDE, SIKD dan aplikasi daftar nama pejabat, sudah terealisasi dan ada data dukung ?

Program Penguatan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia. Program ini bertujuan untuk meningkatkan profesionalisme anggota Polri, hasil yang diharapkan melalui program ini adalah: 1) 2) 3)

4) 5) 6) 7) 8)

meningkatnya kemampuan unit yang mengelola SDM ASN untuk mewujudkan SDM aparatur yang kompeten dan kompetitif; meningkatnya kepatuhan instansi untuk penerapan manajemen SDM aparatur yang berbasis merit; meningkatnya jumlah instansi yang mampu menerapkan manajemen kinerja individu untuk mengidentifikasi dan meningkatkan kompetensi SDM aparatur; meningkatnya jumlah instansi untuk membentuk talent pool (kelompok suksesi) untuk pengembangan karier pegawai di lingkungannya; meningkatnya jumlah instansi yang mampu mewujudkan sistem informasi manajemen SDM yang terintegrasi di lingkungannya; meningkatnya penerapan sistem pengembangan kepemimpinan untuk perubahan; meningkatnya pengendalian penerapan sistem merit dalam Manajamen SDM aparatur; meningkatnya profesionalisme aparatur.

Sasaran yang akan dicapai melalui program ini adalah meningkatnya profesionalisme anggota Polri, dengan ukuran keberhasilan skor Indeks Profesionalitas anggota Polri 86 dari skor 1-100; Atas dasar tersebut, maka untuk mengukur pencapaian program ini digunakan 14 kegiatan indikator: 1) perbaikan berkelanjutan sistem perencanaan kebutuhan personel Polri; Pengukuran indikator ini dilakukan dengan melihat kondisi apakah :

Petunjuk Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Polri Gelombang III Tahun 2016-2019 a) b)

2)

dokumen perencanaan kebutuhan personel Polri tahun 2015-2019, sudah tersedia? Keputusan Kapolri tentang pendistribusian hasil didik secara proporsional dengan mempertimbangkan kebutuhan Satker dan Satwil dan kaderisasi personel, sudah tersedia?

perumusan dan penetapan kebijakan sistem rekruitmen dan seleksi secara transparan dan berbasis kompetensi; Pengukuran indikator ini dilakukan dengan melihat kondisi apakah: a) b) c)

10% anggota Polri yang direkrut dari wilayah perbatasan negara, wilayah pesisir dan pulau-pulau terluar, sudah dilaksanakan? 33 Polda menggunakan teknologi online, sudah terlaksana? Pelaksanaan rekrutmen yang proaktif melalui kampanye rekrutmen setiap hari sepanjang tahun di 453 Polres , sudah dilaksanakan?

3)

perumusan dan penetapan kebijakan sistem promosi secara terbuka; Pengukuran indikator ini dilakukan dengan melihat kondisi apakah Peraturan Kapolri tentang sistem promosi terbuka di lingkungan Polri, sudah tersedia?

4)

perumusan dan penetapan kebijakan pemanfaatan assessment center ; Pengukuran indikator ini dilakukan dengan melihat kondisi apakah: a)

b) c) d)

e)

5)

Peraturan ASSDM Kapolri tentang Kebijakan kompetensi dalam jabatan struktural di tingkat Mabes, Polda, Polres dan Polsek maupun jabatan fungsional umum, sudah ditetapkan? Hasil revisi Peraturan Kapolri tentang Assessment Center, sudah ditetapkan? Peraturan Kapolri tentang Assessment Center, sudah ditetapkan? Penyelenggaraan uji kompetensi jabatan dengan menggunakan sistem Computer Assisted Test (CAT) di tingkat Mabes Polri dan 16 Polda, sudah dilaksanakan? pelatihan dan sertifikasi bagi para assessor di 33 Polda, sudah dilaksanakan?

perumusan dan penetapan kebijakan penilaian kinerja personel Polri; Pengukuran indikator ini dilakukan dengan melihat kondisi apakah Peraturan Kapolri tentang Sistem Penilaian Kinerja Individu, sudah terealisasi?


6)

perumusan dan penetapan kebijakan reward and punishment berbasis kinerja; Pengukuran indikator ini dilakukan dengan melihat kondisi apakah Peraturan Kapolri tentang Reward and punishment system, sudah ditetapkan dan diimplementasikan?

7)

pembangunan/pengembangan sistem informasi personel Polri; Pengukuran indikator ini dilakukan dengan melihat kondisi apakah telah tersedia aplikasi rekam jejak personel Polri di seluruh Satker Mabes Polri dan 33 Polda ?

8)

perumusan dan penetapan kebijakan sistem pengkaderan personel Polri; Pengukuran indikator ini dilakukan dengan melihat kondisi apakah Peraturan Kapolri tentang penerimaan anggota Polri terpadu, sudah ditetapkan dan diimplementasikan?

9)

perumusan dan penetapan kebijakan pemanfaatan/pengembangan data base profil kompetensi calon dan pejabat tinggi Polri; Pengukuran indikator ini dilakukan dengan melihat kondisi apakah Keputusan Kapolri tentang Sistem Pembinaan Karier, sudah ditetapkan?

10) perumusan dan penetapan kebijakan pengendalian kualitas pendidikan dan pelatihan; Pengukuran indikator ini dilakukan dengan melihat kondisi apakah Laporan hasil evaluasi dan validasi, sudah disusun? 11) penerapan sistem promosi secara terbuka, kompetitif dan berbasis kompetensi didukung oleh makin efektifnya pengawasan; Pengukuran indikator ini dilakukan dengan melihat kondisi apakah: a) b)

naskah profil kompetensi jabatan, sudah diterapkan? Assesment tingkat Mabes, di 33 Polda dan Polres, dilaksanakan?

sudah

12) menyusun dan menetapkan pola karier; Pengukuran indikator ini dilakukan dengan melihat kondisi apakah : a) b)

Peraturan Kapolri tentang sistem promosi terbuka di lingkungan Polri, sudah ditetapkan? Assesment tingkat Mabes, 33 Polda dan Polres, sudah dilaksanakan?


13) pengukuran gap competency (kesenjangan kompetensi) antara pemangku jabatan dan syarat kompetensi jabatan; Pengukuran indikator ini dilakukan dengan melihat kondisi apakah laporan Hasil Monitoring dan evaluasi, sudah disusun?

14) penguatan sistem dan kualitas pendidikan dan pelatihan untuk mendukung kinerja. Pengukuran indikator ini dilakukan dengan melihat kondisi apakah MoU, sudah terealisasi? g.

Program Penguatan Peraturan Perundang –Undangan. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas kebijakan publik berbasis kebutuhan publik. Hasil yang diharapkan melalui program ini adalah: a. b.

meningkatnya keterlibatan publik dalam proses perumusan kebijakan; meningkatnya kualitas regulasi yang melindungi, berpihak pada publik, harmonis, tidak tumpang tindih dan mendorong iklim kondusif bagi publik.

Sasaran yang akan dicapai melalui program ini adalah meningkatnya kualitas peraturan perundang-undangan, dengan ukuran keberhasilan tercapainya peraturan perundang-undangan yang harmonis, sinkron dan pelaksanaannya efektif dan efisien; Atas dasar tersebut, maka untuk mengukur pencapaian program ini digunakan dengan tiga kegiatan indikator: a.

evaluasi secara berkala berbagai peraturan perundang-undangan yang sedang diberlakukan; Pengukuran indikator ini dilakukan dengan melihat kondisi apakah Pemetaan Perkap sudah dilaksanakan?

b.

menyempurnakan/mengubah berbagai peraturan perundang-undangan yang dipandang tidak relevan lagi, tumpang tindih atau disharmonis dengan peraturan perundang-undangan lain; Pengukuran indikator ini dilakukan dengan melihat kondisi apakah hasil harmonisasi dan sinkronisasi Perkap, sudah tercapai 100% (42 Perkap)?

c.

melakukan deregulasi untuk memangkas peraturan perundang-undangan yang dipandang menghambat pelayanan. Pengukuran indikator ini dilakukan dengan melihat kondisi apakah hasil revisi Perkap 26 Tahun 2010, sudah terealisasi?

Petunjuk Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Polri Gelombang III Tahun 2016-2019 h.

Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik secara terus menerus. Hasil yang diharapkan melalui program ini adalah: 1)

meningkatnya sistem monitoring dan evaluasi terhadap kinerja pelayanan publik;

2)

meningkatnya kualitas pelayanan publik sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat;

3)

meningkatnya profesionalisme aparatur.

Sasaran yang akan dicapai melalui program ini ada 2 point yaitu (1) meningkatkan kualitas pelayanan publik dengan ukuran keberhasilan skor hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) 90% dan (2) meningkatkan kapasitas manajemen penyelenggaraan pelayanan publik dengan ukuran keberhasilan jumlah inovasi pelayanan, hasil evaluasi kinerja penyelenggara pelayanan publik, skor Indeks Integritas Pelayanan Publik dengan nilai 8,5; Persentase tingkat kepatuhan dalam pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, tindak lanjut pengaduan pelayanan publik dan Public Service Index dengan menetapkan Zona Hijau ada pelayanan di 10 Satpas dan 453 pelayanan SKCK. Atas dasar tersebut, maka untuk mengukur pencapaian program ini digunakan empat kegiatan indikator: 1) 2) 3) 4)

penerapan pelayanan satu atap; percepatan pelayanan menjadi maksimal 15 hari; deregulasi dalam rangka mempercepat proses pelayanan pembangunan/pengembangan penggunaan teknologi informasi dalam pelayanan Pengukuran indikator ini dilakukan dengan melihat kondisi apakah:

a)

Bidang Lalu Lintas (1)

(2) (3)

koordinasi dengan Dinas Kependudukan Kementerian Dalam Negeri terkait penggunaan NIK dalam pelayanan penerbitan dan perpanjangan SIM online, sudah terealisasi? revisi Kerja sama dengan PT BRI Tbk pembayaran PNBP bidang SIM dengan sistem SIMPONI, sudah terealisasi? penambahan mobil SIM Keliling tingkat Polres, sudah terealisasi?


(4) (5) (6) (7)

(8)

(9) (10) (11) (12) (13) (14)

unit layanan SIM online sebanyak 399 satpas, sudah terealisasi? revisi Perkap 9 Tahun 2012 tentang SIM, sudah terlaksana? pelatihan dan sertifikasi kompetensi petugas penguji SIM di seluruh Satpas Indonesia, sudah terlaksana? Standarisasi tata layanan dan gedung di 11 Kantor Satpas pada 10 Polda: Satpas Daan mogot Polda Metro Jaya, Satpas Polrestabes Semarang Polda Jateng, Satpas Polresta Surakarta Polda Jateng, Satpas Polresta Manado Polda Sulut, Satpas Polresta Jogyakarta Polda DIY, Satpas Polresta Denpasar Polda Bali, Satpas Polrestabes Surabaya Polda Jatim, Satpas Polrestabes Bandung Polda Jabar, Satpas Polresta Samarinda Polda Kaltim, Satpas Polrestabes Makassar Polda Sulsel, dan Satpas Polresta Medan Polda Sumut, sudah terlaksana? Mewujudkan Zona bebas percaloan layanan SIM di 10 Satpas Daan mogot Polda Metro Jaya, Satpas Polrestabes Bandung Polda Jabar, Satpas Polrestabes Semarang Polda Jateng, Satpas Polresta Medan Polda Sumut, Satpas Polrestabes Surabaya Polda Jatim, Satpas Polrestabes Makassar Polda Sulsel, Satpas Polresta Palembang Polda Sumsel, Satpas Polresta Pontianak Polda Kalbar, Satpas Polres Cimahi Polda Jabar, Satpas Polres Banyumas Polda Jateng, sudah terlaksana? Score survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM), sudah tercapai 90%? penambahan hardware dan software pada unit layanan BPKB dan STNK di 33 Polda, sudah terlaksana? revisi Perkap 5 tahun 2012 tentang Regident Ranmor, sudah terlaksana? pelatihan dan sertifikasi kompetensi petugas penerbit BPKB dan STNK di seluruh Indonesia, sudah terlaksana? operasional Regident Ranmor yang terintegrasi di 33 Polda dengan Korlantas Polri, sudah terlaksana? mewujudkan Zona bebas percaloan layanan Samsat dan unit BPKB di Polda Metro Jaya, Samsat Polda Jabar, Samsat Polda Jateng, Samsat Polda Sumut, Samsat Polda Jatim, Samsat Polda Sulsel, Samsat Polda Sumsel, Samsat Polda Kalbar, Samsat Polres Cimahi Polda Jabar, Samsat Polres Banyumas Polda Jateng, sudah terlaksana?


b)

Bidang Intelkam (1) (2) (3)

(4) (5)

(6)

(7)

c)

Bidang Binmas (1) (2) (3) (4)

d)

mewujudkan Zona bebas percaloan pelayanan SKCK di 33 Polda dan 453 Polres, sudah terealisasi? sertifikasi kompetensi petugas penerbitan SKCK di 33 Polda dan 453 Polres, sudah terealisasi? aplikasi penerimaan dan penyetoran PNBP secara online di 1 Mabes Polri, 33 Polda, 453 Polres dan 4.872 Polsek, sudah terealisasi? laporan hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) di 453 Polres dengan score indeks 90% , sudah terealisasi? naskah deklarasi pernyataan zona bebas percaloan SKCK di tingkat Mabes Polri, 33 Polda dan 453 Polres, sudah terealisasi? Membangun Link Sistem online tentang Data Kriminalitas perorangan dengan Pusiknas di tingkat Mabes Polri, 33 Polda dan 453 Polres, sudah terbangun? Penerapan Sistem First In First Out di level Polda dan Polres, sudah terealisasi?

Peraturan Direktur dan Perkabaharkam tentang Alternative Dispute Resolution/Restorative Justice, sudah tersusun? unit system aplikasi BUJP online, sudah tersedia? dokumen Peraturan Kabaharkam/Dir Binmas ttg layanan BUJP online, sudah tersusun? Unit mobile SPM pada tingkat Polda dan tingkat Polres, sudah tersedia?

Bidang Polair (1)

(2) (3)

kejadian pencurian di atas kapal di 10 hot spot area prioritas dan di luar hot spot berdasarkan laporan hasil kegiatan pengamanan, sudah berkurang tidak melebihi 25% di tahun 2016? kegiatan Polmas Perairan dan sambang nusa pulau kecil terluar berpenghuni, sudah dilaksanakan? MoU Polri dan KKP tentang Pengintegrasian sistem monitoring dan kontrol terhadap kapal-kapal ikan kerja sama dengan KKP dalam rangka penanggulangan IUU (Illegal Unreported Unregulated ) fishing, sudah dilaksanakan?


e)

Bidang Sabhara (1) (2) (3)

(4)

f)

Bidang Reskrim (1)

(2) (3) (4) (5)

g)

laporan hasil Koordinasi rencana pembangunan database SPDP online dengan Kemenkum dan HAM, Kejaksaan dan Bappennas, sudah tersusun? MoU dengan Kemenkum dan HAM, Kejaksaan dan Bappennas tentang Sistem informasi LP, SPDP online, sudah terlaksana? laporan hasil monitoring SP2HP online di tingkat Mabes Polri, di 33 Polda dan 453 Polres, sudah tersusun? revisi Perkap, Peraturan kaba dan SOP, sudah disahkan? Penyidik Polri dan PPNS di tingkat Mabes Polri, Polda dan Polres sudah bersertifikasi penyidik?

Bidang Brimob (1) (2)

(3)

i.

naskah Peraturan Kabaharkam hasil revisi tentang Patroli, sudah tersusun? revisi Peraturan Kabaharkam tentang Patroli di 33 Polda, sudah disosialisasikan? laporan hasil kegiatan Pengaturan, Penjagaan, Pengawalan, Patroli, di tempat rawan kriminalitas dan rawan kemacetan, sudah tersusun? monitoring pelaksanaan Patroli sesuai route yang telah ditentukan dan Kecepatan mendatangi TKP, sudah terlaksana?

unit tingkat Korbrimob Polri, unit tingkat Satbrimobda untuk bantuan SAR dan KBR serta bom, sudah disiagakan? laporan hasil peningkatan back up kewilayahan dan 32 unit tim siaga gangguan Kamtibmas berintensitas tinggi pada tingkat Polda, sudah tersusun? laporan hasil peningkatan layanan telepon siaga Brimob di 33 Polda, sudah tersusun?

Program Monitoring dan Evaluasi Program ini bertujuan untuk menjamin agar pelaksanaan Reformasi Birokrasi dijalankan sesuai dengan ketentuan dan rencana aksi yang ditetapkan. Hasil yang ingin dicapai melalui program ini adalah memberikan peringatan dini tentang resiko kegagalan pencapaian target yang ditetapkan.

Petunjuk Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Polri Gelombang III Tahun 2016-2019 Atas dasar tersebut, maka untuk mengukur pencapaian program ini digunakan dengan dua kegiatan indikator yaitu: a.

Monitoring; Pengukuran indikator ini dilakukan dengan melihat kondisi apakah : 1) SOP tentang pedoman Monitoring dan Evaluasi, sudah terususun? 2) laporan Monitoring, sudah tersusun? Evaluasi; Pengukuran indikator ini dilakukan dengan melihat kondisi apakah : 1) laporan tahunan, sudah disusun? 2) laporan keseluruhan, sudah disusun?

b.

2.

Komponen Hasil

Mewujudkan Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel, ukuran keberhasilan : No.

Indikator

Baseline 2015

Target 2019

Opini WTP

Opini WTP

1.

Opini WTP dari BPK

2.

Tingkat Kapabilitas APIP (skor 1-5)

1

2

3.

1

2

4.

Tingkat Kematangan Implementasi SPIP (skor 1-5) Nilai AKIP

Skor 68,04

Skor 70

5.

Penggunaan e-procurement

30%

80%

Mewujudkan Birokrasi yang Efektif dan Efisien, ukuran keberhasilan : 1. 2. 3.

Indeks Reformasi Birokrasi Polri (PMPRB) Indeks Profesionalitas Aparatur Polri (Skor 1-100) Indeks e-Government Polri (Skor 0-4)

Skor 67,23 (B) Skor 86

Skor 70 (B) Skor 86

Skor 2,66

Skor 2,66

Mewujudkan Birokrasi yang memiliki Pelayanan Publik Berkualitas, ukuran keberhasilan : 1.

Indeks Integritas Pelayanan Publik (Skor 0-10)

2.

Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)

3.

Persentase kepatuhan pelaksanaan UU Pelayanan Publik (Zona Hijau)

Skor 7,22

Skor 8,5

80%

90%

-

10 Satpas, 453 Yan SKCK


[

TATA CARA DAN MEKANISME PENILAIAN Penilaian pada komponen pengungkit dari 8 area perubahan dalam mewujudkan 3 sasaran Reformasi Birokrasi pada komponen hasil

1. Metodologi Evaluasi. Metodologi yang digunakan untuk melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi Polri pada komponen pengungkit dengan cara menilai indikator target yang telah ditetapkan dalam program, kegiatan, rencana aksi dan quick wins sedangkan untuk evaluasi pada komponen hasil, dilakukan dengan cara sebagai berikut: a.

target dalam rangka mewujudkan Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel. 1)

2)

3) 4)

b.

target dalam rangka Mewujudkan Birokrasi yang Efektif dan Efisien. 1) 2) 3)

c.

opini BPK, berkoordinasi dengan BPK-RI untuk peningkatan kapasitas dan peran APIP, peningkatan penerapan sistem pengawasan yang independen, profesional, dan sinergis, peningkatan anggota Polri yang bersih dan bebas dari KKN, peningkatan efisiensi penyelenggaraan birokrasi Polri, menurunnya tingkat penyimpangan oleh anggota Polri. tingkat Kapabilitas APIP dan tingkat kematangan implementasi SPIP untuk memperoleh skor 2, berkoordinasi dengan BPKP-RI agar para APIP memiliki sertifikasi. nilai AKIP untuk memperoleh skor 70, berkoordinasi dengan Kementerian PAN dan RB. penggunaan e-procurement untuk mencapai 80%, berkoordinasi dengan LKPP terkait dengan surat menyurat dengan elektronik ( e-office dan e-book ) dan pengadaan barang dan jasa.

indeks Reformasi Birokrasi Polri mencapai target skor 70 (BB), berkoordinasi dengan Kementerian PAN dan RB; indeks Profesionalitas Aparatur Polri mencapai skor 86, berkoordinasi dengan BKN; indeks e-government Polri mencapai skor 2,66, berkoordinasi dengan Kemenkominfo.

target dalam rangka Mewujudkan Birokrasi yang memiliki Pelayanan Publik Berkualitas. 1)

indeks integritas pelayanan publik mencapai skor 8,5. Menggunakan survei eksternal berkoordinasi dengan Kementerian PAN dan RB;


2)

survei Kepuasan Masyarakat (SKM) dengan skor 90%, menggunakan survei eksternal berkoordinasi dengan Kementerian PAN dan RB;

3)

Persentase kepatuhan pelaksanaan UU Pelayanan Publik (Zona Hijau) pada 10 Satpas dan 453 Pelayanan SKCK menggunakan survei eksternal berkoordinasi dengan Ombudsman Republik Indonesia (ORI).

2. Teknik Evaluasi Teknik evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi Polri antara lain: kuisioner, wawancara, observasi, studi dokumentasi/ berdasarkan bukti (evident based ) dan kombinasi beberapa teknik tersebut. Sedangkan teknik analisis data antara lain: telaahan sederhana, analisis dari instansi/lembaga terkait pencapaian target. Dalam pelaksanaannya melalui Monitoring dan Evaluasi, sebagai berikut: a.

Monitoring Monitoring dilakukan untuk mempertahankan agar rencana aksi yang dituangkan dalam Road Map Reformasi Birokrasi Polri dan dijabarkan dalam rencana aksi Satker dapat berjalan sesuai dengan jadwal, target dan tahapan sebagaimana telah ditetapkan. Dari proses monitoring, berbagai hal yang perlu dikoreksi dapat langsung dikoreksi pada saat kegiatan Reformasi Birokrasi Polri dilaksanakan, sehingga tidak terjadi penyimpangan dari target-target yang telah ditentukan. Kegiatan monitoring dapat dilakukan melalui beberapa media sebagai berikut: 1)

2)

pertemuan rutin untuk membahas kemajuan, hambatan yang dihadapi/ pengukuran target-target kegiatan Reformasi Birokrasi Polri sebagaimana diuraikan dalam Road Map mengingat Reformasi Birokrasi Polri harus terus dimonitor untuk menjaga keberlanjutannya dengan menggunakan Lembar Kerja Evaluasi (LKE); survei terhadap kepuasan masyarakat, pengaduan masyarakat dan tindak lanjutnya;

Pada tingkat Mabes Polri monitoring dilakukan melalui beberapa media dan pada tingkat Satker menyesuaikan, sebagai berikut: 1) 2) 3)

pertemuan rutin pada tingkat Tim Pengarah; pertemuan rutin pada tingkat Tim Pelaksana; survei kepuasan masyarakat, pengaduan lanjutnya oleh Tim Reformasi Birokrasi Polri.

masyarakat

dan

tindak

Petunjuk Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Polri Gelombang III Tahun 2016-2019 b.

Evaluasi Evaluasi terhadap pelaksanaan Reformasi Birokrasi Polri dilakukan dalam rentang waktu tertentu setiap tahun dan keseluruhan pada akhir pelaksanaan Reformasi Birokrasi Polri. Evaluasi dilakukan untuk menilai kemajuan pelaksanaan Reformasi Birokrasi Polri secara keseluruhan termasuk tindak lanjut hasil monitoring yang dilakukan pada saat pelaksanaan kegiatan. Evaluasi dilakukan dengan pengisian Lembar Kerja Evaluasi (LKE) melalui tahapan pada tingkat Satker kewilayahan, Satker jajaran Mabes Polri dan Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi Polri tingkat Mabes Polri. Evaluasi dilaksanakan per tahun pada akhir pelaksanaan Reformasi Birokrasi Polri untuk membahas kemajuan, hambatan yang dihadapi, dan penyesuaian kegiatan yang perlu dilakukan pada satu tahun ke depan, sehingga tidak terjadi permasalahan yang sama atau dalam rangka merespons perkembangan lingkungan strategis. Evaluasi dilakukan secara menyeluruh terhadap program, kegiatan, rencana aksi, indikator, target dan quick wins yang akan dicapai dari seluruh prioritas yang telah ditetapkan, secara berjenjang sebagai berikut; 1)

tingkat Satker dipimpin oleh Kasatker;

2)

tingkat Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi Polri dipimpin oleh Ketua Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi dan dikonsolidasikan oleh Asrena Kapolri selaku Ketua Pelaksana Reformasi Birokrasi Polri yang difasilitasi Biro Reformasi Birokrasi Polri Srena Polri;

3)

tingkat Mabes Polri, dipimpin oleh Kapolri selaku Ketua Tim Pengarah Reformasi Birokrasi Polri yang difasilitasi Biro Reformasi Birokrasi Polri Srena Polri.

Dalam pelaksanaannya pada tingkat Satker Mabes Polri dan Kewilayahan agar menyesuaikan dengan komposisi organisasi dan pejabat pada tingkat Mabes Polri sesuai dengan area perubahan, program, kegiatan, rencana aksi dan quick wins. 3.

Lembar Kerja Evaluasi (LKE)

Lembar Kerja Evaluasi berisi hasil penilaian mandiri pelaksanaan Reformasi Birokrasi Polri dari 8 area perubahan, program, kegiatan, rencana aksi, quick wins dan target pencapaian Reformasi Birokrasi Polri yang menggambarkan pencapaian pelaksanaan Reformasi Birokrasi Polri dalam periode semester (untuk laporan monitoring), tahunan dan periode keseluruhan. Hasil penilaian dalam LKE selanjutnya diproses dalam narasi analisa dan evaluasi untuk perumusan rekomendasi dan rencana tindak lanjut agar target yang telah ditetapkan dapat tercapai sesuai dengan rencana.


a.

pengorganisasian dan jadwal pelaksanaan evaluasi. Agar pelaksanaan Reformasi Birokrasi Polri dapat berjalan dengan baik, maka perlu dilakukan pengelolaan yang baik pula. Untuk itu perlu dibentuk Tim yang diberi tugas untuk melakukan pengelolaan Reformasi Birokrasi Polri agar seluruh rencana aksi dapat dilaksanakan sesuai dengan target dan jadwal yang telah ditentukan, meliputi dua tingkatan yaitu Tim Pengarah dan Tim Pelaksana, untuk tingkat Satker menyesuaikan, dengan masing-masing tugas sebagai berikut: 1)

Tim Pengarah Reformasi Birokrasi Polri dipimpin oleh Kapolri dan Wakapolri selaku penanggung jawab pelaksanaan Reformasi Birokrasi Polri dengan Tugas sebagai berikut: a)

b)

2)

memastikan pelaksanaan Road Map Reformasi Birokrasi Polri sesuai dengan sasaran Reformasi Birokrasi Nasional, yang dapat memberikan dampak pada perbaikan Birokrasi Polri dan memberikan pelayanan prima kepada masyarakat; memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi Polri secara berkala, termasuk pelaksanaan Quick Wins, dan memberikan arahan agar pelaksanaan Reformasi Birokrasi Polri tetap berjalan konsisten, terarah sesuai dengan Road Map dan berkelanjutan.

Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi Polri dipimpin oleh Asrena Kapolri, dalam pelaksanaannya dibantu Sekretaris Tim yang dijabat oleh Kepala Biro Reformasi Birokrasi Polri dan Tim pelaksana yang dibagi ke dalam sembilan Tim yaitu: a) Tim I b) c) d) e) f)

: Program Revolusi Mental Aparatur, selaku Ketua Tim Karorenmin Lemdiklat Polri; Tim II : Program Penguatan Sistem Pengawasan, selaku Ketua Tim Karorenmin Itwasum Polri; Tim III : Program Penguatan Akuntabilitas Kinerja, selaku Ketua Tim Karojakstra Srena Polri; Tim IV : Program Penguatan Kelembagaan, selaku Ketua Tim Karolemtala Srena Polri; Tim V : Program Penguatan Tatalaksana, selaku Ketua Tim Karolemtala Srena Polri; Tim VI : Program Penguatan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia ASN, selaku Ketua Tim Karojianstra SSDM Polri;


g) Tim VII : Program Penguatan Peraturan Perundang –Undangan, selaku Ketua Tim Karosunluhkum Divkum Polri; h) Tim VIII : Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, selaku Ketua Tim Wakakorlantas Polri, yang dilaksanakan oleh: (1) bidang Lantas oleh Kabidregident Korlantas Polri; (2) bidang Reskrim oleh Kabagren Rorenmin Bareskrim Polri; (3) bidang Intel oleh Kabidyanmas Baintelkam Polri; (4) bidang Sabhara oleh Kasubditgasum Ditsabhara Baharkam Polri; (5) bidang Binmas oleh Kasubdibintibmas Ditbinmas Baharkam Polri; (6) bidang Polair oleh Kasatrolnus Ditpolair Baharkam Polri; (7) bidang Brimob oleh Kabagren Korbrimob Polri; i) Tim IX : Program Monitoring dan Evaluasi, selaku Ketua Tim Karo RBP Srena Polri. Laporan diterima selambat-lambatnya tanggal 15 pada periode laporan semester/monitoring, tahunan dan keseluruhan (per 15 Juni dan 15 Desember). Laporan akhir pelaksanaan Reformasi Birokrasi Polri dilaksanakan oleh Biro Reformasi Birokrasi Polri Srena Polri pada bulan Juli tahun anggaran berjalan (TAB) dan bulan Januari tahun anggaran yang akan datang (TAB+1). Sedangkan laporan akhir tingkat Polda disusun oleh Bag RBP Biro Rena Polda dan Satker Mabes Polri berdasarkan Sprin Kasatker dalam format LKE, yang disusun menggunakan Excel dan dikirim ke Srena Polri melalui email: [email protected] b.

Penilaian Mandiri atas kemajuan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Polri. Penilaian Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Polri pada komponen pengungkit fokus pada data dukung berdasarkan bukti ( evident based ) sebagaimana yang tertuang dalam dokumen rencana aksi sedangkan komponen hasil di samping data dukung juga dari sumber lain yang akurat dan relevan dengan pelaksanaan Reformasi Birokrasi Polri antara lain survei. 1)

Langkah penilaian dilakukan sebagai berikut: a)

dalam melakukan penilaian, terdapat enam variable yaitu: area perubahan, program, kegiatan, rencana aksi, indikator dan target per tahun.

Petunjuk Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Polri Gelombang III Tahun 2016-2019 b)

variabel tersebut terakomodir dalam komponen pengungkit dan komponen hasil dengan masing-masing subkomponen memiliki bobot sebagai berikut:

c)

setiap sub-komponen pada komponen pengungkit akan dibagi ke dalam kegiatan, rencana aksi dan indikator sebagai kriteria keberhasilan per tahun. Setiap indikator akan dijawab sesuai dengan pencapaian target. Setiap jawaban memenuhi target akan diberikan nilai 1 sedangkan apabila tidak tercapai jawaban akan disesuaikan dengan % tertentu berdasarkan hasil yang dicapai dengan nilai <1. Nilai akhir dibagi dengan bobot pada kegiatan dan sub-komponen. Contoh : Program Revolusi Mental Aparatur (bobot 5%) Tahun 2016 Program Revolusi Mental Aparatur melaksanakan 2 kegiatan, 7 rencana aksi dan 11 indikator keberhasilan diantaranya indikator keberhasilan: Pembuatan kurikulum dan modul dengan bobot masing-masing 2,5% dari 2 kegiatan. Target yang akan dicapai tersusunnya 324 modul dan 208 kurikulum. Maka apabila target tercapai 324 modul dan 208 kurikulum mendapat nilai 1, jika tidak tercapai secara otomatis akan mendapat nilai <1. Nilai akhir terjumlah setelah menghitung target yang akan tercapai.

d)

Komponen pengungkit yang meliputi 8 sub-komponen merupakan upaya dalam mewujudkan 3 sasaran Reformasi Birokrasi Polri sebagai komponen hasil yaitu mewujudkan birokrasi yang bersih dan akuntabel, birokrasi yang efektif dan efisien dan birokrasi yang memiliki pelayanan publik yang berkualitas. Mekanisme penilaian sama dengan penilaian pada komponen pengungkit.


Contoh: Sasaran dalam rangka mewujudkan Birokrasi yang Efektif dan Efisien (bobot 20%). Kegiatan tahun 2016 melaksanakan 3 target diantaranya Indeks Reformasi Birokrasi Polri (PMPRB) dengan bobot 7% dan target mendapat nilai 68. Maka apabila apabila target tercapai seluruhnya mendapat nilai 1, jika tidak tercapai secara otomatis akan mendapat nilai <1. Secara kumulatif sasaran tersebut akan terjumlah berdasarkan rumus dan target yang akan dicapai. e)

2)

Setelah masing-masing komponen dijumlahkan (komponen pengungkit dan hasil) maka nilai akhir dari penjumlahan komponen tersebut akan dipergunakan untuk menentukan tingkat pelaksanaan reformasi birokrasi, dengan kategori:

Sistematika Pelaporan: Sistematika pelaporan ditentukan untuk format laporan evaluasi melalui LKE sedangkan laporan monitoring disusun sesuai dengan kegiatan yang dilaksanakan misalnya laporan hasil survei dan lain-lain. Nilai akhir dari penjumlahan komponen tersebut selanjutnya dianalisa untuk menentukan keberhasilan pelaksanaan reformasi birokrasi pada pencapaian 3 (tiga) sasaran dalam mewujudkan Birokrasi yang bersih dan akuntabel, Birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas dan Birokrasi yang efektif dan efisien, dengan sistematika sebagai berikut:


I.

Pendahuluan

II.

Lembar Kerja Evaluasi (LKE)

III.

Hasil yang dicapai: 1. 2. 3.

IV.

dalam rangka mewujudkan Birokrasi yang bersih dan akuntabel; dalam rangka mewujudkan Birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas; dalam rangka mewujudkan Birokrasi yang efektif dan efisien.

Rekomendasi 1. dalam rangka mewujudkan Birokrasi yang bersih dan akuntabel; 2. dalam rangka mewujudkan Birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas; 3. dalam rangka mewujudkan Birokrasi yang efektif dan efisien.

V.

Kesimpulan dan saran

VI.

Penutup


PENUTUP Menjaga momentum perubahan secara terus menerus agar rencana aksi dijalankan secara konsisten

Demikian Petunjuk Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Polri Gelombang III Tahun 2016-2019 disusun sebagai Pedoman Para Kasatker pada tingkat Mabes Polri, Kewilayahan dan Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi Polri dalam menyusun pencapaian hasil pelaksanaan Reformasi Birokrasi Polri Gelombang III Tahun 2016-2019 dalam mewujudkan Birokrasi yang bersih dan akuntabel, Birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas dan Birokrasi yang efektif dan efisien.

Jakarta, 16 Agustus 2016 KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Drs. M. TITO KARNAVIAN, M.A., Ph.D. JENDERAL POLISI

Paraf: 1. Konseptor/Karo RBP: ……. 2. Asrena Kapolri: …… 3. Kasetum Polri:….. 4. Wakapolri: …..

LEMBAR KERJA EVALUASI TAHUN 2016

LEMBAR KERJA EVALUASI REFORMASI BIROKRASI POLRI GELOMBANG III TAHUN 2016-2019 UNIT ORGANISASI : POLRI SATKER

:-

TAHUN

: 2016 PENILAIAN

A. PROSES (60%) I. REVOLUSI MENTAL APARATUR (5%) 1

TARGET

TARGET

CAPAIAN

NILAI

%

5

2.82

56%

2.5

1.29

52%

Pengembangan nilai-nilai untuk menegakkan integritas (2,5%)

a. Pembuatan kurikulum dan modul

Telah disusun 324 modul dan 208 kurikulum;

324

208

c. Melakukan dikjur sesuai dengan kompetensi

Telah dilaksanakan dikjur 265 Kompol, 2863 Inspektur dan 3065 Brigpol

265

2863

d. Membentuk dan meningkatkan jumlah TOT revolusi mental dan bela Negara

Telah dibentuk 1 TOT Pati tingkat Mabes Polri;

200

100

100

1000

0.56

b. Pembacaan Tribrata dan Catur Prasetya, Panca Prasetya Korpri pada saat apel pagi 3065

2000

0.50

1

0.00

e. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap hasil TOT f. Peningkatan kompetensi gadik, gadikan dan peserta didik

Telah dilaksanakan sertifikasi gadik, gadikan, peserta didik dan pengasuh

33500

625

33500

625

1.00

wilayah 33.500 dan pusat 625; 2

II.

Pembentukan agen perubahan yang dapat mendorong terjadinya perubahan pola pikir (2,5%)

2.5

1.53

a. Sosialisasi Perkap No. 856/ X /2015 tentang pe mbentukan Role Model /Agen perubahan

Telah dilaksanakan 1 kali sosialisasi Pembentukan Role Model/Agen

b. Melakukan seleksi terhadap calon agen perubahan c. Pembuatan VCD fungsi teknis Polri PENGUATAN SISTEM PENGAWASAN (12%) 1 Pembangunan unit kerja untuk memperoleh predikat menuju wilayah bebas dari korupsi (WBK)/ wilayah birokrasi bersih dan melayani (WBBM) (2,4%)

1

1

Telah dibentuk 320 agen perubahan tingkat Polda;

320

90

Telah dilaksanakan Pelatihan fungsi teknis Polri di 453 Polres;

453

250

61%

1.00

Perubahan tingkat Mabes Polri sd Polres;

0.28 0.55

12

8.79

73%

2.4

1.59

66%

a. Meningkatkan kapabilitas APIP Polri ke Level II:

.

a. Pembuatan piagam audit intern;

Telah dibuat 1 piagam audit intern;

b. Peningkatan kompetensi;

Telah dilaksanakan kompetensi bersertifikasi 25 JFA, 30 bersertifikasi audit investigasi, 45 bersertifikasi audit PBJ, 45 Sertifikat r eview Lapkeu, 105

1

1 25

30

45

45 105

1.00 10

10

15

20 50 0.42

sertifikat audit dasar; c. Pembuatan peraturan/SOP;

Telah dibuat 5 Peraturan Kapolri/Irwasum/Kadivpropam;

d. Pembuatan Peta resiko objek pemeriksaan.

Telah dibuat 1 peta resiko objek pemeriksaan tahunan.

b. Penyelenggaraaan Wasrik, reviu, pemantauan tindak lanjut dan evaluasi Akuntabilitas Instansi Pemerintah

Telah dibuat 92 Laporan Hasil Wasrik tahunan, 4 Laporan Hasil Review, 100% ITW 90% BPK Jumlah rekomendasi temuan yang selesai ditindaklanjuti, Hasil evaluasi AKIP dengan predikat “BB”(minimal 72);

c. Mendorong pelaksanaan reformasi birokrasi melalui Indeks Tata Kelola Polri (ITK) d. Penetapan WBK/ WBBM;

Nilai ITK Tahun 2016 sebesar 6,15 (cenderung baik); Telah dibentuk 4 WBK/ WBBM pada Polresta Palembang, Polresta Pontianak,

5

3

1 92

0.60

1 4

100

90

72

29

1.00 2

2

3

4

Pemenuhan LHKPN 100% Pejabat Polri Eselon I dan Kapolda (33);

f. Pemenuhan kewajiban pelaporan keuangan;

Mempertahankan laporan keuangan oleh BPK dengan Predikat WTP=100, WTP DPP=50, DISCLAIMER=0;

g. Penerapan disiplin dan kode etik;

Telah dibuat 1 dokumen Laporan hasil penerapan disiplin dan kode etik;

Pelaksanaan pengendalian gratifikasi; (2,4%) Pengendalian gratifikasi

2.4

Pelaksanaan whistleblowing system; (2,4%) Penerapan whistle blower system Tipikor

2.4

Pelaksanaan pemantauan benturan kepentingan; (2,4%)

2.4

45

30 0.44

6.15

5.15

4

2

0.84 0.50

Polres Cimahi dan Polres Banyumas; e. Pemenuhan LHKPN;

50

48

33

12

100

50

1

1

15

0.33 0.50 1.00 2.40

Telah dibuat 1 Perkap tentang pengendalian gratifikasi bagi seluruh anggota Polri;

1

1

Telah dibuat 1 Laporan sharing informasi WBS online antara Polri, KPK dan LPSK;

1

1

Terkoneksinya 1 sistem WBS online tingkat Mabes Polri;

1

1

Telah dibuat 1 Surat Edaran Kapolri tentang penanganan benturan kepentingan,

1

Telah dibentuk SPIP di tingkat Mabes Polri;

1

2.40

5

Pembangunan SPIP di lingkungan unit kerja; (2,4%)

1.00

6

Penanganan pengaduan masyarakat; Membangun sistem Pengaduan Masyarakat (Dumas) online terintegrasi dengan Satfung di lingkungan Polri yang menangani Dumas

0%

0.00

2.4 2.40

Optimalisasi penataan penyelenggaraan SPIP pada Satker di lingkungan Polri

100%

1.00

0.00 Penanganan benturan kepentingan

100%

1.00

1

1.00

100%


:-

TAHUN

: 2016 PENILAIAN

A. PROSES (60%) I. REVOLUSI MENTAL APARATUR (5%) 1

TARGET

TARGET

CAPAIAN

NILAI

%

5

2.82

56%

2.5

1.29

52%

Pengembangan nilai-nilai untuk menegakkan integritas (2,5%)

a. Pembuatan kurikulum dan modul

Telah disusun 324 modul dan 208 kurikulum;

324

208

c. Melakukan dikjur sesuai dengan kompetensi


265

2863


Telah dibentuk 1 TOT Pati tingkat Mabes Polri;

200

100

100

1000

0.56

b. Pembacaan Tribrata dan Catur Prasetya, Panca Prasetya Korpri pada saat apel pagi 3065

2000

0.50

1

0.00

e. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap hasil TOT f. Peningkatan kompetensi gadik, gadikan dan peserta didik

Telah dilaksanakan sertifikasi gadik, gadikan, peserta didik dan pengasuh

33500

625

33500

625

1.00

wilayah 33.500 dan pusat 625; 2

Pembentukan agen perubahan yang dapat mendorong terjadinya perubahan pola pikir (2,5%)

2.5

a. Sosialisasi Perkap No. 856/ X /2015 tentang pe mbentukan Role Model /Agen perubahan

II.

1.53 Telah dilaksanakan 1 kali sosialisasi Pembentukan Role Model/Agen

1

1

Perubahan tingkat Mabes Polri sd Polres;

b. Melakukan seleksi terhadap calon agen perubahan

Telah dibentuk 320 agen perubahan tingkat Polda;

320

90

c. Pembuatan VCD fungsi teknis Polri


453

250

PENGUATAN SISTEM PENGAWASAN (12%) 1 Pembangunan unit kerja untuk memperoleh predikat menuju wilayah bebas dari korupsi (WBK)/ wilayah birokrasi bersih dan melayani (WBBM) (2,4%)

61%

1.00 0.28 0.55

12

8.79

2.4

1.59


73% 66% .




Telah dilaksanakan kompetensi bersertifikasi 25 JFA, 30 bersertifikasi audit investigasi, 45 bersertifikasi audit PBJ, 45 Sertifikat r eview Lapkeu, 105

1

1 25

30

45

45 105

1.00 10

10

15

20 50 0.42

sertifikat audit dasar; c. Pembuatan peraturan/SOP;





Telah dibuat 92 Laporan Hasil Wasrik tahunan, 4 Laporan Hasil Review, 100% ITW 90% BPK Jumlah rekomendasi temuan yang selesai ditindaklanjuti, Hasil evaluasi AKIP dengan predikat “BB”(minimal 72);


Nilai ITK Tahun 2016 sebesar 6,15 (cenderung baik); Telah dibentuk 4 WBK/ WBBM pada Polresta Palembang, Polresta Pontianak,

5

3

1 92

0.60

1 4

100

90

72

29

1.00 2

50

2

3

4

Pemenuhan LHKPN 100% Pejabat Polri Eselon I dan Kapolda (33);





Pelaksanaan pengendalian gratifikasi; (2,4%) Pengendalian gratifikasi

2.4

Pelaksanaan whistleblowing system; (2,4%) Penerapan whistle blower system Tipikor

2.4

Pelaksanaan pemantauan benturan kepentingan; (2,4%)

2.4

30 0.44

6.15

5.15

4

2

0.84 0.50

Polres Cimahi dan Polres Banyumas; e. Pemenuhan LHKPN;

45

48

33

12

100

50

1

1

15

0.33 0.50 1.00 2.40

Telah dibuat 1 Perkap tentang pengendalian gratifikasi bagi seluruh anggota Polri;

1

1


1

1


1

1

2.40

Telah dibuat 1 Surat Edaran Kapolri tentang penanganan benturan

1.00

1

Pembangunan SPIP di lingkungan unit kerja; (2,4%)

2.4 2.40

Optimalisasi penataan penyelenggaraan SPIP pada Satker di lingkungan Polri 6

0%

0.00

kepentingan, 5

100%

1.00

0.00 Penanganan benturan kepentingan

100%

1.00

Telah dibentuk SPIP di tingkat Mabes Polri;

1

1

100%

1.00

Penanganan pengaduan masyarakat; Membangun sistem Pengaduan Masyarakat (Dumas) online terintegrasi dengan Satfung di lingkungan Polri yang menangani Dumas

III.

PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA (6%)

Pembangunan/ Pengembangan Teknologi Informasi Dalam Manajemen Kinerja (6,0%)

6

6.0

a. Pemantapan penyusunan dokumen perjanjian kinerja sebagaimana Perkap 6 tahun 2015;

Telah dibuat 1258 Dokumen perjanjian kinerja sesuai Perkap No 6 Tahun 2015;

b. Menyediakan alat pengolah data untuk melaksanakan pelaporan

Tersedianya alat pengolah data dengan menggunakan aplikasi BPP & GPP

pembayaran belanja pegawai pada Polri dgn mengunakan aplikasi BPP dan aplikasi GPP;

IV.

1258

500

32

20

50

25

d. Penggunaan e-proc terhadap belanja pengadaan tingkat mabes Polri, Polda dan Polres.

Telah dilaksanakan 100% penggunaan e-proc pada 453 polres, 32 polda dan 60 satker Mabes Polri.

60

32

e. Penyusunan IKU yang terukur dan dapat dipertanggungjawabkan terhadap masyarakat.

Telah dibuat 1 Naskah IKU;

1

453

25

10

30

32

1

b. Pembentukan Rumkit Bhayangkara;

69%

144

144

Peningkatan 4 Rumkit Bhayangkara dari tingkat IV menjadi tingkat III;

4

2

Telah dibentuk 3 Perkap tentang SOTK tingkat Polres. Telah dibuat MoU Sinergi tingkat pusat dan daerah.

3 1

0.47 453

0.94 1.00

6 6.0 Terbentuknya 144 Polsek baru hasil evaluasi dan restrukturisasi kelembagaan di lingkungan Polri.

4.12

0.63

50 personil Polri telah mengikuti pelatihan pengadaan barang dan jasa dan 50% peserta pelatihan bersertifiksasi PBJ;

a. Pembentukan Polsek baru yang sudah memenuhi persyaratan;

69%

0.40

pada 32 Polda;

c. Melaksanakan kegiatan pelatihan dan sertifikasi pengadaan barang/jasa

PENGUATAN KELEMBAGAAN (6%) Evaluasi dan restrukturisasi kelembagaan di lingkungan Polri (6,0%)

4.12

3.46

58%

3.46

58%

1.00 0.50

c. Pembentukan Polda Sulbar dan Kaltara; d. Peningkatan tipologi Polres;

V.

e. Revisi organisasi Polri tingkat Mabes dan Kewilayahan; f. Penguatan sinergi Polisional kelembagaan antara instansi terk ait pemerintah pusat=1 dan daerah=33; PENGUATAN TATA LAKSANA (5%) 1 Perluasan penerapan e-government yang terintegrasi dalam

33

1 1

0.33 15

5 1.25

penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan (1,25%)

a. Penerapan LPSE pengadaan barang & jasa pada tingkat satker ;

Telah diterapkan LPSE pengadaan barang & jasa pada 1.230 Satker;

b. Penerapan sistem pengelolaan informasi dan dokumentasi ( e-document & e-office );

Telah diterapkan 1 e-document dan 1 pengintegrasian e-office (e-post, Aplikasi naskah dinas elektronik (ANDE), Sistem informasi kearsipan dinamis (SIKD) dan aplikasi daftar nama pejabat pada tingkat Mabes Polri;

1230 1

1230 1

1

0.47 5.00

100%

1.25

100%

1.00 1 1.00

c. Penyempurnaan draft Almatsus Polri; d. Pengkajian HTCK pada unsur pengawas dan pembantu pimpinan/ pelayanan di tingkat Polda; 2

3

Telah dibuat Hasil kajian HTCK pada 32 Polda.

32

32

a. Penyusunan SOP pada tingkat Satker Mabes Polri;

Telah dibuat 25 SOP satfung Mabes Polri;

25

25

b. Penyusunan Evaluasi Analisa Beban Kerja (ABK) dalam rangka penerapan pembayaran tunjangan kinerja.

Telah dibuat 1 dokumen Perhitungan tunjangan kinerja berdasarkan Analisa Beban Kerja (ABK).

1

1

a. Peningkatan pengumuman rencana umum pengadaan barang/jasa seluruh satker di lingkungan Polri dengan menggunakan aplikasi SIRUP;

Telah dilaksanakan 1 kali pengumuman rencana umum pengadaan barang/jasa seluruh satker di lingkungan Polri dengan menggunakan aplikasi SIRUP;

1

1

b. Evaluasi implementasi Perkap Nomor 14 Tahun 2014 tentang Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan Polri;

Telah dibuat 1 dokumen Laporan evaluasi implementasi Perkap Nomor 14 Tahun 2014 tentang Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan Polri;

1

1

Penerapan efisiensi penyelenggaraan pemerintah (1,25%)

Implementasi undang-undang keterbukaan infomasi; (1,25%)

1.25

1.00 1.25

1.25

100%

1.00 1.00 1.25

1.00

1.00

100%

Pembangunan/ Pengembangan Teknologi Informasi Dalam Manajemen Kinerja (6,0%)

6.0 Telah dibuat 1258 Dokumen perjanjian kinerja sesuai Perkap No 6 Tahun 2015;

b. Menyediakan alat pengolah data untuk melaksanakan pelaporan

Tersedianya alat pengolah data dengan menggunakan aplikasi BPP & GPP

pembayaran belanja pegawai pada Polri dgn mengunakan aplikasi BPP dan aplikasi GPP;

IV.

4.12


1258

500

32

20

0.40

0.63

pada 32 Polda;



50

25


Telah dilaksanakan 100% penggunaan e-proc pada 453 polres, 32 polda dan 60 satker Mabes Polri.

60

32

e. Penyusunan IKU yang terukur dan dapat dipertanggungjawabkan terhadap masyarakat.

Telah dibuat 1 Naskah IKU;


453

1

25

10

30

32

1

Terbentuknya 144 Polsek baru hasil evaluasi dan restrukturisasi kelembagaan di lingkungan Polri.


144

144


4

2

Telah dibentuk 3 Perkap tentang SOTK tingkat Polres. Telah dibuat MoU Sinergi tingkat pusat dan daerah.

3 1

0.47 453

0.94 1.00

6 6.0


69%

3.46

58%

3.46

58%

1.00 0.50

c. Pembentukan Polda Sulbar dan Kaltara; d. Peningkatan tipologi Polres;

V.

e. Revisi organisasi Polri tingkat Mabes dan Kewilayahan; f. Penguatan sinergi Polisional kelembagaan antara instansi terk ait pemerintah pusat=1 dan daerah=33; PENGUATAN TATA LAKSANA (5%) 1 Perluasan penerapan e-government yang terintegrasi dalam

1 1

33

0.33 15

5 1.25

penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan (1,25%)




Telah diterapkan 1 e-document dan 1 pengintegrasian e-office (e-post, Aplikasi naskah dinas elektronik (ANDE), Sistem informasi kearsipan dinamis (SIKD) dan aplikasi daftar nama pejabat pada tingkat Mabes Polri;

1230 1

1230 1

1

0.47 5.00

100%

1.25

100%

1.00 1 1.00

c. Penyempurnaan draft Almatsus Polri; d. Pengkajian HTCK pada unsur pengawas dan pembantu pimpinan/ pelayanan di tingkat Polda; 2

3

4

VI.

Telah dibuat Hasil kajian HTCK pada 32 Polda.

32

32

a. Penyusunan SOP pada tingkat Satker Mabes Polri;


25

25

b. Penyusunan Evaluasi Analisa Beban Kerja (ABK) dalam rangka penerapan pembayaran tunjangan kinerja.


1

1

a. Peningkatan pengumuman rencana umum pengadaan barang/jasa seluruh satker di lingkungan Polri dengan menggunakan aplikasi SIRUP;

Telah dilaksanakan 1 kali pengumuman rencana umum pengadaan barang/jasa seluruh satker di lingkungan Polri dengan menggunakan aplikasi SIRUP;

1

1


Telah dibuat 1 dokumen Laporan evaluasi implementasi Perkap Nomor 14 Tahun 2014 tentang Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan Polri;

1

1

c. Evaluasi implementasi Perkap Nomor 12 Tahun 2013 tentang Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE).

Telah dibuat 1 dokumen Laporan evaluasi implementasi Perkap Nomor 12 Tahun 2013 tentang Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE).

1

1

Penerapan efisiensi penyelenggaraan pemerintah (1,25%)

Implementasi undang-undang keterbukaan infomasi; (1,25%)

Penerapan Sistem Kearsipan yang handal (1,25%) Terbangunnya e-office yang terintegrasi

PENGUATAN SISTEM MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA (15%) 1

2

Perbaikan berkelanjutan sistem perencanaan kebutuhan personel Polri (1,5%)

1.25

1.00 1.25

100%

1.00

1.00

1.00

1.25

1.25 Telah dibentuknya 1 e-doc dan 1 e-office pada tingkat Mabes Polri.

100%

1.00

1.25

1

1

1

1

15 1.5

a. Penyusunan rencana kebutuhan personel Polri dalam memenuhi standar ideal minimal dengan prinisp minimal zero growth;

Telah dibuat 1 Dokumen perencanaan kebutuhan personel Polri tahun 20152019;

1

1

b. Pendistribusian kuota pendidikan pembentukan dan pendidikan pengembangan sec ara proporsional dengan mempertimbangkan kebutuhan Satker dan Satwil dan kaderisasi personel;

Telah dibuat 1 Kep Kapolri tentang pendistribusian hasil didik secara proporsional dengan mempertimbangkan kebutuhan Satker dan Satwil dan kaderisasi personel;

1

1

Perumusan dan penetapan kebijakan sistem rekruitmen dan seleksi secara transparan dan berbasis kompetensi; (1,5%)

1.00

1.25

100%

1.00 11.48

77%

1.50

100%

1.00

1.00

1.5 0.75

a. Rekrutmen anggota Polri di wilayah perbatasan, wilayah pesisir dan pulaupulau terluar;

Telah dilaksanakan rekrutmen sebesar 10% Anggota Polri yang berasal dari wilayah perbatasan negara, wilayah pesisir dan pulau-pulau terluar (10% X

1120

50%

500 0.45

11.200)

3

b. Pendaftaran untuk rekrutmen dan seleksi anggota Polri melalui penggunaan teknologi informasi (online) di tingkat Polda.

10 Polda telah menggunakan teknologi online;

c. Pelaksanaan rekrutmen yang proaktif melalui kampanye rekrutmen setiap hari sepanjang tahun di tingkat Polres

Sudah 80% dilaksanakan dari 453 Polres, (Jumlah Polres yang dicapai x 80%)

Perumusan dan penetapan kebijakan sistem promosi secara terbuka; (1,5%)

Perumusan dan penetapan kebijakan pemanfaatan assessment center; (1,5%)

5 200

1

1

0.50 0.55

1.5

Kebijakan sistem promosi dengan mekanisme: a. Pengumuman dan pendaftaran secara terbuka, b. Penilaian kompetensi manajerial dan kompetensi bidang (substansi tugas) c. Tata cara pengisian jabatan struktural dan fungsional; 4

10 362

1.50 Telah dibuat 1 Peraturan Kapolri tentang sistem promosi terbuka di lingkungan Polri;

100%

1.00

1.5

1.04

1. Menetapkan Kebijakan kompetensi dalam jabatan struktural di tingkat Mabes, Polda, Polres dan Polsek maupun jabatan fungsional umum;

Telah dibuat 1 Peraturan ASSDM Kapolri;

1

2. Menetapkan Kebijakan pengembangan assessment center dalam pembinaan karier sampai pada tingkat Polda melalui revisi Perkap No. 12

Telah dilaksanakan uji kompetensi jabatan dgn menggunakan sistem Computer Assisted Test (CAT) di tingkat Mabes Polri dan 4 Polda;

1

4

1

2

Telah dilaksanakan 10 Pelatihan dan sertifikasi bagi assessor di 32 Polda;

10

32

5

15

Telah dibuatnya 40% aplikasi rekam jejak personel Polri di seluruh satker Mabes Polri (40%) dan 32 Polda (40%);

24

13

12

1

69%

1.00

0.60

tahun 2012. 3. Pelatihan dan sertifikasi bagi para assessor tingkat Polda; 5

Perumusan dan penetapan kebijakan penilaian kinerja personel Polri;

6.

Perumusan dan penetapan kebijakan reward and punishment berbasis kinerja;

7.

Pembangunan/ pengembangan sistem informasi personel Polri; (1,5%)

0.48

Revisi Peraturan Kapolri tentang penilaian kinerja bagi anggota Polri dengan SMK;

Penyusunan Kebijakan tentang reward and punishment bagi anggota Polri. 1.5

Pengembangan aplikasi rekam jejak personel Polri di tingkat Mabes Polri dan Polda; 8.

Perumusan dan pen etapan kebijakan sistem pengkaderan personel Polri;

9.

Perumusan dan penetapan kebijakan pemanfaatan/ pengembangan data base profil kompetensi calon dan pejabat tinggi Polri;

0.77 7

51%

0.51

Menyusun peraturan tentang penerimaan anggota Polri terpadu

Kebijakan pemanfaatan dan pengembangan data base profil kompetensi calon dan pejabat tinggi pada level Mabes dan Polda. 10. Perumusan dan penetapan kebijakan pengendalian kualitas Diklat; (1,5%)

1.5

Evaluasi dan validasi Diklat meliputi Diktuk, Dikbangpim, Dikbangspes dan Program latihan Polri serta pelaksanaan Kerja sama pendidikan dan latihan Dagri/Lugri dalam rangka mendukung penguatan sistem dan kualitas Diklat sesuai kebutuhan guna mendukung kinerja. 11. Penerapan sistem promosi secara terbuka, kompetitif, dan berbasis kompetensi didukung oleh makin efektifnya pengawasan; (1,5%) a. Diterapkan promosi secara terbuka pada jabatan tertentu di tingkat Mabes

1.50 Telah dibuat 1 Laporan Hasil evaluasi dan validasi.

1

100%

1 1.00

1.5 1.17 Telah dibuat 1 Naskah profil kompetensi jabatan;

1

1

1.00

78%

3

Perumusan dan penetapan kebijakan sistem promosi secara terbuka; (1,5%)

1.5

Kebijakan sistem promosi dengan mekanisme: a. Pengumuman dan pendaftaran secara terbuka, b. Penilaian kompetensi manajerial dan kompetensi bidang (substansi tugas) c. Tata cara pengisian jabatan struktural dan fungsional; 4

Perumusan dan penetapan kebijakan pemanfaatan assessment center; (1,5%)

1.50 Telah dibuat 1 Peraturan Kapolri tentang sistem promosi terbuka di lingkungan Polri;

1

100%

1 1.00

1.5

1.04


Telah dibuat 1 Peraturan ASSDM Kapolri;

1

2. Menetapkan Kebijakan pengembangan assessment center dalam pembinaan karier sampai pada tingkat Polda melalui revisi Perkap No. 12


1

4

1

2


10

32

5

15

Telah dibuatnya 40% aplikasi rekam jejak personel Polri di seluruh satker Mabes Polri (40%) dan 32 Polda (40%);

24

13

12

1

69%

1.00

0.60

tahun 2012. 3. Pelatihan dan sertifikasi bagi para assessor tingkat Polda; 5

Perumusan dan penetapan kebijakan penilaian kinerja personel Polri;

6.

Perumusan dan penetapan kebijakan reward and punishment berbasis kinerja;

7.

Pembangunan/ pengembangan sistem informasi personel Polri; (1,5%)

0.48

Revisi Peraturan Kapolri tentang penilaian kinerja bagi anggota Polri dengan SMK;

Penyusunan Kebijakan tentang reward and punishment bagi anggota Polri. 1.5

Pengembangan aplikasi rekam jejak personel Polri di tingkat Mabes Polri dan Polda; 8.

Perumusan dan pen etapan kebijakan sistem pengkaderan personel Polri;

9.

Perumusan dan penetapan kebijakan pemanfaatan/ pengembangan data base profil kompetensi calon dan pejabat tinggi Polri;

0.77 7

51%

0.51

Menyusun peraturan tentang penerimaan anggota Polri terpadu


1.5

Evaluasi dan validasi Diklat meliputi Diktuk, Dikbangpim, Dikbangspes dan Program latihan Polri serta pelaksanaan Kerja sama pendidikan dan latihan Dagri/Lugri dalam rangka mendukung penguatan sistem dan kualitas Diklat sesuai kebutuhan guna mendukung kinerja. 11. Penerapan sistem promosi secara terbuka, kompetitif, dan berbasis kompetensi didukung oleh makin efektifnya pengawasan; (1,5%)

1.50 Telah dibuat 1 Laporan Hasil evaluasi dan validasi.

1

100%

1 1.00

1.5 1.17

a. Diterapkan promosi secara terbuka pada jabatan tertentu di tingkat Mabes

Telah dibuat 1 Naskah profil kompetensi jabatan;

1

Telah dilaksanakan assesment tingkat Mabes Polri, 32 Polda dan Polres

1

1

1.00

Polri, Polda dan Polres. b. Penerapan prosedur dan kriteria pelaksanaan seleksi dalam rangka promosi

32

1

78%

10

secara terbuka untuk pengisian jabatan struktural dan fungsional; 0.33

c. Penerapan tim pengawasan pelaksanaan proses seleksi promosi jabatan struktural dan fungsional untuk menjamin system merit dalam Binkar personel Polri; 12. Menyusun dan menetapkan pola karier; (1,5%)

Telah dibuat 1 Naskah laporan tim pengawasan

1

1.00 1.5

1.11

a. Menyusun dan menetapkan pola karier dengan pedoman merit system yang bebas dari KKN, transparan, dan akuntabel;

Telah dibuat 1 Peraturan Kapolri tentang sistem promosi terbuka di lingkungan Polri;

1

b. Menyusun dan menetapkan seleksi/uji kompetensi bagi pemangku jabatan yang telah habis masa jabatannya untuk menduduki jabatan pada periode tertentu.

Telah dilaksanakan Assesment pada tingkat Mabes dan 32 Polda;

1

13. Pengukuran GAP Competency (kesenjangan kompetensi) antara pemangku jabatan dan syara t kompetensi jabatan ; (1,5%)

1 32

1

1.50 Telah dibuat 1 laporan Hasil Monitoring dan evaluasi;

1

1

1.5

Kerjasama pendidikan dan pelatihan Dagri/Lugri dengan perguruan tinggi, dan Kementerian/Lembaga guna pengembangan kapasitas SDM Polri dlm rangka mendukung pelaksanaan tugas melalui perintisan MoU maupun perpanjangan MoU bidang pendidikan dan latihan.

1.

Evaluasi secara berkala berbagai peraturan perundang-undangan yang sedang diberlakukan; (1,67%)

3

5 1.670 Telah dipetakan 195 Perkap dan dibuat surat kepada Satker Pemrakarsa

195

100

untuk dianalisa, evaluasi & per-UU-an yang berlaku.

Telah dilaksanakan 20% Hasil harmonisasi dan sinkronisasi 42 Perkap.

9

5

1.670

Melakukan revisi Perkap 26 Tahun 2010. VIII. PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK (6%) 1. Penerapan pelayanan satu atap;

69%

0.86

51%

0.51

0.93

Kepolisian. Melakukan deregulasi untuk memangkas peraturan perundang-undangan yang dipandang menghambat pelayanan; (1,67%)

3.45

1.670

Harmonisasi dan Sinkronisasi peraturan per-UU-an, terutama Peraturan 3

43%

0.43

Polri (Perkap). Menyempurnakan/mengubah berbagai peraturan perundang-undangan yang dipandang tidak relevan lagi, tumpang tindih atau disharmonis dengan peraturan perundang-undangan lain; (1,67%)

7

100%

1.00 0.64

Telah dibuat 7 MoU;

Memetakan peraturan per-UU-an yang berlaku, terutama di lingkungan 2.

15

1.5

kinerja; (1,5%)

VII. PENGUATAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN (5%)

74%

1.00

0.48

Melakukan monitoring dan evaluasi pengukuran hasil assesement

14. Penguatan sistem dan kualitas pendidikan dan pelatihan untuk mendukung

1

0.56

1.67 Telah dibuat 1 revisi Perkap 26 Tahun 2010;

1

1

6

56%

100%

1.00 4.13

69%

0.54

63%

2. Percepatan pelayanan menjadi maksimal 15 hari; 3. Deregulasi dalam rangka mempercepat proses pelayanan; 4. Pembangunan / pengembangan penggunaan teknologi informasi dalam pelayanan; 1

LALU LINTAS (0,86%) a. Pengembangan SIM online (pelayanan perpanjangan SIM)

0.86 Telah dibuat 1 dokumen kordinasi dengan Dinas Kependudukan Kementerian Dalam Negeri terkait penggunaan NIK dalam pelayanan penerbitan dan perpanjangan SIM;

1

1

Telah dibuat 1 dokumen revisi Kerjasama dengan PT. BRI Tbk pembayaran PNBP bidang SIM dengan sistem SIMPONI;

1

1

Telah dilaksanakan penambahan 100 unit mobil SIM Keliling tingkat Polres untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat;

100

50

45

15

1

1

400

200

Telah dibentuk unit layanan SIM Online sebanyak 399 satpas. 1. Penyempurnaan sistem uji SIM

Telah dilaksanakan penyusunan revisi perkap 9 tahun 2012 tentang SIM

2. Peningkatan profesionalitas Sumber Daya Petugas Penerbit SIM melalui kompetensi penguji SIM

Terlaksananya pelatihan dan sertifikasi kompetensi petugas penguji SIM di seluruh Satpas Indonesia sebanyak 1600 orang.

3. Standarisasi kantor pelayanan SIM / Satpas

Telah dilaksanakan Standarisasi tata layanan dan gedung di 11 Kantor Satpas pada 10 Polda: Daanmogot Polda Metro Jaya, Polrestabes Semarang Polda Jateng, Polresta Surakarta Polda Jateng, Polresta Manado Polda Sulut, Polresta Jogyakarta Polda DIY, Polresta Denpasar Polda Bali, Polrestabes

4. Pelayanan Satpas bersih dari calo

Telah dilaksanakan Zona bebas percaloan layanan SIM di Satpas: Polresta Palembang Polda Sumsel, Polresta Pontianak Polda Kalbar, Polres Cimahi

1.00

1.00 0.50 0.33 1.00 0.50

11 5

4

2

100

50

0.45

0.50

Polda Jabar, Polres Banyumas Polda Jateng. 5. Melaksanakan Survey indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan SIM

b. Penyempurnaan sistem pelayanan BPKB dan STNK yang akan online secara integrasi dengan Korlantas Polri

Telah dibuat 1 dokumen Score survey indeks kepuasan pelayanan SIM dimulai tahun 2017 dengan Score 80% (80-90%=100; 70-89%=90; 60-69%=80)

Telah dilaksanakan penambahan hardware dan software pada unit layanan BPKB dan STNK di 6 Polda.

0.50 6

3

0.50

Kerjasama pendidikan dan pelatihan Dagri/Lugri dengan perguruan tinggi, dan Kementerian/Lembaga guna pengembangan kapasitas SDM Polri dlm rangka mendukung pelaksanaan tugas melalui perintisan MoU maupun perpanjangan MoU bidang pendidikan dan latihan. VII. PENGUATAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN (5%) 1.

Evaluasi secara berkala berbagai peraturan perundang-undangan yang sedang diberlakukan; (1,67%)

Telah dibuat 7 MoU;

5 1.670 Telah dipetakan 195 Perkap dan dibuat surat kepada Satker Pemrakarsa

Polri (Perkap). Menyempurnakan/mengubah berbagai peraturan perundang-undangan yang dipandang tidak relevan lagi, tumpang tindih atau disharmonis dengan peraturan perundang-undangan lain; (1,67%)

Melakukan deregulasi untuk memangkas peraturan perundang-undangan yang dipandang menghambat pelayanan; (1,67%)

100

69%

0.86

51%

0.51

untuk dianalisa, evaluasi & per-UU-an yang berlaku.

0.93 Telah dilaksanakan 20% Hasil harmonisasi dan sinkronisasi 42 Perkap.

9

5

1.67 Telah dibuat 1 revisi Perkap 26 Tahun 2010;

1

56%

0.56

1.670

Melakukan revisi Perkap 26 Tahun 2010. VIII. PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK (6%) 1. Penerapan pelayanan satu atap;

195

3.45

1.670

Harmonisasi dan Sinkronisasi peraturan per-UU-an, terutama Peraturan Kepolisian. 3

3 0.43

Memetakan peraturan per-UU-an yang berlaku, terutama di lingkungan 2.

7

1

100%

1.00

6

4.13

69%

0.54

63%

2. Percepatan pelayanan menjadi maksimal 15 hari; 3. Deregulasi dalam rangka mempercepat proses pelayanan; 4. Pembangunan / pengembangan penggunaan teknologi informasi dalam pelayanan; 1

LALU LINTAS (0,86%) a. Pengembangan SIM online (pelayanan perpanjangan SIM)


1

1

Telah dibuat 1 dokumen revisi Kerjasama dengan PT. BRI Tbk pembayaran PNBP bidang SIM dengan sistem SIMPONI;

1

1


100

50

45

15

1

1

400

200

Telah dibentuk unit layanan SIM Online sebanyak 399 satpas. 1. Penyempurnaan sistem uji SIM

Telah dilaksanakan penyusunan revisi perkap 9 tahun 2012 tentang SIM




Telah dilaksanakan Standarisasi tata layanan dan gedung di 11 Kantor Satpas pada 10 Polda: Daanmogot Polda Metro Jaya, Polrestabes Semarang Polda Jateng, Polresta Surakarta Polda Jateng, Polresta Manado Polda Sulut, Polresta Jogyakarta Polda DIY, Polresta Denpasar Polda Bali, Polrestabes


Telah dilaksanakan Zona bebas percaloan layanan SIM di Satpas: Polresta Palembang Polda Sumsel, Polresta Pontianak Polda Kalbar, Polres Cimahi Polda Jabar, Polres Banyumas Polda Jateng.

5. Melaksanakan Survey indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan SIM


b. Penyempurnaan sistem pelayanan BPKB dan STNK yang akan online secara

Telah dilaksanakan penambahan hardware dan software pada unit layanan

integrasi dengan Korlantas Polri

BPKB dan STNK di 6 Polda.

1. Peningkatan profesionalitas Sumber Daya Petugas Penerbit BPKB dan STNK melalui kompetensi penerbit BPKB dan STNK 2. Terintegrasinya sistem pelayanan BPKB dan STNK Polda dengan

Terlaksananya penyusunan revisi Perkap 5 tahun 2012 tentang Regident Ranmor. Terlaksananya pelatihan dan sertifikasi kompetensi 800 petugas penerbit BPKB dan STNK di seluruh Indonesia Terlaksananya operasional regident ranmor yang terintegrasi di 6 Polda

1.00

1.00 0.50 0.33 1.00 0.50

11 0.45

5

4

2

100

50

0.50

0.50 6

3

1

1

200

100

6

3

4

2

0.50 1.00 0.50 0.50

Korlantas Polri 3. Pelayanan Samsat bersih dari calo

Telah dibentuk Zona bebas percaloan layanan Samsat dan unit BPKB di Samsat Polreta Palembang Polda Sumsel, Samsat Polresta Pontianak Polda Kalbar, Samsat Polres Cimahi Polda Jabar, Samsat Polres Banyumas Polda Jateng.

2

INTELKAM (0,86%) a. Membangun Akses aplikasi secara online dalam rangka pelayanan SKCK

0.50

0.86

0.58

1. Terimplementasinya aplikasi registrasi SKCK Online di Satker Mabes Polri, 32 Polda dan 453 Polres.

Telah dilaksanakan Zona bebas percaloan pelayanan SKCK di 32 Polda dan 453 Polres.

32

453

15

200

2. Terlaksananya Sertifikasi kompetensi petugas penerbitan SKCK di 32 Polda dan 453 Polres.

Telah dilaksanakan Sertifikasi kompetensi petugas penerbitan SKCK di 4 Polda dan 151 Polres.

4

151

4

50

4. Terlaksananya penyelenggaraan Survei Kepuasan Masyarakat.

Telah dibuat 1 Laporan hasil Survei kepuasan masyarakat di 100 Polres dengan Score 80%. (80-90%=100; 70-89%=90; 60-69%=80)

1

100

1

50

5. Deklarasi Pernyataan zona bebas percaloan SKCK di Mabes Polri, Polda dan Polres.

Telah dibuat 1 Naskah Deklarasi Pernyataan Zona Bebas Percaloan SKCK di tingkat Mabes Polri, 32 Polda dan 453 Polres

1

67%

0.44 0.35

3. Terimplementasinya aplikasi penerimaan dan penyetoran PNBP secara online tingkat Mabes Polri, Polda dan Polres. 100

50 0.50

1

1.00

b. Membangun Link Sistem online tentang Data Kriminalitas perorangan dengan Pusiknas

1. Terimplementasinya Catatan Kriminal di Satker Mabes Polri, Polda dan Polres dan Polsek.

Telah dibentuk Catatan Kriminal di tingkat Mabes Polri, 32 Polda, 453 Polres dan 4.872 Polsek.

1

2. Terbangunnya rancang bangun (kajian akademia) intregated SKCK online.

Telah dibuat 1 naskah kajian akademia.

1

3. Terimplementasinya Intregated SKCK Online.

Telah dilaksanakan implementasi Intregated di tingkat Mabes Polri, 32 Polda dan 453 Polres.

1

c. Penerapan Sistem First In First Out di level Polda dan Polres 3

4

BINMAS (0,86%) a. Menyusun per dir binmas, perkaba tentang Alternative Dispute Resolution/Restorative Justice (ADR/RJ); b. Membuat aplikasi database BUJP online di tingkat Mabes Polri c. Penyusunan peraturan Dir Binmas/per Kabaharkam tentang pelayanan BUJP online d. Penerapan Sentra Pelayanan Masyarakat (Mobile) POLAIR (0,86%) a. Peningkatan pengamanan area Hot Spot 10 area prioritas, area labuh jangkar/ lego jangkar, kapal-kapal niaga dan wilayah pelabuhan;

Terimplementasinya sistem FIFO di 10 Pelayanan tingkat Polda

32

453

4872

1

15

300

15

200

3000

1 32

453

1

10

10

Telah dibuat 1 per Dir tentang Alternative Dispute Resolution/ Restorative Justice

1

0

Telah dibuat 1 unit system aplikasi BUJP online

1

1

Telah dibuat 1 dokumen Peraturan Kabaharkam/Dir Binmas ttg layanan BUJP online Telat diterapkan Unit mobile SPM pada 32 Polda dan 73 Polres.

1

1

1.00 0.44 1.00

0.86

0.59

32

73

4

1.00 1.00 0.73

73

0.45 berkurangnya tidak melebihi 25% di tahun 2016 kejadian pencurian di atas kapal di area 10 hot spot area berdasarkan laporan hasil giat pengamanan pada tahun 2015 sebanyak 51 kasus Telah dilaksanakan 1.104 kegiatan Polmas Perairan dan 60 kegiatan sambang nusa pulau kecil terluar berpenghuni;

51

68%

0.00

0.86

b. Peningkatan giat Polmas dan sambang nusa ke pulau kecil terluar dan berpenghuni;

0.62

53%

12 0.24

240

12

200

6

0.82

c. Pengintegrasian sistem monitoring dan kontrol terhadap kapal-kapal ikan kerjasama dengan KKP dalam rangka penanggulangan IUU fishing. 5

SABHARA (0,86%) a. Tersusunnya Revisi Perkabaharkam tentang Patroli

0.86 Telah dibuat 1 Naskah Perkabaharkam hasil revisi tentang Patroli;

b. Tergelarnya Turjawali di tempat rawan kriminalit as dan kemacetan.

Telah dibuat laporan hasil giat 1.007.051 Pengaturan, 1.400.871 Penjagaan,

c. Te rgelarnya ken daraan Patroli b erbasis G PS

573.711 Pengawalan, 5.280.032 Patroli, di tempat rawan kriminalitas dan rawan kemacetan. Terlaksananya Patroli sesuai r oute yang telah ditentukan de ngan Kece patan

1 1007051

0.79 1.00

1 1400871

573711

5280032

1007051

1400871

573711

5280032 1.00

20

15

0.75

mendatangi TKP 15-20 menit. 6

RESKRIM (0,86%) a. Sistem informasi LP, SPDP online dengan Kemenkumham, Kejaksaan dan Bappennas seluruh Indonesia;

0.86

b. Penerapan SP2HP online di seluruh wila yah indonesia melalu i pusiknas; Revisi 14 Perkap, 9 Perkaba dan 30 SOP d. Sertifikasi penyidik Polri dan PPNS,

92%

0.62 Telah dibuat 1 Laporan hasil Koordinasi rencana pembangunan database SPDP online dengan Kemenkumham, Kejaksaan dan Bappennas;

1

Telah dibuat 1 Laporan hasil monit oring SP2HP onlin e di tin gkat Mabes Polri, 32 Polda dan 453 Polres.

1

Telah dilaksanakan sertifikasi Penyidik Polri dan PPNS bersertifikasi penyidik pada tingkat Mabes Polri.

1

1

1

32

453

1

72%

1.00

1

15

200

0.45

c.

7

BRIMOB (0,86%) a. Menyiagakan unit/ satuan Korbrimob dan Satbrimobda 24 jam untuk bantuan SAR dan KBR; b. Quick Respon JIBOM c.

1

1.00

0.86

Meningkatkan back up Kewilayahan terhadap gangguan kamtibmas berintensitas tinggi;

0.57 Telah tersedianya 3 Unit tingkat Korbrimob Polri, 32 Sat Brimobda;

3

32

3

Telah dibuat 1 Laporan hasil Quick Respon JIBOM;

1

Telah dibuat 1 Laporan hasil peningkatan back up kewilayahan dan 32 unit tim siaga gangguan kamtibmas berintensitas tinggi pada tingkat Polda

15

1

32

1

20

1

32

1

15

1

66%

0.51 1.00

0.64

terbentuk; d. Meningkatkan pemanfaatan layanan telepon Korbrimob dan Satbrimobda 24 jam. TOTAL PENGUNGKIT B. HASIL (40%) I. BIROKRASI YANG EFEKTIF DAN EFISIEN (20%)

Telah dibuat 1 Laporan hasil peningkatan layanan telp siaga Brimob di 32 Polda;

0.48

60

43.25

20

16.48

82%

1. Terimplementasinya Catatan Kriminal di Satker Mabes Polri, Polda dan Polres dan Polsek.

Telah dibentuk Catatan Kriminal di tingkat Mabes Polri, 32 Polda, 453 Polres dan 4.872 Polsek.

1

2. Terbangunnya rancang bangun (kajian akademia) intregated SKCK online.

Telah dibuat 1 naskah kajian akademia.

1

3. Terimplementasinya Intregated SKCK Online.

Telah dilaksanakan implementasi Intregated di tingkat Mabes Polri, 32 Polda dan 453 Polres.

1

c. Penerapan Sistem First In First Out di level Polda dan Polres 3

4

BINMAS (0,86%) a. Menyusun per dir binmas, perkaba tentang Alternative Dispute Resolution/Restorative Justice (ADR/RJ); b. Membuat aplikasi database BUJP online di tingkat Mabes Polri c. Penyusunan peraturan Dir Binmas/per Kabaharkam tentang pelayanan BUJP online d. Penerapan Sentra Pelayanan Masyarakat (Mobile) POLAIR (0,86%) a. Peningkatan pengamanan area Hot Spot 10 area prioritas, area labuh jangkar/ lego jangkar, kapal-kapal niaga dan wilayah pelabuhan;

Terimplementasinya sistem FIFO di 10 Pelayanan tingkat Polda

32

453

4872

1

15

300

15

200

3000

0.62

1 32

453

1.00

1

10

10

Telah dibuat 1 per Dir tentang Alternative Dispute Resolution/ Restorative Justice

1

0

Telah dibuat 1 unit system aplikasi BUJP online

1

1

Telah dibuat 1 dokumen Peraturan Kabaharkam/Dir Binmas ttg layanan BUJP online Telat diterapkan Unit mobile SPM pada 32 Polda dan 73 Polres.

1

1

0.44 1.00

0.86

0.59

32

73

1.00 1.00

4

0.73

73

0.86

0.45 berkurangnya tidak melebihi 25% di tahun 2016 kejadian pencurian di atas kapal di area 10 hot spot area berdasarkan laporan hasil giat pengamanan pada tahun 2015 sebanyak 51 kasus

b. Peningkatan giat Polmas dan sambang nusa ke pulau kecil terluar dan berpenghuni;

68%

0.00

51

53%

12 0.24

Telah dilaksanakan 1.104 kegiatan Polmas Perairan dan 60 kegiatan sambang nusa pulau kecil terluar berpenghuni;

240

12

200

6

0.82

c. Pengintegrasian sistem monitoring dan kontrol terhadap kapal-kapal ikan kerjasama dengan KKP dalam rangka penanggulangan IUU fishing. 5

SABHARA (0,86%) a. Tersusunnya Revisi Perkabaharkam tentang Patroli

0.86 Telah dibuat 1 Naskah Perkabaharkam hasil revisi tentang Patroli;

b. Tergelarnya Turjawali di tempat rawan kriminalit as dan kemacetan.

Telah dibuat laporan hasil giat 1.007.051 Pengaturan, 1.400.871 Penjagaan,

c. Te rgelarnya ken daraan Patroli b erbasis G PS

573.711 Pengawalan, 5.280.032 Patroli, di tempat rawan kriminalitas dan rawan kemacetan. Terlaksananya Patroli sesuai r oute yang telah ditentukan de ngan Kece patan

1 1007051

0.79 1.00

1 1400871

573711

5280032

1007051

1400871

573711

5280032 1.00

20

15

0.75

mendatangi TKP 15-20 menit. 6

RESKRIM (0,86%) a. Sistem informasi LP, SPDP online dengan Kemenkumham, Kejaksaan dan Bappennas seluruh Indonesia;

0.86

b. Penerapan SP2HP online di seluruh wila yah indonesia melalu i pusiknas; Revisi 14 Perkap, 9 Perkaba dan 30 SOP d. Sertifikasi penyidik Polri dan PPNS,

92%


1

Telah dibuat 1 Laporan hasil monit oring SP2HP onlin e di tin gkat Mabes Polri, 32 Polda dan 453 Polres.

1

Telah dilaksanakan sertifikasi Penyidik Polri dan PPNS bersertifikasi penyidik pada tingkat Mabes Polri.

1

1

1

32

453

72%

1.00

1

1

15

200

0.45

c.

7

BRIMOB (0,86%) a. Menyiagakan unit/ satuan Korbrimob dan Satbrimobda 24 jam untuk bantuan SAR dan KBR; b. Quick Respon JIBOM c.

Meningkatkan back up Kewilayahan terhadap gangguan kamtibmas berintensitas tinggi;

d. Meningkatkan pemanfaatan layanan telepon Korbrimob dan Satbrimobda 24 jam. TOTAL PENGUNGKIT B. HASIL (40%) I. BIROKRASI YANG EFEKTIF DAN EFISIEN (20%) 1 Indeks Reformasi Birokrasi Polri (PMPRB) (7%) 2 3

Indeks Profesionalitas Aparatur Polri (7%) Indeks e-Government Polri (6%)

1

0.57 Telah tersedianya 3 Unit tingkat Korbrimob Polri, 32 Sat Brimobda;

3

BIROKRASI YANG BERSIH DAN AKUNTABEL (10%) 1

2

3

4

5

III.

Tingkat Kematangan Implementasi SPIP (2%)

Nilai AKIP (2%)

Penggunaan e-procurement (2%)

BIROKRASI YANG MEMILIKI PELAYANAN PUBLIK BERKUALITAS (10%) 1 Indeks Integritas Pelayanan Publik (3%)

2

3

Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) (3%)

Persentase kepatuhan pelaksanaan UU Pelayanan Publik (Zona Hijau) (4%)

15

Telah dibuat 1 Laporan hasil Quick Respon JIBOM;

1 1

32

1

20

Telah dibuat 1 Laporan hasil peningkatan layanan telp siaga Brimob di 32 Polda;

1

32

1

15

1

1.00

0.48 43.25

20 7.0

Diisi hasil verifikasi dari Kemenpan RB

7.0

Diisi hasil penilaian BKN

6.0

10 2.0

2.0

2.0

68

50

86

70

Diisi hasil evaluasi Kemenkominfo

50

1

1

1

1

Diisi hasil evaluasi Kemenpan RB 69

50

40

20

94%

81%

7.45

74%

1.00

50%

100%

1.00 2.00

100%

1.00 1.45

72%

0.72 1.00

Diisi Hasil Survei Integritas Pelayanan Publik 7.5

6.5

82

70

50%

0.50 6.98

70%

2.60

87%

0.87

2.56

Diisi Hasil Survei Eksternal Kualitas Pelayanan Publik

85%

0.85 1.82

Diisi Hasil Survei Eksternal Kualitas Pelayanan 110

1

46%

0.46

50

40

30.92 74.17 Jakarta,

: KOMPONEN PENILAIAN : PROGRAM : KEGIATAN : KEGIATAN YANG BELUM DILAKSANAKAN PADA TAHUN 2016 : SUB KEGIATAN YANG BELUM DILAKSANAKAN PADA TAHUN 2016

5.64

2.00

NILAI EVALUASI REFORMASI BIROKRASI

KETERANGAN:

82% 74%

0.50

Diisi Hasil koordinasi dengan BPK RI dan hasil perolehan sertifikat

Diis i hasil koordinasi dengan LKPP terhadap pengadaan barang dan jasa dan surat menyurat secara elektronik

4.0

100

16.48 5.15 0.74 5.70 0.81 0.94


2.0

3.0

2.5

Diisi dengan Opini BPK atas Laporan Keuangan WTP=100, WTP DPP=50, DISCLAIMER=0;

2.0

10 3.0

66%

0.51

0.64

2 TOTAL HASIL

3

60

Opini WTP dari BPK (2%)

Tingkat Kapabilitas APIP (2%)

32

Telah dibuat 1 Laporan hasil peningkatan back up kewilayahan dan 32 unit tim siaga gangguan kamtibmas berintensitas tinggi pada tingkat Polda terbentuk;

2.66 II.

1.00

0.86

2016

ASISTEN KAPOLRI BIDANG PERENCANAAN UMUM DAN ANGGARAN SELAKU KETUA TM PELAKSANA RBP

Drs. ARIF WACHYUNADI

2

Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) (3%)

3.0

2.56

Diisi Hasil Survei Eksternal Kualitas Pelayanan Publik 82

3

Persentase kepatuhan pelaksanaan UU Pelayanan Publik (Zona Hijau) (4%)

4.0

1.82


TOTAL HASIL

85%

0.85

70

110

1

46%

0.46

50

40

30.92

NILAI EVALUASI REFORMASI BIROKRASI

74.17 Jakarta,

KETERANGAN: : KOMPONEN PENILAIAN : PROGRAM : KEGIATAN : KEGIATAN YANG BELUM DILAKSANAKAN PADA TAHUN 2016 : SUB KEGIATAN YANG BELUM DILAKSANAKAN PADA TAHUN 2016

2016





LEMBAR KERJA EVALUASI REFORMASI BIROKRASI POLRI GELOMBANG III TAHUN 2016-2019 UNIT ORGANISASI : POLRI SATKER TAHUN

: : 2017 PENILAIAN

A. PROSES (60%) I. REVOLUSI MENTAL APARATUR (5%) 1 Pengembangan nilai-nilai untuk menegakkan integritas (2,5%) a. P embuatan kurikulum dan modul

TARGET

TARGET

CAPAIAN

5.0 2.5 Telah disusun 340 modul dan 210 kurikulum;

340

210

278

3006

200

100

100

2000

NILAI

%

3.69 1.19 0.55

74% 48%

b . P em ba ca an T ri br at a da n Ca tu r Pr as et ya , Pa nc a Pr as et ya K or pr i pa da s aa t ap el p ag i c. Melakukan dikjur sesuai dengan kompetensi



Telah dibentuk 151 TOT tingkat Polres;

3218

151

2000

0.63

100

0.66

e. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap hasil TOT f. P en in gk at an ko mp et en si ga di k, ga di ka n d an pe se rt a d id ik 2 Pembentukan agen perubahan yang dapat mendorong terjadinya perubahan pola pikir (2,5%)

T el ah di la ks an ak an se rt fi ik as i g ad ik , g ad ik an , p es er ta di di k d an pe ng as uh wilayah 35.175 dan pusat 625;

35175

625

2000

500

0.07

2.5

2.50

100%

a. Sosialisasi Perkap No. 856/ X /2015 tentang pembentukan Role Model /Agen perubahan

II.

b. Mela kukan seleksi terha dap ca o l n agen perubahan

Telah dibentuk 151 agen perubahan tingkat Polres;

151

151



453

453

PENGUATAN SIS TEM PENGAWASAN (12%) 1 Pembangunan unit kerja untuk memperoleh predikat menuju wilayah bebas dari korupsi (WBK)/ wilayah birokrasi bersih dan melayani (WBBM) (2,0%)

1.00 1.00 10.23

12.0 2.4

85%

1.90


79% .




Telah dilaksanakan kompetensi bersertifikasi 100 JFA, 0 bersertifikasi audit investigasi, 30 bersertifikasi audit PBJ, 40 Sertifikat review Lapkeu, 0 sertifikat audit dasar;

1 100

1 0

30

40

0

50

1.00 0

15

40

0

0.62

c. Pembuatan peraturan/SOP;


4

2

0.50



1

1

1.00


Telah dibuat 92 Laporan Hasil Wasrik tahunan, 4 Laporan Hasil Review, 100% ITW 60% BPK Jumlah rekomendasi temuan yang selesai ditindaklanjuti, Hasil evaluasi AKIP dengan predikat “BB” (minimal 72);

c. Mendorong pelaksanaan reformasi birokrasi melalui Indeks Tata Kelola Polri (ITK)

Nilai ITK Tahun 2017 sebesar 6,50 (cenderung baik);

d. Penetapan WBK/ WBBM;

Telah dibentuk 4 WBK/ WBBM, 1 satker tingkat Polda dan Dittipidkor Bareskrim Polri;

e. Pemenuhan LHKPN;

Pemenuhan LHKPN 100% Pejabat Polri Eselon I dan Kapolda, 60% Eselon IIA;





92

4

100

4

1

1

48

33

127

6.5

60

72

80

2

100

2

1

1

0.67

15

33

127

0.84

5.5

60

72

0.96

0.85

100

50

0.50

1

1

1.00


1

1

1.00


1

1

1.00

2 Pelaksanaan pengendalian gratifikasi; Pengendaliangratifikasi 3 Pelaksanaan whistleblowing system; (2,0%) Penerapan whistle blower system Tipikor

2.4

4 Pelaksanaan pemantauan benturan kepentingan; (2,0%) Penanganan benturan kepentingan

2.4

5 Pembangunan SPIP di lingkungan unit kerja; (2,0%) Optimalisasi penataan penyelenggaraan SPIP pada Satker di lingkungan Polri

2.4

6 Penanganan pengaduan masyarakat; (2,0%) Membangun sistem Pengaduan Masyarakat (Dumas) online terintegrasi dengan Satfung di lingkungan Polri yang menangani Dumas

2.4

2.40

Telah dibuat 1 laporan benturan kepentingan; Telah dibentuk SPIP di tingkat Mabes Polri dan Polda;

PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA (6%) Pembangunan/ Pengembangan Teknologi Informasi Dalam Manajemen Kinerja (6,0%) a. Pemantapan penyusunan dokumen perjanjian kinerja sebagaimana Perkap 6 tahun 2015;


b. Menyediakan alat pengolah data untuk melaksanakan pelaporan pembayaran belanja pegawai pada Polri dgn mengunakan aplikasi BPP dan aplikasi GPP;

Tersedianya alat pengolah data dengan menggunakan aplikasi BPP & GPP pada 21 satker tingkat Mabes Polri;




Telah dilaksanakan 100% penggunaan e-proc pada 453 polres, 32 polda dan 60 satker Mabes Polri. Telah dibuat 1 Naskah IKU;


33

1

15

6.0 6.0

100%

1.00 1.13

47%

0.47

1

1

1.00

1

1

1.00

6.0 6.0

e. Penyusunan IKU yang terukur dan dapat dipertanggungjawabkan terhadap masyarakat. IV.

1

1

2.40

2.40 Telah dibuat 1 sistem Dumas online; Telah dibuat 1 laporan Dumas online;

III.

1

1258

500

21

37.5

60

32

1

453

3.07

51%

3.07

51%

0.19

25

37.5

15

10

1

100%

0.40

4

75

100%

0.56 200

0.41 1.00 3.92

65%

3.92

65%


: : 2017 PENILAIAN

A. PROSES (60%) I. REVOLUSI MENTAL APARATUR (5%) 1 Pengembangan nilai-nilai untuk menegakkan integritas (2,5%) a. P embuatan kurikulum dan modul

TARGET

TARGET

CAPAIAN


340

210

278

3006

200

100

100

2000

NILAI

%

3.69 1.19 0.55

74% 48%

b . P em ba ca an T ri br at a da n Ca tu r Pr as et ya , Pa nc a Pr as et ya K or pr i pa da s aa t ap el p ag i c. Melakukan dikjur sesuai dengan kompetensi




3218

151

2000

0.63

100

0.66

e. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap hasil TOT f. P en in gk at an ko mp et en si ga di k, ga di ka n d an pe se rt a d id ik 2 Pembentukan agen perubahan yang dapat mendorong terjadinya perubahan pola pikir (2,5%)

T el ah di la ks an ak an se rt fi ik as i g ad ik , g ad ik an , p es er ta di di k d an pe ng as uh wilayah 35.175 dan pusat 625;

35175

625

2000

500

0.07

2.5

2.50

100%

a. Sosialisasi Perkap No. 856/ X /2015 tentang pembentukan Role Model /Agen perubahan b. Mela kukan seleksi terha dap ca o l n agen perubahan c. Pembuatan VCD fungsi teknis Polri II.


Telah dibentuk 151 agen perubahan tingkat Polres;

151

151


453

453

1.00 1.00 10.23

12.0 2.4

85%

1.90


79% .





1 100

1 0

30

40

0

50

1.00 0

15

40

0

0.62



4

2

0.50



1

1

1.00


Telah dibuat 92 Laporan Hasil Wasrik tahunan, 4 Laporan Hasil Review, 100% ITW 60% BPK Jumlah rekomendasi temuan yang selesai ditindaklanjuti, Hasil evaluasi AKIP dengan predikat “BB” (minimal 72);

c. Mendorong pelaksanaan reformasi birokrasi melalui Indeks Tata Kelola Polri (ITK)

Nilai ITK Tahun 2017 sebesar 6,50 (cenderung baik);

d. Penetapan WBK/ WBBM;

Telah dibentuk 4 WBK/ WBBM, 1 satker tingkat Polda dan Dittipidkor Bareskrim Polri;

e. Pemenuhan LHKPN;






92

4

100

4

1

1

48

33

127

6.5

60

72

80

2

100

2

1

1

0.67

15

33

127

0.84

5.5

60

72

0.96

0.85

100

50

0.50

1

1

1.00


1

1

1.00


1

1

1.00

2 Pelaksanaan pengendalian gratifikasi; Pengendaliangratifikasi 3 Pelaksanaan whistleblowing system; (2,0%) Penerapan whistle blower system Tipikor

2.4


2.4


2.4


2.4

2.40


PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA (6%) Pembangunan/ Pengembangan Teknologi Informasi Dalam Manajemen Kinerja (6,0%) a. Pemantapan penyusunan dokumen perjanjian kinerja sebagaimana Perkap 6 tahun 2015;









1

33

1

15

100%

1.00 1.13

47%

0.47

1

1

1.00

1

1

1.00

6.0 6.0

e. Penyusunan IKU yang terukur dan dapat dipertanggungjawabkan terhadap masyarakat. IV.

1

2.40

2.40 Telah dibuat 1 sistem Dumas online; Telah dibuat 1 laporan Dumas online;

III.

1

1258

500

21

37.5

60

32

1

453

100%

3.07

51%

3.07

51%

0.40

4

75

100%

0.19

25

37.5

15

10

1

0.56 200

0.41 1.00

6.0 6.0

3.92

65%

3.92

65%


V.



2

1

0.50

c. Pembentukan Polda Sulbar dan Kaltara;

Terbentuknya 2 Polda yaitu Polda Sulbar dan Kaltara;

2

1

0.50

d. Peningkatan tipologi Polres;

Telah dibuat 5 Skep Kapolri tentang Peningkatan Tipologi Polres;

5

4

Telah dibentuk 1 Perkap tentang SOTK tingkat Polda. Telah dibuat MoU Sinergi tingkat pusat dan daerah.

1

1

e. Revisi organisasi Polri tingkat Mabes dan Kewilayahan; f. Penguatan sinergi Polisional kelembagaan antara instansi terkait pemerintah pusat dan daerah; PENGUATAN TATA LAKSANA (5%) 1 Perluasan penerapan e-government yang terintegrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan (1,25%)

33

1

5.0 1.25




Telah diterapkan 32 e-document tingkat Polda dan pengintegrasian e-office (e-post, Aplikasi naskah dinas elektronik (ANDE), Sistem informasi kearsipan dinamis (SIKD) dan aplikasi daftar nama pejabat;

c. Penyempurnaan draft Almatsus Polri;

Telah dibuat 1 Perkap tentang Almatsus Polri;

d. Pengkajian HTCK pada unsur pengawas dan pembantu pimpinan/ pelayanan di tingkat Polda;

Telah dibuat Hasil kajian 54 HTCK Polair pada tingkat Polda dan Polres;

2 Penerapan efisiensi penyelenggaraan pemerintah (1,25%)

1

0.80 1.00 15

0.47 3.64

73%

0.80

64%

1230

1000

0.81

32

15

0.47

1

1

1.00

54

15

0.28


25

15

0.60


1

1

1.00

1

1

1.00

1.25 1.00

a. Penyusunan SOP pada tingkat Satker Mabes Polri; b. Penyusunan Evaluasi Analisa Beban Kerja (ABK) dalam rangka penerapan pembayaran tunjangan kinerja. 3 Implementasi undang-undang keterbukaan infomasi; (1,25%)

1.25

a. Peningkatan pengumuman rencana umum pengadaan barang/jasa seluruh satker di lingkungan Polri dengan menggunakan aplikasi SIRUP; b. Evaluasi implementasi Perkap Nomor 14 Tahun 2014 tentang Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan Polri; c. Evaluasi implementasi Perkap Nomor 12 Tahun 2013 tentang Layanan Pengadaan Secara Elektronik(LPSE). 4 Penerapan Sistem Kearsipan yang handal (1,25%)

1.25 Telah dilaksanakan 1 kali pengumuman rencana umum pengadaan barang/jasa seluruh satker di lingkungan Polri dengan menggunakan aplikasi SIRUP; Telah dibuat 1 dokumen Laporan evaluasi implementasi Perkap Nomor 14 Tahun 2014 tentang Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan Polri;

1

1

1.00


1

1

1.00

Telah dibentuknya e-doc pada 32 Polda.

32

15

0.59

PENGUATAN SISTEM MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA (15%)

1 Perbaikan berkelanjutan sistem perencanaan kebutuhan personel Polri (1,36%)

100%

1.25

Terbangunnya e-office yang terintegrasi VI.

80%

47%

0.47

15

1.36

12.05

80%

1.36

100%

a. Penyusunan rencana kebutuhan personel Polri dalam memenuhi standar ideal minimal dengan prinisp minimal zero growth; b. Pendistribusian kuota pendidikan pembentukan dan pendidikan pengembangan secara proporsional dengan mempertimbangkan kebutuhan Satker dan Satwil dan kaderisasi personel; 2 Perumusan dan penetapan kebijakan sistem rekruitmen dan seleksi secara transparan dan berbasis kompetensi; (1,36%)

a. Rekrutmen anggota Polri di wil ayah perbatasan, wila yah pesisir dan pula u-pula u terluar;

Telah dibuat 1 Kep Kapolri tentang pendistribusian hasil didik secara proporsional dengan mempertimbangkan kebutuhan Satker dan Satwil dan kaderisasipersonel;

1

1.00

0.75 Telah dilaksanakan rekrutmen sebesar10% Anggota Polr i yang berasaldari wilayah perbatasan negara, wilayah pesisir dan pulau-pulau terluar (10% X 18.000);

b. Pendaftaran untuk rekrutmen dan seleksi anggota Polri m elalui penggunaan teknologi informasi (online) di tingkat Polda.



Sudah 90% dilaksanakan dari 453 Polres (jumlah polres yang dicapai X 90%)

3 Perumusan dan penetapan kebijakan sistem promosi secara terbuka;

1

1.36

1800

1200

0.67

10

5

0.50

408

200

0.49

55%

V.

c. Pembentukan Polda Sulbar dan Kaltara;

Terbentuknya 2 Polda yaitu Polda Sulbar dan Kaltara;

2

1

d. Peningkatan tipologi Polres;

Telah dibuat 5 Skep Kapolri tentang Peningkatan Tipologi Polres;

5

4

Telah dibentuk 1 Perkap tentang SOTK tingkat Polda. Telah dibuat MoU Sinergi tingkat pusat dan daerah.

1

1


33

1

0.80 1.00 15

5.0 1.25




Telah diterapkan 32 e-document tingkat Polda dan pengintegrasian e-office (e-post, Aplikasi naskah dinas elektronik (ANDE), Sistem informasi kearsipan dinamis (SIKD) dan aplikasi daftar nama pejabat;

c. Penyempurnaan draft Almatsus Polri;

Telah dibuat 1 Perkap tentang Almatsus Polri;

d. Pengkajian HTCK pada unsur pengawas dan pembantu pimpinan/ pelayanan di tingkat Polda;

Telah dibuat Hasil kajian 54 HTCK Polair pada tingkat Polda dan Polres;

2 Penerapan efisiensi penyelenggaraan pemerintah (1,25%)

1

0.50

0.47 3.64

73%

0.80

64%

1230

1000

0.81

32

15

0.47

1

1

1.00

54

15

0.28


25

15

0.60


1

1

1.00

1

1

1.00

1.25 1.00

a. Penyusunan SOP pada tingkat Satker Mabes Polri; b. Penyusunan Evaluasi Analisa Beban Kerja (ABK) dalam rangka penerapan pembayaran tunjangan kinerja. 3 Implementasi undang-undang keterbukaan infomasi; (1,25%)

1.25

a. Peningkatan pengumuman rencana umum pengadaan barang/jasa seluruh satker di lingkungan Polri dengan menggunakan aplikasi SIRUP; b. Evaluasi implementasi Perkap Nomor 14 Tahun 2014 tentang Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan Polri; c. Evaluasi implementasi Perkap Nomor 12 Tahun 2013 tentang Layanan Pengadaan Secara Elektronik(LPSE). 4 Penerapan Sistem Kearsipan yang handal (1,25%)


1

1

1.00


1

1

1.00

Telah dibentuknya e-doc pada 32 Polda.

32

15

0.59

PENGUATAN SISTEM MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA (15%)

1 Perbaikan berkelanjutan sistem perencanaan kebutuhan personel Polri (1,36%)

100%

1.25

Terbangunnya e-office yang terintegrasi VI.

80%

47%

0.47

15

1.36

12.05

80%

1.36

100%


Telah dibuat 1 Kep Kapolri tentang pendistribusian hasil didik secara proporsional dengan mempertimbangkan kebutuhan Satker dan Satwil dan kaderisasipersonel;

1

1

1.00

1.36 0.75

a. Rekrutmen anggota Polri di wil ayah perbatasan, wila yah pesisir dan pula u-pula u terluar;

Telah dilaksanakan rekrutmen sebesar10% Anggota Polr i yang berasaldari wilayah perbatasan negara, wilayah pesisir dan pulau-pulau terluar (10% X 18.000);

b. Pendaftaran untuk rekrutmen dan seleksi anggota Polri m elalui penggunaan teknologi informasi (online) di tingkat Polda.




1800

1200

0.67

10

5

0.50

408

200

0.49

55%

3 Perumusan dan penetapan kebijakan sistem promosi secara terbuka; Kebijakan sistem promosi dengan mekanisme: a. Pengumuman dan pendaftaran secara terbuka, b. Penilaian kompetensi manajerial dan kompetensi bidang (substansi tugas) c. Tata cara pengisian jabatan struktural dan fungsional;

4 Perumusan dan penetapan kebijakan pemanfaatan assessment center; (1,36%)

1.36

0.94


Telah dibuat 1 hasil revisi Perkap tentang Assessment Center;

2. Menetapkan Kebijakan pengembanganassessment center dalam pembinaan karier sampai pada tingkat Polda melalui revisi Perkap No. 12 tahun 2012.


3. Pea l ti ha n d an se rt if ik as ib ag ip ar a a ss es so r t in gk at Po ld a;

T el ah di la ks an ak an 10 Pe la ti ha n d an se rt if ik as ib ag i a ss es so r d i 3 2 P ol da ;

5 Perumusan dan penetapan kebijakan penilaian kinerja personel Polri; (1,36%)

1

1

1.00

1

4

1

2

0.60

10

32

5

15

0.48

1.36

RevisiPeraturan Kapolri tentang penil aia n kin erja bagi anggota Polr i dengan SMK;

1.36 Tela h dib uat 1 Perkap tentang Sis tem penilaian kinerja;

1

69%

1

100%

1.00

6. Perumusan dan penetapan kebijakan reward and punishment berbasis kinerja; Penyusunan Kebijakan tentang reward and punishment bagi anggota Polri. 7. Pembangunan/ pengembangan sistem informasi personel Polri; (1,36%)

1.36

Pengembangan apli kasi rekam jejak personel Polridi tingkat Mabes Polridan Polda;

8. Perumusan dan penetapan kebijakan sistem pengkaderan personel Polri; (1,36%)

0.74 Telah dibuatnya 100% aplikasi rekam jejakpersonel Polridi seluruh satker Mabes Polri (100%) dan 32 Polda (100%);

60

32

35

15

1.36

M en yu su n p er at ur an te nt an g p en er im aa n a ng go ta P ol ri te rp ad u

1.36 T el ah d b i ua t 1 P er ka p te nt an g P en er im aa n a ng go ta Po lr it er pa du ;

1

1

54%

0.54

100%

1.00

9. Perumusan dan penetapan kebijakan pemanfaatan/ pengembangan data base profil kompetensi calon dan pejabat tinggi Polri; Kebijakan pemanfaatan dan pengembangan data base profil kompetensi calon dan pejabat tinggi pada level Mabes dan Polda. 10. Perumusan dan penetapan kebijakan pengendalian kualitas Diklat; (1,36%)

1.36


1.36

100%

Telah dibuat 1 Laporan Hasil evaluasi dan validasi. 1

1

1.00

1.36 0.80

59%

a. Diterapkan promosi secara terbuka pada jabatan tertentu di tingkat Mabes Polri, Polda dan Polres. b. Penerapan prosedur dan kriteria pelaksanaan seleksi dalam rangka promosi secara terbuka untuk pengisian jabatan struktural dan fungsional;

Telah dilaksanakan assesment tingkat Mabes Polri dan 32 Polda;

c. Penerapan tim pengawasan pelaksanaan proses seleksi promosi jabatan struktural dan fungsional untuk menjamin system merit dalam Binkar personel Polri;


12. Menyusun dan menetapkan pola karier; (1,36%)

1

32

1

1

5

1

0.18

1.00

1.36

0.66

48%

a. Menyusun dan menetapkan pola karier dengan pedomanmerit system yang bebas dari KKN, transparan, dan akuntabel; b. Menyusun dan menetapkan seleksi/uji kompetensi bagi pemangku jabatan yang telah habis masa jabatannya untuk menduduki jabatan pada periode tertentu. 13. Pengukuran GAP Competency (kesenjangan kompetensi) antara pemangku jabatan dan syarat kompetensi jabatan; (1,36%)

Telah dilaksanakan Assesment pada tingkat Mabes dan 32 Polda; 1

Telah dibuat 1 laporan Hasil Monitoring dan evaluasi;

1

1

1.36

Kerjasama pendidikan dan pelatihan Dagri/Lugri dengan perguruan tinggi, dan Kementerian/Lembaga guna pengembangan kapasitas SDM Polri dlm rangka mendukung pelaksanaan tugas melalui perintisan MoU maupun perpanjangan MoU bidang pendidikan dan latihan. VII. PENGUATAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN (5%) 1. Evaluasi secara berkala berbagai peraturan perundang-undangan yang sedang diberlakukan;

1

15

0.48

1.36

Melakukan monitoring dan evaluasi pengukuran hasil assesement 14. Penguatan sistem dan kualitas pendidikan dan pelatihan untuk mendukung kinerja; (1,36%)

32

1.36 100%

1.00 1.36

100%

Telah dibuat 2 MoU; 2

2

5.0

1.00

2.08

42%

2.08

42%

Memetakan peraturan per-UU-an yang berlaku, terutama di lingkungan Polri (Perkap). 2. Menyempurnakan/mengubah berbagai peraturan perundang-undangan yang dipandang tidak relevan lagi, tumpang tindih atau disharmonis dengan peraturan perundangundangan lain; (5%)

Harmonisasi dan Sinkronisasi peraturan per-UU-an, terutama Peraturan Kepolisian. 3 Melakukan deregulasi untuk memangkas peraturan perundang-undangan yang dipandang menghambatpelayanan;

5.00

Telah dilaksanakan 30% hasil harmonisasi dan sinkronisasi 42 Perkap.

12

5

0.42

8. Perumusan dan penetapan kebijakan sistem pengkaderan personel Polri; (1,36%)

1.36

M en yu su n p er at ur an te nt an g p en er im aa n a ng go ta P ol ri te rp ad u

1.36 T el ah d b i ua t 1 P er ka p te nt an g P en er im aa n a ng go ta Po lr it er pa du ;

1

1

100%

1.00


1.36


1.36

100%


1

1.00

1.36 0.80

59%


Telah dilaksanakan assesment tingkat Mabes Polri dan 32 Polda;

c. Penerapan tim pengawasan pelaksanaan proses seleksi promosi jabatan struktural dan fungsional untuk menjamin system merit dalam Binkar personel Polri;



1

32

1

1

5

0.18

1

1.00

1.36

0.66

48%


Telah dilaksanakan Assesment pada tingkat Mabes dan 32 Polda; 1

Telah dibuat 1 laporan Hasil Monitoring dan evaluasi;

15

0.48

1

1

100%

1.00

1.36


1

1.36


32

1.36

1.36

100%


2

1.00

5.0

2.08

42%

2.08

42%

Memetakan peraturan per-UU-an yang berlaku, terutama di lingkungan Polri (Perkap). 2. Menyempurnakan/mengubah berbagai peraturan perundang-undangan yang dipandang tidak relevan lagi, tumpang tindih atau disharmonis dengan peraturan perundangundangan lain; (5%)

5.00

Harmonisasi dan Sinkronisasi peraturan per-UU-an, terutama Peraturan Kepolisian.


12

5

0.42

3 Melakukan deregulasi untuk memangkas peraturan perundang-undangan yang dipandang menghambatpelayanan;

Melakukan revisi Perkap 26 Tahun 2010. VIII. PENINGKATAN KUALITASPELAYANAN PUBLIK (6%) 1. Penerapan pelayanan satu atap;

6

3.91

65%

0.57

66%

2. Percepatan pelayanan menjadi maksimal 15 hari; 3. Deregulasi dalam rangka mempercepat proses pelayanan; 4. Pembangunan / pengembangan penggunaan teknologi informasi dalam pelayanan; 1 LALU LINTAS (0,86%) a. Pengembangan SIM online (pelayanan perpanjangan SIM)


1

1

1.00


50

25

0.50

Telah dibentuk unit layanan SIM Online sebanyak 127 satpas.

127

100

0.79



400

200

0.50


Telah dilaksanakan Standarisasi tata layanan dan gedung di 11 Kantor Satpas pada 10 Polda: Daanmogot Polda Metro Jaya, Polrestabes Semarang Polda Jateng, Polresta Surakarta Polda Jateng, Polresta Manado Polda Sulut, Polresta Jogyakarta Polda DIY, Polresta Denpasar Polda Bali, Polrestabes Surabaya Polda Jatim, Polrestabes Bandung Polda Jabar, Polresta Samarinda Polda Kaltim, Polrestabes Makasar Polda Sulsel, dan Polresta Medan Polda Sumut.

11


Telah dilaksanakan Zona bebas percaloan layanan SIM di Satpas Polda Metro Jaya.

1

1

1.00


Telah dibuat 1 dokumen Score survey indeks kepuasan pelayanan SIM dimulai tahun 2017 dengan Score 80% (80-90%=100; 70-89%=90; 6069%=80)

100

50

0.50

10

5

0.50

200

100

0.50

10

5

0.50

1

1

1. Penyempurnaan sistem uji SIM



1. Peningkatan profesionalitas Sumber Daya Petugas Penerbit BPKB dan STNK melalui kompetensi penerbit BPKB dan STNK 2. Terintegrasinya sistem pelayanan BPKB dan STNK Polda dengan Korlantas Polri

Terlaksananya pelatihan dan sertifikasi kompetensi 200 petugas penerbit BPKB dan STNK di seluruh Indonesia Terlaksananya operasional regident ranmor yang terintegrasi di 10 Polda

3. Pelayanan Samsat bersih dari calo

Telah dibentuk Zona bebas percaloan layanan Samsat dan unit BPKB di Samsat Polda Metro Jaya.

2 INTELKAM (0,86%) a. Membangun Akses aplikasi secara online dalam rangka pelayanan SKCK

10

5

5

0.48

1.00

0.86

0.53

61%

1. Terimplementasinya aplikasi registrasi SKCK Online di Satker Mabes Polri, 32 Polda dan 453 Polres. 2. Terlaksananya Sertifikasi kompetensi petugas penerbitan SKCK di 32 Polda dan 453 Polres.


3. Terimplementasinya aplikasi penerimaan dan penyetoran PNBP secara online tingkat Mabes Polri, Polda dan Polres.

Telah terimplementasinya aplikasi penerimaan dan penyetoran PNBP secara online pada tingkat Mabes Polri, 32 Polda, 453 Polres dan 4.872 Polsek.


Telah dibuat 1 Laporan hasil Survei kepuasan masyarakat di 150 Polres dengan Score 85%.

8

151

1

32

453

1

150

100

4872

4

100

0.65

1

15

200

1

100

50

3000

0.60

0.60

5. Deklarasi Pernyataan zona bebas percaloan SKCK di Mabes Polri, Polda dan Polres. b. Membangun Link Sistem online tentang Data Kriminalitas perorangan dengan Pusiknas 1. Terimplementasinya Catatan Kriminal di Satker Mabes Polri, Polda dan Polres dan Polsek. 2. Terbangunnya rancang bangun (kajian akademia) intregated SKCK online. 3. Terimplementasinya Intregated SKCK Online.

Telah dilaksanakan implementasi Intregated di 1.500 Polsek.

c. Penerapan Sistem First In First Out di level Polda dan Polres 3 BINMAS (0,86%) a. Menyusun per dir binmas, perkaba tentang Alternative Dispute Resolution/Restorative Justice(ADR/RJ); b. Membuat aplikasi database BUJP online di tingkat Mabes Polri c. Penyusunan peraturan Dir Binmas/per Kabaharkam tentang pelayanan BUJP online d. Penerapan Sentra Pelayanan Masyarakat (Mobile) 4 POLAIR (0,86%) a. Peningkatan pengamanan area Hot Spot 10 area prioritas, area labuh jangkar/ lego jangkar, kapal-kapal niaga dan wilayah pelabuhan;

Terimplementasinya sistem FIFO di 22 Pelayanan tingkat Polda dan 128 Polres.

10

0.47 100

0.73

Telat diterapkan Unit mobile SPM pada 126 Polres.

126

50

0.67 Berkurangnya tidak melebihi 25% di tahun 2017 kejadian pencurian di atas kapal di area 10 hot spot area berdasarkan laporan hasil giat pengamanan pada tahun 2015 sebanyak 26 kasus; Telah dilaksanakan 264 kegiatan Polmas Perairan dan 14 kegiatan sambang nusa pulau kecil terluar berpenghuni; Telah dibuat MoU Polri dengan KKP;

26

264

15

14

200

1

10

0.76 1.00

0.86

0.65

T el ah di bu at la po ra n h as il gi at 1. 00 7. 99 5 P en ga tu ra n, 1. 40 0. 90 0 P en ja ga an , 602.396 Pengawalan, 5.808.361 Patroli, di tempat rawan kriminalitas dan rawan kemacetan. Terlaksa nanya Patroli sesuai route yang telah ditentuka ndengan Kecepatan mendatangi TKP 15-20 menit.

c. Tergelarnya kendaraa nPatroli berba sis GPS

1007995

5 1400900

602396

5808361

20

1007995

1400900

602396

5808361

15

1.00

0.75 0.64

1

T el ah d ib ua t 1 La p or a nh as il m on it or in g SP 2H P on li ne d i ti ng ka t Ma be s Po lr i, 32 Polda dan 453 Polres.

1

1

1

32

453

1

75%

0.50


78%

0.58

1

10

40%

0.40

0.86

b . T er ge la rn ya Tu rj a wa li d i t em pa t r aw an kr im in al it as da n k em a ce ta n.

b . P en er ap a nS P2 HP o nl in e di s el ur uh w il ay ah i nd on es ia m el al ui p us ik na s;

700 128

0.34

Tersosialisasinya revisi Perkabaharkam tentang Patroli di 10 Polda;

6 RESKRIM (0,86%) a. Sistem informasi LP, SPDP online dengan Kemenkumham, Kejaksaan dan Bappennas seluruh Indonesia;

22

0.86

b. Peningkatan giat Polmas dan sambang nusa ke pulau kecil terluar dan berpenghuni; c. Pengintegrasian sistem monitoring dan kontrol terhadap kapal-kapal ikan kerjasama dengan KKP dalam rangka penanggulangan IUU fishing. 5 SABHARA (0,86%) a. Tersusunnya Revisi Perkabaharkam tentang Patroli

1500

1.00

1

32

453

1.00

74%






Telah dibentuk Zona bebas percaloan layanan Samsat dan unit BPKB di Samsat Polda Metro Jaya.


10

5

0.50

200

100

0.50

10

5

0.50

1

1

1.00

0.86

0.53

61%






Telah dibuat 1 Laporan hasil Survei kepuasan masyarakat di 150 Polres dengan Score 85%.

8

151

1

32

453

1

150

100

4872

4

100

0.65

1

15

200

1

100

50

3000

0.60

0.60



c. Penerapan Sistem First In First Out di level Polda dan Polres 3 BINMAS (0,86%) a. Menyusun per dir binmas, perkaba tentang Alternative Dispute Resolution/Restorative Justice(ADR/RJ); b. Membuat aplikasi database BUJP online di tingkat Mabes Polri c. Penyusunan peraturan Dir Binmas/per Kabaharkam tentang pelayanan BUJP online d. Penerapan Sentra Pelayanan Masyarakat (Mobile) 4 POLAIR (0,86%) a. Peningkatan pengamanan area Hot Spot 10 area prioritas, area labuh jangkar/ lego jangkar, kapal-kapal niaga dan wilayah pelabuhan;

Terimplementasinya sistem FIFO di 22 Pelayanan tingkat Polda dan 128 Polres.

0.47

10

100

0.73


126

50

0.67 Berkurangnya tidak melebihi 25% di tahun 2017 kejadian pencurian di atas kapal di area 10 hot spot area berdasarkan laporan hasil giat pengamanan pada tahun 2015 sebanyak 26 kasus; Telah dilaksanakan 264 kegiatan Polmas Perairan dan 14 kegiatan sambang nusa pulau kecil terluar berpenghuni; Telah dibuat MoU Polri dengan KKP;

26

15

264

14

10

0.76

1

1.00

0.86

0.65

T el ah di bu at la po ra n h as il gi at 1. 00 7. 99 5 P en ga tu ra n, 1. 40 0. 90 0 P en ja ga an , 602.396 Pengawalan, 5.808.361 Patroli, di tempat rawan kriminalitas dan rawan kemacetan. Terlaksa nanya Patroli sesuai route yang telah ditentuka ndengan Kecepatan mendatangi TKP 15-20 menit.

c. Tergelarnya kendaraa nPatroli berba sis GPS

10

5

1007995

1400900

602396

5808361

20

1007995

1400900

602396

5808361

1.00

15

0.75 0.64

b . P en er ap a nS P2 HP o nl in e di s el ur uh w il ay ah i nd on es ia m el al ui p us ik na s;

T el ah d ib ua t 1 La p or a nh as il m on it or in g SP 2H P on li ne d i ti ng ka t Ma be s Po lr i, 32 Polda dan 453 Polres.

c. Revisi 14 Perkap, 9 Perkaba dan 30 SOP d. Sertifikasi penyidik Polri dan PPNS,

Telah dilaksanakan pengesahan revisi 14 Perkap; Telah dilaksanakan sertifikasi Penyidik Polri dan PPNS bersertifikasi penyidik pada tingkat Polda.

1

1

1

1

32

453

7

33

15

1

32

453

1.00 0.50 0.45

0.86

0.53 Telah tersedianya 10 Unit Sat Brimobda; Telah dibuat 1 Laporan hasil Quick Respon JIBOM; Tela h dib uat 1 Laporan hasil penin gkatan back up kewila yahan dan 32 unit tim siaga gangguan kamtibmas berintensitas tinggi pada tingkat Polda terbentuk; Tela h dib uat 1 Laporan hasil peningkatan layanan telp siaga Brimob di 32 Polda;

d. Meningkatkan pemanfaatan layanan tele pon Korbrimob danSatbrim obda 24 ja m.

10

5

1

II.

1

1.00

1

32

1

15

1

32

1

15

0.48

0.48 42.61

20.0 7.0 7.0


3 Indeks e-Government Polri (6%)

6.0


10.0 2.0

1 Opini WTP dari BPK (2%)

2

Tingkat Kapabilitas APIP (2%)

2.0

Diis i Hasil koordinasi dengan BPK RI dan hasil perole han sertif ikat

4 Nilai AKIP (2%)

2.0

Diisi hasil evaluasi Kemenpan RB

BIROKRASI YANG MEMILIKI PELAYANAN PUBLIK BERKUALITAS (10%) 1 Indeks Integritas Pelayanan Publik (3%) 2 Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) (3%)

10.0 3. 0 3 .0

67

86

80

2.66

2

100

5

1

1

17.87 6.85 0.98

89% 98%

6.51 0.93 4.51 0.75 6.54

93%

65%

0.10

5%

75%

0.05 2.00


2.0

2.0

68.5


3 Tingkat Kematangan Implementasi SPIP (2%)

5 Penggunaan e-procurement (2%)

III.


2 Indeks Profesionalitas Aparatur Polri (7%)

BIROKRASI YANG BERSIH DAN AKUNTABEL (10%)

62%

0.50

TOTAL PENGUNGKIT B. HASIL (40%) I. BIROKRASI YANG EFEKTIF DAN EFISIEN (20%) 1 Indeks Reformasi Birokrasi Polri (PMPRB) (7%)

74%

1.00

1

14

75%

0.50


78%

0.58

200

1

40%

0.40

0.86

b . T er ge la rn ya Tu rj a wa li d i t em pa t r aw an kr im in al it as da n k em a ce ta n.

7 BRIMOB (0,86%) a. Menyiagakan unit/ satuan Korbrimob dan Satbrimobda 24 jam untukbantuan SAR dan KBR; b. Quick Respon JIBOM c. Meningkatkan back up Kewilayahan thdp gangguan kamtibmas berintensit as tinggi;

128

0.34



700

22

0.86


1500

100%

1.00 2.00

100%

1

1

1.00

50

1.44 0.72

72%

69.5

1.00

50%

Diisi hasil koordinasi dengan LKPP terhadap pengadaan barang dan jasa dan surat menyurat secara elektronik

0.50

50

25

6

6.64 2.31 0.77

66% 77%

7.8

70

2.47 0.82

82%

85

1.86

46%

D i si H as li S urv ei I nt egr ita sP ela ya na n P ub il k D i si Ha si lS ur ve iE ks te rn al Ku al it as Pe la ya na n P ub li k

4.0 3 Persentase kepatuhan pelaksanaan UU Pelayanan Publik (Zona Hijau) (4%)

Diisi Hasil Survei Eksternal Kualitas Pelayanan

2 TOTAL HASIL

110

2

0.46

50

40.0

31.04 73.65

NILAI EVALUASI REFORMASI BIROKRASI Jakarta,


2017

#DIV/0! #DIV/0!

ASISTEN KAPOLRI #DIV/0! BIDANG PERENCANAAN UMUM DAN ANGGARAN #DIV/0! SELAKU KETUA TM PELAKSANA RBP

Drs. ARIF WACHYUNADI INSPEKTUR JENDERAL POLISI

4 Nilai AKIP (2%)

2.0


III.


2.0

10.0 3. 0 3 .0

1

1

1.00

50

1.44 0.72

72%

69.5

1.00

50%

Diisi hasil evaluasi Kemenpan RB Diisi hasil koordinasi dengan LKPP terhadap pengadaan barang dan jasa dan surat menyurat secara elektronik

0.50

50

25

6

6.64 2.31 0.77

66% 77%

7.8

70

2.47 0.82

82%

85

1.86

46%

D i si H as li S urv ei I nt egr ita sP ela ya na n P ub il k D i si Ha si lS ur ve iE ks te rn al Ku al it as Pe la ya na n P ub li k


Diisi Hasil Survei Eksternal Kualitas Pelayanan

2 TOTAL HASIL

110

2

0.46

50

40.0

31.04 73.65


KETERANGAN:

2017

#DIV/0! #DIV/0!

ASISTEN KAPOLRI #DIV/0! BIDANG PERENCANAAN UMUM DAN ANGGARAN #DIV/0! SELAKU KETUA TM PELAKSANA RBP






:

TAHUN

: 2018 PENILAIAN

A. PROSES (60%) I. REVOLUSI MENTAL APARATUR (5%) 1 Pengembangan nilai-nilai untuk menegakkan integritas (2,5%) a. Pembuatan kurikulum dan modul

TARGET

TARGET

CAPAIAN


357

229

291

3149

200

100

100

3149

NILAI

%

3.34 1.96

67% 79%

0.51

b. Pembacaan Tribrata dan Catur Prasetya, Panca Prasetya Korpri pada saat apel pagi c. Melakukan dikjur sesuai dengan kompetensi




3371

151

3371

0.97

100

0.66

e. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap hasil TOT f. Peningkatan kompetensi gadik, gadikan dan peserta didik 2 Pembentukan agen perubahan yang dapat mendorong terjadinya perubahan pola pikir (2,5%) a. Sosialisasi Perkap No. 856/ X /2015 tentang pembentukan Role Model /Agen perubahan

II.

Telah dilaksanakan sertifikasi gadik, gadikan, peserta didik dan pengasuh wilayah 36.850 dan pusat 625;

36850

625

36850

0.99 1.38

b. M el ak uk an s el ek si t er ha da p c al on a ge n p er ub ah an

T el ah d ib en tu k 1 51 a ge n p er ub ah an t in gk at P ol re s;

151

100



453

200


400

2.5

55%

0.66 0.44

12.0 2.4

11.33

94%

1.73

72%


.





Telah dilaksanakan kompetensi bersertifikasi 110 JFA, 40 bersertifikasi audit investigasi, 30 bersertifikasi audit PBJ, 30 Sertifikat review Lapkeu, 0 sertifikat audit dasar; Telah dibuat 4 Peraturan Kapolri/Irwasum/Kadivpropam;




Telah dibuat 92 Laporan Hasil Wasrik tahunan, 4 Laporan Hasil Review, 100% ITW 70% BPK Jumlah rekomendasi temuan yang selesai ditindaklanjuti, Hasil evaluasi AKIP dengan predikat “BB”;


Nilai ITK Tahun 2018 sebesar 7,50 (baik);

e. Pemenuhan LHKPN;



Mempertahankan laporan keuangan oleh BPK dengan Predikat WTP=100, WTP DPP=50, DISCLAIMER=0; Telah dibuat 1 dokumen Laporan hasil penerapan disiplin dan kode etik;

Telah dibentuk 4 WBK/ WBBM, 1 satker tingkat Polda dan 1 satker Mabes;


1 110

1 40

30

30

0

15

4

2

1

1

92

4

100

4

1

1

48

33

127

7.50

70

72

15

1.00 10

15

15

0

0.26 0.50 1.00

4

100

2

1

1

0.67

12

33

127

0.83

7.50

100

23

1

1

1

1

1

1

70

72

0.71

1.00

0.23 1.00

2 Pelaksanaanpengendaliangratifikasi; Pengendaliangratifikasi 3 Pelaksanaan whistleblowing system; (2,4%) Penerapan whistle blower system Tipikor

2.4


2.4


2.4


2.4

2.40 Telah dibuat 1 Laporan sharing informasi WBS online antara Polri, KPK dan LPSK; Terkoneksinya 1 sistem WBS online tingkat Mabes Polri;


IV.

PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA (6%) Pembangunan/ Pengembangan Teknologi Informasi Dalam Manajemen Kinerja (6,0%)

1

33

1

33





100 personil Polri telah mengikuti pelatihan pengadaan barang dan jasa dan 50% peserta pelatihan bersertifiksasi PBJ; Telah dilaksanakan 100% penggunaan e-proc pada 453 polres, 32 polda dan 60 satker Mabes Polri. Telah dibuat 1 Naskah IKU; 6.0

100%

1.00 2.40

100%

1.00

1

1

1258

1258

21

50

60

32

1

453

100%

6.00

100%

1.00

100

50

60

32

1

6.00

1.00

21

100

100%

1.00

6.0 6.0


d. Penggunaan e-proc terhadap belanja pengadaan tingkat mabes Polri, Polda dan Polres. e. Penyusunan IKU yang terukur dan dapat dipertanggungjawabkan terhadap masyarakat. PENGUATAN KELEMBAGAAN (6%)

1

1.00 2.40

2.40

Telah dibuat 1 laporan Dumas online; III.

1

100%

1.00

1.00 453

1.00 1.00 6 00

100%


:

TAHUN

: 2018 PENILAIAN


TARGET

TARGET

CAPAIAN


357

229

291

3149

200

100

100

3149

NILAI

%

3.34 1.96

67% 79%

0.51





3371

151

3371

0.97

100

0.66

e. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap hasil TOT f. Peningkatan kompetensi gadik, gadikan dan peserta didik 2 Pembentukan agen perubahan yang dapat mendorong terjadinya perubahan pola pikir (2,5%) a. Sosialisasi Perkap No. 856/ X /2015 tentang pembentukan Role Model /Agen perubahan

II.


36850

625

36850

0.99 1.38

b. M el ak uk an s el ek si t er ha da p c al on a ge n p er ub ah an

T el ah d ib en tu k 1 51 a ge n p er ub ah an t in gk at P ol re s;

151

100



453

200


400

2.5

55%

0.66 0.44

12.0 2.4

11.33

94%

1.73

72%


.





Telah dilaksanakan kompetensi bersertifikasi 110 JFA, 40 bersertifikasi audit investigasi, 30 bersertifikasi audit PBJ, 30 Sertifikat review Lapkeu, 0 sertifikat audit dasar; Telah dibuat 4 Peraturan Kapolri/Irwasum/Kadivpropam;




Telah dibuat 92 Laporan Hasil Wasrik tahunan, 4 Laporan Hasil Review, 100% ITW 70% BPK Jumlah rekomendasi temuan yang selesai ditindaklanjuti, Hasil evaluasi AKIP dengan predikat “BB”;



e. Pemenuhan LHKPN;



Mempertahankan laporan keuangan oleh BPK dengan Predikat WTP=100, WTP DPP=50, DISCLAIMER=0; Telah dibuat 1 dokumen Laporan hasil penerapan disiplin dan kode etik;



1 110

1 40

30

30

0

15

4

2

1

1

92

4

100

4

1

1

48

33

127

7.50

70

72

15

1.00 10

15

15

0

0.26 0.50 1.00

4

100

2

1

1

0.67

12

33

127

0.83

7.50

100

23

1

1

1

1

1

1

70

72

0.71

1.00

0.23 1.00


2.4


2.4


2.4


2.4

2.40 Telah dibuat 1 Laporan sharing informasi WBS online antara Polri, KPK dan LPSK; Terkoneksinya 1 sistem WBS online tingkat Mabes Polri;


IV.


1

33

1

33

100%

1.00 2.40

100%

1.00

1

1





100 personil Polri telah mengikuti pelatihan pengadaan barang dan jasa dan 50% peserta pelatihan bersertifiksasi PBJ; Telah dilaksanakan 100% penggunaan e-proc pada 453 polres, 32 polda dan 60 satker Mabes Polri. Telah dibuat 1 Naskah IKU;

6.00

100%

6.00

100%

1258

1258

1.00

21

21

1.00

100

50

60

32

1

453

100%

1.00

6.0 6.0


d. Penggunaan e-proc terhadap belanja pengadaan tingkat mabes Polri, Polda dan Polres. e. Penyusunan IKU yang terukur dan dapat dipertanggungjawabkan terhadap masyarakat. PENGUATAN KELEMBAGAAN (6%) Evaluasi dan restrukturisasi kelembagaan di lingkungan Polri (6,0%)

1

1.00 2.40

2.40


1

100%

1.00

100

50

60

32

1

1.00 453

1.00 1.00

6.0 6.0

6.00

100%

6.00

100%

a. Pembentukan Polsek baru yang sudah memenuhi persyaratan; b. PembentukanRumkit Bhayangkara; c. Pembentukan Polda Sulbar dan Kaltara; d. Peningkatan tipologi Polres;

V.


Telah dibentuk 1 Perkap tentang SOTK tingkat Mabes. Telah dibuat MoU Sinergi tingkat pusat dan daerah.

1 1

1 33

1

5.0 1.25



b. Penerapan sistem pengelolaan informasi dan dokumentasi (e-document & eoffice );

Telah diterapkan 10 e-office tingkat Polda dan pengintegrasian e-office (epost, Aplikasi naskah dinas elektronik (ANDE), Sistem informasi kearsipan dinamis (SIKD) dan aplikasi daftar nama pejabat;

1.00 33

1.00 5.00

100%

1.25

100%

1230

1230

1.00

10

10

1.00

25

25

c. Penyempurnaan draft Almatsus Polri; d. Pengkajian HTCK pada unsur pengawas dan pembantu pimpinan/ pelayanan di tingkat Polda; 2 Penerapan efisiensi penyelenggaraan pemerintah (1,25%)

Telah dibuat Hasil kajian 25 HTCK Polair pada tingkat Mabes; 1.25

a. Penyusunan SOP pada tingkat Satker Mabes Polri; b. Penyusunan Evaluasi Analisa Beban Kerja (ABK) dalam rangka penerapan pembayaran tunjangan kinerja. 3 Implementasi undang-undang keterbukaan infomasi; (1,25%) a. Peningkatan pengumuman rencana umum pengadaan barang/jasa seluruh satker di lingkungan Polri dengan menggunakan aplikasi SIRUP;


25

25

1.00


1

1

1.00

1

1

1.00

1.25

1.25


Telah dilaksanakan 1 kali pengumuman rencana umum pengadaan barang/jasa seluruh satker di lingkungan Polri dengan menggunakan aplikasi SIRUP; Telah dibuat 1 dokumen Laporan evaluasi implementasi Perkap Nomor 14 Tahun 2014 tentang Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan Polri;

1

1

1.00



1

1

1.00

Telah dibentuknya e-office pada 10 Polda.

10

10

4 Penerapan Sistem Kearsipan yang handal (1,25%) Terbangunnya e-office yang terintegrasi VI.

1.00 1.25

PENGUATAN SISTEM MANAJEMEN SUMBERDAYA MANUSIA (15%) 1 Perbaikan berkelanjutan sistem perencanaan kebutuhan personel Polri (1,5%)

1.25

1.25

15.0 1.5

100%

100%

100%

1.00 15.00

100%

1.50

100%



1.00

1.50 Telah dilaksanakan rekrutmen sebesar 10% Anggota Polri yang berasal dari wilayah perbatasan negara, wilayah pesisir dan pulau-pulau terluar (10% X 18.000);



c. Pelaksanaan rekrutmen yang proaktif melalui kampanye rekrutmen s etiap hari sepanjang tahun di tingkat Polres


Kebijakan sistem promosi dengan mekanisme: a. Pengumuman dan pendaftaran secara terbuka, b. Penilaian kompetensi manajerial dan kompetensi bidang (substansi tugas)

1

1.5



1

1800

1800

1.00

10

10

1.00

430

430

1.00

100%

a. Pembentukan Polsek baru yang sudah memenuhi persyaratan; b. PembentukanRumkit Bhayangkara; c. Pembentukan Polda Sulbar dan Kaltara; d. Peningkatan tipologi Polres;

V.


Telah dibentuk 1 Perkap tentang SOTK tingkat Mabes. Telah dibuat MoU Sinergi tingkat pusat dan daerah.

1 1

1 33

1

1.00 33

1.00

5.0 1.25





5.00

100%

1.25

100%

1230

1230

1.00

10

10

1.00

25

25


Telah dibuat Hasil kajian 25 HTCK Polair pada tingkat Mabes;


1.25 Telah dibuat 25 SOP satfung Mabes Polri;

25

25

1.00


1

1

1.00

1

1

1.00

1.25

1.25


Telah dilaksanakan 1 kali pengumuman rencana umum pengadaan barang/jasa seluruh satker di lingkungan Polri dengan menggunakan aplikasi SIRUP; Telah dibuat 1 dokumen Laporan evaluasi implementasi Perkap Nomor 14 Tahun 2014 tentang Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan Polri;

1

1

1.00



1

1

1.00


10

10


1.00

1.25

PENGUATAN SISTEM MANAJEMEN SUMBERDAYA MANUSIA (15%) 1 Perbaikan berkelanjutan sistem perencanaan kebutuhan personel Polri (1,5%)

1.25

1.25

100%

100%

100%

1.00

15.0 1.5

15.00

100%

1.50

100%



1

1

1.00

1.5

1.50


Telah dilaksanakan rekrutmen sebesar 10% Anggota Polri yang berasal dari wilayah perbatasan negara, wilayah pesisir dan pulau-pulau terluar (10% X 18.000);





1800

1800

100%

1.00

10

10

1.00

430

430

1.00

3 Perumusan dan penetapan kebijakan sistem promosi secara terbuka; Kebijakan sistem promosi dengan mekanisme: a. Pengumuman dan pendaftaran secara terbuka, b. Penilaian kompetensi manajerial dan kompetensi bidang (substansi tugas) c. Tata cara pengisian jabatan struktural dan fungsional; 4 Perumusan dan penetapan kebijakan pemanfaatan assessment center; (1,5%)

1.5

1.50

100%

1. Menetapkan Kebijakan kompetensi dalam jabatan struktural di tingkat Mabes, Polda, Polres dan Polsek maupun jabatan fungsional umum; 2. MenetapkanKebijakanpengembangan assessment center dalam pembinaan karier sampai pada tingkat Polda melalui revisi Perkap No. 12 tahun 2012.

Telah dibuat 1 Perkap tentang Assessment Center; Telah dilaksanakan uji kompetensi jabatan dgn menggunakan sistem Computer Assisted Test (CAT) di tingkat Mabes Polri dan 4 Polda;

3. Pelatihan dan sertifikasi bagi para assessor tingkat Polda;


1

1

1.00

1

4

1

4

1.00

10

32

10

32

1.00

5 Perumusan dan penetapan kebijakan penilaian kinerja personel Polri; Revisi Peraturan Kapolri tentang penilaian kinerja bagi anggota Polri dengan SMK; 6. Perumusan dan penetapan kebijakan reward and punishment berbasis kinerja; (1,5%)

1.5

Penyusunan Kebijakan tentang reward and punishment bagi anggota Polri.

1.50 Telah dibuat 1 Perkap tentang reward and punishment bagi anggota Polri.

1

1

1

1

100%

1.00

7. Pembangunan/ pengembangan sistem informasi personel Polri; Pengembangan aplikasi rekam jejak personel Polri di tingkat Mabes Polri dan Polda; 8. Perumusan dan penetapan kebijakan sistem pengkaderan personel Polri; Menyusun peraturan tentang penerimaan anggota Polri terpadu

9. Perumusan dan penetapan kebijakan pemanfaatan/ pengembangan data base profil kompetensi calon dan pejabat tinggi Polri; (1,5%)

1.5 1.50


Telah dibuat 1 Kep Kapolri tentang Sistem pembinaan karir; 1.5


100%

1.00 1.50

100%


1

1.00

1.5 1.50

100%


Telah dilaksanakan assesment tingkat Mabes Polri, 32 Polda dan 200 Polres

c. Penerapan tim pengawasan pelaksanaan proses seleksi promosi jabatan struktural dan fungsional untuk menjaminsystem merit dalam Binkar personel Polri;


12. Menyusun dan menetapkan pola karier; (1,5%) a. Menyusun dan menetapkan pola karier dengan pedomanmerit system yang bebas dari KKN, transparan, dan akuntabel;

1

1

32

200

1

1.00

1.00 1.50

1

32

453

1

1.5

32

453

100%

1.00


1

1

1.5


VII. PENGUATAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN (5%) 1. Evaluasi secara berkala berbagai peraturan perundang-undangan yang sedang

1

Telah dilaksanakan Assesment pada tingkat Mabes, 32 Polda dan Polres;


200

1.5

b. Menyusun dan menetapkan seleksi/uji kompetensi bagi pemangku jabatan yang telah habis masa jabatannya untuk menduduki jabatan pada periode tertentu. 13. Pengukuran GAP Competency (kesenjangan kompetensi) antara pemangku jabatan dan syarat kompetensi jabatan; (1,5%)

32

100%

1.00 1.50

100%


1

5.0

1.00

5.00

100%

5.00

100%

diberlakukan; Memetakan peraturan per-UU-an yang berlaku, terutama di lingkungan Polri (Perkap). 2. Menyempurnakan/mengubah berbagai peraturan perundang-undangan yang dipandang tidak relevan lagi, tumpang tindih atau disharmonis dengan peraturan perundang-undangan lain; (5,0%)

5.0



12

12

1.00

3 Melakukan deregulasi untuk memangkas peraturan perundang-undangan yang dipandang menghambat pelayanan; Melakukan revisi Perkap 26 Tahun 2010. VIII. PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK (6%) 1. Penerapan pelayanan satu atap; 2. Percepatan pelayanan menjadi maksimal 15 hari;

6.0

6.02

100%

9. Perumusan dan penetapan kebijakan pemanfaatan/ pengembangan data base profil kompetensi calon dan pejabat tinggi Polri; (1,5%)

1.5 1.50


Telah dibuat 1 Kep Kapolri tentang Sistem pembinaan karir;

1

100%

1.00

1.5


1

1.50

100%


1

1.00

1.5 1.50

100%





12. Menyusun dan menetapkan pola karier; (1,5%) a. Menyusun dan menetapkan pola karier dengan pedomanmerit system yang bebas dari KKN, transparan, dan akuntabel;

1

32

200

1.00

1

1.00 1.50

100%

Telah dilaksanakan Assesment pada tingkat Mabes, 32 Polda dan Polres; 1

32

453

1

32

453

1.00

1.5


1

1

100%

1.00

1.5


VII. PENGUATAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN (5%) 1. Evaluasi secara berkala berbagai peraturan perundang-undangan yang sedang

1

1


200

1.5

b. Menyusun dan menetapkan seleksi/uji kompetensi bagi pemangku jabatan yang telah habis masa jabatannya untuk menduduki jabatan pada periode tertentu. 13. Pengukuran GAP Competency (kesenjangan kompetensi) antara pemangku jabatan dan syarat kompetensi jabatan; (1,5%)

32

1.50

100%


1

1.00

5.0

5.00

100%

5.00

100%

diberlakukan; Memetakan peraturan per-UU-an yang berlaku, terutama di lingkungan Polri (Perkap). 2. Menyempurnakan/mengubah berbagai peraturan perundang-undangan yang dipandang tidak relevan lagi, tumpang tindih atau disharmonis dengan peraturan perundang-undangan lain; (5,0%)

5.0



12

12

1.00

3 Melakukan deregulasi untuk memangkas peraturan perundang-undangan yang dipandang menghambat pelayanan; Melakukan revisi Perkap 26 Tahun 2010. VIII. PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK (6%) 1. Penerapan pelayanan satu atap;

6.0

6.02

100%

0.86

100%


0.86 Telah dibuat 1 dokumen kordinasi dengan Dinas Kependudukan Kementerian Dalam Negeri terkait penggunaan NIK dalam pelayanan penerbitan dan perpanjanganSIM; Telah dilaksanakan penambahan 50 unit mobil SIM Keliling tingkat Polres untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat; Telah dibentuk unit layanan SIM Online sebanyak 127 satpas.

1

1

1.00

1.00

50

50

127

127

1.00

400

400

1.00

1. Penyempurnaan sistem uji SIM 2. Peningkatan profesionalitas Sumber Daya Petugas Penerbit SIM melalui kompetensi penguji SIM



Telah dilaksanakan Standarisasi tata layanan dan gedung di 11 Kantor Satpas pada 10 Polda: Daanmogot Polda Metro Jaya, Polrestabes Semarang Polda Jateng, Polresta Surakarta Polda Jateng, Polresta Manado Polda Sulut, Polresta Jogyakarta Polda DIY, Polresta Denpasar Polda Bali, Polrestabes Surabaya Polda Jatim, Polrestabes Bandung Polda Jabar, Polresta Samarinda Polda Kaltim, Polrestabes Makasar Polda Sulsel, dan Polresta Medan Polda Sumut. Telah dilaksanakan Zona bebas percaloan layanan SIM di Satpas Polrestabes Bandung Polda Jabar dan Polrestabes Semarang Polda Jateng.









Telah dibentuk Zona bebas percaloan layanan Samsat dan unit BPKB di Samsat Polrestabes Bandung Polda Jabar dan Polrestabes Semarang Polda Jateng.


11

10

11

10

1.00

2

2

1.00

100

100

1.00

10

10

1.00

200

200

1.00

10

10

1.00

2

2

1.00

0.86

0.86

100%



8

1 51



1

32

453


Telah dibuat 1 Laporan hasil Survei kepuasan masyarakat di 150 Polres dengan Score 90% (80-90%=100; 70-89%=90; 60-69%=80)

1

150

100

4872

8

1 51

1.00

1

32

453

1

150

100

4872

1.00

1.00



c. Penerapan Sistem First In First Out di level Polda dan Polres 3 BINMAS (0,86%) a. Menyusun per dir binmas, perkaba tentang Alternative Dispute Resolution/Restorative Justice (ADR/RJ); b. Membuat aplikasi database BUJP online di tingkat Mabes Polri c. Penyusunan peraturan Dir Binmas/per Kabaharkam tentang pelayanan BUJP online d. Penerapan Sentra Pelayanan Masyarakat (Mobile) 4 POLAIR (0,86%) a. Peningkatan pengamanan area Hot Spot 10 area prioritas, area labuh jangkar/ lego jangkar, kapal-kapal niaga dan wilayah pelabuhan; b. Peningkatan giat Polmas dan sambang nusa ke pulau kecil terluar dan berpenghuni; c. Pengintegrasian sistem monitoring dan kontrol terhadap kapal-kapal ikan kerjasama dengan KKP dalam rangka penanggulangan IUU fishing. 5 SABHARA (0,86%) a. Tersusunnya Revisi Perkabaharkam tentang Patroli

Terimplementasinya sistem FIFO di 150 Pelayanan tingkat Polres

1500

1.00

150

150

1.00

1

1

1.00

0.86

0.86 Telah dibuat 1 Perkaba tentang ADR/RJ;

Telah dibuat 1 dokumen Perkaba tentang layanan BUJP online;

1

1

1.00


157

157

1.00

Berkurangnya tidak melebihi 25% di tahun 2018 kejadian pencurian di atas kapal di area 10 hot spot area berdasarkan laporan hasil giat pengamanan pada tahun 2015 sebanyak 13 kasus;

13

13

1.00

Telah dilaksanakan 288 kegiatan Polmas Perairan dan 16 kegiatan sambang nusa pulau kecil terluar berpenghuni;

288


10

0.86

0.86

16

288

16

0.86

Telah dibuat laporan hasil gia t 1.008.150 Pengaturan, 1.410.005 Penjagaan, 632.515 Pengawalan, 6.389.461 Patroli, di tempat rawan kriminalitas dan rawan kemacetan. T er la ks ana ny a Pat ro li se sua i r out e y an gt el ah di te ntu kan de nga nK ec ep at an mendatangi TKP 15-20 menit.

c . T er ge lar ny ak end ar aa n Pat ro li be rba si s G PS 0.86

1008150

20

10 1410005

632515

6389461

1008150

20

100%

100%

1.00

0.86

b. Tergela rnya Turjawali di tempat rawan krim inalit as dan kemacetan.

6 RESKRIM (1%) a. Sistem informasi LP, SPDP online dengan Kemenkumham, Kejaksaan dan Bappennas seluruh Indonesia;

1500

100%

1.00 1410005

632515

6389461

1.00

1.00 0.86

100%




Telah dibentuk Zona bebas percaloan layanan Samsat dan unit BPKB di Samsat Polrestabes Bandung Polda Jabar dan Polrestabes Semarang Polda Jateng.


200

200

1.00

10

10

1.00

2

2

1.00

0.86

0.86

100%



8

1 51



1

32

453



1

150

100

4872

8

1 51

1.00

1

32

453

1

150

100

4872

1.00

1.00



c. Penerapan Sistem First In First Out di level Polda dan Polres 3 BINMAS (0,86%) a. Menyusun per dir binmas, perkaba tentang Alternative Dispute Resolution/Restorative Justice (ADR/RJ); b. Membuat aplikasi database BUJP online di tingkat Mabes Polri c. Penyusunan peraturan Dir Binmas/per Kabaharkam tentang pelayanan BUJP online d. Penerapan Sentra Pelayanan Masyarakat (Mobile) 4 POLAIR (0,86%) a. Peningkatan pengamanan area Hot Spot 10 area prioritas, area labuh jangkar/ lego jangkar, kapal-kapal niaga dan wilayah pelabuhan; b. Peningkatan giat Polmas dan sambang nusa ke pulau kecil terluar dan berpenghuni; c. Pengintegrasian sistem monitoring dan kontrol terhadap kapal-kapal ikan kerjasama dengan KKP dalam rangka penanggulangan IUU fishing. 5 SABHARA (0,86%) a. Tersusunnya Revisi Perkabaharkam tentang Patroli


Telah dibuat 1 dokumen Perkaba tentang layanan BUJP online;

1.00

1

1

1.00

1

1

1.00


157

157

1.00

Berkurangnya tidak melebihi 25% di tahun 2018 kejadian pencurian di atas kapal di area 10 hot spot area berdasarkan laporan hasil giat pengamanan pada tahun 2015 sebanyak 13 kasus;

13

13

1.00


288


10

0.86

0.86

16

288

Telah dibuat laporan hasil gia t 1.008.150 Pengaturan, 1.410.005 Penjagaan, 632.515 Pengawalan, 6.389.461 Patroli, di tempat rawan kriminalitas dan rawan kemacetan. T er la ks ana ny a Pat ro li se sua i r out e y an gt el ah di te ntu kan de nga nK ec ep at an mendatangi TKP 15-20 menit.

1008150

10 1410005

632515

20

Telah dilaksanakan pengesahan revisi 9 Perkaba; Telah dilaksanakan sertifikasi Penyidik Polri dan PPNS bersertifikasi penyidik pada tingkat Polres;

1 1

Telah dibuat 1 Laporan hasil Quick Respon JIBOM; Telah dibuat 1 Laporan hasil peningkatan back up kewilayahan dan 32 unit tim siaga gangguan kamtibmas berintensitas tinggi pada tingkat Polda terbentuk; Telah dibuat 1 Laporan hasil peningkatan layanan telp siaga Brimob di 32 Polda;

32

453

1

1.00 1

32

453

1.00

9

9

1.00

200

200

1.00

10

10

1.00

1

100%

1

100%

1.00

1

32

1

32

1

32

1

32

1.00

1.00 57.69

20.0 7.0

69

50

16.77 5.07 0.72

70

5.70 0.81

81%

86

100%

2.66

6.00 1.00


7.0



6.0


10.0 2.0


2.0



2.0

Diis i Hasil koordinasi dengan BPK RI dan hasil perole han sertifik at

4 Nilai AKIP (2%)

2.0


2.0


94% 100%

1.00 100%

2

100%

2

2.00 1.00

93%

70

65

1.86 0.93 1.54

77%

65

50

0.77

8.2

9.39 3.00 1.00

94% 100%

8.2

70

2.39 0.80

80%

88

4.00

100%

2

3 .0

9.40 2.00

2.00 1.00

2

10.0 3. 0

84% 72%

100

100 2 Tingkat Kapabilitas APIP (2%)

2 Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) (3%)

1.00

1 1

100%

1.00

0.86 Telah tersedianya 10 Unit Sat Brimobda;



6389461

20

2.66

III.

632515

0.86

d. Meningkatkan pemanfaatan layanan telepon Korbrimob dan Satbrimobda 24 jam. TOTAL PENGUNGKIT


1410005

0.86



1008150

100%

1.00

0.86

Telah dibuat 1 Laporan hasil monitoring SP2HP online di tin gkat Mabes Polri, 32 Polda dan 453 Polres.


6389461

100%

1.00

0.86

Telah dibuat 1 MoU dengan Kemenkumham, Kejaksaan dan Bappennas;

II.

16

0.86

b. Penerapan SP2HP online di seluruh wilayah in donesia melalui pusiknas;

B. HASIL (40%) I. BIROKRASI YANG EFEKTIF DAN EFISIEN (20%) 1 Indeks Reformasi Birokrasi Polri (PMPRB) (7%)

1.00

150

0.86 Telah dibuat 1 Perkaba tentang ADR/RJ;

c . T er ge lar ny ak end ar aa n Pat ro li be rba si s G PS

7 BRIMOB (0,86%) a. Menyiagakan unit/ satuan Korbrimob dan Satbrimobda 24 jam untuk bantuan SAR dan KBR; b. Quick Respon JIBOM c. Meningkatkan back up Kewilayahan thdp gangguan kamtibmas berintensitas tinggi;

1500

150

0.86

b. Tergela rnya Turjawali di tempat rawan krim inalit as dan kemacetan.

6 RESKRIM (1%) a. Sistem informasi LP, SPDP online dengan Kemenkumham, Kejaksaan dan Bappennas seluruh Indonesia;

1500

Di is i Ha si l S urv ei In te gr it as Pe lay an an Pub li k D ii s i H as il S ur ve i E ks te rn al K ua li ta s P el ay an an P ub li k



TOTAL HASIL

115

3

1.00

115

40.0

35.55 93.24



2018



100

1.00 100%

2

2.00 1.00

100%

2

2.00 1.00

93%

70

65

1.86 0.93 1.54

77%

65

50

0.77

8.2

9.39 3.00 1.00

94% 100%

8.2

70

2.39 0.80

80%

88

4.00

100%

100 2 Tingkat Kapabilitas APIP (2%)

2.0



2.0

Diis i Hasil koordinasi dengan BPK RI dan hasil perole han sertifik at

4 Nilai AKIP (2%)

2.0


2.0


2 2


III.


10.0 3. 0 3 .0

Di is i Ha si l S urv ei In te gr it as Pe lay an an Pub li k D ii s i H as il S ur ve i E ks te rn al K ua li ta s P el ay an an P ub li k



TOTAL HASIL

115

3

1.00

115

40.0

35.55 93.24


KETERANGAN:

2018







: : 2019 PENILAIAN


TARGET

TARGET

CAPAIAN


375

240

304

3292

375

240

304

3292

NILAI

%

5.00 2.50

100% 100%

1





e. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap hasil TOT

Telah dibuat 5 dokumen hasil Monev TOT di 5 Rayon

f. Peningkatan kompetensi gadik, gadikan dan peserta didik


2 Pembentukan agen perubahan yang dapat mendorong terjadinya perubahan pola pikir (2,5%) a. Sosialisasi Perkap No. 856/ X /2015 tentang pembentukan Role Model /Agen

3259

151

3259

1

151

1

5

5

5

5

1

38252

625

38252

625

1

2.5

2.50

100%

perubahan b. M el ak uk an se le ks i t er ha da p c al on ag en pe ru ba ha n c. Pembuatan VCD fungsi teknis Polri II.


T el ah d ib en tu k 1 51 a ge n p er ub ah an ti ng ka t P ol re s;

151

151


453

453

1 1

12.0 2.4

12.00

100%

2.40

100%


.







4

4



1

1

b. Penyelenggaraaan Wasrik, reviu, pemantauan tindak l anjut dan evaluasi Akuntabilitas Instansi Pemerintah

Telah dibuat 92 Laporan Hasil Wasrik tahunan, 4 Laporan Hasil Review, 100% ITW 75% BPK Jumlah rekomendasi temuan yang selesai ditindaklanjuti, Hasil evaluasi AKIP dengan predikat “A” (minimal 72);



e. Pemenuhan LHKPN;

Pemenuhan LHKPN 100% Pejabat Polri Eselon I dan Kapolda, 80% Eselon IIA dan 30% Eselon II; Mempertahankan laporan keuangan oleh BPK dengan Predikat WTP=100, WTP DPP=50, DISCLAIMER=0;


f. Pemenuhan kewajiban pelaporan keuangan; g. Penerapan disiplin dan kode etik;

1 135

92

1 0

30

4

100

4

1

1

48

33

127

30

75

7.7

0

72

135

92

1 0

30

30

1 100

4

1

1

48

33

127

75

7.7

223

100


1

1


1

1


1

1

1 1

4

100

0

72

1

1 1 223

1 1 1


2.4


2.4

5 Pembangunan SPIP di lingkungan unit kerja; (2,4%) Optimalisasi penataan penyelenggaraan SPIP pada Satker di l ingkungan Polri

2.4


2.4

2.40



1

1

1

33

1

33

2.40

100%

1 2.40

100%

1 2.40


1

1

1






d. Penggunaan e-proc terhadap belanja pengadaan tingkat mabes Polri, Polda dan Polres. e. Penyusunan IKU yang terukur dan dapat dipertanggungjawabkan terhadap masyarakat.


6

100%

6.00

100%

1258

1258

1

20

20

1

125

62.5

60

32

1

453

125

62.5

60

32

1

100%

1

6.0 6.0


100%

1

1 453

1 1


: : 2019 PENILAIAN


TARGET

TARGET

CAPAIAN


375

240

304

3292

375

240

304

3292

NILAI

%

5.00 2.50

100% 100%

1





e. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap hasil TOT

Telah dibuat 5 dokumen hasil Monev TOT di 5 Rayon

f. Peningkatan kompetensi gadik, gadikan dan peserta didik


2 Pembentukan agen perubahan yang dapat mendorong terjadinya perubahan pola pikir (2,5%) a. Sosialisasi Perkap No. 856/ X /2015 tentang pembentukan Role Model /Agen

3259

151

3259

1

151

1

5

5

5

5

1

38252

625

38252

625

1

2.5

2.50

100%

perubahan

II.

b. M el ak uk an se le ks i t er ha da p c al on ag en pe ru ba ha n

T el ah d ib en tu k 1 51 a ge n p er ub ah an ti ng ka t P ol re s;

151

151



453

453


1 1

12.0 2.4

12.00

100%

2.40

100%


.







4

4



1

1

b. Penyelenggaraaan Wasrik, reviu, pemantauan tindak l anjut dan evaluasi Akuntabilitas Instansi Pemerintah

Telah dibuat 92 Laporan Hasil Wasrik tahunan, 4 Laporan Hasil Review, 100% ITW 75% BPK Jumlah rekomendasi temuan yang selesai ditindaklanjuti, Hasil evaluasi AKIP dengan predikat “A” (minimal 72);



e. Pemenuhan LHKPN;

Pemenuhan LHKPN 100% Pejabat Polri Eselon I dan Kapolda, 80% Eselon IIA dan 30% Eselon II; Mempertahankan laporan keuangan oleh BPK dengan Predikat WTP=100, WTP DPP=50, DISCLAIMER=0;


f. Pemenuhan kewajiban pelaporan keuangan; g. Penerapan disiplin dan kode etik;

1 135

92

1 0

30

4

100

4

1

1

48

33

127

30

75

7.7

0

72

135

92

1 0

30

30

1 100

4

1

1

48

33

127

75

7.7

223

100


1

1


1

1


1

1

1 1

4

100

0

72

1

1 1 223

1 1 1


2.4


2.4

5 Pembangunan SPIP di lingkungan unit kerja; (2,4%) Optimalisasi penataan penyelenggaraan SPIP pada Satker di l ingkungan Polri

2.4


2.4

2.40



IV.






Evaluasi dan restrukturisasi kelembagaan di lingkungan Polri (6,0%)

1

33

1

33


1

1

1 2.40

100%


6

100%

6.00

100%

1258

1258

1

20

20

1

125

62.5

60

32

1

453

125

62.5

60

32

1

56

100%

1

1 453

1 1

6.0 6.0


100%

1

6.0 6.0


d. Penggunaan e-proc terhadap belanja pengadaan tingkat mabes Polri, Polda dan Polres. e. Penyusunan IKU yang terukur dan dapat dipertanggungjawabkan terhadap masyarakat. PENGUATAN KELEMBAGAAN (6%)

1

1 2.40

2.40


1

100%

1

56

6.00

100%

6.00

100%

1

b. PembentukanRumkit Bhayangkara; c. Pembentukan Polda Sulbar dan Kaltara; d. Peningkatan tipologi Polres;

V.


Telah dibuat MoU Sinergi tingkat pusat dan daerah.

1

33

1

5.0 1.25




33

1 5.00

100%

1.25

100%

1230

1230

1


10

10

1


31

31


1

1


1.25


1.25

b. Evaluasi implementasi Perkap Nomor 14 Tahun 2014 tentang Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan Polri; c. Evaluasi implementasi Perkap Nomor 12 Tahun 2013 tentang Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE).


PENGUATAN SISTEM MANAJEMEN SUMBERDAYA MANUSIA (15%) 1 Perbaikan berkelanjutan sistem perencanaan kebutuhan personel Polri

1

1

1

1

1

1

1

10

10

15.0 1.875

(1,875%) a. Penyusunan rencana kebutuhan personel Polri dalam memenuhi standar ideal minimal dengan prinisp minimal zero growth;

2 Perumusan dan penetapan kebijakan sistem rekruitmen dan seleksi secara transparan dan berbasis kompetensi; (1,875%)






1550

1550

100%

1 15.00

100%

1.875

100%

1

1.875 Telah dilaksanakan rekrutmen sebesar 10% Anggota Polri yang berasal dari wilayah perbatasan negara, wilayah pesisir dan pulau-pulau terluar (10% X 15.500);

Kebijakan sistem promosi dengan mekanisme: a. Pengumuman dan pendaftaran secara terbuka, b. Penilaian kompetensi manajerial dan kompetensi bidang (substansi tugas)

1

1.875



1

100%

1 1.25


b. Pendistribusian kuota pendidikan pembentukan dan pendidikan pengembangan secara proporsional dengan mempertimbangkan kebutuhan Satker dan Satwil dan kaderisasi personel;

1

1

1.25

100%

1



1.25

1

2

2

1

453

453

1

100%



56

56

1

b. PembentukanRumkit Bhayangkara; c. Pembentukan Polda Sulbar dan Kaltara; d. Peningkatan tipologi Polres;

V.


Telah dibuat MoU Sinergi tingkat pusat dan daerah.

1

33

1

33

1

5.0 1.25




5.00

100%

1.25

100%

1230

1230

1


10

10

1


31

31


1

1


1.25




PENGUATAN SISTEM MANAJEMEN SUMBERDAYA MANUSIA (15%) 1 Perbaikan berkelanjutan sistem perencanaan kebutuhan personel Polri

1 1.25


1

1

1

1

1

1

1

1

1.25 10

10

(1,875%) a. Penyusunan rencana kebutuhan personel Polri dalam memenuhi standar ideal minimal dengan prinisp minimal zero growth;

2 Perumusan dan penetapan kebijakan sistem rekruitmen dan seleksi secara transparan dan berbasis kompetensi; (1,875%)


1

1

15.00

100%

1.875

100%

1

1.875

1.875


Telah dilaksanakan rekrutmen sebesar 10% Anggota Polri yang berasal dari wilayah perbatasan negara, wilayah pesisir dan pulau-pulau terluar (10% X 15.500);





1550

100%

1

15.0 1.875

b. Pendistribusian kuota pendidikan pembentukan dan pendidikan pengembangan secara proporsional dengan mempertimbangkan kebutuhan Satker dan Satwil dan kaderisasi personel;

100%

1

1.25 Telah dibentuknya e-office pada 10 Polda.

100%

1



1.25

1550

100%

1

2

2

1

453

453

1

3 Perumusan dan penetapan kebijakan sistem promosi secara terbuka; Kebijakan sistem promosi dengan mekanisme: a. Pengumuman dan pendaftaran secara terbuka, b. Penilaian kompetensi manajerial dan kompetensi bidang (substansi tugas) c. Tata cara pengisian jabatan struktural dan fungsional; 4 Perumusan dan penetapan kebijakan pemanfaatan assessment center; (1,875%)

1.875

1.875

100%

1. Menetapkan Kebijakan kompetensi dalam jabatan struktural di tingkat Mabes, Polda, Polres dan Polsek maupun jabatan fungsional umum; 2. MenetapkanKebijakanpengembangan assessment center dalam pembinaan karier sampai pada tingkat Polda melalui revisi Perkap No. 12 tahun 2012.


3. Pelatihan dan sertifikasi bagi para assessor tingkat Polda;


1

4

1

4

1

10

32

10

32

1

5 Perumusan dan penetapan kebijakan penilaian kinerja personel Polri; Revisi Peraturan Kapolri tentang penilaian kinerja bagi anggota Polri dengan SMK; 6. Perumusan dan penetapan kebijakan reward and punishment berbasis kinerja; Penyusunan Kebijakan tentang reward and punishment bagi anggota Polri. 7. Pembangunan/ pengembangan sistem informasi personel Polri; Pengembangan aplikasi rekam jejak personel Polri di tingkat Mabes Polri dan Polda; 8. Perumusan dan penetapan kebijakan sistem pengkaderan personel Polri; Menyusun peraturan tentang penerimaan anggota Polri terpadu


1.875

Evaluasi dan validasi Diklat meliputi Diktuk, Dikbangpim, Dikbangspes dan Program latihan Polri serta pelaksanaan Kerja sama pendidikan dan latihan Dagri/Lugri dalam rangka mendukung penguatan sistem dan kualitas Diklat sesuai kebutuhan guna mendukung kinerja.

1.875

100%


1

1

11. Penerapan sistem promosi secara terbuka, kompetitif, dan berbasis kompetensi 1.875 didukung oleh makin efektifnya pengawasan; (1,875%)

1.875

100%






1

32

253

1

1

32

253

1

1

1

1.875

1.875

100%



1

32

453

1


1

1

1.875


453

1.875


32

100%

1 1.875

100%


6

5.0

1

5.00

100%

5.00

100%

Memetakan peraturan per-UU-an yang berlaku, terutama di lingkungan Polri (Perkap). 2. Menyempurnakan/mengubah berbagai peraturan perundang-undangan yang dipandang tidak relevan lagi, tumpang tindih atau disharmonis dengan peraturan perundang-undangan lain; (5%)

5.00



9

9

1

3 Melakukan deregulasi untuk memangkas peraturan perundang-undangan yang dipandang menghambat pelayanan; Melakukan revisi Perkap 26 Tahun 2010. VIII. PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK (6%) 1. Penerapan pelayanan satu atap; 2. Percepatan pelayanan menjadi maksimal 15 hari;

6.0

6.0

100%


1.875

Evaluasi dan validasi Diklat meliputi Diktuk, Dikbangpim, Dikbangspes dan Program latihan Polri serta pelaksanaan Kerja sama pendidikan dan latihan Dagri/Lugri dalam rangka mendukung penguatan sistem dan kualitas Diklat sesuai kebutuhan guna mendukung kinerja.

1.875

100%


1

1

11. Penerapan sistem promosi secara terbuka, kompetitif, dan berbasis kompetensi 1.875 didukung oleh makin efektifnya pengawasan; (1,875%)

1.875

100%






1

32

253

1

1

32

253

1

1

1

1.875

1.875

100%



1

32

453

1


1

1

100%

1

1.875


453

1.875


32

1.875

100%


6

1

5.0

5.00

100%

5.00

100%

Memetakan peraturan per-UU-an yang berlaku, terutama di lingkungan Polri (Perkap). 2. Menyempurnakan/mengubah berbagai peraturan perundang-undangan yang dipandang tidak relevan lagi, tumpang tindih atau disharmonis dengan peraturan perundang-undangan lain; (5%)

5.00



9

9

1

3 Melakukan deregulasi untuk memangkas peraturan perundang-undangan yang dipandang menghambat pelayanan; Melakukan revisi Perkap 26 Tahun 2010. VIII. PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK (6%) 1. Penerapan pelayanan satu atap;

6.0

6.0

100%


0.86

0.86 Telah dibuat 1 dokumen kordinasi dengan Dinas Kependudukan Kementerian Dalam Negeri terkait penggunaan NIK dalam pelayanan penerbitan dan perpanjanganSIM;

1. Penyempurnaan sistem uji SIM 2. Peningkatan profesionalitas Sumber Daya Petugas Penerbit SIM melalui kompetensi penguji SIM 3. Standarisasi kantor pelayanan SIM / Satpas

1

50

50

1

Telah dibentuk unit layanan SIM Online sebanyak 100 satpas.

100

100

1

400

400

1


Telah dilaksanakan Zona bebas percaloan layanan SIM di Satpas Polrestabes Medan Polda Sumut, Polrestabes Surabaya Polda Jatim dan Polrestabes Makassar Polda Sulsel.


Telah dibuat 1 dokumen Score survey indeks kepuasan pelayanan SIM dimulai tahun 2017 dengan Score 90% (80-90%=100; 70-89%=90; 60-69%=80) Telah dilaksanakan penambahan hardware dan software pada unit layanan BPKB dan STNK di 6 Polda.




Telah dibentuk Zona bebas percaloan layanan Samsat dan unit BPKB di Samsat Polrestabes Medan Polda Sumut, Samsat Polrestabes Surabaya Polda Jatim, Samsat Polrestabes Makassar Polda Sulsel.


1


Terlaksananya pelatihan dan sertifikasi kompetensi petugas penguji SIM di seluruh Satpas Indonesia sebanyak 400 orang. Telah dilaksanakan Standarisasi tata layanan dan gedung di 11 Kantor Satpas pada 10 Polda: Daanmogot Polda Metro Jaya, Polrestabes Semarang Polda Jateng, Polresta Surakarta Polda Jateng, Polresta Manado Polda Sulut, Polresta Jogyakarta Polda DIY, Polresta Denpasar Polda Bali, Polrestabes Surabaya Polda Jatim, Polrestabes Bandung Polda Jabar, Polresta Samarinda Polda Kaltim, Polrestabes Makasar Polda Sulsel, dan Polresta Medan Polda Sumut.


1

11

10

11

10

1

3

3

1

100

100

1

6

6

1

200

200

1

6

6

1

3

3

3

100%

3

1

0.86

0.86

100%



12

150



1

32

453



1

53

100

4872

12

150

1

1

32

453

1

53

100

4872

1

1



c. Penerapan Sistem First In First Out di level Polda dan Polres 3 BINMAS (0,86%) a. Menyusun per dir binmas, perkaba tentang Alternative Dispute Resolution/Restorative Justice (ADR/RJ); b. Membuat aplikasi database BUJP online di tingkat Mabes Polri c. Penyusunan peraturan Dir Binmas/per Kabaharkam tentang pelayanan BUJP online d. Penerapan Sentra Pelayanan Masyarakat (Mobile) 4 POLAIR (0,86%) a. Peningkatan pengamanan area Hot Spot 10 area prioritas, area labuh jangkar/ lego jangkar, kapal-kapal niaga dan wilayah pelabuhan;



1429

175

175

1 1

0.86

0.86


188

188

0.86 Berkurangnya tidak melebihi 25% di tahun 2019 kejadian pencurian di atas kapal di area 10 hot spot area berdasarkan laporan hasil giat pengamanan pada tahun 2015 sebanyak 7 kasus;

7


312


12

7

18

312

c . T er ge la rn ya k en da ra an P at ro li b er ba si s G PS

18

1

0.86

0 86

1008200

20

12 1410445

632515

63894900

1008200

20

100%

1

0.86

Telah dibuat laporanhasil giat 1.008.200 Pengaturan, 1.410.445 Penjagaan, 632.515 Pengawalan, 6.389.4900 Patroli, di tempat rawan kriminalitas dan rawan kemacetan. T er la ks an an ya P at ro li s es ua i ro ut e y an g t el ah d it en tu ka n d en ga n K ec ep at an mendatangi TKP 15-20 menit.

100%

1

0.86

b. Tergelarnya Turjawali di tempat rawan krimin alitas dan kemacetan.

6 RESKRIM (0,86%)

1429

100%

1 1410445

632515

63894900

1

1 0 86

100%




Telah dibentuk Zona bebas percaloan layanan Samsat dan unit BPKB di Samsat Polrestabes Medan Polda Sumut, Samsat Polrestabes Surabaya Polda Jatim, Samsat Polrestabes Makassar Polda Sulsel.


200

200

1

6

6

1

3

3

3

3

1

0.86

0.86

100%



12

150



1

32

453



1

53

100

4872

12

150

1

1

32

453

1

53

100

4872

1

1



c. Penerapan Sistem First In First Out di level Polda dan Polres 3 BINMAS (0,86%) a. Menyusun per dir binmas, perkaba tentang Alternative Dispute Resolution/Restorative Justice (ADR/RJ); b. Membuat aplikasi database BUJP online di tingkat Mabes Polri c. Penyusunan peraturan Dir Binmas/per Kabaharkam tentang pelayanan BUJP online d. Penerapan Sentra Pelayanan Masyarakat (Mobile) 4 POLAIR (0,86%) a. Peningkatan pengamanan area Hot Spot 10 area prioritas, area labuh jangkar/ lego jangkar, kapal-kapal niaga dan wilayah pelabuhan;



III.

312


12

Telah dibuat laporanhasil giat 1.008.200 Pengaturan, 1.410.445 Penjagaan, 632.515 Pengawalan, 6.389.4900 Patroli, di tempat rawan kriminalitas dan rawan kemacetan. T er la ks an an ya P at ro li s es ua i ro ut e y an g t el ah d it en tu ka n d en ga n K ec ep at an mendatangi TKP 15-20 menit.

18

1

1008200

12 1410445

632515

20

63894900

1008200

Telah dibuat 1 Laporan hasil monitoring SP2HP online di tingkat Mabes Polri, 32 Polda dan 453 Polres. Telah dilaksanakan pengesahan revisi 30 SOP; Telah dilaksanakan sertifikasi Penyidik Polri dan PPNS bersertifikasi penyidik pada tingkat Polres;

1

1410445

632515

63894900

1

20

32

453

1

1

32

453

30

1

253

253

1

12

12

0.86

Telah dibuat 1 Laporan hasil Quick Respon JIBOM; Telah dibuat 1 Laporan hasil peningkatan back up kewilayahan dan 32 unit tim siaga gangguan kamtibmas berintensitas tinggi pada tingkat Polda terbentuk; Telah dibuat 1 Laporan hasil peningkatan layanan telp siaga Brimob di 32 Polda;

1

100%

1

30

0.86 Telah tersedianya 12 Unit Sat Brimobda;

100%

1

0.86

100%

1

1

1

1

32

1

32

1

32

1

32

1

1 60.0

20.0 7.0

Diisi hasil verifikasi dari Kemenpan RB Diisi hasil penilaian BKN

6.0


70

70

86

86

2.66

2.66

10.0

2.0

2.0


2.0

Diisi Hasil koordinasi dengan BPK RI dan hasil perole han sertifikat

4 Nilai AKIP (2%)

2.0



2.0


10.0 3.0 3 .0

20.0 7 1 7 1 6 1 10.0

100% 100%

2

100%

100% 100% 100%

100

100

1

2

2 1

100%

2

2

70

70

2 1 2 1

100%

2

2

100%

80

80

8.5

8.5

90

90




312

100%

1

0.86

7.0


7

18

100%

1

0.86


2 Tingkat Kapabilitas APIP (2%)

188

7




188

0.86

d. Meningkatkan pemanfaatan layanan telepon Korbrimob dan Satbrimobda 24 jam. TOTAL PENGUNGKIT


1

0.86 Berkurangnya tidak melebihi 25% di tahun 2019 kejadian pencurian di atas kapal di area 10 hot spot area berdasarkan laporan hasil giat pengamanan pada tahun 2015 sebanyak 7 kasus;


II.

1

0.86


b. Penerapan SP2HP onli ne di seluruh wilayah indonesiamelalu i pusiknas;

B. HASIL (40%) I. BIROKRASI YANG EFEKTIF DAN EFISIEN (20%) 1 Indeks Reformasi Birokrasi Polri (PMPRB) (7%)

175

0.86

c . T er ge la rn ya k en da ra an P at ro li b er ba si s G PS

7 BRIMOB (0,86%) a. Menyiagakan unit/ satuan Korbrimob dan Satbrimobda 24 jam untuk bantuan SAR dan KBR; b. Quick Respon JIBOM c. Meningkatkan back up Kewilayahan thdp gangguan kamtibmas berintensitas tinggi;

1429

175

0.86

b. Tergelarnya Turjawali di tempat rawan krimin alitas dan kemacetan.


1429

1 10.0 3 1 3 1

D i si Has il Sur ve i I nt eg ri ta s P el ay an an Pu bl ik D ii si Ha si l S ur ve i E ks t er na l K ua li ta s P el ay an an Pu bl ik

100%

100% 100% 100%


4


TOTAL HASIL

118

3

1

118

40.0

40.00 100.0



2019


100%

2.0


2 Tingkat Kapabilitas APIP (2%)

III.

2.0


2.0

Diisi Hasil koordinasi dengan BPK RI dan hasil perole han sertifikat

4 Nilai AKIP (2%)

2.0



2.0



10.0 3.0 3 .0

100%

100

100

1

2

2 1

100%

2

2

70

70

2 1 2 1

100%

2

2

100%

80

80

8.5

8.5

90

90




2

1 10.0 3 1 3 1

D i si Has il Sur ve i I nt eg ri ta s P el ay an an Pu bl ik D ii si Ha si l S ur ve i E ks t er na l K ua li ta s P el ay an an Pu bl ik

100%

100% 100% 100%


4


TOTAL HASIL

118

3

1

118

40.0

40.00 100.0



2019



100%

petunjuk-monitoring-dan-evaluasi-pelaksanaan-rbp-gel-iii-tahun-2016-2019.pdf

Recommend Documents