Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 TENTANG RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN NASIONAL TAHUN 2010 - 2025

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 50 TAHUN 2011 TENTANG RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN NASIONAL TAHUN 2010 - 2025

-2BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan: 1. Kepariwisataan adalah keseluruhan kegiatan yang

-35. Destinasi disingkat

Pariwisata DPN

Nasional

adalah

yang

Destinasi

selanjutnya

Pariwisata

yang

Nasional

yang

berskala nasional. 6. Kawasan

Strategis

Pariwisata

selanjutnya disingkat KSPN adalah kawasan yang memiliki

fungsi

utama

pariwisata

atau

memiliki

potensi untuk pengembangan pariwisata nasional

-411. Fasilitas Umum adalah sarana pelayanan dasar fisik suatu

lingkungan

masyarakat

umum

yang dalam

diperuntukkan melakukan

bagi

aktifitas

kehidupan keseharian. 12. Fasilitas Pariwisata adalah semua jenis sarana yang secara

khusus

ditujukan

untuk

mendukung

penciptaan kemudahan, kenyamanan, keselamatan

-517. Organisasi Kepariwisataan adalah institusi baik di lingkungan

Pemerintah

berhubungan

dengan

maupun

swasta

penyelenggaraan

yang

kegiatan

Kepariwisataan. 18. Sumber Daya Manusia Pariwisata yang selanjutnya disingkat SDM Pariwisata adalah tenaga kerja yang pekerjaannya

terkait

secara

langsung

dan

tidak

-6BAB II PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN NASIONAL

Pasal 2

(1)

Pembangunan kepariwisataan nasional meliputi:

-7a. Destinasi

Pariwisata

menarik,

mudah

yang

aman,

dicapai,

nyaman,

berwawasan

lingkungan, meningkatkan pendapatan nasional, daerah dan masyarakat; b. Pemasaran Pariwisata yang sinergis, unggul, dan bertanggung

jawab

untuk

kunjungan

wisatawan

meningkatkan

nusantara

dan

-8(7)

Sasaran

pembangunan

kepariwisataan

nasional

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d adalah peningkatan: a. jumlah kunjungan wisatawan mancanegara; b. jumlah pergerakan wisatawan nusantara; c. jumlah

penerimaan

mancanegara;

devisa

dari

wisatawan

-9Pasal 4

(1)

RIPPARNAS menjadi pedoman bagi pembangunan kepariwisataan nasional.

(2)

RIPPARNAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi

pedoman

penyusunan

Rencana

Pembangunan Kepariwisataan Provinsi.

Induk

- 10 Pasal 7

Arah

pembangunan

kepariwisataan

nasional

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (8) menjadi dasar arah kebijakan, strategi, dan indikasi program pembangunan kepariwisataan nasional dalam kurun waktu tahun 2010 sampai dengan tahun 2025 yang

- 11 Bagian Kedua Perwilayahan Pembangunan DPN

Pasal 9

Perwilayahan Pembangunan DPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a meliputi:

- 12 (2)

KSPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b ditentukan dengan kriteria: a. memiliki fungsi utama pariwisata atau potensi pengembangan pariwisata; b. memiliki sumber daya pariwisata potensial untuk menjadi

Daya

Tarik

Wisata

unggulan

dan

memiliki citra yang sudah dikenal secara luas;

- 13 b. posisi dan peran efektif sebagai penarik investasi yang strategis; c. posisi

strategis

sistemik

sebagai

Pembangunan

simpul

penggerak

Kepariwisataan

di

wilayah sekitar baik dalam konteks regional maupun nasional; d. potensi depan;

kecenderungan

produk

wisata

masa

- 14 a. perencanaan Pembangunan DPN dan KSPN; b. penegakan regulasi Pembangunan DPN dan KSPN; dan c. pengendalian implementasi Pembangunan DPN dan KSPN. Pasal 13

- 15 Bagian Ketiga Pembangunan Daya Tarik Wisata Pasal 14

(1)

Pembangunan

Daya

Tarik

Wisata

sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 8 huruf b meliputi:

- 16 d. revitalisasi

Daya

Tarik

Wisata

dalam

upaya

peningkatan kualitas, keberlanjutan dan daya saing produk dan DPN. Pasal 16

(1)

Strategi untuk perintisan pengembangan Daya Tarik

- 17 (4)

Strategi

untuk

revitalisasi

Daya

Tarik

Wisata

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf d, meliputi: a. revitalisasi struktur, elemen dan aktivitas yang menjadi penggerak kegiatan Kepariwisataan pada Daya Tarik Wisata; dan b. memperkuat upaya penataan ruang wilayah dan

- 18 Pasal 18

Arah kebijakan penyediaan dan pengembangan sarana transportasi

angkutan

jalan,

sungai,

danau

dan

penyeberangan, angkutan laut, angkutan udara, dan angkutan kereta api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a, meliputi:

- 19 (2)

Strategi

untuk

pengembangan

dan

peningkatan

kenyamanan dan keamanan pergerakan wisatawan menuju destinasi dan pergerakan wisatawan di DPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b, meliputi

mengembangkan

dan

meningkatkan

kualitas: a. kenyamanan moda transportasi menuju destinasi

- 20 Pasal 21 (1) Strategi untuk pengembangan dan peningkatan kemudahan akses terhadap prasarana transportasi sebagai simpul pergerakan yang menghubungkan lokasi asal wisatawan menuju destinasi dan pergerakan wisatawan di DPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a, meliputi meningkatkan:

- 21 a. jaringan transportasi untuk mendukung kemudahan, kenyamanan dan keselamatan pergerakan wisatawan sesuai kebutuhan dan perkembangan pasar; dan b. fasilitas persinggahan di sepanjang pergerakan wisata di dalam DPN kebutuhan dan perkembangan pasar.

koridor sesuai

- 22 a. ketersediaan

informasi

pelayanan

transportasi

berbagai jenis moda dari pintu gerbang wisata ke DPN; dan b. kemudahan reservasi moda transportasi berbagai jenis moda. Pasal 24

- 23 c. pengendalian Fasilitas

Prasarana

Umum,

dan

Umum, Fasilitas

Pembangunan Pariwisata

bagi

destinasi-destinasi pariwisata yang sudah melampaui ambang batas daya dukung. Pasal 26

- 24 c. mendorong penerapan Prasarana Umum, Fasilitas Umum, dan Fasilitas Pariwisata yang memenuhi kebutuhan wisatawan berkebutuhan khusus. (3) Strategi untuk pengendalian Pembangunan Prasarana Umum, Fasilitas Umum, dan Fasilitas Pariwisata bagi destinasi-destinasi pariwisata yang sudah melampaui ambang batas daya dukung sebagaimana dimaksud

- 25 c. peningkatan potensi dan kapasitas sumber daya lokal melalui pengembangan usaha produktif di bidang pariwisata; d. penyusunan regulasi dan pemberian insentif untuk mendorong

perkembangan

industri

kecil

dan

menengah dan Usaha Pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah yang dikembangkan masyarakat

- 26 a. memetakan potensi dan kebutuhan penguatan kapasitas masyarakat lokal dalam pengembangan Kepariwisataan; b. memberdayakan masyarakat

lokal

potensi dalam

dan

kapasitas

pengembangan

Kepariwisataan; dan c. menguatkan

kelembagaan

masyarakat

dan

- 27 d. meningkatkan

kemampuan

berusaha

pelaku

Usaha Pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah yang dikembangkan masyarakat lokal. (4) Strategi untuk penyusunan regulasi dan pemberian insentif

sebagaimana

dimaksud

dalam

Pasal

28

huruf d, meliputi: a. mendorong pemberian insentif dan kemudahan

- 28 b. meningkatkan

tanggung

jawab

sosial

dan

lingkungan perusahaan dalam upaya memperluas akses pasar terhadap produk industri kecil dan menengah dan Usaha Pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah. (7) Strategi untuk peningkatan akses dan dukungan permodalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28

- 29 d. meningkatkan kualitas jejaring media dalam mendukung upaya Pemberdayaan Masyarakat di bidang pariwisata. (9) Strategi untuk peningkatan motivasi dan kemampuan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf i, meliputi: a. mengembangkan

pariwisata

sebagai

investasi

- 30 b. mengembangkan

mekanisme

keringanan

fiskal

untuk mendorong investasi dalam negeri di bidang pariwisata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keuangan. (2) Strategi untuk peningkatan kemudahan investasi di bidang

pariwisata

sebagaimana

Pasal 30 huruf b, meliputi:

dimaksud

dalam

- 31 a. pengembangan pasar wisatawan; b. pengembangan citra pariwisata; c. pengembangan kemitraan Pemasaran Pariwisata; dan d. pengembangan promosi pariwisata.

Bagian Kedua Pengembangan Pasar Wisatawan

- 32 f.

meningkatkan

intensifikasi

pemasaran

wisata

konvensi, insentif dan pameran yang diselenggarakan oleh sektor lain.

Bagian Ketiga Pengembangan Citra Pariwisata

- 33 b. nilai spiritualitas dan kearifan lokal; c. keanekaragaman hayati alam dan budaya; d. kepulauan yang kaya akan rempah-rempah; dan e. ikon-ikon lain yang dikenal luas baik secara nasional maupun di dunia internasional. (3) Peningkatan

dan

pemantapan

pemosisian

citra

pariwisata destinasi sebagaimana dimaksud pada

- 34 a. keterpaduan

sinergis

promosi

antar

pemangku

kepentingan pariwisata nasional; dan b. strategi pemasaran berbasis pada pemasaran yang bertanggung

jawab,

yang

menekankan

tanggung

jawab terhadap masyarakat, sumber daya lingkungan dan wisatawan.

- 35 (2) Strategi untuk penguatan dan perluasan eksistensi promosi

pariwisata

Indonesia

di

luar

negeri

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf b, meliputi: a. menguatkan fasilitasi, dukungan, koordinasi, dan sinkronisasi

terhadap

promosi

Indonesia di luar negeri, dan

pariwisata

- 36 Bagian Kedua Penguatan Struktur Industri Pariwisata

Pasal 42

Arah kebijakan penguatan struktur Industri Pariwisata sebagaimana

dimaksud

dalam

Pasal

41

huruf

a

- 37 a. daya saing Daya Tarik Wisata; b. daya saing Fasilitas Pariwisata; dan c. daya saing aksesibilitas. Pasal 45

Arah kebijakan peningkatan daya saing Daya Tarik

- 38 Pasal 48

Strategi untuk pengembangan kapasitas dan kualitas fungsi dan layanan Fasilitas Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 meliputi: a. mendorong

dan

meningkatkan

Sertifikasi Usaha Pariwisata;

standardisasi

dan

- 39 Bagian Keempat Pengembangan Kemitraan Usaha Pariwisata Pasal 51 Arah kebijakan pengembangan kemitraan Usaha Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41

- 40 Pasal 54 Strategi untuk pengembangan manajemen dan pelayanan Usaha Pariwisata yang kredibel dan berkualitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 meliputi: a. menerapkan standardisasi dan Sertifikasi Usaha Pariwisata yang mengacu pada prinsip-prinsip dan

- 41 BAB VI PEMBANGUNAN KELEMBAGAAN KEPARIWISATAAN NASIONAL Bagian Kesatu Umum Pasal 57

- 42 e. mengembangkan dan menguatkan Organisasi Kepariwisataan yang menangani bidang Destinasi Pariwisata. Pasal 59

(1) Strategi

untuk

akselerasi

reformasi

birokrasi

- 43 a. menguatkan

struktur

dan

fungsi

organisasi

bidang pemasaran di tingkat Pemerintah; b. memfasilitasi

terbentuknya

Badan

Promosi

Pariwisata Indonesia; dan c. menguatkan kemitraan antara Badan Promosi Pariwisata

Indonesia

dan

Pemerintah

pembangunan kepariwisataan nasional.

dalam

- 44 Bagian Ketiga Pembangunan Sumber Daya Manusia Pariwisata

Pasal 60 Pembangunan SDM Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf b, meliputi:

- 45 Pasal 63 Arah kebijakan Pembangunan SDM Pariwisata di dunia usaha dan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf b diwujudkan dalam bentuk peningkatan kualitas dan kuantitas SDM Pariwisata.

- 46 d. peningkatan penelitian yang berorientasi pada pengembangan kelembagaan dan SDM Pariwisata. Pasal 66 (1) Strategi untuk peningkatan penelitian yang berorientasi pada pengembangan Destinasi Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 huruf a,

- 47 b. meningkatkan

penelitian

dalam

rangka

pengembangan dan penguatan citra pariwisata Indonesia; c. meningkatkan

penelitian

dalam

rangka

pengembangan kemitraan Pemasaran Pariwisata; dan d. meningkatkan

penelitian

dalam

rangka

- 48 BAB VII INDIKASI PROGRAM PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN NASIONAL Pasal 67 (1) Rincian

indikasi

kepariwisataan

program

nasional

dalam

pembangunan kurun

waktu

- 49 (2)

Pengawasan dan pengendalian dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 69

- 50 Agar

setiap

orang

pengundangan

mengetahuinya,

Peraturan

penempatannya

dalam

memerintahkan

Pemerintah

Lembaran

ini

Negara

Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 2 Desember 2011

dengan Republik

PENJELASAN PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 50 TAHUN 2011 TENTANG RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN NASIONAL

-2Sementara itu, dari perspektif pembangunan sumber daya manusia, pariwisata mempunyai potensi untuk dijadikan instrumen dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat, khususnya penduduk sekitar Destinasi Pariwisata. Dengan demikian, pariwisata dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, bukan saja kesejahteraan material

dan

spiritual,

tetapi

juga

sekaligus

meningkatkan

kesejahteraan kultural dan intelektual. Ditilik dari perspektif bangsa lebih luas,

jauh lebih besar

-3Sejalan dengan perkembangan Industri Pariwisata yang semakin kompetitif dan kecenderungan pasar dunia yang semakin dinamis, maka

pembangunan

kepariwisataan

Indonesia

harus

didorong

pengembangannya secara lebih kuat dan diarahkan secara tepat untuk meningkatkan keunggulan banding dan keunggulan saing Kepariwisataan Indonesia dalam peta Kepariwisataan regional maupun internasional. RIPPARNAS diperlukan sebagai acuan operasional pembangunan

-4Huruf b Yang

dimaksud

dengan

“Pembangunan

Pemasaran

Pariwisata” adalah upaya terpadu dan sistematik dalam rangka

menciptakan,

mengkomunikasikan,

menyampaikan produk wisata dan mengelola relasi dengan

wisatawan

untuk

mengembangkan

Kepariwisataan seluruh pemangku kepentingannya.

-5Ayat (5) Cukup jelas. Ayat (6) Cukup jelas. Ayat (7) Cukup jelas.

-6Pasal 10 Ayat (1) Huruf a Yang

dimaksud

dengan

“kawasan “kawasan

pengembangan

pariwisata nasional” nasional” adalah suatu ruang pariwisata yang mencakup luasan area tertentu sebagai suatu kawasan dengan komponen Kepariwisataannya, serta

-7Pasal 13 Cukup jelas. Pasal 14 Ayat (1) Huruf a Yang dimaksud dengan “Daya Tarik Wisata alam”

-8b) perairan sungai dan danau, contoh: Danau Toba, Danau Maninjau, Danau Sentani, Sungai Musi, Sungai

Mahakam,

Situ

Patenggang,

dan

sebagainya. c) perkebunan, perkebunan, contoh: contoh: agro wisata Gunung Mas, agro wisata Batu-Malang, dan sebagainya. d) Pertanian, contoh: area persawahan Jatiluwih, area persawahan Ubud, dan sebagainya.

-9(3) struktur binaan

cagar yang

dan/atau

budaya terbuat

benda

adalah dari

buatan

susunan

benda

manusia

alam untuk

memenuhi kebutuhan ruang kegiatan yang menyatu

dengan

prasarana

untuk

alam,

sarana,

menampung

dan

kebutuhan

manusia. (4) situs cagar budaya adalah lokasi yang berada

- 10 Huruf c Yang dimaksud dengan “Daya Tarik Wisata hasil buatan manusia” adalah Daya Tarik Wisata khusus yang merupakan kreasi artifisial (artificially (artificially created ) dan kegiatan-kegiatan manusia lainnya di luar ranah wisata alam dan wisata budaya. Daya

Tarik

Wisata

hasil

buatan

manusia/khusus,

- 11 9) wisata memorial (dark (dark tourism ), ), contoh: ground zero World Trade Centre, ground zero Legian Bali, Merapi pasca letusan; 10) wisata ekologi (ecotourism/wild (ecotourism/wild tourism ); ); 11) wisata pendidikan (educational (educational tourism ); ); 12) wisata ekstrim-menantang bahaya (extreme (extreme tourism ), ), contoh: bercanda dengan hiu, bercanda dengan buaya;

- 12 Huruf b Yang dimaksud dengan “Pembangunan Daya Tarik Wisata” adalah upaya pengembangan yang dilakukan dengan meningkatkan kualitas Daya Tarik Wisata yang sudah ada dalam upaya meningkatkan minat, dan loyalitas segmen pasar yang sudah ada serta memperluas cakupan wilayah Daya Tarik Wisata yang sudah ada atau pengembangan ke lokasi baru berdasar pada inti (nucleus) yang (nucleus) yang sama.

- 13 Pasal 17 Cukup jelas. Pasal 18 Cukup jelas. Pasal 19

- 14 1) fasilitas keamanan, seperti: pemadam kebakaran, fasilitas tanggap bencana (early (early warning system ) di destinasi yang rawan bencana; 2) fasilitas keuangan dan perbankan, seperti: Anjungan Tunai

Mandiri

dan

tempat

penukaran

uang

(money

changer ); ); 3) fasilitas bisnis, seperti: kios kelontong dan obat 24 (dua

- 15 Huruf b Cukup jelas. Huruf c Cukup jelas. Pasal 26 Ayat (1)

- 16 Huruf b Yang dimaksud dengan “pengarusutamaan gender” adalah strategi untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam pembangunan, dimana aspek gender terintegrasi dalam perumusan

kebijakan

program

dan

kegiatan

perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi. Huruf c

melalui

- 17 Huruf h Yang dimaksud dengan “sapta pesona” adalah 7 (tujuh) unsur pesona yang harus diwujudkan bagi terciptanya lingkungan yang

kondusif

dan

ideal

bagi

berkembangnya

kegiatan

Kepariwisataan di suatu tempat yang mendorong tumbuhnya minat wisatawan untuk berkunjung. Ketujuh unsur sapta pesona yang dimaksud di atas adalah :


- 19 Huruf f Yang dimaksud dengan “pemasaran yang diselenggarakan oleh sektor lain” adalah pemasaran pemasaran yang berkaitan dengan Kepariwisataan yang dilakukan oleh lembaga lain sesuai dengan tugas dan fungsinya, misalnya pemasaran yang dilakukan oleh Kementerian Perdagangan, Badan Koordinasi Penanaman Modal, dan Pemerintah Daerah.

- 20 5) Padang – Padang – Bukittinggi Bukittinggi dan sekitarnya The Soul of Minangkabau 6) Pekanbaru – Pekanbaru – Rupat Rupat dan sekitarnya a) Pekanbaru Heritage b) Rupat – The The Longest White Sandy Beach Island I sland 7) Jambi – Jambi – Kerinci Kerinci Seblat dan sekitarnya Muaro Jambi City of Heritage

- 21 17) Semarang – Semarang – Karimunjawa Karimunjawa dan sekitarnya Eco Island Resort of Karimunjawa 18) Solo – Solo – Sangiran Sangiran dan sekitarnya Home of Java Man 19) Borobudur - Yogyakarta dan sekitarnya sekitarnya a) Capital of World Heritage b) The Smiling of Jogja

- 22 28) Sumba dan sekitarnya Indonesia’s B est est Horseland 29) Alor – Alor – Lembata Lembata dan sekitarnya Traditional Whale Hunting 30) Kupang – Kupang – Rotendao Rotendao dan sekitarnya a) Unspoiled, Untouched Indonesia b) Home of Floresiensis, The Indonesian Hobbit

- 23 b) Finest Under Water World 42) Kendari – Kendari – Wakatobi Wakatobi dan sekitarnya Marine and Coastal Wonders 43) Halmahera – Halmahera – Morotai Morotai dan sekitarnya a) The Spice Island b) Undiscovered Chain of Islands in Eastern Indonesia 44) Ambon Bandaneira dan sekitarnya

- 24 Pasal 36 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Huruf a Cukup jelas.

- 25 Pasal 38 Cukup jelas. Pasal 39 Cukup jelas. Pasal 40 Ayat (1)

- 26 Pasal 42 Cukup jelas. Pasal 43 Cukup jelas. Pasal 44 Cukup jelas.

- 27 Pasal 49 Cukup jelas. Pasal 50 Yang dimaksud dengan “etika “etika bisnis” bisnis” adalah penerapan kriteriakriteria pantas dan tidak pantas, baik dan tidak baik terhadap seluruh pelaku dan pemangku kepentingan suatu kegiatan bisnis.


- 29 Huruf c Cukup jelas. Pasal 60 Cukup jelas. Pasal 61

- 30 Pasal 70 Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5262

LAMPIRAN I PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 50 TAHUN 2011 TENTANG RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN NASIONAL TAHUN 2010 - 2025 SASARAN PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN NASIONAL 2010 – 2025 Sasaran strategis pembangunan kepariwisataan nasional sampai dengan tahun 2025 dituangkan dalam sejumlah indikator pencapaian sebagai berikut: INDIKATOR 1. Kunjungan Wisman (juta) 2. Kunjungan Wisnus (juta) 3. Penerimaan Devisa dari Wisman (US$ milyar) 4. Pengeluaran Wisnus (triliun) 5. PDB pariwisata (%)

KONDISI Tahun (2008)* 6.4 225 7.3 123.17 4,7

Sampai Dengan Tahun 2025 Pesimis Optimis 15 20 328 371 15 17 229.6 259.7 5.0 6.0

* sumber : nesparnas (neraca satelit pariwisata nasional), 2008

Salinan sesuai dengan aslinya KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA RI Asisten Deputi Perundang-undangan Bidang Politik dan Kesejahteraan Rakyat,

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Wisnu Setiawan

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

ttd.

LAMPIRAN II PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 50 TAHUN 2011 TENTANG RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN NASIONAL TAHUN 2010 - 2025

PETA PERWILAYAHAN PEMBANGUNAN 50 (LIMA PULUH) DESTINASI PARIWISATA NASIONAL 1.

JABARAN 222 (DUA RATUS DUA PULUH DUA) KAWASAN PENGEMBANGAN PARIWISATA NASIONAL (KPPN) DI 50 (LIMA PULUH) DESTINASI PARIWISATA NASIONAL DAN 88 (DELAPAN PULUH DELAPAN) KAWASAN STRATEGIS PARIWISATA NASIONAL (KSPN) KAWASAN PENGEMBANGAN PARIWISATA NASIONAL (KPPN)

PROVINSI

1. NANGROE ACEH DARUSSALAM

2. SUMATERA UTARA

1.

KPPN Banda Aceh Kota dan sekitarnya

2.

KPPN Weh dan sekitarnya

3.

KPPN Takengon dan sekitarnya

4.

KPPN Simeulue dan sekitarnya

5.

KPPN Nias Barat dan sekitarnya

6.

KPPN Teluk Dalam dan sekitarnya

7.

KPPN Medan Kota dan sekitarnya

8.

KPPN Tangkahan–Leuser dan sekitarnya

9.

KPPN Bukit Lawang dan sekitarnya

10. KPPN Toba dan sekitarnya 11. KPPN Sibolga dan sekitarnya

DESTINASI PARIWISATA NASIONAL (DPN)

1. DPN BANDA ACEH–WEH dan sekitarnya

2. DPN NIAS–SIMEULUE dan sekitarnya

3. DPN MEDAN–TOBA dan sekitarnya

-2PROVINSI

KAWASAN PENGEMBANGAN PARIWISATA NASIONAL (KPPN)


12. KPPN Siberut dan sekitarnya 13. KPPN Sipora dan sekitarnya

4. DPN MENTAWAI–SIBERUT dan sekitarnya

14. KPPN Pagai Utara dan sekitarnya 15. KPPN Padang dan sekitarnya 3. SUMATERA BARAT

16. KPPN Bukittinggi dan sekitarnya 17. KPPN Singkarak dan sekitarnya 18. KPPN Batusangkar dan sekitarnya 19. KPPN Maninjau dan sekitarnya

5. DPN PADANG–BUKITTINGGI dan sekitarnya

20. KPPN Sawah Lunto dan sekitarnya 21. KPPN Pesisir Selatan dan sekitarnya 22. KPPN Muara Takus–Kampar dan sekitarnya 23. KPPN Pekanbaru Kota dan sekitarnya 4. RIAU

24. KPPN Rupat–Bengkalis dan sekitarnya 25. KPPN Pulau Jemur–Rokan Hilir dan sekitarnya

6. DPN PEKANBARU–RUPAT dan sekitarnya

26. KPPN Siak Inderapura dan sekitarnya 27. KPPN Bukit Tiga Puluh–Rengat dan sekitarnya 28. KPPN Jambi Kota dan sekitarnya 5. JAMBI

29. KPPN Muaro Jambi dan sekitarnya

7. DPN JAMBI–KERINCI SEBLAT dan sekitarnya

30. KPPN Berbak dan sekitarnya 31. KPPN Kerinci Seblat dan sekitarnya

6. KEPULAUAN RIAU

32. KPPN Nongsa dan sekitarnya

8. DPN BATAM–BINTAN dan sekitarnya

-3PROVINSI



33. KPPN Nagoya–Batam Center dan sekitarnya 34. KPPN Galang–P. Abang dan sekitarnya 35. KPPN Lagoi–Bintan dan sekitarnya 36. KPPN Panyengat dan sekitarnya 37. KPPN Natuna dan sekitarnya 38. KPPN Anambas dan sekitarnya

9. DPN NATUNA–ANAMBAS dan sekitarnya

39. KPPN Pangkal Pinang–Sungai Liat dan sekitarnya 7. BANGKA BELITUNG

40. KPPN Belinyu dan sekitarnya 41. KPPN Tanjung Kelayang–Belitung dan sekitarnya

10.DPN 10. DPN PALEMBANG–BABEL dan sekitarnya

42. KPPN Punai–Belitung dan sekitarnya 8. SUMATERA SELATAN

43. KPPN Palembang Kota dan sekitarnya (Sungai Musi) 44. KPPN Pagaralam dan sekitarnya 45. KPPN Bengkulu Kota dan sekitarnya

9. BENGKULU

46. KPPN Pantai Panjang dan sekitarnya

11.DPN 11. DPN BENGKULU–ENGGANO dan sekitarnya

47. KPPN Rejanglebong dan sekitarnya 48. KPPN Enggano dan sekitarnya

10.LAMPUNG 10. LAMPUNG

49. KPPN Danau Ranau dan sekitarnya 50. KPPN Way Kambas dan sekitarnya

12.DPN 12. DPN KRAKATAU–UJUNGKULON dan sekitarnya

-4PROVINSI



51. KPPN Bandar Lampung dan sekitarnya 52. KPPN Krui–Tanjung Setia dan sekitarnya 53. KPPN Bukit Barisan Selatan dan sekitarnya 54. KPPN Kalianda dan sekitarnya 55. KPPN Krakatau–Selat Sunda dan sekitarnya 56. KPPN Carita dan sekitarnya 11.BANTEN 11. BANTEN

57. KPPN Ujung Kulon dan sekitarnya 58. KPPN Serang–Banten Lama dan sekitarnya 59. KPPN Lebak–Badui dan sekitarnya 60. KPPN Kep Seribu dan sekitarnya

12.DAERAH 12. DAERAH KHUSUS IBU KOTA

61. KPPN Kota Tua–Sunda Kelapa dan sekitarnya 62. KPPN Cbd Jakarta Kota dan sekitarnya

13.DPN 13. DPN JAKARTA–KEP SERIBU dan sekitarnya

63. KPPN Cibubur–TMII dan sekitarnya 64. KPPN Puncak–Gede Pangrango dan sekitarnya 65. KPPN Bogor–Ciawi dan sekitarnya 66. KPPN Gunung Halimun dan sekitarnya 13. JAWA JAWA BARAT

14.DPN 14. DPN BOGOR–HALIMUN dan sekitarnya

67. KPPN Pelabuhan Ratu dan sekitarnya 68. KPPN Bandung Kota dan sekitarnya 69. KPPN Tangkuban Perahu dan sekitarnya 70. KPPN Lembang dan sekitarnya 71. KPPN Ciwidey dan sekitarnya

15.DPN 15. DPN BANDUNG–CIWIDEY dan sekitarnya

-5PROVINSI



72. KPPN Tasikmalaya dan sekitarnya 73. KPPN Pangandaran dan sekitarnya 74. KPPN Cilacap–Nusakambangan dan sekitarnya 75. KPPN Baturaden dan sekitarnya

16.DPN 16. DPN PANGANDARAN–NUSAKAMBANGAN dan sekitarnya

76. KPPN Karst Kebumen dan sekitarnya 77. KPPN Gedongsongo–Rawa Pening dan sekitarnya 78. KPPN Semarang Kota dan sekitarnya 79. KPPN Karimunjawa–Semarang dan sekitarnya

17.DPN 17. DPN SEMARANG–KARIMUNJAWA dan sekitarnya

80. KPPN Demak–Kudus dan sekitarnya 14. JAWA JAWA TENGAH

81. KPPN Solo Kota dan sekitarnya 82. KPPN Sangiran dan sekitarnya 83. KPPN Wonogiri dan sekitarnya 84. KPPN Cetho–Sukuh dan sekitarnya

18.DPN 18. DPN SOLO –SANGIRAN dan sekitarnya

85. KPPN Tawangmangu–Sarangan dan sekitarnya 86. KPPN Karst Pacitan dan sekitarnya 87. KPPN Karst Gunung Kidul dan sekitarnya 88. KPPN Borobudur–Mendut–Pawon dan sekitarnya 89. KPPN Dieng dan sekitarnya 15.DAERAH 15. DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

90. KPPN Prambanan–Kalasan dan sekitarnya 91. KPPN Yogyakarta Kota dan sekitarnya 92. KPPN Pantai Selatan Yogyakarta dan sekitarnya

19.DPN 19. DPN BOROBUDUR–YOGYAKARTA dan sekitarnya

-6PROVINSI



93. KPPN Merapi–Merbabu dan sekitarnya 94. KPPN Batu–Malang dan sekitarnya 95. KPPN Bromo–Tengger–Semeru dan sekitarnya

20.DPN 20. DPN BROMO–MALANG dan sekitarnya

96. KPPN Blitar–Kediri dan sekitarnya 97. KPPN Trowulan dan sekitarnya 16. JAWA JAWA TIMUR

98. KPPN Surabaya Kota dan sekitarnya 99. KPPN Pamekasan dan sekitarnya

21.DPN 21. DPN SURABAYA–MADURA dan sekitarnya

100. KPPN Sumenep dan sekitarnya 101. KPPN Ijen–Baluran dan sekitarnya 102. KPPN G Land–Alas Purwo dan sekitarnya

22.DPN 22. DPN IJEN–ALASPURWO dan sekitarnya

103. KPPN Meru Betiri dan sekitarnya 104. KPPN Bali Utara / Singaraja dan sekitarnya 105. KPPN Menjangan–Pemuteran dan sekitarnya 106. KPPN Taman Nasional Bali Barat dan sekitarnya 107. KPPN Bedugul dan sekitarnya 17.BALI 17. BALI

108. KPPN Kuta–Sanur–Nusa Dua dan sekitarnya 109. KPPN Nusa Penida dan sekitarnya 110. KPPN Ubud dan sekitarnya 111. KPPN Kintamani–Danau Batur dan sekitarnya 112. KPPN Besakih–Gunung Agung dan sekitarnya 113. KPPN Tulamben–Amed dan sekitarnya

23.DPN 23. DPN BALI–NUSA LEMBONGAN dan sekitarnya

-7PROVINSI



114. KPPN Karangasem–Amuk dan sekitarnya 115. KPPN Rinjani dan sekitarnya 116. KPPN Gili Tramena dan sekitarnya 117. KPPN Mataram Kota dan sekitarnya 118. KPPN Pantai Selatan dan sekitarnya Lombok 18.NUSA 18. NUSA TENGGARA BARAT

24.DPN 24. DPN LOMBOK – GILI TRAMENA dan sekitarnya

119. KPPN Praya–Sade dan sekitarnya 120. KPPN Sumbawa Barat dan sekitarnya 121. KPPN Moyo dan sekitarnya 122. KPPN Tambora dan sekitarnya

25.DPN 25. DPN MOYO–TAMBORA dan sekitarnya

123. KPPN Bima dan sekitarnya 124. KPPN Komodo dan sekitarnya 125. KPPN Labuhan Bajo dan sekitarnya

26.DPN 26. DPN KOMODO–RUTENG dan sekitarnya

126. KPPN Ruteng dan sekitarnya 127. KPPN Bajawa dan sekitarnya 128. KPPN Ende–Kelimutu dan sekitarnya 19.NUSA 19. NUSA TENGGARA TIMUR

27.DPN 27. DPN KELIMUTU–MEUMERE dan sekitarnya

129. KPPN Meumere–Sikka dan sekitarnya 130. KPPN Waingapu–Laiwangi Wanggameti dan sekitarnya 131. KPPN Waikabubak–Manupeh Tanah Daru dan sekitarnya 132. KPPN Larantuka dan sekitarnya

28.DPN 28. DPN SUMBA – WAIKABUBAK dan sekitarnya

29.DPN 29. DPN ALOR–LEMBATA dan sekitarnya

-8PROVINSI



133. KPPN Lamalera–Lembata dan sekitarnya 134. KPPN Alor–Kalabahi dan sekitarnya 135. KPPN Nemberala–Rotendao dan sekitarnya 136. KPPN Kupang–Soe dan sekitarnya

30.DPN 30. DPN KUPANG–ROTENDAO dan sekitarnya

137. KPPN Pontianak Kota dan sekitarnya 138. KPPN Singkawang dan sekitarnya

31.DPN 31. DPN PONTIANAK–SINGKAWANG dan sekitarnya

139. KPPN Sambas dan sekitarnya 140. KPPN Sentarum dan sekitarnya 20.KALIMANTAN 20. KALIMANTAN BARAT

141. KPPN Betung Kerihun–Putusibau dan sekitarnya 142. KPPN Sintang dan sekitarnya

32.DPN 32. DPN SENTARUM–BETUNG KERIHUN dan sekitarnya

143. KPPN Bukit Raya–Bukit Baka dan sekitarnya 144. KPPN Gunung Palung dan sekitarnya 21.KALIMANTAN 21. KALIMANTAN TENGAH

145. KPPN Tanjung Puting dan sekitarnya 146. KPPN Sebangau dan sekitarnya

33.DPN 33. DPN PALANGKARAYA–TANJUNG PUTING dan sekitarnya

147. KPPN Long Apari dan sekitarnya 148. KPPN Long Bagun dan sekitarnya 22.KALIMANTAN 22. KALIMANTAN TIMUR

34.DPN 34. DPN LONG BAGUN–MELAK dan sekitarnya

149. KPPN Melak–Kersik Luway dan sekitarnya 150. KPPN Kota Bangun–Tanjung Isuy dan sekitarnya 151. KPPN Tenggarong dan sekitarnya 152. KPPN Samarinda Kota dan sekitarnya

35.DPN 35. DPN TENGGARONG–BALIKPAPAN dan sekitarnya

-9PROVINSI



153. KPPN Bontang–Sangata dan sekitarnya 154. KPPN Balikpapan–Semboja dan sekitarnya 155. KPPN Tanjung Redeb dan sekitarnya 156. KPPN Derawan–Sangalaki dan sekitarnya 157. KPPN Kayan Mentarang dan sekitarnya

36.DPN 36. DPN DERAWAN–KAYAN MENTARANG dan sekitarnya

158. KPPN Tarakan dan sekitarnya 159. KPPN Martapura dan sekitarnya 23.KALIMANTAN 23. KALIMANTAN SELATAN

160. KPPN Banjarmasin Kota dan sekitarnya 161. KPPN Lhoksado dan sekitarnya

37.DPN 37. DPN BANJARMASIN–MARTAPURA dan sekitarnya

162. KPPN Makassar Kota dan sekitarnya 163. KPPN Maros Karst dan sekitarnya 164. KPPN Bulukumba dan sekitarnya 165. KPPN Sinjai dan sekitarnya 24.SULAWESI 24. SULAWESI SELATAN

38.DPN 38. DPN MAKASSAR–TAKABONERATE dan sekitarnya

166. KPPN Selayar dan sekitarnya 167. KPPN Takabonerate dan sekitarnya 168. KPPN Sengkang dan sekitarnya 169. KPPN Toraja dan sekitarnya 170. KPPN Palopo dan sekitarnya

25.SULAWESI 25. SULAWESI BARAT 26.SULAWESI 26. SULAWESI TENGAH

171. KPPN Majene dan sekitarnya 172. KPPN Palu dan sekitarnya 173. KPPN Lore Lindu dan sekitarnya

39.DPN 39. DPN TORAJA–LORELINDU dan sekitarnya

- 10 PROVINSI



174. KPPN Danau Poso dan sekitarnya 175. KPPN Banggai dan sekitarnya 176. KPPN Togean–Tomini dan sekitarnya 27.GORONTALO 27. GORONTALO

177. KPPN Gorontalo Kota–Limboto dan sekitarnya

40.DPN 40. DPN TOGEAN–GORONTALO dan sekitarnya

178. KPPN Boalemo dan sekitarnya 179. KPPN Bogani Nani Wartabone dan sekitarnya 180. KPPN Manado Kota dan sekitarnya 181. KPPN Tomohon–Tondano dan sekitarnya

28.SULAWESI 28. SULAWESI UTARA

182. KPPN Bunaken dan sekitarnya 183. KPPN Bitung–Lembeh dan sekitarnya

41.DPN 41. DPN MANADO–BUNAKEN dan sekitarnya

184. KPPN Likupang dan sekitarnya 185. KPPN Sangihe Talaud dan sekitarnya 186. KPPN Bau–Bau dan sekitarnya 29.SULAWESI 29. SULAWESI TENGGARA

187. KPPN Kendari dan sekitarnya 188. KPPN Rawa Aopa Watumohai dan sekitarnya

42.DPN 42. DPN KENDARI–WAKATOBI dan sekitarnya

189. KPPN Wakatobi dan sekitarnya 190. KPPN Ternate dan sekitarnya 191. KPPN Tidore dan sekitarnya 30.MALUKU 30. MALUKU UTARA

192. KPPN Guraici dan sekitarnya 193. KPPN Maba dan sekitarnya 194. KPPN Tobelo dan sekitarnya

43.DPN 43. DPN HALMAHERA–MOROTAI dan sekitarnya

- 11 PROVINSI



195. KPPN Morotai dan sekitarnya 196. KPPN Bandaneira dan sekitarnya 197. KPPN Ambon dan sekitarnya 31.MALUKU 31. MALUKU

198. KPPN Buru dan sekitarnya 199. KPPN Manusela–Masohi dan sekitarnya

44.DPN 44. DPN AMBON–BANDANEIRA dan sekitarnya

200. KPPN Tanimbar dan sekitarnya 201. KPPN Kai dan sekitarnya 202. KPPN Sorong dan sekitarnya 203. KPPN Raja Ampat dan sekitarnya 32.IRIAN 32. IRIAN JAYA BARAT

45.DPN 45. DPN SORONG–RAJA AMPAT dan sekitarnya

204. KPPN Teluk Bintuni dan sekitarnya 205. KPPN Manokwari dan sekitarnya 206. KPPN Peg. Fak–Fak–Kumafa dan sekitarnya

46.DPN 46. DPN MANOKWARI–FAK–FAK dan sekitarnya

207. KPPN Teluk Cenderawasih dan sekitarnya 208. KPPN Biak dan sekitarnya 209. KPPN Supiori dan sekitarnya 210. KPPN Serui dan sekitarnya 33.PAPUA 33. PAPUA

47.DPN 47. DPN BIAK–NUMFOR dan sekitarnya

211. KPPN Numfor dan sekitarnya 212. KPPN Jayapura Kota dan sekitarnya 213. KPPN Sentani dan sekitarnya 214. KPPN Wamena dan sekitarnya 215. KPPN Jayawijaya dan sekitarnya

48.DPN 48. DPN SENTANI–WAMENA dan sekitarnya

- 12 PROVINSI



216. KPPN Timika –Lorenzt dan sekitarnya 217. KPPN Agats–Asmat dan sekitarnya 218. KPPN Paniai dan sekitarnya

49.DPN 49. DPN TIMIKA–LORENZT dan sekitarnya

219. KPPN C.A. Weyland dan sekitarnya 220. KPPN Wazur–Merauke dan sekitarnya 221. KPPN Danau Bian dan sekitarnya 222. KPPN Kimaan dan sekitarnya

50.DPN 50. DPN MERAUKE–WAZUR dan sekitarnya

- 13 2.

PETA SEBARAN 50 (LIMA PULUH) DESTINASI PARIWISATA PARIWISATA NASIONAL

- 14 -

3.

PETA DETIL 50 (LIMA PULUH) DESTINAS PARIWISATA NASIONAL

- 15 -

- 16 -

- 17 -

- 18 -

- 19 -

- 20 -

- 21 -

- 22 -

- 23 -

- 24 -

- 25 -

- 26 -

- 27 -

- 28 -

- 29 -

- 30 -

- 31 -

- 32 -

- 33 -

- 34 -

- 35 -

- 36 -

- 37 -

- 38 -

- 39 -

- 40 -

- 41 -

- 42 -

- 43 -

- 44 -

- 45 -

- 46 -

- 47 -

- 48 -

- 49 -

- 50 -

- 51 -

- 52 -

- 53 -

- 54 -

- 55 -

- 56 -

- 57 -

- 58 -

- 59 -

- 60 -

- 61 -

- 62 -

- 63 -

- 64 -

- 65 4.

PETA SEBARAN 50 (LIMA PULUH) DESTINASI PARIWISATA NASIONAL DAN 222 (DUA RATUS DUA PULUH DUA) KAWASAN PENGEMBANGAN PARIWISATA NASIONAL

- 66 5.

PETA SEBARAN 50 (LIMA PULUH) DESTINASI PARIWISATA NASIONAl, 222 (DUA RATUS DUA PULUH DUA) KAWASAN PENGEMBANGAN PARIWISATA NASIONAL DAN 88 (DELAPAN PULUH DELAPAN) KAWASAN STRATEGIS STRATEGIS PARIWISATA NASIONAL NASIONAL

Salinan sesuai dengan aslinya KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA RI Asisten Deputi Perundang-undangan Bidang Politik dan Kesejahteraan Rakyat,


Wisnu Setiawan


ttd.

LAMPIRAN III PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 50 TAHUN 2011 TENTANG RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN NASIONAL TAHUN 2010 - 2025

KAWASAN STRATEGIS PARIWISATA NASIONAL DAFTAR 88 (DELAPAN PULUH DELAPAN) KAWASAN STRATEGIS PARIWISATA NASIONAL 1. KSPN. Kintamani–Danau Batur dan sekitarnya 2. KSPN. Komodo dan sekitarnya 3. KSPN. Borobudur dan sekitarnya 4. KSPN. Rinjani dan sekitarnya 5. KSPN. Nongsa - Pulau Abang dan sekitarnya 6. KSPN. Toba dan sekitarnya 7. KSPN. Bukittinggi dan sekitarnya 8. KSPN. Bromo–Tengger–Semeru dan sekitarnya 9. KSPN. Bunaken dan sekitarnya 10. KSPN. Raja Ampat dan sekitarnya 11. KSPN. Pangandaran dan sekitarnya

12. KSPN. Toraja dan sekitarnya 13. KSPN. Ende–Kelimutu dan sekitarnya 14. KSPN. Kota Tua–Sunda Kelapa dan sekitarnya 15. KSPN. Tanjung Puting dan sekitarnya 16. KSPN. Teluk Dalam-Nias dan sekitarnya 17. KSPN. Dieng dan sekitarnya 18. KSPN. Wakatobi dan sekitarnya 19. KSPN. Pantai Selatan Lombok dan sekitarnya 20. KSPN. Siberut dan sekitarnya 21. KSPN. Derawan–Sangalaki dan sekitarnya 22. KSPN. Bitung–Lembeh dan sekitarnya 23. KSPN. Singkarak dan sekitarnya

24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34.

KSPN. Sentarum dan sekitarnya KSPN. Bandaneira dan sekitarnya KSPN. Weh dan sekitarnya KSPN. Kep Seribu dan sekitarnya KSPN. Ujung Kulon- Tj. Lesung dan se kitarnya KSPN. Togean–Tomini dan sekitarnya KSPN. Merapi–Merbabu dan sekitarnya KSPN. Karimunjawa dan sekitarnya KSPN. Tambora dan sekitarnya KSPN. Tangkahan dan sekitarnya KSPN. Palembang Kota dan sekitarnya (Sungai Musi) 35. KSPN. Tanjung Kelayang dan sekitarnya 36. KSPN. Muaro Jambi dan sekitarnya

-237. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57.

KSPN. Kerinci Seblat dan sekitarnya KSPN. Trowulan dan sekitarnya KSPN. Way Kambas dan sekitarnya KSPN. Prambanan–Kalasan dan sekitarnya KSPN. Kuta–Sanur–Nusa Dua dan sekitarnya KSPN. Morotai dan sekitarnya KSPN. Sentani dan sekitarnya KSPN. Sangiran dan sekitarnya KSPN. Takabonerate dan sekitarnya KSPN. Rupat dan sekitarnya KSPN. Agats–Asmat dan sekitarnya KSPN. Pagaralam dan sekitarnya KSPN. Krakatau dan sekitarnya KSPN. Natuna dan sekitarnya KSPN. Alor–Kalabahi dan sekitarnya KSPN. Yogyakarta Kota dan sekitarnya KSPN. Lhoksado dan sekitarnya KSPN. Karst Pacitan dan sekitarnya KSPN. Bali Utara / Singaraja dan sekitarnya KSPN. Gili Tramena dan sekitarnya KSPN. Moyo dan sekitarnya

58. KSPN. Kota Bangun–Tanjung Isuy dan sekitarnya 59. KSPN. Kayan Mentarang dan sekitarnya 60. KSPN. Ciwidey dan sekitarnya 61. KSPN. Tomohon–Tondano dan sekitarnya 62. KSPN. Danau Ranau dan sekitarnya 63. KSPN. Biak dan sekitarnya 64. KSPN. Tangkuban Perahu dan sekitarnya 65. KSPN. Maninjau dan sekitarnya 66. KSPN. Nemberala–Rotendao dan sekitarnya 67. KSPN. Pantai Selatan Yogya dan sekitarnya 68. KSPN. Karst Gunung Kidul dan sekitarnya 69. KSPN. Halimun dan sekitarnya 70. KSPN. Ijen–Baluran dan sekitarnya 71. KSPN. Waikabubak–Manupeh Tanah Daru dan sekitarnya 72. KSPN. Karangasem– Amuk dan sekitarnya 73. KSPN. Lagoi-Bintan dan sekitarnya 74. KSPN. Enggano dan sekitarnya 75. KSPN. Bandung Kota dan sekitarnya 76. KSPN. Puncak–Gede Pangrango dan sekitarnya 77. KSPN. Teluk Cenderawasih dan sekitarnya 78. KSPN. Menjangan–Pemuteran dan sekitarnya

79. KSPN. Taman Nasional Bali Barat dan sekitarnya 80. KSPN. Tulamben–Amed dan sekitarnya 81. KSPN. Bedugul dan sekitarnya 82. KSPN. Nusa Penida dan sekitarnya 83. KSPN. Ubud dan sekitarnya 84. KSPN. Besakih–Gunung Agung dan sekitarnya 85. KSPN. Long Bagun dan sekitarnya 86. KSPN. Sambas dan sekitarnya 87. KSPN. Gorontalo Kota–Limboto dan sekitarnya 88. KSPN. Wazur–Merauke dan sekitarnya

-3-

PETA SEBARAN 88 (DELAPAN PULUH DELAPAN) DELAPAN) KAWASAN STRATEGIS STRATEGIS PARIWISATA NASIONAL NASIONAL

-4-

-5-

-6-

-7-

-8-

-9-

- 10 -

- 11 -

- 12 -

- 13 -

- 14 -

- 15 -

- 16 -

- 17 -

- 18 -

- 19 -

- 20 -

- 21 -

- 22 -

- 23 -

- 24 -

- 25 -

- 26 -

- 27 -

- 28 -

- 29 -

- 30 -

- 31 -

- 32 -

- 33 -

- 34 -

- 35 -

- 36 -

- 37 -

- 38 -

- 39 -

- 40 -

- 41 -

- 42 -

- 43 -

- 44 -

- 45 -

- 46 -

- 47 -

- 48 -

- 49 -

- 50 -

- 51 -

- 52 -

- 53 -

- 54 -

- 55 -

- 56 -

- 57 -

- 58 -

- 59 -

- 60 -

- 61 -

- 62 -

- 63 -

- 64 -

- 65 -

- 66 -

- 67 -

- 68 -

- 69 -

- 70 -

- 71 -

- 72 -

- 73 -

- 74 -

- 75 -

- 76 -

- 77 -

- 78 -

- 79 -

- 80 -

- 81 -

- 82 -

- 83 -

- 84 -

- 85 -

- 86 -

- 87 -

- 88 -

- 89 -

- 90 -

- 91 -

92

PETA SEBARAN 88 (DELAPAN PULUH DELAPAN) KAWASAN STRATEGIS PARIWISATA NASIONAL DALAM 50 (LIMA PULUH) DESTINASI PARIWISATA NASIONAL

Salinan sesuai dengan aslinya KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA RI Asisten Deputi Peraturan Perundang-undangan Bidang Politik dan Kesejahteraan Rakyat,


Wisnu Setiawan


ttd.

Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 TENTANG RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN NASIONAL TAHUN 2010 - 2025

Recommend Documents