PENDAHULUAN
A. GAMBARAN UMUM Pedoman keuangan ini adalah salah satu pedoman pelaksanaan yang dibuat oleh DPPEK KOWINA Jawa Barat untuk pelaksanaan setiap hal yang berkaitan dengan dana (keuangan) dalam program BMM. Dengan pedoman ini diharapkan dapat terbangun suatu sistem pengelolaan keuangan dalam BMM yang profesional dan seragam sehingga memudahkan untuk dilakukan pembinaan dan pemeriksaan (audit). Dalam pedoman ini terdapat dua bagian sistem pengelolaan keuangan, yaitu ; 1. Keuangan nirlaba untuk Baitul Maal sebagai pengelola dana sosial (seperti zakat, infaq shodaqoh). 2. Keuangan laba untuk Baitul Mu’awanah sebagai pengelola dana pembiayaan usaha. Masing-masing bagian terdiri dari lima pedoman, yaitu : 1. Laporan 2. Kebijakan akuntansi 3. Pengelolaan dan. 4. Prosedur operasional keuangan. 5. Contoh format. Sistem akuntansi yang dipergunakan mengikuti PSAK syari’ah.
B. TUJUAN 1. 2. 3. 4.
Menyeragamkan sistem pengelolaan keuangan. Membina pengelola BMM dalam kemampuan akuntansi. Menjaga akuntabilitas publik program. Menjamin auditabilitas kebijakan yang ada.
C. SISTEMATIKA Pedoman keuangan ini disusun dengan sitematika sebagai berikut :
1. 2. 3. 4. 5.
Bagian Pendahuluan Bagian I Pedoman Akuntansi Baitul Maal. Bagian II Pedoman Akuntansi Baitul Mu’aawanah Bagian Penutup Lampiran.
D. MASA BERLAKU 1.
Pedoman ini berlaku sejak ditetapkan namun dalam pelaksanaannya terbagi menjadi : Pemberlakuan menyeluruh untuk DPPEK 2. Pemberlakuan bertahap untuk BMM sesuai dengan kondisinya masingmasing menurut penilaian DPPEK yang didasarkan kepada kemampuan pengelola dalam menyusun laporan akuntansi.
BAB I LAPORAN
1.1. PENDAHULUAN Sistem laporan dari Baitul Maal disusun dengan memperhatikan motivasi dan kebutuhan pemakai laporan. Dengan demikian setiap laporan disusun secara berbeda untuk setiap pemakai. Perbedaan tersebut secara garis besar terbagi menjadi laporan internal dan laporan eksternal. Untuk kebutuhan laporan tersebut dalam pedoman ini disajikan dengan dua bentuk, yaitu : 1. Laporan Akuntansi Keuangan. Laporan ini dibuat untuk kebutuhan pemakaian pihak eksternal. 2. Laporan Akuntansi Manajemen. Laporan ini dibuat untuk kebutuhan pemakaian pihak internal.
1.2. LAPORAN AKUNTANSI KEUANGAN Laporan akuntansi keuangan (selanjutnya disebut laporan keuangan) digunakan untuk pertanggungjawaban pihak manajemen kepada pihak eksternal. Laporan disusun berdasarkan data historis yang diolah secara intracomtable. Penyusunan laporan tersebut mengikuti standar untuk organisasi nirlaba. 1. 2. 3. 4.
Laporan keuangan Baitul Maal terdiri dari :. Laporan Posisi Keuangan. Laporan Aktivitas. Laporan Arus Kas. Laporan Sisa Dana.
1.2.1. Laporan Posisi Keuangan. Laporan posisi keuangan merupakan laporan yang menggambarkan posisi atau keadaan keuangan Baitul Maal pada tanggal tertentu. Laporan ini disajikan menurut pos aktiva dan pasiva.
1.2.2. Laporan Aktivitas Laporan aktivitas merupakan laporan yang menggambarkan penerimaan dan pengeluaran selama periode tertentu.
1.2.3. Laporan Arus Kas. Laporan arus kas menggambarkan sumber dan jumlah penerimaan serta pengeluaran kas dan setara kas dalam periode tertentu. Laporan ini terdiri dari : 1. Arus kas untuk operasional. Arus kas ini menggambarkan penerimaan dan pengeluaran kas dan setara kas untuk aktivitas sehari-hari dalam pengelolaan Baitul Maal dalam periode tertentu. Termasuk dalam aktivitas ini di antaranya adalah biaya sekretariat, administrasi, transportasi dan tunjangan kesejahteraan pengelola. 2. Arus kas untuk investasi. Arus kas ini menggambarkan penerimaan dan pengeluaran kas dan setara kas untuk pembelian berbagai aktiva tetap yang menjadi kebutuhan Baitul Maal. Demikian pula dalam keadaan tertentu dapat dilakukan investasi usaha sebagai upaya untuk penyediaan dana abadi Baitul Maal. 3. Arus kas untuk pendistribusian. Arus kas ini menggambarkan penerimaan dan pengeluaran kas dan setara kas untuk aktivitas distribusi atau pemberian dana sosial. Termasuk di antaranya adalah distribusi zakat, tunjangan kesehatan, tunjangan pendidikan dan tunjangan konsumtif bagi mustahiq.
1.2.4. Laporan Sisa Dana. Laporan Sisa Dana berisi jumlah dana yang diterima dari donatur (grantor) tertentu, angggaran untuk setiap pos, jumlah yang telah dipergunakan serta sisa dana yang belum dipergunakan pada tanggal lapoan.
1.3. LAPORAN AKUNTANSI MANAJEMEN Laporan akuntansi manajemen (selanjutnya disebut laporan manajemen) disajikan untuk pihak internal dari program. Dalam hal ini pihak internal adalah BMM, DPPEK
dan KOWINA Jawa Barat. Laporan ini disajikan untuk kepentingan manajerial. Laporan ini tidak diwajibkan untuk diaudit. Laporan manajemen terdiri dari ; 1. Laporan mingguan. 2. Laporan bulanan. 3. Laporan tiga bulanan. 4. Laporan tahunan.
1.3.1. Laporan mingguan Laporan ini dibuat oleh manager Baitul Maal pada setiap akhir minggu untuk disampaikan kepada manager umum. Laporan ini cukup berisi laporan aktivitas. Untuk BMM tertentu yang menurut pertimbangan DPPEK memerlukan penangan khusus dapat diberlakukan kewajiban laporan mingguan dari BMM kepada DPPEK.
1.3.2. Laporan bulanan. Laporan ini dibuat oleh BMM (ditandatangani manager umum) setiap akhir bulan untuk disampaikan kepada DPPEK. Laporan ini harus sudah diterima DPPEK satu minggu sejak tutup bulan yang bersangkutan. Laporan bulanan berisi : 1. Laporan aktifitas. 2. Laporan arus kas. 3. Data statistik bulanan.
1.3.3. Laporan tiga bulanan. Laporan ini harus sudah diterima DPPEK satu minggu sejak tutup tiga bulan yang bersangkutan. Laporan tiga bulanan berisi : 1. Laporan aktifitas. 2. Laporan arus kas. 3. Laporan sisa dana. 4. Data statistik tiga bulanan.
1.3.4. Laporan tahunan. Laporan ini harus sudah diterima DPPEK dua minggu sejak tutup tahun. Laporan tahunan berisi : 1. Laporan posisi keuangan. 2. Laporan aktifitas. 3. Laporan arus kas. 4. Laporan sisa dana. 5. Data statistik tahunan. 6. Rencana anggaran tahun depan.
BAB II KEBIJAKAN AKUNTANSI
2.1. PENDAHULUAN Kebijakan akuntansi adalah ketentuan-ketentuan yang ditetapkan sehingga diperoleh kesamaan pengertian antara penyusun laporan akuntansi dan pemakai laporan akuntansi. Kebijakan akutansi ini mengikuti PSAK No. 45 tentang pelaporan Keuangan Organisasi Nirlaba.
2.2. PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN Laporan keuangan disajikan berdasarkan konsep biaya historis. Transaksi dicatat berdasarkan dasar akrual. Seluruh pencatatan dan pelaporan dilakukan dalam mata uang rupiah. Laporan arus kas disusun berdasarkan metode langsung yang dibagi ke dalam arus kas berdasarkan kegiatan operasional, investasi dan pendistribusian.
2.3. AKUNTANSI DANA Untuk memastikan pembatasan atau ketentuan pendanaan yang tersedia bagi Baitul Maal, asumsi Baitul Maal disusun mengikuti prinsip-prinsip dari akuntansi dana. Prosedur ini dilakukan di mana dana-dana yang ada diklasifikasikan secara akuntansi dan dilaporkan berdasarkan sifat-sifat dana dan tujuan penggunaannya.
2.4. PERIODE AKUNTANSI Periode akuntansi adalah satu tahu menurut tahun kalender nasional (1Januari sampai dengan 31 Desember). Untuk periode pertama dilakukan dari sejak berdiri sampai dengan akhir tahun yang terdekat.
2.5. KAS DAN SETARA KAS Semua investasi yang tidak dibatasi yang kurang dari tiga bulan diklasifikasikan ke dalam kas dan setara kas.
2.6. AKTIVA TETAP Aktiva tetap dicatat sebesar harga perolehannya. Penyusutan dihitung berdasarkan metode garis lurus berdasarkan estimasi usia produktif aktiva tanpa nilai sisa. Estimasi usia produktif aktiva tetap ditetapkan sebagai berikut : JENIS AKTIVA TETAP
USIA PRODUKTIF
Tanah dan hak atas tanah
20 tahun
Bangunan
20 tahun
Kendaraan
8 tahun
Komputer dan peralatannya
4 tahun
Furniture (mebelair)
4 tahun
Alat elektronik
4 tahun
Litelatur
2 tahun
Biaya-biaya pemeliharaan dan perbaikan aktiva tetap dibebankan pada saat terjadi. Perbaikan dan atau penambahan yang signifikan dikapitalisasi. Aktiva tetap yang tidak atau pembuangan (disposal) aktiva tetap, nilai terbawa dan akumulasi depresiasinya dikurangkan dari total akumulasi. Keuntungan dan kerugian dari transaksi ini dicatat pada periode berjalan.
2.7. AKTIVA TITIPAN Aktiva titipan diungkapkan secara terpisah.
2.8. TRANSAKSI SEWA GUNA USAHA Ditinjau dari sudut penyewa guna usaha, transaksi sewa guna usaha dikelompokkan atas capital lease dan operating lease. Transaksi sewa guna usaha akan dikelompokkan sebagai capitak lease apabila memenuhi kriteria sebagai berikut : 1. Adanya hak opsi untuk membeli aktiva tersebut pada akhir masa sewa guna usaha dengan harga yang telah disetujui pada saat dimulainya perjanjian sewa guna usaha. 2. Seluruh pembayaran berkala ditambah dengan nilai sisa sama dengan harga perolehan barang modal serta bunganya sebagai keuntungan perusahaan sewa guna usaha.
3. Masa sewa guna usaha minimal dua tahun. Kalau salah satu kriteria tersebut di atas tidak terpenuhi, maka sewa guna usaha tersebut dikelompokkan sebagai operating lease.
2.8.1. Capital lease. 1. Pada saat transaksi dicatat sebagai aktiva tetap sewa guna usaha. Kewajiban sewa guna usaha sebesar bilai tunai dari seluruh pembayaran sewa guna usaha ditambah nilai sisa yang harus dibayar oleh penyewa guna usaha pada akhir masa sewa guna usaha. 2. Setiap pembayaran sewa guna usaha dialokasikan dan dicatat sebagai angsuran pokok kewajiban sewa guna usaha dan beban bungan berdasarkan tingkat bunga yang ditetapkan. 3. Aktiva sewa guna usaha disusutkan sesuai dengan metode dan tarif penyusutan aktiva tetap. 4. Jika aktiva yang disewa guna usaha dibeli sebelum berakhirnya masa sewa guna usaha, maka perbedaan antara pembayaran yang dilakukan dengan sisa kewajiban dibebankan atau dikreditkan pada tahun berjalan. 5. Dalam hal dilakukan penjuakan dan penyewaan kembali, maka transaksi penjualan diperlakukan sebagai dua transaksi yang terpisah, yaitu transaksi penjualan dan transaksi sewa guna usaha. Selisih antara harga jual dan nilai tercatat aktiva yang dijual harus diakui dan dicatat sebagai keuntungan atau kerugian yang ditangguhkan. Amortisasi atas keuntungan atau kerugian yang ditangguhkan harus dilakukan secara proporsional dengan biaya amortisasi aktiva yang disewa guna usaha apa lease back merupakan capital leaseatau secara proporsional dengan biaya sewa apabila leaseback merupakan operaing lease.
2.8.2. Operating lease. Pembayaran sewa guna usaha selama tahun berjalan merupakan biaya sewa yang diakui berdasarkan metode garis lurus selama masa sewa guna usaha, meskipun pembayaran sewa guna usaha dilakukan dalam jumlah yang tidak sama setiap periode.
2.9. PENGAKUAN PENDAPATAN Pendapatan dari sumbangan diakui sebagai pendapatan pada saat diterima. Namun jumlah komitmen dari pendapatan yang diberikan secara bertahap, diungkapkan da-
lam laporan keuangan.
2.10. PENGAKUAN BEBAN Semua beban dicatat pada saat transaksi terjadi. Pembayaran yang dilakukan terhadap program yang belum pasti diketahui jumlahnya dicatat sebagai uang muka.
2.11. CAPITAL DAN REVENUE EXPENDITURE Pengeluaran untuk aktiva tetap yang bersifat jangka panjang (memiliki masa manfaat lebih dari satu tahun) dan nilainya sama atau lebih dari Rp. 200.000,00 untuk setiap transaksi diperlakukan sebagai capital expenditure dan dicatat sebagai aktiva tetap sesuai dengan klasifikasi aktiva yang bersangkutan dan disusutkan. Pengeluaran untuk aktiva tetap yang memiliki masa manfaat kurang dari setahun dan nilainya kurang dari Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk setiap transaksi diperlakukan sebagai revenue expenditure dan dibebankan untuk tahun yang berjalan. Untuk keperluan pengendalian perlu dibuat Daftar Aktiva Tetap (dicatat secara extracomtable. Pembelian buku dan bahan litelatur lainnya, walaupun kurang dari jumlah nilai di atas, dipandang sebagau aktiva tetap yang disusutkan selama dua tahun.
2.12. BIAYA PEMELIHARAAN DAN PERBAIKAN Pengeluaran untuk pemeliharaan atau perbaikan suatu aktiva tetap akan dikapitalisir menambah nilai aktiva tetap yang bersangkutan, jika menambah masa manfaat aktiva tetap tersebut dan jumlahnya cukup material. Jika pengeluaran untuk pemeliharaan atau perbaikan aktiva tetap tidak menambah masa manfaat aktiva tetap yang bersangkutan namun jumlahnya cukup material, maka pengeluaran tersebut dicatat sebagai beban pemeliharaan dan perbaikan yang ditangguhkan. Di luar kriteria tersebut di atas akan dicatat sebagai beban pemeliharaan dan perbaikan aktiva tetap yang bersangkutan.
2.13. BIAYA PENDIDIKAN DAN LATIHAN Seluruh pengeluaran yang dilakukan untuk keperluan pendidikan dan latihan dibebankan pada tahun berjalan.
2.14. TRANSAKSI DALAM MATA UANG ASING. Transaksi yang terjadi dalam tahun berjalan berkenaan denganmata uang asing, dicatat dengan kurs tukar pada saat transaksi terjadi. Aktiva moneter dan kewajiban dalam mata uang asing pada saat tanggal pelaporan disesuaikan mengikuti kurs tengah konversi Bank Indonesia. Untuk tujuan analisis atau permintaan dari donatur (grantor) laporan keuangan dapat dikonversi ke dalam mata uang asing.
2.15. AKTIVA BERSIH Aktiva bersih dicatat menurut sifatnya, yaitu tergantung ada tidaknya dengan ketentuan yang menyertai perolehan dana atau aktiva tersebut. Aktiva bersih dikategorikan sebagai berikut : 1. Aktiva bersih tidak terikat 2. Aktiva bersih terikat temporer 3. Aktiva bersih terikat permanen. 4. Aktiva bersih terikat total.
2.15.1. Aktiva bersih tidak terikat. Aktiva bersih tidak terikat merupakan aktiva bersih yang penggunaannya bebas sesuai dengan kebijakan BMM dengan mengindahkan syari’at, hukum dan etika. Di antaranya, aktiva bersih tidak terikat berasal dari ; 1. Sumbangan yang tidak mengikat (infaq, sodaqoh, hibah dan sejenisnya). 2. Investasi. 3. Konversi dari aktiva tidak terikat.
2.15.2. Aktiva bersih terikat temporer. Aktiva bersih terikat temporer merupakan aktiva bersih yang ketentuan penggunaannya dari donatur atau grantor atau oleh syari’at dibatasi dalam masa tertentu. Aktiva bersih terikat temporer berasal dari : 1. Sumbangan yang pembatasan penggunaannya ditentukan hanya untuk waktu tertentu. 2. Konversi aktiva terikat permanen. 3. Hasil investasi dari aktiva terikat yang ditentukan trikat temporer.
2.15.3. Aktiva bersih terikat permanen. Aktiva bersih terikat permanen adalah aktiva bersih yang ketentuan penggunaannya dari donatur, grantor atau syari’at dibatasi namun untuk masa yang tidak dibatasi. Aktiva bersih terikat permanen berasal dari : 1. Sumbangan yang penggunaannya dibatasi namun untuk waktu yang tidak terbatas. 2. Zakat Maal. 3. Waqaf.
2.15.4. Aktiva bersih terikat total. Aktiva bersih terikat total adalah aktiva bersih yang ketentuan penggunaannya serta waktunya dibatasi oleh donatur, grantor atau syaria’at. Aktiva bersih terikat total didapat dari : 1. Sumbangan yang penggunaan dan waktunya dibatasi. 2. Zakat fitrah. 3. Kurban.
BAB III PENGELOLAAN DANA
3.1. JENIS DANA Jenis dana yang diperoleh Baitul Maal terdiri dari : 1. Dana tidak terikat ; dana yang pengunaan dan waktunya tidak terbatas. 2. Dana terikat temporer ; dana yang penggunaannya tidak terbatas, namun waktu pengunaannya dibatasi, baik oleh donatur, grantor maupun syari’at. 3. Dana terikat permanen ; dana yang pengunaannya dibatasi oleh donatur, grantor ataupun oleh syari’at, namun waktu penggunaannya tidak terbatas. 4. Dana terikat total ; dana yang penggunaan dan waktunya dibatasi oleh donatur, grantor ataupun syari’at.
3.2. PERUNTUKKAN Setiap dana yang ada di Baitul Maal harus mempunyai peruntukkan yang jelas. Peruntukan tersebut disusun sesuai dengan jenis dana. Peruntukan ditetapkan oleh kebijakan manajemen, donatur atau grantor, syari’at.
3.2.1. Kebijakan manajemen. Dana yang peruntukkannya ditetapkan oleh kebijakan manajemen adalah dana tidak terikat. Dana ini dapat dipergunakan sebagai dana operasional, investasi maupun penggajian (tunjangan bagi pegawai). Dalam penetuan peruntukkan tersebut, manajemen memperhatikan data statistik, program kerja dan rencana anggaran tahunan.
3.2.2. Donatur atau grantor. Dana yang berasal dari donatur atau grantor tertentu yang tidak terkait dengan aturan syari’at disusun peruntukkannya sesuai dengan ketentuan yang disepakati dengan donatur atau grantor tersebut. Ketentuan tersebut harus dilakukan dengan dokumen tertulis.
3.2.3. Syari’at. Dana yang berkaitan dengan aturan syari’at, seperti zakat dan kurban diperuntukkan sesuai dengan ketentuan syari’at dengan memperhatikan panduan operasional dalam pedoman umum BMM. Dari dana zakat dapat dipergunakan sebagai dana gaji (tunjungan pegawai) dengan statusnya sebagai amilin.
3.3. PERUBAHAN Perubahan peruntukkan dana oleh donatur atau grantor dapat terjadi karena dua cara : 1. Habis masa waktu peruntukkannya. 2. Perubahan ketentuan peruntukkan. Perubahan ketentuan peruntukkan karena kebijakan atau keinginan donatur atau grantor dapat dilakukan apabila tidak mengganggu atau merusak program yang sedang berjalan sesuai dengan peruntukkan sebelumnya. Perubahan peruntukkan harus dilakukan dengan sebuah dokumen tertulis.
3.4. PEMAKAIAN DANA TERIKAT UNTUK TUJUAN LAIN Pada prinsipnya penggunaan dan terikat tidak diperkenankan untuk tujuan selain ketentuan peruntukkannya. Namun dalam keadaan tertentu penggunaan untuk tujuan lain tersebut dapat dilakukan dengan persetujuan donatur atau grantor dengan memperhatikan ketentuan tentang aturan perubahan peruntukkan.
3.5. PROSEDUR PENGELOLAAN 1. Setiap dana yang diperoleh dimasukkan ke dalam rekening tersendiri sesuai dengan jenisnya. 2. Untuk setiap dana terikat yang diperoleh dari donatur atau grantor tertentu dimasukkan dalam rekening tersendiri. 3. Dana terikat yang umum dimasukkan dalam rekening umum sesuai dengan jenis keterikatannya. 4. Untuk setiap rekening yang berbeda harus dilakukan pencatatan dan pembukuan yang berbeda. 5. Penggunaan dana harus dilakukan sesuai dengan peruntukkan yang telah ditetapkan.
6. Kebijakan manajemen untuk peruntukkannya sebagai dana pos tertentu hanya berkaitan dengan nilai anggarannya saja. Adapun praktek penggunaannya di lapangan disesuaikan dengan kondisi lapangan selama tidak keluar dari kebijakan anggaran yang telah ditetapkan manajemen. 7. Untuk aktiva tetap yang diperoleh diupayakan mendapatkan status yang tidak terikat, kecuali apabila dikehendaki oleh donatur atau grantor. 8. Laporan akuntansi yang dibuat harus dapat diakses dan diberitahukan kepada donatur, grantor serta masyarakat umum. 9. Konversi ke mata uang asing dapat dilakukan apabila ada permintaan dari donatur atau grantor untuk dana laporan dana yang diberikannya. 10. Prinsip-prinsip pencatatan dilakukan agar proses penyimpanan dan penggunaan dapat diaudit.
BAB IV PROSEDUR KEUANGAN
5.1. PROSEDUR AKUNTANSI OPERASIONAL 5.1.1. Pendahuluan 1. Pelaporan keuangan akuntansi dilakukan untuk mencapai standar kewajaran dari laporan keuangan atas transaksi-transaksi yang sah. 2. Transaksi pengeluaran dianggap sah apabila : • Setiap pengeluaran harus berdasarkan pada anggaran yang telah ditetapkan. • Telah diotorisasi secara memadai. • Merupakan transaksi yang legal atau atas praktek yang sehat. • Merupakan bukti yang valid dan dapat dipercaya. 3. Pencatatan dilakukan mengikuti prinsip-prinsip akuntansi yang diatur dalam standar akuntansi Indonesia. Pencatatan dianggap wajar apabila total kesalahan pencatatan transaksi tidak melebihi batas materialitas. Kewajaran atas laporan keuangan hanya dapat ditentukan oleh opini auditor. 4. Setiap pengeluaran di atas jumlah Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) harus melalui bank. 5. Penerimaan kas dalam jumlah melebihi Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah harus disetor ke bank maksimal dalam satu hari kerja. 6. Pemberlakuan prosedur dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan kondisi menurut kebijakan DPPEK yang dipertanggungjawabkan kepada KOWINA.
5.1.2. Proses akuntansi Secara umum proses akuntansi dilakukan sebagai berikut : 1. Transaksi dicatat dalam formulir yang disediakan. 2. Dicatat ke dalam buku tambahan. 3. Dimasukkan ke dalam komputer. 4. Secara periodik dicetak jurnal transaksi dan dikoreksi. 5. Setelah data tersebut valid, data diposting ke dalam general ledger. 6. Dicetak laporan.
Apabila penggunaan komputer akuntansi tidak memungkinkan, maka pencatatan dilakukan dengan menggunakan tangan kemudian untuk laporan dibuat dengan pengetikan manual.
5.1.3. Prosedur umum. Prosedur umum yang berlaku adalah : 1. Setiap transaksi harus diperiksa oleh yang berwenang dan ditandatangani. 2. Transaksi yang telah disetujui, diisi kode rekeningnya oleh staf akuntansi dan diperiksa dan ditandatangani oleh manager keuangan. 3. Transaksi dimasukkan ke dalam komputer dan buku tambahan yang relevan.Staf akuntansi mencocokkan buku besar dengan buku tambahan untuk rekening yang sesuai. 4. Setiap periode laporan staf akuntansi mencetak laporan yang dibutuhkan dalam periode tersebut untuk diperiksa. 5. Setelah mendapatkan pengesahan (tandatangan dari yang berwenang), maka laporan disampaikan kepada pihak atasannya. • Laporan Baitul Maal ditandatangani manager Baitul Maal. • Laporan BMM ditandangani Manager Umum.
5.1.4. Ketentuan otoritas kas dan bank Otoritas setiap penerimaan dan pengeluaran kas dan setara kas ditetapkan sebagai berikut : NILAI TRANSAKSI
OTORITAS
…………………s.d. Rp. 500.000,00
Kasir
Rp.
500.000,00 s.d. Rp. 2.000.000,00
Kabag I Adm Keuangan
Rp. 2.000.000,00 s.d. Rp. 5.000.000,00
Manager IV
Rp. 5.000.000,00 s.d. Rp. 10.000.000,00
Manager Umum
Rp. 10.000.000,00 s.d. ………………….
DPPEK
5.1.5. Prosedur Penerimaan dan Pengeluaran Prosedur penerimaan dan pengeluaran yang berlaku adalah : 1. Setiap peneriman atau pengeluaran harus dibuatkan bukti penerimaan atau pengeluaran sesuai dengan jenisnya (bank atau kas).
2. Bukti penerimaan atau pengeluaran harus dibuat dengan nomor urut. 3. Bukti penerimaan atau pengeluaran harus dilengkapi dengan bukti transaksi asli. 4. Bukti penerimaan atau pengeluaran yang salah harus dicap “BATAL” dan difile bersama dengan bukti penerimaan atau pengeluaran lainnya. 5. Bukti penerimaan dan pengeluaran harus diotorisasi sesuai dengan ketentuan otorisasi. 6. bukti penerimaan dan pengeluaran dicatat pada buku penerimaan atau pengeluaran sesuai jenisnya (bank atau kas). 7. Bukti penerimaan atau pengeluaran yang telah dicatat difile berdasarkan nomor urut dalam file tersendiri.
5.1.6. Prosedur Pengisian kembali Kas Kecil. Prosedur pengisian kembali kas kecil yang berlaku adalah : 1. Jika posisi kas telah mencapai jumlah kurang dari Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) staf keuangan mempersiapkan bukti pengisian kembali kas kecil satu rangkap dan mempersiapkan bukti pengeluaran bank untuk pengisian kembali kas kecil. 2. Kasir menyerahkan pengisian kembali kas kecil kepada manager administrasi keuangan beserta bukti pengeluaran bank untuk meminta persetujuan. 3. Manager administrasi keuangan memeriksa pengeluaran kas dan menandatangani bukti pengeluaran bank. 4. Kasir mengambil uang di bank dan mencatatnya dalam buku kas.
5.1.7. Prosedur Akuntansi Umum Prosedur akuntansi umum adalah prosedur yang tidak berkaitan dengan kas, bank atau setara kas lainnya. Bukti yang dipakai pada transaksi ini adalah bukti umum. Prosedur yang berlaku adalah sebagai berikut : 1. Setiap transaksi non kas dan bank yang terjadi harus dibuatkan bukti umum (general voucher). 2. Bukti umum dibuat dengan nomor urut. 3. Bukti umum yang dibuat harus dilengkapi dengan bukti-bukti pendukung. 4. Setiap transaksi dengan bukti umum harus diotorisasi oleh Manager Administrasi Keuangan. 5. Bukti umum yang telah dibuat, difile berdasarkan nomor urut dalam file tersendiri.
5.1.8. Prosedur Filling. Setelah proses transaksi, harus dilakukan filling atau penyimpinan dokumen dalam file tersendiri untuk setiap jenis dokumen. Dokumen ini harus disimpan dalam tempat yang aman dan terpelihara paling sedikit dalam waktu lima tahun. Untuk itu filling dilakukan dengan prosedur : 1. Setiap jenis dokumen difile dalam folder tersendiri dan jangan dicampur dengan lainnya. 2. Dokumen disusun berurut berdasarkan nomor urut transaksi. Jika sebagian dokumen tidak mempunyai nomor, pengurutan dapat dilakukan dengan berdasarkan tanggal atau abjad. 3. Bukti yang digunakan untuk transaksi yang menghasilkan dokumen tersebut disimpan bersamaan sebagai lampiran dokumen tersebut. 4. Folder tempat file disimpan diberi nama dengan identifikasi : • Nama dokumen. • Waktu dokumen (bulan dan tahun) atau rentang nomor urut dokumen. 5. Dokumen yang mememrlukan penelusuran tersendiri harus dibuatkan salinannya dan disimpan dalam file tersendiri.
5.2. PROSEDUR OPERASIONAL KEUANGAN 5.2.1. Prosedur Perjalanan Dinas. Yang dimaksud perjalanan dinas adalah perjalanan untuk urusan Baitul Maal yang dilakukan untuk wilayah di luar kota dengan jarak minimal 15 km dari batas kota. 1. Permohonan Permintaan dana bagi perjalanan dinis dibuat dengan bukti uang muka. 2. Persetujuan uang muka. Bukti uang muka harus disetujui manager baitul maal. 3. Bukti asli. Bukti asli dari setiap transaksi yang tidak dibiayai secara lump sum, harus disertakan dan diserahkan ke bagian administrasi keuangan bersamaan dengan waktu pertanggungjawaban uang muka. 4. Pertanggungjawaban. Uang muka perjalanan dinas harus dipertanggungjawabkan paling lambat tujuh hari setelah perjalanan dinas berakhir. Pertanggung jawaban dibuat berupa laporan uang muka yang diserta bukti transaksi (bon).
5. Sisa uang muka. Sisa uang muka harus dikembalikan ke Baitul Maal saat pertanggungjawaban. 6. Biaya yang dapat ditanggung Baitul Maal. Baitul Maal dapat menangung biaya-biaya perjalanan dinas sebagai berikut : • Biaya registrasi atau pendaftaran seminar/lokakarya/pelatihan dan sejenisnya. • Biaya tiket perjalanan pulang pergi sebesar jenis angkutan yang disetujui. • Biaya dari dan ke Baitul Maal --- terminal/statsiun/bandara --- lokasi acara, dengan rincian 2 X Rp. 15.000,00 dan 2 X Rp. 20.000,00. • Biaya penginapan sebesar yang tercantum dalam kuitansi tempat penginapan termasuk PPN dan pajak lainnya. • Biaya akomodasi per hari per orang sebesar maksimal Rp. 100.000,00 7. Biaya yang tidak dapat ditanggung Baitul Maal. Baitul Maal tidak dapat menanggung biaya-biaya sebagai berikut : • Biaya jamuan lokasi acara, walaupun dengan bukti asli. • Pembelian dengan mini-bar di hotel. • Pembelian berbagai suovenir, atau perangkat akomodasi hotel. • Biaya photo yang digunakan untuk kepentingan pribadi. • Laundry 8. Jenis angkutan yang diizinkan. Jenis angkutan yang diijinkan adalah sebagai berikut : • Untuk perjalanan dalam pulau, maksimal menggunakan kereta api kelas bisnis. Untuk perjalanan yang tidak dapat menggunakan kereta api, dapat menggunakan tiket bis dengan kelas eksekutif, atau menggunakan kendaraan yang disewa. • Untuk perjalanan ke luar pulau, maksimal menggunakan pesawat terbang dengan kelas ekonomi. • Untuk perjalanan yang hanya memungkinkan satu kendaraan tertentu, maka dipergunakan kendaraan tersebut. 9. Biaya dan tingkat penginapan yang diizinkan. Hotel dan biaya yang diijinkan untuk didanai Baitul Maal adalah maksimal hotel bintang tiga.
Baitul Maal tidak mengganti biaya-biaya yang telah ditanggung oleh penyelenggara.
5.2.2. Biaya/Seminar/Lokakarya/Pelatihan /Sejenis 1. Permohonan Permintaan dana untuk seminar/lokakarya/pelatihan dan sejenisnya harus dibuat dengan bukti uang muka 2. Persetujuan Bukti uang muka harus disetujui oleh Manager Baitul Maal 3. Bukti Asli Bukti asli dari setiap transaksi yang tidak dibiayai secara lump-sum, harus disertakan dan diserahkan ke bagian administrasi keuangan bersamaan dengan waktu pertanggungjawaban uang muka. 4. Pertanggungjawaban Uang muka untuk harus dipertanggungjawabkan paling lambat dalam waktu tujuh hari setelah seminar/lokakarya/pelatihan selesai. Pertanggungjawaban ini dilakukan dengan membuat laporan uang muka yang disertai dengan bukti transaksi (seperti bon dan kuitansi). 5. Sisa uang muka Sisa uang muka yang ada harus dikembalikan ke kas Baitul Maal bersamaan dengan dengan pertanggungjawaban uang muka. 6. Biaya yang dapat ditanggung Baitul Maal Baitul Maal dapat menanggung biaya-biaya sebagai berikut : • Biaya perjalanan dinas seperti tercantum dalam kebijakan perjalanan dinas, termasuk transportasi dan akomodasi. • Biaya registrasi sesuai dengan tarif seminar/lokakarya/pelatihan dan sejenisnya atau sebesar kuitansi asli. • Biaya akomodasi per hari maksimal sebesar Rp. 100.000,7. Biaya yang tidak dapat ditanggung Baitul Maal Baitul Maal tidak dapat menanggung biaya-biaya sebagai berikut : • Biaya jamuan di lokasi acara, walaupun dengan bukti asli. • Pembelian dengan mini-bar di hotel • Pembelian berbagai souvenir, atau perangkat akomodasi hotel.
• Biaya photo yang digunakan untuk kepentingan pribadi. • Laundry Baitul Maal tidak menanggung biaya-biaya yang telah disediakan oleh penyelenggara. 8. Jenis angkutan yang diijinkan Jenis angkutan yang diijinkan adalah sebagai berikut : • Untuk acara di dalam kota, baitul maal menanggung biaya transportasi lokal berupa biaya angkutan kota pulang pergi dari baitul maal ke lokasi acara. • Untuk acara di luar kota, diatur seperti dalam kebijakan perjalanan dinas 9. Penginapan. Jenis penginapam yang diijinkan adalah sebagai berikut : • Untuk acara di dalam kota, Baitul Maal tidak menanggung biaya akomodasi hotel. • Untuk acara di luar kota, diatur seperti dalam kebijakan perjalanan dinas.
5.2.3. Transportasi Lokal 1. Penggunaan Permintaan dana bagi transportasi lokal hanya disediakan untuk keperluan Baitul Maal yang tidak termasuk untuk berangkat kerja atau pulang kerja. 2. Permohonan Permintaan dana bagi transportasi lokal harus dibuat dengan bukti transportasi lokal. 3. Persetujuan Bukti transportasi lokal harus disetujui manajer yang bersangkutan dan manajer administrasi keuangan. 4. Penggunaan Taksi Penggunaan taksi dapat dilakukan jika dalam kondisi mendesak dengan seijin manajer yang bersangkutan.
5.2.4. Allowence Makan Siang dan Lembur 1. Makan siang.
• Makan siang hanya disediakan untuk staff dan karyawan baitul maal atau pihak lain yang berkerja untuk kepentingan baitul maal yang dalam perjanjiannya ditanggung oleh baitul maal. • Batas maksimum makan siang adalah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) untuk setiap porsi. • Jatah makan siang tidak dapat diuangkan. 2. Lembur. • Makan malam untuk lembur hanya disediakan untuk staff dan karyawan baitul maal atau pihak lain yang bekerja untuk kepentingan baitul maal sampai melebihi pukul 20.00. • Batas maksimum makan malam adalah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) untuk setiap porsi. • Jatah makan malam tidak dapat diuangkan.
5.2.4. Pengadaan Aktiva Tetap 1. Pengertian Aktiva tetap adalah barang tidak bergerak yang usia ekonomisnya diprediksikan lebih dari satu tahun. 2. Permohonan Permohonan untuk pengadaan aktiva tetap dilakukan oleh bagian yang memerlukan. Permohonan dilakukan dengan membuat surat permintaan pembelian yang ditandatangani oleh kepala bagian yang memerlukan. 3. Persetujuan Persetujuan untuk pengadaan aktiva tetap dilakukan oleh : JUMLAH TRANSAKSI
OTORITAS
………s.d. Rp. 500.000,00
Kabag
Rp. 500.000 s.d. Rp. Rp. 1.000.000,00
Manager Baitul Maal
Rp. 1.000.000, s.d. Rp. 5.000.000,00
Manager Umum
Rp. 5.000.000, < …………………….
DPPEK
4. Penawaran harga
Setiap pembelian aktiva tetap dilakukan dengan jumlah minimal penawaran oleh supplier sebagai berikut : NILAI
MINIMUM PENAWARAN
…………….. s.d. Rp. 1.000.000,00
Satu penawaran (beli langsung)
Rp. 1.000.000 s.d. Rp. 5.000.000,00
Dua penawaran
Rp. 5.000.000,00 < ………………
Tiga penawaran
5. Penentuan supplier Pembelian dilakukan pada supplier yang menawarkan harga paling rendah dengan kualitas yang setara. Saat dibutuhkan kualitas yang lebih, pembelian dapat dilakukan pada supplier yang menawarkan harga lebih tinggi dengan kualitas lebih baik. 6. Order pembelian Setiap pembelian harus dilengkapi dengan order pembelian. Order pembelian ditandatangani oleh manager administrasi keuangan. 7. Bukti asli pembelian. Jika telah dilakukan pembayaran, setiap pembelian harus dilengkapi dengan bukti asli faktur barang yang telah disahkan (dicap) oleh supplier. 8. Penjualan kembali dan disposal. Penjualan kembali dan disposal aktiva tetap hanya dapat dilakukan dengan persetujuan oleh pemegang persetujuan pembelian.
5.2.5. Pengadaan Jasa. 1. Pengertian Pengadaan jasa adalah pengadaan terhadap kebutuhab yang tidak berupa barang secara langsung, seperti cetakan, sofware, perbaikan bangunan, iklan. 2. Prosedur Prosedur pengadaan jasa mengikuti prosedur pengadaan aktiva tetap.
5.2.6. Pengadaan Kebutuhan Lain. 1. Pengertian.
Kebutuhan lain adalah segala kebutuhan baitul maal yang tdiak termasuk aktiva tetap maupun jasa. Termasuk di dalamnya ATK dankeperluan rumah tangga. 2. Prosedur Prosedur pengadaan kebutuhan lain dilakukan dengan mengikuti ketentuan prosedur pengadaan aktiva tetap, kecuali untuk kebutuhan rutin sehari-hari dapat dilakukan tanpa membuat order pembelian.
5.2.7. Tunjangan 1. Ketentuan jam kerja. Setiap karyawan dan staff minimal bekerja dalam waktu 35 jam seminggu pada jam kerja, yaitu antara pkl. 08.00 s.d. 16.00. Setiap kelebihan jam kerja dihitung sebagai lembur. Kerja yang dilakukan di luar jam kerja namun tidak mencapai jumlah 35 jam per minggu tidak nilai sebagai lembur. 2. Ketentuan tunjangan umum Ketentuan tunjangan dibuat berdasarkan kebijakan rapat manager dengan ketentuan umum : • Staff diusahakan mendapatkan tunjangan dari 30 % keuntungan Baitul Mu’awanah atau dana program yang disetujui oleh donatur/grantor/rapat manager. • Karyawan dapat diberikan tunjangan dari dana program yang disetujui donatur/grantor/rapat manager atau status sebagai amil zakat, yaitu tidak melebihi sepertiga dana zakat yang masuk. 3. Ketentuan tunjangan lembur. • Dokumen yang digunakan. Untuk melakukan lembur digunakan keterangan lembur yang ditandatangai oleh manager baitul maal. • Tunjangan Tunjangan lembur dihitung berdasarkan waktu efektif lembur yang dihitung senilai Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah) setiap jamnya.
BAB I LAPORAN
1.1. PENDAHULUAN Sistem laporan dari Baitul Mu’aawanah disusun dengan memperhatikan motivasi dan kebutuhan pemakai laporan. Dengan demikian setiap laporan disusun secara berbeda untuk setiap pemakai. Perbedaan tersebut secara garis besar terbagi menjadi laporan internal dan laporan eksternal. Untuk kebutuhan laporan tersebut dalam pedoman ini disajikan dengan dua bentuk, yaitu : 1. Laporan Akuntansi Keuangan. Laporan ini dibuat untuk kebutuhan pemakaian pihak eksternal. 2. Laporan Akuntansi Manajemen. Laporan ini dibuat untuk kebutuhan pemakaian pihak internal.
1.2. LAPORAN AKUNTANSI KEUANGAN Laporan akuntansi keuangan (selanjutnya disebut laporan keuangan) digunakan untuk pertanggungjawaban pihak manajemen kepada pihak eksternal. Laporan disusun berdasarkan data historis yang diolah secara intracomtable. Penyusunan laporan tersebut mengikuti standar untuk organisasi nirlaba. Laporan keuangan Baitul Mu’aawanah terdiri dari :. 1. Laporan Neraca. 2. Laporan Rugi Laba. 3. Laporan Arus Kas.
1.2.1. Laporan Neraca. Laporan neraca merupakan laporan yang menggambarkan posisi atau keadaan kekayaan Baitul Mu’aawanah pada tanggal tertentu. Laporan ini disajikan menurut pos aktiva dan pasiva.
1.2.2. Laporan Rugi Laba Laporan rugi laba merupakan laporan yang menggambarkan keuntungan atau kerugian yang dialami Baitul Mu’aawanah dalam waktu tertentu.
1.2.3. Laporan Arus Kas. Laporan arus kas menggambarkan sumber dan jumlah penerimaan serta pengeluaran kas dan setara kas dalam periode tertentu. Laporan ini terdiri dari : 1. Arus kas untuk operasional. Arus kas ini menggambarkan penerimaan dan pengeluaran kas dan setara kas untuk aktivitas sehari-hari dalam pengelolaan Baitul Mu’aawanah dalam periode tertentu. Termasuk dalam aktivitas ini di antaranya adalah biaya sekretariat, administrasi, transportasi dan tunjangan kesejahteraan pengelola. 2. Arus kas untuk investasi. Arus kas ini menggambarkan penerimaan dan pengeluaran kas dan setara kas untuk pembelian berbagai aktiva tetap yang menjadi kebutuhan Baitul Mu’aawanah. Demikian pula dapat dilakukan investasi usaha sebagai kemitraan usaha Baitul Mu’aawanah. 3. Arus kas untuk pembiayaan. Arus kas ini menggambarkan penerimaan dan pengeluaran kas dan setara kas untuk aktivitas pembiayaan. Termasuk di dalamnya adalah arus kas untuk bagi hasil. 4. Arus kas untuk tabungan. Arus kas ini menggambarkan penerimaan dan pengeluaran yang merupakan tabungan nasabah, baik menabung maupunmengambil tabungan.
1.3. LAPORAN AKUNTANSI MANAJEMEN Laporan akuntansi manajemen (selanjutnya disebut laporan manajemen) disajikan untuk pihak internal dari program. Dalam hal ini pihak internal adalah BMM, DPPEK dan KOWINA Jawa Barat. Laporan ini disajikan untuk kepentingan manajerial. Laporan ini tidak diwajibkan untuk diaudit. Laporan manajemen terdiri dari : 1. Laporan mingguan.
2. Laporan bulanan. 3. Laporan tiga bulanan. 4. Laporan tahunan.
1.3.1. Laporan mingguan Laporan ini dibuat oleh manager Baitul Mu’aawanah pada setiap akhir minggu untuk disampaikan kepada manager umum. Laporan ini cukup berisi laporan arus kas. Untuk BMM tertentu yang menurut pertimbangan DPPEK memerlukan penangan khusus dapat diberlakukan kewajiban laporan mingguan dari BMM kepada DPPEK.
1.3.2. Laporan bulanan. Laporan ini dibuat oleh BMM (ditandatangani manager umum) setiap akhir bulan untuk disampaikan kepada DPPEK. Laporan ini harus sudah diterima DPPEK satu minggu sejak tutup bulan yang bersangkutan. Laporan bulanan berisi : 1. Laporan rugi laba. 2. Laporan arus kas. 3. Data statistik bulanan.
1.3.3. Laporan tiga bulanan. Laporan ini harus sudah diterima DPPEK satu minggu sejak tutup tiga bulan yang bersangkutan. Laporan tiga bulanan berisi : 1. Laporan rugi laba. 2. Laporan arus kas. 3. Laporan neraca. 4. Data statistik tiga bulanan.
1.3.4. Laporan tahunan. Laporan ini harus sudah diterima DPPEK dua minggu sejak tutup tahun. Laporan tahunan berisi : 1. Laporan neraca.
2. 3. 4. 5.
Laporan rugi laba. Laporan arus kas. Data statistik tahunan. Rencana anggaran tahun depan.
BAB II KEBIJAKAN AKUNTANSI
2.1. PENDAHULUAN Kebijakan akuntansi adalah ketentuan-ketentuan yang ditetapkan sehingga diperoleh kesamaan pengertian antara penyusun laporan akuntansi dan pemakai laporan akuntansi. Kebijakan akutansi ini mengikuti PSAK Syari’ah.
2.2. PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN Laporan keuangan disajikan berdasarkan konsep biaya historis. Transaksi dicatat berdasarkan dasar akrual. Seluruh pencatatan dan pelaporan dilakukan dalam mata uang rupiah. Laporan arus kas disusun berdasarkan metode langsung yang dibagi ke dalam arus kas berdasarkan kegiatan operasional, investasi dan pendistribusian.
2.3. AKUNTANSI DANA Untuk memastikan pembatasan atau ketentuan pendanaan yang tersedia bagi Baitul Mu’aawanah, asumsi Baitul Mu’aawanah disusun mengikuti prinsip-prinsip dari akuntansi usaha.
2.4. PERIODE AKUNTANSI Periode akuntansi adalah satu tahu menurut tahun kalender nasional (1Januari sampai dengan 31 Desember). Untuk periode pertama dilakukan dari sejak berdiri sampai dengan akhir tahun yang terdekat.
2.5. KAS DAN SETARA KAS Semua investasi yang tidak dibatasi yang kurang dari tiga bulan diklasifikasikan ke dalam kas dan setara kas.
2.6. AKTIVA TETAP Aktiva tetap dicatat sebesar harga perolehannya. Penyusutan dihitung berdasarkan metode garis lurus berdasarkan estimasi usia produktif aktiva tanpa nilai sisa. Estimasi usia produktif aktiva tetap ditetapkan sebagai berikut : JENIS AKTIVA TETAP
USIA PRODUKTIF
Tanah dan hak atas tanah
20 tahun
Bangunan
20 tahun
Kendaraan
8 tahun
Komputer dan peralatannya
4 tahun
Furniture (mebelair)
4 tahun
Alat elektronik
4 tahun
Litelatur
2 tahun
Biaya-biaya pemeliharaan dan perbaikan aktiva tetap dibebankan pada saat terjadi. Perbaikan dan atau penambahan yang signifikan dikapitalisasi. Aktiva tetap yang tidak atau pembuangan (disposal) aktiva tetap, nilai terbawa dan akumulasi depresiasinya dikurangkan dari total akumulasi. Keuntungan dan kerugian dari transaksi ini dicatat pada periode berjalan.
2.7. AKTIVA TITIPAN Aktiva titipan diungkapkan secara terpisah.
2.8. TRANSAKSI SEWA GUNA USAHA Ditinjau dari sudut penyewa guna usaha, transaksi sewa guna usaha dikelompokkan atas capital lease dan operating lease. Transaksi sewa guna usaha akan dikelompokkan sebagai capitak lease apabila memenuhi kriteria sebagai berikut : 1. Adanya hak opsi untuk membeli aktiva tersebut pada akhir masa sewa guna usaha dengan harga yang telah disetujui pada saat dimulainya perjanjian sewa guna usaha. 2. Seluruh pembayaran berkala ditambah dengan nilai sisa sama dengan harga perolehan barang modal serta bunganya sebagai keuntungan perusahaan sewa guna usaha.
3. masa sewa guna usaha minimal dua tahun. Kalau salah satu kriteria tersebut di atas tidak terpenuhi, maka sewa guna usaha tersebut dikelompokkan sebagai operating lease.
2.8.1. Capital lease. 1. Pada saat transaksi dicatat sebagai aktiva tetap sewa guna usaha. Kewajiban sewa guna usaha sebesar bilai tunai dari seluruh pembayaran sewa guna usaha ditambah nilai sisa yang harus dibayar oleh penyewa guna usaha pada akhir masa sewa guna usaha. 2. Setiap pembayaran sewa guna usaha dialokasikan dan dicatat sebagai angsuran pokok kewajiban sewa guna usaha dan beban bungan berdasarkan tingkat bunga yang ditetapkan. 3. Aktiva sewa guna usaha disusutkan sesuai dengan metode dan tarif penyusutan aktiva tetap. 4. Jika aktiva yang disewa guna usaha dibeli sebelum berakhirnya masa sewa guna usaha, maka perbedaan antara pembayaran yang dilakukan dengan sisa kewajiban dibebankan atau dikreditkan pada tahun berjalan. 5. Dalam hal dilakukan penjuakan dan penyewaan kembali, maka transaksi penjualan diperlakukan sebagai dua transaksi yang terpisah, yaitu transaksi penjualan dan transaksi sewa guna usaha. Selisih antara harga jual dan nilai tercatat aktiva yang dijual harus diakui dan dicatat sebagai keuntungan atau kerugian yang ditangguhkan. Amortisasi atas keuntungan atau kerugian yang ditangguhkan harus dilakukan secara proporsional dengan biaya amortisasi aktiva yang disewa guna usaha apa lease back merupakan capital leaseatau secara proporsional dengan biaya sewa apabila leaseback merupakan operaing lease.
2.8.2. Operating lease. Pembayaran sewa guna usaha selama tahun berjalan merupakan biaya sewa yang diakui berdasarkan metode garis lurus selama masa sewa guna usaha, meskipun pembayaran sewa guna usaha dilakukan dalam jumlah yang tidak sama setiap periode.
2.9. PENGAKUAN PENDAPATAN Pendapatan diakui sebagai pendapatan pada saat diterima. Jumlah komitmen dari pendapatan yang diberikan secara bertahap, diungkapkan dalam laporan keuangan.
2.10. PENGAKUAN BEBAN Semua beban dicatat pada saat transaksi terjadi. Pembayaran yang dilakukan terhadap kegiatan yang belum pasti diketahui jumlahnya dicatat sebagai uang muka.
2.11. CAPITAL DAN REVENUE EXPENDITURE Pengeluaran untuk aktiva tetap yang bersifat jangka panjang (memiliki masa manfaat lebih dari satu tahun) dan nilainya sama atau lebih dari Rp. 200.000,00 untuk setiap transaksi diperlakukan sebagai capital expenditure dan dicatat sebagai aktiva tetap sesuai dengan klasifikasi aktiva yang bersangkutan dan disusutkan. Pengeluaran untuk aktiva tetap yang memiliki masa manfaat kurang dari setahun dan nilainya kurang dari Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk setiap transaksi diperlakukan sebagai revenue expenditure dan dibebankan untuk tahun yang berjalan. Untuk keperluan pengendalian perlu dibuat Daftar Aktiva Tetap (dicatat secara extracomtable. Pembelian buku dan bahan litelatur lainnya, walaupun kurang dari jumlah nilai di atas, dipandang sebagau aktiva tetap yang disusutkan selama dua tahun.
2.12. BIAYA PEMELIHARAAN DAN PERBAIKAN Pengeluaran untuk pemeliharaan atau perbaikan suatu aktiva tetap akan dikapitalisir menambah nilai aktiva tetap yang bersangkutan, jika menambah masa manfaat aktiva tetap tersebut dan jumlahnya cukup material. Jika pengeluaran untuk pemeliharaan atau perbaikan aktiva tetap tidak menambah masa manfaat aktiva tetap yang bersangkutan namun jumlahnya cukup material, maka pengeluaran tersebut dicatat sebagai beban pemeliharaan dan perbaikan yang ditangguhkan. Di luar kriteria tersebut di atas akan dicatat sebagai beban pemeliharaan dan perbaikan aktiva tetap yang bersangkutan.
2.13. BIAYA PENDIDIKAN DAN LATIHAN Seluruh pengeluaran yang dilakukan untuk keperluan pendidikan dan latihan dibebankan pada tahun berjalan.
2.14. TRANSAKSI DALAM MATA UANG ASING. Transaksi yang terjadi dalam tahun berjalan berkenaan denganmata uang asing, dicatat dengan kurs tukar pada saat transaksi terjadi. Aktiva moneter dan kewajiban dalam mata uang asing pada saat tanggal pelaporan disesuaikan mengikuti kurs tengah konversi Bank Indonesia. Untuk tujuan analisis atau permintaan dari investor atau kreditur, laporan keuangan dapat dikonversi ke dalam mata uang asing.
2.15. AKTIVA BERSIH Aktiva bersih dicatat menurut sifatnya, yaitu tergantung ada tidaknya dengan ketentuan yang menyertai perolehan dana atau aktiva tersebut. Aktiva bersih dikategorikan sebagai berikut : 1. Aktiva bersih tidak terikat 2. Aktiva bersih terikat temporer 3. Aktiva bersih terikat permanen. 4. Aktiva bersih terikat total.
2.15.1. Aktiva bersih tidak terikat. Aktiva bersih tidak terikat merupakan aktiva bersih yang penggunaannya bebas sesuai dengan kebijakan BMM dengan mengindahkan syari’at, hukum dan etika. Di antaranya, aktiva bersih tidak terikat berasal dari ; 1. Tabungan. 2. Keuntungan BMM. 3. Konversi dari aktiva tidak terikat.
2.15.2. Aktiva bersih terikat temporer. Aktiva bersih terikat temporer merupakan aktiva bersih yang ketentuan penggunaannya dari investor dalam masa tertentu. Aktiva bersih terikat temporer berasal dari : 1. Tabungan berjangka. 2. Konversi aktiva terikat permanen. 3. Hasil investasi dari aktiva terikat yang ditentukan terikat temporer.
2.15.3. Aktiva bersih terikat permanen. Aktiva bersih terikat permanen adalah aktiva bersih yang ketentuan penggunaannya dari investor dibatasi namun untuk masa yang tidak dibatasi. Aktiva bersih terikat permanen berasal dari investasi tetap.
2.15.4. Aktiva bersih terikat total. Aktiva bersih terikat total adalah aktiva bersih yang ketentuan penggunaannya serta waktunya dibatasi oleh investor atau kreditur. Aktiva bersih terikat total didapat dari : 1. Investasi berjangka. 2. Pinjaman.
BAB III PENGELOLAAN DANA
3.1. JENIS DANA Jenis dana yang diperoleh Baitul Mu’aawanah terdiri dari : 1. Dana tidak terikat ; dana yang pengunaan dan waktunya tidak terbatas. 2. Dana terikat temporer ; dana yang penggunaannya tidak terbatas, namun waktu pengunaannya dibatasi oleh investor. 3. Dana terikat permanen ; dana yang pengunaannya dibatasi oleh investor, namun waktu penggunaannya tidak terbatas. 4. Dana terikat total ; dana yang penggunaan dan waktunya dibatasi oleh investor atau kreditur.
3.2. PERUNTUKKAN Setiap dana yang ada di Baitul Mu’aawanah harus mempunyai peruntukkan yang jelas. Peruntukan tersebut disusun sesuai dengan jenis dana. Peruntukan ditetapkan oleh kebijakan manajemen dan investor atau kesepakatan denan kreditur.
3.2.1. Kebijakan manajemen. Dana yang peruntukkannya ditetapkan oleh kebijakan manajemen adalah dana tidak terikat. Dana ini dapat dipergunakan sebagai dana operasional, investasi maupun penggajian (tunjangan bagi pegawai). Dalam penetuan peruntukkan tersebut, manajemen memperhatikan data statistik, program kerja dan rencana anggaran tahunan.
3.2.2. Investor. Dana yang berasal dari investor tertentu disusun peruntukkannya sesuai dengan ketentuan yang disepakati dengan investor tersebut. Ketentuan tersebut harus dilakukan dengan dokumen tertulis.
3.2.3. Kreditur. Dana yang berkaitan dengan kreditur diperuntukkan sesuai dengan ketentuan dalam kesepakatan pinjam meminjam dengan memperhatikan panduan operasional dalam pedoman umum BMM.
3.3. PERUBAHAN Perubahan peruntukkan dana oleh investor dapat terjadi karena dua cara : 1. Habis masa waktu peruntukkannya. 2. Perubahan ketentuan peruntukkan. Perubahan ketentuan peruntukkan karena kebijakan atau keinginan investor dapat dilakukan apabila tidak mengganggu atau merusak program yang sedang berjalan sesuai dengan peruntukkan sebelumnya. Perubahan peruntukkan harus dilakukan dengan sebuah dokumen tertulis.
3.4. PEMAKAIAN DANA TERIKAT UNTUK TUJUAN LAIN Pada prinsipnya penggunaan dan terikat tidak diperkenankan untuk tujuan selain ketentuan peruntukkannya. Namun dalam keadaan tertentu penggunaan untuk tujuan lain tersebut dapat dilakukan dengan persetujuan investor atau kreditur dengan memperhatikan ketentuan tentang aturan perubahan peruntukkan.
3.5. PROSEDUR PENGELOLAAN 1. Setiap dana yang diperoleh dimasukkan ke dalam rekening tersendiri sesuai dengan jenisnya. 2. Untuk setiap dana terikat yang diperoleh dari investor atau kreditur tertentu dimasukkan dalam rekening tersendiri. 3. Dana terikat yang umum dimasukkan dalam rekening umum sesuai dengan jenis keterikatannya. 4. Untuk setiap rekening yang berbeda harus dilakukan pencatatan dan pembukuan yang berbeda. 5. Penggunaan dana harus dilakukan sesuai dengan peruntukkan yang telah ditetapkan. 6. Kebijakan manajemen untuk peruntukkannya sebagai dana pos tertentu hanya berkaitan dengan nilai anggarannya saja. Adapun praktek penggunaannya di lapangan disesuaikan dengan kondisi lapangan selama tidak keluar dari kebijakan anggaran yang telah ditetapkan manajemen.
7. Untuk aktiva tetap yang diperoleh diupayakan mendapatkan status yang tidak terikat, kecuali apabila dikehendaki oleh investor atau kreditur. 8. Laporan akuntansi yang dibuat harus dapat diakses dan diberitahukan kepada investor, ke\reditur dan nasabah. 9. Konversi ke mata uang asing dapat dilakukan apabila ada permintaan dari investor atau kreditur untuk dana laporan dana yang diberikannya. 10. Prinsip-prinsip pencatatan dilakukan agar proses penyimpanan dan penggunaan dapat diaudit.
BAB IV PROSEDUR KEUANGAN
5.1. PROSEDUR AKUNTANSI OPERASIONAL 5.1.1. Pendahuluan 1. Pelaporan keuangan akuntansi dilakukan untuk mencapai standar kewajaran dari laporan keuangan atas transaksi-transaksi yang sah. 2. Transaksi pengeluaran dianggap sah apabila : 3. Setiap pengeluaran harus berdasarkan pada anggaran yang telah ditetapkan. 4. Telah diotorisasi secara memadai. 5. Merupakan transaksi yang legal atau atas praktek yang sehat. 6. Merupakan bukti yang valid dan dapat dipercaya. 7. Pencatatan dilakukan mengikuti prinsip-prinsip akuntansi yang diatur dalam standar akuntansi Indonesia. Pencatatan dianggap wajar apabila total kesalahan pencatatan transaksi tidak melebihi batas materialitas. Kewajaran atas laporan keuangan hanya dapat ditentukan oleh opini auditor. 8. Setiap pengeluaran di atas jumlah Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) harus melalui bank. 9. Penerimaan kas dalam jumlah melebihi Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah harus disetor ke bank maksimal dalam satu hari kerja. 10. Pemberlakuan prosedur dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan kondisi menurut kebijakan DPPEK yang dipertanggungjawabkan kepada KOWINA.
5.1.2. Proses akuntansi Secara umum proses akuntansi dilakukan sebagai berikut : 1. Transaksi dicatat dalam formulir yang disediakan. 2. Dicatat ke dalam buku tambahan. 3. Dimasukkan ke dalam komputer. 4. Secara periodik dicetak jurnal transaksi dan dikoreksi. 5. Setelah data tersebut valid, data diposting ke dalam general ledger. 6. Dicetak laporan. Apabila penggunaan komputer akuntansi tidak memungkinkan, maka pencatatan dilakukan dengan menggunakan tangan kemudian untuk laporan dibuat dengan pe-
ngetikan manual.
5.1.3. Prosedur umum. Prosedur umum yang berlaku adalah : 1. Setiap transaksi harus diperiksa oleh yang berwenang dan ditandatangani. 2. Transaksi yang telah disetujui, diisi kode rekeningnya oleh staf akuntansi dan diperiksa dan ditandatangani oleh manager keuangan. 3. Transaksi dimasukkan ke dalam komputer dan buku tambahan yang relevan.Staf akuntansi mencocokkan buku besar dengan buku tambahan untuk rekening yang sesuai. 4. Setiap periode laporan staf akuntansi mencetak laporan yang dibutuhkan dalam periode tersebut untuk diperiksa. 5. Setelah mendapatkan pengesahan (tandatangan dari yang berwenang), maka laporan disampaikan kepada pihak atasannya. • Laporan Baitul Mu’aawanah ditandatangani manager Baitul Mu’aawanah. • Laporan BMM ditandangani Manager Umum.
5.1.4. Ketentuan otoritas kas dan bank Otoritas setiap penerimaan dan pengeluaran kas dan setara kas ditetapkan sebagai berikut : NILAI TRANSAKSI
OTORITAS
…………………s.d. Rp. 500.000,00
Kasir
Rp.
500.000,00 s.d. Rp. 2.000.000,00
Kabag II Adm Keuangan
Rp. 2.000.000,00 s.d. Rp. 5.000.000,00
Manager IV
Rp. 5.000.000,00 s.d. Rp. 10.000.000,00
Manager Umum
Rp. 10.000.000,00 s.d. ………………….
DPPEK
5.1.5. Prosedur Penerimaan dan Pengeluaran Prosedur penerimaan dan pengeluaran yang berlaku adalah : 1. Setiap peneriman atau pengeluaran harus dibuatkan bukti penerimaan atau pengeluaran sesuai dengan jenisnya (bank atau kas). 2. Bukti penerimaan atau pengeluaran harus dibuat dengan nomor urut.
3. Bukti penerimaan atau pengeluaran harus dilengkapi dengan bukti transaksi asli. 4. Bukti penerimaan atau pengeluaran yang salah harus dicap “BATAL” dan difile bersama dengan bukti penerimaan atau pengeluaran lainnya. 5. Bukti penerimaan dan pengeluaran harus diotorisasi sesuai dengan ketentuan otorisasi. 6. bukti penerimaan dan pengeluaran dicatat pada buku penerimaan atau pengeluaran sesuai jenisnya (bank atau kas). 7. Bukti penerimaan atau pengeluaran yang telah dicatat difile berdasarkan nomor urut dalam file tersendiri.
5.1.6. Prosedur Pengisian kembali Kas Kecil. Prosedur pengisian kembali kas kecil yang berlaku adalah : 1. Jika posisi kas telah mencapai jumlah kurang dari Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) staf keuangan mempersiapkan bukti pengisian kembali kas kecil satu rangkap dan mempersiapkan bukti pengeluaran bank untuk pengisian kembali kas kecil. 2. Kasir menyerahkan pengisian kembali kas kecil kepada manager administrasi keuangan beserta bukti pengeluaran bank untuk meminta persetujuan. 3. Manager administrasi keuangan memeriksa pengeluaran kas dan menandatangani bukti pengeluaran bank. 4. Kasir mengambil uang di bank dan mencatatnya dalam buku kas.
5.1.7. Prosedur Akuntansi Umum Prosedur akuntansi umum adalah prosedur yang tidak berkaitan dengan kas, bank atau setara kas lainnya. Bukti yang dipakai pada transaksi ini adalah bukti umum. Prosedur yang berlaku adalah sebagai berikut : 1. Setiap transaksi non kas dan bank yang terjadi harus dibuatkan bukti umum (general voucher). 2. Bukti umum dibuat dengan nomor urut. 3. Bukti umum yang dibuat harus dilengkapi dengan bukti-bukti pendukung. 4. Setiap transaksi dengan bukti umum harus diotorisasi oleh Manager Administrasi Keuangan. 5. Bukti umum yang telah dibuat, difile berdasarkan nomor urut dalam file tersendiri.
5.1.8. Prosedur Filling. Setelah proses transaksi, harus dilakukan filling atau penyimpinan dokumen dalam file tersendiri untuk setiap jenis dokumen. Dokumen ini harus disimpan dalam tempat yang aman dan terpelihara paling sedikit dalam waktu lima tahun. Untuk itu filling dilakukan dengan prosedur : 1. Setiap jenis dokumen difile dalam folder tersendiri dan jangan dicampur dengan lainnya. 2. Dokumen disusun berurut berdasarkan nomor urut transaksi. Jika sebagian dokumen tidak mempunyai nomor, pengurutan dapat dilakukan dengan berdasarkan tanggal atau abjad. 3. Bukti yang digunakan untuk transaksi yang menghasilkan dokumen tersebut disimpan bersamaan sebagai lampiran dokumen tersebut. 4. Folder tempat file disimpan diberi nama dengan identifikasi : • Nama dokumen. • Waktu dokumen (bulan dan tahun) atau rentang nomor urut dokumen. 5. Dokumen yang mememrlukan penelusuran tersendiri harus dibuatkan salinannya dan disimpan dalam file tersendiri.
5.2. PROSEDUR OPERASIONAL KEUANGAN 5.2.1. Prosedur Perjalanan Dinas. Yang dimaksud perjalanan dinas adalah perjalanan untuk urusan Baitul Mu’aawanah yang dilakukan untuk wilayah di luar kota dengan jarak minimal 15 km dari batas kota. 1. Permohonan Permintaan dana bagi perjalanan dinis dibuat dengan bukti uang muka. 2. Persetujuan uang muka. Bukti uang muka harus disetujui manager Baitul Mu’aawanah. 3. Bukti asli. Bukti asli dari setiap transaksi yang tidak dibiayai secara lump sum, harus disertakan dan diserahkan ke bagian administrasi keuangan bersamaan dengan waktu pertanggungjawaban uang muka. 4. Pertanggungjawaban. Uang muka perjalanan dinas harus dipertanggungjawabkan paling lambat tujuh hari setelah perjalanan dinas berakhir. Pertanggung jawaban dibuat berupa laporan uang muka yang diserta bukti transaksi (bon).
5. Sisa uang muka. Sisa uang muka harus dikembalikan ke Baitul Mu’aawanah saat pertanggungjawaban. 6. Biaya yang dapat ditanggung Baitul Mu’aawanah. Baitul Mu’aawanah dapat menangung biaya-biaya perjalanan dinas sebagai berikut : • Biaya registrasi atau pendaftaran seminar/lokakarya/pelatihan dan sejenisnya. • Biaya tiket perjalanan pulang pergi sebesar jenis angkutan yang disetujui. • Biaya dari dan ke Baitul Maal --- terminal/statsiun/bandara --- lokasi acara, dengan rincian 2 X Rp. 15.000,00 dan 2 X Rp. 20.000,00. • Biaya penginapan sebesar yang tercantum dalam kuitansi tempat penginapan termasuk PPN dan pajak lainnya. • Biaya akomodasi per hari per orang sebesar maksimal Rp. 100.000,00 7.
Biaya yang tidak dapat ditanggung Baitul Mu’aawanah. Baitul Mu’aawanah tidak dapat menanggung biaya-biaya sebagai berikut : • Biaya jamuan lokasi acara, walaupun dengan bukti asli. • Pembelian dengan mini-bar di hotel. • Pembelian berbagai suovenir, atau perangkat akomodasi hotel. • Biaya photo yang digunakan untuk kepentingan pribadi. • Laundry
8.
Jenis angkutan yang diizinkan. Jenis angkutan yang diijinkan adalah sebagai berikut : • Untuk perjalanan dalam pulau, maksimal menggunakan kereta api kelas bisnis. Untuk perjalanan yang tidak dapat menggunakan kereta api, dapat menggunakan tiket bis dengan kelas eksekutif, atau menggunakan kendaraan yang disewa. • Untuk perjalanan ke luar pulau, maksimal menggunakan pesawat terbang dengan kelas ekonomi. • Untuk perjalanan yang hanya memungkinkan satu kendaraan tertentu, maka dipergunakan kendaraan tersebut.
9.
Biaya dan tingkat penginapan yang diizinkan. Hotel dan biaya yang diijinkan untuk didanai Baitul Mu’aawanah adalah
maksimal hotel bintang tiga. Baitul Mu’awanah tidak mengganti biaya-biaya yang telah ditanggung oleh penyelenggara.
5.2.2. Biaya/Seminar/Lokakarya/Pelatihan /Sejenis 1. Permohonan Permintaan dana untuk seminar/lokakarya/pelatihan dan sejenisnya harus dibuat dengan bukti uang muka 2. Persetujuan Bukti uang muka harus disetujui oleh Manager Baitul Mu’aawanah 3. Bukti Asli Bukti asli dari setiap transaksi yang tidak dibiayai secara lump-sum, harus disertakan dan diserahkan ke bagian administrasi keuangan bersamaan dengan waktu pertanggungjawaban uang muka. 4. Pertanggungjawaban Uang muka untuk harus dipertanggungjawabkan paling lambat dalam waktu tujuh hari setelah seminar/lokakarya/pelatihan selesai. Pertanggungjawaban ini dilakukan dengan membuat laporan uang muka yang disertai dengan bukti transaksi (seperti bon dan kuitansi). 5. Sisa uang muka Sisa uang muka yang ada harus dikembalikan ke kas Baitul Mu’aawanah bersamaan dengan dengan pertanggungjawaban uang muka. 6. Biaya yang dapat ditanggung Baitul Mu’aawanah Baitul Mu’aawanah dapat menanggung biaya-biaya sebagai berikut : • Biaya perjalanan dinas seperti tercantum dalam kebijakan perjalanan dinas, termasuk transportasi dan akomodasi. • Biaya registrasi sesuai dengan tarif seminar/lokakarya/pelatihan dan sejenisnya atau sebesar kuitansi asli. • Biaya akomodasi per hari maksimal sebesar Rp. 100.000,7. Biaya yang tidak dapat ditanggung Baitul Mu’aawanah Baitul Mu’aawanah tidak dapat menanggung biaya-biaya sebagai berikut : • Biaya jamuan di lokasi acara, walaupun dengan bukti asli.
• • • • •
Pembelian dengan mini-bar di hotel Pembelian berbagai souvenir, atau perangkat akomodasi hotel. Biaya photo yang digunakan untuk kepentingan pribadi. Laundry Baitul Mu’aawanah tidak menanggung biaya-biaya yang telah disediakan oleh penyelenggara.
8. Jenis angkutan yang diijinkan Jenis angkutan yang diijinkan adalah sebagai berikut : • Untuk acara di dalam kota, Baitul Mu’aawanah menanggung biaya transportasi lokal berupa biaya angkutan kota pulang pergi dari Baitul Mu’aawanah ke lokasi acara. • Untuk acara di luar kota, diatur seperti dalam kebijakan perjalanan dinas 9. Penginapan. Jenis penginapam yang diijinkan adalah sebagai berikut : • Untuk acara di dalam kota, Baitul Mu’aawanah tidak menanggung biaya akomodasi hotel. • Untuk acara di luar kota, diatur seperti dalam kebijakan perjalanan dinas.
5.2.3. Transportasi Lokal 1. Penggunaan Permintaan dana bagi transportasi lokal hanya disediakan untuk keperluan Baitul Mu’aawanah yang tidak termasuk untuk berangkat kerja atau pulang kerja. 2. Permohonan Permintaan dana bagi transportasi lokal harus dibuat dengan bukti transportasi lokal. 3. Persetujuan Bukti transportasi lokal harus disetujui manajer yang bersangkutan dan manajer administrasi keuangan. 4. Penggunaan Taksi Penggunaan taksi dapat dilakukan jika dalam kondisi mendesak dengan seijin manajer yang bersangkutan.
5.2.4. Allowence Makan Siang dan Lembur 1. Makan siang. • Makan siang hanya disediakan untuk staff dan karyawan Baitul Mu’aawanah atau pihak lain yang berkerja untuk kepentingan Baitul Mu’aawanah yang dalam perjanjiannya ditanggung oleh Baitul Mu’aawanah. • Batas maksimum makan siang adalah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) untuk setiap porsi. • Jatah makan siang tidak dapat diuangkan. 2.
Lembur. • Makan malam untuk lembur hanya disediakan untuk staff dan karyawan Baitul Mu’aawanah atau pihak lain yang bekerja untuk kepentingan Baitul mu’aawanah sampai melebihi pukul 20.00. • Batas maksimum makan malam adalah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) untuk setiap porsi. • Jatah makan malam tidak dapat diuangkan.
5.2.4. Pengadaan Aktiva Tetap 1.
Pengertian Aktiva tetap adalah barang tidak bergerak yang usia ekonomisnya diprediksikan lebih dari satu tahun.
2.
Permohonan Permohonan untuk pengadaan aktiva tetap dilakukan oleh bagian yang memerlukan. Permohonan dilakukan dengan membuat surat permintaan pembelian yang ditandatangani oleh kepala bagian yang memerlukan.
3.
Persetujuan Persetujuan untuk pengadaan aktiva tetap dilakukan oleh : JUMLAH TRANSAKSI OTORITAS ………s.d. Rp. 500.000,00
Kabag
Rp. 500.000 s.d. Rp. Rp. 1.000.000,00
Manager Baitul Maal
Rp. 1.000.000, s.d. Rp. 5.000.000,00
Manager Umum
Rp. 5.000.000, < …………………….
DPPEK
4.
Penawaran harga Setiap pembelian aktiva tetap dilakukan dengan jumlah minimal penawaran oleh supplier sebagai berikut : NILAI MINIMUM PENAWARAN …………….. s.d. Rp. 1.000.000,00
Satu penawaran (beli langsung)
Rp. 1.000.000 s.d. Rp. 5.000.000,00
Dua penawaran
Rp. 5.000.000,00 < ………………
Tiga penawaran
5.
Penentuan supplier Pembelian dilakukan pada supplier yang menawarkan harga paling rendah dengan kualitas yang setara. Saat dibutuhkan kualitas yang lebih, pembelian dapat dilakukan pada supplier yang menawarkan harga lebih tinggi dengan kualitas lebih baik.
6.
Order pembelian Setiap pembelian harus dilengkapi dengan order pembelian. Order pembelian ditandatangani oleh manager administrasi keuangan.
7.
Bukti asli pembelian. Jika telah dilakukan pembayaran, setiap pembelian harus dilengkapi dengan bukti asli faktur barang yang telah disahkan (dicap) oleh supplier.
8.
Penjualan kembali dan disposal. Penjualan kembali dan disposal aktiva tetap hanya dapat dilakukan dengan persetujuan oleh pemegang persetujuan pembelian.
5.2.5. Pengadaan Jasa. 1.
Pengertian Pengadaan jasa adalah pengadaan terhadap kebutuhab yang tidak berupa barang secara langsung, seperti cetakan, sofware, perbaikan bangunan, iklan.
2.
Prosedur Prosedur pengadaan jasa mengikuti prosedur pengadaan aktiva tetap.
5.2.6. Pengadaan Kebutuhan Lain. 1.
Pengertian. Kebutuhan lain adalah segala kebutuhan Baitul Mu’aawaanah yang tidak
termasuk aktiva tetap maupun jasa. Termasuk di dalamnya ATK dan rumah tangga. 2.
keperluan
Prosedur Prosedur pengadaan kebutuhan lain dilakukan dengan mengikuti ketentuan prosedur pengadaan aktiva tetap, kecuali untuk kebutuhan rutin sehari-hari dapat dilakukan tanpa membuat order pembelian.
5.2.7. Tunjangan 1.
Ketentuan jam kerja. Setiap karyawan dan staff minimal bekerja dalam waktu 35 jam seminggu pada jam kerja, yaitu antara pkl. 08.00 s.d. 16.00. Setiap kelebihan jam kerja dihitung sebagai lembur. Kerja yang dilakukan di luar jam kerja namun tidak mencapai jumlah 35 jam per minggu tidak nilai sebagai lembur.
2.
Ketentuan tunjangan umum Ketentuan tunjangan dibuat berdasarkan kebijakan rapat manager dengan ketentuan umum : • Staff diusahakan mendapatkan tunjangan dari 30 % keuntungan Baitul Mu’awanah atau dana program yang disetujui oleh investor/kreditur/rapat manager. • Karyawan dapat diberikan tunjangan dari dana program yang disetujui investor/kreditur/rapat manager.
3.
Ketentuan tunjangan lembur. • Dokumen yang digunakan. Untuk melakukan lembur digunakan keterangan lembur yang ditandatangai oleh manager baitul maal. • Tunjangan Tunjangan lembur dihitung berdasarkan waktu efektif lembur yang dihitung senilai Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah) setiap jamnya.
PENUTUP
Pedoman akuntansi adalah prosedur penjaga dan pengembang dari BMM. Tanpa pedoman akuntansi akan terjadi kesimpang siuran pengelolaan keuangan yang pada akhirnya akan mempersulitka pengelolaan, pengembangan serta pemelihraan akuntabilitas publik dari BMM. Keberhasilan penerapan pedoman akuntansi menjadi tolok ukur keberhasilan program BMM. Keberhasilan tersebut membutuhkan disiplin, kesungguhan dan upaya maksimal dari seluruh komponen yang terlibat untuk mentaati pedoman akuntansi ini. Hanya kepada Allah do’a dipanjatkan. Semoga semua komponen yang terlibat dalam pelaksanaan pedoman akunansi ini mendapat hidayah, taufik dan inayah sehingga dapat melaksanakan tugas dan kewajibannya dengan baik disertai penuh keikhlasan. Alhamdulillahi rabbil ‘aalamiin. Wa al-shalaatu wa al-salaamu ‘alaa sayyidina Muhammadin wa ‘alaa aalihi wa shahbihi aj’maiin. Rabbanaa taqabbal minna innaka anta al-sami’u al ‘alim, wa tub ‘alaina innaka anta al-tawwabu al-rahiim. Allahumma iyyaaka na’budu wa iyyaaka nasta’iin ihdina al-shiratha al mustaqim shiratha al-ladziina an’amta ‘alaihim ghairil maghdhubi ‘alaihim wala al-dhaallin. Rabbanaa aatinaa fi al-dunya hasanah wa fi al-aakhirati hasanah wa qinaa adzaaba alnaar. Wa shallallaahu ‘alaa sayyidinaa Muhammadin wa ‘alaa aalihi wa shahbihi wa sallam. Wal hamdu lillahi rabbi al-aalamiin.
KATA PENGANTAR Segala puji milik Allah SWT, tuhan seru sekalian alam, pemberi segala nikmat, karunia dan berkah. Shalawat dan salam semoga tercurah kepada Rasulullah Muhammad s.a.w., keluarganya, sahabatnya serta umatnya yang senantiasa berupaya untuk mengikuti tuntunannya. Pedoman akuntansi ini adalah petunjuk pelaksanaaan prosedur akuntansi yang dilaksankan oleh Baitul Maal wal Mu’aawaanah (BMM) yang dikembangkan oleh KOWINA Jawa Barat. Pedoman ini merupakan upaya untuk mengontrol dan mengembangkan BMM tersebut dengan tetap memelihara akuntabilitas publik. Tim penyusun mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berperan serta dalam melakukan kajian dan penyusunan pedoman ini. Secara khusus disampaikan kepada Lembaga Perekonomian Nahdlatul ‘Ulama Jawa Barat, Ketua Iqbal Abieza Mahardika Foundation – sdr. Muhammad Wahyudin – serta sahabatsahabat anggota GP Ansor yang telah terlibat dalam studi lapangan. Tim penyusun berdo’a kepada Allah SWT agara memberikan berkah dan kemanfaatan dari pedoman ini, sehingga menjadi amal shalih yang menjadi landasan untuk amar ma’ruf nahyi munkar. Kepada seluruh pembaca, pengguna dan penerima manfaat dimohon keikhlasannya untuk memberikan masukan, saran, kritik serata ide-ide lainnya untuk perbaikan dari pedoman ini. Allohummar zuqnaa ‘ilman naafi’an wa ‘amalan maqbulan wa rizwan halalan thayyiban waasi’an nishaaban birahmatika ya Arhama al-rahimiin. Amin Ya mujiba al-saailin.
Tim Penyusun DPPEK KOWINA JAWA BARAT
