Pengantar Human Security

PENGANTAR KAJIAN HUMAN SECURITY Oleh : Erwin Ruhiyat

1.

Pendahuluan Dengan berakhirnya Perang Dingin, konsep keamanan/security  keamanan/ security  semakin

menjadi perhatian para sarjana dan praktisi. Dalam formulasi klasik, keamanan

adalah mengenai bagaimana negara menggunakan kekuatan/ power  untuk mengelola ancaman/threaths terhadap integritas teritorial, otonomi, dan ketertiban politik dalam negeri mereka, terutama dari negara-negara lain . Formulasi keamanan klasik ini telah banyak menuai kritik. Bagi sebagian orang, formulasi klasik terlalu unilateralis dalam penekanannya pada kekuatan di dunia dimana ada senjata pemusnah massal dan saling ketergantungan yang merajut bangsa bersama-sama. Sebuah gagasan unilateralis mengenai keamanan harus memberi jalan, dalam hal ini cooperative security . Bagi yang lain, formulasi klasik keliru dalam membatasi lingkup keamanan pada ancaman militer dari negara-negara lain. Dalam pandangan ini, negaranegara bersaingan mungkin menyebarkan beragam jenis ancaman terhadap integritas teritorial dan politik dalam negeri saingan. Ancaman Ini termasuk ancaman lingkungan, ekonomi, dan budaya. Sebagai tambahan, ancaman terhadap integritas teritorial dan tatanan politik harus diperhitungkan bukan hanya dari negara lain, tetapi juga dari berbagai aktor non-negara dan bahkan bencana alam. Ini merupakan gagasan keamanan yang diperluas, perluasan instrumen dan sumber ancaman ini dapat disebut sebagai comprehensive security . Kritik lainnya dan lebih mendasar dari keamanan bahkan melangkah lebih  jauh,

menyarankan

bahwa

keamanan

tidak

dapat

dibatasi

pada

kesejahteraan/well-being kesejahteraan/well-being negara. Dari perspektif ini, tersirat dalam perumusan keamanan klasik adalah perlindungan/ protection dan kesejahteraan negara,

1

menjadi pusat perhatian adalah perlindungan perlindungan sedangkan apa yang seharusnya menjadi dan kesejahteraan dari warga negara secara individu/ human being. Suatu konsep keamanan yang berpusat pada kesucian kesucian individu disebut sebagai Human Security. Tulisan ini menelusuri asal-usul pemikiran human security  dan menguraikan dua kerangka kerja penting mengenai subjek human security security  - oleh UNDP dan Pemerintah Kanada juga human security pasca security pasca 9/11.

2.

Konsep Human Security  Apakah human security  itu? Konsep human security  didasarkan pada

premis dimana individual human being merupakan satu-satunya fokus mengagumkan untuk diskursus mengenai keamanan. Klaim dari referents lainnya (grup, komunitas, negara, kawasan, dan dunia) diturunkan dari kedaulatan/sovereignity  manusia secara individu dan hak individu terhadap martabat/dignity  dalam kehidupannya. Dalam tataran etika, keamanan (human security) mengklaim referents lain, termasuk negara, menarik nilai apapun yang mereka (negara) miliki dari klaim yang mereka tujukan kebutuhan dan aspirasi dari individu yang membuatnya. Silsilah konsep/ide ini dapat dihubungkan dengan

tumbuhnya

ketidakpuasan terhadap gagasan-gagasan pembangunan dan dan keamanan keamanan yang berlaku di tahun 1960-an, 1970-an, dan 1980-an. Ahli-ahli Ekonomi tanpa diragukan lagi menuntun menuntun dengan kritik kritik mereka mengenai

model dominan

pembangunan ekonomi pada awal tahun 1960-an. Pada pertengahan 1970-an, dalam International Relations, Relations , rumah bagi studi keamanan/security keamanan/ security studies, studies , World Order Models Project  (WOMP) meluncurkan upaya ambisius untuk menggagas dan membangun tatanan dunia yang lebih stabil dan adil, dan sebagai bagian dari usaha ini perhatian diarahkan terhadap masalah kesejahteraan individu/individual individu/individual well-being dan keselamatan/safety. keselamatan/safety. Mungkin pelopor yang paling penting mengenai gagasan human security , berupa laporan

2

dari serangkaian komisi independen multinasional terdiri dari tokoh pemimpin, intelektual, dan akademisi. Dimulai pada 1970-an, kelompok

‘Club of Rome’ Rome ’ menghasilkan

serangkaian volume tulisan mengenai ‘problematika dunia/world problematique’ problematique ’ yang didasarkan pada gagasan bahwa

‘ada suatu masalah kompleks yang

mengganggu umat dari segala bangsa yaitu yaitu kemiskinan; degradasi lingkungan; lingkungan; hilangnya kepercayaan pada institusi; penyebaran penduduk di wilayah perkotaan yang tidak terkendali; tidak adanya jaminan pekerjaan; alienasi pemuda; penolakan nilai-nilai tradisional; dan inflasi dan gangguan moneter dan ekonomi lainnya’ lainnya’. Laporan tersebut mencatat bahwa ‘Setiap orang di dunia menghadapi serangkaian tekanan dan masalah yang memerlukan perhatian dan penindakan. Masalah-masalah ini mempengaruhi mereka di berbagai tingkatan. Dia mungkin menghabiskan banyak

waktu berusaha untuk menemukan

makanan untuk esok; dia mungkin khawatir tentang kekuasaan pribadi atau kekuatan bangsa di mana dia tinggal. Dia mungkin khawatir tentang perang dunia; atau perang berikutnya terjadi minggu depan dengan klan saingan di lingkungannya’ lingkungannya’. keprihatinan Ini dan lainnya harus dipahami dalam konteks tren global dan kekuatan kekuatan yang yang melanggar individu, khususnya ‘industrialisasi yang cepat, pertumbuhan penduduk yang cepat, malnutrisi yang meluas, penipisan sumber daya tak terbarukan, dan memburuknya kualitas lingkungan ’. Hubungan antara variabel planetari makro tersebut menyarankan bahwa ada batas-batas pertumbuhan ekonomi global dan karena itu masa depan yang sulit mungkin menghadang masyarakat dunia. Namun, ‘keadaan kesetimbangan global/global  global/global  equlibrium bisa dirancang sehingga kebutuhan dasar dari setiap orang dapat terpuaskan, dan masing-masing orang memiliki kesempatan yang sama untuk menyadari potensi individu manusianya/individual manusianya/ individual human potential ’. Singkatnya, Kelompok tersebut mengusulkan bahwa ada sebuah sistem global yang kompleks

mempengaruhi peluang kehidupan individu dan ada cara-cara

3

alternatif konseptualisasi pembangunan global dan, pada akhirnya, keamanan global untuk mempertahankan mempertahankan dan meningkatkan meningkatkan peluang hidup tersebut. Pada tahun 1980-an, dua komisi independen lain memberikan kontribusi terhadap perubahan pemikiran tentang pembangunan dan keamanan. Yang pertama adalah Independent Commission on International Development Issues diketuai oleh Willy Brandt pada tahun 1980, mengeluarkan laporan ‘North-South report’ report’. Dalam pengantar untuk laporan tersebut, Brandt menulis: ‘Laporan kami adalah didasarkan pada apa yang tampaknya menjadi kepentingan bersama yang sederhana: umat manusia ingin bertahan hidup, dan bahkan bisa menambahkan memiliki kewajiban moral untuk bertahan hidup. Hal ini tidak hanya menimbulkan pertanyaan tradisional mengenai perdamaian dan perang, tetapi  juga mengenai bagaimana mengatasi kelaparan di dunia, kesengsaraan masal dan kesenjangan antara antara kondisi kehidupan kehidupan kaya dan miskin miskin’’. Dalam perdebatan untuk perlunya keterlibatan Utara-Selatan untuk pembangunan, laporan tersebut mencatat bahwa inti permasalahan adalah ‘kemauan untuk mengatasi ketegangan berbahaya dan menghasilkan keputusan signifikan dan berguna untuk negara dan kawasan - namun, yang pertama dan paling penting adalah bagi manusia - di semua belahan dunia ini’ ini’. Komisi kedua pada tahun 1980-an, adalah Independent Commission on Disarmament and Security Issues yang diketuai oleh Olof Palme, menulis laporan yang terkenal yaitu ‘Common Security’ Security’ yang juga menarik perhatian pada cara-cara berfikir alternatif

tentang

perdamaian dan keamanan/ peace and security . Laporan tersebut juga mencatat bahwa ‘common security mengharuskan orang hidup bermartabat dan damai, bahwa mereka memiliki cukup makanan dan mampu mendapatkan pekerjaan dan hidup di dunia tanpa kemiskinan dan kemelaratan ’. Dengan berakhirnya Perang Dingin, panggilan untuk pemikiran baru dalam masalah keamanan tumbuh dengan cepat.

4

Pada tahun 1991, Stockholm Initiative on Global Security and Governance mengeluarkan seruan ‘Common Responsibility in The 1990s’ 1990s ’ yang disebut sebagai

‘tantangan

terhadap

keamanan

selain

persaingan

politik

dan

persenjataan’ persenjataan’ dan bagi ‘konsep yang lebih luas dari keamanan, yang juga membahas ancaman yang berasal dari kegagalan dalam pembangunan, degradasi lingkungan, pertumbuhan pertumbuhan dan pergerakan penduduk penduduk yang berlebihan, dan kurangnya kemajuan menuju demokrasi’ demokrasi ’. Commission on Global Governance

Empat tahun kemudian, The

mengeluarkan mengeluarkan laporan ‘Our Global

Neigborhood’, Neigborhood’, menggemakan wacana keamanan dari Stockholm Initiative yaitu ‘konsep keamanan keamanan global global harus diperluas dari dari fokus tradisional

keamanan

negara/state negara/state security  untuk menyertakan keamanan masyarakat/security masyarakat/ security of   people dan keamanan planet/security planet/security of the planet ’. Jika laporan komisi-komisi tersebut adalah prekursor untuk pemikiran mengenai human security , maka di awal

tahun 1990-an perspektif  human

security  secara eksplisit diartikulasikan diartikulasikan dengan dengan

beberapa rigor. Kontribusi

pertama adalah dari Mahbub ul Haq dan United Nations Development Program (UNDP). Haq, adalah seorang ahli ekonomi pembangunan yang dihormati dan merupakan konsultan UNDP, beliau adalah tokoh sentral dalam peluncuran Human Development Index  (HDI). Upaya pembangunan manusia/human manusia/ human development  secara eksplisit menempatkan di pusat perumusannya, gagasan bahwa perkembangan pemikiran dan kebijakan harus mengambil fokus kesejahteraan individu, bukan hanya ekonomi makro. Intervensi penting kedua mengenai human security  adalah dari pemerintah Kanada dan berbagai akademisi Kanada yang memimpin middle powers initiative. initiative . Untuk memahami kedua ‘pendekatan’ pendekatan’ ini dan untuk memperjelas perbedaan antara human security dan security  dan konsepsi tradisional mengenai keamanan nasional/national nasional/national security , maka perlu merujuk beberapa istilah umum sebagai referensi dalam tulisan ini kita akan merujuk kepada analis politik David Baldwin. Baldwin mengambil sebagai titik awal yaitu diskusi mengenai mengenai kemanan kemanan

5

dari

Arnold Wolfers yaitu ‘tidak adanya ancaman terhadap nilai-nilai yang diperoleh/the absence of threats to acquired values’ values ’ dan memodifikasinya untuk dibaca sebagai ‘probabilitas rendah dari kerusakan pada nilai-nilai yang diperoleh/a low probability of damage to acquired values ’. Baldwin, berpendapat bahwa untuk mengevaluasi perdebatan mengenai konsepsi keamanan/security  keamanan/ security , sangat penting untuk mendefinisikan istilah lebih tepat. Hal ini memerlukan, setidaknya,

dua

hal

:

kesepakatan

mengenai

arti

mendasar

dari

keamanan/security  keamanan/security ; dan spesifikasi yang lebih besar dari istilah, dengan mengacu pada serangkaian pertanyaan: keamanan untuk siapa/security for whom,

keamanan untuk

nilai-nilai apa/security for which values, berapa banyak

keamanan/how much security , keamanan dari ancaman apa/security from what threats, dan keamanan dengan cara apa/security by what means?.

Dengan menanyakan keempat keempat pertanyaan ini kita akan akan mulai pencarian untuk kejelasan konseptual dari human security.

2.1.

Mahbub ul Haq dan Human Security  Ide mengenai human security  umumnya berpikir untuk kembali ke

Laporan UNDP tahun 1994. Terkait dengan ide dari awal adalah ahli ekonomi dan konsultan UNDP, Mahbub ul Haq yang sebelumnya memainkan peran kunci dalam pembangunan Indeks Pembangunan Manusia/Human Manusia/ Human Development Index  (HDI) dan merupakan tokoh yang bergerak di belakang pembentukan Human Governance Index  (HGI). Pendekatan Haq diuraikan diuraikan dalam makalahnya, makalahnya, ‘New Imperatives of Human Security’ Security ’ (1994). Haq menjawab pertanyaan ‘keamanan untuk siapa/security siapa/ security for whom? whom ?’ dengan cukup sederhana. Human security  bukan tentang negara dan bangsa, tetapi tentang individu dan orang-orang. Dengan demikian, ia berpendapat bahwa dunia ‘memasuki era baru human security’ security ’ di mana ‘seluruh konsep keamanan/security akan berubah - dan berubah secara dramatis ’. Dalam konsepsi baru ini, keamanan/security  keamanan/ security  akan disamakan dengan ‘keamanan

6

individu/security individu/security of individuals, individuals , bukan hanya keamanan negara mereka’ mereka ’ atau, dengan kata lain, ‘human security, bukan hanya keamanan wilayah/teritorial ’. Lebih normatif, dia menulis, ‘Kita perlu untuk menghargai konsep baru human security yang tercermin dalam kehidupan rakyat kita, bukan di senjata negara kita’. kita’. Dalam Penciptaan konsep baru ini, nilai-nilai/values nilai-nilai/ values apa yang berusaha untuk dilindungi? Haq tidak secara eksplisit tentang masalah ini, tapi jelas keamanan individu/individual individu/individual safety  dan kesejahteraan/well-being kesejahteraan/well-being dalam arti luas merupakan nilai utama. Sedangkan konsepsi tradisional mengenai keamanan menekankan integritas teritorial teritorial dan kemerdekaan nasional nasional sebagai nilai-nilai utama yang perlu dilindungi, human security  menempatkan di atas semuanya keselamatan dan kesejahteraan dari ‘semua orang dimanapun-di rumah mereka, dalam pekerjaan mereka, di jalan-jalan umum, dalam komunitas mereka, di lingkungan mereka’ mereka’.. Apa saja ancaman utama terhadap nilai-nilai ini? Haq menulis esai singkat yang mengilustrasi sederet ancaman: obat, penyakit, terorisme, dan kemiskinan. Kemudian dijelaskan juga dalam esai tersebut diskusi tentang apa yang harus dilakukan untuk memajukan human security , jelas bahwa, setidaknya secara tersirat, bahwa ada ancaman yang jauh lebih mendasar yaitu, tatanan dunia yang tidak adil dimana beberapa negara dan elit mendominasi, merugikan kemanusiaan secara luas. Tatanan dunia ini diwujudkan dalam konsepsi yang berlaku dan praktek pembangunan, ketergantungan pada persenjataan untuk keamanan, kesenjangan antara Utara dan Selatan secara global, dan meningkatnya marjinalisasi institusi global (misalnya PBB dan Bretton Woods arrangements). Lalu apa yang harus dilakukan? Bagaimana human security  dicapai? Ini adalah sebagian besar dari kontribusi Haq, dan itu adalah sebuah program yang radikal. Pada dasarnya, human security  akan dicapai melalui ‘pembangunan,

bukan melalui senjata’.

Secara khusus, lima langkah yang agak radikal

7

diperlukan untuk memberi nyawa kepada konsepsi baru mengenai keamanan: konsepsi pembangunan manusia/human development dengan penekanan pada pemerataan, keberlanjutan, dan partisipasi akar rumput, dividen perdamaian untuk menanggung agenda yang lebih luas dari human security; kemitraan baru antara Utara dan Selatan berdasarkan ‘keadilan, bukan amal’ amal ’ yang menekankan pada ‘akses yang adil terhadap peluang pasar global’ global ’ dan restrukturisasi ekonomi; sebuah kerangka baru baru pemerintahan global dibangun di atas reformasi lembaga internasional seperti IMF, Bank Bank Dunia, dan dan PBB; dan akhirnya, peran peran yang terus meningkat bagi ‘global civil society’. society’ . Haq menguraikan daftar panjang yang benar-benar merupakan  far  reaching proposals untuk human security secara security  secara global. Ini termasuk: 

Secara Pembangunan : keberlanjutan; kesetaraan peluang (distribusi yang lebih baik dari aset produktif, termasuk tanah dan kredit, akses terbuka untuk peluang pasar; penciptaan lapangan kerja, jaring pengaman sosial), dan keadilan global melalui ‘restrukturisasi besar’ besar ’ dari pendapatan dunia, konsumsi, dan pola gaya hidup.



Secara militer: mengurangi pembelanjaan senjata, menutup semua pangkalan militer; mengkonversi bantuan militer menjadi bantuan ekonomi, menghentikan transfer senjata, menghilangkan subsidi ekspor senjata, pelatihan ulang pekerja di industri pertahanan.



Restrukturisasi utara-Selatan : pemerataan akses ke pasar global untuk negara-negara

miskin

yang

dibangun

berdasarkan

penghapusan

hambatan-hambatan perdagangan (terutama dalam industri tekstil dan pertanian); kompensasi finansial dari negara-negara kaya dengan imbalan kontrol imigrasi dan pemanfaatan secara berlebihan sumber daya lingkungan global, dan mekanisme pembayaran global untuk berbagai layanan yang diberikan/service diberikan/service rendered  (misalnya jasa lingkungan, pengendalian narkotika dan penyakit), untuk ‘kerusakan’ kerusakan’ dalam kasuskasus cedera ekonomi/economic ekonomi/economic injury , dan perilaku ekonomi yang buruk

8

(Misalnya mendorong brain drain, membatasi migrasi tenaga kerja rendah keterampilan, pembatasan ekspor). 

Secara kelembagaan: resusitasi dan restrukturisasi IMF, Bank Dunia, dan PBB untuk lebih fokus pada pembangunan manusia, penyesuaian ekonomi/economic ekonomi/economic adjustments yang menargetkan orang kaya daripada orang

miskin,

pola

pemerintahan

baru

di

mana-mana

yang

memberdayakan kaum miskin; lembaga baru seperti bank sentral dunia, suatu sistem perpajakan global, organisasi perdagangan dunia, dana investasi internasional, treasury dunia/world dunia/ world treasury, dan di atas semua, Dewan Keamanan Ekonomi di PBB yang representatif dan veto-less akan menjadi ‘forum pengambilan keputusan tertinggi’ tertinggi ’ untuk menangani ‘semua masalah yang dihadapi umat manusia’ manusia ’ termasuk keamanan pangan/ food security  dan keamanan lingkungan/environment lingkungan/ environment security, kemiskinan

dan

penciptaan

lapangan

pekerjaan,

migrasi

dan

perdagangan narkoba. 

Evolusi dari masyarakat sipil global/global global/ global civil society : semua hal di atas akan membutuhkan partisipasi akar rumput dan perubahan dari pemerintahan otoriter ke demokrasi.

2.2.

UNDP dan Human Security  Diterbitkan pada tahun yang sama seperti monografi Haq adalah Laporan

Pembangunan Manusia/Human Manusia/Human Development Report  UNDP tahun 1994 yang menyertakan bagian tentang human security , yaitu ‘Redefining Security: The Human Dimension’ Dimension’ (selanjutnya disebut

‘Laporan’ Laporan’), dimaksudkan untuk

menawarkan alternatif menyeluruh terhadap keamanan tradisional/ traditional  security  dan suplemen yang diperlukan untuk pembangunan manusia. Bagaimana cara laporan tersebut menjawab empat pertanyaan-pertanyaan sentral mengenai keamanan? Laporan ini menjawab pertanyaan tentang ‘keamanan untuk siapa/security for whom’ whom ’ dengan mengacu kepada pengertian

9

keamanan tradisional. keamanan tradisional prihatin dengan ‘Keamanan wilayah dari agresi eksternal, atau sebagai perlindungan kepentingan nasional di kebijakan luar negeri, atau sebagai keamanan global dari ancaman bencana nuklir. Konsepsi keamanan tradisional lebih terkait dengan bangsa-negara daripada orang’ orang’. Apa yang terabaikan oleh konsepsi ini adalah ‘keprihatinan dari orang-orang biasa yang mencari keamanan dalam kehidupan sehari-hari mereka’ mereka’. Human security, di sisi lain ‘berpusat pada orang/individu’. orang/individu’ . Dengan demikian, Laporan tersebut menegaskan, seperti yang dilakukan Haq, bahwa objek referen human security  adalah individu atau orang. Untuk mendukung konsepsi human security, Laporan tersebut mengutip dokumen pendirian PBB

dan deliniasi asli keamanan sebagai ‘kebebasan dari rasa takut/ freedom from  fear " seperti juga "kebebasan mendapatkan keinginan/ freedom from want ’

dan ‘kesetaraan antara teritori teritori wilayah dan dan orang-orang’ bahwa pembedaan itu tersirat. Sayangnya, selama Perang Dingin, pemikiran mengenai keamanan keamanan telah terlalu diarahkan terhadap terhadap perlindungan perlindungan wilayah, setelah setelah Perang Dingin, Laporan mengusulkan, sekarang saatnya untuk memperbaiki keseimbangan dan menyertakan perlindungan orang/individu. Laporan tersebut membagi nilai-nilai keamanan dalam dua bagian. Pertama-tama, membuat sejumlah pernyataan yang agak umum tentang nilainilai yang menekankan keselamatan, kesejahteraan, dan martabat individu manusia dalam kehidupan sehari-hari mereka. Mengingat Haq, Laporan tersebut mencatat bahwa konsepsi keamanan tradisional, berfokus pada integritas wilayah, kemajuan kepentingan nasional, dan pencegahan nuklir, jelas mengabaikan bahaya yang lebih nyata yang dihadapi di setiap kesempatan oleh pria dan wanita biasa: ‘bagi banyak orang perlindungan keamanan dilambangkan sebagai perlindungan dari

ancaman pengangguran, penyakit, kelaparan,

kejahatan, konflik sosial, represi politik, dan bahaya lingkungan ’. Human security  adalah ‘anak yang tidak mati, penyakit yang tidak menyebar, pekerjaan yang tidak dipecat, ketegangan etnis yang tidak meledak menjadi kekerasan, seorang

10

pembangkang yang tidak dibungkam. Human security  tidak perhatian dengan senjata  – perhatiannya adalah kehidupan manusia dan harga diri, berapa besar akses yang mereka dapat terhadap pasar dan kesempatan sosial-dan apakah mereka hidup dalam konflik atau dalam damai’ . Human security  juga meliputi pilihan pribadi dan jaminan tentang masa depan dan efikasi personal dan peluang. Dengan demikian, dalam menarik perhatian pada perbedaan antara human security  dan human development, Laporan ini berpendapat bahwa human development  adalah ‘Konsep yang lebih luas’ luas ’ dan mengacu pada ‘proses memperluas

berbagai

pilihan

masyarakat ’ masyarakat’

sementara

human

security 

menyiratkan bahwa ‘orang-orang dapat melaksanakan berbagai pilihan tersebut dengan aman dan bebas – bebas  – dan bahwa mereka dapat relatif yakin bahwa peluang yang mereka miliki hari ini tidak akan hilang esok ’. Seiring dengan pilihan dan kepastian tentang masa depan, orang harus lebih giat dan cukup berdaya untuk ‘mampu mengurus diri sendiri: semua orang harus memiliki kesempatan untuk memenuhi kebutuhan mereka yang paling penting/mendasar dan untuk mendapatkan perikehidupan mereka sendiri/own sendiri/ own living’ living’. Di luar generalisasi ini, Laporan tersebut mendaftar tujuh ‘komponen’ komponen’ atau tujuh nilai-nilai spesifik dari human security : security  : keamanan ekonomi/economic  security , security ,

keamanan pangan/ food security , keamanan kesehatan/health keamanan

lingkungan/environmental

security ,

keamanan

pribadi/ personal security , keamanan komunitas/community security , dan politik keamanan/ political security . Keamanan ekonomi mengacu pada kenikmatan individu atas pendapatan dasar/ basic income, income, baik melalui pekerjaan yang menguntungkan atau dari jaring pengaman sosial. Keamanan pangan mengacu pada akses individu terhadap makanan melalui aset, pekerjaan, atau penghasilan yang dimilikinya. Keamanan Keamanan Kesehatan mengacu pada kebebasan kebebasan individu dari berbagai penyakit dan melemahkan penyakit dan akses nya kepada perawatan kesehatan. Keamanan lingkungan mengacu pada integritas tanah, udara, dan air, yang membuat manusia betah untuk tinggal/ habitable. habitable. Keamanan

11

pribadi

mengacu pada kebebasan individu dari dari kejahatan kejahatan dan dan kekerasan, kekerasan,

khususnya perempuan dan anak-anak. Keamanan komunitas mengacu pada martabat budaya dan perdamaian antar-komunitas di mana individu hidup dan tumbuh. Akhirnya, keamanan politik mengacu pada perlindungan terhadap pelanggaran hak asasi manusia. Apa saja ancaman terhadap nilai-nilai human security ? Laporan ini membedakannya menjadi dua set ancaman . Pertama,

ancaman yang lebih

terlokalisasi. Ini adalah ancaman yang khusus untuk masyarakat atau daerah yang berbeda di dunia dan tampaknya berbeda-beda berdasarkan tingkat perkembangan ekonomi dan lokasi geografis. Kedua, ancaman bersifat global karena ‘ancaman dalam negara dengan cepat meluas diluar batas-batas nasional’ nasional’. Menurut Laporan tersebut, ancaman yang lebih lokal dapat dipahami dalam kaitannya dengan tujuh nilai dari keamanan manusia. Berikut adalah ringkasannya: 

Ancaman terhadap keamanan ekonomi: kurangnya lapangan kerja produktif dan menguntungkan, menguntungkan, kerja apa adanya, adanya, tidak adanya jaring pengaman sosial yang dibiayai publik.



Ancaman terhadap ketahanan pangan: kurangnya hak makanan/ food  makanan/ food  entitlements termasuk kurang akses yang cukup terhadap aset, pekerjaan, dan pendapatan yang terjamin.



Ancaman terhadap keamanan kesehatan: penyakit infeksi dan parasit, penyakit pada sistem peredaran darah dan kanker, kurangnya air bersih, polusi udara, kurangnya akses ke fasilitas perawatan kesehatan.



Ancaman terhadap keamanan lingkungan: penurunan ketersediaan air, polusi air, menurunnya lahan garapan, deforestasi, desertifikasi, polusi udara, bencana alam.

12



Ancaman terhadap keamanan pribadi: kejahatan dengan kekerasan, perdagangan narkoba, kekerasan dan penyalahgunaan anak-anak dan perempuan.



Ancaman terhadap keamanan masyarakat: perceraian, runtuhnya bahasa dan budaya tradisional, diskriminasi etnis dan perselisihan, genosida dan pembersihan etnis.



Ancaman terhadap keamanan politik: represi pemerintah, pelanggaran hak asasi manusia secara sistematis, militerisasi. Selain ancaman yang lebih lokal yang tercantum di atas, Laporan tersebut

mengutip sejumlah ancaman yang lebih global atau transnasional yang menyebar atau efeknya melampaui batas-batas nasional. Ini dikelompokkan menjadi enam area: 

Pertumbuhan penduduk yang meningkatkan tekanan pada sumber daya tak terbarukan dan terkait erat dengan kemiskinan global, degradasi lingkungan, dan migrasi internasional.



Disparitas dalam pendapatan global menyebabkan konsumsi berlebihan dan kelebihan produksi di negara-negara industri dan kemiskinan dan degradasi lingkungan di negara-negara berkembang.



Peningkatan migrasi internasional sebagai fungsi dari pertumbuhan penduduk, kemiskinan, dan kebijakan-kebijakan negara-negara industri telah memberikan kontribusi terhadap aliran migran internasional seperti  juga peningkatan pengungsi pengungsi dan pengungsi internal/IDPs. internal/IDPs.



Berbagai bentuk kerusakan lingkungan (yang antara lain menyebabkan hujan asam, kanker kulit, dan pemanasan global) serta berkurangnya keanekaragaman hayati, dan penghancuran lahan basah, terumbu karang, dan hutan temperate serta hutan hujan tropis .



Perdagangan obat, yang telah berkembang menjadi industri multinasional global.

13



Terorisme internasional yang telah menyebar dari Amerika Latin pada tahun 1960 menjadi fenomena global. Mengingat banyaknya nilai-nilai yang harus dilindungi dan ancaman yang

harus diperangi, apa sebenarnya yang perlu dilakukan? Bagaimana seharusnya masyarakat dunia dunia merespon? ancaman keamanan keamanan tradisional dapat ditangani ditangani oleh

senjata

nuklir

dan

konvensional,

aliansi

dan

keseimbangaan

kekuatan/balance kekuatan/balance of power, serta kekuatan besar dan intervensi PBB. Agenda keamanan baru menuntut sarana-sarana yang lebih luas dan kerjasama lebih besar antara berbagai aktor - dan tentu ada tempat kecil untuk penggunaan

merekomendasikan dukungan dari kekuatan. Antara lain, Laporan tersebut merekomendasikan konsep human security  itu sendiri, perubahan kebijakan nasional dan internasional berfokus pada kebutuhan dasar, ketenagakerjaan produktif dan menguntungkan dan hak asasi manusia, diplomasi preventif dan ‘pencegahan’ pembangunan, dan reformasi lembaga-lembaga global.

2.3.

Pendekatan Kanada dan Negara-Negara Kekuatan Tengah/Middle Power Terhadap Human Security 

Pendekatan kekuatan tengah terhadap human security  yang dipimpin Kanada tumpang tindih dengan pendekatan UNDP tetapi selama bertahun-tahun telah membedakan dirinya dari pendekatan UNDP. Menguraikan dasar-dasar Pendekatan Ottawa atas dasar empat pertanyaan mengenai human security  mengungkapkan bahwa dua pendekatan ini cukup berbeda dalam beberapa hal. Kanada telah membuat dua pernyataan utama mengenai Posisi mereka (1997, 1999) dan bersama dengan Norwegia menyelenggarakan konferensi kekuatan menengah di Lysoen, Norwegia (1999) (1999 ) yang sebagian besar hasilnya menegaskan sudut pandang/viewpoint  pandang/viewpoint mereka mereka terhadap human security . Bagi Kanada, seperti UNDP, human security menyiratkan security menyiratkan keamanan untuk individu. Pandangan keamanan yang berpusat pada individu/ people-cen individu/ people-centered  tered , Menteri Luar Negeri Kanada, Lloyd Axworthy berpendapat pada makalahnya

14

tahun 1997, ‘termasuk keamanan terhadap privasi ekonomi, kualitas yang dapat diterima dari hidup, dan jaminan hak asasi manusia ’. Dua tahun kemudian, pada tahun 1999, ia mencatat bahwa ‘keamanan individu - yaitu, human security  telah menjadi ukuran baru keamanan global ’. Paper yang terakhir itu kemudian mengakui bahwa ‘Keamanan antar negara tetap menjadi kondisi yang diperlukan untuk keamanan rakyat’ rakyat ’ tetapi berargumen bahwa sejak Perang Dingin semakin  jelas bahwa ‘keamanan nasional tidak cukup untuk menjamin keamanan rakyat ’. Dibalik ‘keamanan untuk siapa/security siapa/security for whom’ whom’ adalah masalah ‘keamanan atas nilai-nilai apa/security apa/ security of what values’. values ’. Sebagaimana dicatat di atas, nilainilai human security  termasuk ‘kualitas yang dapat diterima dari hidup’, hidup ’, dan ‘ jaminan  jaminan dasar hak asasi manusia’ manusia ’. Minimal, itu berarti ‘kebutuhan dasar, pembangunan ekonomi yang berkelanjutan, hak asasi manusia dan kebebasan dasar, aturan hukum, tata pemerintahan yang baik, pembangunan berkelanjutan dan keadilan sosial’ sosial ’.

Deklarasi Lysoen berpendapat bahwa nilai-nilai

fundamental dari human security  adalah kebebasan dari rasa takut/ freedom takut/ freedom  from fear , bebas mendapat yang diinginkan/ freedom diinginkan/ freedom from want , dan kesempatan yang sama/equal sama/equal opportunities. opportunities. Nilai inti dari konsep human security  adalah kebebasan dari ‘ancaman luas terhadap hak-hak rakyat, keselamatan mereka atau kehidupan mereka’, mereka’, adalah bahwa, apa yang deklarasi tersebut nyatakan sebagai kebebasan dari rasa takut/ freedom from fear . Apa saja ancaman terhadap nilai-nilai kunci tersebut? Paper Kanada kurang lengkap dan kurang sistematis dari laporan UNDP, tapi tetap menyajikan daftar ancaman yang cukup mengesankan. Paper tahun 1997 mengutip antara lain : kesenjangan pendapatan antara negara kaya dan miskin, konflik internal dan kegagalan negara, kejahatan transnasional, proliferasi senjata pemusnah massal, pertentangan agama serta etnis, degradasi lingkungan, pertumbuhan penduduk, konflik etnis dan migrasi, represi negara, meluasnya penggunaan ranjau darat anti-personil, pelecehan anak, keterbelakangan ekonomi, dan proteksionis perdagangan sistem internasional yang tidak stabil. Makalah tahun

15

1999 mengacu pada bahaya yang ditimbulkan oleh konflik sipil, kekejaman skala besar, dan genosida. Globalisasi adalah faktor lain, yang telah membawa ‘kekerasan kejahatan, perdagangan narkoba, terorisme, penyakit dan kerusakan lingkungan’ lingkungan’ dan perang internal diperjuangkan oleh ‘pasukan iregular’ iregular’ dari etnis dan kelompok-kelompok keagamaan yang dilengkapi dengan persenjataan. Penurunan

kontrol

negara

dan,

berhubungan

dengan

pertumbuhan

warlordisme/ penguasa penguasa militer, bandit, kejahatan terorganisir, perdagangan narkoba, dan pasukan keamanan swasta, semua ini telah meningkatkan kekerasan terhadap individual. Selain itu, ‘Memperluas kisaran berbagai ancaman transnasional’ transnasional ’ membuat orang lebih rentan: globalisasi ekonomi dan komunikasi serta transportasi yang lebih baik meningkatkan polusi, vektor penyakit, dan ketidakstabilan ekonomi dunia. Dengan cara apa agenda keamanan keamanan kompleks ini dimajukan? Pada tahun tahun 1997,

Kanada

menyarankan

bahwa

membangun

perdamaian,

menjaga

perdamaian, perlucutan senjata (terutama penghapusan ranjau darat antipersonil), menjaga hak-hak anak, dan pembangunan ekonomi melalui ‘perdagangan berbasis aturan/rule based trade’ trade’ adalah bidang utama dari

upaya human security  untuk Ottawa. Untuk menggerakkan agenda ini, Kanada harus makin mengandalkan ‘soft power’ - seni menyebarkan informasi sedemikian rupa sehingga hasil yang diinginkan dicapai melalui persuasi bukan paksaan.

Kanada dan dan berbagai berbagai kekuatan kekuatan menengah lainnya cocok untuk

membuat jaringan, membangun koalisi, dan membawa lainnya untuk memahami pentingnya human security . Pemerintah, LSM, akademisi, bisnis dan warga negara biasa semuanya merupakaan calon mitra endeavor ini. endeavor ini. Paper Kanada tahun 1999 menguatkan pendekatan pendekatan tahun 1997 dengan mendaftar enam prinsip yang lebih

luas yang mungkin memandu memandu tindakan. tindakan.

Menggabungkannya menjadi menjadi tiga prinsip utama, yaitu : 

Pertama,

masyarakat

pemaksaan/coersion pemaksaan/coersion

internasional

harus

mempertimbangkan

termasuk penggunaan sanksi dan kekuatan jika

16

perlu. Kedua, kebijakan keamanan nasional itu sendiri harus diubah, untuk memberikan pertimbangan bagi mempromosikan tujuan human security. Integral dengan agenda kebijakan keamanan yang baru harus mempromoskani

norma

/

lembaga

dan

penggunaan

strategi

pembangunan - norma / lembaga (misalnya HAM, hukum kemanusiaan dan pengungsi) akan menetapkan standar perilaku, dan strategi pembangunan mungkin akan membawa kondisi dimana akan lebih mudah bagi aktor negara-negara dan non-negara untuk mengamati norma-norma tersebut. Norma di bidang apa tepatnya? Deklarasi Lysoen, yang dibantu pihak Kanada dalam rancangannya, mendaftar sepuluh area di mana norma-norma tersebut diperlukan: ranjau darat anti personil, senjata, anak-anak dalam konflik bersenjata, proses pengadilan pidana internasional, eksploitasi anak, keselamatan personil kemanusiaan, pencegahan konflik, kejahatan transnasional terorganisir, dan sumber daya untuk pembangunan. 

Penting juga untuk dilakukan adalah perbaikan-perbaikan dalam kapasitas pemerintahan, baik di dalam negara dan internasional, yaitu demokratisasi dan dan struktur PBB yang lebih efektif.



Prinsip ketiga, tindakan efektif atas nama human security  adalah membangun koalisi negara-negara, organisasi internasional, dan LSM yang akan mempromosikan pembangunan dan membantu menegakkan norma-norma yang telah disepakati.

2.4.

Human Security : Definisi ‘Sempit’ dan ‘Luas’

Pendekatan pertama(sempit) memandang human security secara negatif, dalam konteks tidak adanya ancaman/the ancaman/ the absence of threaths terhadap physical  terhadap physical  security  atau keamanan individu. Definisi sempit ini telah diadopsi oleh Pemerintah Kanada dan dibakukan dalam publikasi ‘Human Security Report’ oleh Human Security Centre yang berlokasi di Liu Institute for Global Issues, University 

17

of British Columbia yang mendefinisikan human security sebagai perlindungan individu dari ancaman ‘kekerasan’. Pendekatan Kanada telah diinstituionalkan melalui pembentukan Human Security Network  (HSN), sebuah grup yang terdiri dari negara-negara barat dibawah dipimpinan Kanada yang bertemu secara informal pada tingkat menteri untuk membahas isu-isu mengenai human security . Terlepas dari menyediakan kejelasan metodologi, ‘definisi sempit’ dari human security  memiliki keuntungan dengan mengakar kepada tradisi liberal barat yang berbasis teori politik. Individu dipandang sebagai ‘unencumbered’, terabstraksi dari social and cultural mores masyarakat dan dipenuhi dengan kesetaraan politik formal/ formal formal/ formal political equality . Seluruh individu dianggap memiliki hak yang inaleniable dan mendasar terhadap ‘hidup, kebebasan, dan kepemilikan’ dengan kebajikan/virtue kebajikan/ virtue ‘common humanity’ mereka. Hak-hak Hak -hak ini termaktub dalam Piagam PBB dan khususnya Deklarasi Hak asasi Manusia PBB. Pendekatan berbasis-hak ini betujuan untuk memperkuat kerangka kerja legal normatif juga mendalami komitmen regional dan nasional terhadap legislasi hak asasi manusia. Institusi internasional penuh dengan tanggungjawab membangun dan mengkoordinasikan norma-norma hak asasi manusia regional dan nasional dengan pandangan untuk menunjukkan kecenderungannya. Sementara para penulis human Security Report  memilih untuk

menempatkan human security  dalam konsepsi tradisional Hak Asasi Manusia (HAM) dengan fokus pada ‘ancaman kekerasan terhadap individu’, laporan akhir dari Commision on Human Security  (CHS) yang diketuai oleh Amartya Sen

dan Sadako Ogata, memberikan pendekatan lebih luas, yang menyertakan ‘freedom from want’, ‘freedom from fear’, dan ‘freedom to take action on one’s own behalf’. Laporan ini dipresentasikan kepada Dewan Keamanan PBB

dan dibiayai oleh Pemerintah Jepang, berusaha untuk menjembatani debat mengenai human security  dengan perhatian yang lebih luas pada ‘human development’ seperti seperti yang diadvokasikan oleh UNDP. Sementara fokus dari human development  adalah untuk menghilangkan pembatasan dan belenggu

18

yang mencegah menikmati kehidupan/human kehidupan/ human life, life, sedangkan human security  memperhatikan ‘downside risk’, insecurities yang mengancam k eberlangsungan, keamanan, dan martabat manusia. Inti dari pendekatan CHS adalah definisi ‘positif’ dari human security  sebagai petunjuk dari ‘vital core’ kehidupan manusia : seperangkat ‘hak -hak dasar dan kebebasan yang dinikmati orang’ dan dianggap ‘penting’ bagi kesejahteraannya. Tujuan dari human security  adalah untuk melindungi inti

vital dari seluruh nyawa/kehidupan manusia dengan cara-cara yang mendorong kebebasan manusia dan pemenuhan kebutuhan manusia . Sementara masih berakar dalam diskursus mengenai kemerdekaan/ liberty  dan hak-hak individu universal/universal universal/ universal individual rights, rights , pendekatan CHS bertujuan

untuk melampaui hak-hak sipil dan politis dan perhatian sempit terhadap konflik kekerasan . Melindungi ‘inti vital’ dari kehidupan manusia membutuhka n aksi melawan kehilangan/kerugian akibat kemiskinan, penyakit dan kemalangan lainnya, dan pengaruh dari degradasi lingkungan. Tetapi, perlindungan saja dianggap tidak cukup untuk melawan human insecurity : human security juga

bertujuan untuk memberdayakan mereka untuk bertindak on their behalf . Terlepas dari definisi CHS yang menarik banyak kritik untuk kebingungan konseptualnya, definisi tersebut menggarisbawahi dan memperkuat pendekatan yang dilakukan oleh mantan Sekjen PBB Kofi Annan dalam Deklarasi Mileniumnya. Bagi Annan, human security  dalam lingkupnya yang luas, merangkul lebih dari sekedar’ tidak adanya konflik kekerasan’. Human security  juga melingkupi Hak Asasi Manusia, good governance, akses terhadap pendidikan, dan perawatan kesehatan, dan memastikan bahwa setiap individu memiliki kesempatan dan pilihan untuk memenuhi potensinya (Pidato Kofi Annan di Harvard University, 2006). Lima tahun kemudian, Sekjen PBB Kofi Annan meneguhkan kembali

komitmen PBB terhadap visi luas dari keamanan yang menyertakan tidak hanya ‘perang dan konflik’ tetapi juga ‘kemiskinan, penyakit menular yang

mematikan, dan degradasi lingkungan . ‘kebebasan yang lebih luas’, bagi Annan

19

tidak hanya mengimplikasikan bahwa individu harus memiliki hak untuk berbicara, beribadah, berserikat/berkumpul be rserikat/berkumpul dan memiliki hak ‘diperintah atas kesadaran mereka/to be governed by their own consent’ juga bahwa individu harus ‘free from want’ – sehingga ‘hukuman mati’ akibat kemiskinan dan penyakit menular dihilangkan dari kehidupannya  – dan ‘free from fear’ – sehingga hidup dan kehidupan mereka tidak dihancurkan oleh kekerasan dan perang.

3.

Perbedaan Pendekatan Human Security  dengan Pendekatan Traditional  Security , Human Development dan Human Rights

Human security  melengkapi

state security ,

memperkuat

human

development dan development  dan mendorong human rights (CHS 2003). Tetapi pertanyaan yang muncul adalah sejauh mana perbedaan substantif yang ada antar pendekatanpendekatan tersebut, berikut adalah beberapa diantaranya : 

Dimana state security  berkonsentrasi pada ancaman-ancaman yang ditujukan kepada negara, terutama dari serangan militer, human security  menarik perhatian kepada ancaman yang lebih luas yang dihadapi oleh individu

dan

masyarakat.

Human

security  fokus

kepada

akar

permasalahan dari ketidakamanan dan peningkatan solusi yang berpusat kepada

manusia/ people-centered   people-centered 

yang

didorong

secara

lokal,

komprehensif dan berkelanjutan/sustainable. berkelanjutan/sustainable. Oleh karenannya, human security  melibatkan beragam aktor, sebagai contoh: masyarakat lokal, organisasi internasional, civil society  dan tentunya negara. Human security  tidak dimaksudkan untuk mengganti state security , bahkan hubungannya adalah saling melengkapi (tanpa human security, state security tidak dapat dicapai dan sebaliknya). 

Bagi tujuan human development  yaitu ‘petumbuhan dengan kesetaraan’, human security  menambahkan dimensi penting dari ‘downturn with security’. Human security  mengenali hasil dari downturns yaitu: konflik,

20

krisis ekonomi dan keuangan, kesehatan yang buruk, dan bencana alam, sudden insecurities, insecurities , dan deprivasi. Hal-hal tersebut tidak hanya memundurkan hasil-hasil pembangunan tetapi juga menciptakan kondisi dimana rasa dukacita bisa menuju kepada ketegangan yang meningkat. Oleh karena itu, sebagai tambahan penekanan terhadap human wellbeing, being, human security  didorong oleh nilai-nilai yang terkait dengan keamanan, stabilitas, dan keberlanjutan/sustainability  keberlanjutan/ sustainability  dari hasil-hasil pembangunan. 

Terakhir, seringkali pelanggaran human rights merupakan hasil dari konflik, pengungsian, dan penderitaan manusia skala besar. Melihat permasalahan ini, human security  menggarisbawahi kesemestaan dan keutamaan dari seperangkat hak-hak dan kebebasan yang mendasar bagi kehidupan manusia. Human security  tidak membuat pembedaan antara berbagai jenis human rights  – sipil, politik, ekonomi, sosial dan budaya olehkarenanya menyasari kerentanan dan ancaman secara multidimensi dan komprehensif. Human security  memperkenalkan kerangka kerja praktis untuk identifikasi hak-hak spesifik yang dipertaruhkan dalam situasi

ketidakamanan

tertentu

dan

untuk

mempertimbangkan

pengaturan-pengaturan institusional dan pemerintahan diperlukan untuk melaksanakan dan mempertahankannya.

4.

Human Security Pasca 9/11 Batasan dari paradigma keamanan nasional yang telah mendominasi teori

dan praktik hubungan internasional selama abad 20 telah menjadi sangat jelas dalam lima tahun pasca kejadian 11 September 2001. Respon koalisi yang dipimpin oleh Amerika Serikat terhadap serangan 9/11 telah menjadi suatu usaha secara fisik menghilangkan ancaman teroris di Afghanistan dan Irak, dengan menghilangkan rezim yang dituduh memberi pe rlindungan dan pelatihan terhadap teroris. Kejadian ini dapat dianggap konsisten dengan pendekatan

21

konvensional terhadap studi keamanan, didirikan atas asumsi realis, yang memberikan hak khusus bagi negara sebagai aktor dalam hubungan internasional. Cara pandang realis yang mengkristalisasi selama era perang dingin lebih memilih perlindungan negara daripada warganya, sebagai fungsi keamanan. Sebagaimana ungkapan dari kritikus utamanya, Sadako Ogata :

‘secara

tradisional, ancaman terhadap keamanan dianggap berasal dari sumber eksternal. Isu keamanan olehkarenanya dikaji dalam konteks keamanan negara, sebagai contoh : perlindungan negara, batas wilayahnya, warga, institusi dan nilai-nilai dari serangan pihak luar’ luar ’ (Ogata dalam Commission on Human Security ). ). Secara umum, pendekatan konvensional terhadap studi keamanan tetap mengakar dalam tiga asumsi realis berikut. Pertama, negara dianggap sebagai aktor kunci dalam hubungan internasional dan sebagai perwakilan resmi dari collective will  dari bangsa. Negara mendefinisikan dan melindungi ‘kepentingan nasional’ nasional’ sebagai ‘tujuan kolektif inti jangka panjang dari negara ’. Kedua, tanggungjawab utama dari para pemimpin negara untuk menjamin keberlangsungan negara dalam sistem internasional yang anarkis. Anarki didefinisikan oleh Wendt sebagai ‘the absense of authority’ merupakan ‘ordering principle’

dari

bertanggungjawab

sistem

internasional,

terhadap

memaksa

keamanannya

dengan

negara-negara membuat

untuk

kerjasama

diantaranya menjadi sulit. Konflik, sebagai akibatnya dianggap tidak terhindarkan dan endemik bagi hubungan internasional, dengan aksi militer dianggap sebagai instrumen legal dari kebijakan negara. Ketiga, ‘defence of the realm’ kadangkala mementingkan membatasi kemerdekaan rakyat sipil, terutama grup-grup dan individu dianggap mengancam ‘kepentingan nasional’. Ancaman terhadap ‘kepentingan nasional’ dianggap sebagai ancaman terhadap batas negara , institusi, subyek dan nilai dari ‘luar’ bahkan ap abila ancaman berasal dari dalam negeri.

22

‘preemtive invasion’ pada tahun 2003 dan pendudukan Irak terbukti menghabiskan biaya dan nyawa, tetapi tujuan utama dari pasukan koalisi untuk mengungkap senjata pemusnah massal yang dimiliki Irak tetap belum tercapai. Estimasi National Intelligence tahun 2006 menyimpulkan bahwa perang Irak telah meningkatkan ancaman teroris terhadap Amerika Serikat dan Sekutunya. Lebih jauh, kegagalan koalisi pimpinan Amerika Serikat yang menghabiskan banyak waktu dan sumberdaya bagi rekonstruksi negara yang didudukinya dengan menghancurkan kekuatan militer negara tersebut membuat radikal Islam menjadi lebih marah, menciptakan perlawanan yang lama dan berkepanjangan di Irak yang menunjukkan tidak ada tanda-tanda akan berkurang, terlepas penangkapan dan eksekusi Saddam Hussein, pembunuhan putra-putranya, transfer kekuasaan kepada pemerintahan transisi Irak, gempuran benteng perlawanan pemberontak di Fallujah, pemilihan umum, pembunuhan pemimpin self-proclaimed Al self-proclaimed Al Qaeda di Irak, Abu Musab al-Zarqawi. Kegagalan ‘war on terror’ Amerika Serikat mencapai tujuan utamanya menggambarkan ketidakmampuan paradigma keamanan negara untuk secara

efektif menghadapi ancaman dari non-state actors dalam dunia global . Meskipun beraliran sangat konservatif bila bukan reaksioner, intrepretasi dari Islam Suni, al-Qaeda bisa dipandang sebagai jaringan transnasional yang sangat efektif, dengan beberapa titik kontrol. Tidak adanya struktur organisasi tunggal yang formal bisa dianggap sebagai keuntungan, membuatnya lebih elusive dan sulit diberantas secara tuntas. Tentunya, akhir-akhir ini para sarjana peneliti menyatakan bahwa derajat kontrol dari kepemimpinan jaringan organisasi Islam radikal semacam itu diragukan, dengan beberapa otoritas yang mengklaim bahwa al-Qaeda bukan merupakan organisasi atau jaringan atau sebaliknya tetapi hanya merupakan ‘nama dari merk yang siap untuk waralaba global’. Ini menyatakan bahwa ancaman teroris yang dihadapi dunia barat, sampai taraf  tertentu, dianggap sebagai ‘buatan rumah’, membuatnya lebih sulit untuk dikalahkan oleh aksi militer di seberang lautan.

23

Singkat kata, konsep tradisional kemanan nasional seperti yang disederhanakan oleh Amerika Serikat dengan kebijakan ‘war on terror’ bisa dianggap gagal untuk memberikan keamanan bagi masyarakat di dunia barat, Irak dan dimanapun. Lebih jauh, dengan memprioritaskan perhatian dan keamanan negara dan mengandalkan kekuatan militer, doktrin kemanan nasional meninggalkan perhatian yang paling mendasar dan sah terhadap kehidupan masyarakat. Seperti yang ditunjukkan oleh para penulis laporan International Commission on Intervention and State Sovereignity  (ICISS), doktrin keamanan

nasional

juga

menghabiskan

banyak

kekayaan

negara

dan

sumberdaya manusia untuk persenjataan dan angkatan bersenjata, sementara negara gagal melindungi warganya dari ketidakamanan kronis seperti kelaparan, penyakit, pemukiman tidak layak, kejahatan, pengangguran, konflik sosial, dan bahaya lingkungan. Lebih jauh lagi, doktrin keamanan nasional ‘berfungsi untuk membungkam oposisi dan telah memberikan pihak yang berkuasa banyak kesempatan untuk mengekspoitasi “ancaman” untuk kepentingan domestik, untuk mengklaim hak menangani sesuatu dengan kontrol dan batasan demokratis yang kurang’.

4.

Critical Insight 

Kritik paling keras terhadap konsep human security  secara umum adalah bahwa human security  itu buram , incoherent, arbitrary , dan sulit untuk dipraktikkan. Banyak kritikus akan setuju dengan Roland Paris bahwa definisi

eksisting dari human security  adalah ‘cenderung luarbiasa ekspansif dan buram, merujuk segalanya dari physical security hingga psychological wellbeing, yang memberikan para pembuat keputusan sedikit panduan dalam memprioritaskan tujuan-tujuan yang saling berkompetisi dan bagi akademisi sedikit arahan mengenai apa sebenarnya yang dipelajari ’. Apakah kita harus setuju dengan pandangan Paris yang menyatakan bahwa ambiguitas dari konsep tersebut menyebabkan human security  sebagai ‘useless tool’ bagi penelitian

24

akademis atau pembuatan keputusan? Bila tid ak, pendekatan mana (‘sempit’ atau ‘luas’) yang paling cocok untuk melindungi human security  di dunia pasca 9/11?

Terlebih

lagi,

apakah

prinsip-prinsip

yang

menyebabkan

ketidakamanan/insecurity  ketidakamanan/insecurity  pasca 9/11, terutama bagi mereka di bagian selatan bumi ini?. Banyak para ilmuwan yang mengkaji human security berkutat security  berkutat antara dua kontradiksi sentral yang terletak pada inti dari ‘pendekatan human security’. Pertama memperhatikan memperhatikan peran dari unit primer dalam tatanan tatanan international international : negara berdaulat secara teritorial. Dilain pihak, pendekatan human security  menandai kemajuan dalam studi keamanan secara khusus dan hubungan internasional secara umum, karena human security membuat security  membuat individu dan bukan negara berdaulat sebagai obyek referent dari keamanan. Tetapi di lain pihak, konsep human security melengkapi security  melengkapi atau bahkan memperkuat doktrin keamanan nasional. Tentunya, konsep human security seperti security  seperti diadvokasi oleh PBB dibawah pimpinan Kofi Annan dalam naungan rekomendasi dari laporan ICISS dan CHS berusaha untuk memberdayakan (kembali) negara dengan menuntutnya melaksanakan responsibility to protect (R2P) terhadap warganya dalam dunia global. Menurut MacFarlane dan Khong, human security  ‘bukan mengenai transending atau marginalisasi negara’ tetapi ‘mengenai ‘ mengenai jaminan bahwa negara melindungi rakyatnya’ rakyatnya’. Hal ini memunculkan keprihatinan, seperti yang ditunjukkan oleh beberapa ahli, bahwa human security  cukup malleable untuk digunakan melegitimasi kontrol lebih besar dari negara terhadap masyarakat dengan alasan perlindungan/protection. Dengan kata lain, konsep human security menuju kepada ‘securitization’ yang lebih besar terhadap keseharian masyarakat. Lebih jauh, dalam kasus-kasus dimana negara tidak cukup kuat melindungi rakyatnya, konsep human security  bisa digunakan untuk legitimasi intervensi dan kehadiran personil militer di wilayah strategis penting di selatan oleh negara-negara barat, memfasilitasi proyek-proyek neo-konsevatif dari ‘imperialisme demokratik’. demokratik’. Pendek kata, konsep human security  merupakan

25

pedang bermata dua : cukup tajam untuk menembus perisai kedaulatan yang negara berusaha lindungi dan menginsulasi negara dari tantangan subaltern warga negaranya, tetapi tidak cukup tajam untuk digunakan negara-negara untuk legitimasi kepentingan strategis mereka dan seringkali blantantly  material. Kontradiksi sentral kedua memperhatikan pengaruh-pengaruh dari apa yang disebut sebagai ‘globalisasi human security’. Globalisasi didefinisikan sebagai ‘proses (atau serangkaian proses) yang membentuk suatu transformasi dalam organisasi spasial dari hubungan sosial dan transaksi/pertukaran-dikaji dalam konteks extensity, intensity, velocity, dan impact-menghasilkan aliran dan  jaringan

kegiatan,

interaksi,

dan

praktik-praktik

kekuasaan

secara

transkontinental atau interregional’. Dalam Dala m konteks ekonomi, globalisasi merujuk kepada perluasan dan pendalaman arus internasional dari perdagangan, keuangan, dan informasi dalam satu pasar global terintegrasi. Dilain pihak, penciptaan

ekonomi

global

pada

garis

kapitalis

dilandaskan

kepada

meningkatnya pergerakan barang dan jasa melintasi batas-batas negara telah menyebabkan meningkatnya saling ketergantungan/interdependency  ketergantungan/ interdependency , integrasi dan emeshment antara emeshment  antara ekonomi nasional menuju kepada periode sustained dari sustained dari pertumbuhan ekonomi bagi ekonomi global. Tetapi, keuntungan dari globalisasi ekonomi belum terdistribusi secara merata, baik secara domestik maupun global. Lebih

jauh,

terdapat

bukti

yang

menyarankan

bahwa

ketidaksetaraan/inequality  ketidaksetaraan/inequality  dan ketidakamanan/insecurity  ketidakamanan/insecurity  pada skala global meningkat seiring banyaknya orang di negara-negara berkembang, terutama di Afrika sub-Sahara, telah mengalami penurunan pendapatan dan asupan kalori. Ini menyebabkan meningkatnya perdebatan bahwa globalisasi neo-liberal atau ‘predatory’ globalization yang telah mengambil bentuk liberalisasi yang lebih besar, privatisasi, dan disiplin fiskal, dialami oleh banyak orang di negara berkembang secara coersive melalui Structural Adjustment Programmes (SAPs) dari IMF/World Bank, memiliki efek detrimental pada detrimental pada kemampuan negara untuk

26

‘melindungi’ warga negaranya dari kemiskinan, kesehatan yang buruk, dan kelaparan. Negara di wilayah selatan, oleh karenanya ditempatkan pada posisi sulit. Disatu sisi, dituntut untuk melakukan ‘responsibility to protect’ terhadap

warga negaranya dari ‘want and fear’ . Disisi lainnya, kemampuan untuk melaksanakan tanggungjawab tersebut dilumpuhkan oleh efek dari globalisasi ekonomi.

Sumber : Sumber : 1. Human Security : Concept and Measurement  2. Human Security Now (CHS report 2003) 3. Human Security : After 9/11 4. Human security in East Asia 5.  Journal of Human security security Studies

27