BAB I PENDAHULUAN A. LATAR BELAKANG Pembangunan kesehatan bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemanpuan masyarkat untuk hidup sehat sehingga terwujud kesehatan yang optimal. Keberhasilan pembangunan pembangunan kesehatan kesehatan berperan berperan penting penting dalam meningkatkan meningkatkan kualitas kualitas sumber sumber daya manusia manusia (SDM), di mana kesehatan indera pendengaran merupkan salah satu factor yang sangat penting untuk meningkatkan kualitas SDM. WHO memperkirakan bahwa pada tahun 2000 terdapat 250 juta (4,2%) penduduk dunai menderita gangguan pendengaran, dimana sepertiganya terdapat di Asia Tenggara termasuk Indonesia. Hasil Survei Nasional Kesehatan Indera Tahun 1994-1996 di 7 provinsi di dapatkan prevalensi prevalensi ketulian 0,4% gangguan gangguan pendengaran pendengaran 16,8% 16,8% (masuk (masuk P/L, umur) umur) peneyebab peneyebab terbanyak terbanyak dari morbidittas telinga adalah serumen prop (3,6%) dan OMSK (3,1%) di samping gangguan pendengaran pendengaran lainnya yaitu presbikusis presbikusis (2,6%) (2,6%) ototoksisitas ototoksisitas (0,3%), (0,3%), tuli mendadak mendadak (0,2%) (0,2%) dan tuna rungu ( 0,1%). Dalam rangka menurunkan prevalensi ketulian, departemen kesehatan telah menyusun kebijakan kebijkan di bidang kesehatan indera pendengaran yaitu : rencana strategi internasional penanggulangan penanggulangan gangguan gangguan pendengaran pendengaran dan dan ketulian ketulian (restranas (restranas PGP ketulian) ketulian) dan pedoman manajemen kesehatan indera tingkat provindi dan kabupaten/kota. Kegiatan penanggulangan gangguan pendengaran dan ketulian di provinsi kabupaten/kota sesuai dengan rekomendasi WHO akan di prioritaskan pada 4 (empat) penyakit penyebab gangguan pendengaran dan ketulian yaiu OMSK, presbikusis, gangguan pendengaran akibat bising/noise induce hearing loss (NIHL) dan tuli kongenutil. Namun demikian adanya priorotas tersebut tidak mengabaikan penyakit lain penyebab ketulian yang spesikif spesikif di wilayah wilayah tersebut. tersebut. Kegiatan Kegiatan pelayanan pelayanan kesehatan kesehatan indera indera pendengaran pendengaran dilaksanakan dilaksanakan pleh pleh puskesmas puskesmas sebagai sarana pelayanan pelayanan kesehata kesehatan n strata pertaman pertaman dan balai kesehatan indera masyarakan (BKIM) dan RSU sebagai sarana rujukan. Puskesmas adalah salah satu unit pelaksana teknis dinas kesehatan kabupaten/kota yang bertanggung bertanggung jawb menyelengga menyelenggarakan rakan pembangunan pembangunan kesehatan kesehatan di di suatu wilayah wilayah kerja kerja dan mempunyai fungsi sebagai 1) penggerak pembangunan berwawasankesehatan. 2) pusat pemberdayaan pemberdayaan masyarakat masyarakat dan 3) pusat pelayanan pelayanan kesehatan strata pertama pertama yang yang meliputi upaya kesehatan perorangan (UKP) dan upaya kesehatan masyarakat (UKM) Dalam mencapai visi “kecamatan sehat”, puskesmas menyelnggarakan upaya kesehatan wajib yaitu upaya promosi kesehatan, kesehatan limhkungan, kesehatan ibu dan anak serta KB, upaya
perbaikan gizi masyarakat, pencegahan dan pemberantasan penyakit menular serta upaya pengobatan. Selain itu sesuai dengan masalah daerah setempat dapat dilaksanakan upaya kesehatan indera pendengaran termasuk dalam upaya kesehatan pengembangan puskesmas y ang dapat di integrasikan dengan upaya kesehatan wajib.
Agar program kesehatan indra pendengaran ini dapat dikelola,baik dari aspek manajemen di tingkat Puskesmas maupun aspek pelayana kepada masyarakat yang mencakup promotif,preventif dan kuratif,rehabilitasi,maka diperlukan suatu pedoman pelayanan kesehatan InderaPendengaran di Puskesmas.Pedoman ini akan menjadi acuan bagi petugas puskesmas dalam pelaksanaan dan pengembangan program kesehatan Indera Pendengaran di wilayah kerja Puskesmas.
B. TUJUAN 1. Tujuan umum: Meningkatnya derajat kesehatan Indera Pendengaran masyarakat di wilayah kerja Puskesmas 2. Tujuan Khusus: . Meningkatnya pengetahuan dan ketrampilan petugas kesehatan dan kader .Meningkatnya kesadaran,sikap dan perilaku masyarakat untuk memelihara kesehatan dalam menanggulangi gangguan pendengaran dan ketulian. .Meningkatnya jangkauan pelayanan kesehatan Indera Pendengaran kepada masyarakat .Meningkatnya temuan kasus gangguan pendengaran secara dini
.Meningkatnya cakupan pelayana kesehatan Indera Pendengaran masyarakat
C. SASARAN 1. Sasaran Primer:
Bayi
Balita
Anak usia sekolah/remaja
Usia produktif
Ibu hamil Pekerja industri
Usia lanjut 2. sasaran sekunder Tenaga kesehatan
Kader
Tokoh masyarakat
Guru
D. RUANG LINGKUP
Ruang lingkup nahasa pada pedoman pelayanan kesehatan indera pendengarandi puskesmas ini di batasi pada pelayanan kesehatan THT dasar yang bisa silaksanakan di puskesmas dengan perujuk kasus kasus yang tisak bisa di tangani ke rumah sakit. Di samping itu pedoman ini juga memberikan pengetahuan tentang bagaimana pimpinan puskemas dapat melaksanakan pengolahan program kesehatan indera pendengaran di puskesmas
E. LANDASAN HUKUM
1. Undang-undang Nomor 36 Tahun2009 Tentag kesehatan. 2. Undang-undang No 4 tahun 1997 tentang Penyandang Cacat (lLembaran Negara Tahun 1997 Nomor 9. Tambahan Lembaran Negara 3670); 3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 125. Tambahan Lembaran Negara 4437); 4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah 5. Undang-undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran 6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 49. Tambahan Lembaran Negara 3637) 7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1998 tentang Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara 3637) 8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom. 9. keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 131/MENKES/SK/ XI/2001 tentang sistem Kesehatan Nasional 10. Kepmenkes Nomor 128/MENKES/SK/II/2004 tentang Kebijkana Dasar Puskesmas 11. kepututsan Menteri Kesehatan RI no. 879/Menkes/SK/ xi/2006 tentang Rencana Strategi Nasional Penanggulangan Gangguan Pendengaran dan Ketulian untuk mencapai tujuan Sound Hearing 2030.
BAB II LANGKAH-LANGKAH KEGIATAN Penanggulangan gangguan pendengaran dan ketulian di puskesmas dilaksanakan melalui langkah-langkah sebagai berikut: A. PERENCANAAN KEGIATAN Puskesmas yang lain akan mengembangkan upaya kesehatan indera pendengaran mempersiapkan. a. Sember daya
1. Tenaga yang terlibat Dokter, perawat dan tenaga medis lainnya Kader, guru UKS dan tokoh masyarakat 2. Sarana dan prasaran Untuk pelaksanaan kegiatan di perlukan sarana penunjang seperti peralatan medis dan non medis, obat obatan, sara penyuluhan dan lain lainnya. 3. Dana untuk mendukung kegiatan Apabila sumberdaya untuk kegiatan ini belum tersedia atau belum memadai, program kesehatan indera pendengaran di puskesmas bisa di awali dengan kegiatan sederhana yaitu upaya promotif dan preventif seperti penyuluhan dan pemerriksaan pendengaran yang dilaksanakan bersamaan dengan kegiatan pokok puskemas b.
Survei Mawas Diri (SMD) SMD inii merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengenali keadaan dan masalah yang di hadapi serata potensi yang ada untuk mengatasi masalah tersebut. Hasil dari SMD berupa data tentang : Gangguan pendengaran dan ketulian dai masyarakat berdasarkan kelompok usia. Pengatahuan, sikap dan perilaku masyarakat mengenai kesehatan Indera Pendengaran Potensi-potensi yang adadalam masyarakat yang dapat di guanakan untuk pemecahan masalah .
Setelah data ini terkumpul akan dilakukan analisis bersama dengan puskesmas, untuk menetapkan masalah kesehatan telinga. Bahan ini dapat digunakan untuk menyusun rencana kegiatan. c.
Penyusunan usulan kegiatan Penyusunan usulan kegian dilakukan secara terpadu dengan upaya kesehatan lainnya, rencana yang telah di susun dibuat dalam bentuk matriks yang berisikan rincian : kegiatan, volume, tujuan, sasaran, waktu, lokasi, pelaksanaan serta perkiraan biaya untuk setiap kegiatan.
No 1.
Kegiatan
Vol
Tujuan
Sasaran
Lokasi
Pelaksana Waktu
Biaya
Sesuai dengan ususlan kegiatan yang telah disetujui oleh dinas kesehatan kabupaten/kota, maka kegiatan tersebut harus dilaksanakan. Bila sumber daya terbatas maka kegiatan dilaksanakan secara terpadu dengan upaya kesehatan lainnya.Rencana kegiatan yang telah di susun din informasikan pada seluruh staf melalui pertemuan lokakarya mini puskesmas. Sesuai dengan pembagian wilayah binaa, maka tiap penanggungjawb wilyah binaan akan mendapat target sasaran , yang harus dicapai serta kegiatan kegiatan yang akan dilaksanakan sesuai dengan kewenangannya. Tenaga kesehatan yang sudah dilatih atau yang ditunjuk oleh kepala puskesmas akan mengkoordinir kegiatan kegiatan terserbut.
B. Pelaksanaan kegiatan 1.Sosialisai Sosialisai ini di beriakn kepada staf puskemas, lintas sektor, kader-kader kesehatan, guruguru, UKS dan pekerja yang ada di wilayah kerja puskesmas.Tujuan sosialisasi agar mereka mendapatkan informasi secara jelas mengenai program kesehatan indera pendengaran dipuskesmas dan masalah-masalah gangguan pendengaran dan ketulian. 2.Pelatihan Pelatihan diberiakn kepada : kader, guru UKS dan tokoh masyarakat. 3.Pelayanan kesehatan indera pendengaran a.
Pelayanan di dalan gedung puskesmas Pelayanan kesehatan indera pendengaran di dalam gedung dapat di lakukan dengan mengintergrasikan dalam upaya kesehatan wajib puskesmas. Kegiatannya dapat berupa : 1). Penyuluhan kesehatan indera pendengaran Penyuluhan kesehatan indera pendengaran di dalam gedung puskesmas dapat dilaksanakan secara langsung kepada pengunjung puskesmas dengan sasaran kelompok maupun individu. Selain itu dapat juga secara tidak langsung, dilakukan dengan menggunakan poster, leaflet, radio spot atau lainnya yang tersedia di puskesmas. 2). Penjaringan kasus-kasus gangguan pendengaran dan ketulian melalui rawat jalan pengobatan dan pada unit-unit pelayanan lainnya 3). Pemeriksaan dan tindakan medic masalah gangguan pendengaran
4). Pengobatan kasus-kasus gangguan pendengaran 5). Merujuk kasus-kasus gangguan pendengaran dan ketulian kepada fasilitas pelayan kesehatan yang kebih tinggi b. pelayanan di luar gedung puskesmas kegiatan di luar gedung terutaman mengacu pada upaya promotif dab preventif serta penjaringan kasus dengan melibatkan peran serta masyarakat dalam rangka menciptakan kemandirian masyarakat. Kegiatan pelayanankesehatan indera pendengaran tersebut adalah : 1). Penyuluhan kesehatan kepada masyarakat umum, masyarakat sekolah, kelompok pekerja yang beresiko terhadap gangguan pendengaran dan lain lain. 2). Penjaringan kasus-kasus gangguan pendengaran dan ketulian di masyarakat dan sekolah oleh kader, dokter kecil, guru UKS, dan petugas kesehatan yang sudah di latih 3). Pengobatan kasus-kasus gangguan pendengaran dan pertolongan pertama pada kedaruratan telinga dapat dilakukan oleh dokter dan perawat puskesmas. 4). Rujukan kasus ke puskesmas atau fasilitas yang lebih tinggi 4.Pembinaan peran serta masyarakat Kegiatan pembinaan peran serta masyarakat dilaksankan untuk menjalin kemitraan dalam penanggulangan gangguan pendengaran dan ketulian. Langkah-langkah untuk menjalin kemitraan a. Indentifikasi dan anaalisis masalah gangguan pendengaran dan ketulian b. Pemberdayaan masyarakat Dalam pembinaan peran serta masyarakat maka peran kader sangat penting dalam pelaksanaan kegiatan program kesehatan indera pendengaran ini. Langkah-langkah pemebrdayaan masyarakat melalui kader dalam upaya kesehatan indera pendengaran adalah : 1). Membantu dan membimbing kader dalam menyusun rencana kegiatan upaya kesehatan indera pendengaran di masyarakat untuk mengatasi masalah kesehatan indera pendengaran yang ada 2). Membimbing dan memonitor kegiatan kader 3). Membantu dan membimbing kader untuk mengenal masalah dan hambatan dalam pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan oleh kader 4). Membantu dan membimbing kader dalam pelaksanaan kegiatan tindak lanjut. 5). Membantu dan membimbing kader untuk memecahkan masalah dan hambaan yang di hadapi. Dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan ketrmapiln kader perlu dilakukan pelatihan kader sehingga dapat melakukan deteksi dini kasus gangguan indera pendengaran di masyarakat c. Promosi kesehatan indera pendengaran Yaitu pemberian informasi terus menerus kepada masyarakat tentang : Masalah umum dan khusus gangguan pendengaran dan ketulian
Bahaya gangguan pendengaran dan ketulian Pencegah gangguan pendengaran dan ketulian
Dengan pemberian informasi secara terus menerus di harapkan masyarakat menjadi tahu dan mampu melaksanakaan pemeliharaan, pencegahan dan pengobatan masalah gangguan pendengaran dan ketulian d. Bina suasana Yaitu upaya penggalangan kemitraan antar berbagai kelompok masyarakat (tokoh masyarakat), tokoh agama,dll) untuk menciptakan suasana/mengembangkan kerjasama yang mendukung penyuluhan masalah kesehatan indera pendengaran.
Bina suasana dapat dilaksanakan melalui kegiatan pelatihan, mengadakan likakarya, sarasehan dan penyuluhan atau menyampaikan laporan studi banding ke daerah lain yang telah barhasil. Ditingkat kecamatan, pimpinnan puskesmas bersama-sama dengan koordinator promosi kesehatan menjalin kerjasama dengan lintas sektor terkait dikecamatan sehingga tersusun suatu kesepakatan : pembagian tugas, pembagian wilayah, jadwal, kegiatan, dan supervise terpadu. Hal ini untuk menghindari kegiatan yang tumpang tindih, tetapi menghasilkan pembinaan yang berkesinambungan. e. Advokasi Yaitu upaya untuk mendapatkan komitmen dan dukungan dari penentu kebijakan untuk mendapatkan dukungan, advokasi harus dilaksanakan dengan teknik yang tepat dan informasi yang akurat
Tahapan dan tujuan advokasi : 1). Adanya pemahaman/kesadaran tentang pentingnya masalah kesehatan indera pendengaran 2). Adanya ketertarikan untuk mengatasi/solusi masalah 3). Adanya kemauan untuk mencari alternative tindakan solusi masalah 4). Adanya kesepakatan satu tindakan solusi masalah 5). Adanya kesepakatan tindak lanjut 6). Adanya komitmen dan dukungan (kebijakan, sumber daya, regulasi, dll dalam penanggualangan gangguan pendengaran dan ketulia) F. PEMANTAUAN DAN EVALUASI KEGIATAN Pelaksanaan kegiatan harus di ikuti dengan pemantuan ecara berkala untuk melkukan
telaahan penyeleggaraan kegiatan dan hasil yang telah dicapai.Telaahan bulan terhadap penyelenggaraan kegiatan dan hasil yang telah dicapai puskemas di bandingkan dengan
rencana kegiatandan standar pelayanan.Kesimpulan dirumuskan dalam bentuk kinerja puskesmas yang terdiri dari cakupan, mutu dan biaya serta masalah dan hambatan yang ditemukan pada waktu peenyelenggaraan kegiatan. Telaahan bulan ini dilakukan dalam lokakarya mini bulanan puskesmas. Sebagai tindak lanjut pemantuan ini di rumuskan upaya pemecahan masalah dan diuraikan dalam bentuk rencana kegiatan bulanan/triwulanan yang akan datang. Apabila diperlukan keterlibatan lintas sektor atau camat atau kepala desa maka informasi ini di perlu juga disampaikan dalam rapat koordinasi lintas sektor (lokakarya mini triwulan). Pada akhir tahun saat mengadakan evaluasi kegiatan , puskesmas dapat mengundang dinas kesehatan kabupaten/kota sebagai nara sumber yang akan membantu upaya-upaya pemecahan masalah yang dihadapi. G.
PENCATATAN DAN PELPORAN
Pencatatan adalah kegiatan mamasukan dan mengumpulkan semua data yang di peroleh dari semua pelayanan petugas kesehatan. Pelaporan adalah kegiatan untuk melaporkan hasil pencatatan dari unit yang lebih rendah kepada unit yang lebih tinggi. Hasil pencatatan dan pelaporan dai lakukan analisis dan evaluasi yaitu suati kegiatan untuk menganalisis setiap kegiatan yang menjawab pertanyaan 5W-1H (what, who, whe, where. Why, and how) a.
Pencatatan Program Kesehatan Indera Pendengaran Pencatatan program indera pendengaran di puskesmas dilaksanakan bersama sama dengan program kesehatan indera pendengaran. Dalam pelaksanaannya dapat secara terintegrasi dengan program lain, jadi pencatatan program PGP ketulian bisa terdapat dalam pencatatan program lain yang terkait terintegrasi, atau memanfaatkan pencatatan yang sudah ada sebelumnya seperti SP3 atau SP2TP/simpus
b. Pelaporan Program Indera pendengaran Pelaporan program PGP ketulian dilaksanakan oleh unit puskemas kepada dinas kesehatan kabupaten/kota kepada dinas kesehatan provinsi. Variable yang dilaporkan hendaknya mengacu kepada informasi yang dibutuhkan di dinas kesehatan kabupate/kota, dinas kesehatan provinsi samapi ke pusat.
Sesuai dengan kebijakan rencana strategi nasional penanggulangan gangguan pendengaran dan ketulian, ada 4 penyakit yang harus di tanggulangi sebagai penyebab utama ketulian, yaitu; OMSK (otitis media supuratif kronika) Tuli kongenital Gangguan pendengaran akibat bising Presbikusis Penyakit lain yang menjadi masalah kesehatan masyarakat, seperti serumen prop. Pelaporan pelayanan kesehatan indera pendengaran mulai dari puskesmas sampai ke pusat, di utamakan laporan pelayanan terhadap 4 penyakit utama tersebut di atas di tambah serumen prop. Laporan di kirim dalam bentuk formulir pencatatan dan pelaporan pelayanan kesehatan indera. Laporan dari puskemas dikirim 3 bulan sekali ke dinas kesehatan kabupaten/kota merekap dan mengirimkan ke dinas kesehatan provinsi, selanjutnya dinas kesehatan provinsi mengirimkan laporan ke depkes malalui subdirektorat bina upaya kesehatan indera dan usia lanjut, direktorat bina kesehatan komunitas. c.
Analisis dan evaluasi Hasil pelaporan dari puskesmas dianalisis dan dievaluasi oleh dinas kesehatan kabupaten untuk kemudian diberikan umpan balik ke puskesmas.
