BAB
PENYUSUNAN RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (RAPBD) Peng Pengan angg ggar aran an adal adalah ah pros proses es pe peny nyus usun unan an angg anggar aran an.. Peng Pengan angg ggar aran an mer merupak upakan an sat satu asp aspek pe pent ntin ingg bagi bagi keuan euanggan daer aerah. ah. Angga nggarran meru merupa paka kann pe pedo doma mann tind tindak akan an yang yang akan akan dila dilaks ksan anak akan an pe peme meri rint ntah ah meliputi rencana pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan yang diukur dalam satuan rupiah, yang disusun menurut klasifikasi tertentu secara sistematis untuk satu periode. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuang keuangan an tahun tahunan an pemeri pemerinta ntahan han daerah daerah yang yang disetu disetujui jui ole oleh h Dew Dewan an Perwakilan Rakyat Daerah. Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan bahan APBD yang diajukan oleh Pemerintah Daerah untuk dibahas dalam sidang DPRD untuk disetujui sebagai APBD. APBD merupakan anggaran tahunan yang dilaksanakan mulai tanggal 1 Januari hingga 31 Desember. APBD APBD disu disusu sunn se sesu suai ai deng engan ke kebu buttuhan uhan pe pennyelen elengggar garaan aan pemerintah dan kemampuan pendapatan daerah. Azas ini mengharuskan pemeri pemerinta ntah h daerah daerah merenc merencana anakan kan keg kegiat iatan an daerah daerah yang yang dibutu dibutuhka hkann masi masing ng-m -mas asin ingg de deng ngan an memp memper erha hati tika kann ke kema mamp mpua uann daer daerah ah dala dalam m memperoleh pendapatan. Daerah diseyogyakan untuk menghindari utang daerah.
167
Penyusunan APBD didasarkan kepada rencana kerja pemerintah daerah untuk mewujudkan pelayanan masyarakat untuk mencapai citacita negara. APBD mempunyai fungsi-fungsi sebagai berikut. 1. oto otorisasi asi 2. pe pere renc ncan anaa aann 3. pe peng ngaw awas asan an 4. alokasi 5. dist distri ribu busi si 6. stab stabil ilis isas asi. i. Fungsi otorisasi bermakna bahwa anggaran daerah menjadi dasar untuk untuk mereal merealisa isasi si pendap pendapata atann dan belanj belanjaa pada pada tahun tahun bersan bersangku gkutan. tan. Tanpa dianggarkan dalam APBD sebuah kegiatan tidak memiliki kekuatan untuk dilaksanakan. Fungsi Fungsi perenc perencana anaan an bermak bermakna na bahwa bahwa anggar anggaran an daerah daerah menjad menjadii pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan. Fungsi Fungsi pengaw pengawasa asann mengan mengandun dungg makna makna bahwa bahwa anggar anggaran an daerah daerah menjadi pedoman man untuk menilai keberhasi asilan atau kegagalan penyelenggaraan pemerintah daerah. Fungsi alokasi mengandung makna bahwa anggaran daerah harus diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja, mengurangi pengangguran, dan dan pe pemb mbor oros osan an sumb sumber erda daya ya,, se sert rtaa meni mening ngka katk tkan an efis efisie iens nsii dan dan efektifitas perekonomian daerah. Fungsi distribusi memiliki makna bahwa kebijakan-kebijakan dalam peng pe ngan angg ggar aran an daera aerah h haru arus memp memper erha hattikan ikan rasa asa ke kead adil ilan an dan kepatutan. Fungsi stabilitasi memliki makna bahwa anggaran daerah menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekono-mian daerah. PROSES PENYUSUNAN RAPBD Proses secara garis garis besar penyusunan penyusunan RAPBD melalui dua tahap: 168
Bab 7
Tahap pertama disebut proses penganggaran makro yang merupakan perencanaan daerah berisi rumusan kebijakan umum daerah sampai dengan perumusan kegiatan. 2. Tahap kedua disebut penganggaran mikro yaitu perencanaan daerah yan yangg beri berisi si angg anggar aran an ke keua uang ngan an dan dan kine kinerj rjaa yang yang tert tertua uang ng dala dalam m rencana kerja anggaran satuan kerja perangkat daerah (RKA-SKPD). 1.
Proses penganggaran dapat digambarkan sebagai berikut.
Pedoman Mendagri
Tim ahli
Hasil Jaring Asmara
Pemerintah Daerah
DPRD
Tim Anggaran Pemerintah Daerah
Panitia anggaran DPRD
Unit kerja
Gambar 7.1 Proses Penyusunan APBD
Penyusunan RAPBD
169
Seda Sedang ngka kann pros prosed edur ur pe peny nyus usun unan an APBD APBD se seca cara ra gari gariss besa besarr digambarkan dalam gambar 7.2
RPJP(D) = Rencana Pembangunan Jangka Panjang (Daerah) RPJM(D) = Rencana Pembangunan menengah Panjang (Daerah) KUA = Kebijakan Umum Anggaran PPA = Prioritas dan Plafon Anggaran
Gambar 7.2. Prosedur Penyusunan APBD 170
Bab 7
PENGANGGARAN MAKRO Untuk menyusun APBD, pemerintah daerah lebih dahulu menyusun rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). RPJMD memuat memuat rancan rancangan gan kerang kerangka ka ekonom ekonomii daerah daerah,, priori prioritas tas pemban pembangun gunan an dan kewajiban daerah, rencana kerja yang terukur dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah, pemerintah daerah maupun yang secara tidak langsung yang dianggarkan dengan mendorong partisipasi masyarakat. RKPD disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, pelaksanaan dan pengawasannya. Penganggaran makro disusun melalui dua tahap yaitu penyusunan kebijakan umum APBD dan perumusan prioritas dan plafon anggaran. Perumusan Kebijakan Umum APBD Kebi Kebija jaka kann umum umum memu memuat at pe pert rtun unju jukk dan dan ke kete tent ntua uann-ke kete tent ntua uann umum umum yang yang dise disepa paka kati ti se seba baga gaii pe pedo doma mann dala dalam m pe peny nyus usun unan an APBD APBD.. Kebi Kebija jaka kann APBD APBD memu memuat at komp kompon onen en-k -kom ompon ponen en pe pela laya yana nann yang yang akan akan diberi diberikan kan dan tingka tingkatt pencap pencapaia aiann yang yang dihara diharapka pkan. n. Kebija Kebijakan kan umum umum dirumuskan berdasarkan pedoman penyusunan APBD yang ditetapkan Menteri dalam negeri setiap tahun. Pedoman tersebut memuat antara lain: a. poko pokokk-po pokkok kebij ebijak akan an yang ang memu emuat sink sinkro roni nisa sasi si kebij ebijak akan an pemerintah daerah dngan kebijakan pemerintah. b. Prinsip Prinsip dan kebijakan kebijakan penyusuna penyusunann APBD untuk tahun tahun bersangkuta bersangkutann c. Tek Teknis nis penyus penyusuna unann APBD APBD d. Hal-hal Hal-hal khusus khusus lainny lainnyaa 1.
Draft KUA diserahkan kepada DPRD paling lambat pertengahan bulan Juni sebelum tahun anggaran untuk dibahas dalam pembicaraan pendahuluan RAPBD tahun anggran berikutnya. Dalam penyusunan KUA, peme pe meri rint ntah ah daer daerah ah diba dibant ntuu oleh oleh tim tim angg anggar aran an pe pemer merin inta tah h daer daerah ah (TAPD) yang dipimpin oleh sekretaris daerah. TAPD juga mendampingi dalam pembahasan KUA di DPRD. Rancangan KUA memuat target pencapaian kinerja yang terukur dari dari progr programam-pr progr ogram am yang yang akan akan dilak dilaksa sana naka kann ole oleh h pe peme meri rint ntah ah Penyusunan RAPBD
171
daer daerah ah untu untukk se seti tiap ap urusa urusann pe pemer merin inta tahan han daer daerah ah yang yang dise disert rtai ai dengan proyeksi pendapatan daerah, alokasi belanja daerah, sumber dan dan pe peng nggu guna naan an pe pemb mbia iaya yaan an yang yang dise disert rtai ai de deng ngan an asum asumsi si yang yang mend mendasa asari riny nya. a. Prog Progra ram-p m-pro rogr gram am dise diselar laras askan kan de deng ngan an priori priorita tass pembangunan yang ditetapkan oleh pemerintah. Asum Asumsi si yang yang mend mendas asar arii yakn yaknii mempe mempert rtim imban bangk gkan an pe perk rkem emba bang ngan an ekono ek onomi mi makro makro dan dan pe perub rubah ahan an pokokpokok-pok pokok ok ke kebij bijaka akann fiska fiskall yang yang ditetapkan ditetapkan oleh pemerintah. Dalam Dalam menyu menyusu sunn ranca rancang ngan an KUA KUA ke kepal palaa daer daerah ah diban dibantu tu ole oleh h TAPD yang dipimpin oleh sekretaris daerah. Rancangan KUA yang telah disusun disampaikan oleh sekretaris daerah selaku koordinator pengelola keuangan daerah kepada kepala daerah, paling lambat pada awal awal bula bulann Juni Juni dan dan ke kemu mudi dian an disa disamp mpai aika kann ke kepa pada da DPRD DPRD pali paling ng lambat pertengahan bulan Juni tahun anggaran bedajan untuk dibahas dalam pembicaraan pendahuluan RAPBD tahun anggaran berikutnya. Pemb Pembah ahasa asann dila dilaku kuka kann ole oleh h TAPD TAPD bers bersama ama pani paniti tiaa angga anggara rann DPRD. DPRD. Rancang Rancangan an KUA yang telah telah dibahas dibahas sel selanj anjutn utnya ya disepa disepakat katii menj menjad adii KUA KUA pali paling ng lamb lambat at ming mingggu pe pert rtam amaa bula bulann Juli Juli tahun ahun anggaran berjalan. Isi Kebijakan Umum Anggaran Isi Kebijakan Umum Anggaran dibagi menjadi 4 bagian yaitu pendahuluan, gambaran umum RKPD Kerangka ekonomi makro dan implikainya terhadap sumber pendanaan dan penutup. Pendahuluan berisi 1. Uraian kondisi/prestasi yang telah dicapai pada tahun sebelumnya tahun tahun berjal berjalan an dan prakir prakiraan aan pencap pencapaia aiann pada pada tahun tahun yang yang kan datang. 2. Uraian Uraian ringkas identifikasi identifikasi permasalah permasalahan/h an/hambata ambatann dan tantangan tantangan utama yang dihadapi pada tahun sebelumnya.
Gamb Gambar aran an umum mum RKPD KPD memu memuat at gamb gambar aran an umum mum pri priorit oritas as pembangunan daerah yang diamanatkan dalam RKPD untuk meny menyel eles esai aiak akan an pe perm rmas asal alah ahan an/h /ham amba bata tann utam utamaa se sert rtaa menj menjaw awab ab tant tantan anga gann yang yang mend mendes esak ak dan dan berd berdam ampa pakk luas luas bagi bagi pe peni ning ngka kata tann 172
Bab 7
kesejahteraan serta mendukung upaya sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan ditetapkan dalam dalam RPJMD. RPJMD. Gambaran Gambaran umum ini ini diikuti diikuti dengan dengan target target pencapaian kinerja yang terukur dari setiap urusan pemerintah daerah. Kerang Kerangka ka ekonom ekonomii makro makro berisi berisi tentan tentangg uraian uraian dan penjel penjelasa asann tentang asumsi, kondisi yang telah terjadi dan diperkiraan akan terjadi yang menjadi dasar penyusunan kebijakan umum. Contoh asumsi adalah laju inflasi daerah, pertumbuhan ekonomi daerah, tingkat pengangguran. Pada Pada bagi bagian an ini ini juga juga diur diurai aika kann proy proyek eksi si pe pend ndap apat atan an,, bela belanj njaa dan dan pembiayaan daerah. Perumusan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Penyusunan Penyusunan kebijakan kebijakan biasanya biasanya menggunakan menggunakan beberapa beberapa asumsi yang yang ideal, ideal, namun namun dalam dalam pelaksan pelaksanaan aan seringk seringkali ali dijump dijumpai ai kendala kendala karena karena keterbata keterbatasan san sumberdaya sumberdaya.. Diperlukan Diperlukan strategi strategi dan pemilihan pemilihan prioritas prioritas yang tepat untuk memenuhi memenuhi tuntutan kebijakan umum. Penentuan Prioritas Priori Prioritas tas adalah adalah upaya upaya mendah mendahulu ulukan kan atau atau mengut mengutama amakan kan sesuat sesuatuu yang dianggap lebih penting. Prioritas merupakan proses dinamis dalam pembua pembuatan tan kep keputu utusan san atau atau tindak tindakan an yang yang pada pada saat terten tertentu tu dinila dinilaii lebih penting dengan dukungan komitmen untuk melaksanakan keputusan tersebut. Penentuan prioritas mencakup juga menentukan skala atau pering peringkat kat kebija kebijakan kan// progra program m yang yang harus harus didahu didahuluk lukan an diband dibanding ingkan kan kebijakan/program yang lain. Aspek-aspek yang menentukan prioritas kegiatan di pemerintahan adalah: a. Ting Tingka katt urge urgens nsi/ i/ke kepe pent ntin inga gann dari dari isuisu-is isuu stra strate tegi gikk yang yang akan akan dise disele lesa saik ikan an.. Aspe Aspekk ini ini meny menyan angk gkut ut ting tingka katt cepa cepatt tang tangga gapp terhadap kebutuhan masyarakat. b. Ketersedia Ketersediaan an sumberdaya sumberdaya dan waktu waktu untuk melaksanak melaksanakan an
Kepala daerah menyampaikan rancangan PPAS kepada DPRD untuk dibahas paling lambat minggu kedua bulan Juli sebelum tahun anggaran. Pembahasan ini juga didampingi tim anggaran pemerintah daerah (TAPD) Rancangan PPAS disusun dengan tahapan sebagai berikut: a. Menentukan skala prioritas untuk urusan wajin dan urusan pilihan b. Menentukan Menentukan urutan urutan program program untuk untuk masing-masin masing-masingg urusan Penyusunan RAPBD
173
c. Meny Menyus usun un plaf plafon on ang anggar garan se seme ment ntar araa program.
untu untukk
masi masing ngma masi sinng
Berdas Berdasark arkan an KUA yang yang telah telah disepa disepakat katii pemerin pemerintah tah daerah daerah menyusun rancangan PPAS. Rancangan PPAS disusun dengan tahapan sebagai berikut: a. menentukan skala prioritas untuk urusan wajib dan urusan pilihan. b. menentukan urutan program untuk masing-masing urusan. c. menyusun menyusun plafon anggaran anggaran sementara sementara untuk untuk masing-masin masing-masingg program. Kepala daerah menyampaikan rancangan PPAS yang telah disusun kepada DPRD untuk dibahas paling lambat minggu kedua bulan Juli tahun anggaran berjalan. Pembahasan dilakukan oleh TAPD bersama pani anitia ang anggaran DPR DPRD. Rancangan PPAS yang telah dibahas selanjutnya disepakati menjadi PPA paling lambat akhir bulan Juli tahun anggaran berjalan. Isi PPAS Isi PPAS dibagi menjadi empat bagian yaitu pendahuluan, KUA, proyeksi pendapatan, belanja dan pembiayaan, prioritas program dan plafon anggaran, plafon anggaran menurut organisasi dan penutup.. Pendahuluan berisi, 1. Uraian kondisi/prestasi yang telah dicapai pada tahun sebelumnya tahun berjalan dan prakiraan pencapaian pada tahun yang kan datang. 2. Uraian ringkas identifikasi permasalahan/hambatan dan tantangan utama yang dihadapi pada tahun sebelumnya.
KUA berisi target target pencapai pencapaian an kinerj kinerjaa yang yang teruku terukurr dari dari setiap setiap urus urusan an pe peme meri rint ntah ah daer daerah ah. Proye royeks ksii pe pend ndap apat atan an,, bela belanj njaa dan dan pembia pembiayaa yaann berisi berisi asumsi asumsi makro makro ekonom ekonomii yang yang disepa disepakat katii terhad terhadap ap implik implikasi asi kemampu kemampuan an fiskal fiskal daerah daerah,, kebija kebijakan kan yang yang ditempu ditempuh h dalam dalam upaya peningkata npe penndapatan daerah, faktor-f or-faaktor yang 174
Bab 7
mempengaruh mempengaruhii tidak tidak terjadiny terjadinyaa atau terjadiny terjadinyaa peningkat peningkatan an belanja belanja daerah dan kebijakan pemerintah daerah di bidang pembiayaan daerah. Uraian ini diikuit dengan ringkasan proyeksi APBD. Prior Priorit itas as prog progra ram m dan dan flaf flafon on angg anggar aran an beri berisi si urai uraian an tent tentan angg prio priori rita tass progr program am dan dan plafo plafonn angg anggar aran an yang yang disep disepak akat atii menc mencak akup up sasaran program, dasar pertimbangan penentuan besaran pagu indikatif untuk mencapai sasaran program serta hal-hal yang perlu mendapatkan perh pe rhat atia iann SKPD SKPD dala dalam m menj menjab abar arka kann lebi lebih h lanj lanjut ut ke dala dalam m masin masinggmasing kegiatan. Uraian ini diikutio dengan matrik prioritas dan plafon anggaran. Plaf Plafon on angg anggar aran an menu menurrut orga organi nisa sasi si ber berisi isi matr matrik ik plaf plafon on anggaran anggaran menurut menurut organisasi organisasi yang dibagi dibagi menurut menurut urusan urusan wajib dan urusan pilihan. KUA serta PPA yang telah disepakati masing-masing dituangkan ke dalam dalam nota nota ke kese sepak pakata atann yang yang ditan ditanda datan tangan ganii bersam bersamaa antara antara kepa ke pala la daer daerah ah de deng ngan an pimp pimpin inan an DPRD DPRD.. Bila Bila berh berhal alan anga gann ke kepa pala la daer daerah ah dapa dapatt menu menunj njuk uk pe peja jaba batt yang yang dibe diberi ri we wewe wena nang ng untu untukk menandatangani nota kepakatan KUA dan PPA. Bila kepala daerah berhalangan tetap, penandatanganan nota kepakatan KUA dan PPA dilakukan oleh penjabat yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang.
PENGANGGARAN MIKRO Penggangagran mikro dimulai setelah penganggaran makro selesai. Setela Setelah h kes kesepa epakat katan an PPAS PPAS ditand ditandata atanga ngani ni maka maka dimula dimulaila ilah h pengan pengangggaran mikro. Penganggaran mikro dimulai dengan penjabaran program hingga diajukan perda APBD ke DPRD. Proses penganggaran mikro meliputi beberapa kegiatan. 1. Pengeluaran Surat Edaran RKA-SKPD Berdasarkan nota kesepakatan Kebijakan Umum APBD serta Prioritas dan Plafon APBD, TAPD menyiapkan rancangan surat edaran kepala daer daerah ah tent tentan angg pe pedo doma mann pe peny nyus usun unan an RKARKA-SK SKPD PD se seba baga gaii acua acuann kepala-kepala SKPD dalam menyusun RKA. Surat edaran tersebut mencakup: Penyusunan RAPBD
175
a. PPA yang dialokasikan untuk setiap program SKPD berikut rencana pendapatan dan belanjanya. b. Sinkronisasi program dan kegiatan antar SKPD dengan dengan kinerj kinerjaa SKPD SKPD sesuai sesuai dengan dengan standa standarr pel pelaya ayanan nan minima minimall yang ditetapkan. c. Batas waktu penyampaian RKA-SKPD. d. Hal-hal lain yang perlu mendapatkan perhatian dari SKPD SKPD terk terkai aitt de deng ngan an prin prinsi sipp-pr prin insi sipp pe peni ning ngka kata tann efis efisie iens nsi, i, efektifit efektifitas, as, tranparans tranparansii dan akuntabili akuntabilitas tas penyusunan penyusunan anggaran anggaran dalam rangka pencapaian kinerja. Dokumen-dokumen sebagai lampiran meliputi KUA, e. PPA, PPA, kode kode re reken kening ing APBD, APBD, format format RKA-SKP RKA-SKPD, D, analisis analisis standa standarr belanja dan standar satuan harga. Penyusunan RKA-SKPD Berdasarkan pedoman penyusunan RKA-SKPD kepala-kepala SKPD menyusu menyusunn RKA-SK RKA-SKPD. PD. RKA-SK RKA-SKPD PD disusu disusunn dengan dengan menggu menggunak nakan an pend pe ndek ekata atann ke kera rang ngka ka pe peng ngel elua uara rann jang jangka ka menen menenga gah h daer daerah ah,, pengan pengangga ggaran ran terpadu terpadu dan pengan pengangga ggaran ran berdas berdasark arkan an presta prestasi si kerja. Pendekatan kerangka pengeluaran jangka menengah daerah dilaksanakan dengan menyusun prakiraan maju. Prakiraan maju berisi perkiraan kebutuhan anggaran untuk program dan kegiatan yang direncanakan dalam tahun anggaran berikutnya dari tahun anggaran yang direncanakan. Pendekatan penganggaran dilakukan dengan memadukan seluruh proses perencanaan dan penganggaran pendapatan, belanja, dan pembi pe mbiay ayaan aan di ling lingku kung ngan an SKPD SKPD untu untukk meng menghas hasil ilkan kan dokume dokumenn rencana ana kerja dan anggaran. an. Pendekatan penganggaran berd berdasa asark rkan an pres prestas tasii ke kerj rjaa dila dilaku kukan kan de deng ngan an mempe memperh rhat atik ikan an keterkaitan antara pendanaan dengan keluaran yang diharapkan dari kegiatan dan hasil serta manfaat yang diharapkan termasuk efisiensi dalam pencapaian hasil dan keluaran tersebut. Untu Untukk terl terlak aksa sana nany nyaa pe peny nyus usun unan an RKARKA-SK SKPD PD berd berdas asar arka kann pendekatan dan terciptanya kesinambungan RKA-SKPD, kepala SKPD menge mengeval valuas uasii hasil hasil pel pelaksa aksanaa naann progra program m dan keg kegiat iatan an dua tahun tahun 176
Bab 7
angg anggar aran an se sebe belu lumn mnya ya samp sampai ai de deng ngan an se seme mest ster er pe pert rtam amaa tahu tahunn anggaran anggaran berjalan. berjalan. Evaluasi bertujuan bertujuan menilai program dan kegiatan kegiatan yang belum dapat dilaksanakan dan/atau belum diselesaikan tahuntahun tahun sebelu sebelumny mnyaa untuk untuk dilaksa dilaksanak nakan an dan/at dan/atau au disele diselesaik saikan an pada pada tahun yang direncanakan atau satu tahun berikutnya dari tahun yang direnc direncanak anakan. an. Bila Bila suatu suatu program program dan keg kegiat iatan an merupa merupakan kan tahun tahun ter terakhi akhirr untu untukk pe penc ncap apai aian an pre prestas stasii ke kerj rjaa yang yang ditet itetap apka kan, n, kebu ke butu tuhan han dana danany nyaa harus harus dian diangg ggar arka kann pada pada tahu tahunn yang yang dire direnc ncaanakan. Penyusunan RKA-SKPD berdasarkan prestasi kerja berdasarkan pada indikator kinerja, capaian atau target kinerja, analisis standar bela belanj nja, a, stan standa darr satu satuan an harg harga, a, dan dan stan standa darr pe pela laya yana nann mini minima mal. l. Indikator Indikator kinerja adalah ukuran ukuran keberhasilan keberhasilan yang akan dicapai dari program dan kegiatan yang direncanakan. Capaian Capaian kinerja kinerja merupa merupakan kan ukuran ukuran presta prestasi si kerja kerja yang yang akan akan dicapai yang berwujud kualitas, kuantitas, efisiensi dan efektifitas pelak pel aksan sanaan aan dari dari setiap setiap progr program am dan keg kegiat iatan. an. Analis Analisis is standa standarr belanja merupakan penilaian kewajaran atas beban kerja dan biaya yang digunakan untuk melaksanakan suatu kegiatan. Standar satuan harga merupakan harga satuan setiap unit barang/jasa yang berlaku disuatu daerah yang ditetapkan dengan keputusan kepala daerah. Stand Standar ar pe pelay layan anan an mini minimal mal,, meru merupa paka kann tolok tolok ukur ukur kine kinerj rjaa dala dalam m menentukan menentukan capaian jenis dan mutu pelayanan pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah. RKA-SKPD RKA-SKPD memuat rencana pendapatan, pendapatan, rencana belanja belanja untuk masin masingg-mas masin ingg progr program am dan dan ke kegi giat atan an,, se sert rtaa re renca ncana na pe pembi mbiay ayaa aann untuk tahun yang direncanakan dirinci sampai dengan rincian objek pendap pendapata atan, n, belanj belanja, a, dan pembiay pembiayaan aan serta serta prakir prakiraan aan maju untuk untuk tahun berikutnya. berikutnya. RKA-SKPD RKA-SKPD juga memuat informasi informasi tentang tentang urusan pemerintahan daerah, organisasi, standar biaya, prestasi kerja yang akan dicapai dari program dan kegiatan. Renca Re ncana na memu memuat at ke kelo lompo mpok, k, je jeni nis, s, obye obyekk dan dan rinc rincia iann obyek obyek pendap pendapata atann daerah daerah,, yang yang dipung dipungut/ ut/dik dikelol elola/ a/ diteri diterima ma oleh SKPD SKPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Peraturan adalah peraturan daerah, Penyusunan RAPBD
17
177
peraturan pemerintah atau undang-undang. Rencana Rencana belanja memuat kelompok belanja tidak langsung dan belanja langsung yang masingmasing diuraikan menurut jenis, obyek dan rincian obyek belanja. Rencana pembiayaan memuat kelompok penerimaan pembiayaan yang dapat digunakan untuk menutup defisit APBD dan pengeluaran pembiayaan yang digunakan untuk memanfaatkan surplus APBD yang masingmasing-masi masing ng diurai diuraikan kan menurut menurut jenis, jenis, obyek obyek dan rincia rinciann obyek obyek pembiayaan. Uru Urusan pemerintahan daerah mem memuat uat bid bidang urusan pemerintahan daerah yang dikelola sesuai dengan tugas pokok dan fungsi fungsi organis organisasi. asi. Organis Organisasi asi memuat memuat nama organis organisasi asi atau nama nama SKPD SKPD sel selaku aku penggu pengguna na anggar anggaran/p an/peng enggun gunaa barang barang.. Presta Prestasi si kerja kerja yang yang hendak hendak dicapai terdiri terdiri dari indikat indikator, or, tolok ukur ukur kinerja kinerja dan target kinerja. Program Program memuat memuat nama program program yang yang akan dilaksanakan dilaksanakan SKPD SKPD dalam tahun tahun anggaran anggaran berkenaan. berkenaan. Kegiat Kegiatan an memuat nama nama kegiatan kegiatan yan yangg akan akan dila dilaksa ksana naka kann SKPD SKPD dala dalam m tahu tahunn angg anggar aran an berken berkenaa aan. n. Indikator Indikator meliputi meliputi masukan, masukan, keluaran keluaran dan hasil. hasil. Tolok ukur ukur kinerja kinerja merupa merupakan kan ukuran ukuran presta prestasi si ke kerj rjaa yang yang akan akan dicap dicapai ai dari dari ke kead adaan aan semu se mula la de deng ngan an memp memper erti timb mban angk gkan an fakt faktor or kual kualit itas as,, kuan kuanti tita tas, s, efis efisie iens nsii dan dan efek efekti tifi fita tass pe pela laks ksan anaa aann dari dari se seti tiap ap prog progra ram m dan dan kegiatan. Target kinerja merupakan hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan. Formulir-formulir Formulir-formulir yang digunakan RKA-SKPD Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah. Berisi Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja dan Pembiayaan Pembiayaan Satuan Kerja Kerja Perangkat Perangkat Daerah. berisi Rincian Anggaran Pendapatan Satuan Kerja RKA SKPD 1 Perangkat Daerah. berisi Rincian Anggaran Belanja Tidak Langsung RKA SKPD 2.1 Satuan Kerja Perangkat Daerah. berisi Rekapitulasi Anggaran Belanja Langsung RKA SKPD 2.2 Satuan Kerja Perangkat Daerah berdasarkan 178
Bab 7
17
program dan kegiatan. RKA SKPD 2.2.1 berisi Tolok ukur Kinerja bel;anja Langsung dan Rincian Anggaran Belanja Langsung menurut Program dan per kegiatan Satuan Kerja Kerja Perangkat Perangkat Daerah. berisi Rincian Penerimaan Pembiayaan Daerah RKA SKPD 3.1 berisi Rincian Pengeluaran Pembiayaan Daerah RKA SKPD 3.2
Bagan Alir Pengerjaan RKA-SKPD tampak sebagai berikut.
s elain BPKD Gambar 2.3 Bagan Alir Pengerjaan RKA- SKPD untuk SKPD selain
Penyusunan RAPBD
179
RKA-SKPD 1
RKA-SKPD 2.1
RKA-SKPD 2.2.1
RKA-SKPD 2.2
RKA-SKPD
RKA-SKPD 3.1
RKA-SKPD 3.2
Gambar 2.4 Bagan Alir Pengerjaan RKA- SKPD untuk BPKD
180
Bab 7
Contoh Formulir RKA- SKPD
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir RKA – SKPD
Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran .... Urusan pemerintahan : x.xx ................ Organisasi : x.xx.x ..............
Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja dan Pembiayaan Satuan Kerja Perangkat Daerah Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) 1 2 3
Surplus/Defisit
Pembiayaan neto
............, tanggal .......... Kepala SKPD ttd
(
) NIP.
Penyusunan RAPBD
181
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir RKA – SKPD 1
Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran Urusan pemerintahan : x.xx ................ Organisasi : x.xx.x ..............
Rincian Anggaran Pendapatan Satuan Kerja Perangkat Daerah Kode Rekening
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
1 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Uraian 2
volum e 3
satuan 4
Tarif/ harga 5
Jumlah (Rp) 6=(3x5)
x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Jumlah ............, tanggal .......... Kepala SKPD ttd
.
(
) NIP
Keterangan Tanggal pembahasan Catatan hasil pembahasan
182
Bab 7
1 2 Dst Tim Anggaran Pemerintah daerah: Nama NI P Jabatan
No 1 2 3 4 dst
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran
Tandatangan
Formulir RKA – SKPD 2.1
Urusan pemerintahan : x.xx ................ Organisasi : x.xx.x ..............
Rincian Anggaran belanja Tidak Langsung Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun ini Kode Uraian volum satuan Harga Jumlah Tahun Rekening n+1 e satuan (Rp) x x x x x x x x x x x x x
1 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2
3
4
5
6= 3x5
7
X x X x X x X x X x X x X x X x X x X x X x X x X x
Penyusunan RAPBD
183
x x x x x
X x
Jumlah ............, tanggal .......... Kepala SKPD ttd
.
(
) NIP
Keterangan Tanggal pembahasan Catatan hasil pembahasan 1 2 Dst Tim Anggaran Pemerintah daerah: No Nama NIP Jabatan Tandatangan 1 2 dst
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran
Formulir RKA – SKPD 2.2.1
Urusan pemerintahan : x.xx ................ Organisasi : x.xx.x .............. Program : x.xx.xx.xx ....................... Kegiatan : x.xx.xx.xx.xx .................. Lokasi Kegiatan : Jumlah Tahun n-1 : Rp .................. ( .......................................................................) Jumlah Tahun n : Rp .................. ( ........................................................................) Jumlah Tahun n+1 : Rp .................. ( ........................................................................)
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung Indikator Tolok ukur kinerja Target kinerja Capaian porgram Masukan Keluaran
184
Bab 7
Hasil
Rincian Anggaran belanja Langsung menurut Program dan Kegiatan SKPD Kode Rekening
Rincian perhitungan volume satuan Tarif/harg a 3 4 5
Uraian 1
x x x xx x x x xx x x X xx
2
Jumlah (Rp)
6=(3x5)
Xx Xx Xx Jumlah ............, tanggal .......... Kepala SKPD ttd
.
(
) NIP
Keterangan Tanggal pembahasan Catatan hasil pembahasan 1 2 Dst Tim Anggaran Pemerintah daerah: No Nama NIP Jabatan Tandatangan 1 2 dst
Penyusunan RAPBD
185
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir RKA – SKPD 2.2
Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran Urusan pemerintahan : x.xx ................ Organisasi
: x.xx.x ..............
Rekapitulasi Anggaran Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan Kode Uraian
program
kegiatan
1
2
xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx
3
Lokasi kegiata nh
Target kinerja (kuantit atif)
4
5
Tahun n
Tahun n+1
Belanj a pegaw ai
Barang &j asa
Modal
Jumla h
6
7
8
9
10 10
Program .. . Kegiatan .. . Kegiatan .. . Dst Program .. . Kegiatan .. . Kegiatan .. . Dst Program .. . Kegiatan .. . Kegiatan .. . Dst Program .. . Kegiatan .. . Kegiatan .. . Dst
Jumlah . ............, tanggal .......... Kepala SKPD Ttd (
186
) Bab 7
NIP
Penyusunan RAPBD
187
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran Urusan pemerintahan : x.xx ................ Organisasi : x.xx.x ..............
Formulir RKA – SKPD 3.1
Rincian Penerimaan Pembiayaan Kode Rekening
x x x x x x x x x x x x x
x x x x x x x x x x x x x
x x x x x x x x x x x x x
1 xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx
Uraian
Jumlah (Rp)
2
3
xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx Jumlah Penerimaan . ............, ta tanggal .. .......... Kepala SKPD ttd
(
) NIP
Keterangan Tanggal pembahasan Catatan hasil pembahasan 1 2 Dst Tim Anggaran Pemerintah daerah: No Nama N IP Jabatan 1 2 dst
188
Tandatangan
Bab 7
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran Urusan pemerintahan : x.xx ................ Organisasi : x.xx.x ..............
Formulir RKA – SKPD 3.2
Rincian Pengeluaran Pembiayaan Kode Rekening
x x x x x x x x x x x x x
x x x x x x x x x x x x x
x x x x x x x x x x x x x
1 xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx
Uraian
Jumlah (Rp)
2
3
xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx Jumlah Pengeluaran . ............, tanggal .......... Kepala SKPD ttd (
) NIP
Keterangan Tanggal pembahasan Catata hasil pembahasan 1 2 Dst Tim Anggaran Pemerintah daerah: No Nama N IP Jabatan 1 2 dst
Penyusunan RAPBD
Tandatangan
189
RAPBD mulai disusun sejak bulan Mei tahun sebelumnya. sebelumnya. Jadwal Jadwal penyusunan APBD dapat dilihat pada skedul berikut. JADWAL PENYUSUNAN APBD 1 Penyusunan RKPD Akhir bulan Mei 2 Peny Penyam ampai paian an ranc rancang angan an KUA KUA Awal bulan Juni kepada Kepala Daerah 3 Peny Penyam ampai paian an Ranc Rancan angan gan KUA KUA Pertengahan bulan Juni dari Kepala Daerah kepada DPRD 4 KUA KUA dis disep epaka akati ti antar antara a Kepa Kepala la Minggu pertama bulan Daerah dan DPRD Juli 5 Penyusunan rancangan PPAS 6 Peny Penyam ampai paian an ran ranca cang ngan an PP PPAS AS Mingg inggu u ked kedua ua bula bulan n Jul Julii ke DPRD 7 PP PPAS AS dis disep epak akati ati antar antara a Kepa Kepala la Daerah dan DPRD 8 Penet netapan apan pedo pedom man Awal bulan Agustus penyusunan RKA-SKPD 9 Peny Penyam ampai paian an Rape Raperd rda a AP APBD BD Minggu pertama bulan kepada DPRD Oktober 10 Peng Pengam ambi bila lan n kepu keputu tusa san n Paling lama satu bulan bersama DPRD dan Kepala sebelum tahun Daerah terhadap RAPBD anggaran bersangkutan 11 Penetapan hasil evaluasi 15 hari kerja (pertengahan bulan Desember) 12 Pene Peneta tapan pan Perd Perda a tent tentan ang g Akhir Desember APBD dan Raper KDH tentang Penjabaran APBD bila sesuai hasil evaluasi 13 Peny Penyem empu purn rnaan aan sesu sesuai ai has hasil il 7 hari kerja evaluasi 14 Pemb Pembata atala lan n sesu sesuai ai hasi hasill evaluasi 15 Peng Penghe hent ntia ian n dan dan pen penca cabu buta tan n 7 hari kerja pelaksanaan Perda tentang APBD bersama DPRD 16 Pene Peneta tapan pan pimp pimpin inan an DPRD DPRD 3 hari kerja setelah tentang penyempurnaan keputusan ditetapkan Perda APBD dan penyampaian hasil penyempurnaan berdasarkan hasil evaluasi 17 Pene Peneta tapan pan Perd Perda a APB APBD D dan dan 31 Desember Peraturan kepala Daerah tentang penjabaran APBD 18 Penya Penyampa mpaian ian Perda Perda APBD APBD dan 7 hari hari kerja kerja
190
1 bulan 3 minggu
1 minggu 3 ming minggu gu
1 minggu 2 bulan
Akhir bulan Desember Awal bulan Januari
Bab 7
Peraturan kepala Daerah tentang penjabaran APBD kepada Menteri Dalam Negeri/Gubernur
Penyusunan RAPBD
191
Pendekatan Penyusunan RKA-APBD RKARKA-AP APBD BD disu disusu sunn de deng ngan an pe pend ndek ekat atan an ke kera rang ngka ka penge pengelu luar aran an jangk jangkaa meneng menengah ah daerah daerah,, pengan pengangga ggaran ran terpa terpadu du dan pengga penggangg nggara arann berdasarkan prestasi kerja. Pend Pendek ekat atan an ke kera rang ngka ka pe peng ngel elua uara rann jang jangka ka mene meneng ngah ah daer daerah ah dilaks dilaksana anakan kan dengan dengan penyus penyusun un prakir prakiraan aan maju maju yangbb yangbberi erisi si prakir prakiraan aan kebutu kebutuhan han anggar anggaran an untuk untuk progra program m dan keg kegiat iatan an yang yang direnc direncana anakan kan dalam tahun anggaran berikutnya dari tahun anggaran yang direncanakan. Untuk mencapainya maka kepala SKPD mengevaluasi hasil pelaks pel aksana anaan an progra program m dan keg kegiat iatan an dua tahun tahun anggar anggaran an sebelu sebelumny mnyaa sampai sampai dengan dengan semest semester er pertam pertamaa tahun tahun anggar anggaran an berjal berjalan. an. Evalua Evaluasi si tersebut but digunakan untuk menilai kegiatan yang belum dapat pat dilaks dilaksana anakan kan dan/at dan/atau au disele diselesai saiaka akann tahuntahun-tah tahun un sebelu sebelumny mnyaa agar agar diselesaian pada tahun yang direncanakan atau satu tahun berikutnya. Pendek Pendekata atann pengan pengangga ggaran ran terpad terpaduu dilaku dilakukan kan dngan dngan memadu memadukan kan seluruh proses perencanaan dan penganggaranpendapatan, belanja dan pembiayaan di lingkungan SKPD untuk menghasilkan rencana kerja dan anggaran. Pendekatan Pendekatan penganggar penganggaran an berdasarkan berdasarkan prestasi prestasi kerja dilakukan dilakukan dengan memperhatikan keterkaitan antara pendanaan dengan keluaran yang diharapkan dari kegiatan dan hasil serta manfaat yang diharapkan term termas asuk uk efis efisie iens nsii dala dalam m pe penc ncap apai aian an hasi hasill dan dan ke kelu luar aran an ters terseb ebut ut.. Peny Penyus usun unan an RKARKA-SK SKPD PD de deng ngan an pe pend ndek ekat atan an ini ini berd berdas asar arka kann pada pada indikator kinerja, capaian atau target kinerja, analisis standar belanja, standar satuan harga dan standar pelayanan minimal. Indikator kinerja adalah ukuran ukuran keberhasilan yang bakan dicapai dari program dan kegiatan yang direncanakan. Analisis standar belanja adalah penilaian kewajaran atas beban kerja dan biaya yang digunakan untuk melaksanakan suatu kegiatan. Standar satuan harga adalah harga setiap unit barang/jasa yangberlaku di suatu daerah yang ditetapkan dengan keputusan kepala daerah. Standar pelayanan minimal merupakan tolok ukur kinerja dalam menentukan capaian jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib.
192
Bab 7
Penetapan APBD Kepa Kepala la daer daerah ah meny menyam ampa paik ikan an ranc rancan anga gann pe peru rutu tura rann daer daerah ah (Rape (Raperd rda) a) tent tentan angg APBD APBD bese besert rtaa lamp lampir iran anny nyaa ke kepa pada da DPRD DPRD palin palingg lambat minggu pertama bulan Oktober tahun sebelum anggaran yang dibaha dibahas. s. Penyam Penyampai paian an Raperd Raperdaa dilampi dilampiri ri nota nota keuang keuangan. an. Pengam Pengambil bilan an kepu ke putu tusa sann Rape Raperd rdaa palin palingg lama lama satu satu bula bulann se sebe belu lum m tahu tahunn angg anggar aran an dimulai. Pembahasan Raperda berpedoman pada KUA, serta PPA yang telah disepakati. Apab Apabil ilaa samp sampai ai bata batass wakt waktuu yang yang dite ditent ntuk ukan an Rape Raperd rdaa belu belum m ditetapkan, untuk keperluan setiap bulan kepala daerah melaksanakan pengeluaran setinggi-tingginya sebesar angka APBD tahun sebelumnya. Kepe Keperl rlua uann se seti tiap ap bula bulann dipr diprior iorit itas askan kan untu untukk bela belanj njaa yang yang bers bersif ifat at mengik mengikat at dan wajib. wajib. Bel Belanj anjaa bersif bersifat at mengik mengikat at adalah adalah belanj belanjaa yang yang secara terus menerus dan harus dialokasikan oleh pemerintah daerah sepert sepertii belanja belanja pegawa pegawai, i, belanja belanja barang barang dan jasa. jasa. Bel Belanj anjaa bersif bersifat at waj wajib adal adalah ah belan elanjja unt untuk menj enjamin amin ke kela lang ngsu sung ngan an pe peme menu nuha hann pend pe ndan anaa aann pe pela laya yana nann dasa dasarr masya masyara raka katt anta antara ra lain lain pe pend ndid idik ikan an dan dan kesehatan.
b.
Hal-hal Khusus Dalam penyusunan APBD mungkin terdapat kasus yang spesifik, misalnya, a. Bila Bila DPRD DPRD tidak tidak mengambil mengambil keputus keputusan an terhadap terhadap rancang rancangan an perda tentang APBD sampai dengan batas waktu menurut undang-undang. Dalam Dalam kasus kasus ini rancan rancangan gan peratu peraturan ran daerah daerah disamp disampaik aikan an kep kepada ada Gebernur bagi kabupaten atau kota, kepada menteri dalam negeri bagi pemerintah provinsi. Penyampaian rancangan Peraturan kepala daerah kepada Menteri Dalam Negeri/Gubernur paling lambat 15 hari kerja kerja setela setelah h Raperd Raperdaa tidak tidak disetu disetujui jui DPRD DPRD (perte (pertenga ngahan han bulan bulan Desember). Selanjutnya Menteri Dal Dalam Negeri/Gu /Guber bernur memberikan pengesahan paling lama dalam 30 hari kerja. Bila Bila dae daera rah h belu belum m memi memili liki ki DPR DPRD D kar karen enaa baru baru dibe dibent ntuk uk.. Dalam kasus ini maka rancangan KUA dan PPAS harus diserahkan kepa ke pada da Ment Menter erii Dala Dalam m Neg Neger eri/ i/Gu Gube bern rnur ur pada pada bula bulann Juni Juni dan dan peng pe nges esah ahan anny nyaa pada pada ming minggu gu pe pert rtam amaa bula bulann Juli Juli.. Sela Selanj njut utny nyaa Penyusunan RAPBD
193
rancangan Perda tentang APBD harus diserahkan 30 hari kerja sejak KUA dan PPAS disahkan Menteri Dalam Negeri/Gubernur. N egeri/Gubernur.
-
Struktur APBD APBD disusun dengan struktur sebagai berikut. Ringkasan APBD Ringkasan APBD disusun menurut urusan Pemda dan organisasi. Urusan di Pemda adalah urusan wajib dan urusan pilihan. Belanja menurut urusan wajib meliputi urusan- urusan: a. pe pend ndid idik ikan an b. ke kese seha hata tann c. pe peke kerj rjaa aann umum umum d. pe peru ruma maha hann rakya rakyatt e. pe pena nata taan an ruan ruangg f. perenc perencana anaan an pemban pembangun gunan an g. pe perh rhub ubun unga gann h. ling lingku kung ngan an hidu hidupp i. pertanahan j. kep kepend endudu udukan kan dan catata catatann sipil sipil k. pemberdaya pemberdayaan an perempua perempuann dan perlin perlindung dungan an anak l. kel keluar uarga ga beren berencan canaa dan kelu keluarg argaa sejaht sejahtera era m. sosi sosial al n. ke kete tena naga gake kerj rjaa aann o. koperasi koperasi dan dan usaha usaha kecil dan meneng menengah ah p. pe pena nana nama mann modal modal q. ke keb buday udayaa aann r. kep kepemu emudaa daann dan dan olah olah raga raga s. kesatuan kesatuan bangsa dan politik politik dalam dalam negeri negeri t. otono otonomi mi daer daerah ah,, pe peme meri rint ntah ahan an umum umum,, admi admini nist stra rasi si ke keua uang ngan an daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian u. ke keta taha hana nann pan panga gann v. pember pemberday dayaan aan masy masyara arakat kat dan dan desa desa w. stat statis isti tikk x. ke kear arsi sipa pann y. komuni komunikas kasii dan info informa rmatik tikaa 194
Bab 7
z. pe perp rpus usta taka kaan an.. Belanja menurut urusan pilihan mencakup: a. pertanian b. ke kehu huta tana nann c. energi energi dan dan sumbe sumberr daya daya minera minerall d. pari pariwi wisa sata ta e. kel kelaut autan an dan dan peri perikan kanan an f. pe perd rdag agan anga gann g. industri h. ketran ketransmig smigras rasian ian.. Ringkasan APBD yang disusun menurut organisasi terdiri dari anggaran unit-unit atau SKPD. SKPD terdiri dari dinas-dinas, sekretariatsekretariat, biro-biro, dan badan-badan. Pendapatan Daerah Pendapatan Daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. Pendap Pendapata atann daerah daerah terdir terdirii dari: - Pendapatan Asli Daerah (PAD) - Dana perimbangan - Lain-lain pendapatan Belanja Daerah Belanja Belanja Daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. Belanja daerah terdiri dari: - Belanja Langsung - Belanja tak Langsung Kel Kelompo ompokk bela belanj njaa tida tidakk lang langsu sung ng meru merupa paka kann bela belanj njaa yang yang diangg dianggark arkan an tidak tidak terkai terkaitt secara secara langsun langsungg dengan dengan pel pelaksa aksanaa naann program dan kegiatan. Kelomp Kelompok ok belanj belanjaa langs langsung ung merupa merupakan kan belanj belanjaa yang yang diangg dianggark arkan an terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan.
Penyusunan RAPBD
195
Klasi Klasifi fika kasi si bela belanj njaa menur menurut ut fung fungsi si yang yang digu diguna naka kann untuk untuk tuju tujuan an keselarasan dan keterpadu pengelolaan pengelolaan keuangan negara terdiri dari: a. pe pela laya yana nann umum umum b. ketert ketertiban iban dan dan ketentr ketentraman aman c . e ko n o m i d. ling lingku kung ngan an hidup hidup e. perumahan dan fasilitas umum f. kesehatan g. pariwi pariwisat sataa dan dan budaya budaya h. pe pend ndid idik ikan an i.perlindungan i.perlindungan sosial. Klasifikasi belanja menurut organisasi disesuaikan dengan susunan organisasi pada masing-masing pemerintah daerah. Klasifikasi belanja menurut program dan kegiatan dalam disesuaikan dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Belanja menurut kelompok belanja terdiri dari: a. belanja belanja tidak tidak langsung langsung;; b. belanja belanja langsung langsung.. Belanja Tidak Langsung Kelompok belanja tidak langsung dibagi menurut jenis belanja yang terdiri dari: a. belanja pegawai b . b unga c . s ubsidi d. hib ah e. bant bantua uann sosi sosial al f. bela belanj njaa bagi bagi has hasil il g. bant bantua uann keua keuang ngan an h. belan belanja ja tida tidakk terdu terduga ga..
Belanja pegawai merupakan belanja kompensasi, dalam bentuk gaji 196
Bab 7
dan dan tunj tunjan anga gan, n, se sert rtaa pe peng ngha hasi sila lann lain lainny nyaa yang yang dibe diberi rika kann ke kepa pada da pega pe gawa waii nege negeri ri sipil sipil yang yang dite diteta tapk pkan an se sesu suai ai de deng ngan an ke kete tent ntua uann perundang-undangan. Belanja bunga digunakan untuk menganggarkan pembayaran bunga utang yang ang dihitung ata atas kewaji ajiban pokok utang (principal berdasar sarkan kan perja perjanj njia iann pinj pinjama amann jang jangka ka pe pend ndek ek,, outstanding) berda jangka menengah, dan jangka panjang. Belanja subsidi digunakan untuk menganggarkan bantuan biaya prod produk uksi si ke kepad padaa perusa perusaha haan/ an/le lemb mbag agaa tert terten entu tu agar agar harg hargaa jual jual produksi produksi/ja /jasa sa yang yang dihasil dihasilkan kan dapat dapat terjan terjangka gkauu ole oleh h masyar masyaraka akatt banyak. Belanjaa hibah Belanj hibah diguna digunakan kan untuk untuk mengan mengangga ggarka rkann dala dalam m bent bentuk uk uang uang,, bara barang ng dan/ dan/at atau au jasa jasa ke kepa pada da peme pe meri rint ntah ah daer daerah ah lain lainny nya, a, pe peru rusa saha haan an daer daerah ah,, orga organi nisa sasi si ke kema masy syar arak akat atan an yang yang se seca cara ra spesi spesifi fikk peruntukannya.
pember pemberian ian hibah hibah peme pe meri rint ntah ah atau atau masy masyar arak akat at,, dan dan tela telah h dite diteta tapk pkan an
Hiba Hibah h ke kepa pada da pe peme meri rint ntah ah bert bertuj ujua uann untu untukk menu menunj njan angg pe peni ning ngka kata tann penyelenggaraan fungsi pemerintahan di daerah. Belanja hibah bersifat bantuan yang tidak mengikat/tidak secara terus mene meneru russ dan tida idak wajib ajib se serrta har harus digun igunak akan an se sesu suai ai deng engan persyaratan yang ditetapkan dalam naskah perjanjian hibah daerah. Hiba Hibah h yang yang dibe diberi rika kann se seca cara ra tida tidakk meng mengik ikat at/t /tid idak ak se seca cara ra teru teruss menerus diartikan bahwa pemberian hibah tersebut ada batas akhirnya terg tergan antu tung ng pada pada ke kema mampu mpuan an ke keua uang ngan an daer daerah ah dan dan ke kebu butu tuha hann atas atas kegiat keg iatan an terseb tersebut ut dalam dalam menunj menunjang ang penyel penyeleng engga ga raan raan pemeri pemerinta ntahan han daerah. Belanj Bela njaa bantu bantuan an sosia sosiall digu diguna naka kann untu untukk meng mengan angg ggar arka kann pe pembe mberi rian an bant bantua uann yang yang bers bersif ifat at sosi sosial al ke kema masy syar arak akat atan an dala dalam m bent bentuk uk uang uang dan/at dan/atau au barang barang kep kepada ada kel kelomp ompok/ ok/ang anggot gotaa masyar masyaraka akat, t, dan partai partai politik. Belanja bagi hasil digunakan untuk menganggarkan dana bagi hasil yang yang bersumb bersumber er dari dari pendap pendapatan atan provins provinsii kep kepada ada kabupat kabupaten/ en/kota kota Penyusunan RAPBD
197
atau atau pe pend ndapa apatan tan kabupa kabupate ten/ n/ko kota ta ke kepa pada da pe peme meri rint ntah ah de desa sa atau atau pendapatan pemerintah daerah tertentu kepada pemerintah daerah Iainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Bantuan keuangan digunakan untuk menganggarkan bantuan keuangan y a n g b e r s i fa t u m um a t a u k hu s u s da r i p ro v i n s i k ep a da kabupat kabupaten/ en/kot kota, a, pemeri pemerintah ntah des desa, a, dan kep kepada ada pemeri pemerinta ntah h daerah daerah Iainny Iainnyaa atau atau dari dari pemerin pemerintah tah kabupa kabupaten ten/ko /kota ta kep kepada ada pemeri pemerintah ntah desa de sa dan dan pe pemer merin inta tah h daer daerah ah Iain Iainny nyaa dalam dalam rang rangka ka pe peme mera rata taan an dan/atau peningkatan kemampuan keuangan. B a n t u a n k eu a n g a n y a n g b e r s i f a t u m u m p e ru n t u k a n d a n penggunaannya diserahkan seppenuhnya se kepad pada pemer merintah daerah/pemerintah desa penerima bantuan. Bantua Bantuann keuang keuangan an yang yang bersif bersifat at khusus khusus perunt peruntuka ukann dan pengelopengelolaann laannya ya diar diarah ahka kan/d n/dit itet etap apkan kan oleh oleh pe pemer merin inta tah h daer daerah ah pembe pemberi ri bantuan. Pember Pemberii bantuan bantuan bersif bersifat at khusus khusus dapat dapat mensyar mensyaratk atkan an penyedi penyediaan aan dana pendamping pendamping dalam APBD atau anggaran anggaran pendapatan dan belanja belanja desa penerima bantuan. Belanj Bela njaa tida tidakk terd terdug ugaa meru merupa paka kann bela belanj njaa untu untukk ke kegi giat atan an yang yang sifa sifatn tnya ya tidak idak bias biasaa atau atau tid tidak diha dihara rapk pkan an ber berulan ulangg se sepe perrti pena pe nang nggu gula lang ngan an benc bencan anaa alam alam dan dan benc bencan anaa sosia osiall yang ang tid tidak diperk diperkira irakan kan sebelu sebelumny mnya, a, termasu termasukk pengem pengembali balian an atas atas kel kelebi ebihan han penerimaan daerah tahuntahun sebelumnya yang telah ditutup. Kegi Kegiat atan an yang yang bers bersif ifat at tida tidakk biasa biasa yait yaituu untu untukk tang tangga gapp daru darura ratt dal am rangk a p enc egaha n ga nggua n terhada p s ta bil ita s peny pe nyel elen engg ggar araa aann pe peme meri rint ntah ahan an de demi mi terc tercip ipta tany nyaa ke keam aman anan an,, ketentraman dan ketertiban masyarakat di daerah. Belanj Bela njaa pe pega gawa waii diang diangga gark rkan an pada pada belan belanja ja orga organi nisas sasii berke berkena naan an sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Belanja Langsung 198
Bab 7
Kelompok belanja langsung dari suatu kegiatan dibagi menurut jenis belanja yang terdiri dari: a. belan belanja ja pegaw pegawai ai b. belanja belanja barang barang dan dan jasa jasa c. bela belanj njaa moda modal. l. Belanja pegawai untuk pengeluaran honorarium/upah honorarium/upah dalam melaksana kan program dan kegiatan pemerintahan daerah. Belanja barang/jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang dan dan jasa jasa yang yang nila nilaii manf manfaa aatn tnya ya kura kurang ng dari dari duab duabel elas as bula bulann dala dalam m melaks melaksana anakan kan progra program m dan keg kegiat iatan an pemeri pemerinta ntahan han daerah daerah.. Bel Belanj anjaa moda modall digu diguna naka kann untu untukk pe peng ngel elua uara rann yang yang dila dilaku kuka kann dala dalam m rang rangka ka pengadaan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari duabelas bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan. Pembiayaan Daerah Pembia Pembiayaan yaan Daerah Daerah adalah adalah semua semua peneri penerimaan maan yang perlu perlu dibayar dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, balk pada tahu tahunn angg anggar aran an yang ang ber bersang sangku kuttan maup maupun un pad pada tahun ahun-t -tah ahun un anggaran berikutnya. Pembiayaan Daerah Pemb Pembia iaya yaan an daer daerah ah terd terdir irii dari dari pe pene nerrimaa imaann pe pemb mbia iaya yaan an dan pengeluaran pembiayaan. 1 Penerimaan pembiayaan mencakup: lebih perhit perhitung ungan an anggar anggaran an tahun tahun anggar anggaran an sebelu sebelumnya mnya a. sisa lebih (SiLPA) b. pencair pencairan an dana dana cadan cadangan gan c. hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan d. penerim penerimaan aan pinjam pinjaman an daerah daerah e. penerimaan penerimaan kembali kembali pemberi pemberian an pinjaman pinjaman f. penerim penerimaan aan piut piutang ang daerah daerah..
2 Pengeluaran pembiayaan mencakup: a. pembent pembentukan ukan dana dana cadan cadangan gan Penyusunan RAPBD
199
penerimaan modal (investasi) pemerintah daerah c. pembaya pembayaran ran pokok pokok utang utang d. pemberi pemberian an pinjaman pinjaman daer daerah. ah. b.
Pembiayaan neto merupakan selisih antara penerimaan pembiayaan dengan pengeluaran pembiayaan.
200
Bab 7
CONTOH APBD PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL G UNUNGKIDUL ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN 2008 NOMOR 1 1.1
URAIAN PENDAPATAN DAERAH Pendapatan Asli Daerah
JUMLAH 650.655.344.555 25.239.545.458
1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.1.4
Hasil pajak daerah Hasil Retribusi daerah Hasil Pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Lain-lain Pemdapatan Daerah yang Sah
1.2
Dana perimbangan
586.697.618.097
1.2.1 1.2.2 1.2.3
Bagi hasil Pajak dan Bukan Pajak Dana Alokasi Umum Dana alokasi Khusus
21.422.868.097 504.395.750.000 60.879.000.000
1.3
Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah
38.718.181.000
1.3.1 1.3.2 1.3.3
Pendapatan Hibah Pendapatan Hasil Pajak dari Provinsi Bantuan Keuangan dari Provinsi
18.024.181.000 20.640.000.000 54.000.000
4.533.859.750 14.860.431.708 2.680.000.000 3.165.254.000
Jumlah Pendapatan
650.655.344.555
2 2.1
BELANJA DAERAH Belanja Tidak Langsung
688.458.132.979 417.957.397.691
2.1.1 2.1.2 2.1.4 2.1.5 2.1.6 2.1.7 2.1.8
Belanja Pegawai Belanja Bunga Belanja Hibah Belanja bantuan Sosial Belanja Bagi Hasil kepada Pemerintah Desa Belanja bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa Belanja Tak Terduga
350.150.985.491 77.000.000 415.000.000 28.861.915.000 2.088.697.200 32.863.800.000 3.500.000.000
2.2
Belanja Langsung
270.500.735.288
2.2.1 2.2.2 2.2.3
Belanja Pegawai Belanja barang dan Modal Belanja Modal
42.855.908.400 95.428.940.312 132.215.886.576
Jumlah belanja Defisit
688.458.132.979 37.802.788.424
3 3.1
PEMBIAYAAN DAERAH Penerimaan Pembiayaan
37.802.788.424 46.672.115.334
3.1.1 3.1.5
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tahun 2007 Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman
43.792.115.334 2.869.326.910
3.2
Jumlah Penerimaan Pembiayaan Pengeluaran Pembiayaan
46.672.115.334 8.869.326.910
3.2.2 3.2.3
Penyertaan Modal Pembayaran Pokok Utang
8.800.000.000 69.326.910
Pengeluaran Pembiayaan
8.869.326.910
Penyusunan RAPBD
201
Pembiayaan Neto
37.802.788.424
Perubahan APBD Perubahan APBD hanya dapat dilakukan satu kali dalam satu tahun anggaran, kecuali dalam keadaan luar biasa. Perubahan APBD dapat dilakukan apabila terjadi hal-hal berikut. a. perkem perkembang bangan an yang yang tidak tidak sesuai sesuai deng dengan an asumsi asumsi KUA KUA b. keadaan keadaan yang yang menyebabkan menyebabkan harus dilakukan dilakukan pergeseran pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja c. keadaa keadaann yang meny menyebab ebabkan kan saldo saldo anggar anggaran an Iebih Iebih tahun tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan d. ke kead adaa aann daru darurrat e. ke kead adaa aann lua luarr bia biasa sa..
Perubah Perubahan an APBD APBD disebabk disebabkan an perkemb perkembanga angann yang tidak tidak sesuai sesuai dengan dengan asumsi KUA dapat berupa terjadinya terjadinya pelampauan pelampauan atau tidak tercapa tercapainy inyaa proyek proyeksi si pendapat pendapatan an daerah daerah,, alokasi alokasi belanj belanjaa daerah daerah,, sumber dan penggunaan pembiayaan yang semula ditetapkan dalam KUA. Kepala daerah memformulasikan hal-hal yang mengakibatkan terjad terjadiny inyaa perubah perubahan an APBD APBD ke dalam dalam rancang rancangan an kebijak kebijakan an umum umum perubahan APBD serta PPAS perubahan APBD. Dalam rancangan kebijakan umum perubahan APBD dan PPAS perubahan APBD disajikan secara lengkap penjelasan penjelasan mengenai: a. perbed perbedaan aan asumsi asumsi denga dengann KUA yang dite ditetap tapkan kan sebelu sebelumny mnyaa b. progr program am dan dan ke kegi giat atan an yang yang dapa dapatt dius diusulk ulkan an untu untukk dita ditampu mpung ng dalam perubahan APBD dengan mempertimbangkan sisa waktu pelaksanaan APBD tahun anggaran berjalan capaia iann targ target et kine kinerj rjaa prog progra ram m dan dan ke kegi giat atan an yang yang haru haruss c. capa diku dikura rang ngii dalam dalam peruba perubaha hann APBD APBD apabi apabila la asums asumsii KUA KUA tida tidakk tercapai. capaia iann targ target et kine kinerj rjaa prog progra ram m dan dan ke kegi giat atan an yang yang haru haruss d. capa ditingkat-kan ditingkat-kan dalam perubahan perubahan APBD apabila melampaui asumsi KUA. 202
Bab 7
Ranca ncangan kebij bijaka akan umum mum perubahan APBD dan PPAS peruba perubahan han APBD APBD disampa disampaika ikann kepada kepada DPRD paling lambat lambat minggu minggu pertama bulan Agustus dalam tahun anggaran berjalan. Rancangan kebijakan umum perubahan APBD dan PPAS perubahan APBD, setelah dibahas selanjutnya disepakati menjadi kebijakan umum perubahan APBD serta PPA perubahan APBD paling lambat minggu kedua bulan Agustus tahun anggaran berjalan. Bila Bila perset persetuju ujuan an DPRD terhad terhadap ap rancang rancangan an peratu peraturan ran daerah daerah tent tentan angg pe peru ruba baha hann APBD APBD dipe diperk rkir irak akan an jatu jatuh h pada pada akhi akhirr bula bulann Sep epte temb mber er tahu tahunn ang anggar garan berj berjal alan an,, agar agar dihin ihinda dari ri adan adanya ya peng pe ngan angg ggar aran an ke kegi giat atan an pe pemb mban angu guna nann fisi fisikk di dala dalam m ranc rancan anga gann peraturan daerah tentang perubahan APBD. Kebijakan umum perubahan APBD serta PPA perubahan APBD yan yangg tela telah h dise disepa pakat kati, i, masin masing-m g-mas asin ingg ditu dituang angkan kan ke dala dalam m nota nota kese ke sepa pakat katan an yang yang dita ditand ndat atan anga gani ni bers bersam amaa antar antaraa ke kepal palaa daer daerah ah dengan pimpinan DPRD. Berdas Berdasark arkan an nota nota kes kesepa epakata katann TAPD TAPD menyiap menyiapkan kan rancan rancangan gan surat edaran kepala daerah perihal pedoman penyusunan RKA-SKPD yang yang memuat memuat progra program m dan keg kegiat iatan an baru baru dan/at dan/atau au kriter kriteria ia DPADPASKPD yang dapat diubah untuk dianggarkan dalam perubahan APBD sebag se bagai ai acua acuann bagi bagi ke kepal palaa SKPD. SKPD. Ranc Rancan anga gann surat surat ed edar aran an ke kepal palaa daerah mencakup hal-hal berikut. a. PPA perubahan APBD yang dialokasikan untuk program baru dan/atau kriteria DPA-SKPD yang dapat diubah pada setiap SKPD berikut rencana pendapatan dan pembiayaan; sinkro roni nisa sasi si prog progra ram m dan dan ke kegi giat atan an SKPD SKPD de deng ngan an prog progra ram m b. sink nasi nasion onal al dan dan anta antarr prog progra ram m SKPD SKPD de deng ngan an kine kinerj rjaa SKPD SKPD berke berkena naan an se sesu suai ai de deng ngan an stand standar ar pel pelay ayan anan an minim minimal al yang yang ditetapkan; c. batas batas waktu waktu penyam penyampaia paiann RKA-SKP RKA-SKPD D dan/ata dan/atauu DPA-SKPD DPA-SKPD yang yang telah diubah kepada PPKD; d. hal-hal lainnya yang perlu mendapatkan perhatian dari SKPD t e rk a i t dengan prinsip-pr p-priinsip sip penningkata pe atan efisiensi, efek efekti tifi fita tas, s, tran transp spaa-ra rans nsii dan dan akun akunta tabi bili lita tass pe peny nyus usun unan an anggaran dalam rangka pencapaian prestasi kerja; dan Penyusunan RAPBD
203
20
e.
dokume dokumen-d n-dokum okumen en lain lain sebaga sebagaii lampir lampiran an meliput meliputii kebija kebijakan kan umum perubahan APBD, PPA perubahan APBD, kode rekening APBD, format RKA-SKPD RKA-SKPD dan/atau dan/atau DPA-SKPD, DPA-SKPD, standar analisa belanja dan standar harga.
Peru Peruba baha hann DPA DPA-SKP -SKPD D dapat apat ber berupa upa pe peni ning ngka kata tann atau atau pengurangan capaian target kinerja program dan kegiatan dari yang tela telah h dite diteta tapk pkan an se semu mula. la. Peni Pening ngkat katan an atau atau pengu pengura rang ngan an capai capaian an target target kinerj kinerjaa program program dan keg kegiat iatan an difor diformul mulasi asikan kan dalam dalam format format dokumen pelaksanaan perubahan anggaran SKPD (DPPA-SKPD). Dalam format format DPPA-S DPPA-SKPD KPD dijela dijelaskan skan capaian capaian target target kinerj kinerja, a, kel kelompo ompok, k, jenis, obyek, dan rincian obyek pendapatan, belanja serta serta pembiayaan baik sebelum dilakukan perubahan maupun setelah perubahan. Pergeseran Anggaran Pergeseran Pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar antar jenis jenis belanja belanja serta serta pergese pergeseran ran antar antar obyek belanj belanjaa dalam jenis belanja dan antar rincian obyek belanja diformulasikan dalam DPPA-SKPD. Pergeseran antar rincian obyek belanja dalam obyek belanj anja berkenaan aan dapat dilaku akukan atas persetujuan PPKD. Perg Perges eser eran an antar antar obyek obyek belan belanja ja dala dalam m je jeni niss bela belanj njaa berk berken enaan aan dilakukan atas persetujuan sekretaris daerah. P e r g e s e ra n a n gg a ra n di l a k u k a n d e n g a n c a r a m engu ba h perat peratur uran an ke kepal palaa daer daerah ah tenta tentang ng penjab penjabara arann APBD APBD sebag sebagai ai dasar dasar pellaksan pe sanaan aan, untuk se sela lanj njut utny nyaa diang iangga gark rkan an dalam alam ranca ancang ngan an peratu peraturan ran daerah daerah tentan tentangg peruba perubahan han APBD. APBD. Perges Pergesera erann anggar anggaran an antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja dapat dilakukan dengan cara merubah peraturan daerah tentang APBD. A n g ga ra n y a n g m e n g a l a m i p e ru b ah a n ba i k b er u p a pena pe namba mbaha hann dan/a dan/ata tauu pe peng ngur urang angan an akibat akibat pe perg rges eser eran an,, haru haruss dije dijelas laskan kan dalam dalam kolom kolom ke kete tera rang ngan an peratur peraturan an kep kepala ala daerah daerah tent tentang ang penja penjabar baran an pe peru rubah bahan an APBD. APBD. Tata Tata cara cara pe perg rges eser eran an diatur dalam peraturan kepala daerah. Penggunaan Saldo Anggaran Lebih Tahun Sebelumnya 204
Bab 7
Saldo anggaran lebih tahun sebelumnya merupakan sisa lebih perhitungan tahun anggaran sebelumnya. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun anggaran berjalan dapat berupa: a. membaya membayarr bunga bunga dan pokok utang dan/atau dan/atau obligas obligasii daerah daerah yang melampaui anggaran yang tersedia mendahului perubahan APBD. b. melunasi seluruh kewajiban bunga dan pokok utang. c. mendanai kenaikan gaji dan tunjangan PNS akibat adanya kebijakan pemerintah. d. mendanai kegiatan lanjutan sesuai dengan ketentuan. mendan anai ai prog progra ram m dan dan ke kegi giat atan an baru baru de deng ngan an krit kriter eria ia haru haruss e. mend diselesaikan sampai dengan batas akhir penyelesaian pembayaran dalam tahun anggaran berjalan. f. mend mendan anai ai ke kegi giat atan an-k -keg egia iata tann yang yang capa capaia iann targ target et kine kinerj rjan anya ya ditingkatkan ditingkatkan dari yang telah diteta ditetapkan pkan semula dalam dalam DPA-SKP DPA-SKPD D tahun tahun anggaran anggaran berjalan berjalan yang yang dapat dapat diseles diselesaika aikann sampai sampai dengan bata batass akhi akhirr pe peny nyel eles esai aian an pe pemb mbay ayar aran an dala dalam m tahu tahunn angg anggar aran an berjalan. Penggunaan saldo anggaran tahun sebelumnya untuk pendanaan peng pe ngel elua uara rann difo diform rmul ulas asik ikan an terl terleb ebih ih dahu dahulu lu dala dalam m DPPADPPA-SK SKPD. PD. Penggunaan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya untuk mendanai peng pe ngel elua uara rann difo diform rmul ulas asik ikan an terl terleb ebih ih dahu dahulu lu dala dalam m DPAL DPAL-S -SKP KPD. D. Penggunaan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya untuk mendanai pengeluaran pengeluaran diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA-SKPD. Pendanaan Keadaan Darurat Kead Keadaa aann daru darura ratt se seku kura rang ng-k -kur uran angn gnya ya meme memenu nuhi hi krit kriter eria ia berikut. a. buka bukann meru merupa paka kann ke kegi giat atan an norm normal al dari dari akti aktivi vita tass pe peme meri rint ntah ah daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya b. tidak tidak dihar diharapk apkan an terja terjadi di secar secaraa berula berulang ng c. berada berada dilua diluarr kendali kendali dan dan pengaru pengaruh h pemerin pemerintah tah daera daerah h d. memiliki memiliki dampak dampak yang signifikan signifikan terhadap terhadap anggaran anggaran dalam dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat. Penyusunan RAPBD
205
Dalam Dalam keadaa keadaann darura darurat, t, pemeri pemerinta ntah h daerah daerah dapat dapat melaku melakukan kan peng pe ngel elua uara rann yang yang belu belum m ters tersed edia ia angga anggara rann nnya, ya, yang yang se selan lanju jutn tnya ya diusu diusulk lkan an dala dalam m ranca rancang ngan an pe peru rubah bahan an APBD APBD.. Pend Pendan anaan aan ke kead adaa aann daru darura ratt yang yang belu belum m ters tersed edia ia angg anggar aran anny nyaa dapa dapatt meng menggu guna naka kann bela belanj njaa tida tidakk terd terdug uga. a. Dala Dalam m hal hal bela belanj njaa tida tidakk terd terdug ugaa tida tidakk mencukupi dapat dilakukan dengan cara-cara berikut. a. menggun menggunakan akan dana dana dari dari hasil penjad penjadwal walan an ulang ulang capaian capaian target target kine kinerj rjaa progr program am dan dan ke kegi giat atan an lainn lainnya ya dala dalam m tahu tahunn angg anggar aran an berjalan; dan/atau b. memanf memanfaat aatkan kan uang uang kas yang yang terse tersedia dia.. Pengeluaran Pengeluaran termasuk termasuk belanja belanja untuk keperl keperluan uan mendesak mendesak yang krit kriter eria iany nyaa dite ditetap tapka kann dala dalam m pe pera ratu tura rann daer daerah ah tent tentan angg APBD APBD.. Kriteria belanja untuk keperluan mendesak mencakup: prog progra ram m dan dan ke kegi giat atan an pe pela laya yana nann dasa dasarr masy masyar arak akat at yang yang a. anggaran-nya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan b. k ep e r l u a n m e n d e s a k l a i n n y a ya n g a pa b i l a d i t u n da a k a n menimbulkan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah pemerintah daerah dan masyarakat. Penjadwalan ulang capaian target kinerja program dan kegiatan lainny lainnyaa dalam tahun tahun anggara anggarann berjalan berjalan diformu diformulasi lasikan kan terleb terlebih ih dahulu dalam DPPA-SKPD. Pendan Pendanaan aan ke kead adaan aan darur darurat at untuk untuk keg kegiat iatan an difor diformul mulasi asikan kan terlebih dahulu dalam RKA-SKPD.Dalam hal keadaan darurat terjadi setelah ditetapkannya perubahan APBD, pemerintah daerah dapat mela melaku kuka kann pe peng ngel elua uara rann yang yang belu belum m ters tersed edia ia angg anggar aran anny nya, a, dan dan pengeluaran tersebut disampa ampaiikan dalam lam laporan oran realisa lisassi anggaran .Dasar pengeluaran untuk kegiatan-kegiatan diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA-SKPD untuk dijadikan dasar pengesahan DPA-SKPD oleh PPKD setelah memperoleh persetujuan sekretaris daerah daerah.. Pelaks Pelaksanaa anaann pengel pengeluar uaran an untuk untuk mendan mendanai ai keg kegiat iatan an dalam dalam keadaan darurat terlebih dahulu ditetapkan dengan peraturan kepala daerah. 206
Bab 7
20
Pendanaan Keadaan Luar Biasa Kead Keadaa aann Iuar Iuar biasa biasa merup merupaka akann ke kead adaa aann yang yang meny menyeb ebab abka kann estimasi estimasi peneri penerimaan maan dan/ata dan/atauu pengelua pengeluaran ran dalam dalam APBD APBD mengalami mengalami kenaikan atau penurunan lebih besar dari 50%. Persentase tersebut merupakan selisih (gap) kenaikan atau penurunan antara pendapatan dan belanja dalam APBD. Bila kejadian luar biasa yang menyebabkan estimasi penerimaan dalam APBD mengalami peningkatan lebih dari 50% dapat dilakukan penambahan penambahan kegiatan kegiatan baru dan/atau dan/atau penjadwalan penjadwalan ulang/pening ulang/peningkatan katan capaian target kinerja program dan kegiatan dalam tahun anggaran berjalan. berjalan. Penambahan Penambahan kegiatan kegiatan baru diformulasika diformulasikann terlebih terlebih dahulu dahulu dalam dalam RKA-SK RKA-SKPD. PD. Penjad Penjadwala walann ulang/p ulang/peni eningk ngkatan atan capaian capaian target target kinerja program dan kegiatan diformulasikan terlebih dahulu dalam DPPA-SK DPPA-SKPD. PD. RKA-SK RKA-SKPD PD dan DPPA-SK DPPA-SKPD PD diguna digunakan kan sebagai sebagai dasar dasar penyusunan rancangan peraturan daerah tentang perubahan kedua APBD. Bila kejadian Iuar biasa yang menyebabkan estimasi penerimaan dala dalam m APBD APBD meng mengal alam amii pe penu nuru runa nann lebi lebih h dari dari 50%, 50%, maka maka dapa dapatt dilaku dilakukan kan penjad penjadwal walan an ulang/p ulang/peng engura uranga ngann capaian capaian target target kinerja kinerja prog progra ram m dan dan ke kegi giat atan an Iain Iainny nyaa dala dalam m tahu tahunn angg anggar aran an berj berjal alan an.. Penjadwalan Penjadwalan ulang/pen ulang/penguran gurangan gan capaian capaian target target diformulasika diformulasikann ke dalam DPPA-SKPD. DPPA DPPA-S -SKP KPD D digun igunak akan an se seb bagai agai dasa dasarr pe peny nyus usun unan an ranca ancang ngan an peraturan daerah tentang perubahan kedua APBD. Penyiapan Raperda Perubahan APBD RKA-SKPD yang memuat program dan kegiatan baru dan DPPASKPD SKPD yang yang akan akan diang diangga gark rkan an dala dalam m pe peru ruba baha hann APBD APBD yang yang tela telah h disus disusun un ole oleh h SKPD SKPD disamp disampaik aikan an ke kepad padaa PPKD PPKD untuk untuk dibah dibahas as lebih lebih lanjut oleh TAPD. Pembahasan Pembahasan oleh TAPD dilakukan untuk menelaah kesesuaian antara RKA-SKPD dan DPPASKPD dengan kebijakan kebijakan umum peruba perubahan han APBD APBD se sert rtaa PPA perubah perubahan an APBD, APBD, prakir prakiraan aan maju maju yang yang direncanakan atau yang telah disetujui dan dokumen perencanaan lainny lainnya, a, serta serta capaian capaian kinerj kinerja, a, indika indikator tor kinerj kinerja, a, standar standar analisi analisiss Penyusunan RAPBD
207
belanja, standar satuan harga, dan standar pelayanan minimal. Dalam hal hal hasi hasill pe pemb mbah ahas asan an RKARKA-SK SKPD PD dan dan DPPA DPPA-S -SKP KPD D yang yang memu memuat at program dan kegiatan yang akan dianggarkan dalam perubahan APBD terd terdap apat at ke keti tida daks kses esua uaia iann de deng ngan an ke kete tent ntua uann SKPD SKPD mela melaku kuka kann penyempurnaan.
Refleksi Jawablah pertanyaan berikut 1 Apa maksu maksud d APBD APBD sesuai sesuai denga dengann kebutu kebutuhan han dan dan kemam kemampuan puan daerah? 2 Apa Apa saj sajaa fun fungs gsii APB APBD? D? 3 Apa makna makna fung fungsi si APBD APBD dalam dalam alokas alokasii dan distr distribu ibusi? si? 4 Mulai dengan dengan kegiat kegiatan an apa apa dan kapan penyusunan penyusunan mulai dan berakhir? 5 Apa yang yang dima dimaksu ksud d anggar anggaran an makro makro dan dan mikro mikro pada APBD APBD?? 6 Apa tahapa tahapann peny penyusu usunan nan anggar anggaran an makr makro? o? 7 Apa isi isi dari ari KUA KUA? 8 Apa yang yang dimak dimaksud sud dengan dengan asumsi asumsi pada pada KUA? KUA? 9 Mungki Mungkinka nkah h PPA tida tidakk selaras selaras deng dengan an KUA? KUA? Jelaska Jelaskan! n! 10 Formulir Formulir apa saja yang digunakan digunakan dalam penyusunan penyusunan APBD? 11 Pendek Pendekata atann apa saja saja yang yang ada ada dalam dalam penyus penyusuna unann APBD? APBD? 12 Apa yang dimaksud dimaksud pendek pendekatan atan APBD berdasarka berdasarkann prestas prestasii kerja? kerja?
13 14 15 16
Baga Bagaim iman anaa Stru Strukt ktur ur APBD? APBD? Meng Mengap apaa dis disus usun un PPA? PPA? Apa saja yang dapat mendorong mendorong dilakukan dilakukan perubahan perubahan APBD? Bagaim Bagaimana ana prosed prosedur ur peruba perubahan han APBD? APBD?
Pilihkan jawaban yang benar 1. Di daerah, anggaran makro disusun oleh A. SKPD DPRD B. Pemerintah daerah C. D. Sekretariat daerah 208
Bab 7
2. A. B. C. D.
3. A. B. C.
D.
Anggaran mikro mulai disusun dengan membuat strategi dan prioritas analisis SWOT RKA- SKPD RPJMD Penganggaran selesai bila telah menghasilkan RKA-SKPD Perda APBD PPAS Kebijakan umum APBD
4. Proses pengang penganggaran garan makro makro dimulai dimulai dengan dengan perumusan perumusan A. kegiatan prioritas dan plafon anggaran B. kebijakan umum C. D. RPJMD 5. Bila APBD sampai sampai akhir Desember Desember belum belum disetujui disetujui DPRD diserahka diserahkann kepada A. Pemerintah di atasnya masyarakat B. DPR C. D. SKPD kembali 6. Pedoman Pedoman dalam menyusun menyusun anggaran anggaran mikro mikro salah satunya satunya berupa berupa A. RPJPD Kebijakan ekonomi makro B. tupoksi C. D. UU kedinasan 7. RKA-SKPD RKA-SKPD untuk untuk DPRD disusun disusun oleh oleh A. Pemerintah daerah B. Sekretariat dewan Bendaharawan C. Penyusunan RAPBD
209
Panitia anggaran
D.
8. Yang dimaksud dimaksud asumsi dalam dalam kebijaka kebijakann umum adalah adalah A. ekonomi makro asumsi musiman B. keadaan normal C. D. kemungkinan terburuk APBD yang memperhatikan keadilan menunjukkan fungsi A. otorisasi B. distribusi C. pengawasan D. manifestasi
9.
10.
APBD yang memperhatikan kesejahteraan masyarakat menunjukkan fungsi A. Alokasi B. distribusi C. pengawasan D. perencanaan
11.
PPAS disusun ................ KUA. A. sesudah B. sebelum C. bersamaan dengan D. selang seling dengan
12.
Pilih pernyataan yang benar mengenai PPAS. A. dibahas sebelum KUA B. dibahas pada bulan Desember C. berisi skala prioritas D. belum mengandung plafon anggaran
Pembuatan program kegiatan dalam tahap penyusunan APBD disebut
13.
210
Bab 7
penggangaran mikro B. penganggaran makro C. penganggaran tahap satu D. pra penganggaran A.
14.
Penjaringan aspirasi masyarakat reaktif dapat berupa A. observasi B. wawancara C. inpeksi mendadak D. dengar pendapat
15.
Tahap pertama dalam penyusunan APBD adalah pembuatan A. Kebijakan Umum Anggaran B. Prioritas anggaran C. Plafon anggaran D. Arah dan kebijakan umum
16.
Formulir penggangaran daerah yang digunakan adalah A. RASK B. RKPBD C. RKA-SKPD D. RAMS
17.
Pilih pernyataan yang benar mengenai penyusunan RAPBD A. berbasis kas B. harus diproses dengan komputer C. harus menunjukkan tolok ukur kinerja D. dilakukan oleh dinas-dinas saja
18.
Pilih pernyataan yang salah mengenai plafon anggaran A. ditentukan oleh pemda B. kesepakatan pemda dan DPRD C. ditentukan oleh DPRD D. ditentukan sendiri oleh masing-masing SKPD
Penyusunan RAPBD
211
19.
Salah satu pedoman penyusunan kebijakan APBD adalah A. RENSTRADA B Pemnas C. RPJMD D. Musrenbang
20.
Penyus Penyusuna unann APBD APBD di tingka tingkatt SKPD SKPD dimula dimulaii deng dengan an adanya adanya A. Surat Perintah kepala daerah B. Surat keputusan DPRD C. RPJMD D. Surat Edaran Kepala daerah 21.
212
APBD yang telah disetujui tertuang dalam A. Peraturan daerah B. Peraturan menteri C. Berita daerah D. Pengumuman daerah
Bab 7
