BAB I PENDAHULUAN
1. LAT LATAR BELAKA BELAKANG NG Badan Usaha Usaha Milik Milik Negar Negara a adalah Di Indone Indonesi sia, a, Badan adalah badan badan usaha yang sebagian atau seluruh kepemilikannya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia. BUMN dapat pula berupa perusahaan nirlaba yang bertujuan untuk menyediakan barang atau jasa bagi masyarakat. Pada beberapa BUMN di Indonesia, pemerintah telah melakuk melakukan an perubahan perubahan mendasar mendasar pada kepemi kepemilikan likannya nya dengan memb membuat uat BUMN BUMN ters terseb ebut ut menj menjadi adi peru perusa saha haan an terb terbuk uka a yang yang saha sahamn mnya ya bisa bisa dimi dimili liki ki oleh oleh publ publik ik..
Cont Contoh ohny nya a
adal adalah ah P. P.
elekom elekomunikasi unikasi Indonesia, bk. !ejak tahun "##$ seluruh BUMN dikoord dikoordinasik inasikan an pengelolaa pengelolaannya nnya oleh %ementeri ementerian an BUMN, yang dipimpin oleh seorang Menteri Negara BUMN. BUMN berkembang dengan monopoli atau peraturan khusus yang yang berten bertentang tangan an dengan dengan semanga semangatt persai persaingan ngan usaha usaha sehat sehat &UU &UU no. no. ' tahu tahun n $( $((( ((), ), tida tidak k jara jarang ng BUMN BUMN bert bertin inda dak k sela selaku ku pelaku bisnis sekaligus sebagai regulator. BUMN kerap menjadi sumber sumber korup korupsi, si, yang yang la*im la*im dikena dikenall sebagai sebagai sapi perahan perahan bagi oknum knum
peja pejaba batt
atau atau
parta artaii.
Pas+ as+a
kri krisis sis
monet oneter er
$(( (,,
pemerintah giat melakukan pri-atisasi dan mengakhiri berbagai
praktek persaingan tidak sehat. ungsi regulasi usaha dipisahkan dari dari BUMN. BUMN. !ebagai !ebagai akibat akibatnya nya,, banyak banyak BUMN BUMN yang yang teran+ teran+am am gulung tikar, tetapi beberapa BUMN lain berhasil memperkokoh posis sisi
bisnisnya.
Dengan
mengelola
berbagai
produk duksi
BUMN,pemerintah mempunyai tujuan untuk men+egah monopoli pasar atas barang dan jasa publik oleh perusahaan s/asta yang kuat.%arena,apabila terjadi monopoli pasar atas barang dan jasa yang memenuhi hajat hidup orang banyak,maka dapat dipastikan bah/a rakyat ke+il yang akan menjadi korban sebagai akibat dari tingkat harga yang +enderung meningkat. 2. RU RUMUS MUSAN AN MASA MASALA LAH H
BAB II PEMBAHASAN A. BADAN USAHA MILIK MILIK NEGARA NEGARA BUMN! BUMN! 1. Penger Penger"ia "ian n BUMN BUMN Ber Berdasar dasarka kan n PP No. No. 0' tahu tahun n "# "##' #',,BU BUMN MN ada adalah lah bad badan an usaha yangseluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaans penyertaanse e+ar ara a lan ang gsu sung ng yan ang g ber eras asal al da darri kekayaan negara yang dipisahkan 2. Dasa Dasar r h#k h#k$% $% a. Pasal 11 ayat &") dan ayat &1) Undang2Undang Dasar Negara Republik Indonesia ahun $(0' &. Undang2undan Undang2undang g Nomor Nomor $ ahun $((' tentang Perser Perseroan oan erbatas '. Undang 2undang Nomor 0# tahun "##3 tentang Perseroan erbatas erbatas d. Undang2undang Nomor $3 ahun "##1 tentang %euangan Negara e. Undang2undang Nomor $( ahun "##1 tentang Badan Usaha Milik Negara 4. Per erat atur uran an pe peme meri rint ntah ah
Nomo No morr
0' ta tahu hun n
"##' "# #'
tent te ntan ang g
Pendirian, Pengurusan,Penga/asan, dan Pembubaran BUMN (. Ma'a% Ma'a% ) %a' %a'a% a% BUMN BUMN a. P5R!5R6 Perus erusah ahaa aan n Perse erserroan, oan, yang yang sela selanj njut utny nya a dise disebu butt Persero, ersero, adalah BUMN yang berbentuk berbentuk perseroa perseroan n terbatas terbatas yang yang moda modaln lnya ya terb terbag agii dala dalam m saha saham m yang yang selu seluru ruh h atau atau pali paling ng sedi sediki kitt '$ 7 &lim &lima a pulu puluh h satu satu pers persen en)) saha sahamn mnya ya dim dimili iliki
oleh oleh
Nega Negarra
Repub epubli lik k
utamanya mengejar keuntungan.
Indo Indone nesi sia a
yang ang
tujua ujuan n
Pendi endiri rian an
Perse erserro
dius diusul ulka kan n
oleh oleh
Ment Menter erii
kepad epada a
Presiden disertai dengan dasar pertimbangan setelah dikaji bersama dengan Menteri eknis dan Menteri %euangan. Persero adalah 8 Maksud dan tujuan pendirian Persero - Menyediakan barang dan9atau jasa yang bermutu tinggi
-
dan berdaya saing kuat: Meng Mengej ejar ar keuntu untung ngan an
perusahaan. 6rgan Persero8 - RUP! Rapat apat Umum Umum Pemeg emegan ang g
guna guna
menin ningkat gkatk kan
!aha !aham, m, yang ang
nil nilai
sela selanj njut utny nya a
disebut disebut RUP!, RUP!, adalah organ Perser Persero o yang memegang kekua ekuasa saan an tert tertin inggi ggi dalam dalam Perse erserro dan meme memega gang ng segala /e/enang yang tidak diserahkan kepada Direksi atau %omisa %omisaris ris.. Menteri Menteri bertindak bertindak selaku selaku RUP! dalam hal selu seluru ruh h saha saham m Perse erserro dimi dimili liki ki oleh oleh negar negara a dan bertin bertindak dak selaku selaku pemega pemegang ng saham saham pada pada Perser ersero o dan perseroan terbatas dalam hal tidak seluruh sahamnya
-
dimiliki oleh negara. Direksi Penga Pengangk ngkata atan n dan pember pemberhen hentian tian Direks Direksii dilak dilakuk ukan an oleh RUP!. Dalam hal Menteri bertindak selaku RUP!, pengangkata pengangkatan n dan pemberhe pemberhentian ntian Direksi Direksi ditetapka ditetapkan n oleh Menteri. Masa jabatan anggota a nggota Direksi ditetapkan '
&lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk $ &satu)
-
kali masa jabatan. %omisaris Pengangkatan dan pemberhentian %omisaris dilakukan oleh RUP!. Dalam hal Menteri bertindak selaku RUP!, pengangkatan dan pemberhentian %omisaris ditetapkan ole oleh
Menteri.
Masa
jabata atan
ang anggota
%omisaris
ditetapkan ' &lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk untuk $ &satu) &satu) kali kali masa masa jabata jabatan. n. %omisa omisari ris s bertug bertugas as menga/asi menga/asi Direksi Direksi dalam menjalank menjalankan an kepengur kepengurusan usan Persero serta memberikan nasihat kepada Direksi. Di Indo Indone nesi sia a send sendir irii yang yang su sudah dah menj menjad adii Perse ersero ro adal adalah ah P. P. PP &Pembangunan &Pembangunan Perumahan) Perumahan),,P Bank BNI bk, P %imia arma bk, arma bk, P Indo arma bk, arma bk, P ambang imah bk, P Indosat bk Indosat bk &pada akhir tahun "##" 0$,(07 saham saham Perser ersero o ini telah telah dijual dijual kepad kepada a !/asta !/asta sehing sehingga ga perusahaan ini bukan BUMN lagi), dan P elekomunikasi Indonesia bk,Pt.;aruda Indonesia bk,Pt.;aruda Indonesia
yang
bermutu
tinggi
dan
sekaligus
mengejar
keuntungan berdasarkan berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan.
Pendirian Perum diusulkan oleh Menteri kepada Presiden disertai dengan dasar pertimbangan setelah dikaji bersama dengan Menteri eknis dan Menteri %euangan. Perum yang didirikan
memperoleh
diundangkannya
status
Peraturan
badan
hukum
Pemerintah
sejak tentang
pendiriannya. Maksud dan tujuan Perum adalah menyelenggarakan usaha yang bertujuan untuk keman4aatan umum berupa penyediaan barang dan9atau jasa yang berkualitas dengan harga yang terjangkau oleh masyarakat berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan yang sehat. !erta untuk mendukung kegiatan
dalam
rangka
men+apai maksud dan tujuan sebagaimana dimaksud di atas dengan
persetujuan
Menteri,
Perum
dapat
melakukan
penyertaan modal dalam badan usaha lain. 6rgan Perum adalah8 - Menteri Menteri adalah menteri yang ditunjuk dan9atau diberi kuasa untuk me/akili pemerintah selaku pemegang saham negara pada Persero dan pemilik modal pada Perum dengan memperhatikan peraturan perundang2
-
undangan Direksi Direksi Perum adalah organ Perum yang bertanggung ja/ab atas kepengurusan Perum untuk kepentingan dan
tujuan Perum, serta me/akili perum untuk di dalam
-
maupun di luar pengadilan De/an Penga/as. De/an Penga/as adalah organ Perum yang bertugas melakukan
penga/asan
dan
memberikan
nasihat
kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan Perum. Contoh Perum diantaranya Perum Pegadaian, Perum =asatirta, Perum D
e>siensi,
transparansi,
kemandirian,
akuntabilitas, pertanggungja/aban, serta ke/ajaran. Penga/asan BUMN dilakukan oleh %omisaris dan De/an Penga/as. %omisaris adalah organ Persero yang bertugas
melakukan penga/asan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan Persero. !edangkan
De/an
Penga/as
adalah
organ
Perum
yang
bertugas melakukan penga/asan dan memberikan nasihat kepada
Direksi
dalam
menjalankan
kegiatan
pengurusan
Perum. %omisaris dan De/an Penga/as bertanggung ja/ab penuh atas penga/asan BUMN untuk kepentingan dan tujuan BUMN. Dalam melaksanakan tugasnya, %omisaris dan De/an Penga/as ketentuan
harus
mematuhi
peraturan
melaksanakan
Dasar
perundangundangan
prinsip2prinsip
BUMN serta
pro4esionalisme,
dan /ajib
e>siensi,
transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungja/aban, serta ke/ajaran. B. PERANAN HUKUM
MENINGKATKAN
DALAM PENDAPATAN
MEND-R-NG
BUMN
NEGARA
DAN
KESEATERAAN RAK/AT ?ukum dapat mendorong BUMN meningkatkan pendapatan negara
dan
kesejahteraan
rakyat,
bila
hukum
mampu
men+iptakan @predi+tabilityA, @stabilityA dan @4airnessA. ?ukum sebagai suatu sistem terdiri dari tiga unsur 8 substansi, aparatur dan budaya hukum &legal +ulture). !ampai saat ini masih terdapat ganjalan2ganjalan di ketiga unsur sistem hukum tersebut yang berkaitan dengan Badan
Usaha Milik Negara &BUMN), baik dari segi substansi hukum, aparatur maupun budaya hukum masyarakat, termasuk mereka yang menggerakkan BUMN. 1. SUBSTANSI HUKUM Peranan BUMN untuk meningkatkan pendapatan negara dan kesejahteraan rakyat mendapat ganjalan dengan tidak singkronnya beberapa undang2undang. Misalnya, tabrakan antara Undang2Undang Perseroan erbatas yang antara lain menjadi dasar kegiatan BUMN Persero, Undang2Undang BUMN, Undang2Undang
%euangan
Negara,
Undang2Undang
Perbendaraan Negara dan Undang2Undang
selanjutnya
disebut
Persero,
adalah
BUMN
yang
berbentuk Perseroan erbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruh atau paling sedikit '$7 &lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia yang tujuan utamanya mengejar keuntungan. !elanjutnya Pasal $$ menyebutkan terhadap Persero berlaku segala ketentuan dan prinsip2prinsip yang berlaku bagi Perseroan
erbatas sebagaimana diatur dalam Undang2Undang No. 0# ahun "##3 tentang Perseroan erbatas. %arakteristik suatu badan hukum adalah pemisahan harta kekayaan badan hukum dari harta kekayaan pemilik dan pengurusnya. Dengan demikian suatu Badan ?ukum yang berbentuk
Perseroan
erbatas
memiliki
kekayaan
yang
terpisah dari kekayaan Direksi &sebagai pengurus), %omisaris &sebagai penga/as), dan Pemegang !aham &sebagai pemilik). Begitu juga kekayaan yayasan sebagai Badan ?ukum terpisah dengan kekayaan Pengurus ayasan dan
yang
berbentuk Perum juga
adalah Badan
?ukum. Pasal 1' ayat &") Undang2Undang No. $( ahun "##1 tentang
Badan
Usaha
Milik Negara menyatakan,
Perum
memperoleh status Badan ?ukum sejak diundangkannya Peraturan Pemerintah tentang pendiriannya. Berdasarkan Pasal 3 ayat &0) Undang2Undang No. 0# ahun
"##3
tentang
Perseroan
erbatas,
BUMN
Persero
memperoleh status badan hukum pada tanggal diterbitkannya %eputusan Menteri ?ukum dan ?
Berdasarkan hal2hal tersebut di atas kekayaan BUMN Persero maupun kekayaan BUMN Perum sebagai badan hukum bukanlah kekayaan negara. %ekaburan pengertian %euangan Negara dimulai oleh de>nisi keuangan negara dalam Undang2Undang No. $3 ahun "##1 tentang %euangan Negara yang menyatakan keuangan negara adalah semua hak dan ke/ajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan ke/ajiban tersebut &Pasal $ angka $). Pasal " menyatakan %euangan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal $ angka $, meliputi, antara lain kekayaan negara9kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak2hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan
yang
dipisahkan
pada
perusahaan
negara9perusahaan daerah. %ami berpendapat bah/a kekayaan yang dipisahkan tersebut dalam BUMN dalam lahirnya adalah berbentuk saham yang dimiliki oleh negara, bukan harta kekayaan BUMN tersebut.
BUMN sebagai Badan ?ukum. Pendapat ini keliru, sebagai +ontoh, andaikata kita memasukkan tanah ?ak Milik sendiri sebagai modal P, ?ak Milik tadi berubah menjadi ?;B atau ?;U atas nama P, bukan atas nama kita lagi. %ekayaan kita hanyalah saham sebagai bukti modal yang kita setor dan sebagai pemilik perusahaan. %eran+uan terjadi dalam penjelasan dalam Undang2 undang No. $3 ahun "##1 ini tentang pengertian dan ruang lingkup keuangan negara yang menyatakan8 @Pendekatan yang digunakan dalam merumuskan Keuangan Negara adalah dari sisi obyek, subyek, proses, dan tujuan. Dari sisi obyek yang dimaksud dengan Keuangan Negara meliputi semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kebijakan dan kegiatan dalam bidang fskal, moneter dan pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan, serta segala sesuatu baik berupa uang, maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Dari sisi subyek yang dimaksud dengan Keuangan Negara meliputi seluruh obyek sebagaimana tersebut di atas yang dimiliki negara, dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah daerah, Perusahaan Negara/Daerah, san badan lain yang ada kaitannya dengan keuangan negara. Dari sisi proses, Keuangan Negara mencakup seluruh rangkain kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan obyek sebagaimana tersebut di atas mulai dari perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan sampai dengan pertanggungjawaban. Dari sisi tujuan, Keuangan Negara meliputi seluruh kebijakan, kegiatan dan hubungan hukum yang berkaitan dengan pemilikan dan/atau penguasaan obyek sebagaimana tersebut di atas dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan negara. Bidang pengelolaan Keuangan Negara yang demikian luas dapat dikelompokkan dalam sub bidang pengelolaan
fskal, sub bidang pengelolaan moneter, dan sub bidang pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan. Pasal " huru4 g Undang2Undang No. $3 ahun "##1 tentang %euangan Negara menyatakan 8 @%ekayaan negara9kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak2hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara9perusahaan daerah.A Penjelasan Pasal 2 huruf g sendiri adalah cukup jelas. Kesalahan terjadi lagi dalam Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 2005 tentang Tata ara Penghapusan Piutang Negara!"aerah. Pasal 1# men$atakan penghapusan secara %ers$arat dan penghapusan secara mutak atas piutang Perusahaan
Negara!"aerah
dilakukan sesuai dengan ketentuan
peraturan
perundang-undangan $ang %erlaku. &elanjutn$a Pasal 20 men$atakan %ah'a tata cara dan penghapusan secara %ers$arat dan penghapusan secara mutlak atas piutang Perusahaan Negara!"aerah $ang pengurusan piutang diserahkan kepada P(PN) diatur le%ih lanjut dengan Peraturan *enteri Keuangan. "engan demikian peraturan ini tidak memisahkan antara keka$aan +(*N Persero dan keka$aan Negara se%agai pemegang saham. Tampakn$a pemerintah men$adari kekeliruan pemikiran terse%ut di atas ketika menghadapi kredit %ermasalah ,non-performing loan!NP %ank PT. +/ ,Persero T%k) PT. +ank +N ,Persero T%k) PT. +ank *andiri ,Persero T%k. Pemerintah merencanakan penghapusan pasal 1# dan Pasal 20 PP No. 14 Tahun 2005. *enteri Keuangan &ri *ul$ani men$atakan &elanjutn$a) pengurusan piutang perusahaan negara!daerah dilakukan %erdasarkan (( Perseroan Ter%atas dan (( +adan (saha *ilik Negara ,+(*N. 3adi dise%utkan %ah'a aturan $ang mengatur %ank-%ank +(*N adalah (( Perseroan dan (( +(*N.
(sulan peru%ahan PP No. 14 Tahun 2005 terse%ut menjadi perde%atan di dalam Komisi karena dianggap mem%atalkan Pasal 2 a$at g (( No. 16 Tahun 2007 tentang Keuangan Negara. 8da usul anggota "P/) untuk peru%ahan PP No. 24 Tahun 2005 perlu meminta fat'a *ahkamah 8gung /. Namun ada pula $ang %erpendapat) Pemerintah harus mem%uat peraturan pemerintah pengganti undangundang ,perpu untuk mem%atalkan Pasal 2 a$at g (( Keuangan Negara. 1 *enteri Keuangan meminta 9at'a *ahkamah 8gung. *ahkamah 8gung dalam fat'an$a men$atakan %ah'a tagihan %ank +(*N %ukan tagihan negara karena %ank +(*N Persero tunduk pada (( No. 1 Tahun 1##5 tentang Perseroan Ter%atas. "engan demikian dapat diartikan *ahkamah 8gung %erpendapat keka$aan negara terpisah dari keka$aan +(*N Persero. &elanjutn$a tentu keuangan +(*N Persero %ukan keuangan negara.
Menyusul at/a Mahkamah
Peraturan
Pemerintah
No.
11 ahun
"##,
tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. $0 ahun "##' tentang ata Cara Penghapusan Piutang Negara9Daerah. Peraturan Pemerintah tersebut menghapuskan Pasal $( dan Pasal "# dalam Peraturan Pemerintah No. $0 ahun "##'. Menurut penjelasan Peraturan Pemerintah tersebut, pertimbangan penghapusan
$ *edia ndonesia) 11 3uli 200:
untuk Piutang
meninjau Perusahaan
kembali
pengaturan
Negara9Daerah
dalam
Peraturan Pemerintah Nomor $0 ahun "##' dilandaskan pada pemikiran bah/a sesuai Undang2Undang Nomor $( ahun "##1 tentang Badan Usaha Milik Negara sebagai hukum positi4 yang
mengatur
menyatakan
BUMN,
bah/a
se+ara
kekayaan
tegas
dalam
negara
yang
Pasal
0
dijadikan
penyertaan modal negara pada BUMN merupakan kekayaan negara yang dipisahkan. !elanjutnya dalam Penjelasan Pasal 0 Undang2Undang
Nomor
$(
ahun
"##1
tersebut
juga
ditegaskan bah/a yang dimaksud dengan AdipisahkanA adalah pemisahan kekayaan negara dari
pada
BUMN
untuk
selanjutnya
pembinaan
dan
pengelolaannya tidak lagi didasarkan pada sistem
negara
tersebut,
seharusnya piutang yang terdapat pada BUMN sebagai akibat perjanjian yang dilaksanakan oleh BUMN selaku
entitas
perusahaan tidak lagi dipandang sebagai Piutang Negara. !ejalan dengan itu, pengelolaan termasuk pengurusan atas Piutang
BUMN
tersebut
tidak
dilakukan
dalam
koridor
pengurusan Piutang Negara melainkan diserahkan kepada
mekanisme
pengelolaan
berdasarkan
prinsip2prinsip
perusahaan yang sehat berdasarkan peraturan perundang2 undangan yang berlaku. Berdasarkan pemikiran tersebut, maka
BUMN
mengoptimalkan
memiliki
ke/enangan9keleluasaan
pengelolaan
dalam
pengurusan9penyelesaian
piutang yang ada pada BUMN yang bersangkutan, sehingga pengaturan penghapusan Piutang Perusahaan Negara9Daerah yang ada pada Peraturan Pemerintah Nomor $0 ahun "##' saat ini menjadi tidak diperlukan lagi. Namun didalam kenyataannya, selama Undang2Undang %euangan Negara belum
dirubah, maka Undang2Undang
tersebut tetap berlaku, karena at/a Mahkamah
;ula
Manis
mengenai
Pabrik
;ula
Ngadiredjo.
Pertanyaan timbul mengenai apakah Perjanjian B6 dimaksud adalah suatu bentuk pri-atisasi sebagaimana dimaksud dalam Undang2Undang No. $( ahun "##1 tentang Badan Usaha Milik Negara
dan
apakah
Perjanjian
B6
dimaksud
perlu
melakukan proses sosialisasi dan konsultasi dengan De/an Per/akilan Rakyat Berdasarkan Pasal 3 Undang2Undang No. $( ahun "##1 tentang Badan Usaha Milik Negara, yang dimaksud dengan pri-atisasi adalah8 a. Penjualan saham berdasarkan ketentuan pasar modal: b. Penjualan saham langsung kepada in-estor: +. Penjualan saham kepada manajemen dan9atau karya/an yang bersangkutan. 6leh karena itu perjanjian B6 yang intinya @Build, 6perate, and rans4erA bukan merupakan pri-atisasi menurut Undang2Undang No. $( ahun "##1 tentang Badan Usaha Milik Negara tersebut. Dalam Perjanjian B6, Partner !trategis membangun instalasi baru, kemudian mengelolanya dalam jangka /aktu tertentu dan setelah jangka /aktu tersebut berakhir, seluruh asset dan pengelolaannya akan dikembalikan dan9atau diserahkan kepada P. Perkebunan Nusantara E &Persero). Perjanjian B6 bukanlah bentuk pri-atisasi, sehingga ia tidak memerlukan sosialisasi dan konsultasi dengan De/an Per/akilan Rakyat, sebagaimana dimaksud oleh Pasal " ayat &") Undang2Undang No. $( ahun "##1 tentang Badan Usaha Milik Negara.
Contoh
ketiga
adalah
pertanyaan
apakah
anak
perusahaan BUMN adalah Badan Usaha Milik Negara Misal, P.
didirikan
dengan
tujuan
tidak
komersial
belaka,
melainkan sebagai proyek bersama antara negara2negara anggota
proyek2proyek
yang akan
dikerjasamakan
dengan
negara anggota
+ountryA dimana Indonesia memilih bidang pupuk urea. Dalam Pasal 1 &$) terkait dengan permodalan disebutkan bah/a @5a+h o4 the >rst>-e -e &') shareholder entities.A !elanjutnya dalam Pasal 1 &") disebutkan bah/a @5a+h shareholder entity shall be an agen+y or +ompany /hi+h
enjoys support
and
guidan+e 4rom its
;o-ernment o4 an
and
respe+ti-e Ghi+h
is
nominated by that ;o-ernment to parti+ipate in the
$(( tentang Bentuk2bentuk Usaha Negara dan PP No. $" ahun $(( tentang Perusahaan Perseroan &P5R!5R6): namun, Pasal " Peraturan Pemerintah RI No. ahun $(3( tentang Penyertaan Modal Negara RI Dalam Bidang Pengusahaan dan Pengembangan Industri Pupuk Urea, menyatakan8 @Penyertaan modal Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal $ dilakukan melalui suatu Perusahaan Perseroan &Persero) yang ditunjuk oleh Menteri %euanganA. Bah/a Menteri %euangan R.I. telah menunjuk P. Pupuk !ri/idjaya sebagai Perusahaan Perseroan yang melakukan penyertaan modal Negara Republik Indonesia dalam bidang pengusahaan dan pengembangan Industri Pupuk Urea di Daerah Istime/a <+eh &%eputusan Menteri %euangan No 8 $'$9%M%.#$$9$(3( tanggal $#
Pendirian
P.
<+eh
ertili*er
No.13,
ambahan Berita Negara RI tanggal $$ !eptember $(3( No.31, Pasal 0 ayat &") menyatakan8 Dari modal tersebut telah ditempatkan $.3 &seribu delapan ratus tujuh puluh delapan) saham, seluruhnya sejumlah Rp.$$.'.''.###,## sebelas milyar enam ratus delapan puluh lima juta delapan ratus lima puluh lima ribu rupiah &U! J $.3#.###,## delapan belas juta tujuh ratus delapan puluh ribu Dolar
<. @P. Pupuk !ri/idjayaA tersebut sebanyak $.$" &seribu seratus dua puluh delapan) saham atau seluruhnya sejumlah tujuh milyar delapan belas juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah KK Rp.3.#$.(#.###,## &U! J $$."#.###,## sebelas juta dua ratus delapan puluh ribu Dolar
Pendirian
ini
dengan
jelas
menyatakan
P.
Pupuk
!ri/idjaya menjadi pemegang saham ) P.
Dasar
Perseroan,
Pasal
0
ayat
"
menyatakan8 Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan oleh para pemegang saham, yaitu8 P. Pupuk !ri/idjaya sebanyak '.10 &lima ribu enam ratus tiga puluh empat) saham, sebesar tiga puluh lima milyar lima puluh tujuh juta lima ratus enam puluh lima ribu rupiah Rp.1'.#'3.''.###, &U! J '.10#,## lima puluh enam juta tiga ratus empat puluh ribu Dolar
!urat Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara %epada Menteri ?ukum dan ?ak <*a*i Manusia No.'2$$(9MBU9"## tanggal 0
Industri
Pupuk
Urea
bukan
merupakan
Peraturan Pemerintah mengenai Pendirian P. <<, melainkan pada hakekatnya merupakan Peraturan Pemerintah tentang penambahn penyertaan modal Negara ke dalam modal saham P. PU!RI yang selanjutnya oleh P.PU!RI seluruh penambahan penyertaan
modal
Negara
tersebut
dijadikan
sebagai
penyertaan modal P. PU!RI dalam pendirian P. << bersama2 sama dengan perusahaan9negara
perusahaan P. Pupuk !ri/idjaya &Persero), seperti tersebut dalam butir I : Maka pembubaran dan Fikuidasi nya tidak memerlukan suatu Peraturan Pemerintah, tetapi +ukup dengan %eputusan Rapat Umum Pemegang !aham sebagai organ tertinggi dalam Perseroan erbatas. ?al tersebut berdasarkan Pasal $$' Undang2Undang No. $ ahun $((' tentang Perseroan erbatas yang menyatakan 8 &$)
Direksi dapat mengajukan usul pembubaran perseroan
&")
kepada RUP!. %eputusan RUP! tentang pembubaran perseroan sah apabila diambil sesuai dengan ketentuan sebagaimana
&1)
dimaksud dalam Pasal 30 ayat &$) dan Pasal 3. Perseroan bubar pada saat yang ditetapkan
&0)
keputusan RUP!. Pembubaran perseroan sebagaimana dimaksud dalam
dalam
ayat &1) diikuti dengan likuidasi oleh likuidator. Undang2Undang No. $ tahun $((' berlaku sampai dengan tanggal $
Pembubaran dan likuidasi P.
anak
perusahaan
P.
Pupuk
!ri/idjaya
hanya
memerlukan persetujuan Rapat Umum Pemegang !aham &RUP!) sebagai organ tertinggi dalam Perseroan erbatas. Pasal $$' Undang2Undang No. $ ahun $((' tentang Perseroan erbatas, sebagaimana disebutkan dalam butir " diatas dengan tegas menyatakan hal tersebut. Dalam Undang2Undang No. 0# tahun "##3 tentang Perseroan erbatas sebagai Undang2Undang baru &berlaku mulai $
&1) RUP! kedua sebagaimana dimaksud pada ayat &") sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam rapat paling sedikit "91 &dua pertiga) bagian dari jumlah seuruh saham dengan hak suara hadir atau di/akili dalam RUP! dan keputusan adalah sah jika disetujui oleh paling sedikit 190 &tiga perempat) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan, ke+uali anggaran dasar menentukan kuorum kehadiran dan9atau ketentuan tentang persyaratan pengambilan keputusan RUP! yang lebih besar. Proses
pembubaran dan
likuidasi P.
<+eh
ertili*er &<<) telah sesuai dengan peraturan perundang2 undangan dan
tidak
ber/enang
untuk
mengeluarkan
at/a,
sehingga Pemerintah dalam hal ini Menteri BUMN meminta at/a Mahkamah
at/a
bukan
yang
merupakan
menyatakan, BUMN.
bah/a
Dalam
P.
!urat
<< %etua
Mahkamah
Perbedaan
pendapat
antara
Pemerintah
dan
DPR
<<.
?al
mengenai P. << menyebabkan
tertundanya
likuidasi
P.
tersebut tentu merugikan P. Pusri selaku pemegang saham. %edua, perbedaan antara Undang2Undang Perseroan erbatas dan Undang2Undang Penanaman Modal mengenai anggung
=a/ab
!osial
Perusahaan
&Corporate
!o+ial
Responsibility) !etidak2tidaknya
dua
Undang2Undang
di
Indonesia
mengamanatkan agar perusahaan melaksanakan tanggung ja/ab sosial. Pertama, Pasal $' b Undang2Undang No. "' ahun "##3 tentang Penanaman Modal menyatakan, bah/a setiap in-estor berke/ajiban melaksanakan tanggung ja/ab sosial perusahaan. Penjelasan pasal ini menyatakan bah/a yang dimaksud dengan tanggung ja/ab sosial perusahaan adalah tanggung ja/ab yang melekat pada perusahaan penanaman modal
untuk
tetap
men+iptakan
hubungan
yang
serasi,
seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat. !etelah
itu
tanggung
ja/ab
sosial
perusahaan
di+antumkan lagi dalam Undang2Undang No. 0# ahun "##3
tentang Perseroan erbatas, tetapi hanya terbatas kepada perusahaan dibidang sumber daya alam. Pasal 30 ayat &$) Undang2Undang ini menyatakan perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan atau berkaitan dengan sumber daya alam /ajib melaksanakan tanggung ja/ab sosial dan lingkungan.
diperhitungkan
sebagai
biaya
perseroan
yang
pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan ke/ajaran. !elanjutnya ayat &1) menyebutkan perseroan yang
tidak
melaksanakan
ke/ajiban
sebagaimana
yang
dimaksud ayat &$) dikenai sanksi sesuai dengan peraturan perundang2undangan
yang
terkait.
%emudian
ayat
&0)
menyatakan ketentuan lebih lanjut mengenai tanggung ja/ab sosial dan lingkungan diatur dengan Peraturan Pemerintah. Corporate !o+ial Responsibility &C!R) dalam konsep yang luas men+akup kepatuhan perusahaan kepada ?ak <*asi Manusia, perburuhan, perlindungan konsumen, dan lingkungan hidup. Dalam pengertian yang sempit yaitu pembangunan kesejahteraan
masyarakat
sekitar
perusahaan
berada.
!ebenarnya jika menga+u kepada tanggung ja/ab sosial perusahaan dalam arti luas berarti pasal kedua undang2undang
tersebut tadi menekankan lagi perlunya perusahaan mematuhi undang2undang yang melindungi masyarakat, antara lain, perlindungan hak a*asi manusia, lingkungan hidup, pekerja, dan konsumen. Namun yang ditunggu oleh masyarakat dan pengusaha
adalah
bagaimana
perusahaan
ikut
mensejahterakan masyarakat sekitarnya. Berbagai perusahaan selama ini telah menjalankan +ommunity de-elopment dalam bentuk
pembangunan
4asilitas
kesehatan,
pendidikan,
prasarana jalan, beasis/a dan bimbingan kepada usaha ke+il. Namun sebagian besar perusahaan masih bertanya apa yang dimaksud dengan C!R dalam kedua undang2undang tersebut !uatu Peraturan Pemerintah sebagaimana diamanatkan oleh Undang2Undang Perseroan erbatas yang baru perlu segera terbit. Diskusi yang pertama tentang apakah perusahaan mempunyai tanggung ja/ab sosial terjadi pada tahun $(1#2an di
!erikat.
!aat
itulah
istilah
tanggung
ja/ab
perusahaan atau +orporate so+ial responsibility lahir. Merri+k Dodd
menyatakan,
mempunyai
bah/a
tanggung
ja/ab
perusahaan2perusahaan kepada
masyarakat
besar karena
perusahaan2perusahaan tersebut mempunyai kekuatan atau
kekuasaan yang besar. !ebaliknya
lain
%eutamaan
ditentang
shareholder
tidak
menjadi oleh
perhitungan.
pandangan
yang
menganut stakeholder theory. eori pemangku kepentingan tersebut
mendorong
ide
bah/a
perusahaan
juga
harus
memperhitungkan kepentingankepentingan dari stakeholder lainnya disamping pemegang saham. %onsep ini berkembang di =epang sebagaimana juga disebagian besar negara2negara 5ropa. Bertahun2tahun kemudian terjadi berbagai gelombang diskusi mengenai tanggung ja/ab perusahaan, namun konsep tersebut masih menunggu terobosan terakhir. Dapat dikatakan pandangan yang lebih terbuka terhadap tanggung ja/ab sosial
lebih besar di 5ropa dari pada di
bangkrutnya
lainnya
di
5nron
Dalam
dan
perusahaan2perusahaan
konteks
tingkah
laku
yang
menyimpang dari perusahaan dan berakhir dengan jatuhnya perusahaan2perusahaan
tersebut,
seluruh
sistem
dari
pengelolaan perusahaan, dari kerangka pengaturan sampai dengan dasar2dasar moral, menjadi suatu pertanyaan besar dalam
proses
tersebut.
tanggung
ja/ab
sosial
perusahaan mendapat dukungan.
ini
dikeluarkan
tidak
yang
sempurna.
intinya
Peraturan2peraturan
pengaturan
yang
ketat
baru untuk
men+egah skandal yang sama terulang lagi di masa yang akan datang.
Namun
prinsipnya
dan
demikian tidak
melaksanakan
!erikat
tetap
pada
peraturan2peraturan
apapun juga yang berkenaan dengan masalah2masalah sosial. %onsensus
hukum
yang
predominan
mengenai
tanggung ja/ab sosial perusahaan di
tidak berubah dari pandangan
k melebihi maksimalisasi keuntungan. !ebaliknya negara yang harus mempunyai perhatian mengenai kesejahteraan sosial dari rakyatnya. Namun, bagaimanapun juga seseorang berpihak kepada pendekatan masa lalu atau tidak, dapat dikatakan dengan pasti8 solusi ini tidak lagi berlaku dalam konteks ekonomi pada abad "$ ini, dimana globalisasi telah merubah 4okus. Berdasarkan premisis, negara dapat membiayai proyek2 proyek kemasyarakatan dengan menggunakan sumber2sumber keuangan yang dibayar oleh perusahaanperusahaan melalui pajak. Pendekatan ini dapat digunakan sepanjang perusahaan tersebut hanya berhubungan dengan negara2negara yang sama dimana mereka membayar pajak. ?al itu mensyaratkan bah/a negara yang sama mengatasi kelemahan sosial dan mendapatkan pemasukan dari pajak. Namun, dalam gambaran ekonomi abad "$ ini, batas2batas nasional suatu negara hilang pentingnya.
Perusahaan2perusahaan
multinasionalbergerak
didalam pasar2pasar yang berbeda, sebagian besar mempunyai anak2anak
perusahaan
diberbagai
negara
yang
berbeda.
uang
yang
diperoleh
perusahaan
tersebut
dibeberapa negara tertentu tidak selalu tinggal di negara tersebut dan dengan demikian tidak ada penerimaan pajak oleh
negara
yang
dapat
dipergunakan
untuk
menolong
kelemahan sosial. Fagi pula, peraturan pajak yang modern dan teknik akuntansi yang Aprogessi4A memungkinkan perusahaan2 perusahaan akuntansi
mengurangi silang
perusahaan.
antara
!ebagai
hutang
pajak
negara2negara akibatnya
mereka dan
banyak
dengan
anak2anak perusahaan2
perusahaan yang mempunyai pendapatan kotor triliunan dollar dalam kenyataannya dalam membayar pajak sangat ke+il. 6leh karenanya pendapat yang mengatakan bah/a bekerja dengan baik yaitu artinya, sematamata memaksimalkan kesejahteraan pemegang saham harus dirubah dalam era globalisasi ini. !ebagaimana terlihat di atas dalam era globalisasi saat ini kekuatan negara bangsa &national state) berkurang. %arena negara
kehilangan
kemampuannya
untuk
mendukung
mengatasi kelemahan sosial, pertanyaan yang mun+ul adalah siapa yang menggantikannya. %ekuatan
bergeser kepada
perusahaan2perusahaan multinasional Banyak diantara mereka mempunyai
pendapatan
kotor
lebih
besar
dari
pendapatannegara2negara
berkembang. Pengaruhnya
yang
amat besar dalam keputusan2keputusan politik tidak dapat ditolak. ;lobalisasi telah menyediakan mereka kesempatan untuk
memperbaiki
keuntungan
dan
menolong
mereka
mengambilalih negara bangsa pada abad ke "$ ini.
terhadap
pesaingnya
dengan
mempraktekkan
tanggung ja/ab sosial perusahaan. anggung ja/ab sosial perusahaan harus dianggap in-estasi dan bukan sebagai ongkos. Fima tahun kemudian pada "" Maret "## 5C melun+urkan @5uropean lo%alised ?orld) 21 Ne' @ealand (ni
Corporate !o+ial ResponsibilityA.
dari
perusahaan.
Pendekatan
tersebut
merupakan kemenangan kaum bisnis dan kekalahan F!M. Inisiati4 lain adalah berkaitan dengan @the 5+o2label and 5+o2Management and
bagi perusahaan2perushaaan
sejak
$((',
namun
hanya membatasi perusahaan2perusahaan di sektor industri. etapi sejak tahun "##$ termasuk perusahaan publik dan pri-at dapat ikut juga dalam program ini. 5Msien dari sumber alam.
Disamping itu pada "$ =uni $(3 lahir @he 65CD ;uidelines
4or
Multinational
5nterprises
&MN5s)A
yang
merupakan bagian dari @he De+laration on International In-estment
and
Multinational
men+akup
bidang2bidang
5nterprisesA.
hak
a*asi
Pedoman
manusia,
ini
prinsip
keterbukaan, tenaga kerja dan hubungan industrial, lingkungan hidup, perang terhadap penyuapan, kepentingan konsumen, ilmu dan teknologi, persaingan usaha, perpajakan. %emudian lahir pula IF6 De+laration tahun $(33. Pada tahun "### IF6 De+laration diperbaiki yang berisi prinsip2 prinsip organisasi majikan dan buruh Deklarasi IF6 ini berkaitan dengan ketenagakerjaan, pelatihan, kondisi kerja, hubungan industrial. Paragraph dari deklarasi ini adalah berkenaan dengan hak a*asi manusia. %emudian pada 1$ =anuari $((( lahir pula di 4orum ekonomi dunia di Da-os apa yang disebut @U.N. ;lobal Compa+tA, yang terdiri dari sembilan prinsip di bidang hak a*asi
manusia, perburuhan, dan
lingkungan hidup.
Pada
tanggal "0 =uni "##0 pada /aktu berlangsungnya @;lobal Compa+t Feaders !ummitA, prinsip tersebut ditambah dengan anti
korupsi.
termasuk
tanggung
ja/ab
sosial
perusahaan adalah hal2hal yang berhubungan dengan hak a*asi manusia sebagaimana yang ter+antum dalam @he U.N. Norms on the Responsibility o4 ransnational Corporation and other Business 5nterprisesA.1 erdapat dua pertanyaan dasar mengenai tanggung ja/ab sosial perusahaan. Pertama, mengapa hari ini kita berbi+ara menekankan perlunya tanggung ja/ab perusahaan yang sebelumnya tidak dikenal $' atau "# tahun yang lalu Pertanyaan kedua adalah, apa ja/aban yang diberikan sekarang mengenai perlunya tanggung ja/ab sosial perusahaan yang berkembang dalam perdebatan budaya dan perdebatan akademik Pertama2tama, kebingungan,
harus
masyarakat
diklari>kasi
+enderung
banyaknya
men+ampuradukan
+orporate so+ial responsibility dengan konsep yang lebih tua dari +orporate philanthropy, dimana keduanya merupakan sesuatu bukanlah
yang
sangat
pengaturan
berbeda. yang
baru.
Corporate !ejak
philanthropy
berkembangnya
masyarakat kapitalis, +orporate philanthropy selalu ada. Ide dibelakang +orporate philanthropy adalah aliansi antara untuk 1 &ur$a "eood >oeorgeto'n nternational An
keuntungan dan bukan untuk keuntungan, dimana modal dapat digunakan untuk
keuntungan
dari organisasi yang
tidak
men+ari keuntungan. Dengan demikian, suatu perusahaan dapat mengaitkan dirinya pada +orporate philanthropy dan tidak bertanggung ja/ab sosial. akta menunjukkan bah/a, sementara logika perusahaan philanthropi+ salah satu dari konsensi
atau
perasaan
belas
kasihan,
+orporate
so+ial
responsibility bersandar kepada prinsip kesamaan martabat dari semua subjek yang terlibat dalam kegiatan perusahaan, dari penyusunan
tujuantujuan
sampai kepada
memenuhi
ren+ana entrepreneur. Dengan perkataan lain, dapat dikatakan pemimpin
bisnis
selalu
menyadari
bah/a
untuk
dapat
menjamin kondisi hidup pekerja yang lebih baik, artinya mendorong
mereka
mempunyai
loyalitas
dan
identi>kasi
dengan tujuan2tujuan perusahaan. Begitu juga perhatian yang sama kepada stakeholder yang lainnya.0 %onsep tanggung ja/ab sosial perusahaan men+akup kepatuhan
perusahaan
kepada
perlindungan
buruh,
perlindungan lingkungan hidup, perlindungan konsumen, dan perlidungan hak a*asi manusia se+ara keseluruhan. 0 &tefano @amagni and Benr$ &cha'al%en%erg) /eligious Calues and orporate "ecision *aking 8n AconomistDs Perspecti
Pertama, tanggung ja/ab sosial perusahaan antara lain selalu dikaitkan dengan kepentingan pemegang saham -ersus pemangku kepentingan &stakeholder) dalam kaitannya dengan perlindungan tenaga kerja. Di
dimana
standar
perburuhannya
tidak
diakui.
Menghadapi hal tersebut menja/abnya dengan program2 program tanggung ja/ab sosial perusahaan, sebagian berhasil, sebagian
mengalami
kegagalan.
Pertama,
banyak
dari
+orporate +odes o4 +ondu+t tidak mempunyai kredibilitas. !ebagian dari +orporate +odes o4 +ondu+t adalah inisiati4, 4ormulasi
atau
rumusan
dan
diselesaikan
administrator
ditingkat tinggi perusahaan. Dengan demikian tidak menerima masukan dari mereka yang harusnya mendapat man4aat. %edua, +odes seringkali tidak berisi substansi yang nyata dan gagal
menempatkan
unsur2unsur
yang
-ital
untuk
implementasi dan penegakkannya. %ritik datang dari kaum pekerja. !ebagai ja/aban dari penggunaan +odes o4 +ondu+t tersebut beberapa /akil dari organisasi buruh menyusun apa
yang dikenal sebagai @International rame/ork
men+ari
jalan
untuk
men+egah
kejatuhan
perusahaan2perusahaan yang lain. Mereka meneliti praktek2 praktek akuntansi, persyaratan keterbukaan keuangan, dan berbagai komponen perusahaan untuk men+iptakan undang2 undang yang lebih kuat untuk men+egah kegagalan pasar dan korupsi di masa depan. Dalam konteks 5nron dan Gorld+om, pembahasan kejatuhan kedua perusahaan tersebut berkisar kepada
akibat negati4
praktek kedua perusahaantersebut
didalam masyarakat dimana dia beroperasi. Pertanyaannya adalah
bersamaan
dengan
akuntanbilitas
perusahaan,
dapatkah perusahaan dibebankan juga tanggung ja/ab sosial perusahaan. Paradigma baru perusahaan dalam kaitannya dengan tanggung ja/ab perusahaan tidak saja bagaimana memaksimalkan keuntungan pemegang saham dalam jangka pendek
tetapi
juga
bagaimana
keuntungan
tersebut
' ;'en A. Berrnstadt) 8re nternational 9rame'ork 8greements a Path to orporate &ocial /esponsi%ilit$) (ni
mendatangkan man4aat kepada masyarakat dan perusahaan itu sendiri. %eempat, bagaimana sebaiknya Badan Usahan Milik Negara
&BUMN)
menghadapi
RUU
%eterbukaan
In4ormasi
Publik %eterbukaan in4ormasi bagi BUMN yang sudah @go publi+A seperti Bank Mandiri dan Bank BNI0 sudah menjadi keharusan %eterbukaan
berdasarkan adalah
ji/a
Undang2Undang Pasar
Modal
Pasar
untuk
Modal.
melindungi
in-estor supaya jangan membeli @%u+ing dalam karungA. %eterbukaan juga ber4ungsi menetapkan harga saham: dan keterbukaan akan men+egah penipuan atau penggelapan di perusahaan. Namun apa gunanya keterbukaan untuk Perum dan P. BUMN Persero yang tidak @go publi+A: ke+uali bagi pelaksanaan hak masyarakat untuk mendapatkan in4ormasi Undang2Undang Pasar Modal Indonesia mengharuskan perusahaan
publik
melaksanakan
keterbukaan
in4ormasi
berkaitan dengan 4akta material. akta material adalah 4akta yang dapat mempengaruhi turun naiknya harga saham. Niloufar 8. Park and armen *. +utler) *a$da$ Pa$da$ an orporate &ocial /esponsi%ilit$ &a
Besar man4aat yang akan diperoleh oleh Perum dan P BUMN Persero melaksanakan keterbukaan in4ormasi /alaupun yang terakhir ini tidak @go publi+A. !elain hak masyarakat untuk mendapatkan in4ormasi, ke+uali yang berkenaan dengan rahasia dagang &trade se+rets), keterbukaan in4ormasi bagi Perum dan P. BUMN Persero akan memba/a man4aat bagi perusahaan2perusahaan itu sendiri, seperti berikut ini 8 a. Perusahaan akan mendapat imej &image) yang positi4 dalam menjual produk atau jasanya. b. Direksi akan lebih berhati2hati menjalankan perusahaan, dalam
arti
berusaha
melaksanakan
@good
+orporate
go-ernan+eA, karena in4ormasi yang negati4 si4atnya harus juga disampaikan ke masyarakat. +. Perusahaan terhindar dari penyalahgunaan /e/enang oleh direksinya yang bisa melahirkan penggelapan, penipuan, penyuapan, @mark2upA dan bentuk2bentuk korupsi lainnya. !etidak2tidaknya
ada
beberapa
jenis
in4ormasi
perusahaan yang disampaikan kepada publik, seperti berikut ini 8 a. In4ormasi mengenai kebijakan direksi dalam menjalankan perusahaan. ?al ini untuk menhindarkan @mismanagementA.
b. In4ormasi mengenai ketenagakerjaan dalam perusahaan. ?al ini untuk memberikan imej &image) yang baik kepada masyarakat, bah/a perusahaan telah mengikuti peraturan perundang2undangan dibidang tenaga kerja.3 +. %eterbukaan dibidang keuangan dan perpajakan. Di
terbongkar
skandal
dan
runtuhnya
5nron
Corporation, yang diikuti oleh skandal akuntansi lainnya, seperti dialami oleh y+o,
tersebut
mendapat
kritikan
karena
dipersiapkan tidak se+ara matang dan @poorly organi*edA, !arbanes 6Hley <+t memba/a akibat positi4 pada iklim dunia perusahaan. Undang2undang yang semula berlaku bagi perusahaan publik ini diperlakukan pula untuk @non2 pro>t se+torsA. d. %eterbukaan di
bidang
perlindungan
lingkungan.
%eterbukaan in4ormasi di bidang lingkungan penting sebagai 3 ihat juga her$l . ?ade) racial "iscrimination and the /elationship +et'een the "irectorial "ut$ of are and orporate "isclosure) 63 University of Pittsburgh Law Review ,2002) h.7#0.
pelaksanaan Undang2Undang Perseroan erbatas berkanaan dengan tangggung ja/ab sosial perusahaan. e. %eterbukaan perusahaan mengenai Direksi dan %omisaris terkait dengan data personal dan pro4essional, termasuk hubungan keluarga diantara perusahaan, perkara hukum, kepemilikan saham pada perusahaan lain dan potensi konOik kepentingan dalam transaksi perusahaan. %eterbukaan in4ormasi kepada publik dibatasi oleh Rahasia Dagang &rade !+reet). Rahasia Dagang adalah suatu in4ormasi yang bernilai ekonomi bersi4at rahasia dan dijaga kerahasiannya tersebut
terus
adalah
menerus.
uni-ersal
dan
De>nisi
@rahasia
di+antumkan
dagangA
pula
dalam
Undang2Undang No. 1# ahun "### tentang Rahasia Dagang.( Pekerja yang membo+orkan rahasia dagang dapat dituntut pidana.$# %eterbukaan in4ormasi tentang perusahaan bagi Perum dan P. BUMN Persero yang tidak @go publi+A tetap penting. Namun masih harus dipertanyakan sejauh mana peraturan ihat juga) 3oan *acleod Bemin'a$) Personal 9acts 8%out AGecuti
( Pasal 1 %utir 1 (ndang-(ndang No. 70 Tahun 2000 tentang /ahasia "agang. $# Pasal 16 (ndang-(ndang No. 70 Tahun 2000 tentang /ahasia "agang.
keterbukaan +ondu+tA
in4ormasi
yang
tersebut
begitu
e4ekti4
banyak
dan
untuk penuh
@+orporate pertanyaan.
Disamping itu, peraturan keterbukaan in4ormasi bukan tanpa biaya dan kelemahan. Menyambut pembahasan RUU %eterbukaan In4ormasi Publik, perlu di+ermati agar Undang2Undang %eterbukaan In4ormasi Publik nantinya jangan menganulir Undang2Undang Rahasia Dagang yang sudah ada.
2. APARATUR !etelah Indonesia kembali ke UUD $(0' dengan Dekrit Presiden ' =uli $('(, Ismail !unny menulis disertasinya yang kemudian
terkenal dengan nama
@Pergeseran
%ekuasaan
5ksekuti4A. Presiden !oekarno menerapkan kembali UUD $(0', dengan tidak memperlakukan lagi UUD !ementara $('# dan membentuk DPR ;otong Royong &DPR ;R). Mohammad ?atta menyambut Dekrit Presiden tersebut dengan kritiknya berjudul @Demokrasi %itaA. !etelah
Re4ormasi
dan
UUD
$(0',
penga/asan DPR yang dipilih langsung oleh rakyat terhadap Pemerintah yang Presiden dan Gakilnya juga dipilih langsung
oleh rakyat, lebih kuat, dibandingkan dengan DPR di *aman Pemerintahan sebelum Re4ormasi, yang A5He+uti-e ?ea-yA. idak sepanjang
ada ia
yang
salah
berlandaskan
dengan
keadaan
%onstitusi
dan
tersebut, peraturan
perundang2undangan. Namun didalam kenyataan adakalanya pena4siran terhadap
peraturan perundang2undangan
tidak
sama antara Pemerintah dan DPR. Misalnya, apakah perjanjian @Build, 6perate, rans4er 2 B6A &Bangun, 6perasikan,
PPN
E
dan
@%en+ana
;ula
ManisA
mengenai
pengelolaan Pabrik ;ula Ngadirejo merupakan pri-atisasi Bila benar pri-atisasi sebagai dimaksud oleh Undang2Undang No. $( ahun "##1 tentang BUMN, Pemerintah harus konsultasi dengan DPR. Namun Pasal 3 Undang2Undang No. $( ahun "##1 tentang BUMN menyebutkan, bah/a pri-atisasi adalah8 a. Penjualan saham berdasarkan ketentuan Pasar Modal: b. Penjualan saham langsung kepada in-estor: Penjualan saham
kepada
manajemen
dan9atau
karya/an
yang
bersangkutan. Begitu juga, apakah pabrik pupuk @
@B6A bukan pri-atisasi sebagaimana dimaksud oleh Undang2Undang No. $( ahun "##1 tentang BUMN dan @<<A bukan BUMN, melainkan anak perusahaan P. PU!RI. %ita boleh berbeda pendapat mengenai pena4siran hukum tersebut, tetapi yang tidak dapat dibantah adalah %abinet Presidensiil sekarang ini berada dalam @Fegislati-e ?ea-yA.$$
(. BUDA/A HUKUM Budaya hukum masyarakat adalah bagaimana persepsi masyarakat terhadap hukum, apa peranan hukum tersebut dalam masyarakat. Menurut riedman, budaya hukum ini yang menentukan suatu sistem hukum berjalan. Berkenaan dengan BUMN,
bagaimana
budaya
hukum
kita
memandang,
umpamanya, peranan %omisaris dalam suatu BUMN Galaupun %omisaris adalah Gakil Pemegang !aham untuk
menga/asi
Perseroan
sehari2hari,
baik
mengenai
kebijakannya maupun pengurusannya, %omisaris dapat pula memberi nasihat kepada Direksi untuk kepentingan Perseroan.
$$ Arman /ajagukguk) egislati
orang yang mempunyai keahlian dan sekaligus berpengalaman dalam pengelolaan Perseroan. Pengetahuan dan pengalaman tersebut diperlukan pula, karena %omisaris dibebani tanggung ja/ab. Dalam beberapa hal tanggung ja/ab tersebut menjadi tangung ja/ab pribadi. Pasal $$0 ayat &$) Undang2Undang N#. 0# ahun "##3 tentang Perseroan
erbatas,
umpamanya,
menyebutkan
De/an
%omisaris bertanggung ja/ab atas penga/asan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam pasal $# ayat &$). !elanjutnya ayat &") menyatakan setiap anggota De/an %omisaris
/ajib
dengan
itikad
baik,
kehati2hatian,
dan
bertanggung ja/ab dalam menjalankan tugas penga/asan dan pemberian nasihat kepada Direksi sebagaimana dimaksud dalam pasal $# ayat &$) untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan. Pasal $$0 ayat &1), menyebutkan, bah/a setiap anggota De/an %omisaris ikut bertanggung ja/ab se+ara pribadi atas kerugian Perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya. !elanjutnya Pasal $$0 ayat &0) menyebutkan, bah/a dalam hal De/an %omisaris terdiri atas " &dua) anggota De/an
%omisaris atau lebih, tanggung ja/ab sebagaimana dimaksud pada ayat &1) berlaku se+ara tanggung renteng bagi setiap anggota De/an %omisaris.
atas
tindakan
pengurusan
Direksi
yang
mengakibatkan kerugian: dan +. telah memberikan nasihat kepada Direksi untuk men+egah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut. Pasal $$0 ayat &) menyebutkan, bah/a atas nama Perseroan, pemegang saham yang me/akili paling sedikit $9$# &satu persepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara dapat menggugat anggota De/an %omisaris yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada Perseroan ke Pengadilan Negeri. Begitu pula Pasal $$' ayat &$) menyebutkan, bah/a dalam hal terjadi kepailitan karena kesalahan atau kelalaian
De/an %omisaris dalam melakukan penga/asan terhadap pengurusan yang dilaksanakan oleh Direksi dan kekayaan Perseroan tidak +ukup untuk membayar seluruh ke/ajiban Perseroan akibat kepailitan tersebut, setiap anggota De/an %omisaris se+ara tanggung renteng ikut bertanggung ja/ab dengan anggota Direksi atas ke/ajiban yang belum dilunasi. anggung ja/ab tersebut berlaku juga bagi anggota De/an %omisaris yang sudah tidak menjabat ' &lima) tahun sebelum putusan pernyataan pailit diu+apkan &Pasal $$' ayat &")). %emudian Pasal $$' ayat &1) menyatakan, anggota De/an %omisaris tidak dapat dimintai pertanggungja/aban atas kepailitan Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat &$) apabila dapat membuktikan8 a. kepailitan
tersebut
bukan
karena
kesalahan
atau
kelalaiannya: b. telah melakukan tugas penga/asan dengan itikad baik dan kehati2hatian
untuk
kepentingan
Perseroan
dengan maksud dan tujuan Perseroan: +. tidak mempunyai kepentingan pribadi,
dan
baik
sesuai
langsung
maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan oleh Direksi yang mengakibatkan kepailitan: dan d. telah memberikan nasihat kepada Direksi untuk men+egah terjadinya kepailitan.
diangkat
sebagai
%omisaris.
Pasal
$$#
ayat
&$)
menyatakan yang dapat diangkat menjadi anggota De/an %omisaris adalah orang perseorangan yang +akap melakukan perbuatan hukum, ke+uali dalam /aktu ' &lima) tahun sebelum pengangkatannya pernah8 a. dinyatakan pailit: b. menjadi anggota Direksi atau anggota De/an %omisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu Perseroan dinyatakan pailit: atau +. dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan9atau yang berkaitan dengan sektor keuangan. !elanjutnya
ayat
persyaratan sebagaimana
&")
menyebutkan,
ketentuan
dimaksud pada ayat &$) tidak
mengurangi kemungkinan instansi teknis yang ber/enang
menetapkan persyaratan tambahan berdasarkan peraturan perundang2undangan. %emudian ayat &1) menyatakan pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat &$) dan ayat &") dibuktikan dengan
surat
yang
disimpan
oleh
Perseroan.
Dalam
penjelasannya yang dimaksud dengan @suratA adalah surat pernyataan yang dibuat oleh +alon anggota De/an %omisaris yang bersangkutan berkenaan dengan persyaratan ayat &$) dan surat dari instansi yang ber/enang berkenaan dengan persyaratan ayat &"). Berkenaan dengan persyaratan ayat &"), misalnya, dalam dunia perbankan, Bank Indonesia mensyaratkan yang bisa menjadi %omisaris suatu bank adalah mereka yang pernah berke+impung dalam dunia perbankan. !aya kira perlu pula syarat seperti itu dalam bidang2 bidang usaha yang lain,
sehingga yang dapat menjadi
%omisaris itu adalah mereka yang sudah berpengalaman dalam bidang usaha yang bersangkutan. Dengan demikian ia bisa menjadi penga/as sekaligus penasehat Direksi yang tangguh. 6leh karena
beratnya tugas
dan
tanggung ja/ab
%omisaris tersebut, perlulah para anggota %omisaris masuk
kantor
dan
memeriksa
kebijakan
sehari2hari
Direksi
perusahaan, bukan hanya datang dalam satu2dua kali rapat saja, dan menerima gaji setiap bulan.
P5NUUP %etiga unsur dalam sistem hukum, yaitu substansi, aparatur dan budaya hukum untuk
dapat
mendorong
BUMN
meningkatkan
pendapatan Negara dan kesejahteraan masyarakat: harus dapat men+iptakan tiga k/alitas 8 kepastian hukum, mengakomodir kepentingan2kepentingan
yang
bersaing,
dan
adil.
Dalam hubungan ini Departemen ?ukum
dan
?
khususnya
Direktorat
=enderal
Peraturan Perundang2Undangan dapat berperanan
lebih
besar.
!ingkronisasi
peraturan
perundang2undangan amat penting untuk
men+iptakan
kepastian
hukum.
!ebaiknya
Departemen ?ukum dan ?
BAB III PENUTUP
D!"#!$ P%&#!K! http899matakuliahekonomi./ordpress.+om9"#$$9#09"19pengertian2 bumn9 http899bla+kmouses.blogspot.+om9"#$#9#'9bumn.html
