Pedoman Markas

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1 (1) Pengurus Palang Merah Indonesia/PMI adalah orang perseorangan yang di pilih dan ditetapkan berdasarkan hasil Musyawarah atau Musyawarah Luar Biasa PMI pada setiap tingkatan, selanjutnya disebut Pengurus. (2) Markas PMI adalah perangkat dan sarana organisasi yang berfungsi melaksanakan kebijakan Pengurus secara administrasi dan operasional, untuk selanjutnya disebut Markas. (3) Markas di tingkat Pusat disebut Markas Pusat, di tingkat Provinsi disebut Markas Provinsi, di tingkat Kabupaten/Kota disebut Markas Kabupaten/Kota, dan di tingkat Kecamatan disebut Markas Kecamatan. (4) Karyawan PMI adalah orang/perorangan yang bekerja pada Markas PMI diangkat dan diberhentikan oleh Pengurus, dan selanjutnya disebut Pegawai.

BAB II KEDUDUKAN DAN FUNGSI MARKAS

Pasal 2 Markas berkedudukan di Ibu Kota: a. Negara; b. Provinsi; c. Kabupaten/Kota; dan d. Kecamatan.

Pasal 3 (1) Markas mempunyai Fungsi untuk melaksanakan kegiatan, seperti: a. Administrasi; b. Teknis Operasional; dan c. Koordinasi. (2) Ketentuan tentang Fungsi Markas sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) diatur lebih lanjut dengan keputusan Kepala Markas.

BAB III STRUKTUR ORGANISASI

Pasal 4 Organisasi Markas terdiri dari unsur: a. Pimpinan; b. Pembantu Pimpinan; c. Administrasi; d. Pelaksana; dan e. Penunjang lainnya. Pasal 5 (1) Struktur organisasi Markas terdiri dari: a. Kepala Markas; b. Kepala Divisi; c. Kepala Biro; dan d. Kepala Unit. (2) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Markas dapat dibantu oleh 1 (satu) orang Wakil Kepala Markas.

BAB IV KEPALA MARKAS

Pasal 6 Persyaratan untuk menjadi Kepala Markas, meliputi: a. pendidikan minimal SLTA atau sederajat; b. memiliki kemampuan dan pengalaman manajerial profesional; c. bekerja penuh waktu; dan d. memiliki komitmen dan loyalitas terhadap PMI.

Pasal 7 Kepala Markas mempunyai tugas: a. melaksanakan, mengkoordinasikan, dan menindak lanjuti kebijakan Pengurus; b. membina jajaran Markas; c. melakukan pembinaan administrasi; d. menyusun kebijakan dan kegiatan pelaksanaan operasional; e. mewakili sehari-hari Markas ke dalam dan ke luar; f. melakukan koordinasi; dan g. mewakili Ketua Umum/Ketua pada penugasan tertentu yang diberikan oleh Ketua Umum/Ketua.

Pasal 8 (1) Kepala Markas diangkat dan diberhentikan oleh Pengurus. (2) Kepala Markas dapat diberhentikan sebelum masa kerja berakhir, apabila: a. melanggar Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) PMI atau peraturan organisasi lainnya; b. melakukan tindak pidana yang dijatuhi hukuman yang telah memiliki kekuatan hukum tetap; c. meninggal dunia; dan/atau d. mengundurkan diri.

Pasal 9 (1) Kepala dan/atau Wakil Kepala Markas berhak memperoleh tunjangan kesejahteraan seperti gaji, tunjangan jabatan, asuransi, dan transportasi. (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 (satu) diatur lebih lanjut dalam keputusan Pengurus Pusat.

BAB V TATA HUBUNGAN KERJA

Pasal 10 Tata laksana Kepala Markas adalah: a. Kepala Markas bertanggungjawab kepada Ketua Umum/Ketua melalui Rapat Pengurus; b. Kepala Markas membawahi Divisi/Biro/Unit Kerja; c. Kepala Markas menetapkan kebijakan administrasi dan operasional kepada Divisi/Biro/Unit Kerja; dan d. Pengurus dapat secara langsung memberikan bimbingan tekhnis kepada Divisi atau melalui Kepala Markas.

Pasal 11 (1) Kepala Markas mengusulkan sistem rekrutmen, pembinaan, dan penggajian (remunerasi) Pegawai kepada Pengurus. (2) Rekrutmen pegawai dan rencana penggajian (remunerasi) sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) ditetapkan oleh Pengurus. (3) Pegawai diangkat dan diberhentikan oleh Pengurus atas usul Kepala Markas. (4) Pengangkatan dalam jabatan Kepala Divisi/Biro/Unit Kerja ditetapkan oleh Pengurus. (5) Pengangkatan dalam jabatan Kepala Sub Divisi ditetapkan oleh Kepala Markas bersama Ketua Bidang Kepengurusan dan Kepala Divisi yang bersangkutan. (6) Pengangkatan dalam jabatan Kepala Bagian/Sub Unit ditetapkan oleh Kepala Markas bersama Kepala Biro/Unit Kerja yang terkait.

BAB VI PENGELOLAAN MARKAS

Pasal 12 (1) Markas dikelola secara transparan, profesional, akuntabel, dan dilaporkan secara periodik kepada Pengurus. (2) Dalam situasi darurat dan/atau kondisi tertentu, Kepala Markas dapat diberi kewenangan untuk mengambil langkah-langkah operasional dan dilaporkan kepada Pengurus. (3) Ketentuan tentang situasi darurat dan/atau kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat 2 (dua) ditetapkan oleh Pengurus.

BAB VII KEUANGAN MARKAS

Pasal 13 (1) Keuangan Markas bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja PMI. (2) Keuangan Markas dikelola berdasarkan prinsip: a. Tertib administrasi; b. Transparan; c. Akuntabel; d. Efisien; dan e. Efektif. (3) Keuangan Markas dapat diaudit oleh audit internal atau akuntan publik yang ditunjuk oleh Pengurus. (4) Ketentuan tentang Keuangan Markas diatur lebih lanjut dengan keputusan Pengurus Pusat.

Pasal 14 Mekanisme pengaturan pengelolaan keuangan: a. Kepala Markas mengajukan kebutuhan anggaran belanja tahunan kepada Pengurus; b. Ketentuan tentang tata cara pengajuan anggaran belanja dan pendapatan sebagaimana dimaksud pada huruf a ditetapkan lebih lanjut oleh Pengurus Pusat.