DIREKTORAT PENGEMBANGAN KAWASAN PERMUKIMAN DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
PEMAHAMAN PENCEGAHAN DAN PENINGKATAN PENINGKAT AN KUALITAS PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH DALAM PERSPEKTIF PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN OLEH:
KASUBDIT STANDARDISASI STANDARDISASI & KELEMBAGAAN DR. Taufan Madiasworo, Madiaswor o, ST, ST, MT DISAMPAIKAN DALAM ACARA:
WORKSHOP STRATEGI PENCEGAHAN DAN PENINGKA PENINGKATA TAN N KUALITAS PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH SAMARINDA, 19 APRIL 2018
Outline 1.
Lattar Be La Bela lakkan angg
2.
Aspek Asp ek Pen Pengat gatura urann Terk erkait ait Pen Penang anganan anan Kum Kumuh uh
3.
Konsep Pen Konsep Penang anganan anan Per Peruma umahan han Kum Kumuh uh dan Permukiman Kumuh
4.
Tahap ahapan an Pen Penyia yiapan pan Ins Instru trumen men dal dalam am Penanganan Kumuh
5.
Peran Pem Peran Pemerin erintah tah dan Pem Pemeri erinta ntahh Dae Daerah rah dalam Penanganan Kumuh
6.
Kewenangan Kewenan gan Pem Pemeri erinta ntahh Pro Provin vinsi si dal dalam am Penanganan Kumuh sesuai Peraturan Perundang-Undangan
7.
Kolabo Kol aboras rasii & Pel Peliba ibatan tan Pem Pemang angku ku Kep Kepent enting ingan an
8.
Pe n u t u p
LATAR BELAKANG
01
Urbanisasi yang pesat memberikan implikasi terhadap perumahan dan permukiman 100.0
250,000,000 63.4
80.0
e s a 60.0 t n e s r 40.0 e P
20.0
49.8
42.2 17.2
22.4
53.3
56.7
66.6
60
200,000,000 150,000,000
30.9
100,000,000 50,000,000
0.0
1970
1980
% Pe Pendu dud duk Pe Perkota taa an
1990
2000
2010
% Pe Pendu dud duk Pe Perdesa saan an
2015
2020
2025
2030
Juml mlah ah Pendudu duk k Pe Perkotaan
a w i J a t u J
2035
Juml mlah ah Pendu dud duk Pe Perdesaan
Urbanisasi dan implikasinya implikasinya terhadap terhadap perumahan dan permukiman: permukiman: Pertumbuhan Pe Penduduk Al Alami Meningka Meningkatny tnya a kepadata kepadatan n permukiman permukiman dan peruba perubahan han kebutu kebutuhan han rumah rumah untuk untuk rumah rumah tangga tangga perkotaan perkotaan
Reklasifikasi De Desa ke ke Ko Kota Meningka Meningkatny tnya a kebutuha kebutuhan n pelayanan pelayanan dasar dasar dan sistem sistem penge pengelola lolaan an permukiman
Ketidaksiapan Ketidaksia pan kot kota a mengh menghadapi adapi urbanisasi urbani sasi berpot berpotensi ensi menyebabkan semakin pesatnya pertumbuhan permukiman kumuh perkotaan dan terbatasanya pelayanan dasar perkotaan
•
•
Migrasi De Desa ke ke Ko Kota Meningka Meningkatny tnya a kebutuha kebutuhan n rumah layak layak dan terjan terjangk gkau au serta serta rumah rumah sewa sewa
Luas Kawasan Kumuh: 38.431 38.431 Ha (eksisting, 2015) Rumah Tangga Tangga Kumuh Perko Perkotaan: taan: 10,1% 10,1% atau 9,6 juta rumah tangga (Susenas, 2013)
KETERKAITAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN Bidang Perumahan Perumahan dan Kawasan Permukiman dengan Sektor Sektor Lain Kewilayahan •
UU 26/2007 Penataan Ruang
Sektor •
• • •
•
UU 28/2002 Bangunan Gedung UU 38/2004 Jalan UU 11/1974 Pengairan UU 18/2008 Pengelolaan Sampah UU 20/2011 Rumah Susun
UU 1/2011 PKP
Lingkungan Hidup •
UU 32/2009 Lingkungan Hidup
Tata Kepemerintahan •
UU 23/2014 Pemerintahan Daerah
02
02 PEMBAGIAN URUSAN TERKAIT
PENANGANAN KUMUH (UU No. 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH) 1. KAWASAN PERMUKIMAN Pemerintah Pusat 1. 2.
Pemerintah Provinsi
Penetapan siste stem kawasan san permukiman. Pena enataan aan penin eningk gka atan tan kuali ualita tass kawas kawasan an permuk permukima iman n kumuh kumuh dengan dengan luas luas 15 ha atau atau lebih. lebih.
Penataan Penataan peningkat peningkatan an kualitas kualitas kawas kawasan an permuk permukima iman n kumuh kumuh dengan dengan luas luas 10-15 10-15 ha.
Pemerintah Kab/Kota Penataan Penataan peningkat peningkatan an kualitas kualitas kawas kawasan an permuk permukima iman n kumuh kumuh deng dengan an luas luas diba dibawa wah h 10 ha. ha.
2. PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN KUMUH Pemerintah Pusat -
Pemerintah Provinsi -
Pemerintah Kab/Kota Pencegahan perumahan dan kawasan permuk permukima iman n kumuh kumuh pada pada kab/k kab/kota ota
PERATURAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT PENCEGAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH
02
UUD 1945*
UU-PR (UU 26/2007) PP-PPR (PP 15/2010)
UU-HAM (UU 39/1999)
PP-RTRWN (PP 28/2006) PERPRES RTR KSN Perda Perda RTRW RTRW Provinsi
UU-PKP (UU 1/2011)
PP No. 14 tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman
Permen PUPR No. 02/PRT/M/2016 02/PRT/M/2016 tentang tentang Peningka Peningkatan tan Kualitas Kualitas Perumahan Perumahan Kumuh dan Permu Permukim kiman an Kumuh* Kumuh** *
Perda Perda RTRW RTRW Kab/Kota Perda Perda RDTR RDTR Kws Perkot. *Pasal 28 H, Setiap iap orang berhak hidup sejahtera lahir lahir dan batin batin,, bertem bertempa patt tingg tinggal, al, dan mendap mendapatk atkan an ling lingk kung ungan hidu hidup p yang yang baik baik dan dan seha sehatt sert serta a berh berhak ak memperol memperoleh eh pelayanan pelayanan kesehata kesehatan. n. **Seda **Sedang ng dalam dalam tahap tahap revisi revisi deng dengan an menam menambah bahka kan n muatan muatan pencegaha pencegahan n
Perda Perda tentan tentang g Pence Pencega gahan han dan Peningka Peningkatan tan Kualitas Kualitas terhadap terhadap Perum Perumaha ahan n Kumuh Kumuh dan Permuk Permukima iman n Kumuh
SK Bupati/Walikota Bupati/Walikota tentang Penetap Penetapan an Lokasi Lokasi Perumahan Perumahan Kumuh Kumuh dan Permuk Permukima iman n Kumuh
Perbup/wal tentang Rencana Penanganan Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh
KONSEP PENANGANAN KUMUH
03
03
KRITERIA PERUMAHAN PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH PP 14/2016 Pasal 108
Identifi Identifikasi kasi lokasi lokasi dan penil penilaia aian n lokasi lokasi dilakuka dilakukan n terhadap terhadap kondisi kondisi kekum kekumuha uhan n yang yang meliputi kriteria:
•
Prasarana dan sistem pengelolaan persampahan tidak sesuai persyaratan persyaratan teknis
Ketidakteraturan Ketidakteraturan bangunan tingkat kepadatan tinggi kualitas bangunan yang tidak memenuhi syarat
• • •
•
•
Jaringan jalan ling. tidak melayani seluruh ling. Perumahan dan Perkim. Kualitas permukaan jalan ling. buruk
• •
•
Tidak terseda Tidak mampu mengalirkan limpasan air hujan Kualitas buruk
1
2
3
BANGUNAN GEDUNG
JALAN LINGKUNGAN
DRAINASE LINGKUNGAN
•
Prasarana dan sistem pengelolaan air limbah tidak sesuai persyaratan persyaratan teknis
•
•
Akses air minum tidak tersedia Kebutuhan individu tidak terpenuhi
•
Prasarana dan sarana proteksi kebakaran tidak tersedia
4
5
6
7
PENGELOLAAN PERSAMPAHAN
PENGELOLAAN AIR LIMBAH
SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM
PROTEKSI KEBAKARAN
KARAKTERISTIK PERUMAHAN PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN PERMUKIMAN KUMUH PP 14/2016 Pasal 102-121
1
1. Peri Periji jina nan n 2. Stan Standa darr Teknis Teknis 3. Kelaika Kelaikan n Fungsi Fungsi
1 PENCEGAHAN
PENGAWASA PENGAW ASAN N DAN PENGENDALIAN
2 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
PENCEGAHAN & PENINGKATAN KUALITAS PERUMAHAN KUMUH & PERMUKIMAN KUMUH
1. Penyu Penyulu luha han n 2. Bant Bantua uan n Teknis Teknis 3. Pembi Pembimb mbin inga gan n
1 PENETAPAN LOKASI 1. Pene Peneta tapa pan n 2. Perencan Perencanaan aan Penanga Penanganan nan
2
2 PENINGKATAN KUALITAS
POLA-POLA PENANGANAN 1. Pemu Pemuga gara ran n 2. Perema Peremaja jaan an 3. Pemukim Pemukiman an Kembali Kembali
3 PENGELOLAAN 1. Pembe Pembent ntuka ukan n KSM
03
03 Pencegahan terhadap perumahan kumuh dan permukiman permukiman kumuh dilakukan untukmencegah untuk mencegah tumb tumbuh uh dan dan berke berkemb mban angn gnya ya peru perumah mahan an kumu kumuh h dan dan permu permuki kima man n kumu kumuh h baru baru.. Pelaksanaan Pelaksanaan pencegahan pencegahan terhadap terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh dilaksanakan sesu sesuai ai renc rencan anaa pemb pemban angu guna nan n daer daerah ah
Pencegahan
Pengawasan dan Pengendalian
PP 14/2016 Pasal 103-105
1
2
Pemberdayaan Masyarakat
03
PENCEGAHAN PERMUKIMAN KUMUH 1. Pengawas Pengawasan an dan Pengen Pengendalia dalian n (PP 14/2016 Pasal 104) Dilak Dil akuk ukan an at atas as kese esesua suaian ian te terha rhadap dap::
1
Perizinan Pada ada taha tahap p perencanaan pemenu nuha han n peri perizi zina nan n dila dilak kukan terh erhadap adap peme sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2
Stan Stand dar Tekni ekniss perencana anaan an dan pembangu pembangunan, nan, Pada ada taha tahap p perenc dilak dilakuk ukan an terhad terhadap ap pemenu pemenuhan han stand standar ar teknis teknis:: bangunan gedung; gedung; ✓ bangunan ✓ jalan lingkungan; penyediaan air minum; minum; ✓ penyediaan drainase lingkunga lingkungan; n; ✓ drainase
3
Kela Kelaik ikan an Fung Fungsi si Pada ada taha tahap p pemanfaatan sesuai perencanaan, dilakuk dilakukan an terhadap terhadap pemenuhan ✓ persyaratan administratif dan ✓ persyaratan teknis
03
Pemantauan
Evaluasi
(Berkala / insidental)
menilai kesesuaian terhadap
Langsung
Tidak Langsung
Pengamatan Langsung pada lokasi
Melalui data & informasi / pengaduan
perizinan standar teknis pada tahap tahap pada tahap perencanaan pembangunan
Kelaikan fungsi pada tahap pemanfaatan
Pelaporan
Masukan Masukan bagi Pemda Pemda untuk melaksana melaksanakan kan upaya upaya pencegahan tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh baru sesuai kebutuhan
PENCEGAHAN PERMUKIMAN KUMUH Pemberdayaan Masy Masyarak arakat at (PP 14/2 14/2016 016 Pasa Pasall 105) 1 05) 1 Pendampingan dimaksudkan untuk meningkatkan kapasitas masyarakat melalui pemben pembentuk tukan an dan pening peningka katan tan kapas kapasita itass kelompo elompok k swada swadaya ya masya masyara raka katt
2 Pela Pelaya yana nann In Info form rmasi asi kegia giatan pela pelay yana anan kepad pada mas masyarak arakat at dalam alam ben bentuk tuk pembe emberi rittaa aan n halhal-h hal terka terkait it upaya upaya penceg pencegaha ahan n peruma perumahan han kumuh kumuh dan permuk permukima iman n kumuh kumuh.. Pelayanan Pelayanan informas informasii terhadap: terhadap: 1. renc rencan ana a tat tata ruan ruang g 2. pena penata taan an bang bangun unan an dan dan ling lingk kunga ungan n 3. peri perizi zina nan n 4. stan standa darr tekn teknis is dala dalam m bida bidang ng peru peruma maha han n dan dan Ka Kawa wasan san Permu ermuki kima man. n.
03
PENINGKATAN KUALITAS 1. Penetapan Lokasi (PP 14/2016 Pasal 106-111)
PENETAPAN LOKASI Perumaha Peru mahan n Kumu Kumuh h dan Permuk Permukiman iman Kumu Kumuh h dilakukan oleh Pemerintah Daerah
PROSES PENDATAAN (oleh pemerintah daerah daerah dengan dengan melibatkan melibatkan peran peran masyar masyarakat) akat)
Identifikasi Lokasi
Penilaian Lokasi
PERENCANAAN PENANGANAN
03
PENINGKATAN KUALITAS 1. Penetapan Lokasi (PP 14/2016 Pasal 107-111) 1
Identifikasi Kondisi Kekumuhan 1. Kriteria Kriteria Kekumuhan Kekumuhan 2. Tipolog Tipologii
2 Identifikasi Legalitas Tanah 1. Status Status penguas penguasaan aan lahan lahan 2. Kesesuaian Kesesuaian dengan dengan RTR
Identifik Identifikasi asi Lokasi Lokasi
3
Identifikasi Pertimbangan Lain 1. Nilai Strategi Strategiss Lokasi 2. Kependuduk Kependudukan an 3. Kondisi sosial, sosial, ekonomi, ekonomi, dan budaya
03
TIPOLOGI PERUMAHAN PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH
03
PP 14/2016 Pasal 108 1
Permukiman Kumuh di Atas Air Contoh: Banjarmasin
3
Permukiman Kumuh Raw
2
Permukiman Kumuh di Tepi Air Contoh: Jakarta
Permukiman Kumuh di Perbukitan
Bencana
Contoh: Jayapura
Permukiman Kumuh di Dataran Rendah
PENINGKATAN KUALITAS
03
1. Penetapan Lokasi (PP 14/2016 Pasal 106) Pelaku: Pemerintah Pemerintah daerah dengan
PERENCANAAN PENANGANAN Perumahan Perum ahan Kumuh dan Permukiman Kumuh
melibatkan masyarakat
Tujuan: Mengkaji dan merencanakan merencanakan pola penanganan sesuai dengan hasil penetapan lokasi
sebagai dasar penanganan Rencana Penanganan Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh
perumahan kumuh dan permukiman kumuh
ditetapkan dalam bentuk peraturan bupati/walikota atau gubernur untuk DKI Jakarta
PENINGKATAN KUALITAS
03
2. Pola-Pola Penangan Pena nganan an (PP 14/201 14/20166 Pasal 112 112)) Pola-Pola Penanganan
1
2
3
Pemugaran
Peremajaan
Pemukiman Kembali
Kegiatan yang dilakukan untuk perbaikan dan/atau pembangunan kembali perumahan dan permukiman menjadi perumahan dan permukiman yang layak huni.
kegiatan perombakan dan penataan mendasar secara menyeluruh meliputi rumah dan prasarana, prasarana, sarana, dan utilitas umum perumahan dan permukiman.
kegiatan memindahkan masyarakat terdampak dari lokasi perumahan kumuh atau permukiman kumuh yang tidak mungkin dibangun kembali karena tidak sesuai dengan rencana tata ruang dan/atau rawan bencana.
PEMUGARAN
03
Sebelum
Lokasii : Kawasan Lokas Kawasan Karan Karangwaru gwaru,, Kota Yogya Yogyakarta karta
Lokasi: Candikuning, Tabanan, Bali
Sesudah
PEREMAJAAN (Urban Renewal)
Sebelum
Lokasi Loka si : Kampung Kampung Deret, Petogogan Petogogan
03
Sesudah
PEMUKIMAN KEMBALI (Resettlement)
Sebelum
Lokasi : Rusunawa Jatinegara Barat untuk relokasi Kampung Pulo Pulo
Sesudah
03
PENINGKATAN KUALITAS 3. Pengelola Pengelolaan an (PP 14/2016 14/2016 Pasal Pasal 115) 115)
03
Bertujuan: Mempe Mempert rtaha ahank nkan an dan menja menjaga ga kuali kualita tass peruma perumahan han dan permu permuki kiman man secar secara a berk berkelanju elanjuta tan n Pengelolaan dilakukan oleh masyarakat secara swadaya dan dapat difasilitasi oleh pemerintah pemerintah daerah daerah untuk untuk meningk meningkatk atkan an keswaday eswadayaan aan masyara masyarakat kat Peng engelo elolaa laan n te terh rhada adap p pe perum rumaha ahan n ku kumuh muh dan permukiman kumuh yang telah ditangani
1
Pembentukan kelompok kelompok swadaya swadaya masyarakat
2
Pemeliharaan dan perbaikan
TAHAPAN AHAPAN PENYIAPAN PENYIAPAN INSTRUMEN DALAM PENANGANAN KUMUH
1
2
3
4
5
04 6
Kegiatan
Penyusunan Perda Kumuh Kumuh
Penetapan Lokasi Kumuh (SK Kumuh)
Penetapan Rencana Rencana Penanganan Penanganan (Perbup/ Perwal)
Pelaksanaan Pencegahan Pencegahan & Peningkatan Peningkatan Kualitas Kualitas
Review SK Kumuh (minimal 1 kali dalam 5 Tahun) Tahun)
Penetapan Lokasi Kumuh (SK Kumuh)
Muatan
1. Krit Kriter eria ia Kumu Kumuh h 2. Tata Tata Cara Cara Identifikasi, Penilaian, dan Penetapan Lokasi 3. Tata Tata Cara Cara Pencegahan Kumuh 4. Tata Tata Cara Cara Peningkatan Kualitas Kumuh (Pemugaran, Peremajaan, Pemukiman Kembali)
1. Daft Daftar ar Loka Lokasi si Kumuh 2. Prof Profil il Perumahan Kumuh Kumuh dan Permukiman Kumuh
1. Renc Rencan ana a pencegahan kumuh; 2. Renc Rencan ana a peningkatan kualitas kualitas di masingmasingmasing lokasi kumuh 3. Matr Matriksprog iksprogra ram m penanganan
Pelaksanaan: 1. Pence Pencega gaha han n 2. Pemu Pemuga gara ran n 3. Perem Peremaj ajaa aan n 4. Pemukim Pemukiman an Kembali Kembali 5. Peng Pengel elola olaan an
1. Peng Pengur uran anga gan n luasan permukiman kumuh yang telah tertangani 2. Iden Identi tifi fika kasi si lokasi-lokasi yang terindikasi sebagai permukiman kumuh baru
1. Daft Daftar ar Lokasi Kumuh 2. Prof Profil il Perumah an Kumuh dan Permuki man Kumuh
Dasar Hukum
UU No. 1/2011 1/2011 Pasal Pasal 98
PP No.14/2016 Pasal Pasal 106
UU No. 1/2011 1/2011 Pasal Pasal 96, PP No.14/2016 Pasal Pasal 106
UU No 1/2011, PP No. 14/ 2016, Permen PUPR No. 2/PRT/M/2016
Permen PUPR No. 2/PRT/M/2016 Pasal 24
Permen PUPR No. 2/PRT/M/20 16 Pasal 24
Urgensi
1. Dasar Dasar pela pelaksa ksana naan an penanganan kumuh 2. Dasar penganggaran dalam penanganan kumuh
1. Kepastia tian lokasi penanganan 2. Dasar perencanaan penanganan
1. Pendeka ekatan penanganan dan intervensi 2. Alokasi pendanaan penanganan 3. Kolab olabor ora asi
1. Member Memberik ikan an jami jamina nan n perolehan lingkungan tempat tinggal yang layak huni kepada seluruh masyarakat. 2. Memb Member erik ikan an kepastian bermukim.
Dilakukan Dilakukan untuk mengevaluasi mengevaluasi hasil pelaksanaan penanganan penanganan kumuh terkait pengurangan pengurangan luasan luasan atau atau penambahan penambahan luasan di lokasi lokasi lain.
1. Dasar pelaksanaan penanganan kumuh selanjutnya
Pelaku
Peme Pemeri rint ntahKa ahKab/ b/ Kota Kota
Peme Pemeri rint nta ah Kab/ Kab/ Kota
Peme Pemeri rint ntahKab ahKab// Kota Kota
Peme Pemeri rint ntah ah Pusa Pusat, t, Propinsi, Kab/Kota,
Pemerintah Pemerintah Kab/ Kota
Pemerintah Kab/ Kota
PERAN PEMERINTAH & PEMERINTAH DAERAH DALAM PENANGANAN PERMUKIMAN KUMUH No 1
2 3
4
KEGIATAN
PUSAT
PROPINSI
Penyusunan Pe Perda Kumuh
-
-
Identifikasi Lokasi
-
Penilaian Lokasi
Penetapan Lokasi (SK)
04 KABUPATEN/ KOTA (UU (UU No. 1/201 1/2011 1 Pasal Pasal 98)
(UU No. 1/201 1/2011 1 Pasal Pasal 98)
(UU (UU No. 1/201 1/2011 1 Pasal Pasal 98)
(UU (UU No. 1/201 1/2011 1 Pasal Pasal 98 dan PP No.14/2016 No.14/2016 Pasal Pasal 107)
(UU No. 1/2011 Pasal Pasal 98 dan dan PP No.14/2016 No.14/2016 Pasal Pasal 107)
-
-
(PP No.14/2016 No.14/2016 Pasal Pasal 106)
5
6
7
8
Penyusunan Re R encana Penanganan Penetapan Re R encana Penanganan (Perbup/ Perwal) Pelaksanaan Pencegahan
Pelaksanaan Peningkatan Peningkatan Kualitas
-
-
-
-
(UU No. 1/2011 1/2011 Pasa Pasall 96, PP No.14/2016 No.14/2016 Pasal Pasal 106)
OUTPUT Perda
Profil Lokasi Lokasi Perumahan Perumahan Kumuh Kumuh dan Permukiman Permukiman Kumuh
SK Bupati/ Walikota
Rencana Rencana Penanga Penanganan nan
Perbup/ Perwal
(UU No. 1/2011 Pasal Pasal 94)
(UU No. 1/201 1/2011 1 Pasal Pasal 94)
(UU (UU No. 1/201 1/2011 1 Pasal Pasal 94)
(UU No. 1/2011 Pasal Pasal 94)
(UU No. 1/201 1/2011 1 Pasal Pasal 94)
(UU (UU No. 1/201 1/2011 1 Pasal Pasal 94)
Pelaksanaan Pengawas Pengawasan an dan Pengendal Pengendalian ian & Pemberdayaan Masyarakat Pemugaran/ Peremajaan/ Pemukima Pemukiman n Kembali, Kembali, Pengelolaan
05 KEWENANGAN PEMERINTAH PROVINSI DALAM PENANGANAN KUMUH SESUAI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN PENCEGAHAN
1
Memberdayakan pemangku kepentingan dalam bidang perumahan dan kawasan permukiman pada tingkat provinsi
2
Melaksanakan koordinasi, sinkronisasi, dan sosialisasi peraturan perundang-undangan serta kebijakan dan strategi penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman pada tingkat provinsi dalam rangka mewujudkan jaminan dan kepastian hukum dan pelindungan hukum dalam bermukim.
3
Memfasilitasi kerja sama pada tingkat provinsi antara pemerintah provinsi dan badan hukum dalam penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman.
4 5 Sumber:
Pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh. Menetapkan kebijakan dan strategi dalam penanganan perumahan kumuh dan permukiman kumuh.
PENINGKATAN PENINGKAT AN KUALITAS
1
Peningkatan kualitas terhadap perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh sesuai kewenangannya dengan melibatkan peran masyarakat.
2
Melakukan dan memfasilitasi pengelolaan untuk meningkatkan keswadayaan masyarakat dalam pengelolaan Perumahan dan permukiman layak huni.
3
Memfasilitasi pembentukan kelompok swadaya masyarakat.
4 5
Menyusun rencana penyediaan lokasi permukiman. Penyediaan PSU.
6
Koordinasi pelaksanaan kebijakan provinsi dalam peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh.
7
Memfasilitasi peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh pada tingkat provinsi
8
Pelaksanaan peremajaan dan pemukiman kembali.
06 KOLABORASI & PELIBATAN PEMANGKU KEPENTINGAN POKJA PKP NASIONAL
PEMERINTAH PUSAT
a) PERATURA PERATURAN N PERUNDA PERUNDANGAN NGAN DAN DAN KEBIJAKA KEBIJAKAN N NASIONAL NASIONAL : Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman, Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh, Peran Masyarakat, Penyusunan RKP, Pembentukan Pokja PKP: b) PENGANGG PENGANGGARAN ARAN,, MONITORING MONITORING,, SUPERVISI, SUPERVISI, PENGEMBAN PENGEMBANGAN GAN KAPASITA KAPASITAS, S, dll c) MENGEMBANGKAN MENGEMBANGKAN KEMITRAAN PENANGANAN PENANGANAN KUMUH KUMUH DENGAN DENGAN BERBAGAI BERBAGAI PIHAK KELEMBAGAAN KELEMBAGAAN POKJA PKP PROPINSI; PROPINSI;
PEMERINTAH PROPINSI
a) DUKUNGAN DUKUNGAN KE PEMER PEMERINTAH INTAH KOTA/KAB KOTA/KABUPA UPATEN: TEN: Koordinasi, Koordinasi, Sinkronisasi, dll b) PENDANA PENDANAAN AN DAN DAN PEMROGR PEMROGRAMAN AMAN DI APBD: APBD: Alokasi Alokasi dana dan program pengembangan permukiman; c) MENGEMBANGKAN MENGEMBANGKAN KEMITRAAN PENANGANAN PENANGANAN KUMUH KUMUH DENGAN DENGAN BERBAGAI BERBAGAI PIHAK KELEMBAGAAN KELEMBAGAAN POKJA PKP KAB/KOTA; KAB/KOTA; a) PERATURA PERATURAN N DAERA DAERAH H BIDANG BIDANG PERMUKIMA PERMUKIMAN: N: Perda Perda Kumuh, Peda BG, Perda Tata Ruang, dll.
PEMERINTAH KOTA/KAB
b) DOKUMEN STRATEGI & PERENCANAA PERENCANAAN N (program investasi, master master plan, DED, DED, RAB, RKS); c) PENDANA PENDANAAN AN DAN DAN PEMRO PEMROGRAM GRAMAN AN DI APBD: APBD: Alokasi Alokasi dana dan program pengembangan permukiman; d) PELAKSA PELAKSANA NA KEGIATAN KEGIATAN PENGEMBAN PENGEMBANGAN GAN KAWASAN KAWASAN PERMUKIMA PERMUKIMAN: N: e) DUKUN DUKUNGAN GAN KE MAS MASYA YARA RAKAT KAT:: Informasi Kebijakan, apresiasi partisipasi, koordinasi, dll f)
MENGEMBA MENGEMBANGKA NGKAN N KEMITRAAN KEMITRAAN PENAN PENANGANA GANAN N KUMUH DENGAN DENGAN BERBA BERBAGAI GAI PIHAK
a) PEREN PERENCA CANA NAAN AN PART PARTISI ISIPA PATIF TIF:: Swadaya Penyusunan Profil dan Perencanaan Partisipatif Pengembangan Permukiman di komunitas b) INTEGRASI PERENCANAAN PERENCANAAN KE DOKUMEN DOKUMEN STRATEGI & PERENCANA PERENCANAAN AN
MASYARAKAT
c) PENGUA PENGUATAN TAN KELEM KELEMBA BAGAA GAAN: N: Penguatan Kapasitas BKM dan Pemerintah Kelurahan/Desa Kelurahan/Desa dalam pengembangan permukiman; d) PELAKSANAAN PELAKSANAAN KEGIATAN INVESTASI INFRASTRUKTUR INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN TINGKAT KOMUNITAS:
PENUTUP
07
1. Penanganan kumuh merupakan kewajiban Pemerintah dan pemerintah daerah yang dilaksanakan sesuai dengan kewenangan masing-masing. 2. Inst Instru rume men n pena penang ngan anan an kumu kumuh h sesuai dengan UU Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman dan PP Nomor 14 Tahun 2016 yang wajib disusun meliputi: - Perda tentang Perda tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh - SK Bupati/ Walikota mengenai Walikota mengenai Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh - Perbup/ Perwal mengenai Perwal mengenai rencana penanganan kumuh/ rencana pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh. 3. Menindaklanjuti amanah tersebut dan pembagian pembagian wewenang sebagaimana diatur dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, perlu dilakukan kolabor kolaborasi asi dan koordin koordinasi asi penanganan penanganan kumuh antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota. 4. Peme Pemeri rint ntah ah prov provin insi si berp berper eran an dalam: dalam: - Mendorong Mendorong terwujudnya terwujudnya instrumen instrumen penanganan penanganan kumuh di kabupaten/kota, maupun menyusun surat keputusan/ peraturan pendukung pelaksanaan penanganan kumuh di daerah. - Melakukan Melakukan verifikasi verifikasi terhadap terhadap lokasi kumuh, rencana penanganan kumuh, dan terlibat dalam pembahasan penyusunan instrumen penanganan kumuh di daerah. - Melaksa Melaksanak nakan an penanga penanganan nan kumuh kumuh sesuai sesuai dengan dengan kewena kewenanga ngan. n. 5. Kelo Kelomp mpok ok Kerj Kerjaa Peru Peruma maha han n dan dan Kawa Kawasa san n Perm Permuk ukim iman an (Pok (Pokja ja PKP) PKP) menj menjad adii wada wadah h dalam mengoordinasikan penanganan perumahan kumuh dan permukiman kumuh antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/ kota, maupun wadah koordinasi dalam pelaksanaan penanganan kumuh di masing-masing jenjang pemerintahan.
Terima Kasih KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT www.pu.go.id
