Pengembangan_Tebu.pdf

Pedoman Teknis Pengembangan Tebu Tahun 2013

i

KATA PENGANTAR Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karuniaNya maka dapat disusun Pedoman Teknis Pengembangan Tebu Tahun 2013. Tujuan penyusunan pedoman teknis ini sebagai acuan bagi pihak-pihak yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan. Pedoman ini masih bersifat umum, sehingga masih perlu dijabarkan kembali menjadi Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) dan Petunjuk Teknis (Juknis) oleh Dinas yang membidangi perkebunan provinsi dan kabupaten/kota guna menyesuaikan dengan kondisi setempat. Pada kesempatan ini, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan masukan dan saran sehingga dapat tersusunnya buku pedoman ini. Semoga pedoman ini dapat bermanfaat dalam menunjang keberhasilan pembangunan perkebunan khususnya dalam program pengembangan tebu nasional. Terima kasih. Jakarta, Januari 2013 Direktur Jenderal Perkebunan Ir. Gamal Nasir, MS NIP. 19560728 198603 1 001 Pedoman Teknis Pengembangan Tebu Tahun 2013

i

DAFTAR ISI KATA PENGANTAR ....................................... DAFTAR ISI ................................................ DAFTAR TABEL ........................................... DAFTAR LAMPIRAN .......................................

i ii iv v

I. PENDAHULUAN ........................................ A. Latar Belakang .................................... B. Sasaran Nasional.................................. C. Tujuan ............................................. D. Pengertian .................................... ....

1 1 6 7 8

II. PENDEKATAN PELAKSANAAN KEGIATAN ..... ...... A.Prinsip Pendekatan Pelaksanaan Kegiatan ... B. Spesifikasi Teknis ................................

12 12 16

III. PELAKSANAAN KEGIATAN .......................... A. Ruang Lingkup................................ .... B. Pelaksanaan Kegiatan....................... .... C. Lokasi, Jenis dan Volume ....................... D. Simpul Kritis ................................. ....

28 28 29 33 34

IV. PROSES PENGADAAN DAN PENYALURAN BANTUAN ........................................ .... A. Proses Pengadaan dan Penyaluran Bantuan .. B. Sanksi ........................................ .... C. Penataan Organisasi Usaha Kelompok Sasaran

35 35 40 41


ii

V. PEMBINAAN, PENGENDALIAN, PENGAWALAN DAN PENDAMPINGAN .......................... ........... A. Prinsip Pengelolaan ....................... ..... B. Struktur Organisasi Pelaksana ........... ..... C. Fasilitasi oleh Organisasi Struktural .... ..... D. Perencanaan Operasional ................. .... E. Sosialisasi Kegiatan ...................... ...... F. Pembinaan ...................................... G. Pengendalian dan Pengawasan ...............

42 42 42 42 46 47 47 48

VI. MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN... .... A. Monitoring dan Evaluasi ................ ...... B. Pelaporan .......................................

49 49 51

VII. PEMBIAYAAN ......................................... VIII. PENUTUP .............................................

53 53

LAMPIRAN ................................................

55


iii

DAFTAR TABEL Tabel 1.

Persyaratan Tebu

Mutu

Benih/Bibit 20


iv

DAFTAR LAMPIRAN Lampiran 1. Rencana Kegiatan Tahun 2013

57

Lampiran 2. Form Berita Acara Penerimaan 59 Bantuan Lampiran 3. Surat Pernyataan

60

Lampiran 4. Form Laporan Bantuan Traktor 61 dan Alat Tebang Muat Tebu Lampiran 5. Form Monitoring dan Evaluasi 62 Lampiran 6. Bagan Alur Proses Pengajuan, 63 Pengadaan dan Penyaluran Bantuan Tahun 2013


v

I.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Berawal dari kondisi pergulaan Indonesia yang kurang menggembirakan pada awal reformasi tahun 1998 sampai tahun 2001 serta potensi pengembangan dan pangsa pasar dalam negeri yang masih sangat luas akibat produksi belum dapat sepenuhnya menutupi kebutuhan gula secara keseluruhan, maka Pemerintah bersama Stakeholders pergulaan nasional sepakat untuk meningkatkan produksi dan produktivitas gula nasional. Sejak bergulirnya program Akselerasi Peningkatan Produksi dan Produktivitas Tebu pada tahun 2002 perjalanan pergulaan nasional telah mencapai swasembada gula konsumsi satu tahun lebih cepat dari targetnya yaitu pada tahun 2008 dengan produksi 2,702 juta ton dan konsumsi 2,69 juta ton. Mulai tahun 2010 target swasembada konsumsi ditingkatkan menjadi swasembada gula nasional selain untuk memenuhi kebutuhan Rumah Tangga juga Industri Makanan, Minuman dan Farmasi melalui program Swasembada Gula Nasional 2010 – 2014. Untuk memenuhi sasaran pencapaian Swasembada Gula Nasional tersebut dilakukan upaya terpadu sektor on farm dan off farm.Program peningkatan produktivitas tebu dan rendemen gula di sektor on farm melalui intensifikasi dan perluasan areal tebu. Sedangkan di sektor off farm melalui revitalisasi PG dan pembangunan PG baru. Sebagaimana dipahami bahwa produksi dan produktivitas gula merupakan kunci pokok keberhasilan program swasembada gula nasional, penurunan kualitas teknis Pedoman Teknis Pengembangan Tebu Tahun 2013

1

budidaya dan kecenderungan penurunan luas areal tanam serta produktivitas tebu akibat lemahnya daya saing, bergesernya pengembangan tebu dari lahan sawah ke lahan tegalan/marginal, lokasi jauh dari Pabrik Gula (PG), konversi lahan pertanian ke non pertanian, in efisiensi PG, yang direfleksikan oleh merosotnya minat petani sebagai reaksi rasional terhadap rendahnya pendapatan riil dan nilai tukar (term of trade) selama satu dekade terakhir perlu menjadi perhatian kita semua. Keterbatasan modal petani menyebabkan ketidakmampuan petani untuk melakukan perbaikan teknik budidaya dan perluasan areal. Hal ini berakibat proporsi luasan tanaman keprasan yang semakin meluas disetiap tahunnya dan pengembangan areal baru semakin jauh dari harapan. Dalam beberapa tahun terakhir pemerintah mengupayakan untuk menambah jumlah modal kerja petani berupa kredit program dengan subsidi bunga, akan tetapi kurang dimanfaatkan secara optimal oleh petani disebabkan bukan saja jumlahnya tidak memadai akan tetapi juga penyalurannya selalu terlambat dan prosedur yang masih dirasakan sulit oleh petani. Kondisi semacam ini akan semakin menambah sulitnya meningkatkan produksi dan produktivitas gula nasional, jika tidak didukung dengan kebijakan dan program pemerintah yang akomodatif. Apalagi jika melihat kondisi perubahan iklim global yang tengah terjadi saat ini, petani membutuhkan sebuah keyakinan dan dukungan yang kuat untuk mempertahankan dan meningkatkan perluasan garapannya.


2

Kondisi industri gula berbasis tebu secara umum di Indonesia sangat tergantung dari pasokan bahan baku tebuyang sebagian besar masih mengandalkan tebu rakyat. Dengan kondisi tebu baik jumlah maupun mutunya cenderung menurun, sehingga pabrik gula bekerja dibawah kapasitas giling terpasang. Hal ini tergambar dari tingginya rata-rata Biaya Pokok Produksi ditingkat petani dan Harga Pokok Produksi disebagian besar PG yang ada. Kemitraan antara petani dengan PG hingga saat ini belum berjalan dengan baik dan kurangnya transparansi. Kondisi diatas jika tidak ditangani akan membawa dampak ekonomi dan sosial cukup luas mengingat industri gula saat ini masih tergolong industri dengan serapan tenaga kerja cukup besar. Pada gilirannya dapat membuat Indonesia dengan jumlah penduduk nomor empat terbesar di dunia akan sangat tergantung pada negara produsen gula dunia, yang akan mempengaruhi kondisi ekonomi, sosial dan politik. Pada tahun 2003, khusus untuk Jawa, telah diprogramkan kegiatan bongkar ratoon dan rawat ratoon, dengan upaya khusus berupa harmonisasi komposisi tanaman tebu rakyat seluas 301.760 Ha dengan perbandingan tanaman pertama (Plant Cane/PC) dan tanaman keprasan (ratoon) yakni 33% : 67%. PC merupakan hasil dari bongkar ratoon dan perluasan areal sedangkan ratoonnya hanya maksimal 3 hingga 4 kali. Luar Pulau Jawa, yang mulai dilaksanakan tahun 2006 melalui revitalisasi tanaman dengan bongkar ratoon, rawat ratoon dan perbaikan bahan tanam yang diharapkan dapat Pedoman Teknis Pengembangan Tebu Tahun 2013

3

mendongkrak produktivitas tanaman serta perluasan areal tanaman dengan memanfaatkan potensi yang ada dan pendirian pabrik gula baru oleh investor sebagai upaya peningkatan produksi. Upaya ini membutuhkan dukungan benih bermutu, sebagai insentif pembongkaran tanaman ratoon dan perluasan areal yang setiap hektar membutuhkan pembiayaan yang relatif mahal serta upaya lain yang menunjang. Oleh karena itu, pemerintah harus turun tangan untuk membantu membiayai agar program bisa berjalan. Pada tahun 2012 telah dilakukan Kegiatan Pencapaian Swasembada Gula Nasional merupakan bagian dari Kegiatan Pembangunan Perkebunan serta sebagai perwujudan pemberdayaan masyarakat pertanian perkebunan, dilaksanakan melalui penyaluran bantuan kepada petani dengan sumber pembiayaan berasal dari dana APBN.Pada saat ini, luas areal tanaman tebu Indonesia mencapai 463.566,60 hektar dengan kontribusi utama adalah Jawa Timur (45,7%), Jawa Tengah (12,5%), Jawa Barat (4,5%), Lampung (27,3%), Gorontalo (2,1%), Sulsel (2,9%), Sumsel (2,1%), Sumut (2,1%), dan DIY (0,8%). Adapun rencana kegiatan yang dibiayai APBN TA 2013 dalamKegiatan Peningkatan Produksi, Produktivitas, dan Mutu Tanaman Semusim melalui Pengembangan Tebu adalah: 1. Bongkar Ratoon. 2. Penataan Varietas Tanaman Tebu. 3. Pemberdayaan dan Penguatan Kelembagaan Petani Tebu. Pedoman Teknis Pengembangan Tebu Tahun 2013

4

4. Operasional TKP dan PL-TKP Tebu. 5. Persiapan, Pengawalan, Pendampingan, MonEv, dan Pelaporan. 6. Bantuan Alat, berupa : a. Alat Tebang dan Muat Tebu. b. Traktor dan Implementnya. 7. Sensus Database Tebu Sistem On-line. Semua aktivitas tersebut diatas dilaksanakan sesuai dengan Pedoman Teknis Pengembangan Tebu Tahun 2013 yang disusun mengacu kepada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.07/2008 Tentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan, serta perubahannya (PerMenKeu. Nomor 248/PMK.07/2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri KeuanganNo. 156/PMK.07/2008), PERPRES No. 54 Tahun 2010 jo PERPRES No. 70 Tahun 2012, Pedoman Pengadaan dan Penatausahaan Barang Satker Lingkup Ditjen Perkebunan Tahun 2013, serta Permentan No. 05/Permentan/OT.140/1/2007 tentang Syarat dan Tata Cara Pengujian Dan Pemberian Sertifikat Alat dan Mesin Budidaya Tanaman. Sedangkan pelaksanaan di lapangan mengacu kepada Petunjuk Pelaksanaan yang disusun oleh Provinsi dan Petunjuk Teknis oleh Kabupaten. Pemberdayaan dan Penguatan Kelembagaan Petani Tebu dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan peningkatan kemampuan kelembagaan petani atas dasar kondisi lapangan serta lembaga petani yang ada di masing-masing lokasi dengan mengacu kepada Pedoman Pemberdayaan Petani Tebu. Pedoman Teknis Pengembangan Tebu Tahun 2013

5

B. Sasaran Nasional Sasaran yang diharapkan dari kegiatan pengembangan tebu adalah: a. Berkembangnya usaha petani tebu melalui kegiatan bongkar ratoon yaitu perbaikan tanaman dengan mengganti tanaman yang sudah dikepras minimal 3 kali (setelah R3) dengan benih tebu baru sesuai kebutuhan. b. Peningkatan pendapatan petani dan pemenuhan bahan baku PGmelalui peningkatan produksi tebu. c. Peningkatan produksi gula dalam rangka pemenuhan kebutuhan gula dalam negeri melalui target swasembada gula nasional. d. Memperkuat, memperluas dan terbangunnya sistem usaha agribisnis berbasis tebu di kawasan pabrik gula secara lebih efisien, berkeadilan dan berkelanjutan. e. Meningkatnya daya saing produksi gula petani melalui peningkatan produksi dan produktivitas usaha yang didukung oleh usaha jasa lainnya, serta berkembangnya upaya pengembangan produk (product development). Sedangkan sasaran dari dana TP APBN 2013 adalah terlaksananya bongkar ratoon seluas 50.000 ha dalam rangka mendukung keberhasilan Kegiatan Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Perkebunan dengan fokus Swasembada Gula Nasional. Hasil dari kegiatan Bongkar Ratoon ini agar dapat digunakan untuk pemupukan modal usaha kelompok yang besarannya ditentukan berdasarkan kesepakatan dari 2/3 anggota kelompok dalam pertemuan yang dihadiri oleh Tim Teknis Kabupaten/Kota dan Provinsi. Pedoman Teknis Pengembangan Tebu Tahun 2013

6

C. Tujuan Tujuan kegiatan Bongkar Ratoon adalah meningkatkan produktivitas tebu dan rendemen melalui penggantian tanaman lama menjadi tanaman baru dan dapat menggunakan varietas baru sesuai kebutuhan dengan menggunakan sumber benih/bibit yang berasal dari Kultur Jaringan yang telah disertifikasi oleh BBP2TP/UPTD setempat. Namun apabila ketersediaan benih asal kultur jaringan di penyedia benih tidak mencukupi, dapat menggunakan benih/bibit asal konvensional yang sumbernya sudah dilakukan sertifikasi terlebih dahulu sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dalam pelaksanaannya, bongkar ratoon didukung dengan beberapa komponen kegiatan, seperti penataan varietas, pemberdayaan dan penguatan kelembagaan, bantuan alat, pendampingan oleh TKP & PLP-TKP, serta Sensus Database Tebu Sistem On-line. Penataan varietas dimaksudkan agar varietas yang digunakan oleh petani merupakan varietas bina yang sesuai dengan tipologi lahan yang ada, memiliki komposisi kemasakan berbeda dalam jumlah yang seimbang untuk optimalisasi kebutuhan sesuai dengan masa giling. Pemberdayaan dan Penguatan Kelembagaan Petani Tebu bertujuan untuk memberdayakan petani dan lembaga petani agar mampu mandiri dan tangguh dalam berusahatani. Pemberdayaan petani dan lembaga petani ditumbuhkan melalui berbagai pelatihan dan penyuluhan/pendampingan sehingga dapat meningkatkan kemampuan teknis, adminstratif, manajerial dan Pedoman Teknis Pengembangan Tebu Tahun 2013

7

organisasi serta memberi respon yang tepat terhadap berbagai perubahan. Dengan demikian petani mampu mengendalikan masa depannya dan mendorong agar lebih mandiri. Bantuan Alat berupa Alat Tebang, Alat Pembersih Daun dan Alat Muat Tebu (conveyor) ditujukan untuk efisiensi penggunaan tenaga kerja Tebang Muat yang selama ini cukup tinggi. Pelaksanaan bantuan Traktor dan Implementnya ditujukan untuk meningkatkan efisiesi tenaga kerja dan biaya tenaga kerja untuk bongkar ratoon dan pengolahan lahan. Sensus Database Tebu Sistem On-line ditujukan untuk memperoleh data dasar dan semua informasi yang berkaitan dengan agribisnis tebu sebagai bahan pengambil kebijakan pembangunan perkebunan. D. Pengertian Dalam implementasi Pedoman Teknis Pengembangan Tanaman Tebu beberapa istilah yang perlu dipahami adalah sebagai berikut: 1. Bongkar Ratoon adalah mengganti tanaman tebu lama yang sudah dikepras minimal 3 kali (setelah R3) dengan tanaman baru menggunakan varietas unggul yang telah di rekomendasikan. 2. Kebun benih/Bibit tebu adalah kebun bibit/benih tebu yang berasal dari benih/bibit kultur jaringan atau konvensional.


8

3. Bibit/benih kultur jaringan tebu adalah bibit/benih yang berasal dari jaringan tebu yang dibiakkan di media dan perlakuan khusus. 4. Sertifikasi sumber benih/bibit tebu adalah pelaksanaan penilaian kebun yang dilaksanakan pada tegakan tanaman tebu di lahan. 5. Labelisasi benih/bibit tebu adalah pelaksanaan pelabelan pada satu ikatan (bos) benih/bibit tebu yang akan dikirim. 6. Kebun Tebu Giling atau KTG adalah kebun produksi tebu. 7. Sensus Database Tebu Sistem On-line adalah kegiatan pendataan pengembangan tanaman tebu yang salah satunya adalah penentuan luas areal pengembangan tebu dengan menentukan titik koordinat menggunakan GPS. Output yang dihasilkan berupa luas areal, potensi lahan, data kepemilikan lahan, penataan varietas dan pemanfaatan dana yang diberikan kepada petani (KKPE, PMUK). Pendataan tersebut dilakukan oleh TKP dan PLTKP maupun petugas teknis kabupaten yang menangani tanaman perkebunan khususnya tanaman tebu. Tenaga tersebut terlebih dahulu diberikan pelatihan dalam pelaksanaan kegiatan dimaksud. 8. Kelompok Tani adalah sekumpulan petani tebu yang sepakat membentuk kelompok dan atau bagian terkecil dari kelembagaan petani tebu berupa Petani Tebu Rakyat atau yang sejenis dengan tujuan mengusahakan dan mengembangkan usaha berbasis tanaman tebu secara profesional. Pedoman Teknis Pengembangan Tebu Tahun 2013

9

9. Koperasi Petani Tebu Rakyat (KPTR) adalah kelembagaan Koperasi yang mengelola tebu, selanjutnya disebut Koperasi, yang dibentuk oleh dan beranggotakan para petani tebu serta berbadan hukum. 10. Kelompok Sasaran penerima bantuan adalah Kelompok Tani baik yang sudah ada maupun bentukan baru yang usahanya berbasis tanaman tebu di Wilayah PG dan masuk kedalam keanggotaan KPTR. 11. Koperasi Primer adalah sekumpulan petani tebu atau kelompok petani tebu yang mempunyai kepentingan dan tujuan yang sama dalam mengelola usaha tani tebu, yang berkedudukan di Kabupaten wilayah kerja Pabrik Gula. 12. Koperasi Sekunder adalah sekumpulan koperasi primer yang mempunyai kepentingan dan tujuan yang sama dalam pengembangan agribisnis berbasis komoditas tebu, yang berkedudukan di Provinsi. 13. Pemberdayaan Kelompok Sasaran Penerima Bantuan adalah upaya fasilitasi agar petani mampu menggunakan potensi dan kemampuan dalam melakukan agribisnis tebu untuk mencapai tujuan mensejahterakan petani anggotanya. Pemberdayaan disini mencakup upaya pada aspek produksi, bisnis, manajemen dan aspek peningkatan sumber daya manusia. 14. Usaha Kelompok Sasaran Penerima Bantuan adalah segala jenis usaha yang dilakukan untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan anggotanya. Jenis usaha tersebut pada dasarnya sangat luas mulai dari usaha Pedoman Teknis Pengembangan Tebu Tahun 2013

10

agribisnis tebu sebagai unit usaha pokok hingga jenis usaha komersial lainnya yang berbasis tebu. Prioritas usaha diarahkan pada peningkatan efisiensi dan produktivitas perkebunan tebu melalui perbaikan mutu bibit/benih, rehabilitasi tanaman serta sarana dan prasarana. 15. Kerjasama Operasional (KSO) adalah kerjasama antara dua belah pihak secara temporer untuk melaksanakan pekerjaan tertentu. 16. Tim Teknis Provinsi adalah Tim yang dibentuk oleh Kepala Dinas Provinsi yang membidangi Perkebunan dengan keanggotaan terdiri dari unsur-unsur terkait : Dinas yang membidangi Perkebunan, Instansi/Balai/UPTD terkait lainnya, wakil dari PTPN/PT. Gula, DPD APTR. Namun apabila PTPN/PT. Gula mengikuti proses pengadaan barang/jasa dalam kegiatan pengembangan tebu tidak dimasukkan kedalam Tim Teknis. Keanggotaan Tim Teknis Provinsi disesuaikan dengan kebutuhan pekerjaan dan kemampuan pembiayaan. Tugas Tim Teknis Provinsi adalah menyusun pelaksanaan kegiatan dan kebijakan operasional yang dituangkan kedalam Petunjuk Pelaksanaan (Juklak); melakukan pemantauan, pengendalian dan memberikan arahan serta memfasilitasi kelancaran pelaksanaan kegiatan termasuk membantu mengatasi permasalahan yang dihadapi. 17. Tim Teknis Kabupaten adalah Tim yang dibentuk oleh Kepala Dinas Kabupaten/Kota yang membidangi Pedoman Teknis Pengembangan Tebu Tahun 2013

11

Perkebunan dengan keanggotaan terdiri dari unsurunsur terkait : Dinas yang membidangi Perkebunan, Pabrik Gula (PG), DPC APTRI dan instansi lain yang dianggap perlu dan mempunyai kompetensi untuk memfasilitasi kelancaran kegiatan. Namun apabila PG mengikuti proses pengadaan barang dan jasa dalam kegiatan pengembangan tebu tidak dimasukkan dalam Tim Teknis. II. PENDEKATAN PELAKSANAAN KEGIATAN A. Prinsip Pendekatan Pelaksanaan Kegiatan Pengembangan Tebu melalui kegiatan Bongkar Ratoon,yang didukung dengan kegiatan lain berupa Penataan Varietas Tebu, Operasional TKP dan PL-TKP, Pemberdayaan Petani dan Kelembagaan Petani Tebu, Bantuan Alat berupa Alat Tebang dan Muat serta Traktor dan Implementnya, Sensus Database Tebu Sistem On-line dilaksanakan dengan prinsip pendekatan sebagai berikut: 1. Pelaksanaan kegiatan bongkar ratoon dengan penyediaan bantuan benih dan pupuk majemuk serta pupuk organik yang dilaksanakan pada areal tebu keprasan (ratoon) milik petani yang sudah dikepras minimal 3 kali (setelah R3). Pengadaan benih dan pupuk dilakukan oleh Dinas yang membidangi perkebunan Provinsi, mengacu kepada PERPRES No. 54 Tahun 2010 jo PERPRES No. 70 Tahun 2012 serta Pedoman Pengadaan dan Penatausahaan Barang Satker Lingkup Ditjen Perkebunan Tahun 2013. Pedoman Teknis Pengembangan Tebu Tahun 2013

12

2. Penataan Varietas Tebu Penataan varietas tebu dilaksanakan pada wilayah binaan PG bersama-sama antara petugas Dinas yang menangani perkebunan Provinsi dan Kabupaten, pihak Pabrik Gula selaku mitra di wilayahnya dan lembaga penelitian terkait. Kegiatan yang dilaksanakan berupa pengawalan penataan varietas dengan pendekatan wilayah binaan PG. Menentukan varietas yang akan digunakan, menyusun komposisi varietas, melaksanakan rating varietas yang dilakukan setiap tahun, capaian realisasi komposisi varietas dilapangan dengan rodmap tata varietas. 3. Pemberdayaan dan Penguatan Kelembagaan Petani dilakukan melalui peningkatan kapabilitas petani dalam hal kemampuan teknis budidaya, manajemen dan pengembangan organisasi, serta usaha Kelompok dan atau Koperasi melalui Penyuluhan/pendampingan yang dalam implementasi di lapangan. 4. Pendampingan oleh TKP dan PL-TKP yang dalam pelaksanaannya TKP dan PL-TKP mendapat honor serta bantuan operasional untuk kegiatan pendampingan, pengawalan dan monev atas kegiatan pegembangan tebu di setiap kab/kota pelaksana kegiatan tebu. Selain itu, juga diberikan bantuan biaya transportasi untuk kegiatan pembinaan dan peningkatan motivasi yang dilaksanakan di Pusat oleh Ditjen Perkebunan. TKP dan PL-TKP ditempatkan di setiap KPTR dan bertanggungjawab kepada Dinas yang membidangi Pedoman Teknis Pengembangan Tebu Tahun 2013

13

Perkebunan baik di Provinsi maupun Kabupaten. Pelaporan dilaksanakan setiap bulan dan disampaikan kepada Provinsi dengan tembusan kepada Dinas yang membidangi Perkebunan Kabupaten dan Ditjen Perkebunan cq. Direktorat Tanaman Semusim. 5. Bantuan Alat Tebang dan Muat Tebu Pengadaan Alat Tebang dan Muat Tebu dilakukan oleh Dinas yang membidangi perkebunan Provinsi, mengacu kepada PERPRES No. 54 Tahun 2010 jo PERPRES No. 70 Tahun 2012, Pedoman Pengadaan dan Penatausahaan Barang Satker Lingkup Ditjen Perkebunan Tahun 2013, dan Permentan No. 05/Permentan/OT.140/1/2007 tentang syarat dan tata cara pengujian dan pemberian sertifikat alat dan mesin budidaya tanaman. Bantuan Alat Tebang dan Muat Tebu diserahkan kepada Koperasi/KPTR yang ditetapkan melalui Keputusan Kepala Dinas Provinsi yang membidangi perkebunan atas usulan Kepala Dinas yang membidangi perkebunan Kabupaten/Kota, untuk dikelola dan dimanfaatkan secara bersama. 6. Bantuan Traktor Pengadaan Traktor dan Implementnya yang merupakan Belanja Modal dilakukan oleh Direktorat Jenderal Perkebunan mengacu kepada PERPRES No. 54 Tahun 2010 jo PERPRES No. 70 Tahun 2012, Pedoman Pengadaan dan Penatausahaan Barang Satker Lingkup Ditjen Perkebunan Tahun 2013 dan Permentan No. 05/Permentan/OT.140/1/2007 tentang syarat dan tata cara pengujian dan pemberian sertifikat alat dan Pedoman Teknis Pengembangan Tebu Tahun 2013

14

mesin budidaya tanaman. Bantuan traktor ini kemudian dijadikan sebagai barang hibah yang diterima oleh Pemerintah Daerah, melalui Dinas yang membidangi Perkebunan. Selanjutnya traktor tersebut disalurkan oleh Dinas yang membidangi perkebunan Provinsi kepada Koperasi/KPTR sasaran penerima bantuan yang telah ditetapkan dalam keputusan Kepala Dinas yang membidangi perkebunan tingkat Provinsi atas usulan Dinas yang membidangi perkebunan Kabupaten/Kota dengan mempertimbangkan luas areal bongkar ratoon. Pengaturan ekploitasi dan pemeliharaan traktor beserta implementnya menjadi tanggung jawab Dinas yang membidangi perkebunan Provinsi/Kabupaten setempat. Bantuan alat pengolah tanah berupa Traktor dan Implement (perlengkapannya) yang merupakan kebutuhan dasar petani tebu dalam rangka pembukaan lahan untuk perluasan areal tebu dan bongkar ratoon, diberikan guna meningkatkan produksi dan produktivitas tanaman dengan spesifikasi yang cocok untuk lahan perkebunan khususnya tanaman tebu. 7. Sensus Database Tebu Sistem On-line Sensus Database Tebu Sistem On-line dilaksanakan oleh Ditjen Perkebunan dan Dinas yang membidangi perkebunan di Provinsi serta Kabupaten. Ditjen Perkebunan melaksanakan kegiatan pengadaan barang yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan yang mengacu pada PERPRES No. 54 Tahun 2010 jo PERPRES Pedoman Teknis Pengembangan Tebu Tahun 2013

15

No. 70 Tahun 2012 serta Pedoman Pengadaan dan Penatausahaan Barang Satker Lingkup Ditjen Perkebunan Tahun 2013. Sedangkan Dinas Provinsi dan Kabupaten melaksanakan kegiatan dengan tahapan sebagai berikut : (1) Rapat Koordinasi dan pembentukan Tim Teknis pelaksanaan kegiatan sensus database online, (2) pelaksanaan pengumpulan data yang oleh petugas yang ditunjuk melalui SK Kepala Dinas Provinsi dan Kabupaten/Kota yang membidangi Perkebunan,dilanjutkan dengan mengikuti pelatihan penggunaan aplikasi SIG dan Penggunaan GPS untuk dilapangan,(3) Pengolahan data yang dilakukan oleh masing-masing Provinsi dan Kabupaten/Kota serta koperasi sebagai penginput data, (4) melakukan rapat sinkronisasi dan validasi data awal di masing-masing Provinsi maupun Kabupaten/Kota. 8. Pengawalan oleh Tim Teknis Provinsi dan Kabupaten berupa bimbingan teknis dan manajemen yang dimulai dariperencanaan, proses administrasi, pelaksanaan kegiatan, panen, sampai dengan pelaporan hasil kegiatan. B. Spesifikasi Teknis 1. Bongkar Ratoon a. Pelaksanaan Teknis Bongkar Ratoon Secara garis besar budidaya tebu dibagi menjadi 2 sistem, yaitu reynoso dan Mekanis/ tebu lahan kering. Sistem reynoso digunakan pada lahan sawah yang pelaksanaannya dilakukan secara manual pada bulan Mei – Agustus (Pola I). Sedangkan Sistem Mekanisasi Pedoman Teknis Pengembangan Tebu Tahun 2013

16

tebu lahan kering, teknis budidaya dilakukan secara mekanis, dan pengairannya sangat tergantung pada curah hujan, atau suplisi air hanya pada saat periode kritis, penanaman dilakukan pada bulan Oktober – Desember (Pola II). Khusus di wilayah Sumatera Utara pelaksanaan bongkar ratoon dilaksanakan pada bulan Januari – Juni, atau mengikuti musim di masing-masing wilayah. Teknis pelaksanaan bongkar ratoon dibedakan pada tipe pengolahan lahan, yaitu dilakukan secara manual/tenaga manusia dan dengan cara mekanis. Persyaratan lokasi kebun yang di bongkar adalah sebagai berikut : - Lahan milik petani pemilik/penggarap yang dibuktikan dengan keterangan kepemilikan atau bukti sewa/garapan. - Luas lahan petani untuk kegiatan bongkar ratoon yang dibiayai APBN maksimal seluas 5 Ha. - Lahan yang telah ditanami tebu dan sudah dikepras minimal tiga kali (setelah R3). Sedangkan persyaratan petani pelaksana kegiatan bongkar ratoon sumber dana APBN adalah sebagai berikut : - Petani pemilik/penggarap yang terbentuk dalam satu kelompok sasaran penerima bantuan, - Kelompok sasaran penerima bongkar ratoon harus tergabung/menjadi anggota KPTR, Pedoman Teknis Pengembangan Tebu Tahun 2013

17

- Menyerahkan identitas petani yang dibuktikan dengan KTP atau KK atau Identitas resmi lainnya, - Petani pemilik/pelaksana mau dan mampu melaksanakan kegiatan bongkar ratoon sesuai standar teknis pelaksanaan bongkar ratoon. Standar dalam pelaksanaan bongkar ratoon adalah sebagai berikut : Pola tanam untuk bongkar ratoon (BR) ada 2 macam pola tanam dalam rencana tindak kegiatan BR, serta penyiapan benihnya. 1) Bongkar Ratoon secara manual/reynoso (Pola Tanam I)  Penanaman dilakukan pada bulan Mei - Agustus (lahan pengairan teknis),  Varietas yang digunakan Masak Awal dan Awal Tengah,  Pengolahan Lahan  Penanaman - Persiapan benih, sortasi benih, pemotongan bagal 2 mata, tanam. 2) Bongkar Ratoon Secara Mekanis (Pola Tanam II)  Penanaman dilakukan pada bulan Oktober – Desember,  Varietas yang digunakan masak tengah dan tengah lambat,  Pengolahan Tanah Pedoman Teknis Pengembangan Tebu Tahun 2013

18

 Penanaman - Persiapan benih, sortasi benih, pemotongan bagal 2 mata, tanam. b. Sumber Benih Tebu Penanaman kembali eks kebun tebu giling yang telah dibongkar menggunakan benih/bibit yang berasal dari Kebun Bibit Datar (KBD) asal Kultur Jaringan atau konvensional. Varietas yang digunakan disesuaikan dengan hasil penataan varietas. c. Bahan Tanam Bongkar Ratoon Kriteria dan persyaratan benih tebu yang digunakan untuk penanaman bongkar ratoon adalah sebagai berikut : - Menggunakan benih bina varietas unggul bermutu. - Umur benih/bibit tebu 6 – 8 bulan. - Benih/bibit berupa bagal 6 - 8 mata tunas. - Benih/bibit tebu tidak cacat/rusak. - Ukuran batang normal, dengan primordia akar pada lingkaran cincin stek batang belum tumbuh. - Mata tunas masih dorman dan masih segar serta tidak rusak. - Bantuan benih/bibit tebu dalam 1 (satu) hektar dari dana APBN tahun 2013 adalah :  300 bos (ikatan) setara dengan 8 ton (60.000 mata), Pedoman Teknis Pengembangan Tebu Tahun 2013

19

 1 (satu) bos/ikatan = 25 batang,  1 (satu) batang = 6 - 8 mata. - Bersertifikat dan berlabel. - Daya tumbuh 80%. - Siap tanam dan memenuhi standar mutu benih tebu, dengan persyaratan sesuai SNI 7312:2008 : Tabel 1. Persyaratan Mutu Benih/Bibit Tebu No

Tolok Ukur

Satuan

Persyaratan Mutu

1

Vairetas

-

Benih bina

2

Umur bebih

Bulan

6-8

3

Kesehatan benih a. Penyakit

-

Sehat

b. Hama

-

Bebas serangan

a. Bentuk

-

Bagal / Rayungan

b. Kesegaran

-

Segar

c. Mata Tunas

-

Dorman

-

Panjang 15-20 cm.

4

Kondisi Benih

d. Ukuran ruas (untukbagal)

5

batang

Diameter >2

e. Perlakuan

-

-

f. Kemasan

-

Bos/ikat

Label


Berlabel

20

d. Pupuk Dalam rangka mendukung keberhasilan kegiatan bongkar ratoon, pupuk merupakan salah satu faktor sarana produksi yang berperan penting dalam meningkatkan produksi dan mutu tebu. penggunaan pupuk yang tidak tepat dosis dan waktu dapat menyebabkan kerusakan tanaman, tidak berpengaruh nyata terhadap produksi tebu dan rendemen tidak optimal serta tingginya biaya pemupukan. Agar pemberian pupuk sesuai dengan kebutuhan hara tanaman tebu dan dapat meningkatkan produksi/ produktivitas tebu dan rendemen maka diperlukan penggunaan pupuk majemuk dengan sifat penguraian lamban dan formula yang terdiri unsur makro dan mikro. Penggunaan pupuk majemuk dengan sifat penguraian lamban banyak digunakan oleh PTPN/PT Gula, mengingat penggunaan pupuk majemuk mempunyai banyak kelebihan dibanding pupuk tunggal yaitu aplikasinya lebih mudah, kandungan unsur haranya lebih lengkap dan seimbang, penggunaan tenaga kerja dan waktu lebih efisien. Kebutuhan pupuk majemuk untuk tanaman tebu dalam 1 (satu) hektar disesuaikan dengan anjuran teknologi di wilayah masing-masing. Namun dalam pelaksanaan kegiatan bongkar ratoon sumber anggaran APBN 2013, kelompok sasaran penerima bantuan bongkar ratoon hanya mendapat bantuan pupuk majemuk sebesar 200 kg per hektar dan pupuk organik sebanyak 600 Pedoman Teknis Pengembangan Tebu Tahun 2013

21

kg per hektar. Kekurangan kebutuhan pupuk agar dipenuhi secara swadaya. 2. Penataan Varietas Tanaman Tebu Penataan varietas tebu bertujuan untuk optimalisasi produktivitas melalui pengaturan penggunaan varietas tebu berdasarkan tipologi lahan yang ada, komposisi menurut kategori kemasakan. Kegiatan penataan varietas tebu dalam pelaksanaannya mengacu pada pedoman teknis penataan varietas tahun 2012. Kriteria penataan varietas adalah, sebagai berikut : a. Varietas komersial yang digunakan di PG maksimum 9 varietas dan memiliki potensi rendemen tinggi, toleran terhadap kondisi lingkungan, b. Rekomendasi varietas pada prinsipnya harus melalui kajian adaptasi yang meliputi kegiatan-kegiatan orientasi varietas (OrVar) dan adaptasi serta demonstrasi plot atau warung tebu (Warteb), c. Pemilihan dan penetapan varietas yang akan dikembangkan tim teknis kabupaten melibatkan petani dan praktisi, d. Setiap tahun menyusun, menetapkan dan mensepakati komposisi varietas dan rating varietas, e. Varietas unggul yang dikembangkan merupakan benih bina dan mempunyai kategori kemasakan berbeda dalam jumlah yang seimbang (Masak awal, masak tengah dan masak lambat),


22

f. Penataan varietas untuk BongkarRatoon (BR) dan perluasan/Plant Cane (PC) meliputi pengaturan rencana tanam, rencana tebang dan proporsi luas berdasarkan kategori kemasakan, g. Melakukan Uji adaptasi varietas baru di wilayah binaan PG dengan pengawalan dari tim teknis kabupaten dan instansi yang kompeten, h. Hasil uji adaptasi varietas baru/introduksi agar dikoordinasikan kepada pusat penelitian pengembangan perkebunan, pusat penelitian gula, Balai Besar/BBP2TP dan ditjenbun, untuk selanjutnya diupaya-kan pelepasan bila telah memenuhi syarat. Tahapan pelaksanaan penataan varietas adalah : a. Melakukan pertemuan pengawalan realisasi penataan varietas pada masing-masing wilayah binaan PG, b. Tim teknis Provinsi/Kabupaten melaporkan hasil pelaksanaan, sebagai berikut : 1) Hasil inventarisasi dan wilayah berdasarkan :

Identifikasi

tipologi

- Tekstur (B =Berat, R =Ringan) - Ketersediaan air (P =Berpengairan, H = Tadah hujan) - Drainase (L =Lancar, J =Jelek) 2) Penetapan proporsi kemasakan ideal sesuai tipologi wilayah PG,


23

3) Penetapan varietas berdasarkan tipologi dan sifat kemasakan, 4) Hasil pelaksanaan pemetaan varietas berdasarkan tipologi wilayah binaan PG, 5) Hasil pelaksanaan pemetaan realisasi varietas tertanam di wilayah binaan PG, 6) Penyusunan action plan dari kondisi saat ini menuju kondisi ideal, 7) Perencanaan tanam dan tebang yang sesuai dengan kemasakan, 8) Uji adaptasi untuk menyediakan varietas pengganti. Pelaksanaan kegiatan Penataan Varietas pada masingmasing provinsi dilakukan secara terkoordinasi oleh Dinas yang membidangi Perkebunan Provinsi, PG, tenaga ahli,Puslitbangbun, BBP2TP dan Direktorat Tanaman Semusim. 3. Pemberdayaan/Pelatihan Petani/Kelembagaan Petani Tebu. Kegiatan Pemberdayaan/PelatihanPetani/Kelembagaan Petani Tebu yang difasilitasi oleh APBN T.A. 2013 dilaksanakan oleh Satker Pengelola Dana Tugas Pembantuan (TP) Provinsi. Penggunaan dana TP yang dilakukan secara swakelola yang didahului dengan Trainning Need Assesment (TNA) pelatihan menggunakan tenaga ahli/pakar dibidangnya disesuaikan dengan materi yang akan diberikan.


24

Pemberdayaan pekebun dan penguatan kelembagaan petani tebu mempunyai beberapa spesifik teknis yang dibutuhkan yaitu : a. Penyiapan narasumber/pengajar Narasumber/pengajar pada kegiatan pemberdayaan petani tebu adalah praktisi/pakar yang berpengalaman dan menguasai materi yang akan dilatih, meguasai metodologi yang relevan dengan materi yang dilatih dan memiliki rasa pengabdian dan tanggung jawab. Fasilitator bisa berasal dari Pusat penelitian atau lembaga lain yang berkompoten terkait dengan tanaman tebu. b. Peserta Pelatihan Peserta pelatihan adalah petani/kelompok tani tanaman tebu. c. Metode Metoda yang digunakan pada pemberdayaan pekebun dan penguatan kelembagaan petani tebu/kelompok tani menggunakan pendekatan pembelajaran orang dewasa (andragogy) yang meliputi; ceramah, diskusi, curah pendapat, tanyajawab, praktek lapangan, studi kasus. d. Materi Pelatihan Materi yang disampaikan pada pemberdayaan pekebun dan penguatan kelembagaan petani tebu disesuaikan dengan hasil Analisa Kebutuhan


25

Pelatihan (TNA) yang telah dilakukan di wilayah masing-masing. e. Lokasi Pelatihan Lokasi/tempat pelaksanaan pelatihan adalah pada wilayah pengembangan tanaman tebu. f. Jumlah Peserta Jumlah peserta pelatihan dalam satu kelas terdiri dari 25 – 40 orang. g. Evaluasi Setelah pelatihan dilaksanakan maka perlu dilakukan evaluasi terhadap peserta maupun terhadap fasilitator/pengajar. h. Pelaporan 1) Pelaporan rencana pelaksanaan pemberdayaan/ pelatihan disampaikan kepada Direktorat Tanaman Semusim. 2) Pelaporan akhir pelaksanaan pemberdayaan/ pelatihan disampaikan ke Direktorat Tanaman Semusim. 4. Bantuan Alat Tebang dan Muat Tebu Bantuan Alat Tebang dan Muat Tebu merupakan pemberian fasilitasi dalam bentuk alat tebang 5 unit yang dilengkapi dengan alat pembersih daun 1 unit dan conveyor 1 unit untuk pengangkat hasil panen tebu ke angkutan. Alat tersebut bermanfaat untuk meningkatkan efisiensi tenaga kerja tebang muat angkut Pedoman Teknis Pengembangan Tebu Tahun 2013

26

dan tebu siap giling yang memenuhi kriteria MBS (Manis, Bersih, dan Segar) yang pengadaannya bersifat kontraktual sesuai dengan jenis belanjanya (Belanja Peralatan dan Mesin untuk diserahkan kepada Masyarakat). Adapun spesifikasi teknis dari alat tebang dan muat tebu adalah sebagai berikut : - Memiliki produktivitas minimal 2 ton per jam untuk alat muat tebu, - Daya muat lebih dari 80 kg dengan ketinggian angkut 2,5 meter, - Memiliki produktivitas lebih dari 5 ton per jam untuk alat pembersih tebu, - Tingkat kotoran kurang dari 3 %, tingkat kehilangan/kerusakan kurang dari 25 %, dan tingkat penyelesaian pembersihan tebu 97 %, - Untuk alat tebang memiliki spesifikasi : alat ringan dan mudah dioperasikan serta memiliki produktivitas tebang 0,2 – 0,3 hektar/hari. 5. Bantuan Traktor dan Implement Bantuan alat pengolah tanah berupa Traktor dan Implement (perlengkapannya) yang merupakan kebutuhan dasar petani tebu dalam rangka pembukaan lahan untuk perluasan areal tebu dan bongkar ratoon, diberikan guna meningkatkan produksi dan produktivitas tanaman dengan spesifikasi yang cocok untuk lahan perkebunan khususnya tanaman tebu.


27

6. Sensus Database Tebu Sistem On-line a. Kegiatan Pusat (Ditjen Perkebunan) -

Melakukan Rapat Persiapan awal Kegiatan Database Tebu Sistem Online Pengembangan Basisdata Non Komoditas Pengembangan Aplikasi SIG Tebu Pelaksanaan Kegiatan Workshop Pengembangan Database Tebu

b. Provinsi/ Kabupaten atau Kota -

Melakukan Pelaksanaan

Rapat

Koordinasi

Persiapan

-

Pelaksanaan Kegiatan yang berupa pengumpulan data dan pengimput data.

III.PELAKSANAAN KEGIATAN A. Ruang Lingkup Pelaksanaan kegiatan bongkar ratoon dilaksanakan pada sentra pengembangan tebu yang tanamannya sudah dikepras minimal 3 kali (setelah R3). Pengelolaan kegiatan dilaksanakan oleh dinas teknis provinsi dan kabupaten serta Pabrik Gula (PG) sebagai pembina teknis. Ruang lingkup seluruh kegiatan pengembangan tebu dimulai dari perencanaan, pengadaan sarana produksi dan bantuan peralatan, penyaluran bantuan sarana produksi dan peralatan, penataan kelembagaan/organisasi pelaksana dan pengelola kebun, pelaksanaan bongkar Pedoman Teknis Pengembangan Tebu Tahun 2013

28

ratoon, pelaksanaan sensus database tebu sistem on-line, pengawalan, pendampingan, monitoring, evaluasi dan pelaporan dalam kegiatan yang terkoordinasi. B. Pelaksana Kegiatan Kegiatan Bongkar Ratoon dilaksanakan oleh petani yang tergabung dalam kelompok tani yang sudah menjadi anggota KPTR dengan pembinaan teknis dari dinas Provinsi dan dinas Kabupaten/Kota yang membidangi perkebunan. Kegiatan ini dapat pula dilakukan dengan pola Kerjasama Operasional antara Kelompok Tani/KPTR dengan Pabrik Gula. Tahapan dalam pelaksanaan kegiatan adalah : 1. Penentuan Kelompok Sasaran Penerima Bantuan Kriteria calon kelompok sasaran penerima bantuan pelaksana pengembangan tebu ditetapkan oleh Provinsi/Kabupaten/Kota dengan terlebih dahulu dilakukan kebenaran/keabsahan usulan melalui verifikasi. Namun demikian perlu dipedomani kriteria umum yang mempertimbangkan prinsip-prinsip keberhasilan pencapaian sasaran, keadilan dan tertib administrasi serta mengacu kepada ketentuan-ketentuan yang berlaku. Kriteria acuan umum dimaksud adalah : a. Sasaran peserta penerima bantuan adalah Kelompok Tani yang telah menjadi anggota KPTR. b. Kelompok Sasaran penerima bantuan mempunyai lahan usaha tebu. Pedoman Teknis Pengembangan Tebu Tahun 2013

29

c. Kelompok Sasaran penerima bantuan memiliki kemampuan menerapkan teknologi anjuran secara penuh. d. Kelompok Sasaran penerima bantuan tidak sedang bermasalah dengan perbankan atau sumber permodalan lainnya. Disamping kriteria tersebut diatas, terdapat kriteria khusus sesuai dengan kegiatan yang dilaksanakan, yaitu : a. Bongkar Ratoon, diperuntukkan bagi Kelompok Tani tebu yang sudah terbentuk (dapat merupakan bentukan baru) dan mempunyai lahan usaha tebu ratoon yang telah dikepras minimal 3 kali (setelah R3), mengalami penurunan produktivitas (<70 ton/ha), dominasi varietas tertentu. b. Penataan Varietas Tanaman Tebu, dilaksanakan oleh Dinas Provinsi yang menangani Perkebunan bersamasama dengan Dinas Kabupaten/Kota yang menangani Perkebunan, PG di wilayah kerjanya serta Petani Tebu. c. Pemberdayaan Petani Tebu, dilaksanakan secara swakelola oleh Dinas Provinsi yang menangani Perkebunan bersama-sama dengan Dinas Kabupaten/Kota yang menangani Perkebunan, bekerjasama dengan Balai Penelitian, Balai Latihan Pertanian ataupun Lembaga yang terkait lainnya. Prinsip pendekatan palaksanaan kegiatan pemberdayaan pekebun dan kelembagaan petani tebu melalui kegiatan Analisa Kebutuhan Pelatihan (TNA), Pedoman Teknis Pengembangan Tebu Tahun 2013

30

pelatihan petani tebu, pelatihan ketua dan pengurus kelompok tani dilaksanakan dengan pendekatan pemberdayaan. Kriteria calon peserta pelatihan adalah petani yang belum pernah mengikuti pelatihan serupa 1 (satu) tahun terakhir, petani merupakan anggota kelompok tani yang direkomendasikan oleh ketua kelompok tani, sehat jasmani dan rohani, serta berdomisili di wilayah pengembangan tebu. d. Bantuan Alat Tebang dan Muat Tebu Bantuan alat tebang dan muat pengadaannya dilakukan oleh Dinas Provinsi yang membidangi Perkebunan untuk kemudian diserahkan kepada Dinas Kabupaten/Kota yang membidangi Perkebunan untuk diditribusikan kepada Koperasi/KPTR. Dinas Provinsi yang membidangi Perkebunan mempersyaratkan pihak ketiga untuk memberikan pelatihan operasional bantuan alat tersebut kepada calon operator yang akan mengoperasionalkan bantuan alat tersebut. e. Bantuan Traktor dan Implementnya Bantuan Traktor dan Implementnya, pengadaannya dilaksanakan oleh Ditjen Perkebunan dan disalurkan kepada kelompok sasaran penerima bantuan Traktor/KPTR yang diketahui oleh Dinas Provinsi yang membidangi Perkebunan bersama-sama dengan Dinas Kabupaten/Kota yang membidangi Perkebunan. Sedangkan calon operator traktor akan mendapatkan pelatihan operasional dari Pihak Ketiga bersama dengan petugas PG. Pedoman Teknis Pengembangan Tebu Tahun 2013

31

f. Sensus Database Tebu Sistem On-line, dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Perkebunan dan Dinas Provinsi yang menangani Perkebunan bersama-sama dengan Dinas Kabupaten/Kota yang menangani Perkebunan. Hasil pelaksanaan pencacahan dilapangan diinput oleh petugas penginput data yang akan diolah dengan menggunakan aplikasi SIG, yang selanjutnya disinkronisasikan disetiap wilayah untuk kemudian divalidasikan dan dijadikan bahan laporan hasil sensus database yang dihimpun dan diupload pada server Pusat untuk kemudian disambungkan melalui jaringan internet sehingga dapat diakses secara online. Petugas pencacah data terdiri dari TKP dan PL-TKP serta petugas lain yang ditetapkan oleh Kepala Dinas yang membidangi Perkebunan Provinsi. Penanggungjawab penginput data di Provinsi dan Kabupaten adalah petugas yang ditetapkan oleh Dinas yang membidangi Perkebunan Provinsi dan Kabupaten/Kota. 2. Sosialisasi kepada Calon Kelompok Sasaran Penerima Bantuan. Sosialisasi dilaksanakan oleh Tim Teknis Provinsi dan Kabupaten baik sebelum seleksi Kelompok Sasaran Penerima Bantuan maupun sesudah seleksi atau pada awal kegiatan lapangan dilaksanakan.


32

3. Pengajuan dan Penyaluran Dana. Pengajuan dan penyaluran dana dari APBN dilaksanakan sesuai dengan Mekanisme dan Tata Cara Pengajuan dan Penyaluran Dana sebagaimana ketentuan yang berlaku. 4. Pembinaan, danPengawalan.

Pengendalian,

Pendampingan

Pembinaan, pengendalian, pendampingan dan pengawalan dilaksanakan oleh Ditjen Perkebunan, Tim Teknis yang terdiri dari Dinas Provinsi dan Kabupaten/Kota yang membidangi perkebunan serta instansi terkait dan Pabrik Gula di wilayah binaan masing-masing. 5. Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan merupakan kegiatan yang tidak dapat dipisahkan dari pelaksanaan kegiatan yang merupakan wujud pertanggungjawaban dari pelaksanaan kegiatan. C. Lokasi, Jenis dan Volume Kegiatan pengembangan tebu dilaksanakan di wilayah pengembangan industri gula berbasis tebu (PG) yang berlokasi di Pulau Jawa dan Luar Jawa. Adapun volume kegiatan Pengambangan Tebu Tahun 2013 disesuaikan dengan potensi wilayah dan kemampuan pengelolaan oleh daerah, dengan rincian sebagaimana terlihat pada lampiran.


33

D. Simpul Kritis Dalam pelaksanaan kegiatan Pengembangan Tebu Tahun 2013 ada beberapa simpul kritis yang perlu diperhatikan guna meminimalisir resiko. Adapun simpul kritis dalam kegiatan Pengembangan Tanaman Tebu Tahun 2013 diantaranya adalah : a. Tahap sosialisasi dan asistensi oleh Pusat, Tim Teknis Provinsi, dan Tim Teknis Kabupaten. b. Tahap persiapan operasional dan ketepatan seleksi calon kelompok sasaran penerima bantuan dan calon lokasi (CP/CL) oleh Tim Teknis Kabupaten. c. Tahap pengadaan dan penyaluran Benih yang bersertifikat dan berlabel oleh rekanan pemenang tender yang telah mengikuti proses pengadaan barang dan jasa di Provinsi. d. Tahap pengadaan dan penyaluran pupuk majemuk dan pupuk organik kepada petani/kelompok tani/KPTR oleh rekanan pemenang tender yang telah mengikuti proses pengadaan barang dan jasa di Provinsi. e. Tahap pengadaan dan penyaluran bantuan peralatan berupa alat tebang muat tebu kepada Koperasi/KPTR dari pihak ketiga selaku penyedia barang/jasa yang telah mengikuti proses pengadaan barang/jasa di Provinsi. f. Tahap pengadaan dan penyaluran bantuan Traktor dan Implementnya kepada Koperasi/KPTR dari pihak ketiga selaku penyedia barang/jasa yang telah mengikuti proses pengadaan barang/jasa di Pusat. Pedoman Teknis Pengembangan Tebu Tahun 2013

34

g. Tahap pengadaan dan penyaluran bantuan peralatan penunjang kegiatan Sensus Database Tebu Sistem Online oleh Ditjen Perkebunan dan penyalurannya kepada Dinas Provinsi dan Kabupaten yang membidangi perkebunan atau koperasi/KPTR dari pihak ke 3 (tiga) selaku penyedia barang dan jasa di Pusat. IV. PROSES PENGADAAN DAN PENYALURAN BANTUAN A. Proses Pengadaan dan Penyaluran Bantuan Bantuan untuk pengembangan tebu tahun 2013 berupa dana operasional kegiatan dan bantuan bahan serta peralatan. 1. Tatacara pemanfaatan dana operasional menggunakan mekanisme Uang Persediaan (UP), Tambahan Uang Persediaan (TUP) dan pengadaan langsung (LS) diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan nomor : PER-11/PB/2011 tanggal 18 Februari 2011 (Perubahan atas PER66/PB/2005 tanggal 28 Desember 2006) tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran Atas Beban APBN, dan pelaksanaan di lapangan mengacu kepada Pedoman Teknis Pengembangan Tebu Tahun 2013. 2. Mekanisme Pengajuan Pemanfaatan Bantuan Barang Untuk Pengembangan Tebu Mekanisme pengajuan pemanfaatan bantuan barang menggunakan mekanisme Kontraktual yang mengacu kepada PERPRES No. 54 Tahun 2010 jo PERPRES No. 70 Tahun 2012, Pedoman Pengadaan dan Penatausahaan Pedoman Teknis Pengembangan Tebu Tahun 2013

35

Barang Satker Lingkup Ditjen Perkebunan Tahun 2013, serta Permentan No. 05/Permentan/OT.140/01/2007. Persyaratan yang perlu dipersiapkan untuk pengajuan pengadaan barang dan jasa dilakukan sebagai berikut : a) Dinas Provinsi yang membidangi perkebunan selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) membentuk panitia pengadaan barang dan jasa serta panitia/tim penerima hasil pekerjaan. b) Panitia pengadaan barang dan jasa melaksanakan kegiatan tender atas pengadaan bantuan sarana produksi berupa benih, pupuk majemuk, dan pupuk organik, alat tebang dan muat tebu. c) Kriteria pelaksanaan pengadaan benih tebu bongkar ratoon asal kultur jaringan atau konvensional melalui kontraktual, sebagai berikut :  Peserta lelang harus memiliki jaminan supply dari penyedia benih kultur jaringan atau benih konvensional,  Peserta lelang dapat menunjukkan surat kerjasama dengan penangkar benih/bibit yang telah terdaftar.  Benih/bibit asal kultur jaringan atau konvensional harus bersertifikat dan berlabel,  Peserta lelang melaksanakan penyediaan benih/bibit untuk bongkar ratoon sesuai varietas di masing-masing wilayah binaan PG,


36

3. Mekanisme Pengadaan Pengembangan Tebu

dan

Penyaluran

Bantuan

a) Mekanisme pelaksanaan pengadaan dan penyaluran sarana produksi bongkar ratoon sumber dana APBN T.A. 2013 adalah sebagai berikut : 1) Dinas yang membidangi Perkebunan Provinsi membuat juklak dengan mengacu pedoman teknis dari Pusat, yang mengatur teknis pelaksanaan pengadaan dan penyaluran bantuan sarana produksi bongkar ratoon yang terdiri dari pengadaan benih, pupuk majemuk, dan pupuk organik. 2) Dinas yang membidangi Perkebunan Provinsi melaksanakan sosialisasi kepada Kabupaten tentang alokasi pengadaan dan penyaluran bantuan sarana produksi untuk bongkar ratoon, prosedur pelaksanaan usulan dari Kabupaten. 3) Proses pengadaan bersifat kontraktual mengacu kepada Peraturan yang berlaku.

dan

4) Kontrak pengadaan dilaksanakan paling lambat pada akhir triwulan 1 tahun 2013. 5) Setelah kontrak dilakukan Dinas Provinsi menyerahkan kepada Dinas Kabupaten yang membidangi perkebunan untuk disalurkan kepada Kelompok Sasaran Penerima Bantuan. 6) Pihak ke 3 (tiga) selaku penyedia sarana produksi benih harus bekerjasama dengan penyedia kuljar, dan atau penangkar benih di wilayah setempat. Pedoman Teknis Pengembangan Tebu Tahun 2013

37

7) Pihak ke 3 (tiga) harus sudah menyalurkan semua sarana produksi yang terdiri dari benih diserahkan paling lambat 3 – 5 hari sebelum tanam, pupuk majemuk dan pupuk organik minimal 2 minggu dan maksimal 1 bulan sebelum penanaman dilaksanakan oleh Kelompok Sasaran Penerima Bantuan sesuai Pola Tanam yang berlaku di wilayah bersangkutan. b) Mekanisme pelaksanaan pengadaan dan penyaluran Bantuan Alat Tebang dan Muat Tebu Sumber Dana APBN T.A. 2013 adalah sebagai berikut: 1) Dinas yang membidangi Perkebunan Provinsi membuat juklak dengan mengacu pedoman teknis dari Pusat, yang mengatur teknis pelaksanaan pengadaan dan penyaluran bantuan alat tebang dan muat tebu. 2) Dinas yang membidangi Perkebunan Provinsi melaksanakan sosialisasi kepada Kabupaten tentang alokasi pengadaan dan penyaluran bantuan alat tebang dan muat tebu, prosedur pelaksanaan usulan dari Kabupaten. 3) Proses pengadaan bersifat kontraktual dan mengacu kepada Peraturan yang berlaku. Setelah kontrak dilakukan Dinas Provinsi menyerahkan kepada Dinas Kabupaten yang membidangi perkebunan untuk disalurkan kepada Kelompok Sasaran Penerima Bantuan/KPTR.


38

c) Mekanisme pelaksanaan pengadaan dan penyaluran Bantuan Traktor berikut Implementnya, sumber dana APBN T.A. 2013 adalah sebagai berikut : 1) Pengadaan dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Perkebunan. 2) Pihak Ketiga pemenang tender sebagai pelaksana pengadaan barang/jasa menyerahkan ke titik bagi dalam hal ini Koperasi/KPTR sebagai penerima bantuan yang diketahui oleh Dinas Provinsi yang membidangi perkebunan dan Dinas Kabupaten/Kota yang membidangi Perkebunan. 3) Proses penyerahan ini mengacu kepada keputusan Menteri Pertanian No. 671/Kpts/PL.400.2/2012 tanggal 27 Februari 2012 bahwa selama 6 (enam) bulan berjalan bantuan tersebut masih milik Direktorat Jenderal Perkebunan yang nantinya akan diserahkan kepada koperasi/KPTR. 4) Pengelolaaan bantuan alat tersebut dilakukan dalam bentuk Unit Pengelolaan Jasa Alat dan Mesin (UPJA). d) Mekanisme pelaksanaan pengadaan dan penyaluran barang penunjang kegiatan Sensus Database Tebu Sistem On-line adalah sebagai berikut : 1) Pengadaan barang yang diperlukan pelaksanaan kegiatan dilaksanakan oleh Perkebunan mengacu pada PERPRES No. 54 2010 jo PERPRES No. 70 Tahun 2012


dalam Ditjen Tahun serta

39

Pedoman Pengadaan dan Penatausahaan Barang Satker Lingkup Ditjen Perkebunan Tahun 2013. 2) Pihak ketiga pemenang tender sebagai pelaksana pengadaan barang/jasa akan menyerahkan ke titik bagi yang terdiri dari Koperasi/KPTR, Dinas Provinsi yang membidangi perkebunan dan Dinas Kabupaten/Kota yang membidangi Perkebunan 3) Proses pengalihan status pengelolaan barang mengacu kepada keputusan Menteri Pertanian No. 671/Kpts/PL.400.2/2012 tanggal 27 Februari 2012 bahwa selama 6 (enam) bulan berjalan bantuan tersebut masih milik Direktorat Jenderal Perkebunan yang nantinya akan diserahkan kepada penerima seperti tersebut pada butir 2) untuk digunakan sebagai penunjang kegiatan Dabase Tebu Sistem Online. B. Sanksi Penggunaan dana TP dan Dekon yang tidak sesuai dengan RUK, tidak dibenarkan dan apabila terjadi penyimpangan pemanfaatan diselesaikan terlebih dahulu secara musyawarah dan mufakat. Namun apabila tidak terjadi kesepakatan penyelesaiannya dapat menempuh jalur hukum. Apabila terjadi penyimpangan penggunaan dana, perlu dibentuk tim khusus untuk penyelesaian masalah tersebut. Tim dibentuk berdasarkan SK Kepala Dinas yang membidangi perkebunan tingkat Provinsi. Tim yang dibentuk terdiri dari unsur-unsur : Tim Teknis Provinsi, Pedoman Teknis Pengembangan Tebu Tahun 2013

40

Kabupaten, Koperasi Sekunder dan Primer serta Lembaga Hukum di wilayahnya masing-masing. C. Penataan Organisasi Usaha Kelompok Sasaran Organisasi usaha Kelompok Sasaran Penerima Bantuan harus dapat mengakomodasi perkembangan usaha masingmasing anggotanya, sehingga harus dilaksanakan sesuai dengan kaidah-kaidah bisnis. Dengan demikian aturan yang disepakati untuk mengorganisasikan aktivitas usaha setidaknya adalah sebagai berikut : 1. Kelompok Sasaran Penerima Bantuan harus dapat menata struktur organisasi yang tugas dan fungsinya disepakati bersama oleh anggota. 2. Pengurus harus dipilih secara demokratis oleh anggota dan bertanggung jawab kepada anggota. 3. Pengurus menetapkan mekanisme dan tata hubungan kerja secara partisipatif dan musyawarah antar berbagai komponen yang ada dalam Kelompok Sasaran. 4. Pengurus memfasilitasi proses penyampaian informasi, proses pengambilan keputusan serta proses evaluasi secara partisipatif dan transparan terhadap berbagai hal yang menyangkut kepentingan anggota Kelompok Sasaran. 5. Anggota Kelompok Sasaran Penerima Bantuan melakukan pengawasan terhadap kinerja pengurus dan menyampaikan pendapat/saran perbaikan dalam Rapat Anggota yang intensitas dan frekuensinya ditentukan dan disepakati bersama.


41

V. PEMBINAAN, PENGENDALIAN, PENGAWALAN DAN PENDAMPINGAN A. Prinsip Pengelolaan Supaya pelaksanaan kegiatan ini memenuhi kaidah pengelolaan sesuai prinsip good governance dan clean government maka para pengelola kegiatan, aparatur pemerintah dan masyarakat yang terkait dengan pelaksanaan agar memenuhi prinsip-prinsip berikut : 1. Mentaati peraturan perundangan; 2. Membebaskan diri dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN); 3. Menjunjung tinggi keterbukaan transparansi dan demokratisasi; 4. Memenuhi asas akuntabilitas dipertanggungjawabkan.

informasi,

sehingga

dapat

B. Struktur Organisasi Pelaksana Kegiatan pengembangan tanaman tebu merupakan kegiatan yang ada daerah, dengan tanggung jawab teknis dan tanggung jawab koordinasi berada pada Dinas yang membidangi Perkebunan atas nama Gubernur (Provinsi) dan Bupati (Kabupaten). Kegiatan koordinasi di Pusat dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Perkebunan. C. Fasilitasi oleh Organisasi Struktural Fasilitasi oleh organisasi struktural dilaksanakan untuk kelancaran dan kecermatan pelaksanaan program. Pedoman Teknis Pengembangan Tebu Tahun 2013

42

Untuk fasilitasi di tingkat Pusat dikoordinasikan oleh Direktorat Tanaman Semusim dan pada tingkat Provinsidibentuk Tim Teknis Provinsi, sedangkan di tingkat Kabupaten/Kotadibentuk Tim Teknis Kabupaten sesuai kebutuhan. 1. Koordinasi Di Pusat Fasilitasi koordinasi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan Pengembangan Tanaman Tebu dilaksanakan oleh Direktorat Tanaman Semusim. Terutama dalam melakukan koordinasi dengan instansi terkait dengan kegiatan, antara lain : a. Melakukan koordinasi perencanaan dan pelaksanaan yang bersifat lintas sektoral antarinstansi ditingkat Pusat dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan kegiatan b. Melakukan koordinasi dengan Tim Teknis Provinsi dan Kabupatendalam pemantauan monitoring dan pengendalian serta membantu mengatasi permasalahan yang dihadapi di tingkat lapangan. c. Meningkatkan efektivitas pelaksanaan program melalui kerjasama dengan instansi nonpemerintah seperti Direksi PTPN/PT. Gula, organisasi profesi bidang pergulaan, perguruan tinggi dan unsur masyarakat lainnya. d. Menyusun laporan perkembangan hasil pemantauan dan pengendalian dari Provinsi, Kabupaten/Kota serta lapangan dan Pedoman Teknis Pengembangan Tebu Tahun 2013

43

menyampaikan laporan ke Direktur Jenderal Perkebunan. 2. Tim Teknis Provinsi. Untuk memfasilitasi kegiatan perencanaan dan pelaksanaan di Provinsi dibentuk Tim Teknis Provinsi yang pembentukannya disesuaikan dengan kondisi masing-masing daerah dan ditetapkan oleh Gubernur cq Kepala Dinas yang membidangi perkebunan. Anggota Tim tersebut terdiri dari unsur-unsur yang terkait antara lain : Dinas yang membidangi Perkebunan, Instansi/Balai/UPTD setempat yang terkait, wakil PTPN/PT.Gula, DPD APTRI. Namun apabila PTPN/PT.Gula mengikuti proses pengadaan barang/jasa dalam kegiatan pengembangan tebu maka tidak dimasukkan dalam Tim Teknis. Sebagai koordinator pelaksanaan kegiatan adalah Dinas yang membidangi Perkebunan Provinsi. Keanggotaan Tim Teknis Provinsi, disesuaikan dengan kebutuhan pekerjaan dan kemampuan pembiayaan. Operasional tim teknis Provinsi didukung oleh dana pembinaan bersumber dari APBN. Tugas Tim Teknis Provinsi antara lain : a. Menyiapkan dituangkan (Juklak).

kebijakan operasional yang dalam Petunjuk Pelaksanaan

b. Memberikan arahan dan membantu perencanaan serta pelaksanaan kegiatan.


44

c. Melakukan pemantauan, memfasilitasi kelancaran pelaksanaan kegiatan, melaksanakan pengendalian pelaksanaan, termasuk menyelesaikan masalah yang dihadapi. d. Melakukan pembinaan, pengawalan dan pendampingan terhadap SDM, kelembagaan serta pengembangan manajemen usaha. 3. Tim Teknis Kabupaten. Fasilitasi kegiatan perencanaan dan pelaksanaan di tingkat Kabupaten dibentuk Tim Teknis Kabupaten yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota cq Kepala Dinas yang membidangi Perkebunan Kabupaten/Kota. Anggota Tim tersebut terdiri dari unsur-unsur dinas teknis di tingkat lapangan, seperti Dinas yang membidangi Perkebunan, PG, dan DPC APTRI, dan instansi lain yang dianggap perlu dan mempunyai kompetensi untuk memfasilitasi kelancaran usaha sesuai dengan kebutuhan. Koordinator tim teknis Kabupaten adalah Dinas Yang menangani bidang teknis Perkebunan. Namun apabila PG mengikuti proses pengadaan barang/jasa pada kegiatan pengembangan tebu maka tidak dimasukkan dalam Tim Teknis. Operasional tim teknis kabupaten didukung oleh dana pembinaan bersumber dari APBN dan/atau APBD atau lainnya. Tugas Tim Teknis Kabupaten antara memfasilitasi kelancaran pelaksanaan pembinaan di bidang teknis produksi Pedoman Teknis Pengembangan Tebu Tahun 2013

lain dan dan 45

operasional termasuk rencana pemanfaatan dana operasional, manejemen usaha tani dan pengembangan kelembagaan usaha kelompok, sosialisasi, seleksi calon Kelompok Sasaran, membuat laporan hasil pemantauan dan pengendalian dituangkan dalam bentuk Petunjuk Teknis (Juknis). D. Perencanaan Operasional Perencanaan operasional kegiatan disusun secara koordinatif oleh Dinas yang membidangi Perkebunan di Provinsi dan Kabupaten/Kota dengan pihak-pihak terkait, didasarkan pada kondisi lapangan dan dengan mengupayakan sinergi dengan lain di wilayah bersangkutan. Perencanaan operasional di tingkat Provinsi dilaksanakan secara koordinatif lintas sub sektor dan lintas sektor oleh Gubernur dengan memperhatikan kesinambungan kegiatan Provinsi dan Kabupaten/Kota serta dengan mengupayakan sinergi kegiatan antar kegiatan pembangunan. Hasilnya antara lain dituangkan dalam Petunjuk Pelaksanaan (Juklak). Perencanaan operasional di tingkat Kabupaten/Kota dilakukan secara koordinatif oleh Bupati/Walikota dalam rangka menjamin keterkaitan dan keharmonisan antar kegiatan sehingga dapat secara efektif dan efisien mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Disamping perencanaan kegiatan usaha yang memenuhi kaidah bisnis, penataan kelembagaan kelompok menjadi kelompok bisnis yang solid dan Pedoman Teknis Pengembangan Tebu Tahun 2013

46

inovatif merupakan kunci keberhasilan dan keberlanjutan pemberdayaan hasil perencanaan di Kabupaten/Kotaantara lain rencana operasional dan rencana pembinaan kegiatan Pengembangan Tebu. E. Sosialisasi Kegiatan Untuk mewujudkan dukungan dari segenap kalangan terutama pada wilayah baru/pengembangan kegiatan, agar mendapat dukungan guna keberhasilan kegiatan pemberdayaan serta menciptakan adanya transparansi publik terhadap pemanfaatan fasilitasi anggaran pengembangan tebu yang sumber dananya dari APBN T.A. 2013, diperlukan sosialisasi kepada setiap pihak yang terkait dalam pelaksanaan kegiatan di lapangan antara lain terhadap pengurus dan anggota kelompok sasaran, tokoh masyarakat, aparat instansi struktural di daerah, perangkat pemerintahan mulai dari desa sampai kecamatan, anggota lembaga legislatif dan kelembagaan lainnya. Sosialisasi dimaksudkan agar di setiap jenjang pemerintahan dan komponen masyarakat yang terlibat mampu menjalankan fungsi serta dapat berperan aktif sesuai dengan tanggung jawab masingmasing. F. Pembinaan Untuk menjamin pencapaian sasaran pelaksanaan kegiatan, pemerintah telah mengalokasikan dana melalui Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tk I dan Tk II setiap tahunnya.


47

G. Pengendalian dan Pengawasan 1. Pengendalian Pengendalian dilakukan melalui jalur struktural dan jalur fungsional Satuan Kerja. Pengendalian melalui jalur struktural dilakukan oleh Tim Teknis Provinsi sampai Tim Teknis Kabupaten. Sedangkan jalur fungsional dilakukan melalui Satuan Kerja di Provinsi. Proses pengendalian disetiap wilayah direncanakan dan diatur oleh masing-masing sesuai jalurnya. 2. Pengawasan Satuan Kerja (Satker) Bantuan dalam rangka kegiatan Pengembangan Tebuadalah salah satu bentuk pemanfaatan anggaran pemerintah (APBN), sehingga pengelolaannya wajib dipertanggung jawabkan, baik oleh pengelola maupun kelompok masyarakat penerima manfaat. Dengan demikian pengawasan dilakukan oleh aparat pengawas fungsional (Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian, Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian, Dinas yang membidangi Perkebunan Tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota). Ada beberapa tahapan dalam proses pengawasan yang perlu diperhatikan dan disesuaikan dengan simpul kritis setiap kegiatan. Pada tingkat lokasi/desa/kelompok, pengawasan masyarakat dilakukan oleh perangkat desa, anggota Kelompok Sasaran Penerima Bantuan utamanya mengenai ketepatan sasaran program. Perangkat Pedoman Teknis Pengembangan Tebu Tahun 2013

48

desa/tokoh masyarakat/anggota mengadukan:

kelompok

dapat

a. Apabila terjadi kecurangan dalam seleksi penetapan kelompok sasaran. b. Apabila penyaluran bantuan tidak sampai kepada yang berhak. c. Apabila bantuan tersebut tidak dimanfaatkan sesuai sasaran. d. Apabila rencana kebutuhan yang diajukan dalam Rencana Usaha Kelompok/Koperasi (RUK) tidak benar-benar sesuai dengan kebutuhan Kelompok sasaran. Pengaduan dari masyarakat segera ditanggapi secara langsung sesuai dengan kewenangan masing-masing instansi. VI. MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN A. Monitoring dan Evaluasi 1. Monitoring a. Kegiatan monitoring dilaksanakan oleh Tim Pembina Pusat, Tim Pembina Provinsi dan Tim Pembina Kabupaten secara berkala. b. Kegiatan monitoring dilakukan dengan cara peninjauan ke lapangan, memanfaatkan fasilitas komunikasi, membuat catatan mengenai perkembangan pelaksanaan di lapangan. Pedoman Teknis Pengembangan Tebu Tahun 2013

49

2. Evaluasi a. Evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan di lapangan dilakukan pada saat peninjauan lapangan atau melalui pertemuan koordinasi secara berkala di tingkat Kabupaten, Regional dan Nasional. b. Bahan evaluasi adalah hasil perkembangan di lapangan.

monitoring

dari

Hal terpenting yang harus dipahami dalam melakukan evaluasi adalah jangan terfokus pada keberhasilan fisik atau indikator ekonomi yang mungkin hanya bersifat jangka pendek. Akan tetapi harus dievaluasi terutama adalah proses dalam melaksanakan kegiatan pemberdayaan serta peningkatan kemampuan petani untuk memberdayakan dirinya sendiri. Dengan demikian aspek peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan peningkatan usaha kelompok sasaran sebelum dan setelah pelaksanaan kegiatan proyek, seperti peningkatan motivasi, kemampuan dalam bekerjasama dalam suatu unit usaha kelompok peningkatan dan pengembangan usaha serta peningkatan kemampuan manajemen dan teknis dari unit usaha yang dimilikinya perlu mendapatkan perhatian. Diharapkan dari hasil monitoring dan evaluasi dapat diperoleh umpan balik dalam pengembangan program pemberdayaan masyarakat di masa yang akan datang. Prosedur dan mekanisme monitoring dan evaluasi mengacu Pedoman Sistem Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan


50

(Simonev) Anggaran Berbasis Kinerja yang dikeluarkan oleh Kementerian Pertanian. B. Pelaporan Untuk mengukur kinerja kegiatan dana TP dan Dekon diperlukan pelaporan rutin maupun pelaporan pengendalian yang kontinyu dan lengkap. 1. Jenis – jenis laporan yang terdiri dari :  Laporan rutin yang terdiri dari laporan bulanan, triwulan dan tahunan.  Laporan pengendalian oleh Tim Teknis Kabupaten/Kota dan Tim Provinsi dan Tim Pengendalian dan Pengawasan di Pusat.  Laporan insidentil bilamana diperlukan. 2. Kepala Satuan Kerja wajib melapor perkembangan kegiatan sesuai ketentuan yang berlaku antara lain : Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian No. 391/RC.210/A/6/05, tanggal 29 Juni 2005 tentang Pedoman Sistem Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan (Simonev) Anggaran Berbasis Kinerja Tahun 2005. 3. Kepala Satuan Kerja menyampaikan laporan bulanan kepada Sekretaris Direktorat Jenderal Perkebunan c.q. Kabag Evaluasi dan Pelaporan Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan, dengan tembusan Direktur yang menangani tebu paling lambat 5 bulan berikutnya dengan menggunakan Form Simonev. Selanjutnya Pedoman Teknis Pengembangan Tebu Tahun 2013

51

Sekretaris Direktorat Jenderal Perkebunan menyusun rekapitulasi laporan perkembangan pelaksanaan pembinaan dari seluruh Satuan Kerja Provinsi dan dilaporkan pada Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian selambat-lambatnya tanggal 10 dengan menggunakan Form Simonev. 4. Tim Teknis Kabupaten maupun Tim Teknis Provinsi dan Tim Pengendalian dan Pengawasan membuat laporan pengendalian secara bulanan, triwulan dan tahunan meliputi laporan :  Kemajuan pelaksanaan program melalui format laporan dari setiap pelaksana program di daerah, khususnya yang terkait dengan pencapaian indikator kinerja .  Penyelesaian masalah baik yang ditangani oleh Unit Pengaduan Masyarakat di tingkat kabupaten dan tingkat Provinsi.  Penyebarluasan informasi yang dilakukan oleh Tim Teknis Kabupaten/Kota.  Keterlibatan organisasi non-Pemerintah pelaksanaan kegiatan program.

dalam

Laporan ini didapat dari pelaksana program di daerah. 5. Format pelaporan pengendalian menggunakan format yang telah disepakati oleh daerah dan dituangkan dalam Juklak yang disusun oleh Tim Teknis Provinsi serta Juknis yang disusun olehSatuan Kerja Provinsi.


52

6. Disamping laporan sasaran dan realisasi fisik serta keuangan proyek, juga melaporkan pencapaian sasaran fungsional kegiatan seperti pembangunan Kebun Benih, pelaksanaan kegiatan bongkar ratoon, tanam awal, penataan varietas, pengairan berdasarkan indikator yang telah ditetapkan. Hal tersebut agar dijabarkan lebih lanjut dalam Juklak dan Juknis serta rencana operasional dan pembinaannya. VII. PEMBIAYAAN Kegiatan pelaksanaan Pengembangan tebu tahun 2013 dibiayai dari dana APBN melalui DIPA Direktorat Jenderal Perkebunan baik Pusat maupun Tugas Pembantuan (TP) Provinsi. VIII. PENUTUP Pedoman Teknis Pelaksanaan Pengembangan Tanaman Tebuini merupakan acuan bagi pengelola kegiatan di daerah dan seluruh instansi terkait dalam melakukan persiapan, pelaksanaan, pengendalian dan pelaporan sehingga pengelolaan kegiatan dapat berjalan secara lancar, efektif, efisien dan akuntabel. Pedoman teknis ini disusun sedemikian rupa agar terdapat fleksibilitas bagi penyusunan Juklak dan Juknis untuk menterjemahkan sesuai dengan aspirasi dan kondisi masing-masing wilayah maupun masing-masing koperasi. Demikian juga halnya, Juklak disusun sedemikian rupa agar memberi ruang bagi pelaksana kegiatan untuk Pedoman Teknis Pengembangan Tebu Tahun 2013

53

menyesuaikannya dengan kondisi setempat, aspirasi dan kebutuhan petani dan masyarakat. Hal-hal lain yang belum ditentukan dalam pedoman teknis ini sepanjang tidak bertentangan dengan perundangundangan yang berlaku dapat diatur lebih lanjut pada Juklak atau Juknis yang disusun oleh Dinas Provinsi dan Kabupaten yang membidangi perkebunan. Berdasarkan Pedoman ini termasuk ketentuan-ketentuan diatasnya yang mengatur serta Juklak yang ada, maka Satuan Kerja Provinsi segera menyusun rencana operasional kegiatan dan pembinaannya. Demikian pula selanjutnya Juknis yang disusun oleh satuan kerja ditingkat Kabupaten/Kota dirinci kedalam Petunjuk Teknis Operasional.


54

Lampiran 1. RENCANA KEGIATAN TAHUN 2013 1. Bongkar Ratoon Tahun 2013 NO 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

2.

LOKASI / PROVINSI JAWA BARAT JAWA TENGAH DI YOGYAKARTA JAWA TIMUR JAMBI SUMATERA SELATAN LAMPUNG SULAWESI SELATAN GORONTALO ACEH JUMLAH

VOLUME(Ha)

KET

690 15.670 390 28.400 100 1.050 1.500 900 1.000 100 50.000

Penataan Varietas Tebu Tahun 2013

NO

LOKASI / PROVINSI

VOLUME (Paket)

1.

JAWA BARAT

4

2.

JAWA TENGAH

12

3.

DI YOGYAKARTA

1

4.

JAWA TIMUR

20

5.

SUMATERA UTARA

2

6.

SUMATERA SELATAN

2

7.

LAMPUNG

1

8.

SULAWESI SELATAN

2

9.

GORONTALO

1

JUMLAH

45


KET

55

3.

Pemberdayaan/Pelatihan Petani/Kelembagaan Petani Tebu Tahun 2013

NO

4.

LOKASI / PROVINSI

VOLUME (Paket)

1.

JABAR

1

2.

JATENG

1

3.

DIY

1

4.

JATIM

1

5.

SUMUT

1

6.

SUMSEL

1

7.

LAMPUNG

1

8.

SULSEL

1

9.

GORONTALO

1

10.

PAPUA

1

JUMLAH

10

KET

Bantuan Alat Tebang dan Muat Tebu Tahun 2013

NO

LOKASI / PROVINSI

VOLUME (Unit)

1.

JAWA BARAT

6

2.

JAWA TENGAH

50

3.

DIY

8

4.

JAWA TIMUR

66

5.

SUMATERA SELATAN

4

6.

LAMPUNG

6

7.

SULAWESI SELATAN

6

8.

GORONTALO

4

JUMLAH

KET

150


56

5.

6.

Bantuan Traktor dan Implement Tahun 2013

NO

LOKASI / PROVINSI

VOLUME (Unit)

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10

JABAR JATENG DIY JATIM SUMSEL LAMPUNG SULSEL GORONTALO ACEH JAMBI JUMLAH

15 93 10 95 6 10 10 6 2 1 248

KET

Operasional TKP dan PL-TKP Tahun 2013 NO

LOKASI / PROVINSI

VOLUME (Orang)

1.

JABAR

24

2.

JATENG

153

3.

DIY

16

4.

JATIM

133

5.

ACEH

4

6.

SUMUT

8

7.

SUMSEL

8

8.

LAMPUNG

24

9.

SULSEL

16

10.

GORONTALO JUMLAH

KET

8 394


57

7.

Sensus Database Tebu Sistem On-line Tahun 2013

NO 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

LOKASI / PROVINSI JABAR JATENG DIY JATIM SULSEL LAMPUNG GORONTALO SUMSEL SUMUT JUMLAH

8.

VOLUME (Paket)

KET

1 1 1 1 1 1 1 1 1 9

Persiapan, Pengawalan, Pendampingan, MonEv, dan Pelaporan Tahun 2013

NO 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11 12.

LOKASI / PROVINSI JABAR JATENG DIY JATIM ACEH SUMUT SUMSEL JAMBI LAMPUNG SULSEL GORONTALO PAPUA JUMLAH

VOLUME (Paket)

KET

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12


58

Lampiran 2. BERITA ACARA PENERIMAAN BANTUAN SARANA PRODUKSI BONGKAR RATOON No. ........................................... Pada hari ini .............. tanggal ............, bulan ............., tahun .........., di Desa ......... Kecamatan ................. Kabupaten/Kota ......... Provinsi ................ kami yang bertanda tangan di bawah ini : 1. Nama : .............. Jabatan : .............. Alamat : .............. Yang selanjutnya disebut sebagai pihak PERTAMA 2. Nama : .............. Jabatan : .............. Kelompok tani : ............... Alamat : .............. Yang selanjutnya disebut sebagai pihak KEDUA Sesuai dengan Perjanjian nomor ........... dan nomor…….. tanggal ............ maka pihak PERTAMA menyerahkan kepada pihak KEDUA bantuan benih/pupuk sebagai berikut : JENIS BANTUAN JUMLAH KEMASAN KETERANGAN Benih Tebu Pupuk Majemuk Pupuk Organik Demikian berita acara penerimaan bantuan Saprodi ini dibuat, kemudian agar dipergunakan sebagaimana mestinya. Yang Menerima Pihak KEDUA/ Ketua/Sekretaris/Pengurus Kelompok Tani, (............................)

Yang Menyerahkan Pihak PERTAMA,

(.............................)

Mengetahui, PPK Dinas Perkebunan Kab/Kota ............, ( .........Nama............) NIP ........................ Catatan : - Pihak Pertama adalah pemenang tender pengadaan benih/pupuk - Pihak Kedua adalah pengurus kelompok tani penerima Bantuan Benih/Pupuk


59

Lampiran 3. SURAT PERNYATAAN Pada hari ini tanggal ....... bulan ......... tahun 2013 yang bertanda tangan dibawah ini adalah: Nama Ketua Kelompok tani Desa Kecamatan Kabupaten

: …………………………………… : …………………………………… : …………………………………… : …………………………………… : ……………………………………

dengan ini menyatakan bahwa bantuan yang kami terima berupa sarana produksi bongkar ratoon (benih, pupuk majemuk, dan pupuk organik) akan kami gunakan : a. Untuk kegiatan bongkar ratoon b. Bersedia dan sanggup untuk melaksanakan bongkar ratoon, penanaman, pemeliharaan sampai panen di areal bongkar ratoon sesuai peruntukannya. Demikian Surat Pernyataan ini kami buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. .................., ............. 2013 Mengetahui, Kepala Dinas yang membidangi Perkebunan Kab/Kota .....

Ketua Kelompoktani

Materai 6.000 (..........................) NIP. ...................

(...........................)


60

Lampiran 4. Form Laporan Bantuan Traktor dan Alat Tebang Muat Tebu.

No

Nama Koperasi/KPTR Penerima Bantuan Alamat

: :

Kabupaten/Provinsi

:

Nama Alat Bantuan

Alsintan Merk

Diterima Tanggal

Mulai Digunakan Tanggal

Tempat dan Tanggal Pelaporan

(Nama Ketua Koptan/KPTR Penerima)

Total Area yang Dikerjakan (Ha)

Kondisi Terkini Alsintan (Operasional)/ Tidak Operasional)

Perawatan yang Telah Dilakukan

Ket

Mengetahui Kepala Dinas yang membidangi Perkebunan Kab/Kota ....

(..........Nama.................) NIP. .............................


61

Lampiran 5. FORM LAPORAN MONEV KEGIATAN PENGEMBANGAN TEBU TAHUN 2013

NO

KABUPATEN/KOTA

:

PROVINSI

:

ALOKASI DANA (Rp)

KEGIATAN

TARGET FISIK (Ha/Unit/ Paket)

REALISASI ANGGARAN (Rp)

%

FISIK

%

Permas alahan

Rencana Tindak Lanjut

Ket

..............................., 2013 Mengetahui, Kepala Dinas yang membidangi Perkebunan Kab/Kota .................

(..............Nama..............) NIP. ............................ Catatan : -

Laporan Monev dilaporkan setiap awal bulan ke Direktorat Tanaman Semusim Alamat : Jl. Harsono RM No. 3 Gedung C Lt. IV Ragunan Jakarta Selatan atau email : [email protected]


62

Lampiran 6.

Mekanisme Pengajuan, Pengadaan, dan Penyaluran Bantuan Tahun 2013 Proses Pengadaan Barang dan Jasa Sesuai dengan Perpres No. 54 Tahun 2010 jo Perpres No. 70 Tahun 2012

KUASA PENGGUNA ANGGARAN PROVINSI

Rekomendasi dan Pelaporan

P e l a p o r a n

Pengawasan Penyaluran Bantuan

PPK

Penyedia Barang dan Jasa

Laporan Berita Acara Serah Terima Barang

Penyaluran Bantuan Usulan RUK

Tim Teknis Kabupaten

RUK & Pelaporan

Kelompok Sasaran

Pembinaan Dan Pengawalan


63

Pengembangan_Tebu.pdf

Recommend Documents