DEPARTEMEN DALAM NEGERI DEPARTEMEN REPUBLIK INDONESIA
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 30 TAHUN 2008 TENTANG CADANGAN PANGAN PEMERINTAH DESA DENGAN RAHMAT RA HMAT TUHAN YANG YANG MAHA MA HA ESA MENTERI MENTE RI DAL AM NEGER NEGERI, I,
Menimbang : a. bah bahwa ca cada dang nga an pa panga gan n pem peme eri rin nta tah h desa merupakan sub sistem cadangan pangan nasional; b. bahwa bahwa unt untuk uk men menjami jamin n kete keterse rsediaa diaan n pangan yang cukup, bermutu, aman, merata, dan terjangkau di desa, diperlukan pengaturan terhadap cadangan pangan yang dikelola atau dikuasai oleh pemerintah desa; c. bahwa bahwa berd berdasa asarka rkan n perti pertimba mbanga ngan n sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Cadangan Pangan Pemerintah Desa;
1
Mengingat
: 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3656); 2. Undang Undang-Un -Undan dang g Nomor Nomor 32 Tah Tahun un 2004 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun Tahun 2008 tentang te ntang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Undang-Undang Nomor 32 Tahun Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 3. Peratu Peraturan ran Pemer Pemerint intah ah Nomor Nomor 68 Tahu Tahun n 2002 tentang Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4254); 4. Peratu Peraturan ran Pemer Pemerint intah ah Nomor Nomor 38 Tahu Tahun n 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
2
5. Peratu Peraturan ran Peme Pemerin rintah tah Nom Nomor or 72 72 Tahu Tahun n 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Indones ia Tahun Tahun 2005 Nomor No mor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587); 6. Peratu Peraturan ran Pre Presid siden en Nomor Nomor 83 Tahu ahun n 2006 tentang Dewan Ketahanan Pangan; 7. Keputu Keputusan san Men Menter terii Dalam Dalam Neg Negeri eri dan Otonomi Daerah Nomor 6 Tahun 2001 tentang Pengembangan Lumbung Pangan Masyarakat Desa/Kelurahan; Memp Me mper erha hati tika kan n:
Instru Inst ruks ksii Pres Presid iden en Nom Nomor or 1 Tah ahun un 200 2008 8 tentang Kebijakan Perberasan; MEMUTUSKAN MEMU TUSKAN :
Menetapkan
:
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG CADANGAN PANGA N PEMERINTA PEMERINTA H DESA. BAB I K ETENTUAN UMUM UMUM Pasal 1
Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan : 1.
Pangan Pang an ada adala lah h sega segala la ses sesua uatu tu yan yang g bera berasa sall dari dari sum sumbe ber r hayati dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan diperuntukka n sebagai makanan atau minuman bagi 3
konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lain yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman. 2.
Lumbun Lumb ung g des desa a ada adala lah h lu lumb mbun ung g pan panga gan n yan yang g dik dikel elol ola a oleh pemerintah desa.
3.
Pangan Pang an lo loka kall adal adalah ah pa pang ngan an ya yang ng di dipr prod oduk uksi si dan dan dikembangkan sesuai dengan potensi sumber daya wilayah dan budaya setempat.
4.
Cadang Cada ngan an pan panga gan n nasi nasion onal al ada adala lah h cada cadang ngan an pan panga gan n di seluruh pelosok wilayah Indonesia untuk dikonsumsi manusia, bahan baku industri, dan untuk menghadapi keadaan darurat. Cadangan pangan nasional tediri dari cadangan pangan pemerintah dan cadangan pangan masyarakat.
5.
Cadang Cada ngan an pa pang ngan an pe peme merin rinta tah h ada adala lah h per perse sedi diaa aan n pangan yang dikelola atau dikuasai pemerintah. Cadangan pemerintah terdiri dari : cadangan pangan pemerintah desa, cadangan pangan pemerintah kabupaten, cadangan pangan pemerintah provinsi, dan cadangan pangan pemerintah pusat.
6.
Cadang Cada ngan an pan panga gan n peme pemerin rinta tah h desa desa ada adala lah h pers persed edia iaan an pangan yang dikelola atau dikuasai oleh pemerintah desa, untuk konsumsi masyarakat, bahan baku industri, dan untuk menghadapi keadaan darurat (transien), rawan pangan, dan gejolak harga pangan di tingkat masyarakat.
7.
Keadaa Kead aan n daru darura ratt adal adalah ah kea keada daan an krit kritis is tid tidak ak men menen entu tu yang mengancam kehidupan sosial masyarakat yang memerlukan tindakan serba cepat dan tepat di luar prosedur biasa, yang dapat disebabkan oleh terjadinya bencana alam seperti: gempa bumi, letusan gunung berapi, tsunami, angin topan, banjir, tanah longsor,
4
kekeringan, gangguan hama penyakit tanaman dan lainnya, dan bencana sosial antara lain kebakaran pemukiman, kebakaran hutan, dan kerusuhan sosial yang menyebabkan masyarakat korban mengalami kerawanan pangan dan tidak mampu mengakses pangan yang cukup untuk mempertahankan hidup dan melaksanakan kegiatan sehari-hari. 8.
Rawan pa Rawan panga ngan n kron kronis is ada adalah lah ko kondi ndisi si tid tidak ak ter terpe penuh nuhiny inya a pangan minimal bagi rumah tangga secara terstruktur dan bersifat terus-menerus sesuai Peta Kerawanan Pangan (Food in Security Atlas/FIA).
9.
Gejola Gejo lak k harg harga a bera beras s adal adalah ah ke kena naik ikan an har harga ga be bera ras s di tingkat konsumen mencapai lebih dari 25 persen dari harga normal dan berlangsung selama 1 (satu) minggu.
10.
Kerawanan Kerawana n panga pangan n pasca pasca ben bencana cana adal adalah ah keraw kerawana anan n pangan sebagai akibat dari bencana yang berdampak luas dan tidak dapat segera diatasi.
11.
Masalah Masala h pangan pangan adal adalah ah keada keadaan an keleb kelebiha ihan n pangan pangan,, kekurangan pangan, dan/atau ketidakmampuan rumah tangga dalam memenuhi kebutuhan pangan.
12.
Kecamatan Kecamat an adala adalah h wilay wilayah ah kerja cama camatt sebag sebagai ai perangkat daerah kabupaten dan daerah kota.
13.
Desa atau Desa atau yang yang diseb disebut ut denga dengan n nama nama lain, lain, selan selanjutn jutnya ya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
14.. 14
Pemerinta Pemeri ntah h Desa Desa atau atau yang yang disebu disebutt denga dengan n nama nama lain lain adalah Kepala Desa Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur unsur penyelenggara pemerintahan desa. 5
Pasal 2 Cadangan pangan pemerintah desa merupakan salah satu sumber penyediaan pangan bagi masyarakat desa yang harus diselenggarakan oleh pemerintah desa.
Pasal 3 Cadangan pangan pemerintah desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, berupa: a.
panga pan gan n tert terten entu tu ya yang ng ber bersi sifat fat po pokok kok,, sepe seperti rti be beras ras;;
b.
pangan pang an lok lokal al yan yang g bers bersifa ifatt poko pokok, k, yan yang g diha dihasi silk lkan an dan dan dikembangkan sesuai potensi sumber daya wilayah dan budaya desa setempat seperti jagung, sagu, umbiumbian; dan
c.
pangan pang an ter terten tentu tu ya yang ng be bersi rsifa fatt buk bukan an pok pokok ok,, sep sepert ertii kacang hijau, kacang tanah, dan kedelai.
Pasal 4 Cadangan pangan pemerintah desa bertujuan : a.
mening meni ngka katk tkan an ket keter erse sedi diaa aan n dan dan dist distrib ribus usii pang pangan an kepada masyarakat;
b.
mening meni ngka katk tkan an kon konsu sums msii pang pangan an lok lokal al dal dalam am ran rangk gka a penciptaan permintaan produk pangan lokal;
c.
meningk menin gkatk atkan an jan jangk gkaua auan/a n/aks kses esibi ibilta ltas s mas masyar yarak akat at terhadap pangan;
d.
menangg menan ggul ulang angii te terja rjadi diny nya a ke kead adaa aan n da darur rurat at da dan n kerawanan pangan pasca bencana;
e.
menja me njaga ga sta stabi bilit litas as harg harga a pang pangan an di di ting tingka katt masy masyar arak akat at;;
f.
memper memp erpe pend ndek ek ja jalu lurr dis distr trib ibus usii pan panga gan n pem pemer erin inta tah h sampai ke tingkat masyarakat/rumah tangga;
6
g.
mendor mend oron ong g terw terwuj ujud udny nya a Des Desa a Man Mandi diri ri Pan Panga gan n (Des (Desa a Mapan), dan
h.
meni me ning ngka katk tkan an kes kesej ejah ahte tera raan an mas masya yara raka kat. t. Pasal 5
Untuk mewujudkan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, diselenggaraka diselenggarakan n kegiatan: a.
perencanaan;
b.
pengadaan;
c.
peny nya alu lura ran n/ pen pendi dis str trib ibu usi sia an;
d.
pengelolaan;
e.
pengembangan usaha;
f.
pelib iba ata tan n pera peran nsert rta a mas masyara rak kat;
g.
kerjasama; dan
h.
pela pe lapo pora ran, n, pe pema mant ntau auan an,, eva evalu luas asi, i, da dan n pem pembi bina naan an.. BAB II PERENCANAAN Bagian Kesatu Umum Pasal 6
(1)) (1
Perencana Perenc anaan an cad cadang angan an pan pangan gan pem pemerin erintah tah des desa a sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, dilakukan oleh pemerintah desa melalui kegiatan : a.
inv in ven enta tari risa sasi si cad adan ang gan pa pang ngan an;;
b.
peng pe nghi hitu tung ngan an keb ebut utuh uhan an pa pang ngan an;; 7
(2)) (2
c.
prakir prak iraa aan n kek kekur uran anga gan n pan panga gan n dan dan/a /ata tau u kea keada daan an darurat; dan
d.
penganggaran.
Kegiatan Kegiat an pere perenca ncanaa naan n sebag sebagaim aimana ana dim dimaks aksud ud pada pada ayat (1), dilakukan setiap 3 (tiga) bulan dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa. Pasal 7
(1)) (1
Kegiatan Kegiat an pere perenca ncanaa naan n sebag sebagaim aimana ana dim dimaks aksud ud dalam dalam Pasal 6 dilaksanakan dilaksanakan:: a.
pada setiap de desa; at atau
b.
berdas berd asar arka kan n satu satuan an wil wilay ayah ah uni unitt desa desa dal dalam am sat satu u kecamatan sesuai dengan kondisi wilayah masingmasing.
c.
memper memp erha hati tika kan n po pote tens nsii de desa sa de deng ngan an di didu duku kung ng sumber daya alam sebagai pusat produksi pangan, dan ketersediaan lumbung desa yang dilengkapi dengan sarana serta prasarana yang memadai. Pasal 8
(1)
8
Penetapan Peneta pan keg kegiata iatan n pere perenca ncanaa naan n seba sebagai gaiman mana a dimaksud dalam Pasal 7, berdasarkan : a.
data ju jumlah pe penduduk;
b.
kebu ke butu tuha han n kon konsu sums msii pan panga gan n set setia iap p 3 (ti (tiga ga)) bul bulan an;;
c.
keters kete rsed edia iaan an cad cadan anga gan n pang pangan an pe peme meri rint ntah ah des desa a dan masyarakat desa;
d.
frekue frek uens nsii dan/ dan/at atau au per perki kira raan an ter terja jadi diny nya a benc bencan ana; a; dan
e.
Ben Be ntu tuk k ata atau u jen jenis is ba baha han n pan panga gan n.
(2)
Kebutuh Kebut uhan an dan dan keters ketersedi ediaan aan pan pangan gan seb sebaga agaima imana na dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c, dalam bentuk uang atau natura.
Pasal 9 Untuk menjaga cadangan pangan pemerintah desa dalam jumlah juml ah dan mutu sesua sesuaii denga dengan n stan standar dar yang berl berlaku, aku, dilakukan perencanaan penggantian dan penyegaran cadangan pangan.
BAB III PENGADAAN
Pasal 10 Pengadaan cadangan pangan pemerintah desa disesuaikan dengan rencana penggantian dan penyegaran cadangan pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, yang dilakukan : a.
secara seca ra per perio iodi dik k ses sesua uaii daya daya tah tahan an sim simpa pan n dan dan besaran jumlah yang disalurkan;
b.
dengan deng an me meng ngut utam amak akan an pem pembe belia lian n baha bahan n pang pangan an dar darii petani setempat atau desa-desa sekitarnya;
c.
melalu mela luii pen pengu gump mpul ulan an za zaka katt perta pertani nian an at atau au se seje jeni nisn snya ya dari masyarakat desa, dan atau;
d.
menyis meny isih ihka kan n 1-3 1-3 % dari dari keu keunt ntun unga gan n yang yang dip diper erol oleh eh dari usaha Unit Usaha Pangan Desa dan unit usaha ainnya dalam Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).
9
BAB IV PENYALURAN
Pasal 11 Penyaluran cadangan pangan pemerintah desa, dilakukan : a.
minimall 2,5% minima 2,5% da dari ri jum jumlah lah pa panga ngan n yang yang ter terse sedia dia da dan/ n/ atau disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan ; dan
b.
untuk untu k pena penang ngan anan an kea keada daan an dar darur urat at,, rawan rawan pan panga gan, n, dan gejolak harga di tingkat masyarakat desa.
Pasal 12 Sasaran penyaluran cadangan pangan pemerintah desa, meliputi : a.
Ruma Ru mah h Ta Tangg gga a Mis Misk kin (R (RTM TM); );
b.
Lanju jutt Us Usia (Lansia); dan
c.
masyara masy araka katt umu umum m se seba baga gaii akib akibat at ter terjad jadiny inya a ben benca cana na alam dan bencana sosial, anak balita kurang gizi, anak sekolah, ibu hamil, dan ibu menyusui.
Pasal 13 (1)
Dalam peny Dalam penyalu aluran ran pan pangan gan kep kepada ada Rum Rumah ah Tan Tangga gga Miskin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, pemerintah desa terlebih dahulu melakukan pendataan.
(2)) (2
Data dimak Data dimaksud sud pad pada a ayat ayat (1), (1), dil dilapo aporka rkan n secar secara a berjenjang antar susunan pemerintahan.
10
Pasal 14 Penyaluran cadangan pangan kepada kelompok sasaran dan penanganan gejolak harga dilakukan oleh Kepala Desa berkoordinasi dengan Bupati selaku Ketua Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten, melalui Camat.
BAB V PENGELOLAAN Bagian Kesatu
Umum
Pasal 15 (1)
Pengelola Pengel olaan an cad cadang angan an pan pangan gan pem pemerin erintah tah des desa a dilakukan oleh Unit Usaha Pangan Desa atau nama lain l ain yang dibentuk oleh pemerintah desa.
(2)
Pengelola Pengel olaan an cad cadang angan an pan pangan gan pem pemerin erintah tah des desa a sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara transparan, akuntabel, dan tersendiri.
Pasal 16 (1)
Dalam peng Dalam pengelo elolaa laan n unit unit usah usaha a panga pangan n desa, desa, pem pemerin erintah tah desa dapat menunjuk anggota masyarakat setempat untuk : a.
meng me ngad adak akan an dan dan men menya yalu lurk rkan an cad cadan anga gan n pang pangan an;;
b.
mengel meng elol ola a da dan/ n/at atau au me meng ngem emba bang ngka kan n ke kema maju juan an Unit Usaha Pangan Desa. 11
(2)
(3)
Penunjuka Penunj ukan n ang anggot gota a m masy asyarak arakat at set setemp empat at sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan memperhatikan : a.
kemampuan, dan
b.
peng pe ngal alam aman an di bi bida dang ng ma mana naje jeme men. n.
Penunjuka Penunj ukan n ang anggot gota a masy masyarak arakat at set setemp empat at sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
Bagian Kedua Unit Usaha Pangan Desa
Pasal 17 Unit Usaha Pangan Desa merupakan unit usaha pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).
Pasal 18 (1)
(2)) (2
12
Susunan Susuna n kepe kepengu ngurus rusan an Uni Unitt Usah Usaha a Pang Pangan an Des Desa a terdi terdiri ri atas : a.
Kep Ke pal ala a Uni Unitt Usa Usah ha Pa Pang ngan an Des esa a;
b.
Urusan Tata Usaha;
c.
Urusan Keuangan;
d.
Div Di vis isii Usa Usaha ha Cad ada ang ngan an Pan ang gan an;;
e.
Divisi Divi si Us Usah aha a Pe Perd rdag agan anga gan n da dan n Pe Peng ngem emba bang ngan an Usaha.
Susunan Susuna n kepe kepengu ngurus rusan an U Unit nit Usa Usaha ha Pang Pangan an Des Desa a sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kebutuhan.
Pasal 19 Dalam mengelola Unit Usaha Pangan Desa, pengurus mempunyai tugas: a.
menginv mengi nvent entari arisa sasi si ca cadan danga gan n pan panga gan n pem pemeri erinta ntah h de desa sa dan cadangan pangan masyarakat desa;
b.
menyus meny usun un pra praki kiraa raan n ke keku kuran ranga gan n da dan/a n/atau tau ke kead adaa aan n darurat;
c.
meny me nyus usun un pen pengh ghit itun unga gan n keb kebut utuh uhan an pan panga gan; n;
d.
menyus meny usun un Re Renc ncan ana a Jang Jangka ka Pan Panja jang ng,, Renc Rencan ana a Kerj Kerja, a, dan Rencana Anggaran Unit Usaha Pangan Desa;
e.
menyele meny eleng ngga gara raka kan n pe peng ngad adaa aan n da dan n pe peny nyimp impan anan an serta serta penyaluran cadangan pangan pemerintah desa;
f.
melaku mela kuka kan n usa usaha ha pe perd rdag agan anga gan n dal dalam am ra rang ngka ka me menc ncar arii keuntungan;
g.
mengem meng emba bang ngan an ke kema maju juan an Un Unit it Usa Usaha ha Pa Pang ngan an De Desa sa sesuai dengan tujuan;
h.
mengad meng adak akan an da dan n me meme melih lihar ara a pe pemb mbuk ukua uan n se sert rta a administrasi Unit Usaha Pangan Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
i.
dapatt mela dapa melaku kuka kan n ker kerja jasa sama ma den denga gan n Uni Unitt Usah Usaha a Pang Pangan an Desa lain.
Pasal 20 Usaha perdagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf f, meliputi : a.
sara sa rana na pr prod oduk uksi si pe pert rtan ania ian n (sapr (saprot otan an); );
b.
ala latt mes mesin in pe pert rtan ania ian n (a (als lsin inta tan) n);;
c.
benih/bibit; dan
d.
usaha usah a per perda daga gang ngan an la lain in se sesu suai ai ke kebu butuh tuhan an ma masy syara araka katt desa. 13
Pasal 21 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Pengurus Unit Usaha Pangan Desa mempunyai wewenang untuk: a.
mengendal mengen dalika ikan, n, me memel meliha ihara, ra, da dan n men mengur gurus us ke keka kayaa yaan n Unit Usaha Pangan Desa, dan
b.
membuatt keb membua kebija ijaka kan n berd berdas asark arkan an pa pandu nduan an op opera erasio siona nall yang ditetapkan oleh Kepala Desa.
BAB VI PENGEMBA PENGE MBANGAN NGAN USAHA
Pasal 22 Untuk melakukan pengembangan kemajuan usaha, pengurus Unit Usaha Pangan Desa dapat memperoleh pembiayaan sebagai modal, yang bersumber dari : a.
Anggar Angg aran an Pen Penda dapa pata tan n dan dan Bela Belanj nja a Desa Desa (A (APB PBDe Desa sa), ), Alokasi Dana Desa, dan pinjaman desa;
b.
sumber sum ber pem pembia biayaa yaan n lain lain yan yang g sah sah da dan n tida tidak k men mengik gikat. at.
Pasal 23 (1)) (1
Modal Unit Modal Unit Usa Usaha ha Pang Pangan an Desa Desa mer merup upaka akan n kekay kekayaan aan Desa yang dipisahkan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) dan tidak terbagi atas sahamsaham.
(2)) (2
Besarnya Besarn ya mod modal al Unit Unit Usa Usaha ha Pan Pangan gan De Desa sa ada adalah lah sebesar nilai kekayaan desa yang dikelola oleh Unit Usaha Pangan Desa.
14
(3)
Nilai keka Nilai kekayaa yaan n Desa Desa seba sebagai gaiman mana a dimak dimaksud sud pad pada a ayat ayat (2), berdasarkan perhitungan yang ditetapkan oleh Kepala Desa.
Pasal 24 (1)) (1
Penerimaa Peneri maan n dan dan penge pengelua luaran ran ber berupa upa ua uang ng dan/ dan/ata atau u natura yang bersumber dari pengelolaan cadangan pangan, dilakukan pengadministrasian dan pembukuan secara terpisah dengan dengan penerimaan dan pengeluaran pengeluaran yang bersumber dari usaha perdagangan dan usaha lainnya.
(2)) (2
Penerima Pener imaan an dan dan pengel pengelua uaran ran seba sebagai gaiman mana a dimak dimaksud sud pada ayat (1), dilakukan pembukuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)) (3
Penerimaa Peneri maan n yang yang bers bersumb umber er dari dari usa usaha ha perd perdaga aganga ngan n sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setelah dikurangi sebagian untuk penambahan modal usaha dan biaya operasional, disetor ke kas desa.
(4)
Besarnya Besarn ya pen penamb ambaha ahan n moda modall usah usaha a dan dan jen jenis is pengeluaran yang termasuk biaya operasional ditetapkan melalui musyawarah desa.
BAB VI VIII PERANSERTA MASYARAKAT
Pasal 25 Kepala Desa, Bupati, dan Gubernur mendorong peranserta masyarakat dalam penyelenggaraan cadangan pangan pemerintah desa. 15
Pasal 26 Dalam mendorong peranserta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, Camat dan Kepala Desa melakukan : a.
pemberia pembe rian n inf inform ormas asii ten tentan tang g ke keter terse sedia diaan an pan panga gan n terutama penyediaan pangan bagi masyarakat dan pendidikan yang berkaitan dengan pengelolaan cadangan pangan;
b.
pemberi ria an mo motiv iva asi un untuk : 1.
mening meni ngka katk tkan an kem keman andi diri rian an dal dalam am pen penye yele leng ng-garaan cadangan pangan yang dikelola atau dikuasai masyarakat;
2.
memban memb antu tu kel kelan anca cara ran n peny penyel elen engg ggar araa aan n cada cadang ngan an pangan yang dikelola atau dikuasai oleh pemerintah desa.
BAB VI VIII II KERJASAMA
Pasal 27 (1)) (1
Untuk mend Untuk menduk ukung ung pen pengem gemban bangan gan us usaha aha,, Unit Unit Usaha Usaha Pangan Desa dapat melakukan kerjasama dengan badan usaha atau unit usaha lainnya dengan persetujuan Kepala Desa.
(2)) (2
Kerjasama Kerjas ama se sebag bagaim aimana ana dim dimak aksud sud pad pada a ayat ayat (1), (1), diprioritaskan untuk kepentingan pengembangan usaha yang menguntungkan.
16
Pasal 28 (1)) (1
Hak dan Hak dan kewaj kewajiba iban n dalam dalam kerj kerjas asama ama seb sebag agaim aiman ana a dimaksud dalam dalam Pasal 27, dituangkan dituangkan dalam naskah naskah perjanjian kerjasama.
(2)) (2
Naskah per Naskah perjan janjia jian n kerja kerjasam sama a sebaga sebagaima imana na dima dimaksu ksud d pada ayat (1), ditandatangani oleh para pihak yang melakukan kerjasama
(3)
Perjanjian Perjanj ian kerj kerjasa asama ma seb sebaga agaima imana na dim dimaks aksud ud pad pada a ayat ayat (1), dilakukan untuk jangka waktu paling sedikit 5 (lima) (li ma) tahun dan dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan.
(4)
Para pihak Para pihak mel melaku akukan kan eva evalua luasi si pela pelaksa ksanaa naan n perja perjanji njian an kerjasama secara berkala per-tahun, dan/atau sewaktuwaktu apabila diperlukan.
Pasal 29 Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dan Pasal 28, dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
B A B IX PELAPORAN, PEMANTAUA PEMANTAUAN, N, DAN EVAL EVALUASI UASI Pasal 30 (1)) (1
Pengurus Pengur us Uni Unitt Usah Usaha a Pang Pangan an Des Desa a meny menyamp ampaik aikan an laporan kepada Kepala Desa secara berkala setiap 3 (tiga) bulan dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
(2)) (2
Kepala Des Kepala Desa a meny menyamp ampaik aikan an lapo laporan ran kep kepada ada Bup Bupati ati tentang penyelenggaraan cadangan pemerintah desa 17
secara berkala setiap 6 (enam) bulan, dan/atau sewaktu-waktu sewaktu-w aktu apabila diperlukan. (3)) (3
Bupati men Bupati menyam yampai paikan kan lap lapora oran n kepad kepada a Guber Gubernur nur tentang penyelenggaraan cadangan pemerintah desa secara berkala setiap 1 (satu) tahun, dan/atau sewaktu-waktu sewaktu-w aktu apabila diperlukan.
(4)) (4
Gubernur Gubern ur meny menyam ampai paikan kan lapo laporan ran kepa kepada da Mente Menteri ri Dalam Negeri tentang penyelenggaraan cadangan pemerintah desa secara berkala setiap 1 (satu) tahun, dan/atau sewaktu-waktu sewaktu-waktu apabila diperlukan.
Pasal 31 Materi laporan penyelenggaraan cadangan pangan pemerintah desa, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, meliputi perencanaan, pengadaan, dan penyaluran.
Pasal 32 (1)
Gubernur Gubern ur,, Bupat Bupati, i, dan dan Kepa Kepala la Desa Desa mel melaku akukan kan pemantauan dan evaluasi terhadap laporan penyelenggaraan cadangan pangan pemerintah desa.
(2)
Badan/insta Badan/i nstansi nsi yang men menanga angani ni Ket Ketahan ahanan an Pan Pangan gan Daerah melakukan evaluasi secara makro terhadap penyelenggaraan cadangan pangan berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
(3)
Pelaksana Pelaks anaan an pema pemanta ntauan uan dan eva evalua luasi si dapa dapatt dilakukan melalui kerjasama dengan perguruan tinggi dan/atau lembaga swadaya masyarakat.
18
BAB X PEMBINAAN
Pasal 33 (1)) (1
(2)) (2
Menterii Dalam Menter Dalam Neg Negeri eri mel melaku akukan kan pem pembin binaan aan umu umum m terhadap penyelenggaraan cadangan pangan pemerintah desa, yang meliputi : a.
pember pemb eria ian n pedo pedoma man, n, fas fasililita itasi si dan dan sos sosia ialis lisas asii proprogram;
b.
pengua peng uata tan n kap kapas asita itas s apa apara ratu turr dan dan ke kele lemb mbag agaa aan n di daerah;
c.
peny pe nyus usun unan an ind indik ikat ator or pen penca capa paia ian n kine kinerj rja; a;
d.
kerj ke rjas asam ama a ant antar ar da daer erah ah sk skal ala a nas nasio iona nal; l; dan dan
e.
pema pe mant ntau auan an da dan n eva evalu luas asii skal skala a nas nasio iona nal. l.
Pembinaan Pembin aan umu umum m sebag sebagaim aimana ana dim dimaks aksud ud pada pada aya ayatt (1), dilaksanakan oleh Direktur Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Departemen Dalam Negeri berkoordinasi dengan Kepala Badan Ketahanan Pangan Departemen Pertanian selaku Sekretaris Dewan Ketahanan Pangan.
Pasal 34 (1)
Gubernurr mela Gubernu melakuk kukan an pem pembin binaan aan terh terhada adap p penyelenggaraan cadangan pangan pemerintah desa, yang meliputi : a.
pemb pe mber eria ian n pand pandua uan n tekn teknis is di di prov provin insi si;;
b.
koordinasi; 19
(2)) (2
c.
pengua peng uata tan n kap kapas asit itas as ap apar arat atur ur da dan n kel kelem emba baga gaan an di provinsi dan di kabupaten melalui bimbingan teknis, konsultasi, dan advokasi.
d.
peny pe nyus usun unan an str strat ateg egii penc pencap apai aian an kin kiner erja ja;;
e.
penuga penu gasa san n kep kepad ada a per peran angk gkat at da daer erah ah pr prov ovin insi si (badan/instansi/ lembaga); dan
f.
pening peni ngka kata tan n ku kual alit itas as ke kerja rjasa sama ma an anta tarr da daer erah ah da dan/ n/ atau dengan pengusaha skala provinsi; dan
g.
pemant pema ntau auan an dan dan eva evalu luas asii peny penyel elen engg ggar araa aan n cadangan pangan pemerintah desa.
Pembinaan Pembin aan seb sebaga agaima imana na dim dimaks aksud ud pad pada a ayat ayat (1) (1),, dilaksanakan oleh badan/dinas yang membidangi urusan pemberdayaan masyarakat berkoordinasi dengan badan/instansi yang menangani urusan ketahanan pangan daerah.
Pasal 35 (1)
20
B up u p at at i m e la la ku k u ka ka n p em e m bi b i na n a an an t e r ha ha da da p penyelenggaraan cadangan pangan pemerintah desa, yang meliputi : a.
pember pemb eria ian n pand pandua uan n tekn teknis is pen penye yele leng ngga gara raan an cadangan pangan pemerintah desa;
b.
pengua peng uata tan n kap kapas asit itas as ap apar arat atur ur da dan n kel kelem emba baga gaan an cadangan pangan pemerintah desa melalui bimbingan teknis, konsultasi, advokasi, dan koordinasi;
c.
pemant pema ntau auan an dan dan eva evalu luas asii peny penyel elen engg ggar araa aan n cadangan pangan pemerintah desa;
d.
str tra ate teg gi pe penca cap paia ian n ki kine nerj rja a;
(2)) (2
e.
penuga penu gasa san n kep kepad ada a per peran angk gkat at da daer erah ah ka kabu bupa pate ten n (badan/ instansi/ lembaga); dan
f.
k er er ja ja sa sa ma ma an an ta ta r d ae ae ra ra h d an an /a /a ta ta u d en en ga ga n pengusaha skala kabupaten.
Pembinaan Pembin aan seb sebaga agaima imana na dim dimaks aksud ud pad pada a ayat ayat (1) (1),, dilaksanakan oleh badan/dinas/kantor yang membidangi urusan pemberdayaan masyarakat berkoordinasi dengan badan/instansi yang menangani urusan ketahanan pangan daerah.
Pasal 36 (1)
(2)) (2
Kepala Des Kepala Desa a mela melakuk kukan an pem pembin binaan aan terh terhada adap p penyelenggaraan cadangan pangan pemerintah desa, yang meliputi : a.
pemb pe mber eria ian n pan pandu duan an op oper eras asio iona nal; l;
b.
pengua peng uata tan n kapa kapasi sita tas s apar aparat atur ur dan dan kel kelem emba baga gaan an,, melalui pelatihan, konsultasi, advokasi, dan koordinasi.
c.
peny pe nyus usun unan an st stra rate tegi gi pen penca capa paia ian n kine kinerj rja; a;
d.
penu pe nuga gasa san n kep kepad ada a per peran angk gkat at de desa sa;;
e.
pengel peng elol olaa aan n cad cadan anga gan n pan panga gan n pem pemer erin inta tah h des desa a oleh Unit Usaha Pangan Desa;
f.
k er er ja ja sa sa m a a nt nt ar ar de d e sa sa , d en en ga ga n a n gg gg ot ot a masyarakat setempat, dan/atau dengan badan usaha skala desa; dan
g.
pemantauan da dan ev evaluasi.
Pembinaan Pembin aan seb sebaga agaima imana na dim dimaks aksud ud pad pada a ayat ayat (1) (1),, dilaksanakan oleh perangkat pemerintah desa yang mebidangi urusan pemberdayaan masyarakat berkoordinasi dengan Camat. 21
Pasal 37 Pembinaan penyelenggaraan cadangan pangan pemerintah desa, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, dikoordinasikan dengan Dewan Ketahanan Pangan Daerah.
BAB XI PENDANAAN
Pasal 38 Pendanaan penyelenggaraan cadangan pangan pemerintah desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 37, dapat bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, dan Alokasi Alok asi Dana Dan a Desa, serta se rta sumber sum ber lain lai n yang sah dan tidak t idak mengikat.
BAB XI XIII KETENTUAN PENUTUP
Pasal 39 Pada saat berlakunya Peraturan Menteri ini, kebijakan kebi jakan desa, kebijakan daerah kabupaten, dan kebijakan daerah provinsi yang berkaitan dengan penyelenggaraan cadangan pangan pemerintah desa disesuaikan paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Menteri ini ditetapkan. 22
Pasal 40 Kebijakan desa, kebijakan daerah kabupaten, dan kebijakan daerah provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Menteri ini dinyatakan tetap berlaku.
Pasal 41
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal tanggal 10 Juni Juni 2008
MENTERI MENT ERI DALAM DAL AM NEGER NEGERI, I,
H. MARDIY MA RDIYANTO ANTO
23
