Page 1
Page 2
Sistem hukum civil law sistem hukum eropa kontinental adalah suatu sistem hukum dengan ciri-ciri adanya berbagai ketentuan-ketentuan dikodifikasi (dihimpun) secara sistematis yang akan ditafsirkan lebih lanjut oleh hakim dalam penerapannya hampir 60% dari populasi dunia tinggal di negara yang menganut sistem hukum ini sistem hukum yang juga dikenal dengan nama civil law ini berasal dari romawi perkembangan diawali dengan penduduk romawi atas prancis p rancis pada masa itu sistem ini dipraktekan dalam interaksi antara kedua bangsa untuk mengatur kepentingan mereka proses ini berlangsung bertahun-tahun! sampai-sampai negara prancis sendiri menagdopsi istem hukum ini untuk diterapkan pada bangsanya sendiri bangsa prancis membawa sistem ini ke negeri belanda! dengan proses yang sama dengan masuknya ke prancis selanjutnya sistem ini berkembang ke itali! jerman! portugal! spanyol! dan sebagainya sistem ini pun berkembang ke seluruh daratan benua eropa ketika bagsa-bangsa eropa mulai mencari koloni di asia! afrika! dan amerika latin! sistem hukum ini digunakan oleh bangsa-bangsa eropa tersebut untuk mengatur masyarakat pribumi didaerah jajahannya misalnya belanda menjajah indonesia pemerintah penjajah menggunakan sistem hukum eropa kontinental untuk mengatur masyarakat di negeri jajahannya jajahannya apabila terdapat terdapat suatu peristiwa hukum yang melibatkan orang belanda atau keturunannya dengan orang pribumi! sistem hukum ini yang menjadi dasar pengaturanya selama kurang lebih empat abad di bawah kekuasaan portugis dan seperempat abad pendudukan indonesia! sistem huium eropa kontinental yang berlaku Sistem hukum "ommon law sistem huku anglo-sa#on sitem adalah sutau sistem hukum yang d dasarkan pada yurisprudens! yaitu keputusan-keputusan hakim yang terdahulu yang kemudian menjadi dasar putusan hakim-hakim selanjutnya sistem hukum ini diterapakan di irlandia! inggris! auastralia! selandia baryu afrika selatan! kanada (kecuali provinsi $uebec) dan amerika serikat (walaupun negara bagian louisiana mempergunakan sistem hukum ini bersamaan dengan sistem hukum eropa kontinental napoleon) selain negara-negara tersebut beberapoa negara lain juga menerapkan sitem hukum anglo-sa#on campuran! misalnya pakistan! india! dan nigeria yangh menerapkan sebagian besar sistem hukum anglo-sa#on! namun juga memberlakukan hukum adat dan hukum agama sistem hukum anglo-sa#on! sebenarnya penerapanya lebih mudah terutama pada masyarakat pada negara-negara berkembang karena sesuai dengan perkembangan aman pendapat para ahli dan praktisi hukum lebih menonjol digunakan oleh hakim! dalam memutuskan perkara di inggris unifikasi hukum dilaksanakan dan dilselesaikan oleh benc dan bar dari pengadilan bench dan bar ini sangat di hormati oleh rakyat inggris! oleh karena mampu mewakili rasa keadilan dari m!asyarakat selkalipun bench dan bar merupakan pegawai pemerintah selama periode revolusi industri! para hakim dan penasehat hukum yang merupakan penjabaran dari hobeas! corpus! centorari dan madamus tetap tidak memihak selama masa revolusi dan hukum
Page 3
yang dibentuk pengadilan justru mendukung kekauatan-kekauatan sosial politik yang menghendaki perubahan dari masyarakat agraris ke masayarakat industri dengan demikian di inggris pada masa revolusi lembaga-lembaga hukum tetap berada di tangan pengadilan yang beribawa di negara-negara common law hukum kebiasaan berkembang ketika pemikiran manusia tentang hukum masih bersifat kaku tugas menciptaka hukum kebiasaan semula di tangani oleh the court of chancery! the court of chancery ini digunakan oleh raja untuk menhadapai kekauasaan dari pengadilan perkembangan tersebut kemudian menghasilakan perbedaan antara apa yang disebut dengan &law& dan &e$uity& di lai pihak secara historis e$uity merupakan lembaga hukum terpisah dari law dan merupakan reaksi terhadap ketidakmampuan hukum kebasaan yang dikembangkan pengadilan dalam mengatasi adanya kerugian-kerugian yang di timbulkan oleh suatu pelanggaran hukum di negara-negara yang menganut system common law hukum kebiasaan yang di kembangkan melalui keputusan pengadilan telah berlangsung sejak lama dan tidak dipengarui oleh adanya perbedaan antara hukum pibl ik dan hukum privat berdasarka uraian diatas jelas terlihat bahwa negara-negara yang menganut common law system bahwa hukum itu dibentuk oleh pengadilan satu-satunya karakteristik yang sama dari kedua sistem hukum tersebut adalah sama Diterbitkan di: 'esember ! *00+ Sistem hukum di dunia Sistem hukum dunia adalah kesatuan,keseluruhan kaedah hukum yang
berlaku di negara-negara, daerah di dunia Sistem hukum dunia di masa kini terdiri dari 1.
.ukum sipil
2.
Sistem hukum /nglo Sa#on atau dikenal juga dengan Common Law
3.
.ukum agama
4.
.ukum adat
5.
.ukum negara blok timur (Sosialis)
asing-masing negara mengembangkan variasinya sendiri dari masing-masing sistem atau memadukan banyak aspek lainnya ke dalam sistemnya Hukum sipil Hukum sipil (civil law) atau yang biasa dikenal dengan Romano-Germanic Legal System adalah sistem hukum yang berkembang di dataran 1ropa 2itik tekan
pada sistem hukum ini adalah! penggunaan aturan-aturan hukum yang sifatnya tertulis Sistem hukum ini berkembang di daratan 1ropa sehingga dikenal juga dengan sistem 1ropa 3ontinental 3emudian disebarkan negara-negara 1ropa 'aratan kepada daerah-daerah jajahanya Secara umum sistem hukum 1ropa 3ontinental dibagi menjadi dua
Page 4
.ukum publik 'imana negara dianggap sebagai subyek, obyek 1. hukum "ontoh .ukum privat 'imana negara bertindak sebagai wasit dalam 1. persidangan, persengketaan "ontoh .ukum sipil adalah sistem hukum yang paling umum di dunia 4egara-negara yang mendasarkan sistem hukumnya pada .ukum sipil yang dikodifikasikan termasuk Common law
/rtikel utama untuk bagian ini adalah "ommon law Negara
Deskripsi
/merika Serikat
Sistem peradilan federal didasarkan pada "ommon law 5nggris masing-masing 4egara bagian /merika Serikat negarga bagian mempunyai sistem hukumnya sendiri yang unik! yang kesemuanya! kecuali (7ouisiana) didasarkan pada "ommon law 5nggris
/ustralia
didasarkan pada "ommon law 5nggris
8ritania
.ukum 5nggris (juga mencakup 9ales) dan Sistem hukum 5rlandia pada dasarnya adalah common law! dengan pengaruh :omawi awal dan sejumlah aspek hukum 1ropa daratan Skotlandia mempunyai sistemnya sendiri yang unik! Sistem hukum Skotlandia! yang didasarkan pada hukum sipil! dan pada umumnya dianggap campuran
.ong 3ong
didasarkan pada "ommon law 5nggris
5ndia
didasarkan pada "ommon law 5nggris! hukum pribadi yang terpisah berlaku bagi orang-orang uslim! 3risten! dan .indu
:epublik 5rlandia
didasarkan pada "ommon law 5nggris
3anada
didasarkan pada "ommon law 5nggris! kecuali di ;uebec! yang sistem hukum sipilnya didasarkan pada sistem hukum
didasarkan pada "ommon law 5nggris! beberapa aspek .ukum 5slam dalam sistem warisan .ukum suku di =/2/
Selandia 8aru
didasarkan pada "ommon law 5nggris
Page 5
peranap
didasarkan pada "ommon law 5nggris
KEADIAN DAA! H"K"! #A$IS ISA!
>leh 'rs ."hatib :asyid! S. . %A% I &ENDAH""AN
3ematian atau meninggal dunia adalah suatu peristiwa yang pasti akan dialami oleh setiap manusia! karena kematian merupakan akhir dari perjalanan kehidupan seorang manusia4amun yang menjadi permasalahan adalah jika orang tersebut meninggal dunia dengan meninggalkan harta yang laim disebut harta warisan ataupun tirkah! dengan cara apa kita hendak menyelesaikan atau membagi harta warisan tersebut! hukum apa yang akan kita terapkan dalam penyelesaian harta warisan itu Sebagai agama yang sempurna! 5slam mengatur segala sisi kehidupan manusia! bahkan dalam hal yang berkaitan dengan peralihan harta yang ditinggalkan seorang manusia! setelah manusia tersebut meninggal dunia .ukum yang membahas tentang peralihan harta tersebut dalam ilmu hukum disebut hukum kewarisan! atau dikenal juga dngan hukum faraid 5dris 'jakfar dan 2aufik ?ahya mendifinisikan bahwa hukum kewarisan ialah seperangkat ketentuan yang mengatur cara-cara peralihan hak dari seseorang yang telah meninggal dunia kepada orang yang masih hidup yang ketentuanketentuan tersebut berdasarkan pada wahyu 5lahi yang terdapat dalam al-;ur@an dan penjelasannya yang diberikan oleh 4abi uhammad S/9! dalam istilah arab disebut =araidll
'ari kedua definisi tersebut dapat diketahui bahwa hukum kewarisan 5slam merupakan hukum yang mengatur tentang peralihan kepemilikan harta dari orang yang telah meninggal dunia kepada orang yang masih hidup (yang berhak menerimanya)! yang mencakup 5dris D'akar dan auik *ah+a, Kompilasi Hukum Kewarisan Islam (,akarta- &.Dunia &ustaka ,a+a/ 0112)/ hlm. 345. H.Chati Rasyid ! eadilan dalam Hukum #slam
apa saja yang menjadi harta warisan! siapa-siapa saja yang berhak menerima! berapa besar forsi atau bagian masing-masing ahli waris! kapan dan bagaimana tata cara pengalihannya9arisan menurut sebagian besar ahli hukum 5slam ialah semua harta benda yang ditinggalkan oleh seseorang yang meninggal dunia baik berupa benda bergerak maupun benda tetap! termasuk barang,uang pinjaman dan juga barang yang ada sangkut pautnya dengan hak orang lain! misalnya barang yang digadaikan sebagai jaminan atas hutangnya ketika pewaris masih hidup * /llah Swt memerintakan agar setiap orang yang beriman mengikuti ketentuanketentuan /llah menyangkut hukum kewarisan sebagaimana yang termaktub dalam kitab suci /l-;ur@an dan menjanjikan siksa neraka bagi orang yang melanggar peraturan ini B 'alam ;S /n-4isa@ ayat B dan C /llah berfirman /rtinya .ukum-hukum tersebut adalah ketentuan-ketentuan dari /llah! barang siapa yang ta@at pada (hukum-hukum) /llah dan :asul4ya! niscaya /llah akan memasukkannya ke dalam surga yang mengalir di dalamnya sungai-sungai! sedang mereka (akan) kekal di dalamnya 'an yang demikian tersebut merupakan kemenangan yang besar 'an barang siapa yang mendurhakai /llah dan :asul4ya! serta melanggar ketentuan (hukum-hukum) /llah dan rasul4ya! niscaya /llah akan memasukkannya ke dalam api neraka! sedangkan mereka akan kekal di dalamnya! dan baginya siksa yang amat menghinakan /yat tersebut merupakan ayat yang mengiringi hukum-hukum /llah menyangkut penentuan para ahli waris! tahapan pembagian warisan serta forsi masingmasing ahli waris! yang menekankan kewajiban melaksanakan pembagian
Page 6
warisan sebagaimana yang ditentukan /llah! yang disertai ancaman bagi yang melanggar ketentuan tersebut Sebaliknya bagi hamba yang mengikuti ketentuan4ya! /llah menjanjikan surga :asulullah Saw bersabda /rtinya $arangsiapa yang tidak menerapkan hokum waris yang telah diatur %llah S&' maka ia tidak akan mendapat warisan surga(muttaak alaih) * !as'uk 6uhdi, Studi Islam, Jilid III, ( ,akarta: &. $a'a 7raind8/ 0113)/ hlm. 29. 3 !ahmud *unus, Hukum Warisan Dalam Islam, (,akarta: &. Hidakar+a Agung/ 011)/ hlm. 2. H.Chati Rasyid ! eadilan dalam Hukum #slam
'alam tradisi /rab pra 5slam! hukum yang diberlakukan menyangkut ahli waris mereka menetapkan bahwa wanita dan anak-anak tidak memperoleh bagian warisan! dengan alasan mereka tidak atau belum dapat berperang guna mempertahankan diri! suku atau kelompoknya! C oleh karena itu yang berhak mewarisi adalah laki-laki yang berfisik kuat dan dapat memanggul senjata untuk mengalahkan musuh dalam setiap peperangan D 3onsekwensinya perempuan! anak-anak dan orang tua renta tidak berhak mewarisi harta peninggalan kerabatnya 5slam datang membawa panji keadilan persamaan kedudukan laki-laki dan perempuan! anak-anak! orang dewasa! orang yang tua renta! suami! isteri saudara laki-laki dan saudara perempuan sesuai tingkatan masing-masing 'ari berbagai ketentuan dalam hukum kewarisan 5slam! setidaknya ada lima aas (doktrin) yang disepakati sebagai sesuatu yang dianggap menyifati hukum kewarisan 5slam! yaitu bersifat #*ari ! bilateral! individual! keadilan yang berimbang dan akibat kematian 6 akalah ini akan membahas tentang &3eadilan 'alam .ukum 9aris 5slam&! menyangkut forsi laki-laki dan perempuan dalam satu tingkatan 4 !uhammad Ali Ash4Shabuni, Ilmu Hukum Waris Menurut Ajaran Islam, (S uraba+a: !utiara Ilmu/ tt.)/ hlm. 02. Ahmad $8ik, !i"# Mawaris, ( ,akarta: &. $a'a 7raind8 &ersada/ 011)/ hlm. ;. $ Amir S+ariuddin, %elaksanaan Hukum Kewarisan Islam Dalam &in'kun'an AdatMinan'kaau, (,akarta: &. 7unung Agung/ 015)/ hlm. <5. H.Chati Rasyid ! eadilan dalam Hukum #slam %A% II KEADIAN DAA! H"K"! #A$IS ISA! A. &engertian 3ata keadilan berasal dari kata &+adala"
A yang dalam /l-;uran terkadang disebutkan dalam bentuk perintah ataupun dalam bentuk kalimat berita 3ata &@adala & dalam /l-;ur@an disebutkan secara berulang-ulang sebanyak * kali dalam berbagai bentuknya! untuk menyebutkan suatu keadaan yang lurus 'isebut lurus karena secara khusus kata tersebut bermakna penetapan hukum dengan benar +
'asar utama hukum waris 5slam adalah /l-;urFan dan /l-.adis! khususnya
Page 7
menyangkut forsi atau bagian masing-masing ahli waris'alam ;S /n-4isa@ ayat ! * dan A6 /llah berfirman 9 Ali &arman/ Kewarisan Dalam Al)*ur+an Suatu Kajian Hukum Den'an %endekatan -a.sir -ematik / (,akarta: &. $a'a 7raind8 &ersada/ 0112)/ hlm. 93. Amir S+ariuddin/ /p0 Cit ./ hlm. <3. 1 Ali &arman/ /p0 Cit ./ hlm. 5. 0= !uhammad !uslehuddin/ !ilsa.at Hukum Islam dan %emikiran /rientalis Studi %erandin'an Sistem Hukum Islam, (*8g+akarta: &. iara #acana/ 0110)/ hlm. 99. 00 Departemen &endidikan Dan Kebuda+aan/ Kamus 1esar 1a#asa Indonesia /(,akarta: %alai &ustaka >et. III/ 011=)/ hlm. ;49. 0< Amir S+ariuddin/ &o20 Cit0 H.Chati Rasyid ! eadilan dalam Hukum #slam /rtinya %llah mensyariatkan agimu tentang pemagian pusaka untuk anak- anakmu yaitu ahagian seorang anak laki-laki sama dengan ahagian dua orang anak perempuan. ,an apaila anak terseut semuanya perempuan (leih dari dua orang) maka erilah mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. ika anak perempuan terseut seorang sa*a maka ia memperoleh separo harta. ,an untuk dua orang #u $apa agai mereka masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan apaila yang meninggakan itu mempunyai anak. %paila yang meninggal terseut tidak mempunyai anak sedangkan ahli waris hanya iu dan apak maka agian iu adalah sepertiga. %paila pewaris meninggalkan saudara maka agian iu adalah seperenam. (emagian pemagian terseut) dilakukan setelah pelaksanaan wasiat yang diuat pewaris serta setelah diayarkan utangnya. 'entang orang tuamu dan anak-anakmu tidak akan kamu ketahui siapa diantara mereka yang leih dekat (anyak) mendatangkan manaat kepadamu. (etentuan) ini adalah ketetapan dari %llah. Sesungguhnya %llah /aha /engetahui lagi /aha $i*aksana. ,an agimu (suami-suami) adalah seperdua dari harta-harta yang ditinggalkan isteri isterimu apaila mereka tidak mempunyai anak. %paila mereka mempunyai anak maka agianmu (suami) adalah seperempat dari harta-harta yang ditinggalkan isteri-isterimu setelah dilaksanakan wasiat dan diayarkan utangnya. ara isteri memperoleh seperempat agian dari harta yang ditinggalkan apaila kamu tidak mempunyai anak. ika kamu meninggalkan anak maka isteri-isterimu memperoleh seperdelapan agian setelah dilaksanakan wasiat dan diayarkan utang-utangmu. ika seseorang mati aik laki-laki maupun perempuan namun tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak tetapi meninggalkan seorang saudara laki-laki (seiu sa*a) atau seorang saudara perempuan (seiu sa*a) maka maka agi masing-masing dari kedua *enis saudara itu seperenam harta. 'etapi apaila saudara seiu terseut leih dari seorang maka mereka ersekutu dalam sepertiga terseut sesudah dilaksanakan wasiat yang diuat dan diayarkan utang yang diuat dengan tidak memerikan mudharat (agi ahli waris). %llah menetapkan yang demikian terseut seagai syarai +at yang enar- enar dari %llah dan %llah /aha /engetahui lagi /aha enyantun. /rtinya /ereka meminta atwa kepadamu tentang alalah (tidak meninggalkan ayah dan anak) maka katakanlah! %llah memeri atwa kepadamu tentang kalalah yaitu! H.Chati Rasyid ! eadilan dalam Hukum #slam 6 ika seorang meninggal dunia dan tidak mempunyai anak (tetapi) mempunyai (seorang saudara perempuan maka agi saudaranya yang perempuan terseut seperdua dari harta yang ditinggalkan dan saudaranya yang laki-laki mempusakai (seluruh harta saudara perempuan). ika ia tidak mempunyai anak tetapi mempunyai dua orang saudara perempuan maka agi mereka dua pertiga dan harta yang ditinggalkannya. ,an ika ahli warisnya terdiri dari seorang saudara laki-laki dan saudara perempuan maka ahagian seorang saudara laki- laki adalah dua ahagian dari saudara perempuan. %lah menerangkan hukum ini kepadamu supaya kamu tidak sesat. ,an %llah /aha /engetahui segala sesuatu.
/yat-ayat tentang kewarisan tersebut di atas merupakan ketentuan /llah secara umum (@%m ) menyangkut siapa-siapa saja yang menjadi ahli waris berdasarkan hubungan kekerabatan seperti ayah! ibu! anak! dan saudara! ataupun karena
Page 8
hubungan perkawinan (suami,isteri) Selain dari pada itu juga menentukan tentang berapa besar bagian masing masing ahli waris dan langkah apa saja yang dilakukau sebelum menentukan harta peninggalan pewaris baru dikatakan sebagai harta warisan (terlebih dahulu menyelesaikan wasiat pewaris dan membayarkan utang pewaris) Selain dari pada itu! dalam ayat di atas juga digariskan bahwa forsi seorang laki-laki sama dengan forsi dua orang perempuan dalam satu tingkatan! baik dalam tingkatan anak! saudara ataupun antara swami dengan isteri 'iantara hukum waris 5slam yang bersumber dari .adis 4abi uhammad Saw! adalah sebagaimana yang diriwayatkan dari 5bnu /bbas ra /rtinya 0ai /uhammad Saw. ersada! " $erikanlah harta pusaka kepada orang yang erhak. Sisanya untuk (orang) laki-laki yang leih utama.
.adist tersebut mengatur tentang peralihan harta dari pewaris kepada ahli waris! setelah itu jika terdapat sisa! maka forsi laki-laki lebih besar dari forsi perempuan B !. ?uad Abdul %a@i/ Al)lulu wa al Marjan / ,u II/ (Kair8: dar al4Ih+a al4 Kutub a04B Arabi+ah/ tt./)/ hlm. 03. H.Chati Rasyid ! eadilan dalam Hukum #slam
A >. Keadilan Dalam Hukum #aris Islam
Sebagaimana yang telah dikemukakan terdahulu bahwa keadilan merupakan salah satu asas (doktrin) dalam hukum waris 5slam! yang disimpulkan dari kajian mendalam tentang prinsip-prinsip dasar yang terkandung dalam hukum tentang kewarisan .al yang paling menonjol dalam pembahasan tentang keadilan menyangkut hukum 3ewarisan 5slam adalah tentang hak sama-sama dan saling mewarisi antara laki-laki dan perempuan serta perbandingan * (baca * banding ) antara forsi laki-laki dan perempuan /sas keadilan dalam hukum 3ewarisan 5slam mengandung pengertian bahwa harus ada keseimbangan antara hak yang diperoleh dan harta warisan dengan kewajiban atau beban kehidupan yang harus ditanggungnya,ditunaikannya diantara para ahli waris ! C karena itu arti keadilan dalam hukum waris 5slam bukan diukur dari kesamaan tingkatan antara ahli waris! tetapi ditentukan berdasarkan besar-kecilnya beban atau tanggungjawab diembankan kepada mereka! ditinjau dari keumuman keadaan,kehidupan manusia Eika dikaitkan dengan definisi keadilan yang dikemukakan /mir Syarifuddin sebagai &keseimbangan antara hak dan kewajiban dan keseimbangan antara yang diperoleh dengan keperluan dan kegunaan&! D atau perimbangan antara beban dan tanggung jawab diantara ahli waris yang sederajat! maka kita akan melihat bahwa keadilan akan nampak pada pelaksanaan pembagian harta warisan menurut 5slam :asio perbandingan * ! tidak hanya berlaku antara anak laki-laki dan perempuan saja! melainkan juga berlaku antara suami isteri! antara bapak-ibu serta antara saudara lelaki dan saudara perempuan!6 yang kesemuanya itu mempunyai hikmah apabila dikaji dan diteliti secara mendalamA 'alam kehidupan masyarakat muslim! laki-laki menjadi penanggung jawab nafkah untuk keluarganya! berbeda dengan perempuan /pabila perempuan tersebut berstatus gadis,masih belum menikah! maka ia menjadi tanggung jawab orang tua ataupun 05 Ahmad 6ahari/ -i'a ersi Hukum Kewarisan Islam : S5a.i+i, Ha6airin dan KHI,(&8ntianak: $8me8 7raika/ <==3)/ hlm. <2. 02 ,uga merupakan salah setu intisari kuliah perdana >apita Selekta Hukum Islam !agister Ilmu Hukum Semester IC/ "niversitas !uhammadi+ah ,akarta +ang disampaikan &r8. D$. H. Abdullah S+ah/ !A tanggal < April <==2 di Kampus "!S"4!edan. 0; >h8lil "mam/ A'ama Menjawa -antan'an 1era'ai Masala# Aad Modern / (Suraba+a: Ampel Suci/ 0115)/ hlm. 0=0. 09 !as'uk 6uhdi/ Masail !i"#5a# / (,akarta: &. 7unung Agung/ 0119)/ hlm. <=9. H.Chati Rasyid ! eadilan dalam Hukum #slam
walinya ataupun saudara laki-lakinya Sedangkan setelah seorang perempuan menikah! maka ia berpindah akan menjadi tangguag jawab suaminya (laki-laki) Syari@at 5slam tidak mewajibkan perempuan untuk menafkahkan hartanya bagi
Page 9
kepentingan dirinya ataupun kebutuhan anak-anaknya! meskipun is tergolong mampu,kaya! jika ia telah bersuami! sebab memberi nafkah (tempat tinggal! makanan dan pakaian) keluarga merupakan kewajiban yang dibebankan syara@ kepada suami (laki-laki setelah ia menikah) 'alam ;S /t-2hala$ ayat 6 /llah berfirman /rtinya "'empatkanlah (isterimu) dimana kamu ertempat tinggal erdasarkan kemampuanmu dan *anganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka... ".
'alam ;S /l- 8a$arah ayat *BB /llah berfirman /rtinya "...,an kewa*ian ayah memeri makan dan pakaian kepada para iu dengan cara yang ma +ru...".
rumah tangga dengan sebaik-baiknya*0 .al demikian juga berlaku dalam kedudukan sebagai ayah dan ibu pewaris* 'alam tingkatan anak! anak lakilaki yang belum menikah! ia diwajibkan memberi mahar** dan segala persyaratan pernikahan yang dibebankan pihak keluarga calon isteri kepadanya Setelah menikah! maka beban menafkahi isteri (dan anak-anaknya) kelak akan diletakkan dipundaknya 0 Ash4Shabuni/ /p0 Cit ./ hlm. 03. 01 %un+i dan maksud +ang sama 'uga terdapat dalam &asal = a+at (0) K8mpilasi Hukum Islam. Sedangkan pada &asal = a+at (5) KHI diuraikan tentang kewa'iban suami memberi nakah/ kiswah/ maskan/ bia+a kebutuhan rumah tangga/ pendidikan anak dan bia+a kesehatan/ sesuai dengan kemampuan suami. <= ihat &asa035 a+at (<) "" N8m8r 0 ahun 0195 '8 &asal 3 a+at (<) KHI. <0 Sa+uti halib/ Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia / (,akarta: Sinar 7raind8/ 0112)/ hlm. 001. << &asal 3= KHI men+ebutkan: Calon mempelai pria waji mema5ar ma#ar kepada 2alon mempelai wanita, 5an' jumla#, entuk dan jenisn5a disepakati ole# kedua ela# pi#ak . H.Chati Rasyid ! eadilan dalam Hukum #slam
+ Sebaliknya anak perempuan! dengan forsi yang diperolehnya tersebut akan mendapat penambahan dari mahar yang akan didapatkannya apabila kelak ia menikah! selanjutnya setelah menikah ia (pada dasarnya) tidak dibebankan kewajiban menafkahi keluarganya ! bahkan sebaliknya dia akan menerima nafkah dari suaminya! kondisi umum ini tidak menafikan keadaan sebaliknya! tapi jumlahnya tidak banyak 'ari penjelasan tersebut! jika dicontohkan secara konkrit adalah seorang anak laki-laki memperoleh harta warisan bernilai uang :p*0000000!- (dua puluh juta)! sedangkan saudara perempuannya memperoleh :p0000000 (sepuluh juta) berdasarkan ketentuan * ! maka ketika laki-laki tersebut akan menikah! ia akan mengeluarkan biaya keperluan mahar sekitar :pD000000!- (lima juta rupiah)! jadi sisa harta dari bagian warisan yang ada pada laki-laki tersebut berjumlah :pD000000 (lima belas juta rupiah) Sebaliknya saudara perempuannya yang memperoleh bagian warisan :p0000000 (sepuluh juta rupiah) tersebut akan memperoleh tambahan :pD000000!- (lima juta rupiah) disebabkan mahar yang diperolehnya dari laki-laki yang menikah dengannya 'engan demikian maka kedua-duanya (laki-laki dan perempuan) yang memperoleh bagian warisan tersebut sama-sama memperoleh :pD000000!- (lima belas juta rupiah) 'engan demikian maka perempuan selain pemilik penuh dari kekayaan yang diwarisi dari orang tuanya dan tidak ada pemaksaan,kewajiban untuk dibelanjakan! juga akan mendapatkan tambahan dari mahar yang diberikan laki laki yang akan menjadi suaminya serta mendapatkan hak nafkah dari suaminya tersebut .al demikian menunjukkan bahwa keadilan dalam hukum waris 5slam bukan saja keadilan yang bersifat distributif semata (yang menentukan besarnya forsi berdasarkan kewajiban yang dibebankan dalam keluarga)! akan tetapi juga bersifat commulatif! yakni bagian warisan juga diberikan kepada wanita dan anak-anak .al tersebut berbeda dengan hukum warisan ?ahudi! :omawi dan
Page 10
juga hukum adat pra 5slam! bahkan sebagiannya hingga sekarang masih berlaku*B *B !uhammad Amin Summa/ Hukum Keluar'a Islam Di Dunia Islam / (,akarta: &. $a'a7raind8 &ersada/ <==5)/ hlm. 0<540<2. H.Chati Rasyid ! eadilan dalam Hukum #slam
0 Eika dalam satu kasus seorang anak (juga saudara) perempuan mendapat separuh dari harta peninggalan! pada hakikatnya jauh lebih besar dari perolehan laki-laki! sebab kekayaan laki-laki (termasuk dari bagian warisan) pada akhirnya akan pindah ke tangan wanita dalam bentuk pangan! sandang dan papan! sehingga bahagian laki-laki tersebut akan lebih dahulu habis Sebaliknya kekayaan perempuan (dari pembagian warisan tersebut) akan tetap utuh tak berkurang! jika diinginkannya!*C karena pada hakikatnya perempuan mengambil bagian (warisan! harta laki-laki) dan tidak memberi apa-apa! 5a mendapat bagian warisan dan memperoleh nafkah! tidak sebaliknya leh karena itu! jika seseorang menerima bagian waris tinggi! berarti hal itu merupakan manifestasi dari tingkat kewajibannya! yang merupakan konsep perbedaan secara sosiologis dalam masyarakat 5slam*D 'i 5ndonesia pernah dikemukakan wacana yang menyatakan perbandingan * bukan ketentuan yang bersifat pasti dan tetap! sehingga dapat dikompromikan! diantaranya Hainuddin Sardar yang menyatakan bahwa setiap rumusan hukum yang terdapat pada nash /l-;ur@ an dan .adits terdiri dan unsur-unsur a Gnsur 4ormatif yang bersifat abadi dan universal! berlaku untuk semua tempat dan waktu serta tidak berubah dan tidak dapat diubah b Gnsur .udud yang bersifat elastis sesuai dengan keadaan waktu! tempat dan kondisi sebagaimana kaidah /rtinya eruahan hukum (dapat ter*adi) erdasarkan peruahan masa tempat dan keadaan34 >leh karena itu yang abadi dan universal ialah dalam hukum waris 5slam diantaranya norma tentang hak dan kedudukan anak laki-laki dan perempuan untuk mewarisi harta warisan orang tua Sedangkan mengenai besarnya bagian dalam perbandingan laki-laki dan perempuan dalam segala tingkatan yang sederajat merupakan aturan hudud yang dapat dilenturkan <5 Nashruddin %aidan/ ta.sir i al)7a 5i / (*8g+akarta: &ustaka &ela'ar/ 0111)/ hlm. ;2 <2 6ainuddin Sardar/ Masa Depan Islam / (%andung: &ustaka/ 019)/ hlm. <=3 dan 35<. <; ,alaluddin Abdurrahman as4Su+uthi/ AI As5a# wa an 8ad#oir (Ind8nesia- S+irkah Nur Asia/ tt)/ hal. 9<. H.Chati Rasyid ! eadilan dalam Hukum #slam
eski demikian! pada kenyataannya rumusan
Page 11
>leh karena itu akan dinilai adil jika bagian ayah lebih besar dibandingkan bagian ibu! seperti dalam kasus apabila pewaris meninggalkan ahli waris suami! ibu dan bapak 'alam kasus demikian! asal masalah adalah enam! dimana suami memperoleh I (B bagian)! ibu memperoleh ,B dari sisa ( bagian) dan ayah mendapat sisa (* bagian) <9 Iid0/ hlm. 0<0. < !amud *unus/ /p0 Cit0, hlm. 1<. H.Chati Rasyid ! eadilan dalam Hukum #slam * %A% III KESI!&"AN
/as & 3eadilan berimbang&! dalam hukum waris 5slam menentukan laki-laki dan perempuan sama-sama berhak tampil sebagai ahli waris! dengan forsi yang berbeda * 8erdasarkan nash yang gath+i ! maka adil dan berimbang yang dimaksudkan dalam hukum waris 5slam adalah bagian laki-laki sama dengan bagian dua orang perempuan (forsi * antara laki-laki dan perempuan) B AAN /hmad :ofik! 6i7h /awaris ! (Eakarta <2 :aja Jrafindo
(
Page 12
MACAM)MACAM SIS-9M H:K:M DI D:8IA
(
Page 13
perdata! subsistem hukum pidana! subsistem hukum tata negara! dan lain-lain yang satu sama lain saling berbeda Sistem hukum di dunia ini ada bermacammacam! yang satu dengan lainnya saling berbeda 8 /"/-/"/ SISE! H"K"! D"NIA
Page 14
/d ) Hukum publik mencakup peraturan-peraturan hukum yang mengatur
kekuasaan dan wewenang penguasa,negara serta hubungan-hubungan antara masyarakat dan negara 2ermasuk dalam hukum publik ini ialah ) Hukum 2ata 4egara *) Hukum /dministrasi 4egara B) Hukum
hubungan antara individu-individu dalam memenuhi kebutuhan hidup d emi hidupnya ?ang termasuk dalam hukum privat adalah ) Hukum Sipil! dan *) Hukum 'agang Sejalan dengan perkembangan peradaban manusia sekarang! batas-batas yang jelas antara hukum publik dan hukum privat itu semakin sulit ditentukan .al itu disebabkan faktor-faktor berikut ) 2erjadinya sosialisasi di dalam hukum sebagai akibat dari makin banyaknya bidang-bidang kehidupan masyarakat .al itu pada da sarnya memperlihatkan adanya unsur Pkepentingan umum,masyarakatP yang perlu dilindungi dan dijamin! misalnya saja bidang hukum perburuhan dan hukum agraria *) akin banyaknya ikut campur negara di dalam bidang kehidupan yang sebelumnya hanya menyangkut hubungan perorangan! misalnya saja bidang perdagangan! bidang perjanjian dan sebagainya * Sistem Hukum /nglo Sa#on O ula-mula berkembang di negara 5nggris! dan dikenal dgn istilah "ommon 7aw atau Gnwriten 7aw (hukum tidak tertulis) O Sistem hukum ini dianut di negara-negara anggota persemakmuran 5nggris! /merika Gtara!3anada! /merika Serikat Sumber Hukum ) leh karena itu! hakim terikat pada prinsip hukum dalam putusan pengadilan yang sudah ada dari perkara-perkara sejenis (asas doctrine of precedent) O 4amun! bila dalam putusan pengadilan terdahulu tidak ditemukan prinsip hukum yang dicari! hakim berdasarkan prinsip kebenaran dan akal sehat dapat memutuskan perkara dengan menggunakan metode penafsiran hukum Sistem hukum /nglo-/merika sering disebut juga dengan istilah "ase 7aw
Page 15
Page 16
C) ;iyas! yaitu analogi dalam mencari sebanyak mungkin persamaan antara dua kejadian Sistem hukum 5slam dalam PHukum =ikhP terdiri dari dua bidang hukum! yaitu
) Hukum rohaniah (ibadat)! ialah cara-cara menjalankan upacara tentang kebaktian terhadap /llah (sholat! puasa! akat! menunaikan ibadah haji)! yang pada dasarnya tidak dipelajari di fakultas hukum 2etapi di G45S5 diatur dlm mata kuliah fi$h 5badah *) Hukum duniawi! terdiri dari a) uamalat! yaitu tata tertib hukum dan peraturan mengenai hubungan antara manusia dalam bidang jual-bei! sewa menyewa! perburuhan! hukum tanah! perikatan! hak milik! hak kebendaan dan hubungan ekonomi pada umumnya b) 4ikah (unakahah)! yaitu perkawinan dalam arti membetuk sebuah keluarga yang tediri dari syarat-syarat dan rukun-rukunnya! hak dan kewajiban! dasardasar perkawinan monogami dan akibat-akibat hukum perkawinan c) Einayat! yaitu pidana yang meliputi ancaman hukuman terhadap hukum /llah dan tindak pidana kejahatan Sistem hukum 5slam menganut suatu keyakinan dan ajaran islam dengan keimanan lahir batin secara individual 4egara-negara yang menganut sistem hukum 5slam dalam bernegara melaksanakan peraturan-peraturan hukumnya sesuai dengan rasa keadilan berdasarkan peraturan perundangan yang bersumber dari ;urFan 'ari uraian diatas tampak jelas bahwa di negara-negara penganut asas hukum 5slam! agama 5slam berpengaruh sangat besar terhadap cara pembentukan negara maupun cara bernegara dan bermasyarakat bagi warga negara dan penguasanya 8erdasarkan sistem hukum dunia diatas! negara 5ndonesia termasuk negara yang menganut sistem hukum 1ropa kontinental .al ini dapat dilihat dari sejarah dan politik hukumnya! sistem sumber-sumber hukumnya maupun dalam sistem penegakan hukumnya 4amun dalam pembentukan peraturan perundangan yang berlaku sistem hukum 5ndonesia dipengaruhi oleh sistem hukum adat dan juga sistem hukum 5slam Sistem hukum eropa 3ontinental menganut mahab legisme dan positivisme ahab legisme adalah ahab,aliran ini menganggap bahwa semua hukum terdapat dalam GG /tau berarti hukum identik dengan GG .akim dalam melakukan tugasnya terikat pada GG! sehingga pekerjaannya hanya melakukan pelaksanaan GG belaka (wetstoepassing) /liran legisme demikian besarnya menganggap kemampuan GG sebagai hukum! termasuk dalam penyelesaian berbagai permasalahan sosial /liran ini berkeyakinan bahwa semua persoalan sosial akan segera terselesaikan apabila telah dikeluarkan GG yang mengaturnya enurut aliran ini GG adalah obat segala-galanya sekalipun dalam kenyataannya tidak demikianahab 7egisme , =omalitas Sedangkan ahab , /liran
Page 17
hukum positif yaitu hukum yang diterima tanpa memperhatikan kebaikan dan keburukannya .ukum adalah perintah dari kekuasaan politik yang berdaulat dalam suatu negara /liran positivisme hukum ini memperkuat aliran legisme yaitu suatu aliran tidak ada hukum diluar undang-undang Gndang menjadi sumber hukum satusatunya Gndang-undang dan hukum diidentikkan 4amun demikian aliran positivisme bukanlah aliran legisme
berlaku di negara-negara, daerah di dunia Sistem hukum dunia di masa kini terdiri dari 6.
.ukum sipil
7.
Sistem hukum /nglo Sa#on atau dikenal juga dengan Common Law
8.
.ukum agama
9.
.ukum adat
Page 18
10.
.ukum negara blok timur (Sosialis)
asing-masing negara mengembangkan variasinya sendiri dari masing-masing sistem atau memadukan banyak aspek lainnya ke dalam sistemnya
Hukum sipil Hukum sipil (civil law) atau yang biasa dikenal dengan Romano-Germanic Legal System adalah sistem hukum yang berkembang di dataran 1ropa 2itik tekan
pada sistem hukum ini adalah! penggunaan aturan-aturan hukum yang sifatnya tertulis Sistem hukum ini berkembang di daratan 1ropa sehingga dikenal juga dengan sistem 1ropa 3ontinental 3emudian disebarkan negara-negara 1ropa 'aratan kepada daerah-daerah jajahanya Secara umum sistem hukum 1ropa 3ontinental dibagi menjadi dua .ukum publik 'imana negara dianggap sebagai subyek, obyek 2. hukum "ontoh .ukum privat 'imana negara bertindak sebagai wasit dalam 2. persidangan, persengketaan "ontoh .ukum sipil adalah sistem hukum yang paling umum di duniahukum anglo sa#on kurang tepat dianut 2GJ/S .G3G 3>42:/3 5421:4/S5>4/7 <1:81'//4 ">>4 7/9 '/4 "5K57 7/9 ">>4 7/9 '/4 "5K57 7/9 Sistem .ukum Secara garis besar di dunia ini meskipun dikenal ada lima sistem hukum! yaitu "ivil law! common law! socialis law! islamic law dan sistem hukum adat! tetapi sesungguhnya yang dominan dipakai di dunia internasional hanyalah dua! yaitu sistem hukum civil law dan common law 'alam pembentukan kontrak! terdapat perbedaan antara common law dan civil law /kibat perbedaan ini sangat mempengaruhi
dalam
penyusunan
ketentuan
kontrak
internasional
Sehubungan dengan perbedaan dalam sistem hukum tersebut! maka kemudian dalam rangka merancang suatu kontrak atau pembuatan suatu konsep perjanjian pun dengan sendirinya mengacu pada sistem hukum yang dianut 4amun aman terus bergerak! dan tiba saatnya era globalisasi yang juga mau tidak mau mempengaruhi sistem hukum yang diterapkan! apabila terjadi perjumpaan antara sistem hukum yang berlainan "ommon 7aw
Page 19
'alam pembuatan kontrak di sistem common law! para pihak memiliki kebebasan
untuk
menyepakati
persyaratan
yang
diinginkan!
sepanjang
persyaratan tersebut tidak melanggar kebijakan publik ataupun melakukan tindakan yang melanggar hukum Eika ada persyaratan tertentu yang tidak tercakup! hak dan kewajiban yang wajar akan diterapkan diambil dari ketetapan hukum yang ada atau praktek bisnis yang biasa dijalankan oleh para pihak atau industri 8iasanya kerugian di ukur dengan RTlost benefit of the bargainR (manfaat,keuntungan yang harus di dapat yang hilang)
konsekuensi
kerugian
3ontrak menurut sistem hukum common law! memiliki unsur sebagai berikut / 8argain Gnsur bargain dalam kontrak common law dapat memiliki sifat memaksa Sejarah menunjukkan bahwa pemikiran mengenai bargain ! dalam hubungannya dengan konsep penawaran (offer)dianggap sebagai ujung tombak dari sebuah perjanjian dan merupakan sumber dari hak yang timbul dari suatu kontrak
Page 20
sangat diragukan apakah suatu pertukaran offer (cross-offer) itu dapat dianggap sebagai kontrak 8erdasarkan sistem common law! pada saat suatu kontrak dibuat! saat itulah hak dan kewajiban para pihak muncul! hal yang demikian itu diatur dalam statute 3arena bisa saja terjadi suatu kontrak yang dibuat berdasarkan keinginan dari para pihak dan pada saat yang sama juga kontrak tersebut tidak ada .al ini disebabkan karena aturan mengenai acceptance dan revocation ini memiliki akibat-akibat yang berbeda pada setiap pihak " "onsideration 'asar hukum yang terdapat dalam suatu kontrak adalah adanya unsur penawaran yang kalau sudah diterima! menjadi bersifat memaksa! bukan karena adanya janji-janji yang dibuat oleh para pihak /turan dalam sistem common law tidak akan memaksakan berlakunya suatu janji demi kepentingan salah satu pihak kecuali ia telah memberikan sesuatu yang mempunyai nilai hukum sebagai imbalan untuk perbuatan janji tersebut .ukum tidak membuat persyaratan dalam hal adanya suatu kesamaan nilai yang adil
untuk
melakukan
hal
tersebut
dianggap
tidak
berlaku
Sebagai illustrasi dapat diuraikan putusan pengadilan dalam ;uality otors! 5nc K .ays di mana memutuskan bahwa kontrak tidak sah karena dilakukan oleh individu yang belum dewasa! walaupun transaksi dilakukan oleh melalui orang lain yang telah dewasa! dan surat jual belinya di sahkan oleh notaris 'alam kasus ini terlihat bahwa pengadilan menerapkan secara tegas dan kaku ketentuan
umur untuk
seseorang
dapat
melakukan
perbuatan
hukum
9alaupun jual beli akhirnya dilakukan oleh orang dewasa! namun fakta menunjukkan ternyata hal tersebut dilakukan dengan sengaja untuk melanggar ketentuan kontrak! akhirnya pengadilan membatalkan ketentuan kontrak tersebut "ivil law
Page 21
3ebanyakan negara yang tidak menerapkan common law memiliki sistem civil law "ivil law ditandai oleh kumpulan perundang-undangan yang menyeluruh dan sistematis! yang dikenal sebagai hukum yang mengatur hampir semua aspek
kehidupan
2eori mengatakan bahwa civil law berpusat pada undang-undang dan peraturan Gndang-Gndang menjadi pusat utama dari civil law! atau dianggap sebagai jantung civil law 4amun dalam perkembangannya civil law juga telah menjadikan putusan pengadilan sebagai sumber hukum 'i banyak hukum dalam sistem civil law tidak tersedia peraturan untuk menghitung kerugian karena pelanggaran kontrak Standar mengenai penghitungan kerugian ini masih tetap belum jelas di banyak negara dengan civil law eskipun demikian pengadilan di negara-negara ini cenderung memutuskan untuk menghukum pihak yang salah tidak dengan uang! tetapi dengan pelaksanaan tindakan kontrak tertentu 3eputusan pengadilan ini mengisyaratkan salah satu pihak untuk menjalankan tindakan tertentu yang dimandatkan oleh pengadilan! seperti mengembalikan hak milik atau mengembalikan pembayaran 8anyak sistem dari civil law memiliki
mekanisme
penegakan
dan
pamantauan agar penegakan
bisa
dijalankan secara efektif Gnsur kontrak dalam civil law sistem terdiri dari empat unsur! sebagai berikut a 3apasitas
dasar
perusahaan
dan
peraturan
perundang-undangan!
yang
Page 22
memberikan kepadanya kapasitas dalam melakukan penandatanganan kontrak dan tindakan hukum lainnya .al inilah yang dikatakan dalam civil law merupakan the code granted them full capacity b 3ebebasan 3ehendak 'asar 'ari 3esepakatan 3ebebasan kehendak yang menjadi dasar suatu kesepakatan! agar dianggap berlaku efektif harus tidak dipengaruhi oleh paksaan (dures)! kesalahan (mistake)! dan penipuan(fraud) 8erkenaan dengan kebebasan kehendak! pengadilan di
3etentuan
tersebut
memberikan
petunjuk
bahwa
hukum
perjanjian dikuasai oleh RTasas konsensualismeR 3etentuan
Page 23
bertentangan dengan kesusilaan atau bertentangan dengan undang-undang adalah tidak sah <1:81'//4 ">>4 7/9 (/nglo Sa#on) dan "5K57 7/9 (.k "ontinental) /da perbedaan yang sangat mendasar antara sistem hukum "ontinental (1ropa) dan sistem hukun /nglo-Sa#on (/S)
8elanda
yang
jelas
ingin
mempertahankan
dan
mengokohkan
kekuasaannya melalui berbagai undang-undang atau sistem hukumnya Sedang sistem hukum /nglo Sa#on selain tentunya ada sifat yang represif! namun sifat penekanannya lebih mengutamakan pada sifat-sifat yang preventif
dan
hukum
agama
Sistem hukum anglo sa#on! sebenarnya penerapannya lebih mudah terutama pada masyarakat pada negara-negara berkembang karena sesuai dengan perkembangan aman
Page 24
selamanya
relevan
untuk
menjelaskan
kemungkinan
tumbuhnya
demokratisasi politik dan ekonomi di negara berkembang 2erlalu banyak menekanan diberikan pada model UmasyarakatP berhadapan dengan UnegaraP :aillon mengisahkan bahwa lapisan menengah dapat tumbuh dan berkembang dalam tubuh kehidupan negara! karena keterkaitan antara pejabat negara dan mitranya
di
kalangan swasta
odel ini! katanya!
lebih
cocok
untuk
menggambarkan tumbuhnya lapisan menengah! terutama di negara bekas jajahan
Page 25
berkembang pesat 3arena lingkungan berbeda maka berbeda pula lintasan peran lapisan menengah mancanegara
sekarang lebih mengandalkan peran pengolahan (informasi! jasa!
teknologi) daripada perekonomian produksi dan perdagangan 5ni berarti pendorong perekonomian lebih banyak dilakukan oleh kecepatan dan ketepatan pengolahan ilmu pengetahuan daripada pemroses produksi barang dan distribusi Setiap hari sekitar GSV !6 trilyun diolah dalam transaksi valuta asing! sedangkan perdagangan barang manufaktur (bermakna membuat barang dengan tangan) UhanyaP sekitar GSV 600 milyar 5ni berarti lapisan menengah di mancanegara sebagian terbesar adalah ahli pengolah otak daripada pengolah otot aka lapisan menengah masa kini bukan lagi kaum pedagang tahun +C0an atau +D0-an yang menjadi pemilik tanah! modal! dan tenaga kerja 7apisan menengah 5ndonesia kini makin terdiri atas pekerja otak (insinyur! ahli hukum! akuntan! pialang pasar modal! dokter spesialis) 3esetiaan mereka adalah pada keahlian profesinya! bukan terhadap perusahaan tertentu 'i sisi lain! =riedman tidak menganalisis lebih jauh bahwa pada dasarnya demokrasi bukan sebuah sistem praktis untuk setiap negara dengan resep yang sama! yang hal ini terlihat dari tradisi 3ontinental dan /nglo-Sa#on 8ahkan kini 4icholas Syarkoi ingin agar
Page 26
maka hukum perdata mengatur hubungan antara penduduk atau warga negara sehari-hari! seperti misalnya kedewasaan seseorang! perkawinan! perceraian! kematian! pewarisan! harta benda! kegiatan usaha dan tindakan-tindakan yang bersifat perdata lainnya /da beberapa sistem hukum yang berlaku di dunia dan perbedaan sistem hukum tersebut juga mempengaruhi bidang hukum perdata! antara lain sistem hukum /nglo-Sa#on (yaitu sistem hukum yang berlaku di 3erajaan 5nggris :aya dan negara-negara persemakmuran atau negara-negara yang terpengaruh oleh 5nggris! misalnya /merika Serikat)! sistem hukum 1ropa kontinental! sistem hukum komunis! sistem hukum 5slam dan sistem-sistem hukum lainnya .ukum perdata di 5ndonesia didasarkan pada hukum perdata di 8elanda! khususnya hukum perdata 8elanda pada masa penjajahan System hukum continental Sistem hukum 1ropa 3ontinental adalah suatu sistem hukum dengan ciri-ciri adanya berbagai ketentuan-ketentuan hukum dikodifikasi (dihimpun) secara sistematis yang akan ditafsirkan lebih lanjut oleh hakim dalam penerapannya .ampir 60% dari populasi dunia tinggal di negara yang menganut sistem hukum ini Sistem hukum yang juga dikenal dengan nama "ivil 7aw ini berasal dari :omawi yang kemudian berkembang ke
pendudukan :omawi atas
dipraktekkan dalam interaksi antara kedua bangsa untuk mengatur kepentingan mereka
isalnya
8elanda
menjajah
5ndonesia
penjajah
menggunakan sistem hukum 1ropa 3ontinental untuk mengatur masyarakat di negeri jajahannya /pabila terdapat suatu peristiwa hukum yang melibatkan orang 8elanda atau keturunannya dengan orang pribumi! sistem hukum ini yang menjadi dasar pengaturannya Selama kurang lebih empat abad di bawah kekuasaan
Page 27
Sekarang di bawah ktober +++ tetap berlaku! sejauh tidak bertentangan dengan standar internasional 'engan demikian berarti sistem hukum 1ropa 3ontinental yang diberlakukan 5ndonesia tetap berlaku .al yang membedakan sistem "ivil 7aw dengan sistem "ommon 7aw (yang juga disebut sistem /nglo-Sa#on) adalah! pertama! pada "ivil 7aw dikenal apa yang dinamakan Ukodifikasi hukumP /rtinya pembukuan jenis jenis hukum tertentu dalam kitab undang-undang secara sistematis dan lengkap
2ujuannya
adalah
untuk
memperoleh
kepastian
hukum!
penyederhanaan hukum! dan kesatuan hukum "ontoh hukum yang sudah dikodifikasi dalam kitab undang-undang adalah 3itab Gndang-undang .ukum
Jawaban Terbaik - Dipilih oleh Penanya “Socialist Law adalah nama resmi nt! sistem h!m di negara"negara !omnis. #ata sosialis !eti!a digna!an dalam h$ngann%a dengan h!m mengandng $an%a! arti $er$eda diantara &ara ahli h!m. Pada dasarn%a' !ata “sosialis( menanda!an )iloso)i dan ideologi %ang $erdasar!an %ang &ada mmn%a mengac !e &emi!iran “*ar+ist"Leninist(. ,deologi sosialis selal dih$ng!an dengan &rinsi& $ahwa !eselrhan h!m adalah instrmen dari !e$i-a!an e!onomi dan sosial' dan !e$iasaan common law dan ciil law menggam$ar!an !a&italis' $r-is' im&erialis' e!s&loitasi mas%ara!at' e!onomi dan &emerintahan. /eori *ar+ist di$angn diatas dasar do!trin “diale!ti!alhistori!al materialisme( %ang $er&enda&at $ahwa mas%ara!at $ergera! men- $er$agai ting!atan dan )ase di dalam men-alanin%a it mer&a!an eolsi dan &em$angnan. ,t !emng!inan dimlai tan&a sistem h!m' !emdian men-adi salah sat !e&emili!an $rh' dii!ti dengan ting!at dari a$ad &ertengahan' se$elm $ergera! men-adi !a&italisme' !emdian sosialisme se$elm a!hirnn%a h!m $ertam$ah $r! di dalam mas%ara!at tan&a !elas tan&a !e&entingan terhada& sistem h!m
Sistem Hukum Sosialis Tiongkok Akan Terbentuk Dalam Tahun Ini
#eta #omite /eta& #ongres a!%at asional # /iong!o!' anggo !emarin 93 men%ata!an $ahwa sistem h!m sosialis %ang $er!e&ri$adian /iong!o! a!an ter$ent! dalam tahn ini. Para ahli h!m /iong!o! $er&enda&at' &em$ent!an sistem h!m it a!an mem&n%ai arti mendasar $agi &em$inaan tata h!m di
Page 28
/iong!o!. eri!t mari !ita sima! $ersama la&oran wartawan !ami. Kemarin sore, Sidang Tahunan KRN yang berlangsung di Beijing mengadakan Sidang Paripurna Ke-3 untuk mendengarkan Laporan Pekerjaan Komite Tetap KRN yang disampaikan u Bangguo! Kepada hampir 3!""" #akil KRN yang tampak hadir, u Bangguo memperkenalkan pengaturan pekerjaan Komite Tetap KRN pada tahun $"%"! &a mengatakan' (Pembentukan sistem hukum sosialis yang berkepribadian Tiongkok pada tahun $"%" merupakan target umum legislasi pada era baru yang dikemukakan oleh Kongres Partai Komunis Tiongkok )PKT* Ke-%+! e#ujudkan target itu tepat pada #aktunya merupakan ke#ajiban yang tak terelakkan, merupakan tugas legislasi nomor #ahid tahun ini, sekaligus tugas yang paling penting yang dihadapi KRN tahun ini!( &stilah sistem hukum sosialis yang berkepribadian Tiongkok diajukan dalam Kongres PKT Ke-%+ pada %3 tahun yang lalu! &stilah itu diajukan PKT untuk menyesuaikan diri dengan situasi baru perkembangan ekonomi pasar sosialis, kemajuan menyeluruh sosial serta masuknya Tiongkok menjadi anggota rganisasi Perdagangan .unia )T*!
.emi
me#ujudkan
target
itu,
PKT
mengajukan
keharusan
untuk
mengintensi/kan legislasi, dan menetapkan penyelenggaraan pemerintah berdasarkan hukum sebagai pedoman pokok penyelenggaraan negara! .alam #aktu selama belasan tahun sejak itu, KRN beserta Komite Tetapnya terus berupaya mendorong pembangunan sistematisasi tata hukum negara! Komite Tetap Ke-0 KRN yang masa jabatannya dimulai pada aret %001 totalnya membahas dan meluluskan %%" undang-undang dalam #aktu lima tahun, dengan demikian ter#ujudlah pada tahap a#al sistem hukum sosialis yang berkepribadian Tiongkok! Komite Tetap Ke-%" KRN yang mulai ber/ungsi sejak aret $""3 melalukan 2 kali reisi terhadap 44. yang berlaku sekarang, sementara itu, menyusun dan merombak 52 undangundang lainnya! .alam sidang kemarin, u Bangguo memberi penilaian tinggi terhadap pekerjaan KRN dan Komite Tetap dalam #aktu dasa#arsa yang lalu! .ikatakannya' (6ingga berakhirnya masa bakti Komite Tetap KRN yang lalu, sistem hukum sosialis yang berkepribadian Tiongkok pada pokoknya sudah terbentuk di bidang ekonomi, politik, kebudayaan dan kehidupan sosial lainnya, sehingga dengan kuat menjamin dan mendorong perkembangan usaha sosialis yang berkepribadian Tiongkok!( Pada aret $""1, Komite Tetap Ke-%% KRN khusus menetapkan target pembentukan sistem hukum sosialis yang berkepribadian Tiongkok pada tahun $"%" dengan menitikberatkan mutu legislasi! elalui upaya selama hampir tiga tahun yang lalu, sistem hukum sosialis yang
Page 29
berkepribadian Tiongkok akan terbentuk dalam masa bakti KRN kali ini! .irektur &nstitut Penelitian &lmu 6ukum 7kademi &lmu Sosial Tiongkok, Li Lin menyatakan, bah#a pembentukan sistem itu mempunyai arti pentinting bagi pembinaan masyarakat yang demokratis dan berlandaskan hukum! &a mengatakan' (Kami sudah mengakhiri masa tidak adanya hukum atau hanya sedikit hukum yang menjadi landasan, dan sudah memulai periode baru yang berlandaskan hukum! Pembentukan sistem hukum sosialis yang berkepribadian Tiongkok mempunyai arti mendasar yang penting
bagi pembinaan
masyarakat yang demokratis dan
berlandaskan hukum!( Sistem hukum sosialis yang berkepribadian Tiongkok setelah ter#ujud terutama terdiri atas 8 bagian, yaitu 44. dan undang-undang terkait lainnya, 44 Perdagangan Sipil, 44 7dministrasi, 44 9konomi, 44 Sosial, 44 Pidana serta 44 7:ara 6ukum Tata Negara dan 44 Prosedur ;ang Bukan 7:ara 6ukum Tata Negara! 4ndang-undang itu men:akup tiga lapisan, yaitu
hukum, perundang-undangan administrasi dan
perundang-undangan daerah! Li
Lin
memperkenalkan,
bah#a
pembentukan
sistem
hukum
sosialis
yang
berkepribadian Tiongkok akan menjamin #arga negara memiliki lebih banyak pegangan hukum dan jaminan hukum yang tegas< perilaku sosial #arga negara juga akan dibakukan dengan lebih tegas< hubungan sosial yang aneka ragam akan terikat se:ara menyeluruh oleh tata hukum< sementara itu, badan-badan administrasi pemerintah juga mempunyai dasar hukum yang lebih jelas ketika melaksanakan tugas dan ke#ajibannya!
