PERBUB Dharmasraya Nomor 40 Tahun 2016_SBU 2017

BUPATI DHARMASRAYA PROVINSI SUMATERA BARAT PERATURAN BUPATI DHARMASRAYA NOMOR: 40 TAHUN 2016 TENTANG TENTANG STANDAR BIAYA PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA TAHUN ANGGARAN 2017 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI DHARMASRAYA,

Menimbang : a. bahwa agar standar biaya Tahun Anggaran 2017 dapat dilaksanakan secara lebih tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Biaya Pemerintah Kabupaten Dharmasraya Tahun Angaran 2017; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Biaya Pemerintah Pemerintah Kabupaten Dharmasraya Tahun Angggaran 2017; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348); 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 269); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756); 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011; 1

6. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2010 Nomor 2); MEMUTUSKAN: Menetapkan

:

PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR BIAYA PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA TAHUN ANGGARAN 2017 BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 1.

Daerah adalah Kabupaten Dharmasraya.

2.

Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

3.

Bupati adalah Bupati Dharmasraya.

4.

Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Dharmasraya.

5.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang melaksanakan fungsi-fungsi pemerintah daerah sebagai mitra sejajar Pemerintah Daerah.

6.

Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warganegera Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.

7.

Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat CPNS adalah pegawai yang baru lulus tes seleksi penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil tahap pertama dan belum mengikuti kewajiban untuk memenuhi syarat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan gaji 100% .

8.

Pegawai tidak tetap yang selanjutnya disingkat PTT adalah seseorang berstatus pegawai honor daerah dan diangkat oleh Bupati pada 2005 dan belum menjadi PNS tahun 2016.

9.

Petugas Harian Lepas yang selanjutnya disingkat PHL adalah seorang yang bekerja di lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Dharmasraya yang berstatus sebagai petugas tanpa ada ikatan dinas.

2

10. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran / pengguna barang. 11. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD, adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah. 12. Kuasa BUD adalah Pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan tugas Bendahara Umum Daerah. 13. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya. 14. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari Pengguna Anggaran untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran pada SKPD yang bersangkutan. 15. Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disingkat PPK-SKPD mempunyai tugas pokok yang berkaitan dengan penatausahaan keuangan daerah yang meliputi penelitian, verifikasi, akuntansi, dan pelaporan keuangan. 16. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang bertanggungjawab atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa. 17. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, yang selanjutnya disingkat PPTK adalah pejabat pada unit kerja SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya.

18. Bendahara pengeluaran adalah pegawai negeri

sipil pada satuan kerja yang telah mempunyai sertifikat bendahara yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja negara dalam rangka pelaksanaan DIPA satuan kerja.

19. Bendahara Pengeluaran Pembantu, yang selanjutnya disingkat BPP, adalah pegawai negeri sipil pada satuan kerja yang telah mempunyai sertifikat bendahara yang ditunjuk untuk membantu bendahara pengeluaran untuk melaksanakan pembayaran kepada yang berhak guna kelancaran pelaksanaan kegiatan tertentu.

3

20. Pembantu Bendahara Pengeluaran adalah staf keuangan yang berfungsi untuk membantu bendahara yang ditetapkan oleh Pengguna Anggaran 21. Tata Usaha Pimpinan yang selanjutnya disingkat TU Pimpinan adalah seseorang berstatus PNS dan PTT yang bertugas melakukan urusan pelayanan administrasi pimpinan dan membantu pimpinan dalam tugas lainnya. 22. Sopir adalah seseorang berstatus PNS dan Non PNS yang bertugas sebagai penyetir dan melakukan perawatan kendaraan pemerintah daerah yang diusulkan oleh Kepala SKPD dan ditetapkan dengan keputusan Bupati. 23. Kendaraan Dinas Jabatan adalah Barang Milik Negara/Daerah berupa kendaraan bermotor yang dipergunakan oleh Bupati/Wakil Bupati, Pimpinan DPRD, Sekretaris Daerah, Staf Ahli Bupati, Asisten, Kepala SKPD dan Kepala Bagian Lingkup SKPD. 24. Kendaraan Dinas Operasional adalah kendaraan yang disediakan dan dipergunakan untuk kegiatan operasional SKPD. 25. Uang Lembur adalah imbalan yang diberikan kepada PNS/CPNS yang bekerja di luar jam kerja/waktu kerja normal yang telah ditetapkan oleh setiap SKPD pemerintah berdasarkan perintah dari pejabat yang berwenang 26. Biaya jasa dan transportasi adalah belanja yang dapat digunakan untuk penggantian tiket narasumber, penggantian BBM dari dalam kota, penggantian transportasi peserta pelatihan/sosialisasi/seminar/lokakarya dan uang saku peserta pelatihan di luar daerah bagi yang diikutsertakan dalam kegiatan. 27. Honorarium adalah imbalan yang diberikan kepada PNS maupun Non PNS dalam rangka pelaksanaan kegiatan tertentu.

28. Pekerjaan Konstruksi adalah seluruh pekerjaan

yang berhubungan dengan pelaksanaan konstruksi bangunan atau pembuatan wujud fisik lainnya.

29. Jasa Konsultansi adalah jasa layanan profesional yang membutuhkan keahlian tertentu diberbagai bidang keilmuan yang mengutamakan adanya olah pikir (brainware).

4

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2 Maksud dan tujuan ditetapkannya peraturan Bupati ini adalah : (1) Sebagai pedoman penyusunan Rencana Pelaksanaan Anggaran di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2017. (2) Untuk pedoman dalam pelaksanaan kegiatan Tahun Anggaran 2017. (3) Meningkatkan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan kegiatan dan pengendalian anggaran BAB III STANDAR BIAYA Pasal 3 Standar Biaya merupakan alat untuk menganalisa kewajaran beban kerja dan biaya maksimal setiap kegiatan yang akan dilaksanakan oleh SKPD di Lingkungan Pemerintah Daerah. Pasal 4 (1) Standar Biaya sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 berfungsi sebagai : a. Batas tertinggi, atau b. Estimasi (2) Standar Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari: a. Standar Biaya Umum b. Standar Biaya Perjalanan Dinas. (3) Standar Biaya Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri dari: a. Standar Honorarium; b. Insentif Petugas; c. Insentif Masyarakat; d. Standar Biaya Diklat/Bimtek/Lokakarya/ Sosialisasi; e. Standar Biaya Pelaksana Ujian Akhir Sekolah/ Ujian Akhir Nasional; f. Standar Biaya Tim Seleksi Penerimaan CPNS/ bantuan izin Belajar/tugas Belajar; dan g. Standar Biaya Pemeliharaan Peralatan Kerja. (4) Standar Biaya Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri dari; a. Standar Uang Harian Perjalanan Dinas dalam Kabupaten; b. Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi c. Biaya Transportasi Perjalanan dinas Luar Daerah Luar Provinsi dalam Negeri; d. Standar Biaya Perjalanan Dinas Luar Negeri, uang harian dan Akomodasinya disesuaikan

5

Peraturan Menteri Keuangan tentang Standar Biaya; e. Standar Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri; f. Biaya Penanganan Jenazah dan Pengangkutan Jenazah; g. Standar Biaya Sewa Kendaraan dalam Kota bagi Bupati, Wakil Bupati yang melaksanakan Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Propinsi; h. Standar Bahan Bakar Minyak (BBM) Kendaraan ; Pasal 5 (1) Terhadap biaya yang belum cukup diatur dalam Standar Biaya (SB) ini sepanjang anggaran tersedia dalam DPA, diatur lebih lanjut oleh Pengguna Anggaran dengan persetujuan Bupati. (2) Kegiatan yang membutuhkan tenaga PNS dan Non PNS ditetapkan oleh masing-masing SKPD sesuai dengan peraturan dan perundangundangan yang berlaku. (3) Penetapan jumlah dan jenis Petugas harian lepas ditetapkan oleh SKPD atas persetujuan Bupati. Pasal 6 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Dharmasraya. Ditetapkan di Pulau Punjung Pada tanggal 28 November 2016 BUPATI DHARMASRAYA

SUTAN RISKA Diundangkan di Pulau Punjung Pada tanggal 28 November 2016 Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA

LELIARNI BERITA DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA TAHUN 2016 NOMOR 40

6

Lampiran I –SBU Dearah Kab. Dharmasraya 2017

Lampiran I

: Peratruan Nomor Tanggal Tentang

2016

Bupati Dharmasraya : 40 Tahun 2016 : 28 November 2016 : Standar Biaya Pemerintah Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2017

STANDAR BIAYA UMUM I.

HONORARIUM PENANGGUNG JAWAB PENGELOLA KEUANGAN

No

1.

2. 3.

4.

5.

6.

Uraian Pengelola Keuangan Kabupaten a. Bendahara Umum Daerah b. Kuasa Bendahara Umum Daerah c. Bendahara Penerima Kabupaten d. Pembantu Bendahara Penerima Kabupaten e. Pengelola Gaji Kabupaten f. Pembantu Pengelola Gaji Kabupaten Sekretariat PPK SKPD Pengguna Anggaran a. Anggaran dikelola s.d Rp. 100 juta b. Anggaran dikelola > Rp. 100 juta – Rp.500 juta c. Anggaran dikelola > Rp.500 juta – Rp. 1 milyar d. Anggaran dikelola > Rp. 1 milyar- Rp.2,5 Milyar e. Anggaran dikelola > Rp. 2,5 milyar- Rp.5 Milyar f. Anggaran dikelola > Rp. 5 milyar - Rp.10 Milyar g. Anggaran dikelola > Rp. 10 Milyar- Rp.25 Milyar h. Anggaran dikelola > Rp. 25 Milyar.Kuasa Pengguna Anggaran a. Anggaran dikelola s.d Rp. 100 juta b. Anggaran dikelola > Rp. 100 juta – Rp.500 juta c. Anggaran dikelola > Rp.500 juta – Rp. 1 milyar d. Anggaran dikelola > Rp. 1 milyar- Rp.2,5 Milyar e. Anggaran dikelola > Rp. 2,5 milyar- Rp.5 Milyar f. Anggaran dikelola > Rp. 5 milyar - Rp.10 Milyar g. Anggaran dikelola > Rp. 10 Milyar- Rp.25 Milyar h. Anggaran dikelola > Rp. 25 Milyar.Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK-SKPD) a. Anggaran dikelola s.d Rp. 100 juta b. Anggaran dikelola > Rp. 100juta – Rp.500juta c. Anggaran dikelola > Rp.500juta – Rp. 1 milyar d. Anggaran dikelola > Rp. 1 milyar- Rp.2,5 Milyar e. Anggaran dikelola > Rp. 2,5 milyar- Rp.5 Milyar f. Anggaran dikelola > Rp. 5 milyar - Rp.10 Milyar g. Anggaran dikelola > Rp.10 Milyar- Rp.25 Milyar h. Anggaran dikelola > Rp. 25 Milyar.Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pengadaan Barang/Jasa a. Pekerjaan Barang/Jasa Konstruksi s.d Rp. 200 Juta atau Jasa Konsultan ≤ Rp. 50 juta b. Pekerjaan Barang/Jasa Konstruksi> Rp. 200 Juta s.d 1 Milyar atau Jasa Konsultansi > Rp. 50 juta s.d Rp. 200 juta c. Pekerjaan Barang/Jasa Konstruksi> Rp. 1 milyar s.d 10 Milyar atau Jasa Konsultansi > Rp. 200 juta s.d Rp. 500 juta d. Pekerjaan Barang/Jasa Konstruksi> Rp. 10 milyar s.d 100 Milyar atau Jasa Konsultansi > Rp. 500 juta s.d Rp. 1 Miyar e.

7.

Pekerjaan Barang/Jasa Konstruksi> Rp. 100 milyar atau Jasa Konsultansi > Rp. 1 Miyar Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan a. Anggaran dikelola s.d Rp. 100 juta b. Anggaran dikelola > Rp. 100 juta – Rp.500 juta

Satuan

Biaya (Rp)

orang/bulan orang/bulan orang/bulan orang/bulan orang/bulan orang/bulan orang/bulan

1.750.000 1.500.000 600.000 450.000 600.000 300.000 250.000

orang/bulan orang/bulan orang/bulan orang/bulan orang/bulan orang/bulan orang/bulan orang/bulan

400.000 500.000 600.000 650.000 700.000 750.000 800.000 1.150.000


350.000 400.000 450.000 500.000 600.000 700.000 800.000 900.000


300.000 350.000 400.000 450.000 500.000 600.000 700.000 800.000

paket

300.000

paket

600.000

paket

750.000

paket

2.000.000

Besaran honorarium ditetapkan dengan keputusan Bupati orang/bulan orang/bulan

125.000 170.000

1


8.

c. Anggaran dikelola > Rp.500 juta – Rp. 1 milyar d. Anggaran dikelola > Rp. 1 milyar- Rp.2,5 Milyar e. Anggaran dikelola > Rp. 2,5 milyar- Rp.5 Milyar f. Anggaran dikelola > Rp. 5 milyar - Rp.10 Milyar g. Anggaran dikelola > Rp. 10 Milyar- Rp.25 Milyar h. Anggaran dikelola > Rp. 25 Milyar.Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Pengadaan Barang/Jasa a. Pekerjaan Barang/Jasa Konstruksi s.d Rp. 200 Juta atau Jasa Konsultan ≤ Rp. 50 juta b. Pekerjaan Barang/Jasa Konstruksi> Rp. 200 Juta s.d 1 Milyar atau Jasa Konsultansi > Rp. 50 juta s.d Rp. 200 juta c. Pekerjaan Barang/Jasa Konstruksi> Rp. 1 milyar s.d 10 Milyar atau Jasa Konsultansi > Rp. 200 juta s.d Rp. 500 juta d. Pekerjaan Barang/Jasa Konstruksi> Rp. 10 milyar s.d 100 Milyar atau Jasa Konsultansi > Rp. 500 juta s.d Rp. 1 Miyar e.

9.

9.

10.

11.

12.

13.

Pekerjaan Barang/Jasa Konstruksi> Rp. 100 milyar atau Jasa Konsultansi > Rp. 1 Miyar Bendahara Penerimaan a. Anggaran dikelola s.d Rp. 100 juta b. Anggaran dikelola > Rp. 100juta – Rp.500 juta c. Anggaran dikelola > Rp.500juta – Rp. 1 milyar d. Anggaran dikelola > Rp. 1 milyar- Rp.2,5 Milyar e. Anggaran dikelola > Rp. 2,5 milyar- Rp.5 Milyar f. Anggaran dikelola > Rp. 5 milyar - Rp.10 Milyar g. Anggaran dikelola > Rp. 10 Milyar- Rp.25 Milyar h. Anggaran dikelola > Rp. 25 Milyar.Bendahara Pengeluaran a. Anggaran dikelola s.d Rp. 100juta b. Anggaran dikelola > Rp. 100juta – Rp.500juta c. Anggaran dikelola > Rp.500juta – Rp. 1 milyar d. Anggaran dikelola > Rp. 1 milyar- Rp.2,5 Milyar e. Anggaran dikelola > Rp. 2,5 milyar- Rp.5 milyar f. Anggaran dikelola > Rp. 5 milyar - Rp.10 Milyar g. Anggaran dikelola > Rp. 10 Milyar- Rp.25 Milyar h. Anggaran dikelola > Rp. 25 Milyar.Bendahara Penerimaan Pembantu a. Anggaran dikelola s.d Rp. 100juta b. Anggaran dikelola > Rp. 100juta – Rp.500juta c. Anggaran dikelola > Rp.500juta – Rp. 1 milyar d. Anggaran dikelola > Rp. 1 milyar- Rp.2,5 Milyar e. Anggaran dikelola > Rp. 2,5 milyar- Rp.5 Milyar f. Anggaran dikelola > Rp. 5 milyar - Rp.10 Milyar g. Anggaran dikelola > Rp.10 Milyar- Rp.25 Milyar h. Anggaran dikelola > Rp. 25 Milyar.Bendahara Pengeluaran Pembantu a. Anggaran dikelola s.d Rp. 100juta b. Anggaran dikelola > Rp. 100juta – Rp.500juta c. Anggaran dikelola > Rp.500juta – Rp. 1 milyar d. Anggaran dikelola > Rp. 1 milyar- Rp.2,5 Milyar e. Anggaran dikelola > Rp. 2,5 milyar- Rp.5 Milyar f. Anggaran dikelola > Rp. 5 milyar - Rp.10 Milyar g. Anggaran dikelola > Rp. 10 Milyar- Rp.25 Milyar h. Anggaran dikelola > Rp. 25 Milyar.Pembantu Bendahara Penerimaan a. Anggaran dikelola s.d Rp. 100juta b. Anggaran dikelola > Rp. 100juta – Rp.500juta c. Anggaran dikelola > Rp.500juta – Rp. 1 milyar d. Anggaran dikelola > Rp. 1 milyar- Rp.2,5 Milyar e. Anggaran dikelola > Rp. 2,5 milyar- Rp.5 Milyar f. Anggaran dikelola > Rp. 5 milyar - Rp.10 Milyar g. Anggaran dikelola > Rp. 10 Milyar- Rp.25 Milyar h. Anggaran dikelola > Rp. 25 Milyar.Pembantu Bendahara Pengeluaran a. Anggaran dikelola s.d Rp. 100juta

2016

orang/bulan orang/bulan orang/bulan orang/bulan orang/bulan orang/bulan

185.000 200.000 220.000 235.000 250.000 270.000

paket

250.000

paket

450.000

paket

600.000

paket

1.500.000

Besaran honorarium ditetapkan dengan keputusan Bupati orang/bulan orang/bulan orang/bulan orang/bulan orang/bulan orang/bulan orang/bulan orang/bulan

175.000 200.000 225.000 250.000 275.000 300.000 425.000 450.000


200.000 250.000 300.000 400.000 450.000 500.000 550.000 600.000


175.000 200.000 225.000 250.000 300.000 325.000 350.000 375.000


175.000 200.000 225.000 250.000 275.000 300.000 350.000 400.000


150.000 175.000 200.000 225.000 250.000 275.000 300.000 350.000

orang/bulan

150.000 2


b. c. d. e. f. g. h.

Anggaran dikelola > Anggaran dikelola > Anggaran dikelola > Anggaran dikelola > Anggaran dikelola > Anggaran dikelola > Anggaran dikelola >

Rp. 100juta – Rp.500juta Rp.500juta – Rp. 1 milyar Rp. 1 milyar- Rp.2,5 Milyar Rp. 2,5 milyar- Rp.5 Milyar Rp. 5 milyar - Rp.10 Milyar Rp.10 Milyar- Rp.25 Milyar Rp. 25 Milyar.-

orang/bulan orang/bulan orang/bulan orang/bulan orang/bulan orang/bulan orang/bulan

2016

175.000 200.000 225.000 250.000 275.000 300.000 350.000

Keterangan: 1. Honorarium tersebut diatas diberikan hanya selama kegiatan berlangsung; 2. Honorarium yang diberikan setiap bulan berdasar pagu belanja langsung, pagu kegiatan atau target PAD yang dikelola dalam satu Tahun sesuai Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD, dengan ketentuan sebagai berikut : 3.

PA/KPA yang bertindak sebagai PPK hanya dapat menerima satu jenis honorarium yang dibayarkan berdasarkan Besaran Belanja Langsung pada SKPD masingmasing.

4.

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) a. PPK wajib memiliki Sertifikat Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan memenuhi persyaratan sesuai peraturan perundang-undangan. b. Pembayaran honor PPK sesuai dengan paket peket pekerjaan.

5.

Kepala SKPD menetapkan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dari pejabat esselon III dan dapat menunjuk eselon IV apabila eselon III ditunjuk sebagai KPA dilingkungan SKPD-nya dan/atau dapat menunjuk Staf yang berkompeten apabila eselon diatas tidak tersedia kegiatan untuk masing-masing DPA SKPD;

6.

Jumlah Biaya kegiatan merupakan jumlah biaya seluruh kegiatan yang menjadi tanggungjawab PPTK.

7.

Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran pada SKPD ditetapkan dengan Keputusan Bupati atas usulan PPKD, berdasarkan masukan dari Kepala SKPD.

8.

Penetapatan Pembantu Bendahara Pengeluaran SKPD ditetapkan oleh Kepala SKPD sesuai dengan kebutuhan masing-masing SKPD.

9.

Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran SKPD masing-masing hanya 1 (satu) orang.

10. Bagi SKPD Penghasil Pendapatan Daerah dapat mengangkat lebih dari 1 (satu) orang Pembantu Bendahara Penerimaan. 11. Pada UPTD penerima PAD dapat ditetapkan 1 (satu) orang Bendahara Penerimaan Pembantu. II. HONORARIUM PENGADAAN BARANG/JASA DAN PENERIMA BARANG/JASA A. 1.

2.

3.

Honorarium Pengadaan Barang/Jasa Honorarium Tim Pembina Pengadaan Barang/Jasa a. Penanggungjawab

Org/keg

3.500.000

b.

Org/keg

3.000.000

Honorarium Tim Pengarah Pengadaan Barang/Jasa a. Ketua

Wakil Penanggungjawab

Org/keg

1.500.000

b. Anggota (3 orang)

Org/Keg

1.000.000

Per paket

100.000

Per paket

150.000

Honorarium Pejabat Pengadaan a. b.

Nilai Pagu Pengadaan <50 Juta (untuk kegiatan Konsultansi) Nilai Pagu Pengadaan ≤200 Juta (untuk kegiatan Non Konstruksi danKonstruksi)

4. Honorarium Panitia Pengadaan Barang/Jasa(Konstruksi) Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan (ULP) a. Nilai Pagu Pengadaan diatas Rp. 250 Juta s/d Orang/paket 425.000 Rp.500 Juta b. Nilai Pagu Pengadaan diatas Rp. 500 Juta s/d Rp.1 Orang/paket 510.000 Milyar c. Nilai Pagu Pengadaan diatas Rp. 1 Milyar s/d Orang/paket 635.000 Rp.2,5 Milyar d. Nilai Pagu Pengadaan diatas Rp. 2,5 Milyar s/d Rp. Orang/paket 760.000 5 Milyar e. Nilai Pagu Pengadaan diatas Rp. 5 Milyar s/d Rp. Orang/paket 890.000 10 Milyar 3


f.

Nilai Pagu Pengadaan diatas Rp. 25 Milyar g. Nilai Pagu Pengadaan diatas Rp. 50 Milyar h. Nilai Pagu Pengadaan diatas Rp. 75 Milyar i. Nilai Pagu Pengadaan diatas Rp. 100 Milyar 5.

10 Milyar s/d Rp. 25 Milyar s/d Rp. 50 Milyar s/d Rp. 75 Milyar s/d Rp.

2016

Orang/paket

1.060.000

Orang/paket

1.225.000

Orang/paket

1.395.000

Orang/paket

1.565.000

Honorarium Panitia Pengadaan Barang (Non Konstruksi) Kelompok Kerja (Pokja) Unit Layanan Pengadaan (ULP) a. Nilai Pagu Pengadaan diatas Rp. 200 Juta s/d Orang/paket 380.000 Rp.500 Juta b. Nilai Pagu Pengadaan diatas Rp. 500 Juta s/d Rp.1 Orang/paket 460.000 Milyar c. Nilai Pagu Pengadaan diatas Rp. 1 Milyar s/d Orang/paket 570.000 Rp.2,5 Milyar d. Nilai Pagu Pengadaan diatas Rp. 2,5 Milyar s/d Rp. Orang/paket 685.000 5 Milyar e. Nilai Pagu Pengadaan diatas Rp. 5 Milyar s/d Rp. Orang/paket 800.000 10 Milyar f. Nilai Pagu Pengadaan diatas Rp. 10 Milyar s/d Rp. Orang/paket 955.000 25 Milyar g. Nilai Pagu Pengadaan diatas Rp. 25 Milyar s/d Rp. Orang/paket 1.105.000 50 Milyar h. Nilai Pagu Pengadaan diatas Rp. 50 Milyar s/d Rp. Orang/paket 1.260.000 75 Milyar i. Nilai Pagu Pengadaan diatas Rp. 75 Milyar s/d Rp. Orang/paket 1.410.000 100 Milyar

6. Honorarium Panitia Pengadaan Jasa (Non Konstruksi)Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan (ULP) a. Nilai Pagu Pengadaan Jasa Konsultasi diatas Rp. 50 Orang/paket 225.000 juta s.d Rp. 100 Juta Orang/paket 225.000 b. Nilai Pengadaan Jasa Liannya s.d Rp. 100.000.c. Nilai Pagu Pengadaan Jasa Konsultansi /Jasa Orang/paket 240.000 lainnya 100 Juta s.d 250 Juta d. Nilai Pagu Pengadaan Konsultansi/Jasa lainnya 250 Orang/paket 300.000 Juta s.d 500 juta e. Nilai Pagu Pengadaan Jasa Konsultansi /Jasa Orang/paket 360.000 lainnya 500 Juta s.d 1 Milyar f. Nilai Pagu Pengadaan Jasa Konsultansi /Jasa Orang/paket 455.000 lainnya 1 Milyars.d 2,5 Milyar g. Nilai Pagu Pengadaan Konsultansi /Jasa lainnya 2,5 Orang/paket 545.000 Milyars.d 5 Milyar h. Nilai Pagu Pengadaan Jasa Konsultansi /Jasa Orang/paket 635.000 lainnya 5 Milyars.d 10 Milyar i. Nilai Pagu Pengadaan Jasa Konsultansi /Jasa Orang/paket 755.000 lainnya 10 Milyars.d 25 Milyar B.

Honorarium Panitia Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP)

1. Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Barang/Jasa Konstruksi s.d Rp. 200 Juta atau Jasa Konsultan ≤ Rp. 50 juta a. Ketua Orang/paket 200.000 b. Sekretaris Orang/paket 175.000 c. Anggota Orang/paket 150.000 2. Honorarium Panitia Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Barang/Jasa Konstruksi> Rp. 200 Juta s.d 1 Milyar atau Jasa Konsultansi > Rp. 50 juta s.d Rp. 200 juta Orang/paket 250.000 a. Ketua Orang/paket 225.000 b. Sekretaris Orang/paket 200.000 c. Anggota 3. Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Barang/Jasa Konstruksi> Rp. 1 milyar s.d 10 Milyar atau Jasa Konsultansi > Rp. 200 juta s.d Rp. 500 juta Orang/paket a. Ketua 500.000 b. Sekretaris Orang/paket 400.000 c. Anggota Orang/paket 300.000 4. Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Barang/Jasa Konstruksi> Rp. 10 milyar s.d 100 Milyar atau Jasa Konsultansi > Rp. 500 juta s.d Rp. 1 Miyar Orang/paket 1.200.000 a. Ketua

4


2016

b. Sekretaris c. Anggota

Orang/paket 1.000.000 Orang/paket 800.000 5. Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Barang/Jasa Konstruksi> Rp. 100 milyar atau Jasa Konsultansi > Rp. 1 Miyar a. Ketua Besaran honorarium b. Sekretaris ditetapkan dengan surat keputusan Bupati c. Anggota Keterangan :

1. Tim Pengarah mempunyai tugas membina dan mengarahkan program kegiatan Tim pelaksana dan memberikan arah kebijakan untuk pelaksanaan kegiatan Tim Pelaksana; 2. Honorarium diberikan selama kegiatan berlangsung 3. Honorarium Pejabat Pengadaan Pengadaan Barang/ Jasa, diberikan kepada seseorang yang diangkat oleh Pengguna Anggaran (PA)/ Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) sebagai Pejabat Pengadaan Barang/ Jasa untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa melalui penunjukan langsung/ pengadaan langsung sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 4. Honorarium Panitia Pengadaan Barang/jasa dan kelompok Kerja ULP diberikan sesuai dengan jadwal kegiatan. 5. Honorarium Penerima Hasil Pekerjaan dibayar melalui kegiatan masing-masing SKPD III. No

HONORARIUM PENGURUS BARANG MILIK DAERAH Uraian

Satuan

Biaya (Rp)

Pejabat Penatausahaan Penggunaan Barang Orang/Bulan 600.000 Penyimpan Barang Orang/Bulan 250.000 Pengurus Barang Pengguna a. Nilai Aset yang dikelola sampai dengan ≤ 2,5 Orang/Bulan 300.000 milyar b. Nilai Aset yang dikelola > 2,5 milyar s/d ≤ 5 Orang/Bulan 400.000 milyar c. Nilai Aset yang dikelola > 5 milyar Orang/Bulan 500.000 d. Nilai Aset yang dikelola 10 milyar s/d < 100 Orang/Bulan 600.000 milyar e. Nilai Aset yang dikelola > 100 milyar Orang/Bulan 700.000 Keterangan : 1. Honorarium Pengurus Barang Milik Daerah diberikan kepada pegawai negeri di lingkungan Pemerintah Kabupaten Dharmasraya yang melaksanakan tugas rutin selaku pengurus barang berdasarkan Keputusan Pengelola Barang.

1. 2. 3.

2. Pejabat Penatausahaan Penggunaan Barang Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang adalah Pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha barang milik daerah pada Pengguna Barang. 3. Pengurus Barang a. Pengurus Barang adalah Jabatan Fungsional Umum yang diserahi tugas menerima, menyimpan, mengeluarkan, menatausahakan barang milik daerah pada Pengguna Barang b. Pengurus Barang di setiap SKPD berjumlah 1 orang, namun untuk beberapa SKPD dapat disediakan Penyimpan Barang dengan ketentuan sebagai berikut: 1) Sekretariat DPRD, Sekretariat Daerah, Dinas PPKD, Dinas PU, Dinas Sosnakertrans dan BLH, masing-masing : - Pengurus Barang 1 orang - Penyimpan Barang 1 orang 2) Dinas Pendidikan - Pengurus Barang 1 orang - Penyimpan Barang 2 orang - Penyimpan Barang SD, SLB, SMP, SMA/K 1 orang/ sekolah - Penyimpan Barang UPT, SKB masing-masing 1 orang 3) Dinas Kesehatan - Pengurus Barang 1 orang - Penyimpan Barang 1 orang - Penyimpan Barang UPT, Puskesmas dan BLUD masing-masing 1 orang 4) Rumah Sakit Umum Daerah - Pengurus Barang 1 orang - Penyimpan Barang 3 orang 5


2016

IV. HONORARIUM TIM PENGELOLA WEBSITE No Uraian 1. Standar Biaya Pengelola W ebsite Pemerintah Daerah a. Penanggung Jawab

Satuan

Biaya (Rp)

Orang/Bulan

400.000

Web. Admin Pemda

Orang/Bulan

350.000

Redaktur Web

Orang/Bulan

350.000

Sub Website (SKPD/Bagian)

Orang/Bulan

150.000

Pembuat Berita/artikel Web

Orang/artikel

50.000

2. Standar Biaya Pengelola Sistim Infomasi Keuangan Daerah (SIKD) a. Koordinator Admin Orang/Bulan

750.000

b. c. d. e.

b.

Admin SIKD

Orang/Bulan

600.000

c.

Operator SIKD

Orang/Bulan

350.000

3. Standar Biaya Pengelola Sistim Infomasi Lainnya a. Penanggung Jawab

Orang/Bulan

400.000

b.

Admin

Orang/Bulan

350.000

c.

Operator

Orang/Bulan

150.000

Keterangan 1. Pengelolaan Website Pemerintah Daerah, Sub. Wibsite (SKPD/Bagian) adalah petugas pengelola Wibsite yang terdapat pada SKPD dan Bagian pada Sekretariat Daerah. 2. Sistem informasi lainnya adalah sistem informasi yang ada pada setiap SKPD V. No 1. 2. 3.

HONORARIUM TIM TERPADU PENINDAKAN & PENERTIBAN BANGUNAN DAN HONORARIUM TIM PENYELESAIAN PERMASALAHAN LAHAN Uraian Ketua Tim Wakil Ketua Anggota Tim

Satuan Orang/kasus Orang/ kasus Orang/ kasus

Biaya (Rp) 350.000 250.000 150.000

Keterangan 1. Honorarium diberikan kepada Tim terpadu yang melakukan kegiatan penindakan dan penertiban bangunan serta Tim penyelesaian permasalahan lahan yang ada di daerah. 2. Anggaran berada pada SKPD terkait. VI. BIAYA UANG LEMBUR DAN UANG MAKAN LEMBUR PNS No 1.

2.

Satuan

Biaya (Rp)

Biaya Uang Lembur a. Golongan I/II b. Golongan III c. Golongan IV

Uraian

Org/Jam Org/Jam Org/Jam

17.000 20.000 25.000

Biaya Uang Makan Lembur

Org/kali

18.000

Keterangan: 1. Bagi PNS yang melakukan pekerjaan di luar jam dinas (hari kerja) dan hari libur yang sifat pekerjaan sangat mendesak dapat diberikan uang lembur. 2. Batasan waktu kerja lembur pada hari kerja paling lama 4 (empat) jam sehari, sedangkan lembur pada hari libur paling lama 8 (delapan) jam sehari dengan batas paling lama 50 (lima puluh) jam sebulan, kecuali lembur untuk pengerjaan kegiatan tertentu minimal atas perintah Sekretaris Daerah; 3. Pekerjaan yang dilemburkan adalah pekerjaan yang betul-betul mendesak serta tidak bisa diselesaikan dalam jam dinas/kerja; 4. Pejabat dan Pegawai yang melaksanakan lembur harus atas perintah Kepala Unit Kerja/dan atau pejabat eselon II yang dibuktikan dengan Surat Perintah Lembur (SPL) dan menandatangani daftar hadir; 5. KPA dan PPTK yang melaksanakan kegiatan penyiapan administrasi dan pertanggungjawaban keuangan tidak dapat dibayarkan biaya lemburnya; 6. Bagi Aparatur yang melaksanakan tugas lembur di luar instansinya dapat dibayarkan apabila Surat Perintah Lembur (SPL) ditandatangani oleh Sekretaris Daerah dan biayanya dibebankan pada DPA SKPD yang mempunyai kegiatan. 7. Biaya lembur dan Uang makan lembur hanya diberikan pada Pejabat dan Pegawai pada SKPD yang bersifat koordinasi (Sekretariat Daerah, Bappeda, BKD, DPPKD dan Inspektorat). 6


VII. STANDAR BIAYA ADMINISTRASI KEGIATAN, BIAYA KONTRUKSI DAN BIAYA SUPERVISI/PENGAWASAN No.

1.

2.

3.

URAIAN BELANJA

Pengelolaan Kegiatan

Perencanaan Konstruksi

Pengawasan Konstruksi atau Manajemen Konstruksi

Plafon Anggaran Konstruksi A1 250 Juta 500 Juta 1 Milyar 2,5 Milyar 5 Milyar 10 Milyar 25 Milyar 50 Milyar 100 Milyar 250 Juta 500 Juta 1 Milyar 2,5 Milyar 5 Milyar 10 Milyar 25 Milyar 50 Milyar 100 Milyar 250 Juta 500 Juta 1 Milyar 2,5 Milyar 5 Milyar 10 Milyar 25 Milyar 50 Milyar 100 Milyar

s.d s.d s.d s.d s.d s.d s.d s.d s.d s.d s.d s.d s.d s.d s.d s.d s.d s.d s.d s.d s.d s.d s.d s.d s.d s.d s.d s.d s.d s.d

A2 250 Juta 500 Juta 1 Milyar 2,5 Milyar 5 Milyar 10 Milyar 25 Milyar 50 Milyar 100 Milyar 250 Milyar 250 Juta 500 Juta 1 Milyar 2,5 Milyar 5 Milyar 10 Milyar 25 Milyar 50 Milyar 100 Milyar 250 Milyar 250 Juta 500 Juta 1 Milyar 2,5 Milyar 5 Milyar 10 Milyar 25 Milyar 50 Milyar 100 Milyar 250 Milyar

2016

PERENCANAAN

Biaya Komponen (%) B1 10,50 7,50 5,06 3,15 2,14 1,43 0,90 0,60 0,19 6,17 5,12 4,22 3,49 2,93 2,46 2,12 1,83 1,62 4,01 3,47 2,93 2,45 2,05 1,70 1,44 1,24 1,07

s.d s.d s.d s.d s.d s.d s.d s.d s.d s.d s.d s.d s.d s.d s.d s.d s.d s.d s.d s.d s.d s.d s.d s.d s.d s.d s.d s.d s.d s.d

B2 10,50 7,50 5,06 3,15 2,14 1,43 0,90 0,60 0,19 0,21 6,17 5,12 4,22 3,49 2,93 2,46 2,12 1,83 1,62 1,46 4,01 3,47 2,93 2,45 2,05 1,70 1,44 1,24 1,07 0,95

Keterangan: 1. Pembayaran Biaya Administrasi kegiatan, Biaya Perencanaan Konstruksi dan Biaya Pengawasan/ Manajemen Konstruksi dibayarkan berdasarkan penyelesaian kegiatan dan keputusan kepala SKPD.

𝐴 =((𝐴2 −𝐴1)𝑥 (𝐵 −𝐵1)"" )/((𝐵2 −𝐵1))+𝐴1 A = Plafon Anggaran Pekerjaan Konstruksi B = Prosentase Biaya Komponen 2. Pekerjaan Perencanaan dapat dilaksanakan secara swakelola dengan melibatkan Pegawai Dinas teknis terkait (Dinas Pekerjaan Umum) dapat diberikan maksimal 60 % dari Anggaran Perencanaandengan membuat Rencana Anggaran Biaya dengan ketentuan : a. Surat Tugas yang ditetapkan oleh Bupati Dharmasraya. b. Biaya Langsung Non Personil sebesar 20,00 % s.d 40,00 % c. Biaya Langsung Personil/Pelaksana Kegiatan 60,00 % s.d 80,00% d. Biaya Langsung Personil terdiri dari : 1. Penanggungjawab Pelaksanaan Kegiatan 2. Ketua Pelaksanaan Kegiatan 3. Tenaga Sipil / Struktur 4. Arsitektur / Drafter / Juru Gambar 5. Surveyor / Juru Ukur 6. Tenaga Teknik / Administrasi lain yang diperlukan 3. Standar Biaya Administrasi Kegiatan, Biaya Perencanaan Kontruksi Dan Biaya Supervisi/Pengawasan ini lebih lanjut ditetapkan oleh instansi teknis VIII. BIAYA UANG MAKAN PIKET HARIAN TIM SAR (SEARCH AND RESCUE) DAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA (SAT POL PP) No Uraian Biaya Uang Makan a. Petugas Piket harian Satpol PP b. Petugas Piket Harian SAR

Satuan

Biaya (Rp)

orang/hari orang/hari

25.000 25.000

7


2016

Keterangan: Pembayaran uang makan diberikan kepada petugas yang piket setiap harinya dan ditetapkan oleh SKPD terkait. IX. STANDAR BANTUAN BIAYA PETUGAS KHUSUS No

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18.

Uraian Dokter Spesialis Kerjasama dengan Pihak Rumah Sakit Lain Dokter Residen/PPDS (Jejaring) Kerjasama dengan Fakultas Kedokteran Negeri Tenaga Ahli/Manager Laboratorium Tanah dan Daun (Kontrak) Pendamping Penyelia Mitra Tani (Non PNS) Bantuan rumah Tinggal (Dokter Spesialis) Note bagi yang tidak mempunyai rumah Penyewaan rumah Tinggal bagi Dokter PPDS dan Dokter Jejaringan/referal Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup (PNS) Fungsional Pengawasan Mutu Hasil Pertanian (PNS) Operasional Petugas Pemadam Kebakaran (BPK) saat kejadian Operator Pelaporan PNPM-MPd (non PNS) Petugas Pengelola Administrasi Kegiatan Pembinaan Administrasi Program Dana Desa (non PNS) Petugas Administrasi Perbibitan / RPH/ Pasar Ternak/Etalase/ Eskavator Verifikator Jaminan KesehatanNasional (JKN) Internal Rumah Sakit (non PNS) Petugas Operator SIMBMD (Non PNS) Verifikator Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Piket Pemadam Kebakaran (non PNS) Operasional Petugas SAR saat Kejadian (non PNS) Piket Lebaran di Poskotis H-7 sampai dengan H+7 dan Piket Natal dan tahun Baru Instruktur Pelatihan Kejuruan ()PNS) Pengelola Arsip SKPD Fungsional Guru Sekolah Unggul (PNS) Guru PTT/Bidan PTT Dokter PTT

Satuan

Biaya (Rp)

Orang/bulan

10.000,000

Orang/bulan

7.500,000

Orang/bulan

7.500.000

Orang/bulan

2.300.000

Orang/tahun

8.000.000

Orang/tahun

7.500.000

Orang/bulan Orang/bulan Paket /unit mobil Orang/bulan

900.000 900.000

1.500.000

Orang/bulan

1.500.000

Orang/bulan

1.400.000

Orang/bulan

1.600,000

Orang/bulan Orang/bulan Orang/bulan Orang/hari

1.500.000 200.000 200.000 50.000

Org/Shif

800.000

75.000

Orang/ jam 50.000 19. Orang/bulan 250.000 20. Orang/bulan 300.000 21. Orang/bulan 330.000 22. Orang/bulan 500.000 23. Keterangan: 1. Pembayaran nomor urut 1, 2 dan nomor urut 3 dibayarkan berdasarkan perjanjian kerjasama atas persetujuan Bupati. 2. Pembayaran nomor urut 4 dibayarkan berdasarkan keputusan Bupati. 3. Pembayaran nomor urut 5, 6, 7 dan nomor urut 8 berdasarkan persetujuan Bupati. 4. Pembayaran nomor urut 9 berdasarkan Laporan Kejadian 5. Pembayaran nomor 10 sampai dengan nomor urut 14 dibayarkan berdasarkan usulan SKPD atas persetujuan Bupati. 6. Pembayaran nomor urut 15 sampai dengan nomor urut 23 dibayarkan atas Keputusan SKPD terkait.

X. STANDAR KONSULTAN PERORANGAN BIDANG PEKERJAAN UMUM No Uraian Satuan Biaya (Rp) 1. Tamatan SLTA/ Sederajat Orang/bulan 3.040.000 2. D3 Teknik Orang/bulan 3.420.000 3. S1 Teknik Orang/bulan 3.990.000 Keterangan Penetapan Konsultan perorangan bidang ke -PU-an ditetapkan oleh SKPD yang memanfaatkan dan honorariumnya dibayarkan disesuaikan dengan lama pekerjaan. XI. STANDAR BANTUAN BIAYA PETUGAS TERTENTU No Uraian A Bidang Kependudukan 1. Administrator Data Base SIAK 2. Petugas Operator SIAK 3. Petugas Operator SIK Infokes Online Puskesmas/Dinkes (PNS)

Satuan orang/bulan orang/bulan orang/bulan

Biaya (Rp) 400.000 350.000 150.000

8


B

C

D

E

Bidang Keluarga Berencana 1. Petugas Mupen KB 2. Penyuluh KB 3. Pembina Pusat Informasi Konseling Remaja (PIK-R) 4. Pengurus Pusat Pemberdayaan Keluarga Sejahtera (PPKS) 5. Pengelola Klinik KB 6. Pengelola Saka Kencana 7. Klinik KB (KKB) 8. Pelayanan KB Rumah Sakit ( PKBRS ) 9. Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) 10. Pengelola Saka Kencana 11. BP4 12. Klinik KB Pembantu ( KKB Pembantu) 13. Klinik KB (KKB) 14. Pelayanan KB Rumah Sakit ( PKBRS ) Bidang Program Pemberdayaan Perempuan 1. Pokja Data 2. Pendamping Kasus 3. Unit Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kecamatan 4. Unit Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Nagari 5. Forum Anak Kabupaten/Kecamatan/Nagari Bidang Sosial 1. Penanggung Jawab Operasional Kegiatan (PJOK) 2. Pengelola Raskin Kecamatan 3. Tenaga Kerja Sosial Kecamatan (TKSK) 4. Petugas Sosial/Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) 5. Pendamping KUBE (Kelompok Usaha Bersama) 6. Setrawan Kecamatan 7. Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) 8. Operator Program Keluarga Harapan (PKH) 9. Pendamping Program Asisten Sosial Lanjut Usia Terlantar 10. Pendamping Penyelesaian Kasus ABH/LK3 (Tim Profesi: Sakti Peksos, Peksos, Psikolog, Advokad, Polisi, Toga, Medis) 11. TAGANA (Taruna Siaga Bencana) Bidang Lingkup Pertanian 1. Koordintor BP3K dan KJF Kabupaten 2. PP BP3K Kecamatan 3. Operasional Penyuluh Pertanian Perikanan & Kehutanan Swadaya (PPS dan PKSM) 4. Penyuluh Pertanian/Kehutanan/Perikanan/Perkebunan 5. Operasional Juru Pengairan, Penjaga Pintu Air 6. Operasional Penyuluh Pegawai Harian Lepas (PHL) Kementerian Pertanian 7. Tenaga Harian Lepas BPPPK 8. Petugas Pemungut Retribusi Potong Ternak 9. Petugas pada Pemeriksaan Kesehatan Ternak 10. Petugas Pemeriksaan Hewan Qurban 11. Petugas Keurmaster/Petugas Pemotongan Ternak (Petugas Keurmaster/pengulitan dan Pembelahan Karkas) 12. Petugas Penanggulangan Penyakit Gangguan Reproduksi 13. Petugas Eliminasi Hewan Pembawa Rabies(HPR) 14. Petugas Eliminasi Hewan Penguburan Rabies 15. Penyemprotan Desinfektan / Insektisida 16. Pengambilan Sampel 17. Vaksinasi Penyakit Hewan Menular 18. Sterilisasi Hewan Pembawa rabies 19. Petugas vaksinasi Ngorok (SE)/Rabies

2016

orang/hari orang/bulan orang/bulan orang/bulan orang/bulan orang/bulan orang/bulan orang/bulan orang/bulan

100.000 300.000 200.000 100.000 200.000 150.000 75.000 100.000

orang/bulan orang/bulan orang/bulan orang/bulan

150.000 150.000 50.000 75.000

orang/bulan

100.000

orang/bulan Per kasus orang/bulan

100.000 500.000

orang/bulan

100.000

orang/bulan

100.000

orang/bulan orang/bulan orang/bulan orang/bulan orang/bulan orang/bulan orang/bulan orang/bulan orang/bulan orang/hari

300.000 100.000 300.000 200.000 200.000 75.000 200.000 200.000 200.000 100.000

orang/ hari

100.000

orang/bulan orang/bulan

350.000 250.000

orang/bulan

150.000

orang/bulan orang/bulan

300.000 300.000

orang/bulan

300.000

orang/bulan orang/ekor orang/ekor orang/hari

250.000 10.000 10.000 50.000

orang/hari

75.000

orang/ekor orang/kegiatan orang/kegiatan Per 15 kandang Sampel ekor ekor orang/Hari

35.000 100.000 100.000

100.000

100.000

50.000 20.000 5.000 100.000 75.000 9


2016

20. Jasa Pembuatan Umpan orang/kegiatan 50.000 21. Petugas Administrasi Perbibitan / RPH/ Pasar orang/bulan 1.400.000 Ternak/Etalase/ Eskavator 22. Petugas Recording Perbibitan orang/bulan 300.000 F Bidang Kesehatan 1. Kepala Instalasi RSUD orang/bulan 250.000 2. Kepala ruangan RSUD orang/bulan 200.000 3. Dokter jaga RSUD orang/Shift 150.000 4. Piket Lebaran di RSUD orang/Shift 75.000 5. Dokter jaga Puskesmas orang/Shift 100.000 6. Petugas Jaga Malam (RSUD /Puskesmas) orang/Shift 50.000 7. Petugas Operator SIK Infokes Online Puskesmas/Dinkes orang/bulan 200.000 (PNS) G Bidang Perhubungan 1. Petugas Pos TPR / Jasa Terminal / Check Point orang/shift 55.000 2. Koordinator Retribusi Terminal orang/bulan 500.000 3. Koordinator Pengaman Lalu lintas orang/bulan 300.000 4. Operasional petugas pengamanan Lalu Lintas Orang/hari 15.000 H Bidang Pariwisata dan Budaya 1. Anggota Tim Kesenian dalam Kabupaten orang/hari 100.000 2. Official Tim Kesenian dalam Kabupaten orang/hari 125.000 3. Anggota Tim Kesenian dalam Daerah dalam provinsi orang/hari 150.000 4. Official Tim Kesenian dalam Daerah dalam provinsi orang/hari 200.000 5. Anggota Tim Kesenian luar Daerah luar provinsi orang/hari 225.000 6. Official Tim Kesenian luar Daerah luar provinsi orang/hari 250.000 7. Uang saku uda uni kegiatan resmi dalam kabupaten orang/hari 125.000 8. Uang saku uda uni kegiatan resmi luar daerah dalam orang/hari 150.000 Provinsi 9. Uang saku Uda Uni kegiatan resmi luar provinsi orang/hari 200.000 10. Keyboardist/Pemain Orgen orang/hari 300.000 J Bidang Pekerjaan Umum 1. Petugas E-Monitoring orang/hari 150.000 2. Petugas SIPA RPIJM orang/hari 150.000 K Bidang Pendidikan 1. Guru PAUD S1 Per bulan 350.000 2. Guru PAUD SLTA Per bulan 300.000 3. Guru TK Per bulan 250.000 L Bidang Perizinan dan Pelayanan Satu Pintu 1. Tim teknis pembahasan kelayakan perizinan a. Koordinator Orang/keg 225.000 b. Anggota Orang/keg 200.000 2. Tim pengendalian dan pelaksanaan penanaman modal a. Koordinator Orang/keg 225.000 b. Anggota Orang/keg 200.000 3. Tim pengendalian dan penertiban perizinan a. Koordinator Orang/keg 225.000 b. Anggota Orang/keg 200.000 Keterangan 1. Bantuan biaya tertentu diberikan kepada PNS/CPNS/PHL sesuai dengan keptusan kepala SKPD. 2. Dalam melaksanakan tugas rutinnya, petugas sebagaimana dimaksud pada tabel diatas tidak diberikan lagi biaya perjalanan dinas dalam Kabupaten; 3. Anggota Tim kesenian dapat dibayarkan uang hariannya untuk kegiatan resmi Kabupaten. 4. Keyboardist/Pemain Orgen dibayar dalam rangka kegiatan resmi pemerintah daerah. XII. STANDAR HONORARIUM NON PEGAWAI NEGERI SIPIL/PEGAWAI LAINNYA Biaya (Rp) No Uraian Satuan 1. Tata Usaha Pimpinan a. Pelaksana Tata Usaha Pimpinan b. Ajudan Bupati/Wakil Bupati/ Ketua DPRD/Wakil Ketua DPRD 2. Sopir a. Sopir Bupati b. Sopir Wakil Bupati

Orang/bulan Orang/bulan

2.000.000 2.000.000

Orang/bulan Orang/bulan

2.150.000 2.150.000 10


c. d. e. f. g. h.

Sopir Ketua DPRD Sopir Wakil Ketua DPRD Sopir Sekda Sopir Staf Ahli Bupati/ Asisten/ SKPD Sopir operasional SKPD Sopir Ambulance/Puskel/Pustaka Keiling/Poll/Bus

3. Pegawai Tidak Tetap a. Strata I (S.1) b. Sarjana Muda / D.III/ D. II c. D.I / SLTA d. SD / SLTP 4. Petugas Harian Lepas (PHL) a. Umum 1) Juru Masak, Juru Cuci 2) Petugas pengamanan Hari Besar Nasional 3) Petugas Caraka Sekretariat Daerah 4) Petugas Operator Sismontep / Simbangda Sekretariat /TEPRA Daerah 5) Petugas Kebersihan/K3/ Kebersihan Kantor /Penjaga Malam Kantor/Pembantu Mekanik Alkal 6) Petugas Pengamanan Kantor 7) Petugas Satuan Polisi Pamong Praja, SAR, DAMKAR 8) Tenaga Operator /Operator Sound System 9) Tenaga Administrasi BPAM 10) Operator Pengolah Data 11) Operator Pengolah Pajak 12) Operator Insenerator RSUD/Puskesmas 13) Petugas Administrasi Paten 14) Penjaga Gudang Bencana (PHL) 15) Petugas Operasional BBI 16) Tenaga Operator Elektronik Kekerasan Rumah tangga 17) Petugas Administrator alat kelengkapan DPRD b. Bidang Pekerjaan Umum 1) Operator Alat Berat 2) Sopir Dump Truck/Tangki 3) Pembantu Operator Alat Berat 4) Pembantu Analis Laboratorium Tanah dan Daun 5) Mekanik Alkal 6) Analis Laboratorium tanah dan Daun 7) Petugas Laboratorium Dinas Pekerjaan Umum (CBR = California Bearing Ratio) 8) Petugas Kebersihan (Pasukan Kuning) 9) Staf Teknik Pendidikan SLTA bidang ke –PU-an 10) Staf Teknik Pendidikan D3 Teknik ke –PU-an 11) Staf Teknik Pendidikan S1 Teknik ke –PU-an c. Bidang Lingkungan Hidup 1) Analis Laboratorium Badan Lingkungan Hidup 2) Petugas Pasukan Hijau 3) Operator Becak Penyiraman Tanaman 4) Operator Pengelola Data, Pelaporan dan Pencatatan Pengelolaan Lingkungan Hidup d. Bidang Perhubungan 1) Petugas Pengamanan Lalu Lintas 2) Petugas Operator Traffic light 3) Petugas Keur Kendaraan Bermotor e. Bidang Kependudukan dan KB 1) Sopir Kendaraan Fungsional Pengangkut Calon Akseptor 2) Petugas pengelola Pencataatan dan pelaporan Keluarga Berencana dan keluarga Sejahtera 3) Pembantu petugas pelayanan dokumen penduduk 4) Pembantu Operator SIAK dan KTP Elektronik 5) Tenaga Teknisi hardware dan Jaringan Komputer SIAK dan KTP Elektronik

2016

Orang/bulan Orang/bulan Orang/bulan Orang/bulan Orang/bulan Orang/bulan

2.150.000 2.150.000 2.150.000 1.550.000 1.550.000 1.550.000

Orang/bulan Orang/bulan Orang/bulan Orang/bulan

2.200.000 2.100.000 2.000.000 1.900.000

Orang/Hari Orang/Hari Orang/Hari

60.000 60.000 60.000

Orang/Hari

60.000

Orang/Hari

60.000

Orang/Hari Orang/Hari Orang/Hari Orang/Hari Orang/Hari Orang/Hari Orang/Hari Orang/Hari Orang/Hari Orang/Hari Orang/Hari Orang/Hari

60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000

Orang/Hari Orang/Hari Orang/Hari Orang/Hari Orang/Hari Orang/Hari

100.000 60.000 60.000 60.000 60.000 75.000

Orang/Hari

60.000

Orang/Hari Orang/hari Orang/hari Orang/hari

65.000 60.000 80.000 100.000


75.000 60.000 60.000

Orang/Hari

60.000


60.000 60.000 60.000

Orang/Hari

60.000

Orang/Hari

60.000

Orang/Hari Orang/Hari

60.000 60.000

Orang/Hari

75.000

11


2016

6) Petugas Pendataan Penduduk Tingkat Nagari Orang/Hari 60.000 7) Penjaga Gudang Alat Kontrasepsi KB Orang/Hari 60.000 8) Pengelola Gudang Alat Kontrasepsi KB Orang/Hari 60.000 f. Bidang Kepustakaan 1) Petugas Depo Pendataan dan Penataan Arsip Daerah Orang/Hari 85.000 2) Petugas penyimpanan dan pemeliharaan barang (Buku) Orang/Hari 60.000 3) Petugas Layanan Perpustakaan Orang/Hari 60.000 4) Operator Layanan Perpustakaan Daerah Orang/Hari 60.000 5) Penjaga Gedung Layanan Perpustakaan Daerah Orang/Hari 60.000 6) Petugas Kebersihan Gedung Layanan Perpustakaan Orang/Hari 60.000 Keterangan: 1. Honorarium Tata Usaha Pimpinan diberikan kepada Pegawai Non PNS. 2. Pegawai tidak tetap diberikan honorarium dengan ketentuan : a. Untuk memenuhi standar pelayanan yang telah ditetapkan, diperlukan penambahan pegawai dengan mengangkat tenaga kontrak sesuai kebutuhan. b. Kontrak perjanjian dibuat oleh Pengguna Anggaran (Kepala SKPD) dan diperbarui setiap tahun. c. Honorarium Pegawai Tidak Tetap dibebankan pada SKPD masing-masing. d. Penetapan Reward dan punishment ditetapkan oleh Kepala SKPD masingmasing. 3. Petugas Harian Lepas (PHL) a. Honor harian Petugas harian lepas dibayarkan berasarkan kehadiran setiap bulannya. b. Penetapan Reward dan punishment ditetapkan oleh Kepala SKPD masingmasing. 4. Semua PTT dan PHL yang bertugas di Pemerintah Kabupaten Dharmasraya wajib menjadi perserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan yang dipungut dan dibayarkan langsung oleh Bendahara SKPD dari honorarium yang diterimanya. 5. Sopir Kendaraan operasional pada SKPD hanya diperbolehkan 1 (satu) orang, kecuali kenadaran Ambulance, Puskesmas Keliling, Pustaka keliling, Mobil Akseptor KB, Mobil Bus Pool, DAMKAR. XIII. SATUAN BIAYA PENUNJANG PESERTA DIKLAT TEKHNIS/FUNGSIONAL Diklat/fungsional disediakan Akomodasi No Lama Diklat Uang Harian Perjalanan Dinas  5 hari pertama 40 % dari uang harian perjalanan dinas  hari ke 6 -10) 30 % dari uang harian perjalanan dinas  Hari 11– 20 20 % dari uang harian perjalanan dinas  Hari 21- 30) 10 % dari uang harian perjalanan dinas  hari ke-31 seterusnya 5 % dari uang harian perjalanan dinas Diklat teknis/fungsional tidak disediakan Asrama/Penginapan No Lama Diklat Uang Harian  1-5 hari kalender 60 % dari uang harian perjalanan dinas  6-30 hari kalender 40 % dari uang harian perjalanan dinas  31-60 hari kalender 30 % dari uang harian perjalanan dinas  Diatas 60 hari kalender 20% dari uang harian perjalanan dinas  hari ke-31 seterusnya 5 % dari uang harian perjalanan dinas Bimbingan Teknis / fungsional a. Bimtek tidak disediakan Akomodasi No Lama Diklat Uang Harian  1 - 3 hari kalender 100 % dari uang harian perjalanan dinas  4 - 6 hari kalender 60 % dari uang harian perjalanan dinas No

b. Bimtek disediakan Akomodasi Lama Diklat  1 - 3 hari kalender  4 - 6 hari kalender

Uang Harian 60 % dari uang harian perjalanan dinas 40 % dari uang harian perjalanan dinas

Bintek Dalam Kabupaten Bantuan Transportasi peserta Orang/Hari Rp. 100.000 Keterangan: 1. Diklat disediakan Asrama/Penginapan a. Biaya diklat Fungsional yang lebih dari 6 (enam) hari dibebankan pada BKD dan/atau SKPD yang telah ditunjuk 12


2016

b. Diklat Diklat teknik fungsional sampai dengan 6 hari dianggarkan pada SKPD masing – masing; c. Biaya Diklat meliputi uang kontribusi dan transportasi. d. Uang kontribusi dibayarkan sesuai dengan besaran yang ditetapkan penyelenggara. e. Dalam hal pelaksanaan diklat/ bimtek/ lokakarya/ sosialisasi disediakan asrama/penginapan, maka peserta diberikan uang saku dengan ketentuan dan uang harian perjalanan dinas untuk H-1 dan H+1 dibayarkan penuh. 2. Diklat tidak disediakan Asrama/penginapan, maka: a. Fungsional yang lebih dari 6 (enam) hari, maka biaya diklat dibebankan pada BKD dan/atau SKPD yang telah ditunjuk b. Diklat teknik fungsional sampai dengan 6 hari, biaya diklat dianggarkan pada SKPD masing – masing; c. Biaya Diklat sebagaimana dimaksud angka 2 (dua) meliputi uang kontribusi, uang saku, akomodasi dan transportasi; d. Uang kontribusi dibayarkan sesuai dengan besaran yang ditetapkan penyelenggara. e. Akomodasi yang dimaksud pada poin c bagi peserta diklat lebih dari 5 (lima) hari pembayaran harus dapat menunjukan bukti riil dengan memperhatikan azaz kepatutan; f. Dalam hal pelaksanaan diklat/ bimtek/ lokakarya/ sosialisasi disediakan asrama/penginapan, maka peserta diberikan uang saku dengan ketentuan dan uang harian perjalanan dinas untuk H-1 dan H+1 dibayarkan penuh 3. Bintek Dalam Kabupaten a Bimbingan Teknis/Pelatihan dapat melibatkan Masyarakat Umum atau Pejabat Fungsional dalam kabupaten b Bantuan transportasi tersebut hanya berlaku untuk kegiatan dalam Kabupaten Dharmasraya. c Satuan biaya uang transportasi kegiatan dalam kabupaten dapat dibebankan pada anggaran unit penyelenggara kegiatan atau anggaran satker pegawai berkenaan sepanjang tidak terjadi duplikasi anggaran XIV.

SATUAN BIAYA RAPAT/PERTEMUAN LUAR KANTOR

1. Uang Kegiatan Rapat/Pertemuan di Luar Kantor No Esselon Satuan Halfday (Rp) Fullday (Rp) Fullboard (Rp) a. Esselon II Orang/Keg 232.000 310.000 880.000 b. Esselon III ke Bawah Orang/ Keg 173.000 240.000 663.000 2. Uang Harian Paket Fullboard di Luar Daerah No Uraian Satuan Biaya (Rp) a. Luar Daerah Dalam Provinsi Orang/perhari 120.000 b. Luar Provinsi Orang/perhari 180.000 3. Uang Harian Paket Fullboard, Paket Fullday dan Paket Halfday di Dalam Daerah No Lokasi Satuan Fullboard (Rp) Fullday (Rp) Halfday (Rp) Dalam Daerah Orang/hari 120.000 100.000 85.000 Keterangan: 1. Satuan biaya paket kegiatan rapat/pertemuan di luar kantor menurut peserta kegiatan terbagi dalam 3 (tiga) jenis: a. Kegiatan rapat/pertemuan di Luar Kantor setingkat Eselon II/Lintas SKPD dihadiri paling sedikit 1 (satu) pejabat eselon II; b. Kegiatan rapat/pertemuan/Bimtek di Luar Kantor pejabat eselon III yang dihadiri paling sedikit 1 (satu) orang pejabat eselon III. c. Kegiatan rapat/pertemuan internal SKPD di Luar Kantor tidak dapat diberikan biaya paket kegiatan rapat/pertemuan; 2. Satuan biaya paket kegiatan rapat/pertemuan di Luar Kantor menurut lama penyelenggaraan terbagi dalam 3 (tiga) jenis: a. Paket Fullboard ; Satuan biaya paket fullboard disediakan untuk paket kegiatan rapat/ pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor sehari penuh dan menginap . b. Paket Fullday : Satuan biaya paket fullday disediakan untuk kegiatan rapat/pertemuan yang dilakukan di luar kantor minimal 8 (delapan) jam tanpa menginap. c. Paket Halfday : Satuan biaya paket halfday disediakan untuk paket kegiatan rapat/pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor minimal 5 (lima) jam tanpa menginap .

13


2016

Catatan: 1) Dalam hal rapat/pertemuan di luar kantor dilakukan secara bersama-sama, hotel untuk seluruh pejabat negara/pegawai dapat menggunakan hotel yang sama disesuaikan dengan kelas kamar hotel yang telah ditetapkan untuk setiap pejabat negara/pegawai negeri. 2) Akomodasi paket fullboard diatur sebagai berikut: 1) Pejabat Eselon II ke atas = 1 (satu) kamar untuk 1 (satu) orang 2) Pejabat Eselon III ke bawah = 1 (satu) kamar untuk 2 (dua) orang 3) Satuan biaya paket fullboard digunakan untuk penghitungan biaya paket rapat fullboard per peserta dengan akomodasi 1 (satu) kamar untuk 2 (dua) orang. Sedangkan besaran indeks satuan biaya paket fullboard untuk pejabat Eselon II ke atas sebagaimana dimaksud pada butir a. 1) dapat diberikan sebesar 1,5 (satu setengah) kali dari satuan biaya paket fullboard sebagaimana tercantum dalam Peraturan Bupati ini . 4) Kegiatan rapat/ pertemuan luar kantor dalam rangka penyelesaian pekerjaan yang dilakukan secara intensif harus menggunakan satuan biaya ini . 5) Dalam rangka efisiensi anggaran untuk kegiatan rapat, PA / KPA agar melaksanakan rapat/ pertemuan di luar kantor (fullboard, fullday dan halfday) secara selektif dengan mengutamakan penggunaan fasilitas milik negara . 6) Khusus untuk kegiatan rapat koordinasi internal eselon II yang harus dilaksanakan di luar kantor dan tidak memungkinkan untuk mengikutsertakan eselon II lain, maka kegiatan tersebut menggunakan ketentuan satuan biaya ini sepanjang telah mendapat persetujuan dari Pejabat Eselon II pemegang portofolio program dan dilakukan secara selektif serta harus dipertanggungjawabkan urgensi pelaksanaannya. d. Uang Harian Paket Fullboard, Paket Fullday dan Paket Halfday di Dalam Kabupaten. Uang Harian Kegiatan Rapat/Pertemuan di Luar Kantor merupakan satuan biaya yang digunakan untuk pengalokasian uang harian kegiatan fullboard di luar kota, kegiatan fullboard dan kegiatan fullday/halfday di dalam kota kepada peserta dan panitia kegiatan rapat/pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor.

Catatan :

Kepada panitia (karena faktor transportasi dan/atau guna mempersiapkan pelaksanaan kegiatan dan penyelesaian pertanggungjawaban) dan kepada peserta (karena faktor transportasi) yang memerlukan waktu tambahan untuk berangkat/pulang di luar waktu pelaksanaan kegiatan, dapat dialokasikan biaya penginapan dan uang harian perj alanan dinas sesuai ketentuan yang berlaku, untuk 1 (satu) hari sebelum dan/atau 1 (satu) hari sesudah pelaksanaan kegiatan. XV. SATUAN BIAYA JASA DAN TRANSPORTASI Biaya Narasumber/Pembahas/Moderator/ Penceramah/ Pembaca Doa /Pembawa Acara No Uraian Satuan Biaya (R) 1) Narasumber/ Pembahas dari Pusat a. Esselon I/yang disetarakan Orang/Jam 1.700.000 b. Esselon II/ yang disetarakan Orang/Jam 1.400.000 c. Esselon III ke bawah/ yang disetarakan Orang/Jam 1.000.000 2) Narasumber/ Pembahas dari Provinsi a. Esselon I/yang disetarakan Orang/Jam 1.200.000 b. Esselon II/ yang disetarakan Orang/Jam 900.000 c. Esselon III ke bawah/ yang disetarakan Orang/Jam 500.000 3) Keynote Speaker(Bupati dan Wakil Bupati) Per kegiatan 1.000.000 4) Narasumber/ Pembahas dalam Daerah a. Esselon II/ yang disetarakan Orang/Jam 500.000 b. Esselon III ke bawah/ yang disetarakan Orang/Jam 250.000 5) Narasumber Non PNS Pusat Orang/keg 2.000.000 6) Narasumber Non PNS Provinsi Orang/keg 1.500.000 7) Narasumber Non PNS dalam Kabupaten Orang/keg 250.000 8) Moderator Orang/sesi 200.000 9) Pembawa Acara Orang/keg 150.000 10) Pembaca Doa Orang/keg 100.000 11) Honor penceramah Agama/wirid dari Provinsi Orang/keg 1.500.000 14


2016

12) 13) 14) 15) 16) 14) 15) 16) 17) 18)

Honor Penceramah/Wirid Kabupaten Orang/keg 250.000 Qori Orang/keg 100.000 Saritilawah Orang/keg 100.000 Rohaniawan Orang/keg 200.000 Instruktur Senam lokal Orang/kegiatan 200.000 Instruktur Senam hari-hari besar Orang/kegiatan 400.000 Penari Pasambahan acara tertentu Group/kegiatan 400.000 Tim Marching Band untuk kegiatan resmi Kabupaten Group/kegiatan 500.000 Tim Paduan Suara untuk kegiatan resmi Kabupaten Group/kegiatan 200.000 Hari Raya a. Honor Khatib Hari Raya Orang/kegiatan 2.000.000 b. Honor Imam Sholat Hari Raya Orang/kegiatan 750.000 c. Honor Pembaca takbir hari raya Orang/kegiatan 250.000 Penyelengaraan Haji dan Pemberangkatan Tim Pemandu 19) Haji Daerah (TPHD) a. Uang saku TPHD Orang/ kegiatan 5.000.000 b. Uang saku Pembaca Talbiyah Orang/ kegiatan 250.000 Keterangan: 1. Narasumber/Pembahas / Moderator /Tenaga Ahli yang berasal dari luar kabupaten dapat dibayarkan honorariumnya dan penggantian biaya transportasi serta akomodasi sesuai standar yang berlaku, dengan penjelasan: d. Belanja Akomodasi merupakan belanja yang digunakan untuk Pembayaran kamar hotel narasumber/tenaga ahli/peserta. 2. Untuk kegiatan yang mendatangkan Narasumber yang berasal dari Pusat/ Propinsi/Kota yang memberikan informasi/pengetahuan dalam kegiatan Seminar/Rapat Koordinasi / Sosialisasi / Diseminasi / Bimbingan Teknis/ Workshop/ Sarasehan/ Simposium/Lokakarya/Focus Group Discusion (FGD) dan kegiatan sejenis, tidak termasuk kegiatan diklat dapat diberikan honor berdasarkan orang jam pelajaran (OJP). 3. Kegiatan yang dilakukan internal SKPD yang menggunakan Narasumber/Pembahas/Moderator/ Penceramah / Pembawa Acara / Pembaca Doa dalam lingkup SKPD penyelenggara dapat dibayarkan honorarium sesuai stándar yang berlaku 4. Keynote Speacker merupakan pembicara utama yang menyampaikan pesan secara garis besar, dalam durasi waktu minimal 45 menit dan maksimal 2 jam. XVI. BIAYA PELAKSANA UJIAN AKHIR SEKOLAH/ UJIAN AKHIR NASIONAL No

Uraian

Satuan

Biaya (R)

1. Biaya Honorarium Paket

2.

3.

4. 5. 6.

b. Honorarium Tutor Paket A/B/C c. Honorarium Tutor Keaksaraan d. Honorarium Tutor Mobil Pintar e. Honorarium Penyelenggara PKBM Tingkat Pendidikan Dasar a. Penyusunan/pembuatan bahan ujian b. Pengawas Ujian c. Penelaah dan perakit soal d. Pengetik Soal e. Pemeriksa hasil Ujian Tingkat Pendidikan Menengah a. Penyusunan/pembuatan bahan ujian b. Pengawas Ujian c. Penelaah dan perakit soal d. Pengetik Soal e. Pemeriksa hasil Ujian Penulisan Ijazah / STL/SKH Transportasi Pengawas Pra Ujian Uang lelah operator pemeriksa/pemindai

Orang/bulan Orang/bulan Org/ pertemuan Orang/bulan

200.000 200.000 75.000 150.000

Naskah / Pelajaran Orang/hari Orang/hari Mata ujian

150.000

Siswa/Mata Ujian Naskah / Pelajaran

Orang/hari Orang/hari Mata ujian Siswa/Mata Ujian

Per lembar orang/hari Orang/hari

240.000 200.000 150.000 5.000 175.000 260.000 200.000 150.000 7.500 10.000 40.000 100.000

Keterangan: Satuan biaya honorarium panitia seleksi pelaksanaan ujian Dinas dan penyesuaian ijazah sudah termasuk biaya transportasi.

15


2016

XVII. BIAYA PANITIA SELEKSI PELAKSANAAN UJIAN DINAS DAN PENYESUAIAN IJAZAH No Jabatan Dalam Tim Satuan Standar (Rp.) A. Tim Seleksi BKD 1 Ketua Org/Kegiatan 750.000 2 Anggota Tim Org/Kegiatan 500.000 B. Sekretariat 1 Ketua Org/Kegiatan 650.000 2 Sekretaris Org/Kegiatan 550.000 3 Anggota Org/Kegiatan 400.000 Keterangan: Satuan biaya honorarium panitia seleksi pelaksanaan ujian Dinas dan penyesuaian ijazah sudah termasuk biaya transportasi. XVIII. BIAYA TIM SELEKSI PENERIMAAN CPNS/BANTUAN TUGAS BELAJAR No Uraian Satuan Standar (Rp) a. Biaya Tim seleksi Administrasi Penerimaan CPNS 1 Penanggung Jawab orang/hari 200.000,2 Ketua Tim orang/hari 180.000,3 Anggota tim Gol. IV orang/hari 160.000,4 Anggota tim Gol. III orang/hari 135.000,5 Anggota tim Gol. II orang/hari 100.000,b. Bantuan Biaya Wisuda bagi PNS yang mengikuti Pendidikan Tugas Belajar Program S2 wisuda 2.000.000,Program S1/ DIV wisuda 1.500.000,Program DIII wisuda 1.000.000,XIX.

STANDAR JASA BONGKAR MUAT GUDANG FARMASI

Biaya (Rp) No Uraian Satuan Biaya Pemaketan Obat-obatan Puskesmas 1) Repacking Per kegiatan Rp. 50.000.2) Muat di Gudang Farmasi Per kegiatan Rp. 50.000,3) Bongkar di Gudang Farmasi dan Puskesmas Per kegiatan Rp. 50.000,Keterangan: Pemaketan Obat-obatan Puskesmas yang dikelola oleh Instalasi Farmasi Kabupaten (1) Biaya pemeketan obat-obatan puskesmas diberikan kepada Petugas yang melakukan repacking, muat di gudang farmasi dan bongkar obat-obatan dan/atau bahan kesehatan habis pakai di Gudang Farmasi dan Puskesmas. (2) Pembayaran biaya pemaketan berdasarkan surat tugas yang dikeluarkan oleh Kepala Gudang Farmasi atas persetujuan Kepala Dinas Kesehatan. XX. BIAYA PEMULANGAN JENAZAH No

Uraian

ORANG

TERLANTAR

DAN

Biaya Pemulangan Orang Terlantar 500.000 500.000 750.000

PENYELENGGARAAN Biaya Penyelengaraan Mayat Tanpa Indentitas

1) Dalam Provinsi 2) Luar Provinsi Dalam Pulau Sumatera Rp.5.000.000.3) Luar Pulau Sumatera Keterangan: Kegiatan pemulangan orang terlantar dan penyelenggaraan jenazah berada pada SKPD yang membidangi sosial dan teknis pelaksanaannya diatur oleh skpd terkait. XXI.

BIAYA PEMELIHARAAN PERALATAN KERJA

1. Biaya penggantian Suku Cadang dan Servis Kendaraan Bermotor Operasional SKPD Pemeliharaan Standar Usia Kendaraan /unit / tahun (Rp. 000) No Pemeliharaan < 2 thn (Rp.) ≥2-5 thn (Rp.) ≥ 5-7 thn (Rp.) ≥ 7 thn (Rp.) 1. Kendaraan roda 4 (Double) 7.000 10.000 15.000 20.000 2. Kendaraan roda 4 5.000 10.000 15.000 17.500 3. Kendaraan roda 2 1.000 1.500 2.000 2.500 4. Speed Boat 5.000 10.000 15.000 20.000 5. Perahu Karet Bermotor 2.000 4.000 5.000 7.000 6. Kendaraan roda 6 10.000 15.000 20.000 7. Pemeliharaan Mobil Pemadam Kebakaran diatas 10 tahun Rp. 45.000 16


2016

2. Biaya penggantian Suku Cadang dan Servis Kendaraan Dinas Kepala SKPD dan Kepala Bagian Sekretariat Daerah Standar Usia Kendaraan/Unit / Tahun (Rp. 000) Uraian < 2 thn (Rp.) ≥ 2 -5 thn (Rp.) ≥ 5 - 7 thn (Rp.) ≥ 7 thn (Rp.) Kendaraan roda 4 5.000 10.000 15.000 20.000 3. Biaya penggantian Suku Cadang dan Servis Dinas Bupati/Wakil Bupati/Pimpinan DPRD/Sekda Biaya (Rp) No Uraian Satuan 1. Kendaraan Dinas Bupati/Wakil Bupati / Pimpinan DPRD Unit / Tahun 35.000.000 2. Kendaraan Dinas Sekretaris Daerah Unit / Tahun 15.000.000 4. Biaya penggantian Suku Cadang dan Servis KendaraanMesin Roda 3 (Becak Motor) Standar Usia Kendaraan/Unit / Tahun (Rp. 000) Uraian < 2 thn (Rp.) ≥ 2 -5 thn (Rp.) ≥ 5 - 7 thn (Rp.) ≥ 7 thn (Rp.) Kendaraan roda 4 2.500 3.750 5.000 6.250 5. Biaya Pemeliharaan Sarana Kantor 1 Inventaris Kantor 2 Komputer 3. Laptop 3 Printer 4 AC-Split 5

Peralatan Studio

Unit/Thn Unit/Thn Unit/Thn Unit/Thn Unit/Thn Unit/Thn

50.000 300.000 500.000 450.000 1.000.000 Sesuai kebutuhan

Keterangan: 4. Pemeliharaan Kendaraan Satuan biaya pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas yang digunakan untuk mempertahankan kendaraan dinas agar tetap dalam kondisi normal dan siap pakai sesuai dengan peruntukannya. 1) Satuan biaya tersebut sudah termasuk biaya pengurusan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) yang besarannya mengacu pada ketentuan yang berlaku . 2) Biaya pengantian Suku Cadang dan Servis Kendaraanadalah biaya maksimal selama 1 (satu) tahun anggaran. 3) Penganggaran biaya pemeliharaan rutin kendaraan dinas operasional pejabat dianggarkan pada SKPD masing-masing, untuk Bupati dan Wakil Bupati di Sekretariat Daerah. 4) Satuan biaya ini tidak diperuntukan bagi : a. kendaraan yang rusak berat yang memerlukan biaya pemeliharaan besar dan untuk selanjutnya harus dihapuskan dari daftar inventaris; dan/atau b. pemeliharaan kendaraan yang bersifat rekondisi dan/atau overhaul. 5) Dalam kondisi tertentu biaya pengantian Suku Cadang dan Servis Kendaraan dibutuh sangat besar bisa dilakukan atas persetujuan Bupati melalui telaah Staf.

BUPATI DHARMASRAYA,

SUTAN RISKA

17

Lampiran II-SBU Daerah Kab. Dharmasraya TA- 2017

Lampiran II

:

2016

Standar Biaya Perjalanan Dinas Pemerintah Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2017 Nomor : 40 Tahun 2016 Tanggal : 28 November 2016 Tentang : Tentang Standar Biaya Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2017

Daftar Biaya Perjalanan Dinas Bagi Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Negeri Sipil Dan Non Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2017 A. Standar Uang Harian Perjalanan Dinas dalam Kabupaten

1. Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Kecamatan No

Dalam Kecamatan (Rp.) / Hari

Uraian

Sopir, PTT,PHL

Gol. I

Gol. II

Gol. III

Ess. IV

Gol. IV,Ess. III

30.000.-

50.000

60.000

75.000

85.000

100.000

1

Dalam Kecamatan

2

Dari Pusat Kecamatan Sungai limau ke Lubuk Besar

60.000

75.000

85.000

95.000

110.000

3

Dari Pusat Kecamatan Silago ke Lubuk Labu

60.000

75.000

85.000

95.000

110.000

2. Perjalanan Dinas dalam Daerah Dalam Kabupaten Dalam Kecamatan (Rp.) / Hari No

1 2 3

Dalam Kabupaten

Zona. A Zona B Zona C

Non PNS (Sopir, TU Pimpinan, PTT, PHL) 50.000 75.000 100.000

Gol. I 100.000 125.000 150.000

Gol. II 125.000 150.000 175.000

Gol. III 150.000 175.000 200.000

Ess. IV 175.000 200.000 225.000

Gol. IV,Ess. III 200.000 225.000 230.000

Pejabat Setingkat Eselon II.b 225.000 250.000 275.000

Pejabat Setingkat Eselon II.a/

Pimpinan dan Anggota DPRD

250.000 275.000 300.000

Bupati/ Wakil 300.000 325.000 350.000

Keterangan : 1. Zona A Perjalanan Dinas dari Kabupaten ke: - Wilayah Kecamatan: Pulau Punjung, Sitiung, Koto Baru, Sungai Rumbai, - Wilayah Nagari : Tabek Panyubarangan,Ranah Palabi (Kec. Timpeh), - Wilayah Nagari : IV Koto Dibawuah (Kec, Sembilan Koto), - Wilayah Nagari : Batu Rijal (Kec. Padang Laweh)

1


2016

2. Zona B Perjalanan Dinas dari Kabupaten ke: - Wilayah Nagari : Timpeh, Taratak Tinggi, Tabek (Kecamatan Timpeh) - Wilayah Nagari Silago (Kecamatan Sembilan Koto) - Wilayah Kecamatan Tiumang, - Wilayah Kecamatan Padang Laweh, - Wilayah Kecamatan Koto Besar, - Wilayah Kecamatan Koto Salak 3. Zona C Perjalanan Dinas dari Kabupaten ke: - Kecamatan Asam Jujuhan: Nagari Sungai Limau, Sinamar, Alahan Nan Tigo, Tanjung Alam dan Lubuk Besar - Kecamatan Sembilan Koto: Nagari Lubuk Karak, Silago dan Banai. B. Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi Uraian

Non PNS (Sopir, TU Pimpinan,PTT)

Gol. I

Gol. II

Gol. III

Tingkat Biaya (Rp) / Hari Gol. Pejabat Setingkat Ess. IV IV,Ess. Eselon IIb III

Pimpinan dan Anggota DPRD/Eselon II a

Bupati/ Wakil Bupati

1.

Kabupaten/Kota Biaya Transportasi Biaya Penginapan

370.000

Sesuai dengan Kebutuhan dan yang menggunakan alat transportasi umum biayanya riil cost 370.000 370.000 420.000 477.000 884.000 1.144.000 1.144.000

Uang Harian Uang Reprsentasi/Hari 2. Kabupaten Mentawai Biaya Transportasi

180.000

190.000

250.000

290.000

330.000

Biaya Penginapan Uang Harian Uang Reprsentasi/Hari

370.000 500.000

370.000 500.000

370.000 525.000

420.000 650.000

477.000 750.000

350.000

4.240.000

380.000 50.000

400.000 75.000

450.000 150.000

1.144.000 900.000 50.000

1.144.000 950.000 75.000

4.240.000 1.300.000 150.000

Riil cost 884.000 850.000

2


C.

2016

Biaya Transportasi Perjalanan dinas Luar Daerah Luar Provinsi dalam Negeri. Tingkat Biaya (Rp) per Hari/Per Orang No

1

Uraian

Non PNS (Sopir, TU Pimpinan)

Gol. I

Gol. II

Gol. III

Ess. IV

Gol. IV,Ess. III

3

4

Pimpinan dan Anggota DPRD/Pejabat Eselon II.a

Bupati/ Wakil

Aceh Biaya Penginapan/Hari

370.000

546.000

546.000

546.000

546.000

1.063.000

1.625.000

1.625.000

4.420.000

Uang Harian/Hari Biaya Taksi Tempat Tujuan (PP) Biaya Taksi Lokal (PP) Kabupaten ke Bandara

550.000 300.000

550.000 300.000

650.000 300.000

750.000 300.000

800.000 300.000

850.000 300.000

900.000 300.000

900.000 300.000

950.000 300.000

200.000

200.000

200.000

200.000

200.000

200.000 125.000

150.000

250.000

1.518.000 900.000 650.000

4.960.000 950.000 650.000

150.000

250.000

1.500.000 900.000 200.000

4.275.000 950.000 200.000

125.000

150.000

250.000

1.625.000 900.000 300.000

1.625.000 900.000 300.000

4.275.000 950.000 300.000

150.000

250.000

Uang Representasi/Hari 2

Pejabat Eselon II b

Sumtera Utara Biaya Penginapan/Hari Uang Harian/Hari Biaya Taksi Tempat Tujuan (PP) Biaya Taksi Lokal (PP) Kabupaten ke Bandara Uang Representasi/Hari Riau/Pekanbaru Biaya Penginapan/Hari Uang Harian/Hari Biaya Taksi Tempat Tujuan (PP) Biaya Taksi Lokal (PP) Kabupaten ke Bandara Uang Representasi/Hari Kepulauan Riau Biaya Penginapan/Hari Uang Harian/Hari Biaya Taksi Tempat Tujuan (PP) Biaya Taksi Lokal (PP) Kabupaten ke Bandara Uang Representasi/Hari

370.000 550.000 650.000

510.000 550.000 650.000

510.000 650.000 650.000

510.000 750.000 650.000

510.000 800.000 650.000

879.000 850.000 650.000

200.000

200.000

200.000

200.000

200.000

200.000

1.518.000 900.000 650.000

125.000

370.000 550.000 200.000

450.000 550.000 200.000

450.000 650.000 200.000

450.000 750.000 200.000

450.000 800.000 200.000

1.085.000 850.000 200.000

200.000

200.000

200.000

200.000

200.000

200.000

370.000 550.000 300.000

638.000 550.000 300.000

638.000 650.000 300.000

638.000 750.000 300.000

638.000 800.000 300.000

813.000 850.000 300.000

200.000

200.000

200.000

200.000

200.000

200.000

1.500.000 900.000 200.000

125.000

3


2016

Tingkat Biaya (Rp) per Hari/Per Orang No

5

6

7

8

Uraian

Jambi Biaya Penginapan/Hari Uang Harian/Hari Biaya Taksi Tempat Tujuan (PP) Biaya Taksi Lokal (PP) Kabupaten ke Bandara Uang Representasi/Hari Sumatera Selatan Biaya Penginapan/Hari Uang Harian/Hari Biaya Taksi Tempat Tujuan (PP) Biaya Taksi Lokal (PP) Kabupaten ke Bandara Uang Representasi/Hari Lampung Biaya Penginapan/Hari Uang Harian/Hari Biaya Taksi Tempat Tujuan (PP) Biaya Taksi Lokal (PP) Kabupaten ke Bandara Uang Representasi/Hari Bengkulu Biaya Penginapan/Hari Uang Harian/Hari Biaya Taksi Tempat Tujuan (PP) Biaya Taksi Lokal (PP) Kabupaten ke Bandara Uang Representasi/Hari


Gol. IV,Ess. III

Gol. I

Gol. II

Gol. III

Ess. IV

370.000 550.000 300.000

500.000 550.000 300.000

500.000 650.000 300.000

500.000 750.000 300.000

500.000 800.000 300.000

925.000 850.000 300.000

200.000

200.000

200.000

200.000

200.000

200.000

Pejabat Eselon II b

1.500.000 900.000 300.000

700.000 550.000 300.000

700.000 650.000 300.000

700.000 750.000 300.000

700.000 800.000 300.000

788.000 850.000 300.000

200.000

200.000

200.000

200.000

200.000

200.000

370.000 550.000 350.000

400.000 550.000 350.000

400.000 650.000 350.000

400.000 750.000 350.000

400.000 800.000 350.000

875.000 850.000 350.000

200.000

200.000

200.000

200.000

200.000

200.000

370.000 550.000 250.000

560.000 550.000 250.000

560.000 650.000 250.000

560.000 750.000 250.000

560.000 800.000 250.000

900.000 850.000 250.000

200.000

200.000

200.000

200.000

200.000

200.000

Bupati/ Wakil

1.500.000 900.000 300.000

4.000.000 950.000 300.000

150.000

250.000

1.563.000 900.000 300.000

4.680.000 950.000 300.000

125.000

150.000

250.000

1.625.000 900.000 350.000

1.625.000 900.000 350.000

3.960.000 950.000 350.000

125.000

150.000

250.000

988.000 900.000 250.000

988.000 900.000 250.000

1.300.000 950.000 250.000

125.000

150.000

250.000

125.000 370.000 550.000 300.000


1.563.000 900.000 300.000

4


2016


9

10

11

12

Uraian

Bangka Belitung Biaya Penginapan/Hari Uang Harian/Hari Biaya Taksi Tempat Tujuan (PP) Biaya Taksi Lokal (PP) Kabupaten ke Bandara Uang Representasi/Hari Banten Biaya Penginapan/Hari Uang Harian/Hari Biaya Taksi Tempat Tujuan (PP) Biaya Taksi Lokal (PP) Kabupaten ke Bandara Uang Representasi/Hari Jawa Barat Biaya Penginapan/Hari Uang Harian/Hari Biaya Taksi Tempat Tujuan (PP) Biaya Taksi Lokal (PP) Kabupaten ke Bandara Uang Representasi/Hari DKI Jakarta Biaya Penginapan/Hari Uang Harian/Hari Biaya Taksi Tempat Tujuan (PP) Biaya Taksi Lokal (PP) Kabupaten ke Bandara Uang Representasi/Hari

13


Gol. IV,Ess. III

Gol. I

Gol. II

Gol. III

Ess. IV

370.000 550.000 200.000

560.000 550.000 200.000

560.000 650.000 200.000

560.000 750.000 200.000

560.000 800.000 200.000

900.000 850.000 200.000

200.000

200.000

200.000

200.000

200.000

200.000

370.000 550.000 800.000

718.000 550.000 800.000

718.000 650.000 800.000

718.000 750.000 800.000

718.000 800.000 800.000

1.000.000 850.000 800.000

200.000

200.000

200.000

200.000

200.000

200.000

370.000 550.000 300.000

560.000 550.000 300.000

560.000 650.000 300.000

560.000 750.000 300.000

560.000 800.000 300.000

800.000 850.000 300.000

200.000

200.000

200.000

200.000

200.000

200.000

Pejabat Eselon II b


Bupati/ Wakil

1.685.000 900.000 200.000

1.685.000 900.000 200.000

4.240.000 950.000 200.000

125.000

150.000

250.000

1.788.000 900.000 800.000

1.788.000 900.000 800.000

4.763.000 950.000 800.000

125.000

150.000

250.000

1.760.000 900.000 300.000

1.760.000 900.000 300.000

3.700.000 950.000 300.000

125.000

150.000

250.000

370.000 550.000

610.000 550.000

610.000 650.000

610.000 750.000

610.000 800.000

992.000 850.000

1.490.000 900.000

1.490.000 900.000

8.720.000 950.000

450.000

450.000

450.000

450.000

450.000

450.000

450.000

450.000

450.000

200.000

200.000

200.000

200.000

200.000

200.000 125.000

150.000

250.000

Jawa Tengah

5


2016


Uraian

Biaya Penginapan/Hari Uang Harian/Hari Biaya Taksi Tempat Tujuan (PP) Biaya Taksi Lokal (PP) Kabupaten ke Bandara Uang Representasi/Hari 14

15

16

DI Yoyakarta Biaya Penginapan/Hari Uang Harian/Hari Biaya Taksi Tempat Tujuan (PP) Biaya Taksi Lokal (PP) Kabupaten ke Bandara Uang Representasi/Hari Jawa Timur Biaya Penginapan/Hari Uang Harian/Hari Biaya Taksi Tempat Tujuan (PP) Biaya Taksi Lokal (PP) Kabupaten ke Bandara Uang Representasi/Hari Bali Biaya Penginapan/Hari Uang Harian/Hari Biaya Taksi Tempat Tujuan (PP) Biaya Taksi Lokal (PP) Kabupaten ke Bandara Uang Representasi/Hari


Gol. IV,Ess. III

Gol. I

Gol. II

Gol. III

Ess. IV

370.000 550.000 150.000

450.000 550.000 150.000

450.000 650.000 150.000

450.000 750.000 150.000

450.000 800.000 150.000

949.000 850.000 150.000

200.000

200.000

200.000

200.000

200.000

200.000

370.000 550.000 250.000

788.000 550.000 250.000

788.000 650.000 250.000

788.000 750.000 250.000

788.000 800.000 250.000

1.013.000 850.000 250.000

200.000

200.000

200.000

200.000

200.000

200.000

370.000 550.000 400.000

563.000 550.000 400.000

563.000 650.000 400.000

563.000 750.000 400.000

563.000 800.000 400.000

1.063.000 850.000 400.000

200.000

200.000

200.000

200.000

200.000

200.000

1.480.000 900.000 150.000

Pimpinan dan Anggota DPRD/Pejabat Eselon II.a 1.480.000 900.000 150.000

125.000

150.000

250.000

1.688.000 900.000 250.000

1.688.000 900.000 250.000

4.700.000 950.000 250.000

125.000

150.000

250.000

1.370.000 900.000 400.000

1.370.000 900.000 400.000

4.400.000 950.000 400.000

125.000

150.000

250.000

Pejabat Eselon II b

Bupati/ Wakil 4.150.000 950.000 150.000

370.000 550.000

910.000 550.000

910.000 650.000

910.000 750.000

910.000 800.000

990.000 850.000

1.810.000 900.000

1.810.000 900.000

4.890.000 950.000

400.000

400.000

400.000

400.000

400.000

400.000

400.000

400.000

400.000

200.000

200.000

200.000

200.000

200.000

200.000 125.000

150.000

250.000

6


2016


17

18

19

20

Uraian

Nusa Tenggara Barat Biaya Penginapan/Hari Uang Harian/Hari Biaya Taksi Tempat Tujuan (PP) Biaya Taksi Lokal (PP) Kabupaten ke Bandara Uang Representasi/Hari Nusa Tenggara Timur Biaya Penginapan/Hari Uang Harian/Hari Biaya Taksi Tempat Tujuan (PP) Biaya Taksi Lokal (PP) Kabupaten ke Bandara Uang Representasi/Hari Kalimantan Barat Biaya Penginapan/Hari Uang Harian/Hari Biaya Taksi Tempat Tujuan (PP) Biaya Taksi Lokal (PP) Kabupaten keBandara Uang Representasi/Hari Kalimantan Tengah Biaya Penginapan/Hari Uang Harian/Hari Biaya Taksi Tempat Tujuan (PP) Biaya Taksi Lokal (PP) Kabupaten ke Bandara Uang Representasi/Hari


Gol. IV,Ess. III

Gol. I

Gol. II

Gol. III

Ess. IV

370.000 550.000 450.000

580.000 550.000 450.000

580.000 650.000 450.000

580.000 750.000 450.000

580.000 800.000 450.000

1.000.000 850.000 450.000

200.000

200.000

200.000

200.000

200.000

200.000

370.000 550.000 200.000

550.000 550.000 200.000

550.000 650.000 200.000

550.000 750.000 200.000

550.000 800.000 200.000

938.000 850.000 200.000

200.000

200.000

200.000

200.000

200.000

200.000

370.000 550.000 300.000

538.000 550.000 300.000

538.000 650.000 300.000

538.000 750.000 300.000

538.000 800.000 300.000

1.125.000 850.000 300.000

200.000

200.000

200.000

200.000

200.000

200.000

370.000 550.000 250.000

639.000 550.000 250.000

639.000 650.000 250.000

659.000 750.000 250.000

659.000 800.000 250.000

938.000 850.000 250.000

200.000

200.000

200.000

200.000

200.000

200.000

Pejabat Eselon II b


Bupati/ Wakil

1.994.000 900.000 450.000

1.994.000 900.000 450.000

3.500.000 950.000 450.000

125.000

150.000

250.000

1.313.000 900.000 200.000

1.313.000 900.000 200.000

3.000.000 950.000 200.000

125.000

150.000

250.000

1.538.000 900.000 300.000

1.538.000 900.000 300.000

2.400.000 950.000 300.000

125.000

150.000

250.000

1.950.000 900.000 250.000

1.950.000 900.000 250.000

3.000.000 950.000 250.000

125.000

150.000

250.000

7


2016


21

22

23

24

Uraian

Kalimantan Selatan Biaya Penginapan/Hari Uang Harian/Hari Biaya Taksi Tempat Tujuan (PP) Biaya Taksi Lokal (PP) Kabupaten ke Bandara Uang Representasi/Hari Kalimantan Timur Biaya Penginapan/Hari Uang Harian/Hari Biaya Taksi Tempat Tujuan (PP) Biaya Taksi Lokal (PP) Kabupaten ke Bandara Uang Representasi/Hari Kalimantan Utara Biaya Penginapan/Hari Uang Harian/Hari Biaya Taksi Tempat Tujuan (PP) Biaya Taksi Lokal (PP) Kabupaten ke Bandara Uang Representasi/Hari


Gol. IV,Ess. III

Gol. I

Gol. II

Gol. III

Ess. IV

370.000 550.000 300.000

540.000 550.000 300.000

540.000 650.000 300.000

540.000 750.000 300.000

540.000 800.000 300.000

904..000 850.000 300.000

200.000

200.000

200.000

200.000

200.000

200.000

370.000 550.000 250.000

688.000 550.000 250.000

688.000 650.000 250.000

688.000 750.000 250.000

688.000 800.000 250.000

1.188.000 850.000 250.000

200.000

200.000

200.000

200.000

200.000

200.000

370.000 550.000 200.000

500.000 550.000 200.000

500.000 650.000 200.000

500.000 750.000 200.000

500.000 800.000 200.000

775.000 850.000 200.000

200.000

200.000

200.000

200.000

200.000

200.000

Pejabat Eselon II b


Bupati/ Wakil

2.100.000 900.000 300.000

2.100.000 900.000 300.000

4.240.000 950.000 300.000

125.000

150.000

250.000

2.188.000 900.000 250.000

2.188.000 900.000 250.000

4.000.000 950.000 250.000

125.000

150.000

250.000

2.188.000 900.000 200.000

2.188.000 900.000 200.000

4.000.000 950.000 200.000

125.000

150.000

250.000

Sulawesi Utara Biaya Penginapan/Hari

370.000

550.000

550.000

550.000

550.000

863.000

1.960.000

1.960.000

3.827.000

Uang Harian/Hari

550.000

550.000

650.000

750.000

800.000

850.000

900.000

900.000

950.000

Biaya Taksi Tempat Tujuan (PP) Biaya Taksi Lokal (PP) Kabupaten keBandara Uang Representasi/Hari

300.000

300.000

300.000

300.000

300.000

300.000

300.000

300.000

300.000

200.000

200.000

200.000

200.000

200.000

200.000 125.000

150.000

250.000

8


2016


25

26

27

28

Uraian

Gorontalo Biaya Penginapan/Hari Uang Harian/Hari Biaya Taksi Tempat Tujuan (PP) Biaya Taksi Lokal (PP) Kabupaten ke Bandara Uang Representasi/Hari Sulawesi Barat Biaya Penginapan/Hari Uang Harian/Hari Biaya Taksi Tempat Tujuan (PP) Biaya Taksi Lokal (PP) Kabupaten ke Bandara Uang Representasi/Hari Sulawesi Selatan Biaya Penginapan/Hari Uang Harian/Hari Biaya Taksi Tempat Tujuan (PP) Biaya Taksi Lokal (PP) Kabupaten ke Bandara Uang Representasi/Hari Sulawesi Tengah Biaya Penginapan/Hari Uang Harian/Hari Biaya Taksi Tempat Tujuan (PP) Biaya Taksi Lokal (PP) Kabupaten ke Bandara Uang Representasi/Hari


Gol. IV,Ess. III

Gol. I

Gol. II

Gol. III

Ess. IV

370.000 550.000 400.000

479.000 550.000 400.000

479.000 650.000 400.000

479.000 750.000 400.000

479.000 800.000 400.000

688.000 850.000 400.000

200.000

200.000

200.000

200.000

200.000

200.000

370.000 550.000 600.000

400.000 550.000 600.000

400.000 650.000 600.000

400.000 750.000 600.000

400.000 800.000 600.000

1.075.000 850.000 600.000

200.000

200.000

200.000

200.000

200.000

200.000

370.000 550.000 300.000

580.000 550.000 300.000

580.000 650.000 300.000

580.000 750.000 300.000

580.000 800.000 300.000

847.000 850.000 300.000

200.000

200.000

200.000

200.000

200.000

200.000

Pejabat Eselon II b


Bupati/ Wakil

1.438.000 900.000 400.000

1.438.000 900.000 400.000

1.650.000 950.000 400.000

125.000

150.000

250.000

1.288.000 900.000 600.000

1.288.000 900.000 600.000

1.575.000 950.000 600.000

125.000

150.000

250.000

1.550.000 900.000 300.000

1.550.000 900.000 300.000

4.820.000 950.000 300.000

125.000

150.000

250.000

370.000

650.000

650.000

650.000

650.000

1.125.000

1.625.000

1.625.000

2.030.000

550.000 250.000

550.000 250.000

650.000 250.000

750.000 250.000

800.000 250.000

850.000 250.000

900.000 250.000

900.000 250.000

950.000 250.000

200.000

200.000

200.000

200.000

200.000

200.000 125.000

150.000

250.000

9


2016


29

30

31

32

Uraian

Sulawesi Tenggara Biaya Penginapan/Hari Uang Harian/Hari Biaya Taksi Tempat Tujuan (PP) Biaya Taksi Lokal (PP) Kabupaten ke Bandara Uang Representasi/Hari Maluku Biaya Penginapan/Hari Uang Harian/Hari Biaya Taksi Tempat Tujuan (PP) Biaya Taksi Lokal (PP) Kabupaten ke Bandara Uang Representasi/Hari Maluku Utara Biaya Penginapan/Hari Uang Harian/Hari Biaya Taksi Tempat Tujuan (PP) Biaya Taksi Lokal (PP) Kabupaten ke Bandara Uang Representasi/Hari Papua Biaya Penginapan/Hari Uang Harian/Hari Biaya Taksi Tempat Tujuan (PP) Biaya Taksi Lokal (PP) Kabupaten ke Bandara Uang Representasi/Hari


Gol. IV,Ess. III

Gol. I

Gol. II

Gol. III

Ess. IV

370.000 550.000 350.000

563.000 550.000 350.000

563.000 650.000 350.000

563.000 750.000 350.000

563.000 800.000 350.000

750.000 850.000 350.000

200.000

200.000

200.000

200.000

200.000

200.000

370.000 550.000 500.000

667.000 550.000 500.000

667.000 650.000 500.000

667.000 750.000 500.000

667.000 800.000 500.000

740.000 850.000 500.000

200.000

200.000

200.000

200.000

200.000

200.000

370.000 550.000 400.000

480.000 550.000 400.000

480.000 650.000 400.000

480.000 750.000 400.000

480.000 800.000 400.000

750.000 850.000 400.000

200.000

200.000

200.000

200.000

200.000

200.000

Pejabat Eselon II b


Bupati/ Wakil

1.375.000 900.000 350.000

1.375.000 900.000 350.000

1.850.000 950.000 350.000

125.000

150.000

250.000

1.288.000 900.000 500.000

1.288.000 900.000 500.000

3.000.000 950.000 500.000

125.000

150.000

250.000

1.520.000 900.000 400.000

1.520.000 900.000 400.000

3.110.000 950.000 400.000

125.000

150.000

250.000

370.000

550.000

550.000

550.000

550.000

950.000

2.088.000

2.088.000

2.850.000

550.000 950.000

550.000 950.000

650.000 950.000

750.000 950.000

800.000 950.000

850.000 950.000

900.000 950.000

900.000 950.000

950.000 950.000

200.000

200.000

200.000

200.000

200.000

200.000 125.000

150.000

250.000

10


2016


33

Uraian

Papua Barat Biaya Penginapan/Hari Uang Harian/Hari Biaya Taksi Tempat Tujuan (PP) Biaya Taksi Lokal (PP) Kabupaten ke Bandara Uang Representasi/Hari


Gol. IV,Ess. III

Gol. I

Gol. II

Gol. III

Ess. IV

370.000 550.000 400.000

600.000 550.000 400.000

600.000 650.000 400.000

600.000 750.000 400.000

600.000 800.000 400.000

950.000 850.000 400.000

200.000

200.000

200.000

200.000

200.000

200.000

Pejabat Eselon II b


Bupati/ Wakil

1.863.000 900.000 400.000

1.863.000 900.000 400.000

2.750.000 950.000 400.000

125.000

150.000

250.000

Keterangan: 1. Biaya taksi tempat tujuan (PP) adalah biaya transportasi dari Bandara Kota Tujuan ke Penginapan Kota Tujuan dan dari Penginapan Kota Tujuan ke Bandara Kota Tujuan bagi Pelaksana Perjalanan Dinas yang melakukan Perjalanan Dinas luar Daerah Luar Provinsi dibayarkan lumpsum. 2. Biaya Taksi Lokal (PP) dari Pulau Punjung ke Bandara Keberangkatan yang dimaksud adalah sebagai biaya transportasi yang dibayarkan secara lumpsumyang menggunakan kendaraan umum 3. Bagi pejabat yang diserahi kendaraan dinas yang ditetapkan oleh Bupati, maka dalam rangka perjalanan dinas luar daerah luar provinsi menuju bandara keberangkatan dari Kabupaten ke Bandara dan/atau sebaliknya Biaya Taksi Lokal (PP) tidak dibayarkan. 4. Khusus pegawai Non PNS yang melaksanakan perjalanan dinas luar daerah luar provinsi berdasarkan tingkat kepentingannya usulan Kepala SKPD atas persetujuan Bupati. 5. Sopir yang mengantar dan menjemput Pejabat ke Bandara yang menggunakan kendaraan dinas maka Uang harian dan BBM disesuaikan dengan standar biaya perjalanan dinas yang berlaku, dengan ketentuan pembayaran perjalanan dinas hanya berlaku 1 (satu) hari untuk mengantar dan 1 (satu) hari untuk menjemput. D. Standar Biaya Perjalanan Dinas Luar Negeri, uang harian dan Akomodasinya disesuaikan Peraturan Menteri Keuangan tentang Standar Biaya E. Standar Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri No 1 2 3 4

Uraian Bus/Travel Kereta Api Kapal Laut Pesawat Terbang

Gol. I,Gol. II Executive Executive 2nd Class Ekonomi

Eselon IV, Gol III Executive Executive 2nd Class Ekonomi

Kelas Transportasi Eselon III, Gol IV Executive Executive 1st Class Ekonomi

Eselon II, DPRD Executive Executive 1st Class Ekonomi

Bupati, Wakil Bupati Executive Executive 1st Class Ekonomi

11


2016

Keterangan: Satuan biaya tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri adalah satuan biaya untuk pembelian tiket pesawat udara Pergi Pulang (PP) dari bandara keberangkatan suatu kota ke bandara kota tujuan dalam perencanaan anggaran. Satuan biaya tiket termasuk biaya asuransi, tidak termasuk airport taxserta biaya retribusi lainnya. Dalam pelaksanaan anggaran, satuan biaya tiket perjalanan dinasdalam negeri menggunakan metode at cost ( sesuai pengeluaran) dengan kelas transportasi sebagai berikut : 1. Pesawat : kelas ekonomi 2. Kapal Laut : Eselon III keatas Kelas I dan Eselon IV kebawah kelas 2 dan untuk Ajudan dan Sespri menyesuaikan. 3. Kerata Api : kelas Eksekutif 4. Bus/Tarvel : kelas Ekonomi F. Biaya No 1 2 3 4 5 6 7

Penanganan Jenazah dan Pengangkutan Jenazah Uraian Bupati/Wakil Bupati Sekda/ Pimpinan DPRD Ess. II / Anggota DPRD Ess. III/ Gol IV Ess. IV/ Gol III Gol II Gol I

Biaya Penanganan Jenazah (Rp) Pengangkutan 5,000,000 4,500,000 3,500,000 Menurut tarif yang berlaku dan alat 3,000,000 angkut yang digunakan 2,500,000 2,000,000 1,500,000

G. Standar Biaya Sewa Kendaraan dalam Kota bagi Bupati, Wakil Bupati yang melaksanakan Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Propinsi No 1

Uraian

Tarif Sewa Kendaraan per Hari (Rp) 700.000

Bupati/Wakil Bupati

H. Standar Bahan Bakar Minyak (BBM) Kendaraan 1. Bahan Bakar Minyak (BBM) Kendaraan dari Kantor Bupati (Pulau Punjung) ke Luar Kabupaten (satuan liter): No

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Tujuan Muaro Sijunjung Sawahlunto Solok Aro Suka Padang Bukit Tinggi Padang Panjang Batu Sangkar

Standar A 35 40 45 50 60 60 55 50

Standar B 40 45 50 55 65 65 60 55

Standar C 45 50 55 60 70 70 65 60

No 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19.

Tujuan Pariaman / BIM Lubuk Basung Lubuk Sikaping Simpang Empat Padang Aro Muaro Bungo Muaro Tebo Taluak Kuantan

Standar A 70 80 100 110 80 40 50 45

Standar B 75 85 105 115 85 45 55 50

Standar C 80 90 110 120 90 50 60 55

12

Lampiran II-SBU Daerah Kab. Dharmasraya TA- 2017 Painan Payakumbuh Sarilamak

9. 10. 11.

80 70 75

85 75 80

90 80 85

20. 21.

Pekanbaru Jambi

80 110

2016

85 115

90 120

2. Bahan Bakar Minyak (BBM) Kendaraan dari Kantor Bupati (Pulau Punjung) ke Wilayah Kecamatan dalam Kabupaten (satuan liter): No 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.

Uraian Sitiung Koto Baru Sungai Rumbai IX Koto Timpeh Tiumang Padang Laweh Koto salak Koto Besar Asam Jujuhan Gedung DPRD

Standar A

Standar B

Standar C

10 15 20 20 25 15 20 20 20 30 8

15 20 25 25 30 20 25 25 25 35 10

20 25 30 30 35 25 30 30 30 40 12

Roda Dua Standar A Standar B 2 2 3 4 3 4 4 6 4 6 3 5 3 3 3 4 3 4 6 8 2 2

Keterangan: 1) Bahan bakar dapat diberikan kepada pemegang kendaraan dinas yang ditunjuk/ditetapkan oleh Pimpinan SKPD yang bersangkutan dan pengusulan/penggunaan didasarkan pada jumlah kendaraan dinas yang masih digunakan operasional kegiatan, mobilitas penggunaan, yang disesuaikan dengan asas kepatutan dan efisiensi serta disesuaikan kemampuan anggaran dari masing-masing SKPD tersebut. 2) BBM untuk Kota tujuan yang tidak diatur dihitung berdasarkan jarak tempuh dari kabupaten Dharmasraya pemberian BBM riil cost. 3) Kendaraan operasional tidak mendapat dan/atau tidak disediakan BBM rutin. 4) Bagi Petugas Pemadam Kebakaran (PK) yang datang dari luar daerah diberikan biaya operasional sama dengan biaya Operasional

Petugas Pemadam Kebakaran (PK) dan ditambah BBM sesuai dengan jarak yang ditempuh. 3. Bahan Bakar Minyak (BBM) Kendaraan Antar Kecamatan dalam Kabupaten (dalam liter): a. BBM Kendaraan Dinas Standar A Pulau Koto Sungai Sembilan Tujuan Sitiung Timpeh Tiumang Punjung Baru Rumbai Koto Pulau Punjung 10 15 20 20 25 15 Sitiung 10 5 10 30 15 5 Koto Baru 15 5 5 35 10 5 Sungai 20 10 5 40 25 10

Padang Laweh 20 10 10 10

Koto Salak 20 10 5 10

Koto Besar 20 10 5 5

Asam Jujuhan 30 20 15 15

Gedng DPRD 8 5 10 15

13


Tujuan Rumbai Sembilan Koto Timpeh Tiumang Padang Laweh Koto Salak Koto Besar Asam Jujuhan Gedng DPRD

Pulau Punjung

Sitiung

Koto Baru

Sungai Rumbai

Sembilan Koto

20 25 15 20 20 20 30 8

30 15 5 10 10 10 20 5

35 10 5 10 5 5 15 10

40 25 10 10 10 5 15 15

45 35 40 40 40 50 25

Koto baru 20 10

Sungai Rumbai 25 15 10

Timpeh

Tiumang

45

35 10

10 10 10 20 35 20

10 10 20 20 15

Timpeh

Tiumang

30 20 15 30 50

20 15 10 15 40 15

2016

Padang Laweh

Koto Salak

Koto Besar

Asam Jujuhan

Gedng DPRD

40 10 10

40 10 10 10

40 20 20 15 10

50 35 20 30 20 15

25 20 15 20 15 15 25

10 15 30 20

10 20 15

15 15

25

b. BBM Kendaraan Dinas Standar B: Tujuan Pulau Punjung Sitiung Koto baru Sungai rumbai IX Koto Timpeh Tiumang Padang Laweh Koto Salak Koto Besar Asam Jujuhan Gedng DPRD

Pulau Punjung

Sitiung 15

15 20 25 25 30 20 25 25 25 35 10

10 15 35 20 10 15 15 15 25 7

10 40 15 15 15 10 10 20 12

45 30 15 15 15 10 20 17

SembiIan Koto 25 35 40 45 50 40 45 45 45 55 27

15 15 15 30 40 22

15 15 25 25 17

Padang Laweh 25 15 15 15 45 15 15 15 20 35 22

Koto Salak 25 15 10 15 45 15 15 15 15 25 17

Koto Besar 25 15 10 10 45 25 25 20 15 20 17

Asam Jujuhan 35 25 20 20 55 40 25 35 25 20

Gedng DPRD 10 7 12 17 27 22 17 22 17 17 27

27

14


2016

c. BBM Kendaraan Standar C Pulau Punjung

Tujuan Pulau Punjung Sitiung Koto Baru Sungai Rumbai Sembilan Koto Timpeh Tiumang Padang Laweh Koto Salak Koto Besar Asam Jujuhan Gedung DPRD

Sitiung 20

20 25 30 30 35 25 30 30 30 40 12

15 20 40 25 15 20 20 20 30 9

Koto Baru 25 15 15 45 20 15 20 15 15 25 14

Sungai Rumbai 30 20 15 50 35 20 20 20 15 25 19

Sembilan Koto 40 40 45 50 55 45 50 50 50 60 29

Timpeh

Tiumang

45 25 20 35 55

25 15 15 20 45 20

20 20 20 30 45 24

20 20 30 30 19

Padang Laweh 30 20 20 20 50 20 20 20 25 40 24

Koto Salak 30 20 15 20 50 20 20 20 20 30 19

Koto Besar 30 20 15 15 50 30 30 25 20 25 19

Asam Jujuhan 40 30 25 25 60 45 30 40 30 25

Gedng DPRD 12 9 14 19 29 24 19 24 19 19 29

29

4. BBM Perjalanan Dinas Luar Provinsi melalui Jalur Darat Kebutuhan BBM dalam rangka perjalanan dinas luar provinsi diberikan berdasarkan jarak dari Pulau Punjung ke Kota Tujuan dan ditambah dengan kebutuhan BBM dalam kota atas persetujuan Bupati 5. BBM Operasional Rutin No

Jenis Kendaraan

Standar A(Liter/Bulan)

Standar B (Liter/Bulan)

Standar C (Liter/Bulan)

1 Kendaraan Roda 4 80 100 120 2 Kendaraan Roda 2 16 24 32 Keterangan: 1. Standar harga BBM dibayarkan berdasarkan satuan harga pasar. 2. BBM Kendaraan Bupati, Wakil Bupati dan Ketua DPRD menggunakan Pertamax. 3. Khusus kendaraan dinas roda empat keatas (kendaraan operasional pool/Pemadam kebakaran/Ambulance/Puskesmas Keliling/Pustaka Keliling), biaya BBM dibayarkan sesuai dengan kebutuhan dinas. 4. Biaya BBM dibebankan pada belanja langsung sesuai dengan kegunaan/kebutuhan pada masing-masing kegiatan SKPD.

15


5. 6. 7. 8.

2016

Untuk perjalanan dinas yang belum diatur besaran BBM-nya yang semata-mata untuk keperluan dinas dapat diberikan BBM sesuai denga kebutuhan melalui persetujuan kepala SKPD dibebankan pada belanja langsung sesuai dengan kegunaan/kebutuhan pada masing-masing kegiatan SKPD. Untuk perjalanan dinas yang belum diatur besaran BBM-nya yang semata-mata untuk keperluan dinas dapat diberikan BBM sesuai dengan kebutuhan melalui persetujuan kepala SKPD. Biaya BBM untuk SKPD yang tidak mempunyai SPBU maka harganya disesuaikan dengan harga setempat dengan bukti harga setempat. Perjalanan dinas dalam daerah yang tujuannya lebih dari 1 (satu) tempat dalam 1 (satu) kali perjalanan dapat ditambahkan BBM sebanyak + 1 liter untuk tambahan 8 (delapan) km jarak perjalanan dihitung dari tempat tujuan perjalanan pertama.

BUPATI DHARMASRAYA,

SUTAN RISKA

16

PERBUB Dharmasraya Nomor 40 Tahun 2016_SBU 2017

Recommend Documents