Search
Home
Saved
Top Charts
Books
Audiobooks
Upload
Sign In
Join
RELATED TITLES
0
Peraturan Lembaga-lpnk Bnpb Nomor 4 Tahun 2013 (Permen Nomor 4 Tahun 2013)
Uploaded by dimastuvwxyz dASARDASAR_BATIK.pdf
BNPB
Save
Embed
Share
Print
Install Sam Tab 1
Proposal Basket
Magazines
News
Documents
0
47 views
1
Download
of 58
Search document
5
2013, No.13
Sheet Music
1.
2.
PERATURAN KEPALA BADAN NASIONAL PENGANGGULANGAN BENCA NOMOR TAHUN 2013 TENTANG PETUNJUK TEKNIS REHABILITA DAN REKONSTRUKSI PASCABENCANA SEKTOR PERMUKIMAN LAMPIRAN PERATURAN
DAFTAR ISI DAFTAR LAMPIRAN DAFTAR ISTILAH
1 3 4
BAB I
PENDAHULUAN A. Latar Belakang B. Maksud dan Tujuan 1. Maksud 2. Tujuan C. Ruang Lingkup D. Pengertian
5 5 6 6 6 6 6
BAB II
REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI SEKTOR PERMUKIMAN .............................................................11 A. Prinsip Dasar 11 B. Kabijakan 11 C. Strategi 12 D. Sasaran dan Indikator 13 E. Kriteria Penerima BDR 13
BAB III ORGANISASI PENGELOLA KEGIATAN PEMBANGUNAN SEKTOR PERMUKIMAN 15 A. Organisasi Pengelola Perbendaharaan 15 1. Organisasi Pengelola pada Pemerint Peme rint Sign up to vote on this title 2. ah/Pemerintah Useful Not useful Daerah 15 3. Tim Pendukung Pelaksana Kegiatan 17
Home
Saved
Top Charts
Books
Audiobooks
Magazines
News
Documents
Sheet Music
Upload
Sign In
Join
Search
Home
Saved
Top Charts
Books
Audiobooks
Sign In
Upload
Join
RELATED TITLES
0
Peraturan Lembaga-lpnk Bnpb Nomor 4 Tahun 2013 (Permen Nomor 4 Tahun 2013)
Uploaded by dimastuvwxyz dASARDASAR_BATIK.pdf
BNPB
Save
Embed
Share
Print
Install Sam Tab 1
Proposal Basket
Magazines
News
Documents
0
47 views
1
Download
of 58
2013, No.1329
Search document
6
Sheet Music
DAFTAR LAMPIRAN
No.
NAMA LAMPIRAN
LAMPIRAN
1.
Rencana Anggaran Biaya (RAB) Huntap
2.
Surat
Pernyataan
Kesanggupan
Lampiran-I
Menyelesaikan Lampiran -II
Pembangunan Huntap 3.
Surat Perjanjian Pengelolaan Bantuan Dana Rumah
Lampiran -III
4.
Daftar Nominatif Anggota Pokmas
Lampiran -IV
5.
Daftar Nominatif Pokmas
Lampiran -V
6.
Kuitansi Tanda Terima BDR Pokmas
Lampiran -VI
7.
Gambar Sederhana Rencana Huntap
Lampiran -VII
8
Laporan Mingguan dan Harian
Lampiran -VIII
9
Laporan Pengamatan Cuaca
Lampiran -IX
Sign up to vote on this title
Useful
Not useful
HAL
Home
Saved
Top Charts
Books
Audiobooks
Magazines
News
Documents
Sheet Music
Upload
Sign In
Join
Search
Home
Saved
Top Charts
Books
Audiobooks
Sign In
Upload
Join
RELATED TITLES
0
Peraturan Lembaga-lpnk Bnpb Nomor 4 Tahun 2013 (Permen Nomor 4 Tahun 2013)
Uploaded by dimastuvwxyz dASARDASAR_BATIK.pdf
BNPB
Save
Embed
Share
Print
Install Sam Tab 1
Proposal Basket
Magazines
News
Documents
0
47 views
1
Download
of 58
2013, No.1329
Search document
6
Sheet Music
DAFTAR LAMPIRAN
No.
NAMA LAMPIRAN
LAMPIRAN
1.
Rencana Anggaran Biaya (RAB) Huntap
2.
Surat
Pernyataan
Kesanggupan
Lampiran-I
Menyelesaikan Lampiran -II
Pembangunan Huntap 3.
Surat Perjanjian Pengelolaan Bantuan Dana Rumah
Lampiran -III
4.
Daftar Nominatif Anggota Pokmas
Lampiran -IV
5.
Daftar Nominatif Pokmas
Lampiran -V
6.
Kuitansi Tanda Terima BDR Pokmas
Lampiran -VI
7.
Gambar Sederhana Rencana Huntap
Lampiran -VII
8
Laporan Mingguan dan Harian
Lampiran -VIII
9
Laporan Pengamatan Cuaca
Lampiran -IX
Sign up to vote on this title
Useful
Not useful
HAL
Home
Saved
Top Charts
Books
Audiobooks
Magazines
News
Documents
Sheet Music
Upload
Sign In
Join
Search
Home
Saved
Top Charts
Books
Audiobooks
Upload
Sign In
Join
RELATED TITLES
0
Peraturan Lembaga-lpnk Bnpb Nomor 4 Tahun 2013 (Permen Nomor 4 Tahun 2013)
Uploaded by dimastuvwxyz dASARDASAR_BATIK.pdf
BNPB
Save
Embed
Share
Print
Install Sam Tab 1
Proposal Basket
Magazines
News
Documents
0
47 views
1
Download
of 58
Search document
7
2013, No.13
Sheet Music
DAFTAR ISTILAH • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
APBD APBN BA BDR BDL BKM BLM BNPB BP BPBD DED DIPA DTPP DTPL Huntap KK KM KP KPA KPPN LPJ NGO/LSM PA POKMAS PJOK PPK PP-SPM RAB SKPD
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Berita Acara Bantuan Dana Rumah Bantuan Dana Lingkungan Badan Keswadayaan Masyarakat Bantuan Langsung Masyarakat Badan Nasional Penanggulangan Bencana Bendahara Pengeluaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Detail Engineering Design Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Dokumen Teknis Pembangunan Perumahan Dokumen Teknis Pembangunan Lingkungan Hunian Tetap Kepala Keluarga Konsultan Manajemen Konsultan Perorangan Kuasa Pengguna Anggaran Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Laporan Pertanggungjawaban Non Goverment Organization / Lembaga Swadaya Masyaraka Pengguna Anggaran Kelompok Masyarakat Penanggung Jawab Operasional Kegiatan Pejabat Pembuat Komitmen Sign up to vote on this title Useful Not useful Pejabat Penerbit Surat Perintah Membayar Rencana Anggaran Biaya Satuan Kerja Perangkat Daerah
Home
Saved
Top Charts
Books
Audiobooks
Magazines
News
Documents
Sheet Music
Upload
Sign In
Join
Search
Home
Saved
Top Charts
Books
Audiobooks
Sign In
Upload
Join
RELATED TITLES
0
Peraturan Lembaga-lpnk Bnpb Nomor 4 Tahun 2013 (Permen Nomor 4 Tahun 2013)
Uploaded by dimastuvwxyz dASARDASAR_BATIK.pdf
BNPB
Save
Embed
Share
Print
Install Sam Tab 1
Proposal Basket
Magazines
News
Documents
0
47 views
1
Download
2013, No.1329
of 58
Search document
8
Sheet Music
LAMPIRAN PERATURAN KEPALA BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA NOMOR
TAHUN 2013
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS REHABILITASI D REKONSTRUKSI PASCABENCANA SEK PERMUKIMAN
BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang
Berdasarkan data dari Badan PBB untuk Strategi Internasional dal Pengurangan Resiko Bencana (UN-ISDR) bahwa Indonesia merupakan sa satu Negara yang paling rawan bencana di dunia. Kejadian benca mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkung kerugian harta benda, dan dampak psikologis, sehingga menggang kehidupan dan penghidupan masyarakat.
Setelah dilakukannya langkah-langkah penanganan darurat, up penanganan lebih lanjut yang diperlukan adalah kegiatan rehabilitasi d rekonstruksi pascabencana. Kegiatan tersebut antara lain pembangun kembali permukiman masyarakat, bidang infrastruktur pelayan masyarakat yang rusak, serta pemulihan sektor ekonomi, sosial, keseha Sign up to vote on this title dan lintas sektor dengan tujuan aktivitas masyarakat segera pulih kembali.
Useful
Not useful
Dalam rangka kegiatan pemulihan pascabencana, Pemerintah mencanangk program rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana dengan mempersiapk
Home
Saved
Top Charts
Books
Audiobooks
Magazines
News
Documents
Sheet Music
Upload
Sign In
Join
Search
Home
Saved
Top Charts
Books
Audiobooks
Upload
Sign In
Join
RELATED TITLES
0
Peraturan Lembaga-lpnk Bnpb Nomor 4 Tahun 2013 (Permen Nomor 4 Tahun 2013)
Uploaded by dimastuvwxyz dASARDASAR_BATIK.pdf
BNPB
Save
Embed
Share
Print
Install Sam Tab 1
Proposal Basket
Magazines
News
Documents
0
47 views
1
Download
of 58
Search document
9
2013, No.13
Sheet Music
Dalam rangka implementasi Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstru Pascabencana khususnya pada sektor permukiman, maka perlu disus Petunjuk Teknis Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sek Permukiman sebagai acuan untuk pelaksanaan para pihak ya berkepentingan, seperti masyarakat terdampak, pemerintah daerah, maup pihak lain yang akan membantu terlaksananya penyelenggaraan rehabilit dan rekonstruksi sektor permukiman.
B. Maksud dan Tujuan 1. Maksud
Penyusunan Petunjuk Teknis (Juknis) ini dimaksudkan sebagai acu yang dapat memberikan pemaha man dan persepsi yang sama s ama bagi selur pihak terkait terhadap pelaksanaan kegiatan Rehabilitasi d Rekonstruksi Pascabencana Sektor Permukiman. 2. Tujuan
Tujuan penyusunan Juknis ini untuk untuk menjamin ketertiban dan kelanca pelaksanaan kegiatan serta memastikan tercapainya tujuan kegia Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sektor Permukiman sec efektif, efisien, akuntabel dan sesuai dengan ketentuan/peratur perundang-undangan yang berlaku.
C. Ruang Lingkup
Juknis ini mengatur pelaksanaan kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstru Pascabencana Sektor Permukiman yang mengacu pada Rencana A Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana.Sign Dalam Rencana Aksi dimaks up to vote on this title sumber pembiayaan dapat saja berasal dari pemerintah, pemerintah daer Useful Not useful lembaga donor dan sumber lain yang sah. Namun, dalam Juknis khususnya yang berkaitan dengan pelaksanaan anggaran hanya menga
Home
Saved
Top Charts
Books
Audiobooks
Magazines
News
Documents
Sheet Music
Upload
Sign In
Join
Search
Home
Saved
Top Charts
Books
Audiobooks
Upload
Sign In
Join
RELATED TITLES
0
Peraturan Lembaga-lpnk Bnpb Nomor 4 Tahun 2013 (Permen Nomor 4 Tahun 2013)
Uploaded by dimastuvwxyz dASARDASAR_BATIK.pdf
BNPB
Save
Embed
Share
Print
Install Sam Tab 1
Proposal Basket
Magazines
News
Documents
0
47 views
1
Download
2013, No.1329
of 58
Search document
10
Sheet Music
hukum dan ketertiban, dan bangkitnya peran serta masyarakat dal segala aspek kehidupan bermasyarakat pada wilayah pascabencana.
4. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presid Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Neg Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Da Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati, atau walikota, d perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara selanjutnya disebut AP adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan yang disetujui Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
7. Dana bantuan sosial berpola hibah adalah dana yang disediak Pemerintah melalui APBN kepada Pemerintah Daerah sebagai bantu penanganan untuk kegiatan pada tahap pascabencana yang disalurk dalam bentuk block grant (pemindahan pemanfaatan anggaran d Pemerintah kepada Pemerintah Daerah)
8. Badan Nasional Penanggulangan Bencana selanjutnya disebut BN You're Reading a Preview adalah lembaga pemerintah non kementerian setingkat menteri, seba full access with a free trial. badan yang berwenangUnlock menyelenggarakan penanggulangan bencana pa tingkat nasional. Download With Free Trial 9. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi/ Kabupaten/Kota ya selanjutnya disebut BPBD Provinsi/ Kabupaten/Kota, adalah perang daerah Provinsi/ Kabupaten/Kota yang dalam ran Sign updibentuk to vote on this title melaksanakan tugas dan fungsi untuk penanggulang Useful Not useful melaksanakan bencana.
10. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) adalah perangkat pemerin
Home
Saved
Top Charts
Books
Audiobooks
Magazines
News
Documents
Sheet Music
Upload
Sign In
Join
Search
Home
Saved
Top Charts
Books
Audiobooks
Upload
Sign In
Join
RELATED TITLES
0
Peraturan Lembaga-lpnk Bnpb Nomor 4 Tahun 2013 (Permen Nomor 4 Tahun 2013)
Uploaded by dimastuvwxyz dASARDASAR_BATIK.pdf
BNPB
Save
Embed
Share
Print
Install Sam Tab 1
Proposal Basket
Magazines
News
Documents
0
47 views
Download
1
of 58
Search document
11
2013, No.13
Sheet Music
14. Atasan Langsung PPK adalah Kepala Pelaksana BPBD sebagai peja penandatangan SPM-RR, yang diangkat dan ditetapkan o Gubernur/Bupati/Walikota.
15. Bendahara Pengeluaran yang selanjutnya disebut BP berkedudukan BNPB maupun di BPBD adalah orang yang ditunjuk untuk menerim menyimpan, membayarkan, menatausahakan d mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja negara dal rangka pelaksanaan APBN.
16. Bendahara Pengeluaran Pembantu yang selanjutnya disebut B berkedudukan di BNPB atau BPBD Provinsi/Kabupaten/Kota ada bendahara yang membantu BP untuk melaksanakan pembayaran kepa yang berhak guna kelancaran pelaksanaan kegiatan tertentu.
17. Penanggung Jawab Operasional Kegiatan (PJOK) adalah pejabat ya ditetapkan oleh Gubernur/Bupati/Walikota yang diusulkan oleh Kep SKPD teknis terkait melalui BPBD Provinsi/Kabupaten/Kota, yang sec bersama-sama dengan PPK Daerah melaksanakan dan bertanggung jaw terhadap pelaksanaan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi.
You're Reading a Preview 18. Jasa konstruksi adalah layanan jasa konsultansi perencanaan pekerja konstruksi, layanan jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi, dan layan Unlock full access with a free trial. jasa konsultansi pengawasan pekerjaan konstruksi.
Free digunakan Trial 19. Perencanaan adalah Download dokumenWith yang sebagai acuan b penyelenggaraan program pelaksanaan konstruksi dan non konstru pascabencana yang memuat informasi gambaran umum daer Sign up to vote on this title volume/luasan yang akan direhabilitasi, tahap pengerjaan, besaran bia Useful Not useful persyaratan teknis pelaksanaannya dan pihak-pihak yang terlibat dal kegiatan serta jangka waktu pelaksanaan.
Home
Saved
Top Charts
Books
Audiobooks
Magazines
News
Documents
Sheet Music
Upload
Sign In
Join
Search
Home
Saved
Top Charts
Books
Audiobooks
Upload
Sign In
Join
RELATED TITLES
0
Peraturan Lembaga-lpnk Bnpb Nomor 4 Tahun 2013 (Permen Nomor 4 Tahun 2013)
Uploaded by dimastuvwxyz dASARDASAR_BATIK.pdf
BNPB
Save
Embed
Share
Print
Install Sam Tab 1
Proposal Basket
Magazines
News
Documents
0
47 views
1
Download
2013, No.1329
of 58
Search document
12
Sheet Music
23. Perencanaan teknis konstruksi adalah dokumen yang disusun terhad suatu kegiatan untuk merumuskan perincian jenis d dimensi/spesifikasi teknis dalam hal kualitas, volume, perkiraan bia dan jangka waktu pelaksanaan yang digunakan sebagai dasar dal membangun konstruksi.
24. Supervisi/Pengawasan teknis adalah suatu kegiatan yang dilakukan pa saat pelaksanaan kegiatan konstruksi agar hasilnya sesuai deng spesifikasi teknis yang ditetapkan dan dilaksanakan oleh konsul supervisi/pengawas teknis.
25. Pendampingan adalah suatu kegiatan BPBD Provinsi untuk mendampi pelaksanaan kegiatan di Provinsi/ Kabupaten berupa pemantau evaluasi dan koordinasi termasuk menyiapkan fasilitator kelomp masyarakat (teknis dan non teknis), pelatihan, pengawasan teknis pa kegiatan pelaksanaan non konstruksi.
26. Kegiatan konstruksi adalah pemulihan dan pembangunan kembali fi yang rusak akibat bencana yang mengandung unsur kegiatan mitig dan pengurangan risiko bencana.
You're Reading a Preview 27. Koordinasi adalah kegiatan manajemen yang mencakup penyusun rencana, pelaksanaan Unlock kegiatan, dan pemantauan evaluasi yang dilakuk full access with a free trial. dalam bentuk pertemuan atau rapat, konsultasi, permintaan lapor analisis dan umpan balik baikWith secara Download Freelisan Trial maupun secara tertulis y mengarah pada upaya penyelesaian permasalahan yang dihadapi un mencapai tujuan rehabilitasi dan rekonstruksi yang ditetapkan. Sign up to vote on this title
28. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disebut SPP ada Useful Not useful dokumen yang diterbitkan oleh PejabatPembuatKomitmen yang be permintaan kepada Pejabat Penanda Tangan SPM untuk menerbitk
Home
Saved
Top Charts
Books
Audiobooks
Magazines
News
Documents
Sheet Music
Upload
Sign In
Join
Search
Home
Saved
Top Charts
Books
Audiobooks
Upload
Sign In
Join
RELATED TITLES
0
Peraturan Lembaga-lpnk Bnpb Nomor 4 Tahun 2013 (Permen Nomor 4 Tahun 2013)
Uploaded by dimastuvwxyz dASARDASAR_BATIK.pdf
BNPB
Save
Embed
Share
Print
Install Sam Tab 1
Proposal Basket
Magazines
News
Documents
0
47 views
Download
1
of 58
Search document
13
2013, No.13
Sheet Music
oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran atas dasar perjanj kontrak kerja atau surat perintah kerja lainnya.
31. Surat Permintaan Pembayaran Rehabilitasi dan Rekonstruksi ya selanjutnya disebut SPP-RR adalah dokumen yang diterbitkan o Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Daerah yang berisi permintaan kepa Pejabat Penanda Tangan SPM-RR untuk menerbitkan surat perin membayar sejumlah uang atas beban bagian anggaran rehabilitasi d rekonstruksi yang dikuasainya untuk pihak yang ditunjuk dan ses syarat-syarat yang ditentukan dalam dokumen perikatan yang menj dasar penerbitan SPP-RR berkenaan.
32. Surat Perintah Membayar Rehabilitasi dan Rekonstruksi yang selanjutn disebut SPM-RR adalah surat perintah yang diterbitkan oleh Peja Penanda Tangan SPM untuk dan atas nama Kuasa Pengguna Anggar kepada BP atau kuasanya berdasarkan SPP-RR untuk melakuk pembayaran sejumlah uang kepada pihak dan atas beban angga rehabilitasi dan rekonstruksi yang ditunjuk dalam SPP-RR be rkenaan.
33. Bantuan Langsung Masyarakat selanjutnya disebut BLM adalah bantu dari Pemerintah pusat/daerah yanga Preview diterima langsung oleh masyara You're Reading dan/atau lembaga kemasyarakatan termasuk lembaga non-pemerin full access with a free trial. bidang pendidikan danUnlock keagamaan.
34. Bantuan Dana Rumah Download yang selanjutnya With Free dise Trial but BDR adalah bantuan d pemerintah pusat/daerah yang diterima langsung oleh masyarakat un pembangunan hunian tetap (huntap). Sign up to vote on this title
35. Bantuan Dana Lingkungan yang selanjutnya disebut BDL adalah bantu useful Useful Notoleh dari pemerintah pusat/daerah yang diterima langsung desa dan/a lembaga kemasyarakatan untuk pembangunan infrastruk
Home
Saved
Top Charts
Books
Audiobooks
Magazines
News
Documents
Sheet Music
Upload
Sign In
Join
Search
Home
Saved
Top Charts
Books
Audiobooks
Upload
Sign In
Join
RELATED TITLES
0
Peraturan Lembaga-lpnk Bnpb Nomor 4 Tahun 2013 (Permen Nomor 4 Tahun 2013)
Uploaded by dimastuvwxyz dASARDASAR_BATIK.pdf
BNPB
Save
Embed
Share
Print
Install Sam Tab 1
Proposal Basket
Magazines
News
Documents
0
47 views
1
Download
2013, No.1329
of 58
Search document
14
Sheet Music
BAB II REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI SEKTOR PERMUKIMAN
Kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana pada prinsipnya ada upaya mengembalikan kondisi kehidupan masyarakat dan lingkungan hid yang terkena bencana pada situasi yang lebih baik dari sebelumnya. Deng demikian, sehubungan dengan pemulihan akses terhadap kebutuhan dasar ya tempat berlindung, maka pemulihan sektor permukiman berupa pembangun atau perbaikan hunian tetap yang rusak karena bencana beserta prasara lingkungannya sudah sepatutnya dijadikan prioritas.
A. Prinsip Dasar
Prinsip dasar dalam rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana sek permukiman adalah:
1. Pemerintah dan Pemerintah Daerah bersama masyarakat, bertanggu jawab dalam penyelenggaraan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabenca sektor permukiman.
2. Pemulihan sektor permukiman khususnya hunian tetap menjadi priori You're Reading a Preview dengan pemanfaatan sumberdaya lokal secara maksimal.
full access dan with a free trial. 3. Menggunakan prinsip Unlock integrasi sinkronisasi sumberdaya sec komprehensif termasuk aspirasi masyarakat dan pihak terkait un Download Free Trial mencapai efektivitas dan efisiensiWith pembangunan Huntap.
4. Dilaksanakan tepat waktu, terencana, terpadu, koordinatif berkesinambungan dengan perencanaan pembangunan daetitle rah. Sign up to vote on this
d
useful membang Useful Not 5. Membangun Rumah yang ramah bencana dalam rangka kembali lebih baik (build back better) yang terpadu dengan kon pengurangan resiko bencana.
Home
Saved
Top Charts
Books
Audiobooks
Magazines
News
Documents
Sheet Music
Upload
Sign In
Join
Search
Home
Saved
Top Charts
Books
Audiobooks
Sign In
Upload
Join
RELATED TITLES
0
Peraturan Lembaga-lpnk Bnpb Nomor 4 Tahun 2013 (Permen Nomor 4 Tahun 2013)
Uploaded by dimastuvwxyz dASARDASAR_BATIK.pdf
BNPB
Save
Embed
Share
Print
Install Sam Tab 1
Proposal Basket
Magazines
News
Documents
0
47 views
Download
1
of 58
Search document
2013, No.13
15 Sheet Music
3. Besarnya bantuan dana stimulan rehabilitasi dan rekonstru pascabencana subsektor perumahan diberikan sesuai dengan kemampu anggaran pemerintah dan maksimal sebesar yang ditetapkan dalam Su Keputusan Kepala BNPB.
4. Dana bantuan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana sek permukiman yang diberikan dalam bentuk dana Bantuan Langsu Masyarakat (BLM) adalah berupa stimulus pembangunan Hunt sedangkan untuk kegiatan pendampingan pembangunan rumah pembangunan prasarana lingkungan akan diberikan dalam bentuk n BLM.
5. Penerima dana rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana sek permukiman wajib mempertanggungjawabkan pengelolaannya ses tatacara dan mekanisme pengelolaan APBN sebagaimana dijabarkan dal petunjuk teknis ini.
6. Pemulihan sektor permukiman khususnya pembangunan Huntap da dilakukan di lokasi lama (in situ) ataupun di lokasi baru (relokasi) atau situ sesuai dengan kebijakan pemerintah daerah setempat. You're Reading a Preview 7. Untuk relokasi, maka pemerintah daerah berkewajiban dalam penyedia lahan relokasi. Unlock full access with a free trial.
8. Pola pembangunan Huntap in situ dilakukan melalui pemberdaya Download With Free Trial dilaksanakan dengan p masyarakat, sedangkan ex situ dapat pemerdayaan masyarakat dan/atau kontraktual sesuai dengan kebijak pemerintah daerah yang mengakomodasikan aspirasi masyara Sign up to vote on this title terdampak bencana yang rumahnya akan dibangun kembali. Useful Not useful
9. Pembangunan prasarana lingkungan untuk relokasi difasilitasi o pemerintah dalam upaya untuk pemenuhan kebutuhan infrastruk
Home
Saved
Top Charts
Books
Audiobooks
Magazines
News
Documents
Sheet Music
Upload
Sign In
Join
Search
Home
Saved
Top Charts
Books
Audiobooks
Upload
Sign In
Join
RELATED TITLES
0
Peraturan Lembaga-lpnk Bnpb Nomor 4 Tahun 2013 (Permen Nomor 4 Tahun 2013)
Uploaded by dimastuvwxyz dASARDASAR_BATIK.pdf
BNPB
Save
Embed
Share
Print
Install Sam Tab 1
Proposal Basket
Magazines
News
Documents
0
47 views
1
Download
2013, No.1329
of 58
Search document
16
Sheet Music
komunitas, menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat di lok terdampak bencana.
3. Kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi sektor permukiman ya menggunakan pendekatan pemberdayaan berbasis masyarakat, agar te berorientasi pada pengurangan risiko bencana, maka harus dibang suatu sistem pendampingan masyarakat yang pelaksanaann dikoordinasikan oleh BNPB/BPBD. 4. Pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi sektor berdasarkan dokumen rencana aksi rehabilitasi dan pascabencana atau perencanaan lain yang dise tarakan.
permukim rekonstru
5. Pemerintah memberikan kesempatan kepada Lembaga Donor/NGO/L dan pihak-pihak lain untuk berperan memberikan bantuan dan dukung dalam kerangka kesatuan tujuan, mekanisme, sistem dan pengendali Lembaga-lembaga tersebut di atas dapat melakukan pembangunan deng mengikuti skema dana BDR Pembangunan Permukiman sete mendapatkan persetujuan dari Bupati/Walikota melalui BP Kabupaten/Kota. Bantuan dan dukungan dapat diwujudkan dal bentuk: You're Reading a Preview
a. Pengembangan kapasitas bagi penyelenggaraan pembangunan sek Unlock full access with a free trial. permukiman.
Download With Free Trial b. Rehabilitasi dan rekonstruksi infrastruktur permukiman masyara (sanitasi, air minum dan penyehatan lingkungan permukiman). c. Desain rumah yang konstruksinya Sign ramah up to votegempa on this titledengan memperhatikan kearifan lokal. Useful Not useful
te
d. Peningkatan keterampilan pelaksana maupun masyarakat berdasark kearifan lokal.
Home
Saved
Top Charts
Books
Audiobooks
Magazines
News
Documents
Sheet Music
Upload
Sign In
Join
Search
Home
Saved
Top Charts
Books
Audiobooks
Upload
Sign In
Join
RELATED TITLES
0
Peraturan Lembaga-lpnk Bnpb Nomor 4 Tahun 2013 (Permen Nomor 4 Tahun 2013)
Uploaded by dimastuvwxyz dASARDASAR_BATIK.pdf
BNPB
Save
Embed
Share
Print
Install Sam Tab 1
Proposal Basket
Magazines
News
Documents
0
47 views
Download
1
of 58
Search document
17
2013, No.13
Sheet Music
2. Terbangunnya komunitas di lokasi sasaran yang diharapkan mam menyelenggarakan rehabilitasi dan rekonstruksi pembangunan Huntap.
3. Terciptanya proses interaksi antar warga dalam menanggulangi persoa bersama dan menumbuhkan kembangkan solidaritas sosial yang kondu dalam membangun komunitas.
4. Terciptanya kearifan lokal di dalam kelompok masyarakat sesuai deng potensi budaya yang sudah ada.
Sedangkan indikator capaian adalah terbangunnya Huntap dan prasara lingkungan serta dihuni oleh masyarakat penerima BDR.
E. Kriteria Penerima BDR
Dalam hal pembangunan Huntap dilakukan dengan dana bantuan stimu dari pemerintah, maka kriteria penerima dana bantuan Huntap ada sebagai berikut:
1. Keluarga yang telah kehilangan rumah dan/atau rusak akibat benca (rusak berat/rusak sedang/rusak ringan) serta mempunyai kepemilik rumah yang syah.
Reading akepemilikan Preview 2. Kepala Keluarga yang You're mempunyai rumah lebih dari s rumah, maka bantuan diberikan hanya untuk Unlock full access with a free trial. satu Huntap.
3. Apabila kepala keluarga meninggal dunia, maka ahli waris hanya berh With Free Trial mendapat penggantian Download satu huntap, walaupun ahli waris lebih dari sa orang.
4. Bantuan Dana Rumah (BDR) diberikan untuk keluarga Sign upkepala to vote on this title yang belu dan atau tidak sedang dalam proses mendapatkan Not useful Huntap d Useful bantuan sumber pendanaan yang lain.
5. Penerima BDR wajib menunjukan identitas kepemilikan atau hak gu
Home
Saved
Top Charts
Books
Audiobooks
Magazines
News
Documents
Sheet Music
Upload
Sign In
Join
Search
Home
Saved
Top Charts
Books
Audiobooks
Upload
Sign In
Join
RELATED TITLES
0
Peraturan Lembaga-lpnk Bnpb Nomor 4 Tahun 2013 (Permen Nomor 4 Tahun 2013)
Uploaded by dimastuvwxyz dASARDASAR_BATIK.pdf
BNPB
Save
Embed
Share
Print
Install Sam Tab 1
Proposal Basket
Magazines
News
Documents
0
47 views
1
Download
2013, No.1329
of 58
Search document
18
Sheet Music
BAB III ORGANISASI PENGELOLA KEGIATAN PEMBANGUNAN SEKTOR PERMUKIMAN A. Organisasi Pengelola Perbendaharaan
Pengorganisasian pengelola perbendaharaan pelaksanaan kegia rehabilitasi dan rekonstruksi sektor permukiman yang menggunakan AP yang dialokasikan dalam DIPA BNPB ditetapkan secara berjenjang, mulai d Pemerintah, Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota, Kecamatan dan De Pengelola perbendaharaan sesuai dengan Peraturan Meneteri Keuang Nomor 105/PMK.05/2013 tanggal 26 Juli 2013 tentang Mekanis Pelaksanaan Anggaran Penanggulangan Bencana dan Peraturan Kepala BN Nomor ... Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Anggar Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah Pascabe ncana.
1. Organisasi Pengelola pada Pemerintah/Pemerintah Daerah
Organisasi pengelola di tingkat Pemerintah/Pemerintah Daerah ada sebagai berikut: You're Reading a Preview a.
Rehabilitasi danUnlock Rekonstruksi full access with a Sektor free trial. Permukiman dengan P Kontraktual
Download Free Trial Untuk pembangunan sektorWith permukiman dengan pola kontrakt terdiri dari kegiatan perencanaan teknis, pekerjaan kontruksi dan konsultansi pengawasan. Pada dasarnya, perencanaan dilaksanakan oleh BPBD pengawasannya dikerjakan oleh kegiatan tersebut maka kepada
Sign up to vote on this title
teknis dan pekerjaan konstru Useful Not useful Kabupaten/Kota dan pekerja BPBD Provinsi. Untuk pelaksana BPBD Provinsi selaku yang dib
Home
Saved
Top Charts
Books
Audiobooks
Magazines
News
Documents
Sheet Music
Upload
Sign In
Join
Search
Home
Saved
Top Charts
Books
Audiobooks
Upload
Sign In
Join
RELATED TITLES
0
Peraturan Lembaga-lpnk Bnpb Nomor 4 Tahun 2013 (Permen Nomor 4 Tahun 2013)
Uploaded by dimastuvwxyz dASARDASAR_BATIK.pdf
BNPB
Save
Embed
Share
Print
Install Sam Tab 1
Proposal Basket
Magazines
News
Documents
0
47 views
1
Download
of 58
Search document
19
2013, No.13
Sheet Music
f) Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) di BNPB (Kedeput Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi) jika terdapat kegiatan ya dikerjakan oleh BNPB
2) Di Tingkat Daerah (provinsi/kabupaten/kota) yang ditetapkan o Gubernur/Bupati/Walikota: a) Pejabat Pembuat Komitmen di BPBD b) Bendahara Pengeluaran (BP) di BPBD c) Atasan Langsung (Kepala Pelaksana BPBD)
d) Penanggung Jawab Operasional Kegiatan (PJOK) pada SK teknis terkait
Namun untuk kondisi dan kebijakan tertentu, sebagian atau selur kegiatan tersebut dapat dikerjakan oleh BNPB dengan atau tid melibatkan BPBD. Apabila melibatkan BPBD Provinsi/Kabupaten/Ko maka di BPBD tersebut akan ditetapkan PPK Daerah dan Bendah Pengeluaran Pembantu (BPP). b.
Rehabilitasi dan Rekonstruksi Sektor Permukiman dengan P Pemberdayaan Masyarakat You're Reading a Preview Pada pola ini, maka pendanaan diberikan dalam bentuk bantu Unlock full access with a free trial. langsung kepada masyarakat/kelompok masyarakat di baw pengelolaan Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Kabupaten/K Download Free Trial yang ditetapkan. Pekerja sesuai dengan kondisi dan With kebijakan pendukung berupa pendampingan dan pengawasan pada dasarn akan dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi. Namun apabila terda Signkegiatan up to vote onpendampingan this title kondisi dan kebijakan tertentu, maka d pengawasan dapat dilaksanakan sebagian atau seluruhnya oleh BN Not useful Useful baik dikerjakan sendiri maupun dengan me libatkan BPBD.
Dalam pembangunan Permukiman oleh Pemerintah Provinsi a
Home
Saved
Top Charts
Books
Audiobooks
Magazines
News
Documents
Sheet Music
Upload
Sign In
Join
Search
Home
Saved
Top Charts
Books
Audiobooks
Upload
Sign In
Join
RELATED TITLES
0
Peraturan Lembaga-lpnk Bnpb Nomor 4 Tahun 2013 (Permen Nomor 4 Tahun 2013)
Uploaded by dimastuvwxyz dASARDASAR_BATIK.pdf
BNPB
Save
Embed
Share
Print
Install Sam Tab 1
Proposal Basket
Magazines
News
Documents
0
47 views
1
Download
2013, No.1329
of 58
Search document
20
Sheet Music
2) Di Tingkat Daerah, untuk mengelola dana biaya umum pelaksana kegiatan pembangunan permukiman yang akan diberikan dal bentuk dana bantuan sosial berpola hibah, ma Gubernur/Bupati/Walikota menetapkan: a) Pejabat Pembuat Komitmen di BPBD b) Bendahara Pengeluaran (BP) di BPBD c) Atasan Langsung (Kepala Pelaksana BPBD)
d) Penanggung Jawab Operasional Kegiatan (PJOK) pada SK teknis terkait
Dalam hal ini pendampingan dan/atau pengawasan dapat dikerjak sendiri oleh BNPB dengan atau tidak melibatkan BPBD dan dapat ju dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi sesuai dengan kondisi d kebijakan yang ditetapkan untuk pencapaian hasil kegiatan ya efektif. Apabila dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi, ma pendanaannya akan diberikan dalam bentuk dana bantuan so berpola hibah yang dikelola oleh BPBD Provinsi.
2. Tim Pendukung Pelaksana Kegiatan You're Reading a Preview Dalam pelaksanaan kegiatan dan/atau bagian kegiatan rehabilitasi d rekonstruksi sektor permukiman dikerjakan dengan menggunak Unlock full accessyang with a free trial. jasa pihak ketiga, maka akan didukung dengan Tim Pengada Barang/Jasa dan Tim Penerima Pengadaan Barang/Jasa. Sedangk Download Hasil With Free Trial untuk pelaksanaan kegiatan dengan mekanisme BLM atau kegiatan berbasis komunitas melalui pendekatan pemberdayaan masyarakat, ma Signpenggerak up to vote on this title adanya tim pendamping Pokmas dan motor masyarakat san useful berikut: Usefula dalah Notsebagai diperlukan. Tim Pendukung Pelaksana Kegiatan a. Tim Pendamping Masyarakat (TPM).
Home
Saved
Top Charts
Books
Audiobooks
Magazines
News
Documents
Sheet Music
Upload
Sign In
Join
Search
Home
Saved
Top Charts
Books
Audiobooks
Sign In
Upload
Join
RELATED TITLES
0
Peraturan Lembaga-lpnk Bnpb Nomor 4 Tahun 2013 (Permen Nomor 4 Tahun 2013)
Uploaded by dimastuvwxyz dASARDASAR_BATIK.pdf
BNPB
Save
Embed
Share
Print
Install Sam Tab 1
Proposal Basket
Magazines
News
Documents
0
47 views
Download
1
of 58
Search document
2013, No.13
21 Sheet Music
B. Penanggung Jawab Kegiatan
Jenjang pengorganisasian penanggung jawab pelaksanaan kegiatan den pembangunan Huntap khususnya melalui pemberdayaan masyara digambarkan sebagaimana terdapat pada Gambar 3.1 Gambar 3.1 Penanggungjawab Kegiatan Dengan POKMAS
You're Reading a Preview Unlock full access with a free trial.
Download With Free Trial
Tugas para penanggung jawab kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi sek permukiman dari pusat sampai daerah adalah sebagai berikut: Sign up to vote on this title
1. Pemerintah Pusat
Useful
Not useful
a. Kepala BNPB sebagai Penanggungjawab dan Koordinator Ting Nasional.
Home
Saved
Top Charts
Books
Audiobooks
Magazines
News
Documents
Sheet Music
Upload
Sign In
Join
Search
Home
Saved
Top Charts
Books
Audiobooks
Sign In
Upload
Join
RELATED TITLES
0
Peraturan Lembaga-lpnk Bnpb Nomor 4 Tahun 2013 (Permen Nomor 4 Tahun 2013)
Uploaded by dimastuvwxyz dASARDASAR_BATIK.pdf
BNPB
Save
Embed
Share
Print
Install Sam Tab 1
Proposal Basket
Magazines
News
Documents
0
47 views
1
Download
of 58
2013, No.1329
Search document
22
Sheet Music
Kabupaten/Kota, apabila sesuai dengan kebijakan yang ditetapk kegiatan ini dilaksanakan oleh BNPB dengan atau tidak melibatk BPBD. iv. Tugas PPK adalah: 1) Mengorganisasikan penyelenggaraan rekonstruksi pascabencana.
dana
rehabilitasi
d
2) Dalam hal pola pemberdayaan masyarakat, akan memfasilit pencairan dana ke rekening Pokmas atau Bank/Pos penyalur d KPPN Jakarta atas usulan PPK BPBD serta memfasiltasi pencai dana pendampingan ke rekening BPBD Provinsi dalam kegiatan pendampingan dilaksanakan oleh Provinsi se pencairan dana ke rekening BPBD Kabupaten/Kota unt membiayai kegiatan pemantauan dan evaluasi.
3) Dalam hal pola kontraktual, maka PPK akan memfasilit pencairan dana bantuan sosial berpola hibah ke rekening BP Kabupaten/Kota.
4) Dalam hal kegiatan pendampingan dilaksanakan sendiri o You're Reading a Preview BNPB, maka bersama-sama dengan PJOK melakukan: Unlock full access with a free trial.
a) Pola Pemberdayaan Masyarakat:
(1) pengadaan Konsultan Perorangan (KP) dan/atau Konsul Download With Free Trial Manajemen (KM) untuk merekrut Fasilitator (2) verifikasi dan validasi daftar anggota Pokmas, unt up to vote on thisrumah title kelancaran pelaksanaan Sign pembangunan bersa Useful Not useful fasilitator dan Tim Pendamping Masyarakat (TPM). (3) perencanaan pembangunan Huntap (site plan) d perencanaan teknis prasarana lingkungan permukiman.
Home
Saved
Top Charts
Books
Audiobooks
Magazines
News
Documents
Sheet Music
Upload
Sign In
Join
Search
Home
Saved
Top Charts
Books
Audiobooks
Sign In
Upload
Join
RELATED TITLES
0
Peraturan Lembaga-lpnk Bnpb Nomor 4 Tahun 2013 (Permen Nomor 4 Tahun 2013)
Uploaded by dimastuvwxyz dASARDASAR_BATIK.pdf
BNPB
Save
Embed
Share
Print
Install Sam Tab 1
Proposal Basket
Magazines
News
Documents
0
47 views
1
Download
of 58
Search document
2013, No.13
23 Sheet Music
2) Melakukan pemindahbukuan sejumlah dana ke rekening BPP BNPB dan/atau BPP di BPBD untuk membiayai kegiat pendampingan, pemantauan dan evaluasi dalam hal kegiatan ya dikerjakan sendiri oleh BNPB dengan atau tidak melibatkan BPB
2. Provinsi
Dalam hal kegiatan pendampingan atau jasa pengawasan konstru dikerjakan oleh BNPB dengan atau tidak melibatkan BPBD, maka BP Provinsi akan melakukan koordinasi, pemantauan dan evaluasi a pelaksanaan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi sektor permukim yang dilaksanakan oleh Pokmas.
Tehadap kegiatan pendampingan atau jasa pengawasan konstruksi dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi maka dialokasikan Dana Bantu Sosial Berpola Hibah dengan penanggung jawab kegiatan adalah seba berikut: a. Gubernur sebagai Penanggungjawab Program.
b. Sekretaris Daerah selaku Kepala BPBD Provinsi ex officio seba Penanggungjawab Kegiatan. You're Reading a Preview c. Kepala Pelaksana BPBD Provinsi sebagai Pelaksana Kegiatan d Unlock full access with a free trial. Atasan Langsung.
d. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) adalah personil pada bida Download With Free Trial Rehabilitasi dan Rekonstruksi di BPBD Provinsi yang memiliki sertifi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, ditetapkan oleh Gubernur. Sign up to vote on this title
e. Bendahara Pengeluaran (BP) adalah personil BPBD Provinsi Useful Not useful ditetapkan oleh Gubernur. f. Pejabat
Penanggung
Jawab
Operasional
Kegiatan
(PJOK)
Sek
Home
Saved
Top Charts
Books
Audiobooks
Magazines
News
Documents
Sheet Music
Upload
Sign In
Join
Search
Home
Saved
Top Charts
Books
Audiobooks
Upload
Sign In
Join
RELATED TITLES
0
Peraturan Lembaga-lpnk Bnpb Nomor 4 Tahun 2013 (Permen Nomor 4 Tahun 2013)
Uploaded by dimastuvwxyz dASARDASAR_BATIK.pdf
BNPB
Save
Embed
Share
Print
Install Sam Tab 1
Proposal Basket
Magazines
News
Documents
0
47 views
1
Download
of 58
2013, No.1329
Search document
24
Sheet Music
rehabilitasi dan rekonstruksi sektor permukiman dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota.
ya
ii. Kepala Pelaksana BPBD Provinsi:
1) merencanakan dan menerapkan program kegiatan rehabilit dan rekonstruksi sektor permukiman dengan melibatk partisipasi masyarakat melalui pemanfaatan bahan lokal. 2) membantu sosialisasi program dan koordinasi Kegiatan pembangunan sektor permukiman. 3) memfasilitasi penyelesaian masyarakat yang tidak kecamatan/desa.
pelaksana
konflik sosial, dan pengadu dapat diselesaikan di ting
4) melakukan pengendalian pelaksanaan rekonstruksi sektor permukiman.
rehabilitasi
d
iii. PPK di BPBD Provinsi: a) Pola Pemberdayaan Masyarakat:
(1) pengadaan You're Konsultan (KP) dan/atau Konsul Reading Perorangan a Preview Manajemen (KM) untuk merekrut Fasilitator access with a daftar free trial. anggota (2) verifikasi Unlock dan fullvalidasi Pokmas, unt kelancaran pelaksanaan pembangunan rumah bersa Download With Free Trial fasilitator dan Tim Pendamping Masyarakat (TPM). (3) perencanaan pembangunan Huntap (site plan) d perencanaan teknis prasarana lingkungan permukiman. Sign up to vote on this title (4) penyusunan langkah percepatan rehabilitasi dan rekonstru Useful Not useful sektor permukiman. (5) pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan rehabilitasi d
Home
Saved
Top Charts
Books
Audiobooks
Magazines
News
Documents
Sheet Music
Upload
Sign In
Join
Search
Home
Saved
Top Charts
Books
Audiobooks
Upload
Sign In
Join
RELATED TITLES
0
Peraturan Lembaga-lpnk Bnpb Nomor 4 Tahun 2013 (Permen Nomor 4 Tahun 2013)
Uploaded by dimastuvwxyz dASARDASAR_BATIK.pdf
BNPB
Save
Embed
Share
Print
Install Sam Tab 1
Proposal Basket
Magazines
News
Documents
0
47 views
Download
1
of 58
Search document
25
2013, No.13
Sheet Music
pembangunan Huntap ex situ dapat dilaksanakan dengan pola kontrakt kepada pihak ketiga atau pola pemberdayaan masyarakat deng pembentuakan kelompok masyarakat (Pokmas). Sedangkan un pembangunan Huntap in situ akan dilaksanakan dengan p pemberdayaan masyarakat.
Untuk pembangunan Huntap dengan cara kontraktual, maka kepa Pemerintah Kabupaten/Kota terkait akan dialokasikan dana bantu sosial berpola hibah baik untuk pembangunan sektor permukim maupun untuk pemantauan dan evaluasi. Sedangkan untuk p pemberdayaan, maka untuk pembangunan sektor permukiman (sebag atau seluruhnya) akan dialokasikan dana BLM, sedangkan untuk bantu teknis, pemantauan dan evaluasi dialokasikan dana bantuan sos berpola hibah kepada Pemerintah Kabupaten/Kota. Untuk itu, maka penanggung jawab kegiatan adalah sebagai berikut: a. Bupati/Walikota sebagai Penanggungjawab Program.
b. Sekretaris Daerah selaku Kepala BPBD ex officio Kabupaten/K sebagai Penanggungjawab Kegiatan. You're Reading a Preview c. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten/Kota sebagai Pelaksana Kegia Unlock full access with a free trial. dan Atasan Langsung.
d. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) adalah personil pada bida Download With Free Trial Rehabilitasi dan Rekonstruksi BPBD Kabupaten/Kota yang memi sertifikat Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, ditetapkan o Bupati/Walikota. Sign up to vote on this title
Useful Not useful e. Bendahara Pengeluaran (BP) adalah personil BPBD Kabupaten/K ditetapkan oleh Bupati/Walikota.
Home
Saved
Top Charts
Books
Audiobooks
Magazines
News
Documents
Sheet Music
Upload
Sign In
Join
Search
Home
Saved
Top Charts
Books
Audiobooks
Upload
Sign In
Join
RELATED TITLES
0
Peraturan Lembaga-lpnk Bnpb Nomor 4 Tahun 2013 (Permen Nomor 4 Tahun 2013)
Uploaded by dimastuvwxyz dASARDASAR_BATIK.pdf
BNPB
Save
Embed
Share
Print
Install Sam Tab 1
Proposal Basket
Magazines
News
Documents
0
47 views
1
Download
of 58
2013, No.1329
Search document
26
Sheet Music
3) Merumuskan strategi dan kebijakan operasional pembangun sektor permukiman dengan memperhatikan budaya dan keari lokal serta aspirasi masyarakat. 4) Menetapkan surat keputusan penetapan Pokmas. ii. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten/Kota:
1) Merencanakan dan menerapkan program kegiatan rehabilit dan rekonstruksi sektor permukiman dengan melibatk partisipasi masyarakat melalui pemanfaatan bahan lokal. 2) Membantu sosialisasi program dan koordinasi kegiatan pembangunan sektor permukiman. 3) Memfasilitasi penyelesaian masyarakat yang tidak kecamatan/desa.
pelaksana
konflik sosial, dan pengadu dapat diselesaikan di ting
4) Turut serta dalam pengendalian pelaksanaan pembangun huntap. iii. PPK Daerah:
You're Reading a Preview a) Pola Pemberdayaan Masyarakat: Unlock full access with a free trial.
(1) Verifikasi dan validasi daftar anggota Pokmas, unt kelancaran pelaksanaan pembangunan rumah bersa Download With Free Trial fasilitator dan Tim Pendamping Masyarakat (TPM). (2) Perencanaan pembangunan Huntap (site plan) d perencanaan teknis prasaranaSign lingkungan up to vote on permukiman. this title (3) Penyusunan langkah percepatan rehabilitasi dan rekonstru Useful Not useful sektor permukiman. (4) Pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan rehabilitasi d
Home
Saved
Top Charts
Books
Audiobooks
Magazines
News
Documents
Sheet Music
Upload
Sign In
Join
Search
Home
Saved
Top Charts
Books
Audiobooks
Upload
Sign In
Join
RELATED TITLES
0
Peraturan Lembaga-lpnk Bnpb Nomor 4 Tahun 2013 (Permen Nomor 4 Tahun 2013)
Uploaded by dimastuvwxyz dASARDASAR_BATIK.pdf
BNPB
Save
Embed
Share
Print
Install Sam Tab 1
Proposal Basket
Magazines
News
Documents
0
47 views
Download
1
of 58
Search document
27
2013, No.13
Sheet Music
(1) secara bersama sama dengan PPK melakukan verifikasi d validasi daftar anggota Pokmas, untuk kelanca pelaksanaan pembangunan rumah bersama fasilitator dan T Pendamping Masyarakat (TPM). (2) perencanaan pembangunan Huntap (site plan) d perencanaan teknis prasarana lingkungan permukiman. (3) secara bersama-sama dengan PPK Kabupaten/Ko menetapkan spesifikasi teknis dan RAB rumah type 36 deng beberapa pilihan model rumah. (4) melaksanakan kegiatan Land Clearing serta pembangun prasarana dan sarana lingkungan untuk relokasi. (5) penyusunan langkah percepatan rehabilitasi dan rekonstru sektor permukiman. (6) pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan rehabilitasi d rekonstruksi sektor permukiman. b) Pola Kontraktual:
(1) Secara bersama-sama dengan PPK pada BP Kabupaten/Kota melaksanakan pengadaan jasa konstru You're Reading a Preview pembangunan Huntap dan/atau prasarana lingkungan. (2) Secara bersama-sama dengan PPK Kabupaten/Ko Unlock full access with a free trial. menetapkan spesifikasi teknis dan RAB rumah type 36 deng beberapa pilihan model Download Withrumah. Free Trial (3) Melaksanakan kegiatan Land Clearing serta pembangun prasarana dan sarana lingkungan untuk re lokasi. Signdan up to vote this title permukim (4) Memfasilitasi pelaksanaan BDR BDLonsektor Useful Not useful melalui Pokmas. (5) Melakukan pendampingan, pengendalian dan pelapo pelaksanaan kegiatan pembangunan huntap.
Home
Saved
Top Charts
Books
Audiobooks
Magazines
News
Documents
Sheet Music
Upload
Sign In
Join
Search
Home
Saved
Top Charts
Books
Audiobooks
Upload
Sign In
Join
RELATED TITLES
0
Peraturan Lembaga-lpnk Bnpb Nomor 4 Tahun 2013 (Permen Nomor 4 Tahun 2013)
Uploaded by dimastuvwxyz dASARDASAR_BATIK.pdf
BNPB
Save
Embed
Share
Print
Install Sam Tab 1
Proposal Basket
Magazines
News
Documents
0
47 views
1
Download
2013, No.1329
of 58
Search document
28
Sheet Music
d. Menyelesaikan konflik sosial dan pengaduan masyarakat yang terjad wilayahnya yang tidak terselesaikan pada tingkat desa.
5. Desa
Sebagai pendukung kegiatan di lapangan pada pola pemberdaya masyarakat, maka Pemerintah Desa memiliki peran sebagai berikut: a. Menyiapkan dan menyusun anggota Pokmas. b. Membantu menyiapkan data lahan.
c. Mendampingi fasilitator dalam sosialisasi pelaksanaan pembangun permukiman. d. Mendampingi fasilitator dalam rembug warga dan pelatihan warga.
e. Menyelesaikan konflik sosial dan pengaduan masyarakat yang terjad wilayahnya.
6. Masyarakat
Dalam hal rehabilitasi dan rekonstruksi sektor permukiman dilaksanak dengan pola pemberdayaan masyarakat, maka di tingkat masyara diuraikan sebagai berikut: You're Reading a Preview a. Kelompok Masyarakat (Pokmas) Unlock full access with a free trial.
1) Sebagai pelaksana langsung kegiatan pembangunan rum pascabencana melalui proses kegiatan pengorganisasian wa Download With Free Trial bersama Kepala Desa, dibentuk Pokmas Pembangunan Permukim
2) Anggota Pokmas 10 - 20 KK diusahakan masih satu dusun, b Sign updiambil to vote ondari this title tidak mencukupi minimal 10 KK, boleh KK dusun l terdekat. Useful Not useful
3) Pembentukan Pokmas Pembangunan Permukiman dibentuk o pemerintah kabupaten/kota dengan Berita Acara Pembentuk
Home
Saved
Top Charts
Books
Audiobooks
Magazines
News
Documents
Sheet Music
Upload
Sign In
Join
Search
Home
Saved
Top Charts
Books
Audiobooks
Upload
Sign In
Join
RELATED TITLES
0
Peraturan Lembaga-lpnk Bnpb Nomor 4 Tahun 2013 (Permen Nomor 4 Tahun 2013)
Uploaded by dimastuvwxyz dASARDASAR_BATIK.pdf
BNPB
Save
Embed
Share
Print
Install Sam Tab 1
Proposal Basket
Magazines
News
Documents
0
47 views
Download
1
of 58
Search document
29
2013, No.13
Sheet Music
7) Pokmas berkomitmen menjalankan amanah untuk mengelola B dengan menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas. 8) Pokmas menjamin implementasi pembangunan dengan persyaratan yang telah ditetapkan.
rumah
ses
9) Pokmas mengadakan pertemuan rutin anggota Pokmas untuk sem permasalahan yang berhubungan dengan proses pembangun rumah. 10) Pokmas membuat pelaporan pemanfaatan dana k epada TPM.
11) Pokmas berkoordinasi dengan para pelaku lainnya, seperti TP Fasilitator, dll.
b. Tim Pendamping Masyarakat (TPM)
1) TPM adalah lembaga pimpinan kolektif yang pada hakekatn mengandung pengertian sebagai wadah masyarakat untuk bersine dan menjadi lembaga kepercayaan milik masyarakat, yang dia baik oleh masyarakat sendiri maupun pihak luar.
2) Dalam upaya kelancaran pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstru di tingkat desa peranan serta pimpinan tokoh masyarakat lokal, b You're Reading a Preview formal maupun informal sangat diperlukan, untuk itu pe Unlockanggotanya full access with a antara free trial. lain tokoh masyarakat d dibentuk TPM yang warga masyarakat setempat yang memahami masalah sosial d With Free Trial teknis konstruksiDownload bangunan rumah. 3) TPM mempunyai tugas pokok sebagai berikut:
Sign up tomelaksanakan vote on this title a) Mendampingi masyarakat dalam kegia useful maupun Useful baik Not pembangunan rumah pasca bencana, in-situ situ.
Home
Saved
Top Charts
Books
Audiobooks
Magazines
News
Documents
Sheet Music
Upload
Sign In
Join
Search
Home
Saved
Top Charts
Books
Audiobooks
Upload
Sign In
Join
RELATED TITLES
0
Peraturan Lembaga-lpnk Bnpb Nomor 4 Tahun 2013 (Permen Nomor 4 Tahun 2013)
Uploaded by dimastuvwxyz dASARDASAR_BATIK.pdf
BNPB
Save
Embed
Share
Print
Install Sam Tab 1
Proposal Basket
Magazines
News
Documents
0
47 views
1
Download
2013, No.1329
of 58
Search document
30
Sheet Music
telah disalurkan kepada masyarakat sesuai dengan usulan ya telah disetujui.
g) Menyusun dan menyampaikan laporan kegiatan kepada PJOK.
h) Berkoordinasi rutin dengan Fasilitator, Pokmas, PJOK, PPK d lain-lain. 4) TPM dibentuk dan ditetapkan oleh BPBD Kabupaten/Kota anggotanya terdiri dari: a) 1 (satu) orang unsur Kecamatan. b) 1 (satu) orang unsur Desa. c) 1 (satu) orang tokoh masyarakat. d) 1 (satu) orang unsur Polsek setempat. e) 1 (satu) orang unsur Koramil setempat.
c. Fasilitator
1) Fasilitator adalah pendamping pemberdayaan masyarakat dal pelaksanaan kegiatan pembangunan sektor permukiman.
2) Fasilitator direkrut oleh KP/KM dan diangkat dan ditetapkan o PPK berdasarkan kontrak outsourcing guna melaksanakan kegia You're Reading a Preview pendampingan Pokmas di tingkat desa yang dalam menjalank Unlock fulldengan access withBPBD a free trial. tugasnya berkoordinasi kabupaten/kota.
3) Unsur Fasilitator beranggotakan sekurang-kurangnya 5 orang terd Download With Free Trial dari Senior Fasilitator, Fasilitator Teknik, Fasilitator Sos Fasilitator Ekonomi/Administrasi dan Pengendali Mutu ( Build Controller ) untuk pembangunan Sign rumah atau Pengendali Mu up to vote on this title (Infrastructure Controller) untuk Useful pembangunan Not useful infrastruk lingkungan. 4) Tim fasilitator BDR mempunyai wilayah kerja 10 – 15 Pokmas.
Home
Saved
Top Charts
Books
Audiobooks
Magazines
News
Documents
Sheet Music
Upload
Sign In
Join
Search
Home
Saved
Top Charts
Books
Audiobooks
Sign In
Upload
Join
RELATED TITLES
0
Peraturan Lembaga-lpnk Bnpb Nomor 4 Tahun 2013 (Permen Nomor 4 Tahun 2013)
Uploaded by dimastuvwxyz dASARDASAR_BATIK.pdf
BNPB
Save
Embed
Share
Print
Install Sam Tab 1
Proposal Basket
Magazines
News
Documents
0
47 views
1
Download
of 58
Search document
2013, No.13
31 Sheet Music
d) Berkoordinasi rutin dengan Pokmas, Kabupaten/Kota dan SKPD teknis terkait.
TPM,
PJOK,
BP
e) Membantu memecahkan masalah tingkat Pokmas terkait deng huntap. f)
Membuat laporan pelaksanaan kegiatan, dokumentasi perkembangan pekerjaan mingguan dan bulanan.
You're Reading a Preview Unlock full access with a free trial.
Download With Free Trial Sign up to vote on this title
Useful
Not useful
d
Home
Saved
Top Charts
Books
Audiobooks
Magazines
News
Documents
Sheet Music
Upload
Sign In
Join
Search
Home
Saved
Top Charts
Books
Audiobooks
Upload
Sign In
Join
RELATED TITLES
0
Peraturan Lembaga-lpnk Bnpb Nomor 4 Tahun 2013 (Permen Nomor 4 Tahun 2013)
Uploaded by dimastuvwxyz dASARDASAR_BATIK.pdf
BNPB
Save
Embed
Share
Print
Install Sam Tab 1
Proposal Basket
Magazines
News
Documents
0
47 views
1
Download
of 58
2013, No.1329
Search document
32
Sheet Music
BAB IV PERSIAPAN, PENCAIRAN DAN PENYALURAN DANA
Ketentuan pencairan dan penyaluran dana bantuan sektor permukim mengacu kepada Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Benca Nomor : …. Tahun ….. tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Anggaran Kegia Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah Pascabencana Bab V dan Peratur Menteri Keuangan Nomor 105/PMK.05/2013 tentang Mekanisme Pelaksana Anggaran Penanggulangan Bencana.
A. Bantuan Dana Rumah
Bantuan Dana Rumah (BDR) dapat dilaksanakan dalam dua mekanis pengelolaan, yaitu: dilaksanakan dengan pemberdayaan masyarakat mela kelompok masyarakat (Pokmas) atau dilaksanakan secara kontraktual kep pihak ketiga oleh BPBD Kabupaten/Kota atau BPBD Provinsi jika ditetapk untuk dilaksanakan oleh BPBD Provinsi.
1. Mekanisme Pemberdayaan Masyarakat
a. Ketentuan pemberian BDR You're Reading a Preview Pemberian Bantuan Dana Rumah (BDR) kepada masyarakat terdamp Unlock full access with a free trial. bencana, dengan pola pemberdayaan masyarakat yang sepenuhn dilaksanakan oleh Pokmas, adalah sebagai berikut: Download With Free Trial 1) Penyaluran BDR dilaksanakan berdasarkan Nota Kesepaham pengelolaan dana bantuan Rehabilitasi dan Rekonstru Pascabencana Sektor Permukiman antara Sign up toBNPB vote on dengan this title Pemerin Kabupaten/Kota atau Pemerintah Provinsi jika unt Not ditetapkan useful Useful dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi.
2) BDR merupakan BLM yang diberikan kepada masyarakat peneri
Home
Saved
Top Charts
Books
Audiobooks
Magazines
News
Documents
Sheet Music
Upload
Sign In
Join
Search
Home
Saved
Top Charts
Books
Audiobooks
Upload
Sign In
Join
RELATED TITLES
0
Peraturan Lembaga-lpnk Bnpb Nomor 4 Tahun 2013 (Permen Nomor 4 Tahun 2013)
Uploaded by dimastuvwxyz dASARDASAR_BATIK.pdf
BNPB
Save
Embed
Share
Print
Install Sam Tab 1
Proposal Basket
Magazines
News
Documents
0
47 views
Download
1
of 58
Search document
33
2013, No.13
Sheet Music
4) Pokmas yang telah terbentuk diwajibkan membuka rekening ba terdekat dengan 3 (tiga) spesimen penanda-tangan penarikan da yaitu Bendahara, Ketua dan Sekretaris Pokmas.
5) Proses pengajuan BDR harus dilengkapi dengan Dokumen Tek Pembangunan Perumahan (DTPP) yang telah diverifikasi d disetujui oleh Tim Fasilitator dan KP/KM
6) Dalam BDR tidak dialokasikan dana untuk Biaya Operasional (B apabila dalam pelaksanaan BDR tersebut dibutuhkan BO ma dialokasikan dalam bentuk dana bantuan sosial berpola hibah ya ditransfer langsung dari KPPN Jakarta ke rekening BP Provinsi/Kabupaten/Kota.
7) Pencairan BDR dari rekening Pokmas ditandatangani secara bersa oleh 2 (dua) orang, yakni Bendahara dan Ketua Pokmas. Apab Ketua Pokmas berhalangan, maka dapat digantikan oleh Sekreta Pokmas.
8) Penyaluran BDR dari Rekening Pokmas kepada setiap Angg Pokmas dilakukan dalam 3 (tiga) tahap, yaitu Tahap I sebesar 40 You'redan Reading a Preview Tahap II sebesar 40% Tahap III sebesar 20% dengan persyara sebagai berikut: Unlock full access with a free trial.
TAHAP Download With FreePERSYARATAN Trial PENYALURAN Kemajuan fisik 0%, dengan : Tahap I : 40%
•
Sign up to vote lahan on this title Lokasi sudah jelas, sudah dibersihkan (land ) sesuai Useful clearing Not useful dengan SK Bupati tentang penempatan lokasi sesuai dengan nama penempatan huntap
Home
Saved
Top Charts
Books
Audiobooks
Magazines
News
Documents
Sheet Music
Upload
Sign In
Join
Search
Home
Saved
Top Charts
Books
Audiobooks
Sign In
Upload
Join
RELATED TITLES
0
Peraturan Lembaga-lpnk Bnpb Nomor 4 Tahun 2013 (Permen Nomor 4 Tahun 2013)
Uploaded by dimastuvwxyz dASARDASAR_BATIK.pdf
BNPB
Save
Embed
Share
Print
Install Sam Tab 1
Proposal Basket
Magazines
News
Documents
0
47 views
1
Download
2013, No.1329
of 58
Search document
34
Sheet Music
b. Persiapan Kelengkapan Administrasi
PJOK sebagai pihak yang melakukan pembinaan teknis terhad pelaksanaan fisik dan pengendalian keuangan pembangunan hun mengajukan kelengkapan dokumen pencairan dana sesuai propo Pokmas yang telah diverifikasi oleh Tim Fasilitator. Usulan PJOK dibuat setelah melalui langkah-langkah se bagai berikut: 1) Penyusunan Dokumen Teknis Pembangunan Pe rumahan (DTPP)
Fasilitator membantu Pokmas untuk: a) Menyiapkan DTPP. b) Menentukan model huntap sesuai desain yang tersedia d tahapan kerja pembangunan huntap secara partisipatif. c) Menyusun Rencana Anggaran Biaya (RAB) pembangunan hun sehingga tersusun RAB yang efisien dan benar (Formulir 1). d) Menyusun rencana kerja pelaksanaan pembangunan hun termasuk rencana pengadaan bahan. 2) Menyiapkan persyaratan administrasi berupa: a) b) c) d) e) f) g)
Berita Acara pembentukan Pokmas; You're Reading a Preview SK pembentukan Pokmas; Unlock full access with a free trial. Identitas anggota Pokmas; Surat kepemilikan tanah; Download With Free Trial Berita Acara penetapan harga satuan; Foto progress 0%; Rencana tapak (site plan ).
Sign up to vote on this title
3) Menyusun rencana penggunaan BDR. Useful
Not useful
4) Masing-masing anggota Pokmas membuat pernyataan kesanggu menyelesaikan pembangunan huntap dari dana BDR yang diter
Home
Saved
Top Charts
Books
Audiobooks
Magazines
News
Documents
Sheet Music
Upload
Sign In
Join
Search
Home
Saved
Top Charts
Books
Audiobooks
Upload
Sign In
Join
RELATED TITLES
0
Peraturan Lembaga-lpnk Bnpb Nomor 4 Tahun 2013 (Permen Nomor 4 Tahun 2013)
Uploaded by dimastuvwxyz dASARDASAR_BATIK.pdf
BNPB
Save
Embed
Share
Print
Install Sam Tab 1
Proposal Basket
Magazines
News
Documents
0
47 views
Download
1
of 58
Search document
35
2013, No.13
Sheet Music
6) Membuka Rekening Pokmas Pokmas membuka rekening atas nama Pokmas pada Bank Kan cabang terdekat yang akan digunakan untuk menampung BD PJOK mengirimkan nama dan contoh tanda tangan Pengu Pokmas yang berwenang menandatangani SPP-BDR kepada Ba Pembayar di wilayah masing-masing. Pembukaan rekening Pokm sebaiknya dilakukan sebelum penandatanganan SPP-BD Penarikan dana dari rekening tersebut harus ditandatangani oleh (dua) orang pengurus Pokmas yaitu Bendahara dan Ketua Pokm Jika Ketua Pokmas berhalangan dapat digantikan dengan Sekreta Pokmas.
7) Menandatangani SPP-BDR Berdasarkan DTPP, selanjutnya PJOK bersama Pokm menandatangani SPP-BDR, yang memuat jumlah dana hibah, na penerima dan alamatnya, tahapan pembayaran, hak dan kewajib serta sanksi masing-masing pihak.
8) Mendaftarkan POKMAS a) Tim Fasilitator mendaftarkan Pokmas yang You're Reading a Preview menandatangani SPP-BDR yang dilengkapi dengan Daf Nominatif Anggota Pokmas (Formulir Unlock full access with a free trial. 4), Daftar Nominatif P okm (Formulir 5), dan Kwitansi Tanda Terima BDR Pokmas (Formu 6) kepada KP/KM; Download With Free Trial b) KP/KM bersama PJOK mengajukan kelengkapan dokum pencairan dana sesuai proposal Pokmas yang telah diverifik Signkepada up to vote PPK on thisDaerah title oleh Tim Fasilitator. Usulan PJOK dilamp Useful Not useful dengan: (1)Surat Keputusan Bupati tentang penetapan Pokmas peneri bantuan.
Home
Saved
Top Charts
Books
Audiobooks
Magazines
News
Documents
Sheet Music
Upload
Sign In
Join
Search
Home
Saved
Top Charts
Books
Audiobooks
Sign In
Upload
Join
RELATED TITLES
0
Peraturan Lembaga-lpnk Bnpb Nomor 4 Tahun 2013 (Permen Nomor 4 Tahun 2013)
Uploaded by dimastuvwxyz dASARDASAR_BATIK.pdf
BNPB
Save
Embed
Share
Print
Install Sam Tab 1
Proposal Basket
Magazines
News
Documents
0
47 views
1
Download
of 58
2013, No.1329
Search document
36
Sheet Music
atau Pemerintah Provinsi sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan.
Proses pengadaan jasa konstruksi dan jasa konsultansi yang berkai dengan kegiatan pembangunan prasarana lingkungan ini dilakukan ses dengan Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 yang diperbaha dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Pedom pengadaan barang/jasa instansi pemerintah.
B. Bantuan Dana Lingkungan
Bantuan Dana Lingkungan (BDL) merupakan pendukung prasara lingkungan pada huntap. BDL diberikan terutama pada pembangun permukiman ex-situ (relokasi). Pemberian BDL dapat dilaksanakan dalam d mekanisme, yaitu dilaksanakan melalui mekanisme pemberdaya masyarakat atau dilaksanakan secara kontraktual melalui pihak ketiga o BPBD Kabupaten/Kota atau BPBD Provinsi sesuai dengan kebijakan ya ditetapkan.
1. Mekanisme Pemberdayaan Masyarakat
Dengan mekanisme pemberdayaan masyarakat ini, maka BDL diberik dengan mekanisme pemberian BLM. Formulir-formulir adalah formu You're Reading a Preview yang digunakan pada bagian Bantuan Dana Rumah dengan penyesuaian Unlock full access with a free trial.
a. Ketentuan Pemberian BDL
1) BDL merupakan Download dana bantuan yang With Free Trialdiberikan kepada masyara yang telah membentuk Badan Keswadayaan Masyarakat/T Pengelola Kegiatan (BKM/TPK) dengan tujuan untuk membia Sign up to vote on this title kegiatan pembangunan prasarana lingkungan.
Useful
Not useful
2) BDL disalurkan ke penerima dana melalui rekening BKM/TPK.
3) Pengelolaan dana sepenuhnya menjadi tanggung jawab BKM/T
Home
Saved
Top Charts
Books
Audiobooks
Magazines
News
Documents
Sheet Music
Upload
Sign In
Join
Search
Home
Saved
Top Charts
Books
Audiobooks
Upload
Sign In
Join
RELATED TITLES
0
Peraturan Lembaga-lpnk Bnpb Nomor 4 Tahun 2013 (Permen Nomor 4 Tahun 2013)
Uploaded by dimastuvwxyz dASARDASAR_BATIK.pdf
BNPB
Save
Embed
Share
Print
Install Sam Tab 1
Proposal Basket
Magazines
News
Documents
0
47 views
Download
1
of 58
Search document
2013, No.13
37 Sheet Music
TAHAP PENYALURAN
PERSYARATAN
Tahap I : 50%
Kemajuan fisik 0%
Tahap II : 50%
Kemajuan fisik terpasang minimal 30% atau kemajuan dana 80% dari dana Tahap I
b. Persiapan Kelengkapan Administrasi 1) Menyusun Dokumen Teknis Pembangunan Lingkungan (DTPL)
a) BKM/TPK menyusun desain BDL huntap secara partisipatif d kemudian Fasilitator Teknik menuangkannya dalam ben gambar teknik dengan spesifikasi dan rencana kerjanya.
b) BKM/TPK menyusun Rencana Anggaran Biaya (RAB) prasara lingkungan sehingga tersusun RAB yang efis ien dan benar.
c) BKM/TPK menyusun rencana kerja pelaksanaan prasara lingkungan termasuk rencana pengadaan bahan. d) BKM/TPK menyusun rencana penggunaan dana.
You're Reading a Preview DTPL dan kelengkapann e) Fasilitator dan PJOK memverifikasi yang terdiri dari: Unlock full access with a free trial. (1) Berita Acara penetapan harga satuan; Download With Free Trial (2) Foto progress 0%; (3) Rencana tapak (site plan).
2) Membuka Rekening BKM/TPK Sign up to vote on this title Membuka rekening atas nama BKM/TPK Bank/Kantor caba useful Usefulpada Not terdekat yang akan digunakan untuk menampung Dana BDL deng menyerahkan 3 (tiga) spesimen tanda tangan, yaitu Ketua, Sekreta
Home
Saved
Top Charts
Books
Audiobooks
Magazines
News
Documents
Sheet Music
Upload
Sign In
Join
Search
Home
Saved
Top Charts
Books
Audiobooks
Sign In
Upload
Join
RELATED TITLES
0
Peraturan Lembaga-lpnk Bnpb Nomor 4 Tahun 2013 (Permen Nomor 4 Tahun 2013)
Uploaded by dimastuvwxyz dASARDASAR_BATIK.pdf
BNPB
Save
Embed
Share
Print
Install Sam Tab 1
Proposal Basket
Magazines
News
Documents
0
47 views
1
Download
2013, No.1329
of 58
Search document
38
Sheet Music
a) Surat Keputusan Bupati tentang penetapan Pokmas peneri bantuan. b) RAB pekerjaan konstruksi prasarana lingkungan. c) SPP-BDL. d) Gambar rencana pekerjaan konstruksi prasarana lingkungan e) Daftar Nominatif BKM/TPK berikut file elektronik (softcopy). f) Kuitansi tanda terima dari BKM/TPK .
2. Mekanisme Pembangunan secara Kontraktual
Mekanisme BDL secara kontraktual dilakukan oleh BPBD Kabupaten/K atau BPBD Provinsi dengan menggunakan jasa pihak ketiga. Deng demikian bantuan rehabilitasi dan rekonstruksi dari BNPB dilakuk melalui pemberian dana bantuan sosial berpola hibah kepada Pemerin Provinsi/Kabupaten/Kota.
Proses pengadaan jasa konstruksi dan jasa konsultansi yang berkai dengan kegiatan pembangunan prasarana lingkungan ini dilakukan ses dengan Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 yang diperbaha dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Pedom pengadaan barang/jasaYou're instansi pemerintah. Reading a Preview Unlock full access with a free trial.
Download With Free Trial Sign up to vote on this title
Useful
Not useful
Home
Saved
Top Charts
Books
Audiobooks
Magazines
News
Documents
Sheet Music
Upload
Sign In
Join
Search
Home
Saved
Top Charts
Books
Audiobooks
Upload
Sign In
Join
RELATED TITLES
0
Peraturan Lembaga-lpnk Bnpb Nomor 4 Tahun 2013 (Permen Nomor 4 Tahun 2013)
Uploaded by dimastuvwxyz dASARDASAR_BATIK.pdf
BNPB
Save
Embed
Share
Print
Install Sam Tab 1
Proposal Basket
Magazines
News
Documents
0
47 views
Download
1
of 58
Search document
39
2013, No.13
Sheet Music
BAB V PELAKSANAAN PEMBANGUNAN SEKTOR PERMUKIMAN
Pelaksanaan pembangunan sektor permukiman terdiri dari pembangun hunian tetap (huntap) dan prasarana lingkungan.
A. Pembangunan Huntap Tahapan dalam pembangunan huntap meliputi :
1. Sosialisasi dan Pelatihan
BPBD Kabupaten/Kota menyelenggarakan sosialisasi dan pelatihan se bimbingan teknis kepada TPM, Tim Fasilitator dan Pokmas yang sud ditetapkan. a. Sosialisasi
Sebelum pelaksanaan kegiatan pembangunan sektor permukiman, T Fasilitator lebih dulu melaksanakan sosialisasi pelaksana pembangunan huntap kepada Pokmas di tingkat desa dengan diban oleh Pemerintah Desa, TPM dan KP/KM. Maksud sosialisasi di ting desa adalah untuk: You're kepada Reading awarga Preview 1) Memberikan informasi mengenai rencana pelaksana
pembangunan sektor permukiman yang mencakup renca Unlock full access with a free trial. pelaksanaan kegiatan, baik kegiatan perencanaan, pelaksana konstruksi maupun pasca konstruksi. Download With Free Trial 2) Mendorong peran aktif warga dalam pelaksanaan kegiatan, sehin warga mempunyai pengetahuan dan pemahaman tentang renca pelaksanaan pembangunan sektor permukiman. Sign up to vote on this title
3) Menyepakati bersama rencana pembangunan, sehingga wa Useful Not useful diharapkan akan mendukung dan berperan aktif dalam pro pelaksanaan pembangunan sektor permukiman.
Home
Saved
Top Charts
Books
Audiobooks
Magazines
News
Documents
Sheet Music
Upload
Sign In
Join
Search
Home
Saved
Top Charts
Books
Audiobooks
Sign In
Upload
Join
RELATED TITLES
0
Peraturan Lembaga-lpnk Bnpb Nomor 4 Tahun 2013 (Permen Nomor 4 Tahun 2013)
Uploaded by dimastuvwxyz dASARDASAR_BATIK.pdf
BNPB
Save
Embed
Share
Print
Install Sam Tab 1
Proposal Basket
Magazines
News
Documents
0
47 views
1
Download
of 58
2013, No.1329
Search document
40
Sheet Music
3) Pelatihan untuk fasilitator non teknis antara lain me ngenai: a) Administrasi keuangan. b) Teknik fasilitasi pendampingan Pokmas. c) Teknik pengumpulan dan pengelolaan data. d) Teknik penyusunan laporan.
2. Persiapan Konstruksi
Persiapan pelaksanaan konstruksi pada prinsipnya mengacu pada DT dan beberapa tambahan serta perubahan bila dibutuhkan termas ketentuan teknis lain yang berlaku. a. Cakupan Pelaksanaan Kegiatan Huntap (Non Kontraktual), meliputi:
1) Metode pelaksanaan konstruksi untuk sektor permukim ditetapkan bersama Pokmas, Tim Fasilitator dan KP/KM. 2) Pelaksanaan konstruksi pembangunan sektor dilakukan secara swakelola dan gotong royong.
permukim
3) Pelaksanaan pengawasan kualitas teknis rumah aman gem (quality assurance ). b. Survey, dengan ruang lingkup: You're Reading a Preview 1) Mengukur rencana tapak dan kondisi akhir lahan. Unlock full access with a free trial.
2) Menentukan tipe dan jenis model rumah yang memberikan manfa
3) Memastikan tidak terdapat masalah teknis yang berat baik dal Download With Free Trial pelaksanaan pembangunan konstruksi maupun kondisi lahan. 4) Melakukan pengukuran dan land clearing lahan.
Sign up to vote on this title
c. Detail Engineering Design (DED), dengan ruang lingkup pekerjaan:
Useful
Not useful
1) Penyiapan gambar-gambar desain (denah tampak, potongan d detail)
Home
Saved
Top Charts
Books
Audiobooks
Magazines
News
Documents
Sheet Music
Upload
Sign In
Join
Search
Home
Saved
Top Charts
Books
Audiobooks
Upload
Sign In
Join
RELATED TITLES
0
Peraturan Lembaga-lpnk Bnpb Nomor 4 Tahun 2013 (Permen Nomor 4 Tahun 2013)
Uploaded by dimastuvwxyz dASARDASAR_BATIK.pdf
BNPB
Save
Embed
Share
Print
Install Sam Tab 1
Proposal Basket
Magazines
News
Documents
0
47 views
Download
1
of 58
Search document
41
2013, No.13
Sheet Music
b. Spesifikasi Teknis
Spesifikasi teknis umum yang harus dipenuhi dalam pembangun sektor permukiman :
1) Pembangunan pondasi rumah diatas tanah yang stabil, diusahak tidak pada tanah urugan. Jika berada diatas tanah urugan har dipadatkan terlebih dahulu dan dilakukan pengecekan kestabi dan kekuatan tanah.
2) Galian tanah pondasi minimal kedalaman 60 cm atau sampai tan keras sesuai dengan spesifikasi teknis.
3) Membuat pondasi menggunakan batu pecah/ batu setempat ya memenuhi persyaratan teknis.
4) Besi beton untuk struktur minimal diameter 12 mm dan b untuk sengkang/beugel minimal diameter 8 mm sesuai deng spesifikasi teknis perencanaan. 5) Tulangan kolom harus menerus sampai pondasi. 6) Sloof diangkur ke pondasi memakai besi beton 12 mm. 7) Dipasang ringbalk (balok ring) yang diikat kaku de ngan kolom.
8) Seluruh kerangkaYou're bangunan harus terikat secara kokoh dan kaku Reading a Preview 9) Dinding pasangan batu bata/batako dipasang angkur setiap ja Unlock full access with a free trial. vertikal 30 cm yang dijangkarkan ke kolom.
10) Setiap luasan dinding 12 With m 2 harus dipasang kolom praktis/ pa Download Free Trial balok pinggang sesuai dengan aturan bangunan ramah gempa.
11) Rangka kuda-kuda gantung, pada titik simpul sambungan ka Sign up to vote on this title diberi baut dan plat pengikat. Useful untuk Not useful 12) Bahan adukan/spesi campuran 1:4, beton campuran 1:2:3 dan beton rabat campuran 1:3:5.
bertula
Home
Saved
Top Charts
Books
Audiobooks
Magazines
News
Documents
Sheet Music
Upload
Sign In
Join
Search
Home
Saved
Top Charts
Books
Audiobooks
Sign In
Upload
Join
RELATED TITLES
0
Peraturan Lembaga-lpnk Bnpb Nomor 4 Tahun 2013 (Permen Nomor 4 Tahun 2013)
Uploaded by dimastuvwxyz dASARDASAR_BATIK.pdf
BNPB
Save
Embed
Share
Print
Install Sam Tab 1
Proposal Basket
Magazines
News
Documents
0
47 views
1
Download
of 58
2013, No.1329
Search document
42
Sheet Music
2) Jalan beraspal hotmix. 3) Jalan dengan interblok beton. 4) Jalan beton rabat. b. Pelaksanaan 1) Meratakan tanah
a) Membuat as jalan untuk semua jenis konstruksi jalan ses dengan rencana yang ada dalam rencana tapak untuk ja lingkungan atau jalan desa untuk yang dilaksanakan desa/kelurahan. b) Menentukan lebar jalan dengan tali dan patok. c) Meratakan tanah sesuai dengan ketinggian rencana (peil). 2) Menggali tanah untuk pondasi jalan a) Peil as jalan dihitung tebal konstruksi jalan.
b) Tebal konstruksi jalan lingkungan adalah lapisan pondasi baw (sub base) tebal 15 cm dan lapisan pondasi atas (base) tebal cm dan lapis permukaan tergantung dari jenisnya, unt penetrasi makadam 5 cm, hotmix tebal 4 cm, conblok beton d You'retebal Reading a Preview beton rabat adalah pasir 4 cm + tebal conblok beton = 8cm
c) Menggali tanah untuk jalan dengan alat berat a Unlock full accesspondasi with a free trial. dikerjakan dengan manusia sampai peil tanah dasar.
Freedengan Trial d) Memadatkan Download tanah With dasar kepadatan maksimum. 3) Lapisan Pondasi Bawah
alat
pemadat,
Sign up to vote on this title
sam
a) Peralatan yang dipakai : Truk, Tandem roller 4 – 6 ton, sap Useful Not useful sikat, pengki, kereta dorong, sekop dan alat bantu lainnya;
b) Material yang akan dipakai adalah ppasir batu (sirtu), deng
Home
Saved
Top Charts
Books
Audiobooks
Magazines
News
Documents
Sheet Music
Upload
Sign In
Join
Search
Home
Saved
Top Charts
Books
Audiobooks
Upload
Sign In
Join
RELATED TITLES
0
Peraturan Lembaga-lpnk Bnpb Nomor 4 Tahun 2013 (Permen Nomor 4 Tahun 2013)
Uploaded by dimastuvwxyz dASARDASAR_BATIK.pdf
BNPB
Save
Embed
Share
Print
Install Sam Tab 1
Proposal Basket
Magazines
News
Documents
0
47 views
Download
1
of 58
Search document
2013, No.13
43 Sheet Music
penghamparan sebelum pekerjaan dimulai.
c) Pengaturan material harus sedemikian rupa agar terja kebersihannya, sehingga mudah dalam pelaksanaan pekerjaan
d) Penebaran batu pecah dapat dilakukan dengan pengki setebal cm sedemikian rupa hingga merata.
e) Dipadatkan dengan alat Tandem Roller hingga ketebalan pa 10 cm. 5) Lapisan Permukaan Interblok beton (cone block)
Untuk membuat lapis permukaan dengan interblok beton, ma setelah lapis pondasi atas dilapisi dengan pasir tebal 4 cm d interblock tebal 8 cm dengan pelaksanaan sebagai berikut ;
a) Material: interblock sesuai model yang diinginkan, kanstein a kerb dan pasir untuk alas interblock dan pasir pengisi unt pengisi nat;
b) Peralatan yang dipakai: stemper bergetar (Plate Vibrat pemadat roda karet (Tyre Roller), pemotong blok, palu karet, sa ijuk, gerobak pengangkut blok bangku blok, benang, jidar (ka untuk perata)dan peralatan lain yang diperlukan; You're Reading a Preview c) Sebelum memasang interblok perlu diperhatikan pola le
kanstein, yang telah ditetapkan dalam desain, pola letak ini ak Unlock full access with a free trial. mempengaruhi cara kerja dalam pemasangan kanstein;
d) Aktifitas kerjaDownload harus rapi dan With Freesesuai Trial urutan, hal mini bertuju untuk menghindari kesemrawutan dalam bekerja; e) Pemasangan kanstein atau kerb lebih dahulu,
Sign up to vote on this title
(1) Kanstein merupakan komponen konstruksi utama a Useful Not useful terwujudnya interlocking arah horisontal, sehin persyaratan kekokohan, akurasi posisin tegak dan alinyem merupakan halhal yang harus dipenuhi.
Home
Saved
Top Charts
Books
Audiobooks
Magazines
News
Documents
Sheet Music
Upload
Sign In
Join
Search
Home
Saved
Top Charts
Books
Audiobooks
Sign In
Upload
Join
RELATED TITLES
0
Peraturan Lembaga-lpnk Bnpb Nomor 4 Tahun 2013 (Permen Nomor 4 Tahun 2013)
Uploaded by dimastuvwxyz dASARDASAR_BATIK.pdf
BNPB
Save
Embed
Share
Print
Install Sam Tab 1
Proposal Basket
Magazines
News
Documents
0
47 views
1
Download
of 58
2013, No.1329
Search document
44
Sheet Music
(2) Penggetaran dengan alat Plate Vibrator dimulai sesudah b terpasang 20 – 30 m2. (3) Penggetaran harus berhenti minimum 1,5 m dari ujung b terpasang. (4) Cara memasang blok di sarankan berada pada b terpasang, bukan menginjak alas pasir, agar alas pasir te belum padat (loose ) sebelum dipadatkan. (5) Nat atau celah antar blok lebarnya 2- 4 mm agar tidak terl sempit atau terlalu lebar. (6) Nat diisi pasir pengisi, maksudnya celah lebih kedap air d diperlukan agar saling mengunci (interlocking ) antar b beton. (7) Setelah selesai semua diratakan kembali dengan pema roda karet (Tyre Roller ).
2. Jembatan a. Jenis konstruksi jembatan yang dapat dilaksanakan 1) Jembatan kayu. 2) Jembatan beton bertulang. 3) Jembatan baja. b. Pelaksanaan
You're Reading a Preview
full access with a free trial. jembatan desa mengik Cara pelaksanaan Unlock untuk pembangunan petunjuk teknis. Download With Free Trial 3. Drainase dan Talud
a. Jenis Konstruksi Drainase dan Talud yang dapat dilaksanakan 1) Menggunakan batu kosong. 2) Menggunakan pasangan batu. b. Pelaksanaan
Sign up to vote on this title
Useful
Not useful
Home
Saved
Top Charts
Books
Audiobooks
Magazines
News
Documents
Sheet Music
Upload
Sign In
Join
Search
Home
Saved
Top Charts
Books
Audiobooks
Sign In
Upload
Join
RELATED TITLES
0
Peraturan Lembaga-lpnk Bnpb Nomor 4 Tahun 2013 (Permen Nomor 4 Tahun 2013)
Uploaded by dimastuvwxyz dASARDASAR_BATIK.pdf
BNPB
Save
Embed
Share
Print
Install Sam Tab 1
Proposal Basket
Magazines
News
Documents
0
47 views
Download
1
of 58
Search document
2013, No.13
45 Sheet Music
6) Tata cara perencanaan, pemasangan, dan pemeliharaan sist penyaluran air hujan pada bangunan huntap tinggal sederha mengikuti pedoman standar teknis yang be rlaku.
4. Sarana dan Prasarana Air Bersih a. Sumber Air bersih 1) Dari sumber mata air setempat 2) Dari sumber mata air lain desa/daerah 3) Dari sumber air dalam b. Pelaksanaan Sistem penyediaan air bersih sebagai berikut:
1) Harus direncanakan dan dipasang dengan mem-pertimbangk sumber air bersih, kualitas air bersih, sistem distribusi, d penampungannya.
2) Sumber air bersih dapat diperoleh dari sumber air berlanggan dan/atau sumber air lainnya serta yang memenuhi persyara kesehatan.
3) Kualitas air bersih memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dal Peraturan Menteri Kesehatan RI Nom You're Reading a Preview 416/MENKES/PER/IX/1990. Unlock full access with a free trial.
4) Penampungan air bersih dalam huntap tinggal sederhana se diupayakan agar menjamin kualitas air dan memenuhi sya kelaikan fungsi. Download With Free Trial
5) Tata cara perencanaan, pemasangan, dan pemeliharaan sist penyediaan air bersih, mengikuti Sign pedoman standar teknis ya up to vote on this title berlaku
Useful
Not useful
5. Sarana dan Prasarana Air Limbah Rumah Tangga
a. Prasarana Air Limbah huntap Tangga, sebagai berikut:
Home
Saved
Top Charts
Books
Audiobooks
Magazines
News
Documents
Sheet Music
Upload
Sign In
Join
Search
Home
Saved
Top Charts
Books
Audiobooks
Upload
Sign In
Join
RELATED TITLES
0
Peraturan Lembaga-lpnk Bnpb Nomor 4 Tahun 2013 (Permen Nomor 4 Tahun 2013)
Uploaded by dimastuvwxyz dASARDASAR_BATIK.pdf
BNPB
Save
Embed
Share
Print
Install Sam Tab 1
Proposal Basket
Magazines
News
Documents
0
47 views
1
Download
of 58
2013, No.1329
Search document
46
Sheet Music
6. Sarana dan Prasarana Persampahan a. Penanganan Sampah 3R Skala rumah tangga di Kawasan huntap
1) Penanganan sampah skala rumah tangga diharapkan da menerapkan upaya minimisasi yaitu dengan cara menguran memanfaatkan kembali dan mendaur ulang sampah yang dihasilk
2) Diperlukan keterlibatan aktif masyarakat dalam upaya pengurang volume dan pemilahan sampah. b. Pelaksanaan Sistem pengelolaan sampah
1) Sistem pembuangan kotoran limbah padat dan samp direncanakan dan dipasang dengan mempertimbangkan fasili penampungan dan jenisnya.
2) Pertimbangan fasilitas penampungan diwujudkan dalam bent penyediaan tempat penampungan kotoran dan sampah pada masi masing bangunan huntap tinggal sederhana, yang diperhitungk berdasarkan jumlah penghuni, volume kotoran dan sampah.
3) Pertimbangan jenis kotoran dan sampah diwujudkan dalam ben penempatan pewadahan dan pengolahannya yang tidak menggang You're Reading a Preview kesehatan penghuni dan lingkungan. Unlock full access withsebagai a free trial. berikut: 4) Ketentuan pengelolaan sampah
a) Kriteria besaran timbulan sampah untuk huntap tinggal ada Download With Free Trial 2,1 ltr/orang/hari, sedangkan untuk non-huntap tinggal ltr/unit/hari.
deng b) Setiap bangunan huntap tinggal sederhana dilengkapi Sign up to vote on this title fasilitas pewadahan yang memadai, sehingga tidak menggang Useful Not useful kesehatan dan kenyamanan bagipenghuni dan lingkungan.
c) Bagi pengembang per-huntapan yang membangun ± 80 u
Home
Saved
Top Charts
Books
Audiobooks
Magazines
News
Documents
Sheet Music
Upload
Sign In
Join
Search
Home
Saved
Top Charts
Books
Audiobooks
Upload
Sign In
Join
RELATED TITLES
0
Peraturan Lembaga-lpnk Bnpb Nomor 4 Tahun 2013 (Permen Nomor 4 Tahun 2013)
Uploaded by dimastuvwxyz dASARDASAR_BATIK.pdf
BNPB
Save
Embed
Share
Print
Install Sam Tab 1
Proposal Basket
Magazines
News
Documents
0
47 views
Download
1
of 58
Search document
47
2013, No.13
Sheet Music
BAB VI PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN
Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota dalam hal ini dilaksanakan oleh BPB wajib menyelenggarakan penatausahaan dan pertanggung jawaban angga dan pelaksanaan kegiatan rehabilitasi dan rekonstuksi pascabencana sek permukiman yang dananya dialokasikan pada DIPA BNPB. Sesuai deng Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan d Kinerja Instansi Pemerintah, Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota peneri dana bantuan dari APBN wajib menyusun dan menyajikan laporan keuang dan kinerja. Bentuk dan Formulir pertanggungjawaban dan pelaporan menga kepada Peraturan Kepala BNPB Nomor..... Tahun.... tentang Petunjuk Tek Pelaksanaan Anggaran Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilay Pascabencana bagian Lampiran.
A. Penatausahaan dan Pertanggungjawaban
Bendahara Pengeluaran (BP) pada BPBD Provinsi/Kabupaten/Kota wa menyelenggarakan pembukuan terhadap seluruh transaksi baik penerima dana pengeluaran dana rehabilitasi dan rekonstruksi yang dikelolanya.
Setelah kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi sektor permukiman sud You're Reading a Preview selesai dilaksanakan, maka sisa dana yang masih ada segera disetorkan Kas Negara dan dilaporkan ke full BNPB dengan melampirkan bukti penyetor Unlock access with a free trial. sisa dana ke Kas Negara.
Pembukuan yang diselenggarakan BP terdiri dari, Buku Kas Umum (BK Download With Free Trial dan Buku-Buku Pembantu, yang pencatatannya dilaksanakan atas dokumen sumber/transaksi keuangan yang terjadi.
up to voteBKU on thisterlebih title Pencatatan transaksi keuangan dilakukan Sign kedalam dahu Useful terkait Not usefulsesuai deng baru kemudian dicatat kedalam buku-buku pembantu jenis transaksi keuangan yang terjadi, yaitu: BP Kas Tunai, BP Bank, Persekot Kerja, BP UP, BP LS, BP Pajak, dan BP Lain-Lain.
Home
Saved
Top Charts
Books
Audiobooks
Magazines
News
Documents
Sheet Music
Upload
Sign In
Join
Search
Home
Saved
Top Charts
Books
Audiobooks
Upload
Sign In
Join
RELATED TITLES
0
Peraturan Lembaga-lpnk Bnpb Nomor 4 Tahun 2013 (Permen Nomor 4 Tahun 2013)
Uploaded by dimastuvwxyz dASARDASAR_BATIK.pdf
BNPB
Save
Embed
Share
Print
Install Sam Tab 1
Proposal Basket
Magazines
News
Documents
0
47 views
1
Download
of 58
2013, No.1329
Search document
48
Sheet Music
Bukti-bukti pengeluaran tetap disimpan oleh BP pada BPBD yang ak digunakan sebagai bahan pemeriksaan bagi aparat pemeriksa internal d eksternal.
B. Pelaporan
Pelaporan dilakukan secara berkala dan berjenjang terdiri dari lapor periodik dan laporan akhir, yaitu:
1. Laporan Harian
Laporan yang berisi tentang kegiatan harian yang menyangkut kemaju pekerjaan teknis dan non teknis berupa Laporan Tertulis dari Fasilita pada PJOK setempat sesuai dengan instruksi harian PJOK, Time Sched yang telah disetujui PJOK, serta Laporan Cuaca (Formulir 8 dan Formu 9).
2. Laporan Mingguan
Laporan yang berisikan kumpulan kegiatan harian yang dibuat dalam sa format yang telah disediakan untuk dijadikan pedoman kegiatan/moni kegiatan harian yang belum terlaksanakan, yang telah disediakan o masing-masing Fasilitator dan diajukan/dilaporkan ke PJOK.
3. Laporan Bulanan
You're Reading a Preview Laporan yang berisikan tentang kegiatan bulanan yang terdiri dari Lapor Unlock fullRealisasi access with a Keuangan free trial. Kemajuan Kegiatan Fisik dan yang disiapkan oleh P BPBD Provinsi/Kabupaten/Kota bersama-sama dengan PJOK terkait ya disampaikan kepada Download Gubernur/Bupati/Walikota dan tembusann With Free Trial disampaikan kepada Deputi Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi BNP Disamping itu Bendahara Pengeluaran pada BP Provinsi/Kabupaten/Kota wajib menyusun Pertanggungjawab SignLaporan up to vote on this title Keuangan yang disampaikan kepada Gubernur/Bupati/Walikota. Useful Not useful
4. Laporan Akhir
Home
Saved
Top Charts
Books
Audiobooks
Magazines
News
Documents
Sheet Music
Upload
Sign In
Join
Search
Home
Saved
Top Charts
Books
Audiobooks
Sign In
Upload
Join
RELATED TITLES
0
Peraturan Lembaga-lpnk Bnpb Nomor 4 Tahun 2013 (Permen Nomor 4 Tahun 2013)
Uploaded by dimastuvwxyz dASARDASAR_BATIK.pdf
BNPB
Save
Embed
Share
Print
Install Sam Tab 1
Proposal Basket
Magazines
News
Documents
0
47 views
Download
1
of 58
Search document
2013, No.13
49 Sheet Music
BAB VII PENGENDALIAN
Pengendalian dilakukan oleh BNPB maupun BPBD sesuai deng kewenangannya untuk memastikan penggunaan dana dan pelaksanaan kegia rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana sektor permukiman telah menca tujuannya secara efektiv, efisien, akuntabel dan sesuai dengan ketentu perundang-undangan. Pengendalian dapat dilakukan melalui pemantauan d evaluasi serta pengawasan terhadap berjalannya kegiatan. Pelaksana pengendalian mengacu kepada Peraturan Kepala BNPB Nomor.... Tahun tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Anggaran Kegiatan Rehabilitasi d Rekonstruksi Wilayah Pasca bencana BAB VII.
You're Reading a Preview Unlock full access with a free trial.
Download With Free Trial Sign up to vote on this title
Useful
Not useful
Home
Saved
Top Charts
Books
Audiobooks
Magazines
News
Documents
Sheet Music
Upload
Sign In
Join
Search
Home
Saved
Top Charts
Books
Audiobooks
Sign In
Upload
Join
RELATED TITLES
0
Peraturan Lembaga-lpnk Bnpb Nomor 4 Tahun 2013 (Permen Nomor 4 Tahun 2013)
Uploaded by dimastuvwxyz dASARDASAR_BATIK.pdf
BNPB
Save
Embed
Share
Print
Install Sam Tab 1
Proposal Basket
Magazines
News
Documents
0
47 views
Download
2013, No.1329
1
of 58
Search document
50
Sheet Music
BAB VIII PENUTUP
Petunjuk Teknis ini sebagai acuan bagi semua pihak dalam melaksanak kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi sektor permukiman. Untuk hal-hal ya belum diatur dalam petunjuk teknis ini, akan ditetapkan oleh Deputi Bida Rehabilitasi dan Rekonstruksi BNPB.
Karasteristik/kondisi alam dan budaya yang spesifik pada daerah ya terdampak bencana adalah berbeda - beda, sehingga dalam kegiatan rehabilit dan rekonstruksi pascabencana sektor permukiman diperlukan penyesua terhadap kearifan lokal/budaya setempat dan kondisi geografis/geolog Penyesuaian-penyesuaian tersebut termasuk hal-hal rinci teknis pelaksana akan diatur lebih lanjut oleh Pemerintah Daerah. KEPALA BADAN NASIONAL
PENANGGULANGAN BENCANA,
You're Reading a Preview Unlock full access with a free trial.
Download With Free Trial SYAMSUL MAARIF Sign up to vote on this title
Useful
Not useful
Home
Saved
Top Charts
Books
Audiobooks
Magazines
News
Documents
Sheet Music
Upload
Sign In
Join
Search
Home
Saved
Top Charts
Books
Audiobooks
Sign In
Upload
Join
RELATED TITLES
0
Peraturan Lembaga-lpnk Bnpb Nomor 4 Tahun 2013 (Permen Nomor 4 Tahun 2013)
Uploaded by dimastuvwxyz dASARDASAR_BATIK.pdf
BNPB
Save
Embed
Share
Print
Install Sam Tab 1
Proposal Basket
Magazines
News
Documents
0
47 views
Download
1
of 58
Search document
2013, No.13
51 Sheet Music
You're Reading a Preview
L Unlock AM P with IR full access a free A trial. N Download With Free Trial Sign up to vote on this title
Useful
Not useful
Home
Saved
Top Charts
Books
Audiobooks
Magazines
News
Documents
Sheet Music
Upload
Sign In
Join
Search
Home
Saved
Top Charts
Books
Audiobooks
Sign In
Upload
Join
RELATED TITLES
0
Peraturan Lembaga-lpnk Bnpb Nomor 4 Tahun 2013 (Permen Nomor 4 Tahun 2013)
Uploaded by dimastuvwxyz dASARDASAR_BATIK.pdf
BNPB
Save
Embed
Share
Print
Install Sam Tab 1
Proposal Basket
Magazines
News
Documents
0
47 views
1
Download
of 58
Search document
2013, No.1329
52
Sheet Music
LAMPIRAN I TENTANG PETUNJUK TEKNIS REHABILITASI D REKONSTRUKSI PASCABENCANA SEK PERMUKIMAN
RENCANA ANGGARAN BIAYA HUNIAN TETAP Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sektor Permukiman Di Kabupaten/Kota…..................... Prov…......................... Tahun………….. Nama Pemilik Alamat Kelurahan Kecamatan Kabupaten Provinsi
No
: ………………………….. : ………………………….. : ………………………….. : ………………………….. : ………………………….. : …………………………..
Uraian Pekerjaan
1
2
Satuan
Volume
You're 3 Reading a Preview 4
Harga Satuan 5
Jumlah Harga 6
Unlock full access with a free trial.
Jumlah Download With Free Trial Terbilang : …………………………………………………………………………………
Fasilitator (Nama Jelas)
TPM (Nama Jelas)
……….., …………………..20… Sign up toDiajukan vote on thisoleh title Pemilik Useful Not useful (Nama Jelas)
Home
Saved
Top Charts
Books
Audiobooks
Magazines
News
Documents
Sheet Music
Upload
Sign In
Join
Search
Home
Saved
Top Charts
Books
Audiobooks
Sign In
Upload
Join
RELATED TITLES
0
Peraturan Lembaga-lpnk Bnpb Nomor 4 Tahun 2013 (Permen Nomor 4 Tahun 2013)
Uploaded by dimastuvwxyz dASARDASAR_BATIK.pdf
BNPB
Save
Embed
Share
Print
Install Sam Tab 1
Proposal Basket
Magazines
News
Documents
0
47 views
1
Download
of 58
Search document
2013, No.13
53 Sheet Music
LAMPIRAN II TENTANG PETUNJUK TEKNIS REHABILITASI D REKONSTRUKSI PASCABENCANA SEK PERMUKIMAN
SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN MENYELESAIKAN PEMBANGUNAN HUNIAN TETAP
Yang bertandatangan di bawah ini, Ketua Kelompok Masyarakat.............(isi na Pokmas) wilayah Desa/Kelurahan ............ Kecamatan............. Kabupaten/Kota ..............., dengan ini menyatakan bahwa: 1. Kami akan menyelesaikan kegiatan pembangunan Huntap dalam rangka rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana sesuai dengan usulan pemanfaatan dana secara tepat waktu. 2. Kami bersedia menyusun dan menyerahkan laporan realisasi setiap tahap penyaluran dana beserta bukti-bukti pengeluarannya. Demikian surat pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya.
Yang Membuat, Ketua Pokmas Meterai
( Nama Jelas)
You're Reading a Preview Mengetahui: Unlock full access with a free trial.
Tim Pendamping Masyarakat :
Download With Free Trial ..................................... (nama & ttd) Sign up to vote on this title
Fasilitator:
Useful
Not useful
Home
Saved
Top Charts
Books
Audiobooks
Magazines
News
Documents
Sheet Music
Upload
Sign In
Join
Search
Home
Saved
Top Charts
Books
Audiobooks
Upload
Sign In
Join
RELATED TITLES
0
Peraturan Lembaga-lpnk Bnpb Nomor 4 Tahun 2013 (Permen Nomor 4 Tahun 2013)
Uploaded by dimastuvwxyz dASARDASAR_BATIK.pdf
BNPB
Save
Embed
Share
Print
Install Sam Tab 1
Proposal Basket
Magazines
News
Documents
0
47 views
1
Download
of 58
Search document
2013, No.1329
54
Sheet Music
LAMPIRAN III TENTANG
PETUNJUK TEKNIS REHABILITASI D REKONSTRUKSI PASCABENCANA SEK PERMUKIMAN
SURAT PERJANJIAN PENGELOLAAN BANTUAN DANA RUMAH Tentang Penyaluran Bantuan Langsung Masyarakat Kegiatan Rehabilitasidan Rekonstruksi Pascabencana Sektor Permukiman
Pada hari ini……….tanggal………..bulan…………..tahun…………., kami yang bertanda tan dibawah ini: Nama
: ……………………………………
Alamat
: …………………………………………….
Jabatan
You're Reading a Preview
: sebagai Penanggung Jawab Operasional Kegiatan (PJOK) sesuai dengan keputusan ......………. Nomor : …………….. Tanggal…………., selanjutnya dise Unlock full access with a free trial. PIHAK PERTAMA
Download With Free Trial Nama
: …………………………………….
Alamat
: ……………………………………………..
Jabatan
Sign up to vote on this title
: Ketua Kelompok Masyarakat (POKMAS) …………… berdasarkan keputusan Bu Not useful Useful dan No. ….. Tanggal ….. dalam hal ini bertindak untuk atas nama POKM …………… Desa ……………, Kecamatan ………………….., Kabupa …………………, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA
Home
Saved
Top Charts
Books
Audiobooks
Magazines
News
Documents
Sheet Music
Upload
Sign In
Join
Search
Home
Saved
Top Charts
Books
Audiobooks
Sign In
Upload
Join
RELATED TITLES
0
Peraturan Lembaga-lpnk Bnpb Nomor 4 Tahun 2013 (Permen Nomor 4 Tahun 2013)
Uploaded by dimastuvwxyz dASARDASAR_BATIK.pdf
BNPB
Save
Embed
Share
Print
Install Sam Tab 1
Proposal Basket
Magazines
News
Documents
0
47 views
1
Download
of 58
Search document
2013, No.13
55 Sheet Music
e.
PIHAK KEDUA menerima dan bertanggungjawab untuk mendistribusikan dana B pembangunan huntap kepada anggota POKMAS yang akan digunakan un pembangunan huntap yang berhak menerima, di Desa …………, Kecamatan ……… Kabupaten ……………, sesuai dengan prioritas yang telah ditetapkan.
Pasal 2 Penerima Dana BLM
Dana Bantuan akan dib erikan kepada Anggota POKMAS sebagai berikut: No
Nama Kepala Keluarga
Alamat
Status Kepemilikan
Kriteria Kerusakan
Jumlah Bantuan
1 2 dst Jumlah
Pasal 3 Tahap dan Persyaratan You're Reading aPenyaluran Preview Dana
Unlock full access with a free trial. Penyaluran dana dilaksanakan sebagai berikut: f. Pembayaran tahap I sebesar 40 % dibayarkan kepada anggota POKMAS apa Download Freemelampirkan Trial telah sesuai dengan kesepakatan anggota With dengan surat pernyataan sang menyelesaikan pembangunan huntap. g. Pembayaran Tahap II sebesar 40 % akan dibayarkan kepada anggota apa anggota telah memenuhi persyaratan: Sign up to vote on this title h. Berita Acara progress fisik pekerjaan minimal 20 % atau penyerapan d Useful Not useful sebesar 80% dari dana tahap I i. Bukti-bukti pembelian material. j. Rencana kegiatan penyelesaian pekerjaan pembangunan huntap selanjutnya
Home
Saved
Top Charts
Books
Audiobooks
Magazines
News
Documents
Sheet Music
Upload
Sign In
Join
Search
Home
Saved
Top Charts
Books
Audiobooks
Sign In
Upload
Join
RELATED TITLES
0
Peraturan Lembaga-lpnk Bnpb Nomor 4 Tahun 2013 (Permen Nomor 4 Tahun 2013)
Uploaded by dimastuvwxyz dASARDASAR_BATIK.pdf
BNPB
Save
Embed
Share
Print
Install Sam Tab 1
Proposal Basket
Magazines
News
Documents
0
47 views
1
Download
of 58
2013, No.1329
Search document
56
Sheet Music
p.
Apabila berdasarkan penilaian fasilitator anggota POKMAS tidak da memenuhi persyaratan yang ditetapkan, maka dana bantuan dapat ditangguhkan. q. Dalam hal setelah diberi bimbingan dan kesempatan untuk memperb kelengkapan persyaratan ternyata anggota POKMAS dinilai masih tidak mampu menunjuk itikad baiknya dalam pengelolaan dana BDRpembangunan huntap, maka PIHAK PERTA berhak melaksanakan pembatalan pembayaran dana u ntuk pembangunan huntap.
Pasal 5 Kondisi Force Majeure
PIHAK KEDUA diperkenankan untuk tidak melaksanakan kegiatan setelah menerima d bantuan, jika: r. Terjadi force majuere , yaitu suatu kejadian yang mengganggu atau meru pekerjaan diluar kemampuan pengendalian POKMAS. s. Terdapat tanda-tanda yang menunjukkan bahwa sebaiknya kegi dibatalkan.
Pasal 6 Lain-lain
You're Reading a Preview
Hal-hal lain yang belum termasuk dalam pasal-pasal diatas akan ditetapkan oleh PARA PI Unlock access with a free trial. dengan ketentuan tidak me nyimpang darifull petunjuk teknis dan peraturan perundangan.
Demikian surat perjanjian pengelolaan bantuan ini ditandatangani di atas materai secukup oleh PARA PIHAK. Download With Free Trial
Sign up to vote on this title
PIHAK PERTAMA
PIHAK KEDUA
Penanggung Jawab Operasional Kegiatan (PJOK)
Ketua Pokmas
Useful
Not useful
Home
Saved
Top Charts
Books
Audiobooks
Magazines
News
Documents
Sheet Music
Upload
Sign In
Join
Search
Home
Saved
Top Charts
Books
Audiobooks
Sign In
Upload
Join
RELATED TITLES
0
Peraturan Lembaga-lpnk Bnpb Nomor 4 Tahun 2013 (Permen Nomor 4 Tahun 2013)
Uploaded by dimastuvwxyz dASARDASAR_BATIK.pdf
BNPB
Save
Embed
Share
Print
Install Sam Tab 1
Proposal Basket
Magazines
News
Documents
0
47 views
1
Download
of 58
Search document
2013, No.13
57 Sheet Music
LAMPIRAN IV TENTANG
PETUNJUK TEKNIS REHABILITASI D REKONSTRUKSI PASCABENCANA SEK PERMUKIMAN
DAFTAR NOMINATIF ANGGOTA POKMAS
Penerima BDR Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sekto Permukiman Di Kab/Kota……………….Provinsi……… Tahun…………..
Nama Pokmas: ........................ No
Nama Anggota Pokmas
Alamat
Jumlah Bantuan (Rp)
Keterangan
You're Reading a Preview 1
2
3Unlock full access with4a free trial.
5
Download With Free Trial Sign up to vote on this title Jumlah:
Useful
Not useful
Terbilang: ……………………………………………………………………………………………………
Home
Saved
Top Charts
Books
Audiobooks
Magazines
News
Documents
Sheet Music
Upload
Sign In
Join
Search
Home
Saved
Top Charts
Books
Audiobooks
Sign In
Upload
Join
RELATED TITLES
0
Peraturan Lembaga-lpnk Bnpb Nomor 4 Tahun 2013 (Permen Nomor 4 Tahun 2013)
Uploaded by dimastuvwxyz dASARDASAR_BATIK.pdf
BNPB
Save
Embed
Share
Print
Install Sam Tab 1
Proposal Basket
Magazines
News
Documents
0
47 views
1
Download
of 58
2013, No.1329
Search document
58
Sheet Music
LAMPIRAN V TENTANG
PETUNJUK TEKNIS REHABILITASI D REKONSTRUKSI PASCABENCANA SEK PERMUKIMAN
DAFTAR NOMINATIF POKMAS
Penerima BDR Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sekto Permukiman Di Kab/Kota……………….Provinsi……… Tahun…………..
No
Nama Pokmas
Alamat Pokmas
1
2
3
Nomor dan Tanggal SK Penetapan POKMAS
Nomor Rekening Bank Pokmas
Jumlah Dana (Rp)
You're Reading a Preview 4
Unlock full access with a free trial.
Download With Free Trial
Jumlah
Sign up to vote on this title
Useful
Not useful
……….., …………………..20…
Home
Saved
Top Charts
Books
Audiobooks
Magazines
News
Documents
Sheet Music
Upload
Sign In
Join
Search
Home
Saved
Top Charts
Books
Audiobooks
Sign In
Upload
Join
RELATED TITLES
0
Peraturan Lembaga-lpnk Bnpb Nomor 4 Tahun 2013 (Permen Nomor 4 Tahun 2013)
Uploaded by dimastuvwxyz dASARDASAR_BATIK.pdf
BNPB
Save
Embed
Share
Print
Install Sam Tab 1
Proposal Basket
Magazines
News
Documents
0
47 views
1
Download
of 58
Search document
2013, No.13
59 Sheet Music
LAMPIRAN VI TENTANG
PETUNJUK TEKNIS REHABILITASI D REKONSTRUKSI PASCABENCANA SEK PERMUKIMAN
KUITANSI TANDA TERIMA BDR POKMAS Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sektor Permukiman
Sudah terima dari
:
Badan Nasional Penanggulangan Bencana
Uang sebesar
:
Rp. ......................,
:
............................... rupiah
:
Bantuan Dana Rumah Pokmas ……….
Terbilang Untuk pembayaran
You're Reading a Preview Unlock full access with a free trial.
Download With Free Trial ........................, ........................., 20.....
Setuju Dibayar, PPK BNPB
Sign up to vote onKetua this titlePokmas Bendahara Pokmas
Useful
Not useful
MATERAI
Home
Saved
Top Charts
Books
Audiobooks
Magazines
News
Documents
Sheet Music
Upload
Sign In
Join
Search
Home
Saved
Top Charts
Books
Audiobooks
Sign In
Upload
Join
RELATED TITLES
0
Peraturan Lembaga-lpnk Bnpb Nomor 4 Tahun 2013 (Permen Nomor 4 Tahun 2013)
Uploaded by dimastuvwxyz dASARDASAR_BATIK.pdf
BNPB
Save
Embed
Share
Print
Install Sam Tab 1
Proposal Basket
Magazines
News
Documents
0
47 views
Download
2013, No.1329
1
of 58
Search document
60
Sheet Music
You're Reading a Preview Unlock full access with a free trial.
Download With Free Trial Sign up to vote on this title
Useful
Not useful
Home
Saved
Top Charts
Books
Audiobooks
Magazines
News
Documents
Sheet Music
Upload
Sign In
Join
Search
Home
Saved
Top Charts
Books
Audiobooks
Sign In
Upload
Join
RELATED TITLES
0
Peraturan Lembaga-lpnk Bnpb Nomor 4 Tahun 2013 (Permen Nomor 4 Tahun 2013)
Uploaded by dimastuvwxyz dASARDASAR_BATIK.pdf
BNPB
Save
Embed
Share
Print
Install Sam Tab 1
Proposal Basket
Magazines
News
Documents
0
47 views
1
Download
of 58
Search document
2013, No.13
61 Sheet Music
LAMPIRAN VIII TENTANG PETUNJUK TEKNIS REHABILITASI D REKONSTRUKSI PASCABENCANA SEK PERMUKIMAN
LAPORAN MINGGUAN DAN HARIAN Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sektor Permukiman Kabupaten/Kota ............. LAPORAN MINGGUAN dan HARIAN KEGIATAN PROGRAM LOKASI PERIODE KE Penggunaan Alat N o
URAIAN
S/D
SATUA N
Kamis 00-Jan00
Jum'at
Sabtu
Minggu
Senin
Selasa
Rabu
01-Jan-
02-Jan-
03-Jan-
04-Jan00
05-Jan00
06-Jan 00
00 Reading 00a Preview 00 You're
Unlock full access with a free trial. Gerobak 1. sorong
Unit
2.
Cangkul
Unit
3.
Sekop
Unit
4.
Molen
Unit
5.
Ember
Unit
Download With Free Trial Sign up to vote on this title
Useful
Not useful
Home
Saved
Top Charts
Books
Audiobooks
Magazines
News
Documents
Sheet Music
Upload
Sign In
Join
