Pedoman-Bidikmisi-2014

PEDOMAN PENYELENGGARAAN PENYELENGGARAAN BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN BIDIKMISI TAHUN 2014

DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

i

PENGANTAR

Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (Ditjen Dikti) Kementerian Pendidikan Nasional pada tahun 2010 meluncurkan program bantuan biaya pendidikan Bidikmisi kepada 20.000 lulusan SMA dan sederajat yang memiliki potensi akademik baik dan tidak mampu secara ekonomi untuk belajar di 104 perguruan tinggi negeri di lingkungan Kemdiknas dan Kementerian Agama (Kemenag). Program ini merupakan salah satu program 100 Hari Kerja Menteri Pendidikan Nasional pada tahun 2009. Pada tahun 2011 penerima Bidikmisi bertambah menjadi 30.000 orang di 117 perguruan tinggi negeri. Pada tahun 2012, yang penyelenggaraannya terpisah dengan Kemenag, kuota sebanyak 42.000 termasuk 2.000 di perguruan tinggi swasta dan pada tahun 2013 sebanyak 61.000 orang termasuk 8.000 di perguruan tinggi swasta. Pada tahun 2013 ini sebanyak 1.767 mahasiswa penerima Bidikmisi dari jenjang D3 angkatan 2010 telah menyelesaikan studi. Pada tahun 2014 program Bidikmisi akan menerima 60.000 calon mahasiswa penerima yang diselenggarakan di 98 perguruan tinggi negeri dibawah Kemdikbud dan beberapa PTS yang akan diseleksi. Buku pedoman Bidikmisi Tahun 2014 ini merupakan revisi dari buku pedoman Bidikmisi 2013 yang memuat perubahan dan hal-hal baru terkait ketentuan, mekanisme, organisasi pelaksana dan pengelolaan dana yang lebih lengkap. Dengan pedoman ini diharapkan penyelenggaraan program terutama proses seleksi dan penyaluran bantuan biaya b iaya hidup kepada mahasiswa akan berjalan dengan lebih baik, sehingga mahasiswa dapat berprestasi serta menyelesaikan studinya dengan lancar dan tepat waktu, yang akhirnya dapat ikut andil dalam meneruskan perjuangan bangsa, memutus mata rantai kemiskinan. Agar kualitas pelayanan sesuai dengan prinsip 3T, yaitu: Tepat Sasaran, Tepat Jumlah, dan Tepat Waktu, maka para pimpinan dan atau pengelola perguruan tinggi dalam melakukan persiapan, pelaksanaan dan evaluasi agar mengacu men gacu pada pedoman ini. Selain Sel ain itu pedoman ini diharapkan juga dapat membantu calon mahasiswa atau mahasiswa penerima terkait dengan implementasi program Bidikmisi. Akhirnya kami menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada tim penyusun dan semua pihak yang telah membantu dalam mewujudkan Buku Pedoman Bidikmisi 2014 ini.

Jakarta,

Januari 2014

Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi

Djoko Santoso i

PENGANTAR

Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (Ditjen Dikti) Kementerian Pendidikan Nasional pada tahun 2010 meluncurkan program bantuan biaya pendidikan Bidikmisi kepada 20.000 lulusan SMA dan sederajat yang memiliki potensi akademik baik dan tidak mampu secara ekonomi untuk belajar di 104 perguruan tinggi negeri di lingkungan Kemdiknas dan Kementerian Agama (Kemenag). Program ini merupakan salah satu program 100 Hari Kerja Menteri Pendidikan Nasional pada tahun 2009. Pada tahun 2011 penerima Bidikmisi bertambah menjadi 30.000 orang di 117 perguruan tinggi negeri. Pada tahun 2012, yang penyelenggaraannya terpisah dengan Kemenag, kuota sebanyak 42.000 termasuk 2.000 di perguruan tinggi swasta dan pada tahun 2013 sebanyak 61.000 orang termasuk 8.000 di perguruan tinggi swasta. Pada tahun 2013 ini sebanyak 1.767 mahasiswa penerima Bidikmisi dari jenjang D3 angkatan 2010 telah menyelesaikan studi. Pada tahun 2014 program Bidikmisi akan menerima 60.000 calon mahasiswa penerima yang diselenggarakan di 98 perguruan tinggi negeri dibawah Kemdikbud dan beberapa PTS yang akan diseleksi. Buku pedoman Bidikmisi Tahun 2014 ini merupakan revisi dari buku pedoman Bidikmisi 2013 yang memuat perubahan dan hal-hal baru terkait ketentuan, mekanisme, organisasi pelaksana dan pengelolaan dana yang lebih lengkap. Dengan pedoman ini diharapkan penyelenggaraan program terutama proses seleksi dan penyaluran bantuan biaya b iaya hidup kepada mahasiswa akan berjalan dengan lebih baik, sehingga mahasiswa dapat berprestasi serta menyelesaikan studinya dengan lancar dan tepat waktu, yang akhirnya dapat ikut andil dalam meneruskan perjuangan bangsa, memutus mata rantai kemiskinan. Agar kualitas pelayanan sesuai dengan prinsip 3T, yaitu: Tepat Sasaran, Tepat Jumlah, dan Tepat Waktu, maka para pimpinan dan atau pengelola perguruan tinggi dalam melakukan persiapan, pelaksanaan dan evaluasi agar mengacu men gacu pada pedoman ini. Selain Sel ain itu pedoman ini diharapkan juga dapat membantu calon mahasiswa atau mahasiswa penerima terkait dengan implementasi program Bidikmisi. Akhirnya kami menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada tim penyusun dan semua pihak yang telah membantu dalam mewujudkan Buku Pedoman Bidikmisi 2014 ini.

Jakarta,

Januari 2014

Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi

Djoko Santoso i

DAFTAR ISI

BAB I

1

PENDAHULUAN

1

A. B. C. D.

1 2 2 3

Latar Belakang Misi Tujuan Sasaran

BAB II

4

ORGANISASI PELAKSANA

4

A. B. C.

4 4 5

Penyelenggara Pengelola Pusat Pengelola Perguruan Tinggi/Kopertis

BAB III

7

PERSYARATAN DAN KUOTA

7

A. B.

7 7

Persyaratan Calon Penerima Kuota Mahasiswa Baru

BAB IV

9

PENDANAAN

9

A. B. C. D. E.

Jangka Waktu Pemberian Komponen Pembiayaan Penyaluran Dana Penghentian Bantuan Pelanggaran dan Sanksi

9 9 10 10 12

BAB V

13

MEKANISME SELEKSI

13

A. B. C. D. E. F.

13 14 15 16 18 18

Sosialisasi dan Koordinasi Pendaftaran Daring (On-line (On-line)) Pendaftaran Langsung (Off-line) Jenis Seleksi dan Metode Verifikasi Pencalonan dan Penetapan Hal Khusus

BAB VI

20

MONITORING MONITORI NG DAN SUPERVISI

20

A. B.

Monitoring oleh Tim Pengelola Pusat Monitoring oleh Tim Pengelola Perguruan Tinggi

BAB VII

20 21 22

ii

PELAPORAN

A. B.

Tim Pengelola Pusat Tim Pengelola Perguruan Tinggi

22

22 22

PENGADUAN MASYARAKAT

23

LAMPIRAN

24

LAMPIRAN I.

25

KUOTA TAHUN 2014

25

LAMPIRAN II. FORMULIR ISIAN

26

1. 2. 3. 4. 5. 6.

FORMULIR REKOMENDASI KEPALA SEKOLAH / MADRASAH PRESTASI SEKOLAH 3 TAHUN TERAKHIR HASIL UJIAN NASIONAL SEKOLAH DAFTAR SISWA YANG DIREKOMENDASIKAN PERSETUJUAN DAN TANDA TANGAN LAMPIRAN SURAT

26 27 28 29 30 31

iii

BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang

Tiap-tiap warga Negara berhak mendapatkan pengajaran. Hak setiap warga Negara tersebut telah dicantumkan dalam Pasal 31 (1) Undang-Undang Dasar 1945. Berdasarkan pasal tersebut, maka Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi, dan masyarakat berkewajiban memberikan dukungan sumber daya dalam penyelenggaraan pendidikan. Untuk menyelenggarakan pendidikan yang bermutu diperlukan biaya yang cukup besar. Oleh karena itu setiap peserta didik pada satuan pendidikan berhak mendapatkan bantuan biaya pendidikan bagi mereka yang memiliki potensi akademik baik dan tidak mampu secara ekonomi serta berhak mendapatkan beasiswa bagi mereka yang berprestasi. Peningkatan pemerataan akses jenjang perguruan tinggi sampai saat ini masih merupakan masalah di negara kita yang tercermin dari Angka Partisipasi Kasar (APK ) yang baru mencapai 27,1% dan angka tingkat melanjutkan ke perguruan tinggi masih rendah dibandingkan dengan negara berkembang pada umumnya. Dengan demikian masih cukup banyak lulusan jenjang pendidikan menengah yang tidak dapat melanjutkan ke perguruan tinggi termasuk mereka yang berpotensi akademik baik dari keluarga tidak mampu secara ekonomi. Selain itu peningkatan akses terhadap informasi dan sumber pendanaan juga relatif terbatas. Berbagai jenis beasiswa dan atau bantuan biaya pendidikan baik oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah maupun dari dunia usaha atau industri telah diluncurkan. Akan tetapi bantuan yang diberikan relatif belum dapat memenuhi kebutuhan studi, jumlah sasaran dan belum menjamin keberlangsungan studi mahasiswa hingga selesai. Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mulai tahun 2010 meluncurkan Program Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi yaitu bantuan biaya pendidikan bagi calon mahasiswa tidak mampu secara ekonomi dan memiliki potensi akademik baik untuk menempuh pendidikan di perguruan tinggi pada program studi unggulan sampai lulus tepat waktu. Upaya lain yang dilakukan untuk mendukung program tersebut antara lain dengan menyusun database siswa jenjang pendidikan menengah yang memiliki potensi akademik baik dan tidak mampu secara ekonomi untuk dapat diakses oleh berbagai pihak yang diharapkan dapat membantu atau menyediakan bantuan biaya pendidikan. Peraturan perundang-undangan yang dijadikan landasan dalam pemberian bantuan biaya pendidikan adalah: 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Bab V pasal 12 (1.c), menyebutkan bahwa setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak mendapatkan beasiswa bagi yang berprestasi yang orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikannya. Pasal 12 (1.d), menyebutkan bahwa setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak 1

mendapatkan biaya pendidikan bagi mereka yang orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikannya. 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, Pasal 76 (1), menyebutkan bahwa Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau Perguruan Tinggi berkewajiban memenuhi hak Mahasiswa yang tidak mampu secara ekonomi untuk dapat menyelesaikan studinya sesuai dengan peraturan akademik. Pasal (2) menyebutkan bahwa pemenuhan hak Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara memberikan: (a) beasiswa kepada Mahasiswa berprestasi, (b) bantuan atau membebaskan biaya Pendidikan; 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan, Bagian Kelima, Pasal 27 ayat (1), menyebutkan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya memberi bantuan biaya pendidikan atau beasiswa kepada peserta didik yang orang tua atau walinya tidak mampu membiayai pendidikannya. Pasal 27 ayat (2), menyebutkan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dapat memberi beasiswa kepada peserta didik yang berprestasi. 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, Pasal 53A yang menegaskan bahwa satuan pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangan masing-masing wajib menyediakan beasiswa bagi peserta didik berkewarganegaraan Indonesia yang berprestasi dan wajib mengalokasikan tempat bagi calon peserta didik berkewarganegaraan Indonesia, yang memiliki potensi akademik baik dan tidak mampu secara ekonomi, paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah keseluruhan peserta didik baru. B. Misi

1. Menghidupkan harapan bagi masyarakat tidak mampu dan mempunyai potensi akademik baik untuk dapat menempuh pendidikan sampai ke jenjang pendidikan tinggi; 2. Menghasilkan sumber daya insani yang mampu berperan dalam memutus mata rantai kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat. C. Tujuan

1. Meningkatkan motivasi belajar dan prestasi calon mahasiswa, khususnya mereka yang menghadapi kendala ekonomi; 2. Meningkatkan akses dan kesempatan belajar di perguruan tinggi bagi peserta didik yang tidak mampu secara ekonomi dan berpotensi akademik baik; 3. Menjamin keberlangsungan studi mahasiswa sampai selesai dan tepat waktu ; 4. Meningkatkan prestasi mahasiswa, baik pada bidang kurikuler, ko-kurikuler maupun ekstra kurikuler; 2

5. Menimbulkan dampak iring bagi mahasiswa dan calon mahasiswa lain untuk selalu meningkatkan prestasi dan kompetitif; 6. Melahirkan lulusan yang mandiri, produktif dan memiliki kepedulian sosial, sehingga mampu berperan dalam upaya pemutusan mata rantai kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat. D. Sasaran

Sasaran program adalah lulusan satuan pendidikan SMA/SMK/MA/MAK atau bentuk lain yang sederajat tahun 2013 dan 2014 yang tidak mampu secara ekonomi dan memiliki potensi akademik baik.

3

BAB II ORGANISASI PELAKSANA A. Penyelenggara

Penyelenggara program Bidikmisi adalah seluruh perguruan tinggi negeri dan perguruan tinggi swasta terpilih di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. B. Pengelola Pusat

1. Pengarah a.Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Ketua); b.Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi; c.Direktur Jenderal Pendidikan Menengah; d.Kepala Badan Pengembangan dan Penelitian. 2. Penanggung Jawab Program a. Direktur Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Kemdikbud (Koordinator); b. Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi; c. Direktur Pembinaan SMA Ditjen Pendidikan Menengah. d. Direktur Pembinaan SMK Ditjen Pendidikan Menengah. 3. Tim Pelaksana a. Kepala Subdit Kemahasiswaan Direktorat Pembelajaran dan Kemah asiswaan Ditjen Dikti (Ketua); b. Kepala Subdit Program dan Evaluasi Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan Ditjen Dikti (Sekretaris) c. Wakil pimpinan bidang akademik dan atau kemahasiswaan perguruan tinggi yang ditunjuk; d. Tim Ahli Bidang Akademik dan atau Kemahasiswaan; e. Tim Teknologi Informasi dan Komunikasi; f. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK); g. Bendahara Pengeluaran; 4. Tugas dan Tanggung Jawab Tim Pengelola Pusat a. Menyusun rancangan program dan atau Pedoman Penyelenggaraan; b. Merencanakan dan melakukan sosialisasi; c. Mengembangkan dan mengelola layanan informasi dan pendaftaran on-line; d. Menyusun Petunjuk Teknis Pengelolaan Akademik dan Keuangan; e. Menetapkan kuota mahasiswa baru; f. Menyalurkan dana mahasiswa baru; g. Menyiapkan dan melatih Tim Pelaksana PT; h. Merencanakan dan melaksanakan monitoring dan evaluasi;

4

i. Memberikan pelayanan pengaduan dan memantau perkembangan penyelesaian penanganan pengaduan; j. Menyusun laporan pelaksanaan. C. Pengelola Perguruan Tinggi/Kopertis

1. Penanggungjawab a. Rektor/Ketua/Direktur perguruan tinggi penyelenggara program; b. Wakil/Pembantu Rektor/Ketua/Direktur bidang akademik dan atau kemahasiswaan; c. Koordinator Kopertis Wilayah I – XIV. 2. Pelaksana a. Kepala Biro/Lembaga/Direktur Akademik dan atau Kemahasiswaan yang ditunjuk; b. Sekretaris Pelaksana Kopertis Wilayah I – XIV c. Kepala bagian bidang akademik dan atau kemahasiswaan yang ditunjuk; d. Tim yang ditunjuk oleh Penanggungjawab perguruan tinggi; e. Tim Teknologi Informasi dan Komunikasi; f. Satker Perguruan Tinggi Negeri dan Kopertis. 3. Tugas dan Tanggung Jawab

-

Perguruan Tinggi a. Sosialisasi program terutama ke SMA/SMK/MA/MAK di wilayahnya; b. Pendataan mahasiswa penerima dan calon mahasiswa penerima; c. Menetapkan penerima melalui surat keputusan Rektor/Ketua/Direktur dan penetapan melalui sistem informasi manajemen; d. Melaporkan perubahan data mahasiswa penerima paling lambat setiap akhir semester; e. Melaporkan data dan informasi prestasi akademik mahasiswa pen erima melalui sistem daring; f. Monitoring dan evaluasi internal; g. Mengelola dana bantuan penyelenggaraan pendidikan; h. Pelayanan dan penanganan pengaduan pemangku kepentingan; i. Penyusunan laporan pelaksanaan program dan keuangan.

-

Kopertis: a. Mendistribusikan kuota mahasiswa baru untuk perguruan tinggi di wilayahnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. b. Sosialisasi/verifikasi c. Menetapkan dengan Surat Keputusan penerima Bidikmisi di wilayahnya d. Menyalurkan dana settlement pada mahasiswa yang berhak. e. Monitoring dan Evaluasi 5

f. Merekomendasikan penggantian penerima Bidikmisi g. Membantu PTS melaporkan IPK melalui sistem daring. h. Penyusunan laporan pelaksanaan program dan dana settlement .

6

BAB III PERSYARATAN DAN KUOTA

A. Persyaratan Calon Penerima

Persyaratan untuk mendaftar tahun 2014 adalah sebagai berikut: 1. Siswa SMA/SMK/MA/MAK atau bentuk lain yang sederajat yang akan lulus pada tahun 2014; 2. Lulusan tahun 2013 yang bukan penerima Bidikmisi dan tidak bertentangan dengan ketentuan penerimaan mahasiswa baru di masing-masing perguruan tinggi; 3. Usia paling tinggi pada saat mendaftar adalah 21 tahun; 4. Tidak mampu secara ekonomi dengan kriteria: a. Siswa penerima Beasiswa Siswa Miskin (BSM); b. Pemegang Kartu Pengaman Sosial (KPS) atau sejenisnya ; c. Pendapatan kotor gabungan orangtua/wali (suami istri) sebesar-besarnya Rp3.000.000,00 per-bulan. Pendapatan yang dimaksud meliputi seluruh penghasilan yang diperoleh. Untuk pekerjaan nonformal/informal pendapatan yang dimaksud adalah rata rata penghasilan per bulan dalam satu tahun terakhir; dan atau d. Pendapatan kotor gabungan orangtua/wali dibagi jumlah anggota keluarga sebesar-besarnya Rp750.000,00 setiap bulannya; 5. Pendidikan orang tua/wali setinggi-tingginya S1 (Strata 1) atau Diploma 4. 6. Berpotensi akademik baik berdasarkan rekomendasi kepala sekolah. 7. Pendaftar difasilitasi untuk memilih salah satu diantara PTN atau PTS dengan ketentuan: a. PTN dengan pilihan seleksi masuk: 1) Seleksi Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN); 2) Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMTPN); 3) Seleksi mandiri di 1 (satu) PTN b. PTS dengan pilihan seleksi masuk di 1 (satu) PTS. B. Kuota Mahasiswa Baru

1. Kuota program bidikmisi terbagi atas 3 macam kuota a. Kuota nasional yang ditujukan untuk mengakomodasi lulusan seleksi nasional dan seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri b. Kuota seleksi mandiri PTN yang ditujukan untuk mengakomodasi lulusan seleksi mandiri masuk perguruan tinggi negeri 7

c. Kuota seleksi mandiri PTS yang ditujukan untuk mengakomodasi lulusan seleksi mandiri masuk perguruan tinggi swasta 2. Ditjen Dikti menetapkan kuota nasional berdasarkan pertimbangan: (1) perkiraan penerima Bidikmisi yang disaring melalui seleksi nasional (SNMPTN dan SBMPTN); (2) proporsi minimal 60% dari kuota total nasional 3. Kuota seleksi mandiri PTN ditetapkan oleh Ditjen Dikti berdasarkan: (1) jumlah mahasiswa perguruan tinggi negeri, dengan proporsi maksimal 20% dari total mahasiswa baru; (2) Kondisi geografis, karakteristik sosial ekonomi sekitar perguruan tinggi negeri untuk kekhususan wilayah 3T; (3) ketaatan perguruan tinggi terhadap azas pengelolaan yang baik; (4) Permintaan perguruan tinggi negeri 4. Kuota Kopertis ditentukan berdasarkan kesepakatan antara Ditjen Dikti bersama Kopertis dengan pertimbangan: (1) jumlah program studi yang memenuhi syarat akreditasi; (2) jumlah perguruan tinggi yang memenuhi syarat; (3) tingkat kemiskinan wilayah 5. Kuota PTS melalui seleksi mandiri ditetapkan oleh Kopertis berdasarkan: (1) jumlah program studi yang memenuhi persyaratan akreditasi, dengan proporsi maksimal 20% dari total mahasiswa baru; (2) Kondisi geografis, karakteristik sosial ekonomi sekitar perguruan tinggi negeri untuk kekhususan wilayah 3T; (3) ketaatan perguruan tinggi terhadap azas pengelolaan yang baik; (4) Permintaan perguruan tinggi swasta 6. Kuota untuk PTS termasuk penentuan program studi dilakukan oleh Ditjen Dikti bersama Kopertis Wilayah dengan kriteria khusus.

8

BAB IV PENDANAAN A. Jangka Waktu Pemberian

1. Bantuan biaya pendidikan Bidikmisi diberikan sejak mahasiswa ditetapkan sebagai penerima Bidikmisi di perguruan tinggi, yaitu 8 (delapan) semester untuk program Diploma IV dan S1, serta 6 (enam) semester untuk program Diploma III. 2. Khusus program studi yang memerlukan pendidikan keprofesian tertentu (Kedokteran Umum, Gigi, Hewan dan Ners), bantuan biaya pendidikan diberikan selama 10 semester. B. Komponen Pembiayaan

Komponen atau jenis dana bantuan biaya pendidikan dan penggunaannya adalah: 1. Biaya pendaftaran a. Pendaftar Bidikmisi dibebaskan biaya pendaftaran SNMPTN, SBMPTN dan seleksi mandiri pada salah satu PT (pendaftar secara otomatis akan mendapatkan fasilitas bebas bayar di dalam sistem pendaftaran SBMPTN). b. Pendaftar Bidikmisi yang sudah diterima melalui salah satu seleksi tidak diperkenankan mendaftar seleksi lainnya. 2. Bantuan biaya penyelenggaraan yang dikelola perguruan tinggi, maksimal Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) per-semester per-mahasiswa yang dapat digunakan untuk: a. Biaya yang dibayarkan saat pertama masuk ke perguruan tinggi; b. UKT Khusus Bidikmisi/SPP/Biaya kuliah yang dibayarkan ke perguruan tinggi; c. Penggunaan lain sesuai rencana kerja dan anggaran perguruan tinggi. 3. Bantuan biaya hidup yang diserahkan kepada mahasiswa, minimal sebesar Rp 3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah) per-semester dengan ketentuan: a. Perguruan tinggi menetapkan besaran bantuan biaya hidup melalui SK Rektor/Direktur/Ketua; b. Perguruan tinggi dapat membuat kesepakatan penentuan besaran dan periode bantuan biaya hidup dengan perguruan tinggi lain dalam kabupaten/kota yang sama. 4. Biaya Kedatangan Biaya kedatangan atau resetlement di alokasikan sebesar 50% kuota/jumlah mahasiswa baru @ Rp1.500.000,00 dapat digunakan sesuai urutan prioritas sebagai berikut: a. Penggantian biaya transport untuk mahasiswa yang berasal dari luar kabupaten/kota untuk 1 (satu) kali dari tempat asal menuju perguruan tinggi sesuai dengan jarak dan ketentuan yang berlaku (Permenkeu Nomor

9

84/PMK.02/2011 atau Permenkeu Nomor 113/PMK.05/2012 bagi mahasiswa yang tidak dapat menunjukkan bukti tiket perjalanan). b. Biaya hidup sementara bagi calon mahasiswa yang berasal dari luar kota yang besarnya maksimum setara dengan bantuan biaya hidup 1 (satu) bulan. c. Biaya pengelolaan (seleksi dan atau verifikasi data calon mahasiswa penerima Bidikmisi dalam bentuk penilaian berkas, visitasi, wawancara dan sejenis ). d. Kegiatan terkait dengan orientasi mahasiswa baru misalnya pengenalan kehidupan kampus, bantuan pendampingan berbasis kegiatan, dll. 5. Hal khusus a. Kekurangan bantuan biaya penyelenggaraan di perguruan tinggi, ditanggung oleh perguruan tinggi penyelenggara dengan mengupayakan dan a dari sumber lain; b. Perguruan tinggi memfasilitasi dan mengupayakan agar penerima Bidikmisi lulus tepat waktu dengan prestasi yang optimal; c. Perguruan tinggi mendorong mahasiswa penerima Bidikmisi untuk terlibat di dalam kegiatan ko dan ekstra kurikuler atau organisasi kemahasiswaan, misalnya kegiatan penalaran, minat bakat, sosial/pengabdian kepada masyarakat sebagai bentuk pembinaan karakter dan atau kecintaan kepada bangsa dan n egara; d. Perguruan tinggi membuat perjanjian atau kontrak dengan mahasiswa penerima Bidikmisi yang memuat hak dan kewajiban masing-masing pihak diantaranya 1) Kepatuhan terhadap tata tertib kehidupan kampus. 2) Memenuhi standar minimal IPK yang ditetapkan perguruan tinggi. 3) Hal hal lainnya yang relevan. C. Penyaluran Dana

1. Dana untuk mahasiswa lama (on-going), untuk 12 bulan/2 semester dan untuk mahasiswa baru, untuk 1 (satu) semester gasal serta biaya kedatangan (resettlement ) dialokasikan melalui DIPA Dikti. 2. Ditjen Dikti melakukan proses penyaluran dana berdasarkan Permenkeu Nomor 81/PMK/06/2012 melalui Bank yang memenangi seleksi pemilihan bank penyalur ke: a. Rekening perguruan tinggi, sebagai bantuan biaya penyelenggaraan; dan b. Rekening mahasiswa, sebagai bantuan biaya hidup. 3. Biaya kedatangan disalurkan ke perguruan tinggi melalui kontrak.

D. Penghentian Bantuan

Perguruan tinggi dapat menerbitkan ketentuan khusus tentang penghentian pemberian bantuan. Secara umum pemberian bantuan dihentikan apabila mahasiswa penerima: 10

1. Cuti karena sakit atau alasan lain yang ditentukan oleh perguruan tinggi a. Dihentikan bantuannya dan digantikan dengan mahasiswa lain yang satu angkatan dan memenuhi persyaratan penerima Bidikmisi. b. Khusus mahasiswa yang cuti karena sakit, perguruan tinggi harus mencarikan beasiswa/bantuan lain sebagai pengganti apabila mahasiswa tersebut telah aktif kembali. 3. Skorsing Mahasiswa Bidikmisi yang melanggar peraturan akademik dan atau melanggar tata kehidupan kampus dan dikenakan sanksi skorsing minimum 1 (satu) semester, maka diberhentikan bantuannya dan digantikan dengan mahasiswa lain satu angkatan yang memenuhi persyaratan untuk menerima Bidikmisi sejak keputusan ditetapkan. 4. Drop Out Mahasiswa Bidikmisi yang karena alasan tertentu dikeluarkan sebagai mahasiswa oleh Perguruan Tinggi, maka bantuan Bidikmisinya dihentikan dan digantikan dengan mahasiswa lain yang satu angkatan dan memenuhi persyaratan penerima Bidikmisi. 5. Non Aktif Mahasiswa Bidikmisi yang tidak mengikuti kegiatan akademik sesuai aturan perguruan tinggi dan atau tidak melakukan daftar ulang/her-registrasi, maka dihentikan bantuannya dan digantikan dengan mahasiswa lain yang satu angkatan dan memenuhi persyaratan penerima Bidikmisi. 6. Hal khusus a. Mahasiswa Bidikmisi yang terbukti memberikan keterangan data diri yang tidak benar setelah diterima di perguruan tinggi (merupakan pelanggaran berat), maka mahasiswa yang bersangkutan dikeluarkan dari perguruan tinggi dan digantikan dengan mahasiswa lain yang seangkatan dan memenuhi persyaratan penerima Bidikmisi. b. Mahasiswa Bidikmisi yang mengundurkan diri, maka bantuan Bidikmisinya diberikan kepada mahasiswa lain yang seangkatan dan memenuhi persyaratan penerima Bidikmisi. c. Mahasiswa Bidikmisi yang meninggal dunia, maka haknya sampai hari dimana mahasiswa yang bersangkutan meninggal diberikan kepada keluarga/ahli warisnya, kemudian bantuan Bidikmisinya diberikan kepada mahasiswa lain yang seangkatan dan memenuhi persyaratan penerima Bidikmisi. d. Mahasiswa Bidikmisi yang lulus kurang dari masa studi yang ditetapkan (mahasiswa Program Sarjana/Diploma IV yang lulus kurang dari 8 (delapan) semester dan mahasiswa Program Diploma III yang lulus kurang dari 6 (enam) semester), sisa bantuan Bidikmisi yang bersangkutan dapat diberikan kepada mahasiswa lain yang se-angkatan dan memenuhi persyaratan penerima Bidikmisi. e. Pengalihan atau penggantian mahasiswa penerima Bidikmisi dengan mahasiswa lain yang se-angkatan dan memenuhi syarat sifatnya melanjutkan. 11

f.

Penggantian penerima ditetapkan melalui SK pimpinan PT dan dilaporkan ke Ditjen Dikti dan melalui http://simb3pm.dikti.go.id

E. Pelanggaran dan Sanksi

Hal-hal yang termasuk pelanggaran peraturan Bidikmisi adalah sebagai berikut: 1. Telah memberikan keterangan yang tidak benar baik secara lisan atau tertulis; 2. Melakukan pemalsuan dokumen pendukung pendaftaran; Adapun sanksi yang diterapkan adalah: 1. Teguran tertulis kepada pendaftar dan satuan pendidikan dari instansi terkait apabila terbukti melakukan pelanggaran butir (1) dan (2). Surat tembusan akan dikirimkan pada Kepala Daerah Kab/Kota dan Propinsi. Satuan pendidikan akan dikenakan sanksi pembatasan hak pendaftaran pada seleksi nasional atau seleksi mandiri pada tahun berikutnya 2. Pencabutan status lulusan seleksi masuk PTN/PTS terhadap calon yang terbukti melakukan pelanggaran butir (1) dan (2). 3. Pembatalan pemberian bantuan biaya pendidikan bagi mahasiswa Bidikmisi yang terbukti melakukan pelanggaran butir (1) dan (2).

12

BAB V MEKANISME SELEKSI A. Sosialisasi dan Koordinasi

1. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melakukan koordinasi dan sosialisasi antar unit utama, unit kerja dan instansi terkait termasuk Panitia Seleksi Nasional mahasiswa baru serta melakukan publikasi melalui media massa; 2. Dinas pendidikan propinsi dan kabupaten/kota melakukan sosialisasi dan atau memberikan informasi kepada satuan pendidikan di lingkungannya tentang program Bidikmisi; 3. Institusi pendidikan tinggi melakukan sosialisasi dan atau memberikan informasi kepada sekolah dan publik tentang program Bidikmisi; 4. Kepala Sekolah/Madrasah/PKBM atau yang sederajat mensosialisasikan program Bidikmisi kepada siswa khususnya bagi siswa kelas 12. 5. Kepala Sekolah/Madrasah/PKBM atau yang sederajat mengoordinasikan dan memfasilitasi seluruh proses pendaftaran di setiap sekolah dan mengirimkan berkas yang telah memenuhi persyaratan ke perguruan tinggi negeri yang dituju tanpa mengenakan biaya pada siswa pendaftar.

Gambar 1. Mekanisme sosialisasi program Bidikmisi

13

B. Pendaftaran Daring ( On-line )

Tata cara pendaftaran Bidikmisi melalui SNMPTN, UMPN atau Seleksi Mandiri perguruan tinggi secara daring adalah sebagai berikut. 1. Tahapan pendaftaran Bidikmisi a. Sekolah mendaftarkan diri sebagai instansi pemberi rekomendasi ke http:// bidikmisi.dikti.go.id/sekolah/ dengan melampirkan hasil pindaian (scan) (Lampiran 2 bagian F) untuk mendapatkan nomor Kode Akses Sekolah. b. Ditjen dikti memverifikasi pendaftaran dalam kurun waktu 1 x 24 jam pada hari dan jam kerja. c. Sekolah merekomendasikan masing-masing siswa melalui http:// bidikmisi.dikti.go.id/sekolah/login menggunakan kombinasi NPSN dan Kode akses yang telah diverifikasi d. Sekolah memberikan nomor pendaftaran dan kode akses kepada masing masing siswa yang sudah direkomendasikan e. Siswa mendaftar melalui laman http://bidikmisi.dikti.go.id/siswa/login dan menyelesaikan semua tahapan yang diminta didalam sistem pendaftaran. 2. Siswa yang sudah menyelesaikan pendaftaran Bidikmisi mendaftar seleksi nasional atau mandiri yang telah diperoleh sesuai ketentuan masing-masing pola seleksi melalui alamat berikut. a. SNMPTN melalui http:// snmptn.ac.id b. SBMPTN melalui http://sbmptn.ac.id. c. Seleksi Mandiri PTN sesuai ketentuan masing-masing PTN. d. Seleksi Mandiri PTS sesuai ketentuan masing masing PTS Siswa yang mendaftar melengkapi berkas yang dibawa pada saat pendaftaran ulang seleksi masuk, yaitu: 1. Kartu peserta dan formulir pendaftaran program Bidikmisi yang dicetak dari sistem Bidikmisi; 2. Surat keterangan lulus dari Kepala Sekolah; 3. Fotokopi rapor semester 1 (satu) s.d. 6 (enam) yang dilegalisir oleh Kepala Sekolah; 4. Fotokopi ijazah yang dilegalisir oleh Kepala Sekolah; 5. Fotokopi nilai ujian akhir nasional yang dilegalisir oleh Kepala Sekolah; 6. Surat keterangan tentang prestasi/peringkat siswa di kelas dan bukti pendukung prestasi lain di bidang ko-kurikuler dan ekstrakurikuler yang disahkan (legalisasi) oleh Kepala Sekolah; 7. Kartu Pengaman Sosial (KPS/BSM). (jika merupakan penerima BSM) 8. Surat Keterangan Penghasilan Orang tua/wali atau Surat Keterangan Tidak Mampu yang dapat dibuktikan kebenarannya, yang dikeluarkan oleh Kepala desa/Kepala dusun/Instansi tempat orang tua bekerja/tokoh masyarakat; 9. Fotokopi Kartu Keluarga atau Surat Keterangan tentang susunan keluarga; 14

10. Fotokopi rekening listrik bulan terakhir (apabila tersedia aliran listrik) dan atau bukti pembayaran PBB (apabila mempunyai bukti pembayaran) dari orang tua/wali-nya.

C. Pendaftaran Langsung (Off-line)

1. Sekolah dan atau calon yang tidak dapat melakukan tahapan pendaftaran Bidikmisi secara on-line untuk Seleksi Mandiri karena keterbatasan akses internet, maka: a. Calon mengisi formulir yang disediakan oleh sekolah (formulir dapat diunduh di www.dikti.go.id atau www.bidikmisi.dikti.go.id) dan selanjutnya formulir yang telah diisi beserta berkas persyaratan lainnya disampaikan ke Kepala Sekolah. b. Kepala Sekolah mengirimkan formulir rekomendasi (Lampiran 2), formulir pendaftaran (Lampiran 3) berserta kelengkapan berkas lainnya secara kolektif kepada masing-masing Rektor/Direktur/Ketua PTN yang menyelenggarakan seleksi mandiri masuk perguruan tinggi negeri sesuai pilihan calon. Surat pengantar rekomendasi diberi keterangan perihal surat tentang ‘Pendaftaran Bidikmisi 2014’ (alamat PTN dapat dilihat dalam Lampiran 4). 2. Berkas yang harus dikirim meliputi: a. Berkas yang dilengkapi oleh calon yang akan lulus tahun 2014: 1) Formulir pendaftaran yang telah diisi oleh calon yang bersangkutan yang dilengkapi dengan pasfoto berwarna ukuran 3x4 sebanyak 3 (tiga) lembar; 2) Fotokopi Kartu Tanda Siswa (KTS) atau yang sejenis sebagai bukti siswa aktif; 3) Fotokopi rapor semester 1 (satu) s.d. 5 (lima) yang dilegalisir oleh Kepala Sekolah; 4) Surat keterangan tentang peringkat siswa di kelas dan bukti pendukung prestasi lain di bidang ko-kurikuler dan ekstrakurikuler yang disahkan (legalisasi) oleh Kepala Sekolah; 5) Surat Keterangan Penghasilan Orang Tua/wali atau Surat Keterangan Tidak Mampu yang dapat dibuktikan kebenarannya, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/Kepala Dusun/instansi tempat orang tua bekerja/tokoh masyarakat; 6) Fotokopi Kartu Keluarga; 7) Fotokopi rekening listrik bulan terakhir (apabila tersedia aliran listrik) dan atau bukti pembayaran PBB dari orang tua/wali-nya (apabila mempunyai bukti pembayaran). b. Berkas yang dilengkapi oleh calon yang lulus tahun 2013: 1) Formulir pendaftaran yang telah diisi oleh calon yang bersangkutan (butir 5.a) yang dilengkapi dengan pasfoto berwarna ukuran 3x4 sebanyak 3 (tiga) lembar; 2) Surat keterangan lulus dari Kepala Sekolah; 3) Fotokopi rapor semester 1 (satu) s.d. 6 (enam) yang dilegalisir oleh Kepala Sekolah; 4) Fotokopi ijazah yang dilegalisir oleh Kepala Sekolah; 5) Fotokopi nilai ujian akhir nasional yang dilegalisir oleh Kepala Sekolah; 15

6) Surat keterangan tentang prestasi/peringkat siswa di kelas dan bukti pendukung prestasi lain di bidang ko-kurikuler dan ekstrakurikuler yang disahkan (legalisasi) oleh Kepala Sekolah; 7) Surat Keterangan Penghasilan Orang tua/wali atau Surat Keterangan Tidak Mampu yang dapat dibuktikan kebenarannya, yang dikeluarkan oleh Kepala desa/Kepala dusun/Instansi tempat orang tua bekerja/tokoh mas yarakat; 8) Fotokopi Kartu Keluarga atau Surat Keterangan tentang susunan keluarga; 9) Fotokopi rekening listrik bulan terakhir (apabila tersedia aliran listrik) dan atau bukti pembayaran PBB (apabila mempunyai bukti pembayaran) dari orang tua/wali-nya. Sekolah harus memastikan PTN yang dipilih calon membuka kesempatan pola seleksi Bidikmisi secara offline. Informasi mengenai pola seleksi Bidikmisi di setiap PTN dapat dilihat dalam media informasi seleksi masuk perguruan tinggi di website masing masing PT. Sekolah mengkoordinasikan pengiriman berkas pendaftaran ke alamat perguruan tinggi yang dituju. Adapun jadwalnya adalah: No 1

Kegiatan Pendaftaran sekolah

Waktu 12 Desember 2013 - 1 Oktober 2014

2

Pendaftaran SNMPTN

10 Februari 2014 - 24 Maret 2014

3

Pendaftaran SBMPTN

7 April 2014 - 28 Mei 2014

4

Pendaftaran seleksi mandiri/ ujian mandiri

10 Februari, sesuai jadwal masing masing PT

D. Jenis Seleksi dan Metode Verifikasi

Perguruan Tinggi dapat melakukan seleksi Bidikmisi melalui seleksi nasional maupun seleksi mandiri. 1. Seleksi untuk Perguruan Tinggi Negeri a. Seleksi Nasional / Bersama 1) PTN melakukan seleksi terhadap penerima rekomendasi Bidikmisi yang merupakan lulusan seleksi nasional (SNMPTN) sesuai persyaratan dan kriteria yang ditetapkan oleh masing-masing PTN; 2) Seleksi ditentukan oleh masing-masing PTN dengan memprioritaskan pendaftar yang paling tidak mampu secara ekonomi, pendaftar yang mempunyai potensi akademik yang paling tinggi, urutan kualitas Sekolah, dan memperhatikan asal daerah pendaftar. Untuk memastikan kondisi ekonomi pendaftar, akan lebih baik kalau PTN melakukan kunjungan ke alamat pendaftar; 3) Pertimbangan khusus dalam kelulusan seleksi diberikan kepada pendaftar yang mempunyai prestasi ko-kurikuler maupun ekstra kurikuler paling rendah 16

peringkat ke-3 di tingkat kabupaten/kota atau prestasi non kompetitif lain yang tidak ada pemeringkatan (contoh ketua organisasi siswa sekolah/OSIS); 4) Pelamar Bidikmisi penerima BSM dan/atau memiliki KPS dan sejenisnya dapat dikecualikan dalam proses verifikasi kelayakan ekonomi. Namun jika di kemudian hari ditemukan ternyata tidak layak dapat dikenai sanksi 5) Kunjungan ke alamat pendaftar dapat dilakukan dengan mendayagunakan mahasiswa PTN yang bersangkutan atau PTN dari domisili pendaftar dengan mekanisme yang disetujui bersama. 6) Hasil seleksi nasional calon mahasiswa diumumkan oleh panitia di tingkat perguruan tinggi dan diinformasikan ke Ditjen Dikti melalui Sistem Informasi Manajemen Bidikmisi. b. Seleksi Mandiri (Seleksi Lokal) PTN dapat melakukan seleksi Bidikmisi melalui seleksi mandiri perguruan tinggi dengan ketentuan: 1) PTN melakukan seleksi terhadap pendaftar menggunakan jalur, persyaratan dan kriteria khusus yang ditetapkan oleh masing-masing PTN; 2) Seleksi ditentukan oleh masing-masing PTN dengan memprioritaskan pendaftar yang paling tidak mampu secara ekonomi, pendaftar yang mempunyai potensi akademik yang paling tinggi, urutan kualitas Sekolah, dan memperhatikan asal daerah pendaftar. Untuk memastikan kondisi ekonomi pendaftar, dianjurkan kalau PTN melakukan kunjungan ke alamat pendaftar. Disamping itu dapat juga dilakukan verifikasi dan rekomendasi oleh penerima Bidikmisi sebelumnya. 3) Pertimbangan khusus dalam kelulusan seleksi diberikan kepada pendaftar yang mempunyai prestasi ko-kurikuler maupun ekstra kurikuler paling rendah peringkat ke-3 di tingkat kabupaten/kota atau prestasi non kompetitif lain yang tidak ada pemeringkatan (contoh ketua organisasi siswa sekolah/OSIS); 4) Apabila diperlukan tes lokal yang memerlukan kehadiran fisik pendaftar, maka seluruh biaya untuk mengikuti proses seleksi mandiri termasuk biaya transportasi dan akomodasi ditanggung oleh PTN yang bersangkutan; 5) Pelamar Bidikmisi penerima BSM dan/atau memiliki KPS dan sejenisnya dapat dikecualikan dalam proses verifikasi kelayakan ekonomi. Namun jika di kemudian hari ditemukan ternyata tidak layak dapat dikenai sanksi 6) Hasil seleksi calon mahasiswa diumumkan oleh Rektor/Direktur /Ketua atau yang diberi wewenang melalui media yang dapat diakses oleh setiap pendaftar dan diinformasikan ke Ditjen Dikti melalui Sistem Informasi Manajemen Bidikmisi. 2. Seleksi untuk PTS a. Seleksi ditentukan oleh masing-masing PTS dengan memprioritaskan pendaftar yang paling tidak mampu secara ekonomi, pendaftar yang mempunyai potensi akademik yang paling tinggi, dan memperhatikan asal daerah pendaftar. Untuk

17

memastikan kondisi ekonomi pendaftar, akan lebih baik kalau PTS melakukan kunjungan ke alamat pendaftar; b. Kunjungan ke alamat pendaftar dapat dilakukan dengan mendayagunakan mahasiswa PTS yang bersangkutan atau PTS dari domisili pendaftar dengan mekanisme yang disetujui bersama. c. Pelamar Bidikmisi penerima BSM dan/atau memiliki KPS dan sejenisnya dapat dikecualikan dalam proses verifikasi kelayakan ekonomi. Namun jika di kemudian hari ditemukan ternyata tidak layak dapat dikenai sanksi d. Hasil seleksi calon mahasiswa diumumkan oleh panitia seleksi PTS dan diinformasikan ke Ditjen Dikti melalui Sistem Informasi Manajemen Bidikmisi. E. Pencalonan dan Penetapan

Penetapan penerima bantuan biaya pendidikan Bidikmisi dilakukan melalui tata cara sebagai berikut: 1. Perguruan tinggi dapat melakukan koordinasi dengan PTN/PTS lain dari asal daerah pendaftar untuk melakukan visitasi/verifikasi. 2. Pelamar Bidikmisi penerima BSM dan/atau memiliki KPS dan sejenisnya dapat dikecualikan dalam proses verifikasi kelayakan ekonomi. Namun jika di kemudian hari ditemukan ternyata tidak layak dapat dikenai sanksi 3. Sesuai pengumuman hasil seleksi mandiri dan nasional, calon mahasiswa melakukan daftar ulang di perguruan tinggi masing-masing; 4. Perguruan Tinggi melakukan pencalonan melalui SIM BIDIKMISI untuk pelamar Bidikmisi yang telah mendaftar ulang 5. Rektor/Direktur/Ketua perguruan tinggi menerbitkan Surat Keputusan tentang Penetapan Penerima Bidikmisi untuk mahasiswa yang telah melakukan daftar ulang; 6. Perguruan tinggi melakukan penetapan calon menggunakan fasilitas SIM Bidikmisi; 7. Surat Keputusan dimaksud dikirimkan ke Ditjen Dikti dan dilaporkan ke SIM Bidikmisi. F. Hal Khusus

PTN memfasilitasi pendaftaran seleksi mandiri tanpa rekomendasi sekolah / manual jika terjadi hal sebagai berikut: 1. Sekolah asal tidak lagi menyelenggarakan pendidikan pada saat pendaftaran Bidikmisi 2014; 2. Sekolah tidak mempunyai sumber daya yang memadai untuk melakukan pendaftaran melalui media internet; 3. Sekolah tidak dapat diarahkan untuk mendukung program Bidikmisi; 4. Terjadi force majeur bencana alam lainnya;

18

5. Hal lain yang dirasa mendesak dan bertujuan untuk kemanusiaan dan keadilan serta pemerataan akses pendidikan. 6. Verifikasi dan pencatatan sebagaimana dimaksud oleh butir 1 (satu) dilakukan melalui SIM Bidikmisi.

19

BAB VI MONITORING DAN SUPERVISI

Bentuk kegiatan monitoring dan supervisi adalah melakukan pemantauan, pembinaan dan penyelesaian masalah terhadap pelaksanaan program Bidikmisi. Secara umum tujuan kegiatan ini adalah untuk meyakinkan bahwa seleksi, pembinaan dan penyaluran dana telah dilakukan dengan baik dan telah memenuhi aspek program yang berprinsip pada 3-T (Tepat Sasaran, Tepat Jumlah, dan Tepat Waktu) dengan pengertian sebagai berikut. 1. Tepat Sasaran; apabila mahasiswa yang ditetapkan sebagai penerima bantuan Bidikmisi telah sesuai kriteria dan dana bantuan telah dipergunakan dan disalurkan kepada mahasiswa penerima sesuai dengan ketentuan yang diatur di dalam pedoman. 2. Tepat Jumlah; apabila jumlah dana bantuan dan jumlah mahasiswa penerima bantuan sesuai dengan kuota dan atau perjanjian yang telah ditetapkan. Apabila jumlah mahasiswa penerima bantuan kurang atau melebihi dari yang telah ditetapkan, maka perguruan tinggi wajib melaporkan ke Ditjen Dikti. 3. Tepat Waktu; apabila tahapan dari proses seleksi dan studi sesuai jadwal, dana Bidikmisi diterima dan bantuan biaya hidup disalurkan kepada mahasiswa penerima sesuai dengan waktu sebagaimana diatur dalam mekanisme penyaluran dana. Komponen utama yang dimonitor antara lain: 1. Alokasi dan pencairan dana 2. Penyaluran dan atau penggunaan dana 3. Pelayanan dan atau pembinaan mahasiswa 4. Administrasi keuangan 5. Pelaporan A. Monitoring oleh Tim Pengelola Pusat

Tim Pengelola Pusat harus menyusun laporan terkait dengan perencanaan dan pelaksanaan program, sejauh mana pelaksanaan program apakah berjalan sesuai dengan yang direncanakan, apa yang telah dilakukan, hambatan yang terjadi dan mengapa hal tersebut dapat terjadi, serta upaya untuk mengatasi hambatan tersebut, serta rekomendasi untuk perbaikan program di masa yang akan datang. Hal-hal yang harus ada di dalam laporan adalah 1. Data statistik Statistik penerima bantuan yang berisi jumlah mahasiswa penerima bantuan tiap perguruan tinggi dengan berbagai jenis kelompok/kategori. Tim Pusat menyusun statistik penerima bantuan berdasarkan data yang diterima dari Tim Manajemen PT 2. Penggunaan dana 20

Berisikan tentang besar dana yang disalurkan tiap PT untuk setiap program studi, serta berapa yang telah diserap. Tim Pusat menyusun laporan tersebut berdasarkan informasi yang diperoleh dari Tim PT. 3. Hasil Monitoring dan Evaluasi Laporan monitoring adalah laporan kegiatan pelaksanaan monitoring oleh Tim Pusat. Laporan ini berisi tentang jumlah responden, waktu pelaksanaan, hasil monitoring, analisis, kesimpulan, saran, dan rekomendasi. B. Monitoring oleh Tim Pengelola Perguruan Tinggi

Tim PT melaporkan semua kegiatan hasil monitoring yang berkaitan dengan Perencanaan dan pelaksanaan program: 1. Sejauh mana pelaksanaan program berjalan sesuai dengan yang direncanakan, apa yang telah dan tidak dikerjakan; 2. Hambatan apa saja yang terjadi dan mengapa hal tersebut dapat terjadi; 3. Upaya apa yang diperlukan untuk mengatasi hambatan tersebut; 4. Rekomendasi untuk perbaikan program di masa yang akan datang, baik program yang sama maupun program lain yang sejenis.

21

BAB VII PELAPORAN

Sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban dalam pelaksanaan Program Bidikmisi, masing-masing pengelola program (Tim Pengelola Pusat dan Tim Pengelola Perguruan Tinggi) diwajibkan untuk melaporkan hasil kegiatannya kepada pihak terkait. Hal-hal yang dilaporkan oleh pengelola program adalah yang berkaitan dengan data/statistik penerima bantuan, penyaluran, penyerapan dan pemanfaatan dana, serta hasil monitoring evaluasi dan pengaduan masalah. A. Tim Pengelola Pusat

Tim Pengelola Pusat harus membuat laporan-laporan sebagai berikut: 1. Laporan realisasi penyerapan dana Bidikmisi 2. Laporan indeks prestasi (IP) penerima Bidikmisi 3. Statistik Penerima Bantuan yang disusun berdasarkan data yang diterima dari Tim Pengelola PT. 4. Hasil monitoring dan evaluasi yang berisi tentang jumlah responden, waktu pelaksanaan, hasil monitoring, analisis, kesimpulan, saran, dan rekomendasi. 5. Kegiatan lainnya, seperti sosialisasi, pelatihan, dll. Laporan akhir tahun harus diserahkan ke Menteri pada akhir bulan Januari tahun berikutnya. B. Tim Pengelola Perguruan Tinggi

Tim pengelola perguruan tinggi harus membuat laporan-laporan sebagai berikut. 1. Laporan realisasi penyerapan dana Bidikmisi (mahasiswa baru dan on going). 2. Laporan penetapan penerima Bidikmisi melalui SIM Bidikmisi. 3. Laporan perkembangan indeks http://simb3pm.dikti.go.id

prestasi

(IP)

penerima

Bidikmisi

melalui

4. Laporan atau verifikasi penggantian nama penerima Bidikmisi melalui SK. 5. Kegiatan lainnya, seperti sosialisasi, pelatihan, pendidikan karakter, d ll.

22

PENGADUAN MASYARAKAT

Apabila masyarakat membutuhkan informasi lebih lanjut dan atau menemukan permasalahan atau hal-hal yang perlu diklarifikasi dapat menghub ungi:

Alamat laman

http://bidikmisi.dikti.go.id http://facebook.com/program.bidik.misi http://twitter.com/bidikmisi http://dikti.kemdikbud.go.id http://kemdikbud.go.id

E-mail

[email protected]

23

LAMPIRAN

24

LAMPIRAN I. KUOTA TAHUN 2014 NO

PERGURUAN TINGGI

KUOTA

1

KUOTA SELEKSI NASIONAL

40.000

2

KUOTA SELEKSI MANDIRI PTN

15.000

3

KUOTA SELEKSI MANDIRI PTS

5.000

JUMLAH

60,000

*Kuota seleksi nasional akan direalokasi sesuai kebutuhan

LAMPIRAN II. FORMULIR ISIAN

1. FORMULIR REKOMENDASI KEPALA SEKOLAH / MADRASAH

PETUNJUK PENGISIAN FORMULIR 1. Isikan dengan ball point hitam dan huruf kapital / diketik komputer. Tulisan harus jelas dan mudah dibaca 2. Satuan pendidikan dan pendaftar wajib mematuhi pedoman Bidikmisi. 3. Setiap lembar harus di stempel basah oleh sekolah dan ditandatangani oleh kepala sekolah/Kepala MA / Kepala Dikmas 4. Untuk bagian D. Isikan prestasi serendah rendahnya tingkat kabupaten / kota untuk prestasi kompetitif dan pimpinan organisasi untuk prestasi non kompetitif (Contoh: Ketua OSIS) 5. Lembar ini boleh digandakan dan ditambahkan baris sesuai kebutuhan sekolah. 6. Coret informasi yang tidak perlu 7. Lampirkan fotokopi berkas terkait untuk, BAGIAN A nomor 8 dan setiap hasil lomba pada BAGIAN B 8. Pertanyaan bisa ditujukan melalui email ke [email protected]

IDENTITAS SEKOLAH 1

Nama Sekolah

: _____________________________________________________

2

NPSN/NSS

: _____________________________________________________

3

Alamat Sekolah

: _____________________________________________________

4

Nomor Handphone

:

5

Email

: _____________________________________________________

6

Pemilik

: Pemerintah / Masyarakat

7

Jenis Sekolah

: SMA / MA / SMK / MAK

8

Status Akreditasi

: A / B / C / Lainnya, Nilai : _______________________________

_____________________________________________________

Lembar Rekomendasi Bidikmisi Untuk Sekolah (http://bidikmisi.dikti.go.id) – Halaman 26

Paraf______

2. PRESTASI SEKOLAH 3 TAHUN TERAKHIR

No

Nama Kegiatan [1]

Kelas [2]

Tingkat [3]

Tahun [4]

Pencapaian/Hasil [5]

1 2 3 4 5 6 7 8 9

[1] Isikan nama kegiatan [2] isikan kelas kegiatan/lomba, berupa individual/Grup/Lainnya [3] isikan tingkat kegiatan, Kabupaten / Kota, Propinsi, Nasional, Regional, Internasional [4] Isikan tahun kegiatannya [5] Isikan hasil pencapaian, juara 1/2/3


Paraf______

3. HASIL UJIAN NASIONAL SEKOLAH

Tahun [1]

Kelas IPA[2] Jumlah Mata Pelajaran IPA

Kelas IPS[2] Rata Rata Nilai UN [3] ___,___

Jumlah Mata Pelajaran IPS

Kelas Bahasa[2] Rata Rata Nilai UN [3] ___,___

Jumlah Mata Pelajaran Bahasa

Kelas SMK/Agama[2] Rata Jumlah Rata Mata Nilai Pelajaran UN SMK [3] ___,___

2012

Rata Rata Nilai UN [3] ___,___

2011

___,___

___,___

___,___

___,___

2010

___,___

___,___

___,___

___,___

[1] Urutkan dari tahun terakhir, jika belum meluluskan tidak diperlukan [2] kosongkan yang tidak perlu [3] Nilai rata rata sampai 2 desimal terdekat


Paraf______

4. DAFTAR SISWA YANG DIREKOMENDASIKAN

Jumlah semua Lulusan 2013/2014

: _________________

Jumlah semua siswa Kelas XII 2012/2013

No

NISN [1]

Nama Siswa [2]

:_________________

Prestasi Ko / Ekstrakurikuler [3]

Tahun Lulus [4]

1 2 3 4 5 6 7 8 9

[1] Isikan NISN/NIS/NIK dari Siswa [2] isikan Nama siswa yang direkomendasikan menjadi pendaftar, urutkan berdasarkan abjad. [3] isikan prestasi ko / ekstrakurikuler dari siswa [4] Isikan tahun 2013 untuk yang sudah lulus dan 2013 untuk yang akan lulus pada tahun 2014. *baris bisa ditambahkan sesuai kebutuhan


Paraf______

5. PERSETUJUAN DAN TANDA TANGAN

Dengan menandatangani lembar formulir ini saya: 1. Mengakui dan menjamin kebenaran dari setiap informasi yang dituliskan dalam formulir ini beserta lampiran lampirannya serta 2. Menyetujui bahwa informasi ini dapat disebarkan dalam lingkungan Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan atau instansi pemerintah terkait untuk peningkatan dan penjaminan mutu pendidikan Nasional. 3. Menyatakan setuju bahwa ketidakbenaran informasi yang dicantumkan disini dapat mengakibatkan : 

Pembatalan penerimaan calon yang direkomendasikan.



Pencantuman sekolah dalam daftar sekolah yang tidak dilibatkan dalam penerimaan Bidikmisi dan atau Seleksi Mandiri lainnya secara nasional selama sesedikitnya 1(satu) tahun.



Surat teguran dari instansi terkait.

Tgl/bulan/tahun

kota / kab*

Kepala Sekolah /Madrasah /

__ /__ /2014, ________________________ ___________________________________

Dikmas* Tanda Tangan [stempel]

Nama terang NIP / Nomor Pegawai

___________________________________ ___________________________________


Paraf______

6. LAMPIRAN SURAT

Lampirkan hasil akreditasi sekolah(jika memungkinkan), setiap bukti prestasi yang pernah dicapai sekolah (Bagian B),

No

Nama Berkas

1

Hasil Akreditasi Sekolah

Status Ada / Tidak

2

Ada / Tidak

3

Ada / Tidak

4

Ada / Tidak

5

Ada / Tidak

6

Ada / Tidak

[1]

Nomor urut, tambahkan jika diperlukan [2] Nama Berkas [3] Status keberadaan berkas, coret yang tidak perlu


Paraf______

FORMULIR PENDAFTARAN

PASFOTO TERBARU

PROGRAM BIDIKMISI DIKTI KEMDIKBUD 2014

(formulir diisi dengan huruf kapital) 3x4

I. DATA DIRI 1. NAMA LENGKAP

:

2. JENIS KELAMIN

:

1. Laki – Laki; 2. Perempuan

3. AGAMA

:

1. Islam; 2. Protestan; 3. Katolik; 4. Hindu; 5. Buddha; 6. Konghucu

4. KAB/KOTA LAHIR

:

5. TANGGAL LAHIR

:

6. ALAMAT

:

7. KODE POS

:

8. TELEPON RUMAH

:

9. HP

:

-

-

-

-

-

Tanggal – Bulan - Tahun

(Kode wilayah-No telepon)

II. KELUARGA 1. NAMA AYAH/WALI

:

2. PEKERJAAN AYAH/WALI

:

BEKERJA SEBAGAI

:

3. NAMA IBU

:

4. PEKERJAAN IBU

:

1. PNS; 2. Peg Swasta; 3. Wirausaha; 4. TNI / POLRI; 5. Petani; 6. Nelayan; 7 Lainnya

1. PNS; 2. Peg Swasta; 3. Wirausaha; 4. TNI / POLRI; 5. Petani; 6. Nelayan; 7 Lainnya

BEKERJA SEBAGAI

:

5. JUMLAH TANGGUNGAN

:

6. HP ORANG TUA

:

7. STATUS ORANG TUA

: ayah

Ibu

1. Kandung; 2. Tiri; 3. Angkat; 4. Lainnya

8. PENDIDIKAN ORANG TUA

: ayah

Ibu

1. Tidak Sekolah; 2.SD/MI; 3. SMP/MTS; 4. SMA/MA; 5. D1; 6. D2/D3; 7 S1/D4

9. ORANG TUA KANDUNG

: ayah

Ibu

1.Masih Hidup; 2 Sudah Wafat; 3 Lainnya

Orang

III. RUMAH TINGGAL KELUARGA 1. KEPEMILIKAN

:

2. TAHUN PEROLEHAN

:

3. SUMBER LISTRIK

:

4. LUAS TANAH

:

(1. > 200 m 2; 2. 100 - 200 m 2; 3. 50-99 m 2; 4. < 25-50 m 2; 5. < 25 m 2 )

5. LUAS BANGUNAN

:

(1. > 200 m 2; 2. 100 - 200 m 2; 3. 50-99 m 2; 4. < 25-50 m 2; 5. < 25 m 2 )

6. MANDI CUCI KAKUS

:

(1. Kepemilikan sendiri didalam ; 2. Kepemilikan sendiri diluar ; 3. Berbagi pakai )

7. SUMBER AIR

:

Kemasan;

8. JARAK DARI PUSAT KAB /KOTA : 9.

(1. Sendiri; 2. Sewa tahunan; 3. Sewa bulanan; 4. Menumpang; 5 Tidak memiliki; (4)&(5) langsung IV)

(1. PLN ; 2. Genset/Mandiri; 3. Tenaga surya ; 3. PLN & Genset ; 4. Tidak Ada)

PDAM;

Km

Sumur;

Sungai / Mata air/gunung

FORMULIR PENDAFTARAN PROGRAM BIDIKMISI DIKTI KEMDIKBUD 2014

(formulir diisi dengan huruf kapital)

IV. EKONOMI KELUARGA 1. PENGHASILAN AYAH/WALI

:

2. PENGHASILAN IBU

:

``

rupiah rupiah

V. PENDIDIKAN 1. KODE SEKOLAH ASAL

:

2. NAMA SEKOLAH ASAL

:

3. NOMOR INDUK

:

4. TAHUN LULUS

:

5. JURUSAN

:

Nomor Pokok Sekolah Nasional

Nomor Induk Siswa Nasional

6. URUTAN PRESTASI DI SEKOLAH a. Semester 4

:

Nilai Rapor

,

b. Semester 5

:

Nilai Rapor

,

c. Semester 6

:

Nilai Rapor

,

(khusus lulusan 2013)

7. PRESTASI KO / EKSTRA KURIKULER TERBAIK a. Prestasi 1

:

b. Prestasi 2

:

VI. PILIHAN 1. KODE PERGURUAN TINGGI : 2. NAMA PERGURUAN TINGGI : 3. NAMA PRODI PILIHAN 1

:

KODE

:

4. PRODI PRODI PILIHAN 2

:

KODE

:

VII. 1.

RENCANA HIDUP DI LOKASI PENDIDIKAN YANG DITUJU APABILA DITERIMA RENCANA TEMPAT TINGGAL

:

(1. Bersama Keluarga / Kenalan; 2. Kos / Sewa; 3. Pesantren; 4. Belum Ada)

2. ADA DUKUNGAN KELUARGA :

(1. Ya, 2.Tidak )

3.

TRANSPORT DARI DAERAH ASAL :

Pesawat terbang

4.

TRANSPORTASI SEHARI HARI

(1. Sepeda Motor ; 2. Sepeda; 3. Becak; 4. Kendaraan Umum; 5. Lainnya:

:

Kapal laut

Kendaraan Darat

VIII. CATATAN KHUSUS KONDISI KESEHATAN

:

(sakit kronis, ketunaan, dlsb)

Dengan ini saya menyatakan dengan penuh kesadaran untuk taat dan patuh terhadap ketentuan umum dan khusus Bidikmisi, menjunjung tinggi kehormatan pribadi, keluarga, almamater dan asal sekolah dengan mengisi segala informasi sebenar-benarnya. Saya bersedia dikenai sanksi apabila melanggar ketentuan dan memberikan informasi yang tidak benar. ……………………………………. ……………………………………

(……………………………………………………………………………………) Nama lengkap pendaftar


(formulir diisi dengan huruf kapital) PETUNJUK PENGISIAN FORMULIR PENDAFTARAN BIDIKMISI

A. KETENTUAN UMUM 1.Formulir pendaftaran memuat daftar isian sebagai persyaratan yang diperlukan untuk seleksi calon penerima Bidikmisi apabila tidak dapat melakukan pendaftaran secara online dan khusus untuk seleksi mandiri karena keterbatasan akses internet di daerahnya di http://daftar.bidikmisi.dikti.go.id. 2.Untuk yang dapat mendaftar secara online, formulir ini tidak perlu dicetak, formulir dapat dicetak melalui laman pendaftaran http://daftar.bidikmisi.dikti.go.id sebagai salah satu syarat pendaftaran 3.Nomor Pendaftaran diisikan oleh Perguruan Tinggi Penyelenggara. 4.Pengisian harus menggunakan Ballpoint hitam dan HURUF KAPITAL. 5.Ikuti petunjuk pengisian untuk masing masing pertanyaan. 6.Tempelkan satu pasfoto berwarna ukuran 3x4 di tempat yang telah disediakan. 7.Semua pertanyaan harus dijawab, kekurang-lengkapan dan kekurang-jelasan pengisian mengakibatkan ditolaknya pendaftaran Bidikmisi. 8.Kirimkan formulir (asli) beserta berkas berkas pendukung (copy) ke perguruan tinggi yang membuka seleksi mandiri sesuai dengan ketentuan masing masing perguruan tinggi. 9.Informasi lebih lanjut dapat menghubungi email: [email protected] B. PETUNJUK PENGISIAN I. DATA DIRI 1.NAMA LENGKAP Isikan nama Saudara pada tempat yang tersedia. Susunan dan ejaan harus sesuai dengan nama yang tertulis pada Rapor dan atau Ijazah jenjang pendidikan sebelumnya. Nama yang lebih panjang dari 30 karakter disingkat nama yang paling belakang. Contoh : Dwilaksana Agus Susilo Harto Budiman disingkat menjadi Dwilaksana A S H Budiman D H

W

I

L

A

K

S

O

N

B

U

D

I

M

A

N

O

A

S

2.JENIS KELAMIN Isikan angka 1 atau 2 sesuai dengan jenis kelamin Saudara. 3. AGAMA Isikan nomor yang sesuai dengan agama yang Saudara anut sesuai KTP 4.KAB/KOTA LAHIR Isikan nama Kabupaten / Kota tempat Saudara dilahirkan. Contoh : Kab Mojokerto, Kota Surabaya 5.TANGGAL LAHIR Isikan tanggal – bulan – tahun Saudara dilahirkan. Contoh : 28-07-1992. Jika anda lahir pada 27 Juli 1992



6. ALAMAT Isikan alamat surat menyurat yang bisa dihubungi dengan format :nama jalan dan nomor, kecamatan, kota. Contoh : Jl Rabiul Awal No.5 RT 05, RW 06, Kec Sanan Wetan, Kota Blitar. 7.KODE POS Isikan kode pos tempat tinggal Saudara, jika tidak memiliki kode pos cantumkan 000000. Contoh : 60111. 8.TELEPON RUMAH Isikan nomor telepon rumah tinggal disertai kode wilayah, jika tidak mempunyai agar dikosongkan. 9.HP Isikan nomor handphone, jika tidak memiliki agar dikosongkan. II. KELUARGA 1.NAMA AYAH / WALI Isikan nama kandung Ayah / wali Contoh: Sudarmo. 2.PEKERJAAN AYAH / WALI Isikan nomor yang sesuai dengan pekerjaan Ayah / Wali, atau jika pekerjaan adalah lain lain isikan dalam kolom yang tersedia. Contoh: isikan 5 jika Ayah/Wali merupakan petani dan bekerja sebagai apakah Ayah / Wali anda. Contoh: Pemilik lahan. 3.NAMA IBU Isikan nama Ibu kandung. Contoh: Sudarmi. 4.PEKERJAAN IBU Isikan nomor yang sesuai dengan pekerjaan Ibu, atau jika Lainnya, isikan dalam kolom yang tersedia. Contoh: isikan 1 jika Ibu merupakan PNS dan bekerja sebagai apakah Ibu anda, misal: Guru. 5.JUMLAH TANGGUNGAN Isikan jumlah tanggungan orang tua / wali saudara yang masih berusia dibawah 21 tahun dan diatas 21 tahun jika masih kuliah. Contoh: jika keluarga mempunyai 3 orang anak, istri tidak bekerja dan ada 1 keponakan yang hidup bersama, maka isikan angka 5 6.HP ORANG TUA Isikan nomor HP dari orang tua Saudara, jika merupakan No CDMA agar disertakan kode areanya.



7.STATUS ORANG TUA Isikan status orang tua yang sekarang menanggung kehidupan Saudara. 8.PENDIDIKAN ORANG TUA Isikan pendidikan terakhir dari orang tua yang menanggung hidup Saudara sekarang. 9.ORANG TUA KANDUNG Isikan status orang tua kandung Saudara. III. RUMAH TANGGA 1. KEPEMILIKAN Isikan nomor yang sesuai dengan status kepemilikan rumah tinggal Saudara. a. Contoh: Isikan nomor 3 dalam kolom yang disediakan jika saudara menempati tempat tinggal dengan menyewa secara bulanan. 2. TAHUN PEROLEHAN a. Isikan tahun perolehan dari rumah tinggal Saudara. b. Contoh: Isikan tahun 1990 jika perolehan rumah tinggal pada tahun 1990 3. SUMBER LISTRIK a. Isikan nomor yang sesuai dengan sumber listrik dari rumah tinggal saudara dan besarnya VA. Contoh : isikan angka 1 dan 450, jika rumah tinggal dengan sumber listrik PLN 450 VA. 4. LUAS TANAH a. Isikan nomor yang sesuai dengan luas tanah rumah tinggal b. Contoh: isikan nomor 1 jika luas tanah rumah tinggal mempunyai luasan 25 M 2. 5. LUAS BANGUNAN a. Isikan nomor yang sesuai dengan luas bangunan. b. Contoh : isikan nomor 1 jika rumah mempunyai luasan 25 M 2. 6. MANDI CUCI KAKUS a. Isikan nomor yang sesuai dengan fasilitas mandi cuci kakus dari rumah tinggal. b. Contoh: isikan 3 jika menggunakan fasilitas MCK bersama diluar rumah. 7. SUMBER AIR a. Tandai dengan tanda silang (x) untuk jenis sumber air yang dapat dimanfaatkan oleh rumah tinggal. b. Contoh: Silangi kotak kemasan dan kotak PDAM jika rumah menggunakan air kemasan sebagai air minum dan PDAM untuk kebutuhan masak / cuci. 8. JARAK PUSAT KABUPATEN / KOTA a. Isikan jarak rumah tinggal dari jalan pusat kabupaten / kota dalam satuan kilometer. Contoh : Isikan 3 jika jarak rumah dari pusat kabupaten / kota adalah 3 kilometer.


(formulir diisi dengan huruf kapital) 9.

JUMLAH ORANG TINGGAL. a. Isikan jumlah orang yang tinggal di rumah dalam waktu 9 (sembilan) bulan terakhir. b. Contoh: isikan 7 jika keluarga berjumlah 7 orang (termasuk orang tua) tinggal di rumah dalam waktu 9 bulan terakhir.

IV. EKONOMI KELUARGA 1. PENGHASILAN AYAH / WALI Isikan angka yang sesuai dengan rata rata penghasilan kotor per bulan yang diterima oleh Ayah / Wali dalam 12 bulan terakhir. 2. PENGHASILAN IBU Isikan angka yang sesuai dengan rata rata penghasilan kotor per bulan yang diterima oleh Ibu dalam 12 bulan terakhir. V.

PENDIDIKAN 1. KODE SEKOLAH ASAL Isikan kode NPSN ( Nomor Pokok Sekolah Nasional ) Sekolah Saudara, jika tidak mengetahui tanyakan kepada Kepala Sekolah. 2. NAMA SEKOLAH ASAL Isikan nama sekolah beserta nama kabupaten / kota asal sekolah. Contoh: SMAN 1 KABUPATEN WONOGIRI. 3. NOMOR INDUK Isikan kode NISN ( Nomer Induk Siswa Nasional ) Saudara, jika tidak mengetahui tanyakan pada Kepala Sekolah. 4. TAHUN LULUS Isikan 2014 untuk yang akan lulus 2014 dan 2013 untuk yang sudah lulus tahun 2013. Lulusan tahun sebelum tahun 2013 tidak diperkenankan mendaftar Bidikmisi 5. JURUSAN Tuliskan jurusan selama di SMA/SMK/MA/MAK. 6. URUTAN PRESTASI DI SEKOLAH a. Isikan urutan prestasi di sekolah untuk semester 4 dan total nilai serta jumlah mapel Contoh: isikan 2 jika urutan prestasinya 2 di sekolah(jurusan) dan total nilai 1200 untuk 15 mapel b. Isikan urutan prestasi di sekolah untuk semester 5 dan total nilai serta jumlah mapel Contoh: isikan 1 jika urutan prestasinya 1 di sekolah(jurusan) dan total nilai 1200 untuk 15 mapel

Pedoman-Bidikmisi-2014

Recommend Documents