PROPOSAL PEMBANGUNAN TAMBATAN PERAHU Desa Larete Kec. Poleang Tenggara
USULAN PROGRAM PERCEPATAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DANA APBN KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI TAHUN ANGGARAN 2018
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BOMBANA
DINAS PERHUBUNGAN
Alamat : Kompleks Perkantoran Bukit Langkapa Kec. Rumbia
DISHUBKOMINFO KAB. BOMBANA TAHUN 2016
PROPOSAL BANTUAN PEMBANGUNAN TAMBATAN PERAHU DESA LARETE OLEH PEMERINTAH KABUPATEN BOMBANA TAHUN ANGGARAN 2018
DISHUBKOMINFO KAB. BOMBANA TAHUN 2016
PROPOSAL BANTUAN PEMBANGUNAN TAMBATAN PERAHU DESA LARETE OLEH PEMERINTAH KABUPATEN BOMBANA TAHUN ANGGARAN 2018 A.
LATAR BELAKANG 1. Kondisi Geografis dan Administratis a. Letak
Kabupaten Bombana secara geografis berada diantara 121°27’46,7” - 122°09’9,4” BT dan 4°22’59,4” - 5°28’26,7” LS ,
dengan luas ± 331.616 ha, dan secara administratif letaknya berbatasan dengan : -
Sebelah Timur : Kab.Muna & Kab. Buton
-
Sebelah Selatan
: Laut Flores
-
Sebelah Barat
: Teluk Bone
-
Sebelah Utara
: Kab.Kolaka & Kab. Konsel Secara
administratif,
wilayah
Kabupaten Bombana terdiri dari 22
wilayah
kecamatan,
desa/kelurahan.
138
Kecamatan-
kecamatan yang terlingkup dalam wilayah
Kabupaten
Bombana
tersebut berada di atas lahan yang terdiri dari lahan sawah dan lahan kering, dimana luas 4.097, 5
ha
dan
merupakan
89.611,67
lahan
kering
ha atau
bukan sawah. Bahwa letak Geogafi : Kabupaten Bombana memiliki posisi strategis baik dalam konteks daerah, maupun regional dan internasional, karena daerah ini dilalui jalur darat lintas Selatan yang menghubungkan Kabupaten Konawe Selatan, Kota Kendari, dan Kabupaten Kolaka sedangkan jalur laut merupakan lintas perdagangan kawasan Barat dan kawasan Timur Indonesia.
DISHUBKOMINFO KAB. BOMBANA TAHUN 2016
b. Kondisi Sosial Ekonomi
Secara
nyata
pertumbuhan
ekonomi
masyarakat
Kabupaten Bombana pasca pemisahan dari Kabupaten Buton belum terindikasi secara kualitatif. Namun demikian secara real kondisi sosial ekonomi pada keseluruhannya telah menunjukkan keadaan
yang
umumnya
stabil.
bertumpuh
Struktur pada
perekonomian
beberapa
sektor
wilayah
pada
strategis
salah
satunya adalah penanganan di bidang jasa laut.
c. Kondisi Transportasi
Masyarakat Bombana yang berpenduduk 137.257 jiwa dengan tingkat pergerakan yang bersifat lokal antara kecamatan dan
kabupaten
maupun
pergerakan
luar
kabupaten
pada
umumnya dilakukan melalui penggunaan fasilitas angkutan jalan darat dan laut. Mengingat posisi Kabupaten Bombana yang terdiri dari sebagian wilayah adalah kepulauan dimana mobilitas masyarakat mempunyai kepentingan perdagangan yang sangat besar maka, pengembangan transportasi laut di wilayah Kabupaten Bombana sangat diharapkan untuk memberikan pelayanan dan melayani perpindahan penumpang dan kendaraan antar pulau, baik antar pulau dalam kabupaten baik antar pulau dalam provinsi.
B.
PERMASALAHAN
1. Sarana
transportasi/angkutan
laut
di
Kabupaten
Bombana
khususnya di daerah kepulauan masih sangat minim dan belum memenuhi standar keselamatan. 2. Belum
maksimalnya
Laut/Tambatan
pengelolaan
Perahu
sebagai
dan
pemanfaatan
sumber
komunikasi dan informatika secara terpadu.
daya
Pelabuhan
perhubungan,
DISHUBKOMINFO KAB. BOMBANA TAHUN 2016
C.
TUJUAN DAN MANFAAT
1. Pengembangan
dan
pembangunan
fasilitas
tambatan
perahu
diharapkan dapat mengembangkan perekonomian masyarakat desa secara
maksimal
baik
desa
setempat
maupun
wilayah
kelautan/pesisir; 2. Pengembangan sarana angkutan/transportasi laut diharapkan dapat mendorong perkembangan perekonomian pedesaan yang relative masih
kurang
berkembang
dan
memacu
wilayah
yang
telah
berkembang terhadap wilayah yang belum berkembang; 3. Pengembangan jaringan transportasi diharapkan menstimulasi dan mengintegrasikan perkembangan antar sub wilayah di wilayah Sulawesi Tenggara, antar wilayah Pulau Sulawesi, dan Nasional.
D.
KEGIATAN YANG AKAN DILAKUKAN
Upaya percepatan pengembangan sarana angkutan/transportasi laut diharapkan dapat memacu pertumbuhan ekonomi masyarakat pedesaan
di
wilayah
Kabupaten
Bombana
dan
mendorong
perkembangan wilayah-wilayah yang relative masih kurang berkembang dan memacu wilayah yang berkembang terhadap wilayah yang belum berkembang
dan
untuk
menstimulasi
dan
mengintegrasikan
perkembangan antar pulau dalam kabupaten Bombana maupun antar pulau dalam provinsi sebagai langkah awal Pemerintah Kabupaten Bombana mengusulkan Proyek Pembangunan Tambatan Perahu melalui program bantuan stimulan oleh Direktorat Jenderal Pengembangan Daerah Tertentu Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Tahun 2018.
E.
RUANG LINGKUP MANFAAT
Dengan adanya bantuan pembangunan Tambatan Perahu untuk Desa Larete
Kabupaten
Bombana
diharapkan
dapat
mempercepat
pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat pedesaan.
DISHUBKOMINFO KAB. BOMBANA TAHUN 2016
F.
PENERIMAAN MANFAAT KEGIATAN
Penerima
manfaat
pada
kegiatan
pelaksanaan
Bantuan
Sosial
Pembangunan Tambatan Perahu di Kecamatan Poleang Tenggara adalah: 1. Desa Larete; 2. Desa Lemo; 3. Desa Terapung; 4. Desa Lamoare; 5. Desa Liano; 6. Kelurahan Puulemo; 7. Desa Pissing.
G.
RENCANA PELAKSANAAN KEGIATAN
Rencana pelaksanaan Pembangunan Tambatan Perahu Desa Larete Kabupaten Bombana akan dilaksanakan pada Bulan Maret – Juni 2018.
H.
PENUTUP 1. Kesimpulan
a. Pada kondisi saat ini pelayanan transportasi laut dengan berbagai moda transportasi di wilayah Kabupaten Bombana masih perlu ditingkatkan dalam rangka pemenuhan prioritas transportasi masyarakat pedesaan sehingga kemudian angkutan laut sebagai pelayanan masyarakat pedesaan akan menjadi lebih mudah, aman dan nyaman. b. Pembangunan Tambatan Perahu perlu mendapatkan perhatian utama sehingga dampak moda transportasi masyarakat pedesaan sebagai simpul koneksitas antar wilayah dapat dirasakan oleh masyarakat dalam kegitan perekonomian.
2. Saran
a. Usulan ini kiranya menjadi pedoman dalam pelaksanaan Bantuan Sosial berupa pembangunan tambatan perahu di Desa Larete Kecamatan
Poleang
Tenggara
oleh
Pemerintah
Kabupaten
Bombana dengan jumlah anggaran yang dibutuhkan adalah Rp. 1.500.000.000,- (Satu Milyar Lima Ratus Juta Rupiah) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) Melalui Dak Afirmasi Bidang Transportasi Kementerian Desa, Pembangunan
Daerah
Tertinggal
dan
Transmigrasi
Tahun
DISHUBKOMINFO KAB. BOMBANA TAHUN 2016
Anggaran 2018 secara bertahap dan berkelanjutan di Kabupaten Bombana Provinsi Sulawesi Tenggara;
b. Keterpaduan antara Lembaga dan Instansi Pemerintah merupakan salah satu kunci utama dalam mengembangkan transportasi lokal secara terpadu; c. Keterlibatan Pemerintah Pusat merupakan salah satu langkah baik menjawab permintaan sarana dan prasarana infrastruktur untuk pengembangan yang dibutuhkan pemerintah daerah.
Rumbia,
Maret 2017
KEPALA DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KAB. BOMBANA,
SYAFIUDDIN KUBE, SH., M. Si Pembina Utama Muda, IV/c NIP. 19680612 199703 1 009
