Jimmy S. Juwana E-mail: jimmy281
[email protected] [email protected] Hp. 081 679 4511
DASAR HUKUM DASAR HUKUM •
Kepres R.I. No. 42 Tahun 2002 tentang Pedoman APBN. (pasal 14 ayat 4 butir d) Penetapan Standarisasi dilakukan secara berkala oleh Bupati/Walikota untuk Harga Satuan BGN untuk keperluan dinas seperti Kantor, Rumah Dinas, Gedung Rumah Sakit, Ged. Sekolah, Pagar dan bangunan fisik lainnya.
•
Permen PU No 45/2007 (dulu: Kepmen Kimpraswil No: 332/2002) 332/2002) tentang Pedoman Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara. (Standar Harga satuan tertinggi pembangunan BGN ditetapkan secara berkala untuk setiap Kab./kota oleh Bupati / Walikota setempat.
DASAR HUKUM DASAR HUKUM •
Kepres R.I. No. 42 Tahun 2002 tentang Pedoman APBN. (pasal 14 ayat 4 butir d) Penetapan Standarisasi dilakukan secara berkala oleh Bupati/Walikota untuk Harga Satuan BGN untuk keperluan dinas seperti Kantor, Rumah Dinas, Gedung Rumah Sakit, Ged. Sekolah, Pagar dan bangunan fisik lainnya.
•
Permen PU No 45/2007 (dulu: Kepmen Kimpraswil No: 332/2002) 332/2002) tentang Pedoman Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara. (Standar Harga satuan tertinggi pembangunan BGN ditetapkan secara berkala untuk setiap Kab./kota oleh Bupati / Walikota setempat.
Kepres RI No. 42 tahun 2002 psl 14 :
ayat (1) : Dalam melaksanakan belanja negara dilakukan standarisasi kompunen kegiatan termasuk harga satuannya.
ayat (2 ) Standarisasi harga satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk menyusun pembiayaan kegiatan-kegiatan yang diusulkan dalam dokumen anggaran
Ayat (3) Dalam menyusun standarisasi harga satuan sedapat mungkin menggunakan data dasar yang bersumber dari penerbitan resmi Biro Pusat Statistik (BPS), Kementerian/Lembaga, dan Pemerintah Daerah.
Ayat (4) Penetapan standarisasi perlu dilakukan secara berkala oleh Bupati/Walikota Bupati/Wali kota setempat
KONDISI DAERAH YANG BERBEDA PEKERJAAN YANG BERAGAM
DESAIN YANG BERAGAM
HS DAERAH YANG BERAGAM PERLUNYA: PEDOMAN HARGA SATUAN PER M 2 BANGUNAN GEDUNG NEGARA
TUJUAN •
•
•
Pengendalian penyelenggaraan bangunan gedung negara pada tahap pembangunan, perawatan, pemanfaatan dan penghapusan Penyediaan sistem informasi standar harga bangunan gedung lingkup lokal dan nasional Agar terwujud bangunan gedung negara yang sesuai dengan fungsi, keselamatan, kesehatan, kenyamanan, kemudahan, efisien, serasi dengan lingkungan, serta tertib penyelenggaraan.
Penyelenggaraan Bangunan Gedung PERATURAN DAERAH TENTANG BANGUNAN
KAJIAN TEKNIS
IMB
RTB
SLF
PEMBANGUNAN PERENCANAAN
PELAKSANAAN
PEMANFAATAN PELESTARIAN
PENDATAAN
PERATURAN, PEDOMAN, STANDAR TEKNIS
PEMBONGKARAN
•
Harga Satuan Bangunan Gedung Negara (HSBGN) adalah standar harga satuan tertinggi untuk biaya pelaksanaan kontruksi fisik per-m2 pembangunan bangunan gedung negara dan diberlakukan sesuai dengan klasifikasi, lokasi, dan tahun pembangunannya.
•
Standar HSBGN ditetapkan secara berkala untuk setiap kabupaten/kota oleh Bupati/Walikota setempat.
HSBGN dibedakan Klasifikasi •
Harga satuan per-m2 tertinggi untuk Pembangunan Gedung Negara klasifikasi sederhana dan tidak sederhana, lokasi Kabupaten/kota, Bertingkat dan Tidak Bertingkat.
•
Harga Satuan per-m2 Pembangunan Bangunan Rumah Negara dibedakan menurut tipe rumah negara, lokasi Kabupaten/kota.
•
Harga Satuan per-m’ Pembangunan Pagar Bangunan Gedung Negara. dibedakan menurut klasifikasi bangunan gedung, letak pagar, tipe rumah negara, lokasi Kabupaten/kota.
KLASIFIKASI BGN Klas
Penggunaan Bangunan
SEDERHANA
TIDAK SEDERHANA
KHUSUS
BG Kantor yang sudah ada disain prototipe-nya/ sd. 2 lantai/luas sd. 500 m2 Rumah Dinas Tipe C,D, dan E tidak bertingkat Pelayanan kesehatan: Puskesmas Pendidikan: lanjutan dan dasar sd. 2 lantai BG Kantor belum ada prototipe-nya/ di atas 2 lantai/ > 500 m2 Rumah Dinas Tipe A & B, atau C,D,& E bertingkat Rumah Sakit Klas A, B, C, & D Universitas/Akademi. Pend lanj. & dasar > 2 lantai Istana Negara/Wisma Negara Instalasi Nuklir, pertahanan, laboratorium Terminal udara/laut/darat, stasiun KA, stadion OR Rumah tahanan Gedung benda berbahaya Bangunan Monumental Gedung perwakilan negara RI di luar negeri
KLASIFIKASI RUMAH NEGARA Klas
Penggunaan Bangunan
Menteri/Kepala Lembaga Tinggi/Tertinggi Negara
A B
Sekjen, Dirjen, Irjen, Kepala Badan, Deputi Pejabat yang setingkat
C
D
Khusus
E
Direktur, Karo, Inspektur, KaKanwil, Asisten Deputi Pejabat yang setingkat Kasubdit, Kabag, Kabid Pejabat yang setingkat PNS gol IV a sd IV c
Kasi, Kasubag, Kasubdid Pejabat yang setingkat PNS gol III a sd III d Kasubseksi Pejabat yang setingkat PNS gol II d ke bawah
STANDAR LUAS BGN Jenis Gedung Kantor
Luas
Rumah Negara
BGN Lainnya
Gedung Kantor Klasifikasi Tidak Sederhana seluas 10 M2 /personil Gedung Kantor Klasifikasi Sederhana seluas 9,6 m2 /personil Ruang Khusus atau Rg. Pelayanan Masyarakat dihitung tersendiri Rincian Standar Luas Ruang Terlampir Tipe Khusus : 400m 2 / 1000m2 (LB/LT) Tipe A : 250m2 / 600m2 (LB/LT) Tipe B : 120m2 / 350m2 (LB/LT) Tipe C : 70m2 / 200m2 (LB/LT) Tipe D : 50m2 / 120m2 (LB/LT) Tipe E : 36m2 / 100m2 (LB/LT) Mengikuti ketentuan yang dikeluarkan oleh Instansi ybs.
DKI Jakarta
20%
Ibukota Provinsi
30%
Ibukota Kab/Kota
40%
Perdesaan
50%
Pembiayaan pembangunan untuk pekerjaan standar (yang ada standar harga satuan tertingginya) dan Pembiayaan pembangunan untuk pekerjaan non-standar (yang belum tersedia standar harga satuan tertingginya). Pembiayaan pembangunan bangunan gedung negara dituangkan dalam Dokumen Pembiayaan yang terdiri atas komponen-komponen biaya untuk kegiatan pelaksanaan konstruksi, kegiatan pengawasan konstruksi atau manajemen konstruksi, kegiatan perencanaan konstruksi, dan kegiatan pengelolaan proyek.
Harga satuan tertinggi rata-rata per-m2 bangunan gedung bertingkat adalah didasarkan pada harga satuan lantai dasar tertinggi per m2 untuk bangunan gedung bertingkat, kemudian dikalikan dengan koefisien/faktor pengali untuk jumlah lantai yang bersangkutan, sebagai berikut:
Jumlah Lantai Bangunan
Harga Satuan per m2 Tertinggi
Bangunan 2 lantai
1,090 standar harga gedung bertingkat
Bangunan 3 lantai
1,120 standar harga gedung bertingkat
Bangunan 4 lantai
1,135 standar harga gedung bertingkat
Bangunan 5 lantai
1,162 standar harga gedung bertingkat
Bangunan 6 lantai
1,197 standar harga gedung bertingkat
Bangunan 7 lantai
1,236 standar harga gedung bertingkat
Bangunan 8 lantai
1,265 standar harga gedung bertingkat
HBn = (1 + 0,0237)n-1 SHGB
Fungsi Bangunan/Ruang
Harga Satuan per m2 Tertinggi
ICU/ICCU/UGD/CMU
1,50 standar harga bangunan
Ruang Operasi
2,00 standar harga bangunan
Ruang Radiology
1,25 standar harga bangunan
Rawat Inap
1,10 standar harga bangunan
Laboratorium
1,10 standar harga bangunan
Ruang Kebidanan & Kandungan
1,20 standar harga bangunan
Ruang Gawat Darurat
1,10 standar harga bangunan
Power House
1,25 standar harga bangunan
Ruang Rawat Jalan
1,10 standar harga bangunan
Dapur & Laundry
1,10 standar harga bangunan
Bengkel
1,00 standar harga bangunan
Lab. SLTP/SMA/SMK
1,15 standar harga bangunan
Selasar Luar Beratap/Teras
0,50 standar harga bangunan
SPESIFIKASI TEKNIS BANGUNAN GEDUNG NEGARA TATA BANGUNAN & LINGKUNGAN
Jarak antar bangunan, KDB, KLB, Ketinggian dan GSB : sesuai Perda Setempat Ketinggian langit-langit: 2,80 m’ Kelengkapan S&P: parkir, aksesibilitas, air bersih, persampahan dan limbah serta Tata Hijau
Lantai: keramik, vinil, tegel PC Dinding Luar: bata, batako diplester & dicat, dan kaca Dinding dalam: bata, batako diplester & dicat, dan kaca, serta partisi kayu lapis Plafond: kayu lapis dicat Atap: genteng, GRC, seng, sirap, aluminium, dll. Kosen/Daun Pintu: kayu klas II dicat, atau aluminium
BAHAN BANGUNAN
STRUKTUR BANGUNAN
Pondasi: batu belah, kayu, beton bertulang Struktur Lantai: beton bertulang, baja, kayu klas kuat II Kolom/Balok : beton bertulang, baja, kayu klas kuat II Rangka Atap: kayu klas kuat II, baja
Memenuhi
persyaratan SNI
SPESIFIKASI TEKNIS BANGUNAN GEDUNG NEGARA Air Bersih: PAM, sumur min. 100 liter/orang/hari Drainase dan Pembuangan Kotoran: sesuai kebutuhan Sarana PPB Kebakaran: sesuai Permen PU 26/2008 dan SNI yang berlaku Penerangan & ventilasi sesuai SNI yang berlaku Penangkal Petir: lokal
UTILITAS BANGUNAN
SARANA PENYELEMATAN
Tangga penyelamatan: lebar min. 1,20 m’ Tanda Penunjuk Arah Keluar: jelas dasar putih huruf hijau Pintu: lebar min. 1,00 m’, satu ruang minimal 2 pintu & membuka keluar. Koridor/selasar: lebar min. 1,80 m’. Aksesibilitas sesuai Permen PU no 30/2006
Memenuhi persyaratan SNI
PARADIGMA LAMA PARADIGMA BARU
SURVEI LAPANGAN DI TIAP KECAMATAN
KLAS TIDAK SEDERHANA
Model Teknis Bang Sederhana
Rata-rata Klas A & B
KLAS SEDERHANA
Penentuan Model Teknis HSBGN Variant Variasi Luas Bangunan
Luas sama Harga bisa beda
6 x 6 m2 3 x 12 m2 Luas 36 m2 Keliling= 30 m
Luas 36 m2 Keliling 24 m
Penentuan Model Teknis HSBGN Variant Kemiringan dan Lokasi Tanah
Pasangan pondasi Pasangan dinding Plesteran Pasangan lantai Beton Dst. Upah masingmasing
Satukan volume berdasarkan tiap jenis bahan Satukan koefisien upah tenaga kerja
Data harga bahan & Data upah
BPS cek DATA LAPANGAN (3 bulanan)
inflasi
cek KONSEP STANDAR HARGA
PENETAPAN BAPPENAS DAN ANGGARAN
Keuangan negara
SUMBER LAIN
P&KP
ARSITEKTUR dan FINISHING
Harga Standar
STRUKTUR dan UTILITAS
PENYIAPAN dan PEMATANGAN LAHAN MASTERPLAN dan RTBL AMDAL PENINGKATAN ARS dan STRUKTUR PEK. KHUSUS KELENGKAPAN BANG
Harga Non Standar
PENYAMBUNGAN (AIR, LISTRIK,TELP.dll) ASURANSI PENGELOLAAN PROYEK (REMOTE AREA) PERIJINAN KHUSUS KONSULTAN VE
BB n BBo . 1 0,0237
n
Pembiayaan Pekerjaan Non-Standar
Dihitung berdasarkan rincian volume kebutuhan nyata dan harga pasar yang wajar , dengan terlebih dahulu berkonsultasi kepada instansi Teknis Setempat;
Jenis Pekerjaan Alat Pengkondisian Udara Elevator/Eskalator
Prosentase 10-20% dari X 8-12% dari X
Tata Suara (Sound System)
3-6% dari X
Telepon & PABX
3-6% dari X
Instalasi Informasi & Teknolgi (IT)
6-11% dari X
Besarnya biaya perencanaan, manajemen konstruksi/pengawasan, dihitung berdasarkan billingrate;
Elektrikal (termasuk Genset)
7-12% dari X
Sistem Proteksi Kebakaran
7-12% dari X
Total nilai biaya pekerjaan nonstandar maksimum sebesar 1 5 0 % dari total biaya pekerjaan standar, dan dapat berpedoman pada Tabel pekerjaan non standar.
Gas Pembakaran
1-2% dari X
Gas Medik
2-4% dari X
Pencegahan Bahaya Rayap
1-3% dari X
Sistem Penangkal Petir Khusus
2-5% dari X
Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL)
2-4% dari X
Interior (termasuk Furniture)
15-25% dari X
Pondasi Dalam
7-12% dari X
Fasilitas Difabel
3-8% dari X
Sarana/Prasarana Lingkungan
3-8% dari X
Basement (per m2)
120% dari Y
Peningkatan mutu
15-30% dari Z
KOMPONEN BIAYA
BIAYA KOSTRUKSI FISIK
HARGA STANDAR
BIAYA PENGELOLA PROYEK
BIAYA PENGAWASAN/MK
KOMPONEN BIAYA
LOKASI
BIAYA
SUMBER DAYA
TRANSPORASI
BAGAN PENYUSUNAN STANDAR HARGA SURVEI DATA LAPANGAN (KAB/KOTA) DAN
CONTOH BANGUNAN
R E M OT E A R E A
HARGA BAHAN DAN UPAH
ANALISA PEKERJAAN
KONSEP STANDAR HARGA
KLASIFIKA SI BANGUNA N GEDUNG NEGARA
PENYUSUNAN MODEL TEKNIS
MODEL TEKNIS BGN
KOMPONEN BIAYA PEMB.
PERATURAN/STANDAR DAN KRITERIA ANG B
KONSEP STANDAR HARGA
KONSEP STANDAR HARGA
Deputi Bidang Pembiayaan Bappenas
Direktur Jenderal Anggaran Kem. Keuangan R.I
S-1047/A/2000 1202/D.II/03/2000 Harga Satuan Pembangunan Bangunan Gedung Negara (HSBGN) T.A. 2000 dilaksanakan oleh Kab./ Kota
Dalam hal Kab. / Kota belum siap/ mampu Ketua Bappeda Provinsi & Kanwil Anggaran setempat
Lampiran Ketentuan Teknis Penyelenggaraan BGN
PENETAPAN BUPATI/WALIKOTA
-FORM -MODEL TEKNIK - PROGRAM
SURVEI
KANTOR BPS
DATA LAPANGAN
KONSEP STANDAR HARGA CEK
CEK
SUMBER LAIN
KEPPRES RI No 42 Th 2002 Pedoman Pelaksanaan APBN Ps 14 Ayat 4 butir d
Harga Satuan Pembangunan Bangunan Gedung Negara (HSBGN) T.A. 2002 dilaksanakan oleh Kab./ Kota
PENGEMBANGAN HSBGN NORMAL
RAWA/AIR
STANDAR HARGA BGN MUAI SUSUT BESAR
PERBUKITAN
REMOTE
Standar Harga Satuan BGN
Dinas Daerah
SISTEM INFORMASI STANDAR HARGA
Masyarakat
Pemerintah
