Nov 12, '08 3:15 KELEMBAGAAN KELEMBAGAAN MASYARAKAT ADAT DESA DI TANA TORAJA – TORAJA – AM SULAWESI SELATAN for everyone
KELEMBAGAAN KELEMBAGAAN MASYARAKA M ASYARAKAT T ADAT DESA DI TANA TORAJA – SULAWESI SELATAN Oleh : Den Upa Rombelayuk
Pendahuluan Kedaulatan komunitas masyarakat asli yang tersebar di seluruh Nusantara sudah ada sejak ribuan tahun bahkan kalau boleh dikatakan sejak manusia mendiami bumi persada ini. Kehadiran manusia dalam bentuk komunitas telah ada, serta melangsungkan aktivitas-aktivitas sosial kemasyarakatan di seluruh Nusantara dari waktu ke waktu atau generasi ke generasi. Melalui proses jangka waktu yang sangat panjang terjadi interaksi sosial antar anggota komunitas serta interaksi dengan lingkungan fisiknya secara runtut dan melembaga sedemikian rupa, sehingga terbangun suatu satuan kemasyarakatan yang mandiri yang mempunyai sistem nilai tersendiri dengan perangkat hukumnya yang dibangun oleh komunitas itu sendiri. Komunitas tersebut mandiri dan berdaulat dalam arti kemampuan keberadaan komunitas melalui proses sosialisasi nilai dan tradisi yang dilakukan dari generasi ke generasi. II. Kelembagaan Adat Proses perkembangan serta pola interaksi sosial baik antar anggota komunitas maupun antar komunitas dapat mengancam kemandirian atau eksistensi kedaulatan komunitas itu sendiri. Reaktualita dalam menghadapi situasi perubahan dibutuhkan suatu pengorganisasian agar fungsi-fungsi politik, ekonomi dan hukum dapat berjalan sebagai pilar kemandirian atau kedaulatan. Fungsi-fungsi tersebut perlu diemban dan dikawal oleh satu organisasi yang dibangun dan disepakati oleh masyarakat melalui kontak sosial atau kesepakatan melalui musyawarah yang awalnya merupakan embrio dari kelembagaan adat dalam komunitas atau yang lazim di sebut Masyarakat Adat. Keberadaan lembaga adat dalam Komunitas harus diakui dan diterima oleh seluruh anggota komunitas yang memungkinkan adat-istiadat serta tradisi semakin mapan serta tum buh berkembang secara dinamis dalam menghadapi perubahan dari waktu ke waktu. Silsilah tersebut diakui dengan sejarah dan peristiwa dari waktu ke waktu khususnya Tongkonan yang Tongkonan yang berfungsi sampai kepada masa kini. Identifikasi melalui silsilah serta sejarah perkembangan tiap lembaga adat atau komunitas dalam mempertahankan eksistensinya dapat ditelusuri sehingga merupakan kebanggaan setiap insan Toraja. Bermacam-macam sejarah dengan versi masing-masing baik dalam dongeng rakyat, atau sajak yang diucapkan dalam bahasa tinggi (Kada Tomina) dapat dibuktikan keberadaannya sampai sekarang dalam bentuk budaya adat-istiadat dan upacara-upacara adat. Penamaan Komunitas dengan Tongkonan atau Lembaga adat selamanya dikaitkan dengan nama lokasi atau tanah tempat bermukim. III. Basse Atau Kontrak Sosial Bangunan yang dibuat oleh masyarakat sebagai upaya pemberdayaan komunitas dalam mempertahankan kedaulatannya yang lazim disebut Lembaga Adat. Lembaga tersebut sebagai wadah musyawarah untuk membuat aturan-aturan adat yang dipimpin oleh seorang Pemangku Adat . Oleh karena pada asasnya jiwa demokrasi dalam pengambilan keputusan dalam masyarakat adat diwujudkan dalam bentuk musyawarah yang demokratis (Tudang Sipulung Bugis, Kombongan Toraja).
Pada prinsipnya di setiap komunitas asli atau masyarakat adat bangunan kelembagaan dengan perangkatnya diangkat dan disetujui oleh masyarakat melalui suatu perjanjian untuk menjamin kedemokrasiaan dan kepentingan umum yang diwujudkan melalui suatu upacara yang bermakna sebagai sumpah/kontrak sosial (Basse). Umumnya dalam komunitas tersebut setiap kesepakatan harus diresmikan atau dilegitimasi melalui upacara adat yang maknanya sebagai kontraksosial yang mengikat dengan sanksi sehingga oleh masyarakat Sulawesi Selatan khususnya Toraja disebut sebagai Basse. Adanya Pemangku Adat dengan konsekuensi terciptanya birokrasi dalam komunitas dapat merupakan ancaman terhadap nilai demokrasi komunitas terutama dalam pengambilan keputusan. Sepanjang pengetahuan kami awal bangunan atau pembentukan dalam perjalanan antar waktu terjadi pergeseran nilai yang menyebabkan kepemimpinan dipertahankan dalam komunitas melalui memfungsikan atau melembagakan musyawarah disepakati. Melembagakan musyawarah dan Basse dalam masyarakat atau komunitas merupakan pilar demokrasi yang sekaligus mengawal keberlangsungan hidup komunitas itu sendiri dalam mengadapi berbagai macam perubahan atau ancaman. IV. Aspek Kesejarahan Tondok lepongan bulan tana matari allo artinya Negeri sebulat bulan purnama, tanah yang bersinar bagaikan matahari yang terletak dipegunungan bagian tengah Sulawesi didiami oleh berbagai komunitas yang berasal dari satu usul keturunan. Salah satu suku tersebut adalah Toraja. Toraja sebagai studi kasus karena merupakan salah satu suku tertua dan mempunyai sejarah yang dapat diindentifikasi mulai dari awal sampai sekarang. Sejarah adalah suatu cerita dari realitas masa lampau atau dengan kata lain sebagai upaya menyusun gambar tentang kejadian masa lalu yang punya kaitan sampai kini. Bukti yang dapat ditelusuri adalah bahwa setiap orang Toraja dapat menyelusuri silsilahnya dari 19 generasi bahkan ada yang dapat menelusuri mulai dari Banua Puan atau dari Puang Tamboro Langi. Silsilah tersebut diikuti dengan sejarah dan peristiwa dari waktu ke waktu khususnya Tongkonan yang berfungsi sampai kepada masa kini. Indentifikasi melalui silsilah serta sejarah perkembangan tiap lembaga adat atau komunitas dalam mempertahankan eksistensinya dapat ditelusuri sehingga merupakan kebanggaan setiap insan Toraja. Bermacam-macam sejarah dengan versi masing-masing baik dalam dongen rakyat, atau sajak yang diucapkan dalam bahasa tinggi (kada Tominaa) dapat dibuktikan keberadaannya sampai sekarang dalam bentuk budaya adat-istiadat dan upacara adat. Sebagai suku menetap, maka sejarah suku asli khususnya Toraja mempunyai kaitan dengan ekosistem alamnya yang menghasilkan budaya serta mempengaruhi aturan-aturan adat. Penamaan komunitas dengan Tongkonan atau lembaga adat selamanya dikaitkan dengan nama lokasi atau tana tempat tana tempat bermukim. V. Legenda To Lembang Sebagai suku yang tertua nenek moyang suku-suku di Sulawesi bagian Selatan dan Tengah dapat dimulai dari sebuah Legenda To Lembang artinya orang perahu. Ribuan tahun yang lalu datanglah sekelompok manusia dalam beberapa perahu dan mendarat di sebuah pantai bernama Bungin sekarang di daerah Kab. Pinrang. Setelah mendarat mereka berupaya mencari tempat ketinggian dan akhirnya sampai ke suatu tempat bernama Rura di kaki Gunung Bamba Puang sekarang termasuk Kec. Alla Kab. Enrekang. Di tempat tersebut mereka membangun permukiman namun polanya mengikuti bentuk dan struktur yang diwarisi semasih berada di atas perahu. Sehingga terbentuk komunitas-komunitas yang warganya berdasarkan para penghuni di masing-masing perahu. Inilah komunitas pertama yang dinamakan To Lembang (orang perahu). Pembagian kerja serta tanggung jawab diatur mengikuti semasih mereka berada berada di perahu seperti To Bendan Paloloan (Jurangan), To Massuka Massuka (Juru Masak), Masak), Bunga
Pada prinsipnya di setiap komunitas asli atau masyarakat adat bangunan kelembagaan dengan perangkatnya diangkat dan disetujui oleh masyarakat melalui suatu perjanjian untuk menjamin kedemokrasiaan dan kepentingan umum yang diwujudkan melalui suatu upacara yang bermakna sebagai sumpah/kontrak sosial (Basse). Umumnya dalam komunitas tersebut setiap kesepakatan harus diresmikan atau dilegitimasi melalui upacara adat yang maknanya sebagai kontraksosial yang mengikat dengan sanksi sehingga oleh masyarakat Sulawesi Selatan khususnya Toraja disebut sebagai Basse. Adanya Pemangku Adat dengan konsekuensi terciptanya birokrasi dalam komunitas dapat merupakan ancaman terhadap nilai demokrasi komunitas terutama dalam pengambilan keputusan. Sepanjang pengetahuan kami awal bangunan atau pembentukan dalam perjalanan antar waktu terjadi pergeseran nilai yang menyebabkan kepemimpinan dipertahankan dalam komunitas melalui memfungsikan atau melembagakan musyawarah disepakati. Melembagakan musyawarah dan Basse dalam masyarakat atau komunitas merupakan pilar demokrasi yang sekaligus mengawal keberlangsungan hidup komunitas itu sendiri dalam mengadapi berbagai macam perubahan atau ancaman. IV. Aspek Kesejarahan Tondok lepongan bulan tana matari allo artinya Negeri sebulat bulan purnama, tanah yang bersinar bagaikan matahari yang terletak dipegunungan bagian tengah Sulawesi didiami oleh berbagai komunitas yang berasal dari satu usul keturunan. Salah satu suku tersebut adalah Toraja. Toraja sebagai studi kasus karena merupakan salah satu suku tertua dan mempunyai sejarah yang dapat diindentifikasi mulai dari awal sampai sekarang. Sejarah adalah suatu cerita dari realitas masa lampau atau dengan kata lain sebagai upaya menyusun gambar tentang kejadian masa lalu yang punya kaitan sampai kini. Bukti yang dapat ditelusuri adalah bahwa setiap orang Toraja dapat menyelusuri silsilahnya dari 19 generasi bahkan ada yang dapat menelusuri mulai dari Banua Puan atau dari Puang Tamboro Langi. Silsilah tersebut diikuti dengan sejarah dan peristiwa dari waktu ke waktu khususnya Tongkonan yang berfungsi sampai kepada masa kini. Indentifikasi melalui silsilah serta sejarah perkembangan tiap lembaga adat atau komunitas dalam mempertahankan eksistensinya dapat ditelusuri sehingga merupakan kebanggaan setiap insan Toraja. Bermacam-macam sejarah dengan versi masing-masing baik dalam dongen rakyat, atau sajak yang diucapkan dalam bahasa tinggi (kada Tominaa) dapat dibuktikan keberadaannya sampai sekarang dalam bentuk budaya adat-istiadat dan upacara adat. Sebagai suku menetap, maka sejarah suku asli khususnya Toraja mempunyai kaitan dengan ekosistem alamnya yang menghasilkan budaya serta mempengaruhi aturan-aturan adat. Penamaan komunitas dengan Tongkonan atau lembaga adat selamanya dikaitkan dengan nama lokasi atau tana tempat tana tempat bermukim. V. Legenda To Lembang Sebagai suku yang tertua nenek moyang suku-suku di Sulawesi bagian Selatan dan Tengah dapat dimulai dari sebuah Legenda To Lembang artinya orang perahu. Ribuan tahun yang lalu datanglah sekelompok manusia dalam beberapa perahu dan mendarat di sebuah pantai bernama Bungin sekarang di daerah Kab. Pinrang. Setelah mendarat mereka berupaya mencari tempat ketinggian dan akhirnya sampai ke suatu tempat bernama Rura di kaki Gunung Bamba Puang sekarang termasuk Kec. Alla Kab. Enrekang. Di tempat tersebut mereka membangun permukiman namun polanya mengikuti bentuk dan struktur yang diwarisi semasih berada di atas perahu. Sehingga terbentuk komunitas-komunitas yang warganya berdasarkan para penghuni di masing-masing perahu. Inilah komunitas pertama yang dinamakan To Lembang (orang perahu). Pembagian kerja serta tanggung jawab diatur mengikuti semasih mereka berada berada di perahu seperti To Bendan Paloloan (Jurangan), To Massuka Massuka (Juru Masak), Masak), Bunga
Lalan (Juru Batu) dan Takinan Labo (Pasukan). Oleh karena itu bentuk rumah Toraja menyerupai perahu dan selamanya menghadap dari selatan ke utara. 1. Visi To Lembang dan Aluksanda Pitunna Ada 2 (dua) prinsip dasar yang mengatur tata kehidupan To Lembang yaitu Lembang yaitu :
1. Hubungan antar manusia yang dinamakan Penggarontosan 2. Hubungan manusia dengan sumberdaya alam yaitu Aluk Sanda Pitunna atau Tallu Lolona. a. Visi Hubungan Penggarontosan yaitu :
1. 2. 3.
Misa ada dipotuo pantan kada dipomate (bersatu kita teguh bercerai kita mati) Sipakaele, disirapai (saling menghargai dan musyawarah) Hidup bagaikan ikan masapi (hidup bersama bagaikan ikan dan air yang saling membutuhkan). b.
Visi Tallu Lolona Aluksanda Konon To Lembang dari daerah asalnya dibekali aturan yang dinamakan Aluksanda Pitunna, aturan yang mengatur hubungan manusia dengan sumberdaya alamnya serta manusia dengan dalam komunitas (Sang Lembang). Filosofi Aluk Sanda Pitunna adalah “Tallu Lolona,” artinya bahwa di atas bumi persada terdapat 3 (tiga) unsur kehidupan yang tumbuh dan berkembang biak, saling hidup-menghidupi yaitu :
1. 2. 3.
Lolo Tau (manusia) Lolo Patuoan (hewan) dan; Lolo Tananan (tumbuhan)
Ketiga unsur ini saling berkaitan yang diatur melalui Aluk Sanda Pitunna. VI. Penyebaran Komunitas To Lembang Ke Seluruh Sulawesi Maka tersebutlah kisah bahwa pada suatu ketika ada Pemangku Adat bernama Londong di Rura (Ayam Rura (Ayam jantan dari Rura) yang berusaha dengan berbagai macam siasat untuk mempersatukan dan menguasai komunitas yang ada. Dengan berbagai macam akal dan cara, maka diselenggarakan Upacara Adat besar yang dinamakan MA’BUA. Sebenarnya menurut aturan adat upac ara tersebut dilakukan melalui keputusan musyawarah dengan upacara memotong babi. Namun upacara Mabua tersebut tidak melalui musyawarah atau Kombongan atau tujuannya untuk meligitimasi kekuasaannya, maka Tuhan menjatuhkan laknat dan kutukan sehingga tempat upacara terbakar dan menjadi danau yang dapat disaksikan sekarang antara perjalanan dari Toraja T oraja ke Makassar (KM 75). Maka bercerai-berailah komunitas tersebut ada yang ke selatan dan ke arah utara. Kelompok yang menuju ke utara sampai di sebuah tempat di kaki Gunung Kandora yang dinamakan Tondok Puan. Mereka membentuk komunitas baru dengan aturan-aturan yang sesuai dengan kondisi fisik di lokasi permukiman baru serta pola hubungan sosial pasca Londong di Rura. Didirikan rumah adat tempat pertemuan yang dinamakan Tongkonan artinya Balai Musyawarah . Tongkonan tersebut diberi nama Banua Puan artinya Rumah yang berdiri tempat yang bernama Puan. Tongkonan tersebut merupakan Tongkonan pertama di Toraja dan komunitas pertama yang terbentuk bernama To Tangdilino artinya pemilik bumi yang diambil dari nama Pemangku Adat pertama (Pimpinan Komunitas To Lembang). Lembang tersebut membuat struktur dan aturan-aturan yang disepakati bersama melalui Kombongan
yang diselenggarakan di Rumah Tongkonan. Kombongan inilah yang merupakan Lembaga pengambil keputusan tertinggi. Kewenangan Kombongan diberi arti dengan ungkapan Untesse Batu Laulung (kombongan dapat memecahkan batu pualam). Komunitas To Banua Puan yang dinamakan Lembang dengan struktur kelembagaan adatnya merupakan embrio kelembagaan dan Lembang yang pertama di Toraja dan tempatnya dapat kita buktikan di kaki Gunung Kandora Desa Tengan Kec. Mengkendek. Dari Tongkonan tersebut menyebarlah ke seluruh Tana Toraja serta membawa adat dan budaya serta pola To Banua Puan di setiap tempat senantiasa terbentuk komunitas dengan basis Tongkonan di atas wilayah tertentu. Jadi dapat dilihat bahwa penamaan Lembang dengan Lembaga Tongkonannya senantiasa dikaitkan dengan sumberdaya alamnya khususnya tanah sangat mempengaruhi pola pergaulan dan aktivitas sosial dalam Komunitas Lembang. II. Aluksanda Saratu Masa To Manurun atau orang yang diturunkan dari kayangan. Setelah berlangsung beberapa generasi dimana manusia mulai berkembang dengan diiringi oleh terbentuknya Lembang baru. Hal ini mulai menimbulkan persaingan dan pertikaian antar kelompok. Karena Aluk Sanda Pitunna hanya mengatur intern kelompok, maka tidak dapat lagi mengatur hubungan antar Lembang. Maka oleh dewa diturunkanlah Aluk Sanda Saratu aturan serba seratus yang mengatur hubungan antar komunitas atau antar lembang. Prinsip dasar adalah persatuan dan kesatuan dengan motto “Misa Kada Dipotuo Pantan Kada Dipomate.” Strategi sebagai pintu masuk adalah dengan pengembangan sejarah dan ikatan silsilah kekeluargaan antar Tongkonan yang menggambarkan kesatuan asal keturunan dan persamaan nasib. Seluruh wilayah permukiman To Lembang dikoordinir dalam satu kesatuan yang dinamakan Tondok Lepongan Bulan Tana Matari Allo. Dibentuk Forum Koordinasi yang mengatur tata hubungan antar lembang dan penyelesaian sengketa antar Lembang yang dinamakan Kombongan Kalua Sang Lepongan Bulan. Aturan tersebut tidak dapat berjalan karena tidak ada yang menjalankan atau tidak ada satupun dari Lembang yang ada dan mampu mengkoordinir. Oleh karena itu diturunkanlah dari langit Puang Tamborolangi dan mendarat di Puncak Gunung Kandora sebagai pelaksana aturan Sanda Saratu . Puang Tamboro Langi inilah yang merupakan nenek moyang raja-raja di Sulawesi khususnya di Selatan, Tengah dan Tenggara. Apabila dikaji secara mendalam maka makna dari cerita tersebut adalah “bahwa eksistensi raja atau pemimpin di Toraja diturunkan dari khayangan untuk melaksanakan peraturan demi kepentingan masyarakat,” jadi peraturan Sanda Saratu bukan untuk kepentingan raja tetapi untuk kepentingan rakyat dan bila tidak dapat mengemban tugas, maka raja diturunkan oleh dewa melalui Kombongan Kalua. Kombongan Kalua sebagai alat dari Dewa berarti suara rakyat peserta kombongan diindentikkan dengan suara Dewa atau dengan kata lain adalah dewa dan keputusan Kombongan Titah Dewa.
Upaya dan proses perkembangan tersebut di atas dimana komunitas dengan kelembagaan adatnya yang terbangun dari dan oleh mereka sendiri melalui m usyawarah menciptakan suatu organisasi yang dinamis, mapan dan dapat menghadapi perubahan-perubahan. Berasal dari sejarah asal-usul dan tradisi setempat dimana proses waktu serta dinamika pola interaksi sosial antar anggota komunitas serta dengan alam lingkungannya menghasilkan berbagai keragaman komunitas. Keragaman budaya, sistem pemerintahan, sistem hukum serta kearifan tradisional sangat dipengaruhi oleh hal-hal tersebut di atas. Dapat dipahami bila sebelum Pemerintahan Kolonial didapati berbagai ragam komunitas-komunitas yang berdaulat. Keragaman dalam tradisi, sejarah, adat-istiadat sistem pemerintahan merupakan kekayaan budaya bangsa yang diakui melalui semboyan “Bhinneka Tunggal Ika.” Di Toraja Komunitas Lembang diikat melalui semboyan “Misa Kada Dipotuo Pantan Kada di Pomate Lan Lilina Lepongan Bulan Tana Matari Allo.”
VIII. Keterancaman Nilai Demokrasi dengan Kedatangan Tomanurun Disisi lain keturunan Puang Tambora Langi sebagai pelaksana Aluk Sanda dalam perkembangannya memposisikan dirinya menjadi supra struktur di atas komunitas yang merupakan cikal bakal terbentuknya strata sosial, feodalisme atau pemerintahan kerajaan. Harapan semula untuk menjadi juru damai antar komunitas dalam perjalanan sejarahnya terpaksa mencari basis kekuasaan yaitu terbentuknya lembaga supra di atas komunitas yang dibeberapa tempat dilegitimasi melalui Kombongan Kalua antar Komunitas antara lain Sanggala yang digelar Limbu Apana dan To Sereala Penanianna (gabungan empat Komunitas adat besar yang terdiri dari 12 komunitas basis). Penguatan kelembagaan adat dan dapat dilihat di Sanggala dengan terbentuknya Kelembagaan Kombongan Kalua To Maduang Salu (rakyat banyak) yang mengontrol kelembagaan Supra Komunitas. Oleh karena hasil Kombongan Kalua, maka nilai dan struktur kelembagaan tersebut bertahan terus dan dihormati oleh masyarakat sampai dikeluarkannya UU/5/79. Sanggala dijadikan kecamatan dan lembaga adat dibuat tidak berfungsi dan tidak berdaya. IX. Struktur Kelembagaan Komunitas atau Lembang merupakan sebuah wilayah Masyarakat Hukum Adat yang mempunyai struktur dan perangkat lembaga adat yang dinamakan Tongkonan dan dipimpin oleh Pemangku Adat atau To Parenge . Sejak dari To Puan dalam perkembangannya sekarang ini ada beberapa aspek yang sangat mendasar serta melembaga dalam pergaulan sosial suku Toraja, yakni : Hidup berkelompok dalam suatu komunitas yang dinamakan Lembang Ada pemimpin atau yang dituakan dan; Nilai demokrasi melalui Kombongan merupakan kekuasaan yang tertinggi (untesse batu mapipang).
Di Tana Toraja terdapat 32 Masyarakat Adat yang mandiri dan mempunyai aturan masing-masing yang berbeda. Namun tetap terikat dalam Sang Torayaan yang digelar To Sanglepongan Bulan Tana Matari Allo (bundar bagaikan bulab purnama bersinar bagaikan matahari pagi). Diikat oleh nilai yang diwarisi dan leluhur yang sama. Kasus Naggala Sebagai Kajian Salah satu contoh Masyarakat Adat Nanggala atau Lembang Nanggala yang digelar To Annan Karopina Na Lili Misa Babana artinya kesatuan enam wilayah yang diikat melalui satu pintu. Sebelum pemerintahan Belanda, Nanggala merupakan satu Komunitas yang berdaulat dengan sumber daya alamnya dalam bentuk Hutan seluas ± 20.000 Ha dan persawahan seluas ± 900 Ha. Tahun 1908 Lembang Nanggala diresmikan menjadi Distrik Nanggala yang dipimpin oleh seorang Kepala Distrik yang digelar Parenge. Seluruh sistem dan struktur pemerintahan adat diakomodasikan dalam sistem pemerintahan Kolonial. Penyesuaian tersebut dapat dilihat pada Karopi dijadikan Kampung yang dipimpin oleh seorang yang semula To Parenge kemudian dijadikan Kepala Kampung Lembaga Peradilan Adat dan Kombongan tetap difungsikan. Tahun 1967 distrik diubah menjadi Desa Gaya Baru namun struktur dan kelembagaan adat tetap dipertahankan. Dengan UU/5/1979 dibentuk desa dan seluruh sistem dan kelembagaan adat dihapuskan menjadi LKMD dan LMD. Kombongan Kalua diubah menjadi Musyawarah Desa sedangkan Kombongan
pada tingkat Karopi ditiadakan. Nilai demokrasi Kombongan tergeser dengan demokrasi terpimpin dan dijadikan alat oleh golongan tertentu. UU/22/2001 dengan keluarnya Perda No.II tentang Desa, maka Lembang dibentuk kembali dengan sistem Pra UU/5/2000. Untuk lebih mendalami tentang obyek studi kasus tersebut, maka kami paparkan Sistem Pemerintahan Adat atau Lembang, Struktur kelembagaan yang ada sebelum UU/5/1979. Wilayah terdiri dari 6 (enam) Koropi dengan enam Lembagaan Adat yaitu Tongkonan dengan pemangku Adat dinamakan To Parenge. Keenam Karopi tersebut adalah :
1. 2. 3. 4. 5. 6.
Karopi Kawasik dengan Tongkonan Langkanae dipimpin oleh To Parenge Kawasik. Karopi Rante dengan Tongkonan Tondok Puang di pimpin oleh To Parenge Rante. Karopi Basokan dengan Tongkonan Belolangi di pimpin oleh To Parenge Basokan Karopi Nanna dengan Tongkonan Buntu dipimpin oleh To Parenge Nanna Karopi Alo dengan Tongkonan Dalonga dipimpin To Parenge Alo dan; Karopi Barana dengan Tongkonan Sendana dipimpin oleh To Parenge Barana.
Keenam To Parenge tersebut di atas dinamakan Parenge Petulak (penopang atau pilar). Struktur Kelembagaan Tongkonan tertinggi yang merupakan dwitunggal yaitu Lumika dan Pao dengan Pemangku Adat To Dua (dwi tunggal). Kekuasaan meliputi Sang Nanggalaan Na Lili Misa Banana. Tongkona Petulak (penopang) terdapat enam masing-masing di Karopi yang dipimpin oelh To Parenge sebagaimana tersebut di atas. Disamping itu terdapat Tongkonan yang fungsional yaitu ;
To Sikuku pengelolaan sumber daya alam termasuk hutan Ne Bala Tua keagamaan dan melaksanakan upacara apabila terjadi pelanggaran adat. To Bamba Bunga lalan yang menentukan waktu turun sawah dengan ilmu perbintangan.
Posisi To Dua Penguasa seluruh Nanggala Tongkonan Layuk (Tongkonan tertinggi) Mengatur serta mengayomi aturan adat yang disepakati oleh Kombongan Menyelesaikan peselisihan antar To Parenge Petulak (Karopi) Hubungan dengan Madat tetangga atau pemerintahan formal Memimpin Kombongan Kalua seluruh Nanggala yang menyangkut evaluasi kembali aturan yang ada, mencabut, mengubah atau membuat peraturan adat yang baru. Bertanggung jawab apabila ada pelaksanaan aturan adat yang tidak sesuai dengan hasil musyawarah. Memimpin sidang adat pendamai atas kasus yang tidak diselesaikan pada tingkat Karopi. Menjadi pautan.
To Parenge Karopi Mengatur serta mengayomi aturan adat atau kesepakatan hasil Kombongan dalam lingkup Karopi masing-masing. Menyelesaikan perselisihan antar anggota masyarakat dalam lingkup Karopi masingmasing Memimpin dan mengatur serta bertanggung jawab atas pelaksanaan upacara adat dalam Karopi masing-masing
Memimpin pelaksanaan kerja gotong-royong (siarak) dalam penanggulangan bencana, pembuatan pondok upacara dan gotong-royong lainnya. Menjadi pengayom masyarakat (untarek lindopio)
Mekanisme Pengangkatan To Parenge Diseleksi oleh warga berdasarkan garis keturunan dan pengabdian serta penguasaan adat istiadat. Diajukan dalam Kombongan Karopi yang harus dihadiri oleh masyarakat. baru dapat diresmikan. Hubungan Lembaga Tongkonan Parenge dengan Masyarakat
1. Apabila terjadi perselisihan antar warga dalam Karopi, maka Tongkonan dan To Parenge wajib dan bertanggung jawab untuk menyelesaikannya melalui sidang adat pendamai yang diselenggarakan di Tongkonan. 2. Upacara adat yang dilakukan oleh anggota masyarakat dalam wilayah Karopi yang bertanggung jawab atas pelaksanaannya adalah Toparenge sedangkan yang punya upacara hanya menyediakan bahan pengerahan tenaga dan pengaturannya dan pelaksanaannya mennjadi tanggungjawab To Parenge bersama Pemangku Adat lainnya. Andaikata ada sesuatu yang tidak beres, maka bukan yang punya upacara yang bertanggung jawab tetapi To Parenge. 3. Penyelesaian pelanggaran adat yang merugikan masyarakat melalui adat pendamai. 4. Mengatur dan menyelesaikan pembagian warisan anggota masyarakat apalagi yang menyangkut tanah (lihat lampiran). X. Kombongan sebagai Pilar Demokrasi dalam Lembang Kombongan sebagai pilar demokrasi dan sebagai wadah yang mengawal dinamika adat sesuai perubahan kebutuhan masyarakatnya. Sejak To Banua Puan, maka salah satu ciri yang mendasar dalam komunitas adalah musyawarah yang dinamakan Kombongan. Pada saat ini Kombongan tersebut sudah melembaga dari generasi ke generasi. Semboyan Kombongan yaitu “Untesse batu mapipang” artinya dapat memecahkan batu cadas yang mempunyai makna bahwa apapun dan bagaimanapun asal disetujui melalui Kombongan dapat merubah, menghapus atau membuat aturan adat yang baru. Hasil Kombongan setelah disahkan merupakan adat. Prinsip tersebut sudah membudaya disetiap insan Toraja sehingga dimanapun mereka berada di seluruh Nusantara hidup berkelompok dan bermusyawarah tetap dipertahankan. Motto, “Kada Rapa dan Kada Situru” (kesepakatan dan persetujuan) yaitu :
Kombongan Kalua Sang Lepongan Bulan Kombongan Kalua meliputi seluruh Lembang Kombongan Karopi dalam tiap Karopi Kombongan Saroan dalam kelompok basis di bawah Karopi
Kombongan kalua sang lepongan bulan (Musyawarah Agung) , kombongan seluruh Tana Toraja yang merumuskan dan memusyawarahkan aturan-aturan yang menyangkut antar Lembang. Kombongan tersebut sesuai tingkatan dan urgensinya dapat dihadiri oleh seluruh masyarakat Toraja di Tana Toraja atau di luar Tana Toraja. Oleh karena pertimbangan efesiensi, maka kombongan tersebut dihadiri oleh wakil atau utusan dari masing-masing kelompok jadi berlaku demokrasi perwakilan. Kombongan kalua sang lembangan, kombongan yang tertinggi dalam wilyah adat misalnya Sang Nanggalan. Dilakukan setiap tahun atau apabila ada hal yang penting atau khusus. Dihadiri oleh seluruh pemuka To Parenge bersama pemuka adat dan masyarakat. Mekanisme dalam persidangan sangat
terbuka dan bebas dimana tiap peserta bebas mengeluarkan pendapat namun pengambil keputusan oleh tiap Karopi melalui musyawarah dan mufakat. Musyawarah Kombongan Kalua dalam pengambilan keputusan berdasarkan keterwakilan oleh To Parenge karena asumsi bahwa sudah ada proses di tingkat Karopi sebelum terjun ke Kombongan Kalua. Seluruh keputusan dalam Kombongan Kalua dibacakan kembali oleh To Dia dan akhiri dengan upacara Potong Babi dan memakan nasi dari jenis padi berbulu yang berarti apabila ada yang mengingkari hasil Kombongan, maka tulang babi akan menyumbat lehernya dan bulu dari babi akan menusuk perut sehingga hasil kombongan tersebut ditingkatkan kekuatannya menjadi Besse atau sumpah. Hasil Kombongan Kalua disosialisasikan kembali oleh To Parenge atau pemuka adat yang biasanya dilakukan pada saat upacara adat dan mengikat seluruh warga Lembang sang Nanggalaan. Kombongan Karopi di tingkat Karopi dinamakan Kombongan saja. Dilaksanakan tiap tahun atau apabila ada hal yang khusus antar lain apabila terjadi pelanggaran adat atau hasil kombongan kalua. Kombongan dihadiri oleh seluruh warga dan dilaksanakan dengan demokratis. Dalam kombongan tersebut tanpa melihat tingkatan dan golongan bebas berbicara sehingga kadang-kadang terjadi perdebatan yang sengit. Di sini kecenderungan rakyat meminta pertanggungjawaban dari To Parenge atas pelaksanaan adat dalam wilayahnya sehingga biasanya kombongan menjadi ajang Pengadilan To Parenge, namun karena kedudukan To Parenge serta mekanisme pengangkatannya melalui usulan keluarga, maka sukar dijatuhkan namun To Parenge dapat dikenakan denda atau didosa. Yang dibahas adalah aturan adat yang berlaku, merubah, mencabut aturan-aturan baru yang semuanya berasal dari usulan masyarakat. Apabila ada yang tidak dapat diselesaikan atau menyangkut hubungan dengan Karopi lainnya, maka akan diajukan ke Kombongan Kalua. Kombongan tersebut sesuai fungsinya menunjuk beberapa pemuka sebagai Adat Pendamai atau Peradilan Adat. Kombongan Soroan, kombongan yang menyangkit aturan lokal dalam wilayah kecil atau kelompok keluarga atau organisasi kemasyarakatan antara lain organisasi jemaat gereja, koperasi kelompok atau wilayah sebesar RT. Mengkaji dan membuat kesepakatan khususnya yang berkaitan dengan gotongroyong kelompok atau menyelesaikan kasus tanah hak milik bersama atas tanah atau hutan. Segala keputusan Kombongan diketahui oleh To Parenge dan yang tidak terselesaikan di bawa ke Kombongan Karopi. XI. Ciri- Ciri Khusus
1.
Suku Toraja adalah penduduk menetap. Interaksi dengan alam lingkungannya sangat menentukan pola hubungan sosial dalam kaitannya dengan adat dan budaya. Ciri tersebut mempengaruhi bentuk komunitas yang bernuansa kebersamaan dan demokratis.
2.
Oleh proses sejarah yang panjang dan dituntut sampai sekarang, maka budaya hidup berkelompok dalam satu komunitas di atas wilayah yang tetap merupakan ciri khusus masyarakat suku Toraja.
3.
Kombongan sebagai wadah musyawarah merupakan lembaga yang tertinggi. Segala sesuatu aturan yang menyangkut publik harus diputuskan melalui Kombongan. Pengambilankeputusan tanpa musyawarah atau otoriter baik oleh pemerintah ataupun oleh Pemangku Adat tidak pernah ditaati atau dilaksanakan oleh masyarakat. Istilah To Makada Misa (otoriter) tidak pernah diterima oleh masyarakat Toraja.
4.
Faktor sejarah dan silsilah Lembang tempat asalnya merupakan kebanggaan masingmasing masyarakatnya.
5.
Faktor hubungan keluarga yang legitimasi melalui sejarah dan silsilah merupakan tali pengikat yang dapat merupakan salah satu sarana penyelesaian konflik.
Strategi dan pintu masuk dalam rangka penguatan adalah melalui komunitas Lembang atau kelompok dan bukan individu. Pengungkapan sejarah serta nilai adat masing-masing Lembang merupakan alat komunikasi yang efektif dengan masyarakat. Di Tana Toraja menurut Kruyt dan Andriani terdapat 32 Recht Gemeinschaft yang sekarang ini disebut Masyarakat Adat. Oleh pemerintahan kolonial Belanda ke-32 Rechtgerneinschaft dijadikan distrik yang dipimpin oleh seorang Kepala Distrik. Distrik membawahi K aropi yang dinamakan Kampung dipimpin oleh To Parenge Kanopi yang diubah namanya menajdi Kepala Kampung. Jadi ada kejelian dari pemerintahan Kolonial Belanda untuk menjadikan adat sebagai pintu masuk, sedangkan mekanisme Kombongan dan fungsi Tongkonan tetap dipertahankan. Proses ini dimulai sejak tahun 1908-1979 dengan ditetapkannya UU/5/1979 dimana semua kelembagaan adat serta sistemnya diubah dan diganti dengan LKMD dan LMD. Dengan keluarnya UU/22/1999, maka berdasarkan Perda DPRD No.2/2001, maka desa tersebut dihapus dengan mengembalikan sistem pemerintahan Lembang sama sebelum UU/5/1979. XII. Kesimpulan
1.
Sebagai suku yang menetap maka faktor sejarah, budaya dan adat merupakan pengikat dan pemersatu dalam menghadapi dinamika sosial yang berkembang dan berubah-ubah.
2.
Kombongan sebagai pilar demokrasi dan sekaligus sebagai wadah dalam mengantisipasi perubahan-perubahan dalam masyarakat sehingga memberikan nilai tersendiri sebagai adat yang dinamis dan perlu ditumbuhkembangkan dari ketersisihan sebagai akibat dari UU/5/1979.
3.
Namun aktualita dampak perkembangan pembangunan dan dinamika perubahan sosial yang tidak disikapi secara konkrit, mengakibatkan terjadinya proses perubahan nilai pada generasi muda sehingga dapat menciptakan manusia tanpa identitas atau tercabut dari akarnya. XII. Rekomendasi
1.
Kurun waktu 32 tahun telah meluluhlantarkan adat dan budaya suku atau Komunitas Adat di seluruh Indonesia dan khususnya kelembagaan Kombongan yang dieleminasi melalui LKMD dan LMD.
2.
UU/22/1999 sebagai salah satu peluang untuk mengembangkan kembali demokrasi dan pola hubungan sosial melalui pembentukan desa adat.
3.
UU/22/1999 mendapat banyak kendala oleh karena sudah terjadi pergeseran nilai dikalangan masyarakat terutama antara generasi tua dan muda. Untuk itu diperlukan kerja keras melalui identifikasi dan revitalisasi hukum adat dalam tiap komunitas adat.
4.
Memberdayakan Badan Perwakilan Desa (BPD) sebagi pintu masuk yang strategis agar menerapkan mekanisme sistem musyawarah Kombongan yang demokratis.
5.
Mengakomodasi dan memberdayakan kelembagaan adat atau masyarakat yang masih diterima dan hidup dalam masyarakat.
6.
Perlu rencana tindak lanjut dari hasil Pertemuan Forum IV
Mnmnmnm
Ketegangan Budaya Nenek Moyang dan Agama dalam Masyarakat Toraja
Oleh Christian Tanduk
Tulisan ini merupakan suatu analisis sosial masyarakat Toraja yang telah mengalami perubahan dalam bingkai budaya nenek moyang, agama dan modenitas. Penulis menyadari bahwa untuk membahas hal ini secara komprehensif, dibutuhkan penelitian yang komprehensif pula. Sementara itu, analisis yang penulis coba paparkan di sini didasarkan pada pengalaman empiris penulis – yang dibesarkan, belajar, dan melayani (sebagai Pendeta) dalam komunitas etnis Toraja – yang kemudian dirangsang oleh diskusi dalam kuliah “Agama dan Masyarakat”. Jadi selayaknya tulisan ini diberi label: “sebuah catatan awal”. Dalam upaya memahami masyarakat Toraja ini, penulis mengelaborasi metode Bernard Adeney-Risakotta dalam kajian tentang model masyarakat Indonesia yang melihat modernitas, agama dan budaya nenek moyang sebagai tiga jaringan makna . Namun mengingat implikasi model ini sangat luas, maka penulis mempersempitnya dengan persoalan pokok: bagaimana ketiga jaringan makna ini membentuk etos dan world view masyarakat Toraja. Namun dalam pembahasannya penulis menukarkan posisi jaringan itu menjadi budaya nenek moyang, agama dan modernitas. Pembahasan seperti ini mengandaikan kronologi perubahan sosial masyarakat Toraja. Pertama-tama, budaya nenek moyanglah yang mengakar dan membentuk masyarakat Toraja. Setelah itu menyusul kehadiran agama dan merebaknya pengaruh modernitas. Penulis berusaha menghindarkan pembahasan ini dari unsur historis. Namun dalam tulisan ini hal tersebut bisa saja muncul di sana sini. Sebab menurut penulis, untuk menganalisis kondisi masyarakat saat ini dalam ketiga jaringan makna di atas, mau tidak mau kita harus sejenak menoleh ke belakang.
Masyarakat Toraja
Sebelum lebih jauh dalam pembahasan ini, penulis merasa perlu untuk sedikit menjelaskan apa yang penulis maksudkan dengan masyarakat Toraja. Istilah ini penulis pakai untuk membedakan kelompok masyarakat etnis Toraja yang tinggal di Kabupaten Tana Toraja dengan yang hidup sebagai perantauan di luar Tana Toraja. Pembedaan ini dilakukan mengingat adanya perbedaan pola pikir yang cukup mendasar antara orang Toraja yang tinggal di Toraja dan yang tinggal diluar Toraja dalam menanggapi masalah budaya nenek moyang, agama dan modernitas, serta pengaruhnya terhadap perilaku sosial mereka. Bagi mereka yang tinggal diluar Tana Toraja, perilaku sosial mereka cukup dipengaruhi oleh motifasi mereka meninggalkan Tana Toraja yaitu pekerjaan. Ditambah lagi dengan kenyataan bahwa sebagian besar orang Toraja yang merantau, hidup di daerah dalam konteks masyarakat yang majemuk, baik secara etnis maupun agama. Berbeda dengan komunitas yang tinggal di daerah Tana Toraja yang cenderung homogen.
Makna Budaya Nenek Moyang Bagi Masyarakat Toraja
Budaya nenek moyang orang Toraja terbentuk dengan latar belakang suatu sistem religi atau agama suku yang oleh masyarakat Toraja disebut Parandangan Ada’ (harfiah : Dasar Ajaran/Peradaban) atau Aluk To Dolo . Aluk to Dolo percaya satu dewa yaitu Puang Matua – sebutan yang di kemudian hari diadopsi oleh Gereja untuk menyebut Tuhan Allah. Di samping itu dikenal juga deata (dewa-dewa) yang berdiam di alam, yang dapat mendatangkan kebaikan maupun malapetaka, tergantung perilaku manusia terhadapnya. Jika Durkheim membedakan antara yang sakral dan profan, maka hal itu tidak berlaku bagi Aluk to Dolo. Tidak ada yang profan. Semua aktifitas manusia memiliki nilai sakral mulai dari persoalan tidur sampai membangun rumah. Demikian halnya keberadaan manusia dari lahir sampai mati, aturan-aturan etis dan ritus serta simbol-simbol yang berhubungan dengan kesakralan itu selalu mengiringi keberadaan manusia Toraja. Aturan-aturan etis dan ritus serta simbol-simbol itu menghubungkan manusia secara khas dengan dengan tatanan faktual, baik dengan yang ilahi, maupun dengan sesama manusia dan alam. Kepercayaan inilah yang
membentuk way of thinking dan way of living Toraja dan menjadi budaya yang melekat dengan begitu kuatnya. Paradigma yang dipakai Geertz mengenai sintesa etos dan pandangan dunia daalam sebuah kebudayaan sangat membantu kita untuk memahami makna budaya nenek moyang bagi orang Toraja . Simbol-simbol dan motifasi apapun yang dicerminkan pola budaya ini sangat terkait dengan pemahaman mereka tentang tatanan faktual, dimana manusia, alam dan yang ilahi terikat dalam sesuatu yang serba sakral. Jika kemudian Geertz mendefinisikan agama dari paradigma ini, rasanya definisi yang dihasilkan Geertz tidak berbeda dengan makna budaya nenek moyang bagi orang Toraja.
Budaya Nenek Moyang Dalam Perjumpaannya Dengan Agama Kristen
Agama Kristen mulai diperkenalkan di Toraja oleh seorang misionaris Belanda yang bernama A.A.van de Lostrect pada tahu 1913. Kegiatan penginjilan terus dilakukan sampai berdirinya Gereja Toraja tahun 1947, dengan bentuk yang amat diwarnai oleh Gereja Gerevomeerd di Belanda. Pandangan teologia yang dibawa oleh misionaris ini sangat negatif terhadap etika maupun ritual dari budaya nenek moyang yang dicap kafir . Berbagai larangan yang didasarkan pada dogma Gereformeerd kemudian disusun. Kalupun ada etika dalam budaya yang sebenarnya tidak bertentangan dengan ajaran gereja, hal itu tetap dianggap tidak cukup. Apa yang diajarkan Gereja adalah segala-galanya. Kalaupun ada upacara-upacara yang diijinkan, hal itu senantiasa diupayakan bersih dari nilai-nilai kekafiran budaya nenek moyang. Jika kita menghubungkan kenyataan ini dengan analisis Richard Niegbuhr tentang sikap terhadap budaya, maka sikap yang anut adalah “Kristus melawan Kebudayaan”. Sekarang ini hampir semua orang Toraja memeluk agama Kristen. Tetapi tampaknya etos dan pandangan dunia yang diharapkan Gereja dapat membentuk struktur sosial dan pranata sosial masyarakat Toraja berdasarkan nilai-nilai Kekristenan, tetap mengalami perlawanan dari budaya Toraja yang telah mengakar dalam diri masyarakat Toraja. Bentuk perlawanan itu memang tidak terlihat secara eksplisit, bahkan tidak disadari. Meminjam teori psikoanalisa Freud, penulis melihat bahwa kalaupun masyarakat Toraja telah beragama, etos dan pandangan dunia yang
berlatar belakang budaya nenek moyang, tetap tersimpan dalam dirinya dalam alam bawah sadar. Pada saat-saat tertentu, cara berfikir dan cara bertindak orang Toraja akan sangat dipengaruhi oleh memori yang tersimpan dalam alam bawah sadar itu. Uniknya, memori ini tersimpan secara turun temurun. Dalam hal ini penulis melihat bahwa perjumpaan budaya nenek moyang orang Toraja dan agama Kristen yang datang dari konteks Barat telah menciptakan kondisi masyarakat Toraja dalam suatu tarik menarik. Pada satu sisi agama Kristen diakui sebagai dasar iman. Tetapi pada sisi lain, etos dan pandangan dunia yang lahir dari budaya nenek moyang tetap berpengaruh, walaupun hal itu tidak tampak secara eksplisit. Hal ini menyebabkan kondisi masyarakat Toraja sering menampilkan sikap yang dualisme dan juga sering dikotomis. Contoh kasus berikut, kiranya dapat menjelaskan teori ini: a. Ketika seseorang telah beragama Kristen, idealnya rujukan etikanya adalah Firman Tuhan (Alkitab). Apapun yang dipikirkan atau dilakukan idealnya selalu menempatkan Firman Tuhan sebagai penuntun sekaligus kontrol. Tetapi hal berbeda menjadi fenomena masyarakat Toraja. Ketika mereka berada dalam konteks gereja (misalnya ibadah atau kegiatan keagamaan lain), rujukan etika adalah Alkitab: “Itu tidak sesuai dengan firman Tuhan”; “Inilah kehendak Yesus”. Demikian sering dikatakan. Tetapi ketika mereka mulai beralih dalam kehidupan sehari hari, maka hal itu berubah me njadi : ”Menurut orang tua….”. (Maksudnya nenek moyang), “Jangan begitu, itu tidak sesuai dengan budaya kita”.. Dengan ungkapan-ungkapan seperti ini, masyarakat Toraja telah menunjukkan keterikatannya dengan budaya nenek moyang, walaupun ketika di tanya, bisa saja dia mengatakan : “Ah, kita kan sudah Kristen”. Inilah salah satu contoh karakter dualisme dalam diri orang Toraja. Pada satu sisi, agama diakui. Namun pada sisi lain, petunjuk nenek moyang tetap menjadi pegangan. Ironisnya, masyarakat lebih takut melanggap pamali (pantangan yang diajarkan budaya) ketimbang larangan Alkitab. Mereka lebih taat kepada pemuka adat daripada pemuka agama. Alasannya, pelanggaran terhadap pamali akan langsung berhadapan dengan nasib buruk. Tetapi jika melanggar perintah Tuhan, belum tentu dihukum.
b. Dalam budaya nenek moyang orang Toraja, ada stratifikasi sosial yang cukup menonjol. Ketika perbudakan masih berlaku di Toraja, dikenal golong puang (penguasa, tuan) dan kaunan (budak). Namun pada zaman kolonial Belanda hal itu dilarang. Tetapi dalam prakteknya, masyarakat adat Toraja tetap membedakan empat kasta dalam masyarakat yang diurut dari yang tertinggi yaitu tana’ Bulaan (Keturunan Raja. Bulaan artinya Emas); tana’ bassi (Keturunan bangsawan. Bassi artinya Besi), tana’ karurung (Bukan bangsawan, tetapi bukan juga orang kebanyakan. Karurung adalah sejenis kayu yang keras) dan yang terendah adalah tana’ kua-kua (kua-kua, sejenis kayu yang rapuh). Dalam hubungan dengan upacara-upacara adat, dikenal pula golongan imam (to mi naa atau to parenge’) dan orang awam (to buda). Dengan berkembangnya agama Kristen, orang Toraja Kristen menerima bahwa semua manusia sama di hadapan Tuhan. Di dalam Tuhan tidak ada penggolongan seperti itu. Namun dalam penerapannnya di masyarakat, pengakuan terhadap kasta seseorang tetap ada. Akibatnya, ketika mereka berdiri sebagai warga gereja, yang dituruti adalah para penatua atau pendeta, namun dalam kehidupan sehari-hari, wibawa para keturunan raja dan bangsawan serta pemuka masyarakatlah yang berpengaruh. Hal ini menyebabkan sering terjadi benturan antara pemuka agama dan pemuka masyarakat. Pemuka agama berpedoman pada ajaran agama, sedangkan pemuka masyarakat berpedoman pada budaya nenek moyang. Akibatnya, fenomena dualisme muncul lagi. Ketika masyarakat berada dalam posisi sebagai warga jemaat, maka keputusan pemuka agamalah yang diikuti. Entah bertentangan dengan budaya atau tidak, yang jelas Firman Tuhan mengajarkan. Demikian pula sebaliknya. dalam posisi sebagai anggota masyarakat, keputusan pemuka adatlah yang diikuti, entah sesuai dengan ajaran agama atau tidak. Dari sudut pandang pemimpin, ada pula kencenderungan apatisme pemuka agama dalam kegiatan yang berhubungan dengan budaya nenek moyang, dan juga apatisme pemuka masyarakat dalam kegiatan gereja. Hal ini juga berhubungan dengan asas kepemimpinan bottom up dan dan top down. Dalam konteks gereja teori yang berlaku adalah asas bottom up yang demokratis. Sedangkan dalam kontek kehidupan sehari-hari asas top down-lah yang berlaku. Jika demikian, masyarakat – entah sadar atau tidak – sedang dibentuk dalam dua teori kepemimpinan yang bertolak belakang itu. Implikasinya bisa menjadi bumerang bagi wibawa gereja atau wibawa adat ketika terjadi persilangan. Maksudnya asas bottom up mau dipaksakan dalam komunitas budaya, dan
asas top down hendak dipaksakan dalam komunitas agama. Pemaksaan itu bisa saja dilakukan para pemuka adat atau warga biasa dalam gereja yang tidak nyaman dengan asas botom up. Atau oleh para pemuka agama yang merasa tidak nyaman dengan asas top down dalam masyarakat. Kita sudah bisa menebak akibatnnya : konflik dalam gereja atau konflik sosial dalam masyarakat, atau konflik antara institusi gereja dan institusi masyarakat. Dengan demikian kita dapat melihat bahwa kondisi sosial masyarakat Toraja yang terus menerus berubah saat ini senantiasa berada dalam tarik menarik antara budaya nenek moyang dengan agama. Tarik menarik itu bisa berimplikasi pada dualisme, tetapi bisa juga muncul dikotomi antara yang gerejani dan budayani. Di dalam gereja, mereka menjadi orang Toraja yang berakar dalam budaya nenek moyang, tetapi tampil dengan “pakaian” Kekristenan. Ketika mereka keluar dari wilayah gereja, maka pakaian itu kembali dilepaskan untuk dipakai lagi ketika mereka kembali ke gereja. Jadi di dalam masyarakat, mereka berpegang teguh pada budaya, namun ketika mereka memasuki dunia kekristenan, maka “pakaian” Kristennya di pakai. Masyarakat Toraja dan Pola Pikir Modernitas: Implikasi ketegangan antara budaya dan agama
Jika kembali kepada paradigma budaya Geertz, masyarakat Toraja sekarang ini – entah sadar atau tidak, tetapi kemungkinan besar tidak disadari – sedang mengalami kebingungan pembentukan etos dan worl view. Antara dogma agama dan budaya nenek moyang. Antara keduanya ada tarik menarik, bahkan pertentangan. Gejala sosial yang dilematis ini menjadikan situasi masyarakat Toraja saat ini cukup rawan ketika diperhadapkan dengan modernitas dengan berbagai karakteristiknya. Sejauh kita memahami modernitas sebagai sebagai keterikatan kepada rasionalitas dalam semua sisi kehidupan, kita tidak dapat sepenuhnya mengklaim bahwa modernitas sama sekali belum menyentuh masyarakat Toraja pada saat agama Kristen mulai berkembang. Bagaimanapun juga, doktrin yang dibawa para zending ke Toraja tidak lepas dari pergulatan modernitas di Barat (Belanda). Bahkan adanya tarik menarik antara pandangan dunia budaya dan pandangan dunia agama bisa jadi disebabkan pengaruh pola pikir modern.
Tetapi jika kita mencoba memfokuskannya pada etos dan pandangan dunia yang ditawarkan laju modernitas, maka akan segera terlihat ketidaksiapan mental masyarakat Toraja menghadapi fenomena sosial yang ditimbulkan pola pikir atau kita sebut saja kebudayaan modern. Ketidaksiapan itu bukan berarti penolakan, tetapi penerimaan tanpa kritik. Gejala ini sudah menjadi fenomena yang cukup umum dalam masyarakat Toraja sekarang ini. Tarik menarik antara paradigma budaya dan paradigma agama menyebabkan etos dan pandangan dunia masyarakat Toraja terjebak dalam dualisme dan dikotomi. Keadaan ini menjadi cela yang cukup besar, yang memungkinkan kebudayaan modern mulai membentuk masyarakat tanpa ada perlawanan atau kritik yang berarti dari masyarakat, baik dengan dasar budaya maupun agama. Para pemerhati kebudayaan daerah maupun gairah pelayanan gereja sebenarnya cukup menyadari bahaya ini dan melakukan berbagai upaya pembinaan. Tetapi etos dan world view yang terlanjur tidak konsisten menyebabkan masyarakat tidak cukup kuat untuk mengajukan kritik terhadap kebudayaan modern serta melakukan kontrol terhadap infiltrasi kebudayaan modern. Akibatnya budaya modern mulai membentuk etos dan pandangan dunia masyarakat Toraja. Salah satu contoh adalah individualisme. Karakter ini mulai menjadi warna masyarakat Toraja. Padahal karakter demikian sangat bertolak belakang dengan semangat kebersamaan orang Toraja yang terkenal dengan semboyan misa’ kada di potuo pantan kada di po mate (artinya kurang lebih sama dengan “bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh). Ironisnya, individualisme itu bisa tercermin dalam sebuah aktifitas yang berlatar belakang budaya. Penulis mencontohkan fenomena ini dengan menyorot salah satu upacara adat Toraja yaitu upacara pemakaman (rambu solo). Dari luar kita bisa melihat adanya nilai budaya yang besar dalam upacara ini. Ada pondok-pondok yang dirikan secara gotong royong. Hewan korban (kerbau dan babi) disiapkan untuk menjamu tetamu yang datang sekaligus simbol penghargaan kepada si mati . Setelah itu sanak famili dan kenalan mengungkapkan tanda dukacita melalui kehadiran dalam upacara itu sekaligus membawa babi atau kerbau sebagai tanda simpati. Pada akhir pesta (yang biasanya 3 sampai 4 hari), ada juga hewan korban yang disisihkan untuk disumbangkan kepada gereja.
Tetapi jika kita mencermati motifasi dibalik persiapan dan pengorbanan itu, kita akan menemukan bahwa unsur gengsi atau prestise sangat mengemuka. Demi martabat di mata masyarakat, keluarga si mati akan mempersiapkan pesta dengan hewan korban sebanyak mungkin. Walaupun merupakan sebuah pemborosan yang penting harga diri akan terjaga. Sementara itu, sumbangan dukacita (dalam bentuk hewan korban) yang dibawa famili yang lain atau kenalan, tidak lagi dianggap sebagai tanda simpati, tetapi hutang. Jika sekali waktu kenalan tersebut menggelar upacara yang sama, maka mau tidak mau hutang itu harus dibayar. Jika tidak, harga diri menjadi taruhan. Sumbangan ke Gereja pun tidak lepas dari masalah harga diri. Menyumbang banyak artinya terhormat, prestise terjaga. Tidak menyumbang, memalukan. Dalam hal ini individualistis berjalan bersama dengan materialisme. Sekiranya Ferdinand Toennies menganalisis kedaan ini maka pembedaan Gemeinshaft dan Gesselschaft dalam teorinya akan mengalami kerancuan. Masalahnya karakteristik Gesselschaft yang diidentifikasi Toennies justru sering tercermin dalam sebuah konteks Gemeinshaft di Toraja. Kita bisa sederhanakan fenomena ini dengan ungkapan “modenitas yang berpakaian tradisional”. Dengan semua kenyataan ini, indikasi keterasingan atau ketercabutan masyarakat Toraja dari akar budayanya mulai terlihat. Tetapi saya sendiri berharap bahwa teori-Hegel tentang keterasingan masyarakat modern dari lingkungannya, atau teori kurungan besi Weber tidak akan pernah terjadi dalam konteks masyarakat di Toraja. Kesimpulan dan Penutup
Sebagai kesimpulan, penulis menyimpulkan pembahasan ini dengan mencoba menggambarkan kondisi sosial masyarakat Toraja saat ini dengan dua illustrasi berikut: Pranata sosial dan struktur sosial masyarakat Toraja sedang (bahkan sudah lama) berada dalam tarik menarik antara paradigma budaya dan paradigma agama. Akibatnya Etos dan world view masyarakat berada dalam dualisme dan dikotomi. Disadari atau tidak, masyarakat sedang berada dalam kebingungan merumuskan jati dirinya. Keadaan itu menyebabkan infiltrasi kebudayaan modern berlangsung tanpa kritik dan koreksi dan budaya atau agama. Akibatnya, etos dan pandangan dunia masyarakat Toraja mulai dibentuk oleh karakteristik budaya modern, tetapi ironisnya sering ditampilkan dalam kemasan budaya atau agama.
Kenyataan ini menjadi tantangan bagi pemerhati budaya dan pemuka agama, khususnya agama Kristen, termasuk penulis.[] Source: http://forumteologi.com/ Mnmnnm
toraja culture
BISNIS SUKSES Friday, October 09, 2009 12:51 PM pesta kematian di tana toraja Monday, September 07, 2009 3:54 PM Di Tana Toraja sendiri memiliki dua upacara adat besar yaitu Rambu Solo' dan Rambu Tuka. Rambu Solo' merupakan upacara penguburan, sedangkan Rambu Tuka, adalah upacara adat pernikahan atau selamatan rumah adat yang baru, atau yang baru saja selesai direnovasi. Rambu Solo' merupakan acara tradisi yang sangat meriah di Tana Toraja, karena memakan waktu berhari-hari untuk merayakannya. Upacara ini biasanya dilaksanakan pada siang hari, saat matahari mulai condong ke barat dan biasanya
membutuhkan waktu 2-3 hari. Bahkan bisa sampai dua minggu untuk kalangan bangsawan. Kuburannya sendiri dibuat di bagian atas tebing di ketinggian bukit batu. di kalangan orang Tana Toraja, semakin tinggi tempat jenazah tersebut diletakkan, maka semakin cepat pula rohnya sampai ke nirwana. Upacara ini bagi masing-masing golongan masyarakat tentunya berbeda-beda. Bila bangsawan yang meninggal dunia, maka jumlah kerbau yang akan dipotong untuk keperluan acara jauh lebih banyak dibanding untuk mereka yang bukan bangsawan. Untuk keluarga bangsawan, jumlah kerbau bisa berkisar dari 24 sampai dengan 100 ekor kerbau. Sedangkan warga golongan menengah diharuskan menyembelih 8 ekor kerbau ditambah dengan 50 ekor babi, dan lama upacara sekitar 3 hari. Tapi, sebelum jumlah itu mencukupi, jenazah tidak boleh dikuburkan di tebing atau di tempat tinggi. Makanya, tak jarang jenazah disimpan selama bertahun-tahun di Tongkonan (rumah adat Toraja) sampai akhirnya keluarga almarhum/ almarhumah dapat menyiapkan hewan kurban. Namun bagi penganut agama Nasrani dan Islam kini, jenazah dapat dikuburkan dulu di tanah, lalu digali kembali setelah pihak keluarganya siap untuk melaksanakan upacara ini. Bagi masyarakat Tana Toraja, orang yang sudah meninggal tidak dengan sendirinya mendapat gelar orang mati. Bagi mereka sebelum terjadinya upacara Rambu Solo' maka orang yang meninggal itu dianggap sebagai orang sakit. Karena statusnya masih 'sakit', maka orang yang sudah meninggal tadi harus dirawat dan diperlakukan layaknya orang yang masih hidup, seperti menemaninya, menyediakan makanan, minuman dan rokok atau sirih. Hal-hal yang biasanya dilakukan oleh arwah, harus terus dijalankan seperti biasanya.
Jenazah dipindahkan dari rumah duka menuju tongkonan pertama (tongkonan tammuon), yaitu tongkonan dimana ia berasal. Di sana dilakukan penyembelihan 1 ekor kerbau sebagai kurban atau dalam bahasa Torajanya Ma'tinggoro Tedong, yaitu cara penyembelihan khas orang Toraja, menebas kerbau dengan parang dengan satu kali tebasan saja. Kerbau yang akan disembelih ditambatkan pada sebuah batu yang diberi nama Simbuang Batu. Setelah itu, kerbau tadi dipotong-potong dan dagingnya dibagi-bagikan kepada mereka yang hadir. Jenazah berada di tongkonan pertama (tongkonan tammuon) hanya sehari, lalu keesokan harinya jenazah akan dipindahkan lagi ke tongkonan yang berada agak ke atas lagi, yaitu tongkonan barebatu, dan di sini pun prosesinya sama dengan di tongkonan yang pertama, yaitu penyembelihan kerbau dan dagingnya akan dibagibagikan kepada orang-orang yang berada di sekitar tongkonan tersebut. Seluruh prosesi acara Rambu Solo' selalu dilakukan pada siang hari. Siang itu sekitar pukul 11.30 Waktu Indonesia Tengah (Wita), kami semua tiba di tongkonan barebatu, karena hari ini adalah hari pemindahan jenazah dari tongkonan barebatu menuju rante (lapangan tem pat acara berlangsung). Jenazah diusung menggunakan duba-duba (keranda khas Toraja). Di depan duba-duba terdapat lambalamba (kain merah yang panjang, biasanya terletak di depan keranda jenazah, dan dalam prosesi pengarakan, kain tersebut ditarik oleh para wanita dalam keluarga itu). Prosesi pengarakan jenazah dari tongkonan barebatu menuju rante dilakukan setelah kebaktian dan makan siang. Barulah keluarga dekat arwah ikut mengusung keranda tersebut. Para laki-laki yang mengangkat keranda tersebut, sedangkan wanita yang menarik lamba-lamba.
KUBURAN TORAJA Monday, April 06, 2009 12:23 PM Bagaimana pentingnya Tongkonan dalam kehidupan masyarakat Toraja, begitu pula Liang (kuburan adat keluarga) yang dinamakan Tongkonan Tangmerambu (tongkonan tak berasap) mempunyai peranan yang sangat penting dalam pertumbuhan Kebudayaan Suku Toraja, karena menurut Aluk Todolo, Liang atau Tongkonan Tangmerambu itu adalah pasangan dari Tongkonan yang sebenarnya, makanya Tongkonan yang merupakan warisan dan pusaka keluarga, demikian pula Liang adalah pula warisan dan pusaka keluarga dari manusia yang lahir dari manusia yang pertama membangun Tongkonan dan Liang tersebut. Menurut falsafah ajaran Aluk Todolo bahwa manusia itu sama saja pada waktu hidup dan matinya oleh kalau hidup berkumpul di Rumah Tongkonan dan kalau mati berkumpul tulang belulang di dalam satu Liang atau Kuburan sebagai Tongkonan Tangmerambu. Menurut ajaran Aluk Todolo matinya manusia adalah perubahan status saja semata – mata yang dari keadaan nyata ke alam gaib, karena keadaan seseorang itu sama saja dengan keadaannya pada waktu mati dan pada waktu hidup, makanya suatu hal yang sangat penting adalah setiap jasad manusia mati perlu mendapat pelayanan sama seperti pada waktu orang itu masih hidup, dan sebagai salah satu sebab setiap orang membangun tongkonan pada waktu hidup dan untuk matinya dibuatnya pula Liang sebagai pasangan daripada Tongkonannya yang nanti kalau mati akan dikuburkan ke dalam Liang, pasangan daripada tongkonan tersebut, dan seterusnya pula Liang tersebut akan menjadi warisan kepada turunannya seterusnya sama seperti kedudukan Tongkonan bagi kehidupan manusia. video toraja Friday, March 27, 2009 12:29 PM Media files video-play.mp4 (0 bytes) AGAMA VS BUDAYA TORAJA Wednesday, March 18, 2009 6:06 PM Bukan suatu hal baru bahwa budaya toraja menjadi suatu hal yang sering di pertentangkan,baik oleh para agamawan,pemuka adat,bahkan sampai masyarakat biasa pun sering mempertentangkan masalah budaya toraja(utamanya budaya rambu solo/pesta kematian) yang dinilai bertentangan dengan normanorma agama. melalui kolom komentar, kami persilahkan kepada seluruh masyarakat toraja bahkan luar toraja untuk memberikan komentarnya ...tentunya dengan alasan yang riil. atas komentar anda,diucapkan terima kasih!!! FOTO ORANG TORAJA
Monday, March 16, 2009 5:23 PM Upacara adat Monday, March 16, 2009 5:09 PM
Di wilayah Kab. Tana Toraja terdapat dua upacara adat yang amat terkenal , yaitu upacara adat Rambu Solo’ (upacara untuk pemakaman) dengan acara Sapu Randanan, dan Tombi Saratu’, serta Ma’nene’, dan upacara adat Rambu Tuka. Upacara-upacara adat tersebut di atas baik R ambu Tuka’ maupun Rambu Solo’ diikuti oleh seni tari dan seni musik khas Toraja yang bermacam -macam ragamnya.
Rambu Solo
Adalah sebuah upacara pemakaman secara adat yang mewajibkan keluarga yang almarhum membuat sebuah pesta sebagai tanda penghormatan terakhir pada mendiang yang telah pergi.
Tingkatan upacara Rambu Solo
Upacara Rambu Solo terbagi dalam beberapa tingkatan yang mengacu pada strata sosial masyarakat Toraja, yakni:
1. Dipasang Bongi: Upacara 2. Dipatallung Bongi: Upacara dirumah
pemakaman yang hanya dilaksanakan dalam satu malam saja. pemakaman yang berlangsung selama tiga malam dan dilaksanakan
almarhum serta dilakukan pemotongan hewan.
3. Dipalimang Bongi: Upacara disekitar
rumah almarhum serta dilakukan pemotongan hewan.
4. Dipapitung Bongi:Upacara harinya
pemakaman yang berlangsung selama lima malam dan dilaksanakan
pemakaman yang berlangsung selama tujuh malam yang pada setiap
dilakukan pemotongan hewan.
Upacara tertinggi
Biasanya upacara tertinggi dilaksanakan dua kali dengan rentang waktu sekurang kurangnya setahun, upacara yang pertama disebut Aluk Pia biasanya dalam pelaksanaannya bertempat disekitar Tongkonan keluarga yang berduka, sedangkan Upacara kedua yakni upacara Rante biasanya dilaksanakan disebuah lapangan khusus karena upacara yang menjadi puncak dari prosesi pemakaman ini biasanya ditemui berbagai ritual adat yang harus dijalani, seperti : Ma’ tundan, Ma’balun (membungkus jenazah), Ma’roto (membubuhkan ornamen dari benang emas dan perak pada peti jenazah), Ma’ Popengkalao Alang (menurunkan jenazah ke lumbung untuk disemayamkan), dan yang terkahir Ma’ Palao (yakni mengusung jenazah ketempat peristirahatan yang terakhir).
Berbagai kegiatan budaya yang menarik dipertontonkan pula dalam upacara ini, antara lain :
1. Mapasilaga tedong (Adu memiliki
kerbau), kerbau yang diadu adalah kerbau khas Tana Toraja yang
ciri khas yaitu memiliki tanduk bengkok kebawah ataupun kerbau yang
(tedang bonga), tedong bonga di Toraja sangat bernilai
berkulit belang
tinggi harganya sampai ratusan juta; Sisemba
(Adu kaki) 2. Tari tarian yang berkaitan
dengan ritus rambu solo seperti : Pa’Badong, Pa’Dondi, Pa’Randing,
Pa’Katia, Pa’papanggan, Passailo dan Pa’pasilaga Tedong; Selanjutnya untuk
seni musiknya:
Pa’pompang, Pa’dali-dali dan Unnosong.; 3. Ma’tinggoro tedong menebas
(Pemotongan kerbau dengan ciri khas masyarkat Toraja, yaitu dengan
kerbau dengan parang dan hanya dengan sekali tebas), biasanya kerbau yang
disembelih ditambatkan pada sebuah batu yang diberi nama Simbuang
akan
Batu.
Kerbau Tedong Bonga adalah termasuk kelompok kerbau lumpur (Bubalus bubalis) merupakan endemik spesies yang hanya terdapat di Tana Toraja. Ke-sulitan pembiakan dan kecenderungan untuk dipotong sebanyak-banyaknya pada upacara adat membuat plasma nutfah (sumber daya genetika) asli itu terancam kelestariannya.
Menjelang usainya Upacara Rambu Solo’, keluarga mendiang diwajibkan mengucapkan syukur pada Sang Pencipta yang sekaligus menandakan selesainya upacara pemakaman Rambu Solo’.
Rambu Tuka
Upacara adat Rambu Tuka’ adalah acara yang berhungan dengan acara syukuran bisalnya acara pernikahan, syukuran panen dan peresmian rumah adat/tongkonan yang baru, atau yang selesai direnovasi; menghadirkan semua rumpun keluarga, dari acara ini membuat ikatan kekeluargaan di Tana Toraja sangat kuat semua Upacara tersebut dikenal dengan nama Ma’Bua’, Meroek, atau Mangrara Banua Sura’.
Untuk upacara adat Rambu Tuka’ diikuti oleh seni tari : Pa’ Gellu, Pa’ Boneballa, Gellu Tungga’, Ondo Samalele, Pa’Dao Bulan, Pa’Burake, Memanna, Maluya, Pa’Tirra’, Panimbong dan lain -lain. Untuk seni musik yaitu Pa’pompang, pa’Barrung, Pa’pelle’. Musik dan seni tari yang ditampilkan pada upacara Rambu Solo’ tidak boleh (tabu) ditampilkan pada upacara Rambu Tuka’. ADA’ DAN KOMBONGAN ADA’(Pemerintahan dan Badan Musyawarah Adat) Monday, March 16, 2009 5:00 PM Pemerintah Kolonial Belanda secara resmi menguasai seluruh Tana Toraja pada akhir tahun 1906 yaitu pada saat seluruh bangsawan dan penguasa adat Toraja sudah mengakui atau tunduk pada pemerintah kolonial Belanda tersebut, tetapi sebelumnya seluruh daerah adat Toraja dikuasai oleh penguasa adat atau dikuasai / diperintah oleh bangsawan – bangsawan yang system pemerintahannya dikatakan Ada’ dan orangnya bernama Tongkonan Ada’, dan daerah-daerah adat itu berdiri sendiri otonom, namun semuanya terikat dalam satu perikatan adat besar (federasi) yang dinamakan Kombongan Ada’ dan Kombongan Ada’ yang besar dan tertinggi itu dinamakan Kombongan Ada’ Basse Lepongan Bulan Limbu Kalua’na Tana Matarik Allo (badan musyawarah perikatan lepongan Bulan atau Tana To raja).
Tondok Lepongan Bulan Tana Matarik Allo atau Tana Toraja terdiri atas 3 (tiga) daerah adat besar sejak dari dahulu yaitu sejak terciptanya Aluk Pitung Sa'bu Pitu Ratu' Pitung Pulo Pitu (Aluk Sanda Pitunna/Aluk Pitung Sa'bu Pitu Ratu' Pitung Pulo Pitu 7777) dari Banua Puan Marinding yaitu mula pertamanya terbaginya Tondok Lepongan B ulan Tana Matarik Allo masing-masing;
1. Daerah
Adat pada bagian Timur yang dinamakan Daerah Adat Padang di Ambe’i atau
Daerah
Adat pekamberan 2. Daerah
Adat pada bagian tengah yang dinamakan Daerah Adat Padang di Puangngi atau
Daerah Adat Kapuangan
3. Daerah
Adat pada bagian Barat yang dinamakan Daerah Adat Padang di Ma’dikai atau
Daerah
Adat Kama’dikaan
Ketiga Daerah Adat besar itu masing-masing berdiri sendiri dan berdaulat ke dalam tetapi keluar merupakan satu kesatuan dalam persekutuan Kombongan Basse Lepongan Bulan yang ketiganya mempunyai kedudukan yang sama (lihat struktur pemerintah adat Lepongan Bulan terlampir).
Tiap-tiap Daerah Adat itu masih terbagi atas beberapa kelompok adat yang namanya Kombongan Ada’, umpamanya Daerah Adat Pekamberan dikuasai dan dibina oleh Kombongan Ada’ Ambe’ dan Daerah Adat Kapuangan dikuasai dan dibina oleh Kombongan Ada’ Puang serta Daerah Adat Kama’dikaan dikuasai dan dibina oleh Kombongan Ada’ Ma’dika.
Tiap-tiap Kombongan Ada’ itu mempunyai pemerintahan kecil sebagai pemerintahan yang juga berdaulat ke dalam yang bernama Lembang (berasal dari kata Lembang=perahu) yang artinya mempunyai kesatuan dan penanggung jawab sendiri yaitu satu daerah tertentu dimana lembang ini sudah diperintah oleh seorang penguasa lembang yang masing-masing Daerah Adat mempergunakan gelar masing-masing sesuai pembahagian.
-
Puang lembang untuk Daerah Adat Kapuangan
-
Ambe’ Lembang untuk Daerah Adat Pekamberan
-
Ma’dika Lembang untuk Daerah Adat Kama’dikaan Kama’dikaan
Masing-masing daerah lembang tersebut di atas itu mempunyai pula badan musyawarah yang membantu penguasa adat lembang yang dinamakan Kombongan Lembang-Lembang untuk tiap Daerah Adat, tetapi ke dalam lembang lembang dikatakan Kombongan Lembang.
Keputusan musyawarah lembang adalah merupakan garis pemerintahan dari pada penguasa adat lembang masing-masing Daerah Adat atau Kelompok adat.
Di bawah pemerintahan lembang masih terdapat beberapa daerah kerja yang merupakan pembantu pelaksana kerja dari pada lembang dan daerah bagian pemerintahan kerja atau wilayah ini dinamakan daerah Bua’ yang dikuasai oleh seorang penguasa adat Bua’ dan langsung bertanggung jawab kepada lembang, yang dalam tiap lembang itu terdiri beberapa daerah Bua’ sesuai dengan kepentingannya. kepentingannya. Ada kalanya 2 atau 3 daerah Bua’ untuk satu daerah lembang.
Pemerintah dari daerah Bua’ itu adalah penguasa Bua’ yang masing-masing masing -masing Daerah Adat sebagai berikut:
-
daerah Bua' dari daerah Lembang kapuangan dikuasai oleh penguasa adat bergelar Puang Bua’
-
daerah Bua' dari daerah Lembang pekamberan dikuasai oleh penguasa adat bergelar Ambe’ Bua’
-
daerah Bua' dari daerah Lembang Kama’dikaan dikuasai oleh penguasa adat bergelar Ma’dika Bua’
Dari daerah Bua' ini di dalamnya masih terdiri dari beberapa daerah dengan pemerintahan wilayah kecil yang seolah-olah seolah-olah desa pada waktu sekarang dan dikoordinir oleh Bua’, dan daerah ini bernama daerah penanian, yaitu tiap-tiap tiap-tiap Bua’ terdiri dari beberapa penanian yang tiap Penanian P enanian ini diperintah oleh satu badan pemerintahan adat yang umumnya terdiri dari 4 (empat) anggota Toparengnge’, salah seorang dari Toparengnge’ itu sebagai ketua.
Inilah dewan pemerintahan adat yang berlaku umum di seluruh daerah Tondok Lepongan Bulan sejak dahulu kala, dan gelar Tongkonan Parengnge’ ini berlaku pada semua Daerah Adat, yang sebagai diketahui bahwa gelar Toparengnge’ ini adalah gelar yang disebarkan oleh penguasa Aluk Pitung Sa'bu Pitu Ratu' Pitung Pulo Pitu dari Banua Puang Marinding pada waktu pembagian Daerah Adat.
To Parengnge; artinya pemikul tanggung jawab.
Di dalam satu daerah penanian terdapat pula pembantu-pembantu pemerintahan adat yang masingmasing Daerah Adatnya memberi nama masing-masing sesuai dengan kepentingannya dan keadaan setempat seperti ada yang menamainya To Bara’, ada pula yang menamainya Anak patalo (to=orang; bara’=angin ribut yang tak dapat ditahan; anak=anak; patalo=menang sendiri), dan orang - orang inilah yang mendampingi To Parengnge’ dalam membina masyarakat dan pemerintahan adat daerah Penanian.
Untuk ketua-ketua dewan adat penanian juga ada nama atau gelar masing-masing daerah adat seperti daerah adat Lembang, Bua’ dan untuk Daerah Pe nanian sebagai berikut:
-
daerah adat Kapuangan memakai pula gelar untuk ketua dewan adat Penanian
-
daerah adat Kama’dikaan memakai pula gelar Ma’dika untuk ketua dewan adat Penanian
-
daerah adat Pekamberan memakai pula gelar To Parengnge’ dan Sokkong Bayu untuk ketua dewan
adat penanian
Seluruh masalah yang terjadi dalam daerah Penanian harus setahu untuk ketua dewan adat Penanian kemidian diteruskan kepada kepada penguasa Bua’ dan dan seterusnya kepada penguasa penguasa adat Lembang sebagai sebagai pemerintahan adat yang tertinggi ialah penguasa lembang, lembang , Puang lembang, Ambe’ Lembang dan Ma’dika Lembang.
Setelah pemerintahan kolonial Belanda masuk di Tana Toraja, maka tetap mempergunakan penguasa adat yang tertinggi ialah pemerintahan lembang namun namanya dirobah tetapi statusnya tetap sebelum datangnya pemerintah Belanda.
Daerah Penanian yang sudah disebutkan di atas itu masih terdiri atas 4 (empat) daerah kelompok kerja atau kesatuan abdi yang dinamakan Tepo Padang (tepo=seperempat; padang=tanah) ada pula yang mengatakan tepo Tondok Lepongan Bulan Tana Matarik Allo, jadi seluruh daerah penanian harus terbagi atas 4 (empat) Tepo Padang dan Tepo Padang ini dikordinir oleh seorang terkemuka dalam daerah Tepo Padang tersebut yang memimpin seluruh anggota masyarakat dalam menyelesaikan pekerjaanpekerjaan desa secara gotong-royong, maka dengan demikian Tepo Padang Padang dikatakan kesatuan Gotongroyong.
Koordinator dari Tepo Padang bukan jabatan adat tetapi adalah jabatan yang diangkat sendiri secara langsung oleh dewan Pemerintahan adat yang sewaktu-waktu pula dapat diganti, berarti bukanlah jabatan yang berpusat pada Tongkonan dan tidak sama dengan jabatan pemerintahan adat lainnya seperti Toparengnge’, Tobara’ dll. Seluruhnya berpusat atau bersumber dari masing-masing Tongkonan dengan dukngan dari semua keluarga yang lahir dan berasal dari Tongkonan itu yang sangat susah dipatahkan karena merupakan tanggung jawab bersama keluarga sekalipun jabatan itu hanya dijabat oleh satu orang anggota keluarga.
Tepo Padang tersebut di atas itu hanya merupakan satu daerah kesatuan abdi yang diketuai atau dikoordinir oleh seorang terkemuka dalam daerah Tepo Padang tersebut yang tidak terikat oleh adat yang dinamakan Ambe’ Saroan (ambe’=bapa; saroan=abdi).
Pemerintahan adat Toraja yang tersebut di atas sampai datangnya pemerintah Belanda masih tetap berlaku dan terpelihara yaitu dengan memberikan tugas kepada masing-masing Tongkonan, namun telah disesuaikan dengan susunan pemerintahan dari pemerintah Belanda dimana kelihatannya sangat serasi terutama yang menyangkut pembinaan masyarakat tetap memegang paranan penguasapenguasa adat.
Terutama hal ini sangat nampak dalam hal pemakaian gelar jabatan pengusa lembang, Bua’ dan Penanian sebagai susunan pemerintahan adat dalam 3 (tiga) tingkatan diseragamkan yang kelihatannya sangat baik dan harmonis masing-masing:
1. Daerah
Lembang diganti dengan nama distrik atau sekarang dinamakan kecamatan.
Untuk gelar jabatan lembang yang sudah menjadi distrik atau kecamatan sekarang diganti dengan nama jabatan parengnge’.
Bahwa gelar Parengnge’ itu berasal dari kata/gelar To Parengnge’ yaitu adalah satu gelar yang sama dan berlaku umum di Tana Toraja yang artinya pemikul tanggung jawab, maka pemerintah Belanda mempergunakan itu sesuai dengan tugas dari penguasa distrik sebagai pemerintah yang memikul tanggung jawab dan tidak lagi sepenuhnya berstatus penguasa adat seperti sebelum pemerintahan Belanda.
2. Daerah
Bua’ masih tetap dipergunakan dengan nama daerah Bua’ sekalipun oleh
pemerintahan Belanda menyebut dengan nama Onder Distrik (distrik bawahan), oleh seorang penguasa distrik bawahan dinamakan statusnya dengan daerah dan 3. Untuk
yang juga diperintah
kepala distrik muda, dan daerah Bua’ ini sama
pemerintahan Bua’ sebelum Belanda.
daerah Penanian digantikan dengan nama desa atau kampung, hanya saja dewan
pemerintahan adat Penanian tetap ada dan melaksanakaan tugas serta Parengnge’-To Parengnge’ itu berstatus otonom
kewajibannya, karena To
dalam pembinaan masyarakat.
Jadi hanya nama jabatan dan penguasa adat Penanian yaitu To Parengnge’ dan To Bara’ tetap ada namun oleh pemerintah Belanda mengangkat pula seorang kepala desa atau kepala kampung sebagai aparat langsung dari pemerintah Belanda yang bersama-sama dengan dwan adat penanian melaksanakan pembinaan masyarakat dalam satu-satu daerah Penanian atau kampung tersebut.
Tuan kepala distrik muda ataw kepala Bua’ membawahi 2 (dua) badan pemerintahan kampung atau desa masing-masing dewan pemerintahan To Parengnge’, To Bara’/Anak Patalo dan pemerintah kepala kampung atau kepala desa.
Dalam suatu daerah pemerintahan adat masing-masing ysb di atas masih terdapat lagi badan-badan lain yang termasuk dalam keanggotaan Kombongan Ada’ dengan mempunyai tugas tersendiri masingmasing yaitu petugas pembinaan kepercayaan/Aluk Todolo yaitu orang - orang yang mengurus dan membina tugas – tugas aluk masing-masing:
1. Tominaa (imam/penghulu) Aluk Todolo
sebagai pemimpin pembinaan Aluk Todolo yang terdiri
atas :
1). Tominaa Burake (imam ahli, Biksu yang tidak pernah kawin)
2). Tominaa Sando (imam pembina)
3). Tominaa (imam pelaksana)
2. To Indo’ atau Indo’ Padang yang memimpin jalannya
pelaksanaan aluk Patuoan dan Aluk
Tananan. 3. To Mebalun atau To Ma’kayo yaitu orang yang orang mati serta membungkus
orang mati.
bertugas mengatur jalannya upacara pemakaman
Dalam urusan keyakinan Aluk Todolo masih dikenal nama Tominaa yang dinamakan Tominaa Burake Tambolang dan Tominaa Burake Tattiu’ atau dengan singkat Burake Tambolang dan Burake Tattiu’, yaitu Burake Tambolang berasal dari daerah bagian Selatan (Tallu Lembangna) dan Burake Tattiu’ dari daerah bagian Utara (Balimbing Kalua’) yang agak berbeda kedudukannya yaitu Burake Tattiu’ itu dapat kawin tetapi ada pula yang tidak kawin.
Seluruh jabatan dalam pemerintahan adat toraja tersebut di atas adalah jabatan-jabatan turun-temurun dari satu rumpun keluarga yang bersumber dari masing-masing Tongkonan.
Jabatan-jabatan adat tersebut sewaktu-waktu dapat diganti oleh turunan yang berhak atas jabatan itu karena jabatan itu merupakan jabatan warisan pada masing – masing keluarga.
Untuk jabatan Tominaa dan To Mebalun atau To ma’kayo adalah jabatan sampai mati/seumur hidup bagi yang memeluknya, yang penggantinya diadakan pada waktu upacara pemakaman dari orang itu akan dilangsungkan.
Upah atau jaminan pada tiap-tiap pejabat penguasa adat Toraja sebenarnya tidak mendapat upah tetap secara materil, tetapi upahnya atau gajinya itu hanyalah merupakan jaminan jasa semata-mata pada saat diperlukannya yang diberikan oleh anggota masyarakat secara sukarela dan gotong - royong.
Jaminan dengan bantuan jasa pada
penguasa adat tersebut hanya pada saat mereka itu akan
menyelesaikan pekerjaannya seperti mengolah sawah, membangun rumah dll, dikerjakan oleh
masyarakat secara gotong-royong tanpa memberi upah pada masyarakat, yang mana upah demikian itu hanya bagi petugas-petugas pemerintahan adat tetapi kepada Tominaa dan To Indo’ serta To Mebalun menerima upahnya itu pada sat mereka menghadapi yugas dan kewajibannya yang diberikan dalam bentuk materiil yang sudah tertentu.
Di samping upah jasa yang sudah disebutkan di atas, pejabat-pejabat adat masih mempunyai kesempatan lain menerima upah atau balas jasa mereka memimpin masyarakat yaitu pemberian daging pada waktu adanyaupacara baik Rambu Solo’ maupun Rambu Tuka’ dimana diku rbankan babi dan kerbau, pada waktu itu penguasa-penguasa adat menentukan pembagian daging itu melalui petugas pembagi daging namanya panggawa Bamba, dengan ketentuan bahwa semua petugas adat dan penguasa adat mendapat bagian lebih besar dan tertentu dari pada bangsawan-bangsawan lain, dan inilah upah atau balas jasa mereka secara langsung dalam memimpin dan membina masyarakat, dan daging ini disamping sebagai upah juga berstatus sebagai penghargaan pada jasa mereka itu masingmasing.
Untuk upah petugas pembinaan Aluk Todolo yaitu Tominaa dan To Indo’ mendapau upah atau gaji pada waktu menghadapi satu upacara dimana daging dari tiap-tiap kurban ada bagian yang sudah tertentu menjadi haknya, dan pada waktu panen mereka itu mendapat sebenarnya 10 % dari hasil panen tahun itu yang dinamakan Bua Bungaran atau Bua Pangrakan (buah pertama pada panen itu) yang dibagi diantara semua Tominaa dan To Indo’ dalam daerah yang diliputinya.
Upah untuk petugas pemakaman yaitu Tomebalun atau To Ma’kayo di dapat pada s etiap saat adanya orang mati dan sementara diupacarakan pemakamannya, dimana Tomebalun atau Toma’kato mengatur dan menjaga jalannya upacara pemakaman dengan mendapat upah daging – daging dari pada hewanhewan yang dikurbankan pada saat itu disamping masih mendapat makanan dan uang dalam jumlah tertentu pada saat akan berakhirnya upacara pemakaman yang diberikan oleh seluruh keluarga dari yang mati yang dinamakan Saro Tomebalun.
Jabatan Tomebalun ini adalah jabatan yang banyak sekali mempunyai batas-batas pergaulannya di masyarakat umpamanya seorang Tomebalun tidak boleh menghadiri upacara Rambu Tuka’ serta tidak boleh mengerjakan sawah, hal ini terjadi pada beberapa daerah tertentu saja.
Sampai sekarang ini jabatan-jabatan adat dalam masyarakat Toraja masih tetap ada dan bekerja sama dengan pejabat-pejabat yang ditunjuk oleh pemerintah RI yang kelihatannya sangat harmonis hubungannya karena setiap akan mengerjakan atau menyelesaikan satu masalah masyarakat dikerjakan dengan musyawarah .antara kedua badan dalam daerah kampung yaitu penguasa-penguasa adat dan pemerintahan yang ditunjuk oleh pemerintah.
Kecuali dalam hal aturan dan pembinaan agama sudah banyak berubah karena adanya desakan dan pengaruh dari agama Islam dan agama Kristen yang mempunyai petugas-petugas agama m asing-masing.
Gelar Tomakaka, Bulo di A’pa’ dan Gora Tongkon
Sudah dikatakan di atas bahwa setiap jabatan dalam masyarakat Toraja masing-masing mempunyai gelar atau nama masing-masing seperti gelar Siambe’ pong, Tominaa, To Indo’ dll, disamping itu masih ada pula gelar golongan masyarakat yaitu gelar yang membatasi masyarakat pada umumnya dalam kedudukannya sebagai unsur golongan tertentu apakah di atas sebagai pejabat atau pemangku adat atau sebagai anggota masing-masing biasa yaitu:
1.
gelar To Makaka (to=orang; makaka=lebih kakak) yaitu gelar golongan bangsawan pada umumnya
baik dari kasta Tana' Bulaan maupun dari kasta Tana' Bassi.
2.
gelar Bulo di A’pa’ (bulo= aur; a’pa’= disusun= tersusun) yaitu golongan masyarakat yang bukan
bangsawan atau bukan berasal dari kasta Tana' Bulaan dan kasta Tana' Bassi berarti rakyat merdeka atau rakyat kebanyakan.
Di dalam masyarakat sering terungkap gelar – gelar ini yaitu seorang To parengnge’ atau To bara’ atau Anak patalo karena bukan dutujukan pada jabatannya maka gelar atau nama golongannya yang di To makaka.
Jadi gelar To makaka dan gelar Bulo Di a’pa’ bukan gelar pribadi atau gelar jabatan adat tetapi adalah golongan umum dalam masyarakat.
Namun demikian ada daerah kelompok adat yang dalam perkembangannya, pemerintahan adat di daerahnya mempergunakan gelat to Makaka itu sebagai gelar jabatan penguasa adat seperti pada daerah kelompok adat Seko Rongkong dan daerah adat Pitu Ulunna Salu sebagai jabatan yang tertinggi daerah Lembang daerah adat itu, dikarenakan oleh pengaruh dari struktur pemerintahan kerajaan yang memerintahnya kemudian seperti Seko Rongkong dari kerajaan Luwu’ dan Pitu Ulunna Salu Uma Tangdisapa’ Bela’ Tangdikatonanni dari kerajaan Mandar.
Bahwa struktur yang demikian itu sudah sejak dari beberapa puluh tahun yang lalu, demi penyesuain gelar jabatan dan susunan pemerintahan dalam kerajaan Luwu’ dan Mandar sebagai penguasa adat
tingkat III Di Luwu’ dan tingkat II di Mandar, tetapi bentuk kemasyarakatan serta kebudayaannya masih kebudayaan Toraja, sekalipun telah ada pengaruh sedikit-sedikit disana-sini yang tidak berarti.
3.
Gelar Gora Tongkon adalah gelar yang terjadi karena perkembangan pribadi dari seseorang yang
bukan di dapat dari satu jabatan adat, yaitu untuk membedakan seorang ahli dalam masyarakat dengan penguasa-penguasa yang tidak ahli lainnya, tetapi saja yang bukan penguasa dari keturunan penguasa yang ahli yang mempunyai kemampuan luar biasa dan orang inilah penguasa yang digelari pula Gora Tongkon.
Penguasa adat atau orang yang deemikian itu adalah orang yang ditempatkan sebagai seorang penasihat agung dalam semua hal masyarakat, dan terakhir dimintai pendapat dalam memuruskan sesuatu hal dan sangat jarang ditolak.
Kata Gora Tongkon ini ada daerah adat yang mengatakan Tominaa Bakaa (imam istimewa).
Jabatan Gelar Gora Tongkon bukan jabatan adat atau berhubungan dengan tugas atau jabatan adat seperti gelar To Parengnge’ dll, tetapi Gora Tongkon itu sangat erat hubungannya dengan pribadi seseorang yang di dapat karena kemampuannya atau karyanya.
Seseorang yang bergelar Gora Tongkon tidak perlu mempunyai jabatan adat atau sebagai penguasa adat tetapi umumnya seorang Gora Tongkon itu adalah pemangku adat atau penguasa adat yang tentunya penguasa adat ini adalah penguasa adat yang baik dan disegani oleh masyarakat umum dan oleh masyarakatnya sendiri, umpamanya almarhum Puang Sangalla’ Laso’ Rinding adalah seorang pemangku adat Puang yang tergolong Gora Tongkon.
Seseorang yang bergelar Gora Tongkon itu memiliki kemampuan dalam beberapahal antara lain:
a.
ahli bahasa dan sastrawan
b.
ahli adat dan pemerintahan
c.
ahli agama dan seniman
d.
ahli sejarah dan kebudayaan
e.
ahli bicara dan lain-lain
Pengaruh – pengaruh yang masuk di Tondok Lepongan B ulan Monday, March 16, 2009 4:54 PM
Seperti yang telah diuraikan di atas bahwa Tondok Lepongan Bulan sejak dulu tidak pernah diperintah oleh seorang Raja atau Penguasa secara langsung seperti di daerah lain, tetapi Tondok Lepongan Bulan adalah negeri yang berdiri sendiri dalam bentuk suatu kesatuan atau Rumpun Adat dan tata kehidupan suku Toraja.
Mungkin karena keadaan yang demikian menyebabkan Kesatuan Negeri Tondok Lepongan Bulan ini tidak menjamin kelangsungan ketenangannya karena sangat mudah dimasuki oleh pengaruh dari luar.Dlm sejarah Toraja beberapa kali pengaruh luar masuk ke Toraja terutama ketika kerajaan – kerajaan di sekitar mulai berkembang. Sesudah Patta La Bantan gagal mempersatukan Tondok Le pongan Bulan dalam pemerintahan Monarchi dengan ajaran Aluk Sanda Saratu', maka sejak itu silih berganti pengaruh – pengaruh dari luar masuk ke Toraja.
1.
Datangnya Puang Rade’ dan pengaruh – pengaruh Hindu Jawa
Menurut sejarah Toraja, sekitar abad ke-15, sejumlah pedagang – pedagang barang porselen, tenunan dan berbagai perhiasan emas masuk ke Tondok Lepongan Bulan. Mereka melalui daerah selatan dan pedagang pertama yang terkenal adalah pedagang besar Jawa yang bernama Puang Rade’. Orang inilah yang mengajari masyarakat Toraja cara menempa emas yang disimpan oleh bangsawan Toraja, dan
mulai saat itu juga emas tdl lagi dijual dalam bentuk bijih emas (Bulaan Bubuk) tetapi sudah dalam bentuk perhiasan.
Salah satu bentuk pengaruh Hindu Jawa dalam masyarakat Toraja adalah bentuk keris di Toraja yang mirip dengan keris asal Jawa. Hal ini terlihat jelas pada bentuk hulu keris yang berbentuk patung Hindu atau Gambar Naga. Mulanya keris ini bernama Rade’, tetapi setelah orang Bugis masuk ke Toraja maka keris kemudian dikenal dengan nama Gajang atau dalam bahasa Toraja Gayang (Gajang = Tikam). Kedatangan pedagang Jawa ini pula membawa pengaruh pada beberapa sendi kebudayaan lain seperti tarian, disamping mempengaruhi cara pemerintahan di daerah Adat Kapuangan.
Puang Rade’ banyak meninggalkan pengikutnya dan kawin mawin dengan bangsawan di Toraja yang lana kelamaan turut mengambil peranan dalam masyarakat. Namun kedatangan pedagang Jawa ini tidak berlangsung lama karena persaingan dengan pedagang asal Bugis yang memasuki Toraja setelah mendengar bahwa bangsawan Toraja banyak menyimpan bijih emas. Nama Puang Rade’ ini adalah pemberian orang Toraja yang berasal dari kata Raden sebagai gelar bangsawan di Tanah Jawa dimana Puang Rade’ ini tiba di daerah adat Kapuangan. Setelah pedagang Jawa terdesak oleh kedatanga pedagang Bugis, maka pedagang Jawa tidak terdengar lagi pada permulaan abad ke-16.
2.
Masuknya pedagang – pedagang Bugis dan pendudukan pasukan Arung Palakka
Setelah putus hubungan dengan pedagang asal Jawa sekitar awal abad ke-16 maka mulailah pedagang Bugis memasuki daerah Toraja terutama pedagang dari Bone, Sidenreng dan Luwu’ karena mengetahui bahwa bangsawan Toraja banyak menyimpan bijih emas yang ditukar dengan porselen, tenunan halus dan bentuk perhiasan emas oleh pedagang asal Jawa.
Masuknya pedagang asal Bugis berbarengan dengan berkembangnya Kerajaan Bone di bawah pimpinan Arung Palakka yang mulai menaklukkan Kerajaan – Kerajaan kecil di daerah dataran Bugis, maka pada pertengahan abad ke-17 (1675) pasukan Arung Palakka juga menginvasi Tondok Lepongan Bulan dan terus menduduki daerah bagian selatan. Kedatangan invasi Bone ini dikenal dengan “Kasaeanna To Bone”.
Dengan masuknya tentara Arung Palakka dan pedagang Bugis ini, dan menguasai sebagian besar Tondok Lepongan Bulan beberapa tahun lamanya, maka ada beberapa sendi budaya Bugis yang diterapkan dalam masyarakat Toraja antara lain permainan judi dengan menggunakan Dadu dan Kartu (Buyang), karena yang telah dikenal masyarakat Toraja adalah Silondongan (Sabung Ayam) dan Sire’tekan (Loterei). Judi dadu dan kartu kemudian mulai disukai oleh bangsawan di Toraja.
Disamping menanamkan permainan judi tersebut, pengaruh dari Arung Palakka makin kuat dan ditakuti sejak adanya perjanjian kerjasama serta persekutuan yang diadakan oleh seorang bangsawan Toraja yaitu Pakila’ Allo atau Pong Bu’tu Bulaan dari Randan Batu, yang bersekutu membuka tempat – tempat perjudian dan dijaga oleh pasukan Arung Palakka.
Dengan meluasnya daerah yang dikuasai oleh pasukan Arung Palakka dan Pakila' Allo yang terus mengadakan arena perjudian, akibatnya mulai terjadi kekacauan, pencurian dan penekanan terhadap bangsawan yang tidak suka dengan judi. Hal ini berlangsung beberapa tahun sehingga menimbulkan keinginan untuk melawan pasukan Arung Palakka dengan terlebih dahulu mematahkan kekuatan Pakila' Allo.
Ide perlawanan ini muncul dari seorang bangsawan dari Randan Batu y aitu Pong Kalua’. Untuk maksud ini, Pong Kalua’ berpura – pura mengawini adik Pakila' Allo, karena dapat dengan mudah mengikuti jejak Pakila' Allo sementara itu ia pun membentuk persekutuan dengan orang lain untuk membunuh Pakila' Allo. Hingga suatu waktu mereka berusaha membunuh Pakila' Allo, akan tetapi Pakila' Allo hanya luka
ringan. Kemudian Pong Kalua’ membuatkan obat yang telah dicampur dengan racun (Ipo), dan ditaruh di atas luka Pakila' Allo sehingga Pakila' Allo tewas seketika. Setelah Pakila' Allo meninggal, maka para bangsawan kemudian menyusun kekuatan untuk melawan pasukan Arung Palakka yang tersebar di Toraja.
Persekutuan ini dikenal dengan nama Topada tindo, tomisa’ pangimpi (persatuan yang seia sekata, dan satu cita – cita) dengan semboyan “Misa’ Kada dipotuo, pantan kada dipomate” (Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh) dan perlawanan ini disebut “Untulak B untunna Bone, Ullangda’ To Sendana Bonga” (menentang pengaruh dan kekuasaan Bone). Persekutuan ini dipelopori oleh 3 orang masing-masing :
1)
Siambe’ Pong Kalua’ dari Randan Batu
2)
Siambe’ Pong Songgo dari Limbu, Sarira
3)
Tominaa Ne’ Sanda Kada dari Limbu sebagai juru penerangan.
Berkat dukungan dan persatuan dari bangsawan Toraja maka mereka berhasil menaklukkan dan menghalau pasukan Arung Palakka pada tahun 1680, setelah mengadakan perlawanan beberapa lama sampai ke daerah Bambapuang.
Di daerah Bambapuang, seluruh pemimpin dan anggota Topadatindo mengikrarkan sebuah janji dan sumpah yang disebut Basse Kasalle :
“Tangla kendek penduan pentallun to Bone la ma’takinan la’bo’ ma’tetangan mataran, apa mintu’na mataranna sia pabenga’na lakendek pasiu’ sando pakengke lalipan kedenpi to laullutu tombang lili’na Tondok Lepongan Bulan dst......”
“Orang – orang Bone tidak akan datang lagi untuk kedua kalinya untuk memerangi Toraja dst.......”
Dengan selesainya Basse Kasalle Lepongan Bulan, maka kekacauan di Tondok Lepongan Bulan berakhir dan disebut “Manda’mi salli’na Tondok Lepongan Bulan, Bintinmi Gonting Babanganna Tana Matarik Allo” artinya pintu Tondok Lepongan Bulan telah tertutup rapat dari gangguan luar. Pembacaan ikrar ini diikuti dengan Upacara kemenangan Topadatindo Tomisa’ pangimpi di Bambapuang. Menurut sejarah seorang Imam Tominaa Ne’ Tikuali dari Ba’tan mengucapkan doa dan sumpah sakti dengan didampingi oleh Banggai dari Salu.
Sejak berakhirnya peperangan antara Topadatindo dengan pasukan Arung Palakka, maka dalam beberapa tahun
tidak ada hubungan antara Tondok Lepongan Bulan dengan Bugis (Bone dan
Sidenreng). Dengan putusnya hubungan itu maka muncullah seorang bangsawan dari perbatasan Tondok Lepongan Bulan di daerah selatan yang bernama Puang Kabere’. Ia mengadakan hubungan dengan kedua daerah tersebut untuk mempertemukan pendapat, dan membuat perdamaian hubungan antara Tondok Lepongan Bulan dengan Bugis. Adapun perjanjian ini berbunyi “
“Dilenten Tallo’ tama Bone tang rassak tang beluakan anna di sorong pindan tama Lepongan Bulan tang ramban tang unnapa”
Artinya :
“Hubungan kedua daerah tersebut baik dalam segala hal yaitu orang Bone bebas keluar masuk ke Toraja demikian pula sebaliknya orang Toraja tak akan diganggu jika masuk ke Bone”
Pertemuan untuk mengadakan perjanjian tersebut diadakan di perbatasa Toraja dengan Bugis yaitu daerah yang bernama Malua’ sehingga perjajian ini disebut “Basse Malua’” dimana Bugis diwakili oleh utusan raja Bone dan Arung – Arung dari Sidenreng, dan Tondok Lepongan Bulan diwakili oleh pemimpin Topadatindo. Sejak itu hubungan kedua daerah pulih kembali dan pada awal abad ke-18 pedagang Bugis kembali masuk ke Toraja dan bangsawan Tondok Lepongan Bulan banyak belajar pada raja di Bugis tentang hukum pemerintahan dan ilmu perang. Mereka saling bertukar benda pusaka sebagai rasa persaudaraan antara mereka. Bangsawan dari Tondok Lepongan Bulan juga mengirimkan anak – anak mereka untuk belajar mempergunakan senjata – senjata api yang telah ada di Bugis dan ini berlangung sampai pertengahan abad de-19. Pada saat senjata api banyak dimiliki oleh bangsawan Tondok Lepongan Bulan maka mulailah terjadi perang saudara dan penjualoan budak dari yang kuatu ditukar dengan senjata api.
Perang terjadi dimana – mana diantara para bangsawan, dan membuat beberapa bangsawan Tondok Lepongan Bulan bersekutu dengan pemimpin Bugis sekaligus mengadakan penyewaan tentara dan alat persenjataan untuk melawan sesama bangsawan di Tondok Lepongan Bulan. Datangnya para ahli perang Bugis ke Tondok Lepongan Bulan atas undangan bangsawan Toraja dikenal dengan datangnya Ande – Ande Guru di Toraja. Seorang panglima perang dari Bone yang sangat terkenal nernama Petta Punggawae, disamping seorang dari Sidenreng yang bernama Wa’ Situru’ yang sangat lama tinggal di Toraja dan oleh sekutunya diberi gelar “Andi Guru”.
Kedatangan pemimpin perang Bugis tersebut adalah dalam rangka perang Kopi di Toraja sekitar tahun 1889 – 1890 , yaitu perang terbuka antara pedagang Kopi dari Bugis Sidenreng dan Sawitto melawan pedagang dari Luwu’ dimana masing-masing bersekutu dengan bangsawan di Toraja. Setelah Perang Kopi berakhir tanpa ada yang dinyatakan kalah, sebagian Ande Guru kembali termasuk Pe tta Punggawae dan ada yang tinggal mengikuti perang saudara termasuk Wa’ Situru’ bahkan ada yang kemudian menikah dengan bangsawan Toraja. Perang saudara yang tiada henti – hentinya ini berlangsung sampai masuknya tentara kolonial Belanda pada tahun 1906 dan bermarkas di Rantepao pada bulan Maret 1906.
3.
Masuknya Pemerintahan Kolonial Belanda
Setelah Belanda menaklukkan seluruh kerajaan yang ada di sekitar Tondok Lepongan Bulan dan terakhir kerajaan Luwu’ di Palopo, maka ekspedisi tentara Kolonial Belanda akhirnya masuk ke Toraja dan tiba di Rantepao pada bulan Maret 1906. Namun demikian kedatangan Belanda mendapat perlawanan sengit dari sebagian bangsawan Toraja antara lain :
a)
Siambe’ Pong Tiku
b)
Siambe’ Pong Simpin
c)
Puang Laso’ Rinding
d)
Puang Alla’
e)
Wa’ Saruran
f)
Bombing
g)
Dll
Sebelum tentara Kolonial Belanda memasuki Tondok Lepongan Bulan, seluruh bangsawan Toraja mulanya mengadakan persetujuan untuk menghentikan perang saudara dan melawan kedatangan Belanda yang berkulit putih dan bermata kucing. Musyawarah tersebut diadakan di Tongkonan Buntu Pune, dekat Rantepao lalu dilanjutkan di Kalambe’. Akan tetapi karena sesuatu dan lain hal maka timbul perpecahan sehingga perlawanan diadakan oleh masing-masing bangsawan.
Adapun yang paling terakhir ditaklukkan Kolonial Belanda adalah S iambe’ Pong Tiku dari Pangala’. B eliau ditangkap pada suatu benteng di daerah Baruppu pada tanggal 30 Juni 1907 dan ditahan di Markas (Tangsi) Tentara Belanda di Rantepao. Pada tanggal 10 Juli 1907, Siambe’ Pong Tiku ditembak mati di pinggir sungai Sa’dan (Singki’) ketika sedang mandi. Pongtiku adal ah seorang pahlawan dan kini telah menjadi seorang Pahlawan Nasional Indonesia yang melawan tentara Kolonial Belanda.
Pendudukan Belanda di Toraja sangat lancar karena tetap memberikan kekuasaan adat kepada tiap bangsawan penguasa daerah adat, namun harus tunduk kepada Kontroleur Belanda sebagai Kepala Daerah Onder Afdeeling.
Sejak pendudukannya, Belanda membagi daerah Toraja dalam 3 daerah yang digabungkan dengan satu daerah lain dalam bentuk pemerintahan OnderAfdeeling masing-masing :
1)
Onder Afdeeling Enrekang untuk bagian selatan Tondok Lepongan Bulan
2)
Onder Afdeeling Mamasa untuk bagian barat Tondok Lepongan Bulan
3)
Ander Afdeeling Makale Rantepao untuk bagian utara dan timur Tondok Lepongan Bulan.
Masing-masing Onder Afdeeling itu kemudian digabungkan pada satu Afdeeling yang dikepalai oleh seorang Asisten Residen sebagai Kepala Afdeeling di atas.
Penggabungan tersebut adalah :
1)
Onder Afdeeling Enrekang digabung dengan Afdeeling Pare – Pare
2)
Onder Afdeeling Mamasa digabung dengan Afdeeling Mandar
3)
Onder Afdeeling Makale Rantepao digabung dengan daerah lain seperti Basse Sangtempe’, Seko dan
Rongkong ke dalam Afdeeling Luwu’.
NAMA DAN SEJARAH SINGKAT TORAJA
Monday, March 16, 2009 4:40 PM
A. NAMA
Sebelum kata Toraja digunakan untuk nama suatu negeri yang sekarang dinamakan Tana Toraja, sebenarnya dahulunya adalah suatu negeri yang berdiri sendiri yang dinamai TONDOK LEPONGAN BULAN TANA MATARIK ALLO (Tondok = Negeri, lepongan = kebulatan = kesatuan,bulan = bulan, tana = negeri,matarik = berbentuk, allo = matahari), artinya Negeri yang betuk pemerintahan dan Kemasyarakatannya merupakan Kesatuan yang bundar / bulat bagaikan bentuknya Bulan dan Matahari.
Nama Lepongan Bulan atau Matarik Allo tersebut bersumber dari terbentuknya negeri itu dalam satu kebulatan / kesatuan Tata Masyarakat yang terbentuk berdasarkan :
1. Suatu
negeri yang terbentuk atas adanya Persekutuan dan Kebulatan berdasarkan
agama / Keyakinan yang dinamakan Aluk Todolo, yang bersumber / berpancar dari suatu Aluk
mempergunakan suatu macam aturan yang
sumber yaitu dari Banua Puan
Marinding yang dikenal dengan
Piting Sa’bu Pitu Ratu Pitung Pulo Pitu atau Aluk Sanda Pitunna (Aturan/Agama
2. Suatu
pada suatu
7777).
negeri yang dibentuk oleh beberapa daerah adat tetapi menggunakan satu
dan budaya yang berpancar / bersumber dari suatu sumber yang
dasar adat
berpancar atau bersinar seperti
sinarnya Bulan atau matahari. 3. Suatu
kesatuan Negeri yang terletak pada bagian utara di pegunungan Sulawesi
Selatan yang
dibentuk oleh Satu Suku yaitu Suku Toraja sekarang ini.
Sedang nama TORAJA mulai terdengar sejak adanya hubungan Tondok Lepongan Bulan Tana Matarik Allo dengan negeri – negri Bugis atau di luar Tondok Lepongan Bulan, yang kemudian oleh Y. Kruit dan A. Adriani mempergunakan nama Toraja, itupun disadur dari kata To Riaja (To = Orang, Riaja = sebelah di
atas bagian utara) karena sehubungan dengan letak dari Tondok Lepongan Bulan di bagian atas pada sebelah utara dari salah satu Kerajaan Bugis yaitu Sidenreng, karena kata To Riaja diberikan oleh orang Bugis Sidenreng dahulu kala.
Nama atau kata Toraja itu sebenarnya mulai terdengar luas pada permulaan abad ke-17 yaitu pada waktu Tondok Lepongan Bulan sudah mengadakan hubungan dengan Kerajaan – kerajaan di sekitarnya antara lain : Kerajaan Bugis Sidenreng, Bone dan Luwu’. Selain itu, beberapa budayawan Toraja mengatakan bahwa kata TORAJA berasal dari kata TO RAJANG (To = Orang, Rajang = Barat), berhubung karena Kerajaan Luwu’ terletak di sebelah Timur dari Tondok Lepongan Bulan dan Tondok Lepongan Bulan terletak di sebelah Barat dari Kerajaan Luwu’. Hal ini terkandung dalam syair – syair sastra Toraja yang banyak menyebut Kerajaan Luwu’ sebagai “Kadatuan Matallo” (Kerajaan sebelah timur) dan sebaliknya Toraja dinamakan “Kadatuan Matampu’ “ (Matampu’ = Barat) artinya Kerajaan di sebelah Barat. Demikian pula dengan orang dari Kerajaan Luwu’ dinamakan “To Wara’ “ (Wara’ = Timur), dan sebaliknya penduduk sebelah barat dinamakan To Rajang oleh orang Luwu’. Sampai saat ini orang Toraja masih menyebut orang Luwu’ sebagai To Wara’.
Di samping bersumber dari kedua kata tersebut, ada pula yang berpendapat bahwa nama Toraja berasal dari nama seorang bangsawan (Lakipadada) yang berasal dari Tondok Lepongan Bulan yang datang ke Gowa pada akhir abad ke-13. Dalam sejarah Toraja, Puang Lakipadada ini adalah seorang cucu dari Puang Tomanurun Tamboro’ Langi’ atau anak dari Puang Sanda Boro dari Tongkonan Batu Borong bagian Selatan Tondok Lepongan Bulan yang pergi mengembara, yang dalam sejarah dan mithos, Lakipadada dikatakan bahwa ia pergi mencari hidup abadi dan kemudian terdampar di Kerajaan Gowa sebagai seorang yang tidak dikenal dan tidak diketahui dari mana asalnya, hanya saja pada diri Lakipadada ada tanda – tanda yang meyakinkan bahwa ia adalah keturunan raja atau berasal dari satu kerajaan besar.
Pendapat umum ini Gowa mengatakan bahwa turunan/anak raja yang tidak dikenal itu berasal dari sebelah Timur, sesuai dengan mitos asal raja – raja di Sulawesi Selatan, maka dengan demikian menyebut Puang Lakipadada itu dengan nama Tau raya (tau = orang, raya = timur, bahasa Makassar), dan kemudian menyebut pula tempat asalnya atau negeri asalnya Tana Tau Raya ( tana = negeri, tau = orang, raya = timur). Berhubung Puang Lakipadada ini berasal dari Tondok Lepongan Bulan, maka nama Tondok Lepongan Bulan pun dinamai Tana Tau Raya yang kemudian menjadi Tana Toraja.
Pendapat lain ada pula yang mengatakan bahwa sesuai dengan pengakuan dari sebahagian besar raja – raja di Sulawesi Selatan mengatakan dan mengakui bahwa nenek moyang mereka berasal dari Tana Toraja, berarti tempat asal dari nenek moyang raja – raja, dan sehubungan dengan mithos asal raja – raja dari sebelah Timur di atas, maka sementara orang menyebut Tana To Raja ( tana = negeri, To = orang, raja = raja)
Berdasarkan pendapat – pendapat di atas, dapat dimengerti mengapa Tondok Lepongan Bulan Tana Matarik Allo dinamai Tana Toraja. Demikanlah seterusnya, sehingga kata Toraya atau Toraja ini banyak dipakai sebagai nama tempat atau batas – batas daerah Tondok Lepongan Bulan dikemudian hari seperti :
-
Kampung Raya di daerah sebelah Timur di daerah Basse Sangtempe’
-
Salu Toraa di daerah perbatasan Seko Rongkong dan Makale Rantepao (salu sungai)
-
Padang Toraa di daerah Seko Rongkong (padang = tanah = daerah)
-
Angge Raya suatu perbatasan di daerah Tallu Batupapan dan Enrekang (angge =
batas),,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
B. Sejarah Singkat
1.
Zaman Puba Toraja
Sejarah Toraja adalah sejarah yang tidak tertulis tetapi hanyalah sejarah yang dituturkan dari mulut – ke mulut bagi setiap turunan bangsawan serta pujangga Toraja, yang dalam menceritakannya selalu menghubungkan atau mengaitkan dengan satu masalah tertentu, makanya dalam meneliti dan mempelajari serta menggali sejarah Toraja harus selalu meneliti sangkut paut tiap cerita dan kenyataan – kenyataan yang ada, kemudian dapat ditemukan sejarah yang sebenarnya mengenai Tana Toraja dan Suku Toraja yang masih sangat perlu adanya penelitian yang saksama dari para ahli sejarah dan budaya. Namun dari sekian banyak budayawan dan sejarawan menyatakan bahwa penduduk yang pertama – tama menguasai Tondok Lepongan Bulan berasal dari luar daerah Sulawesi Selatan yang diperkirakan datang sekitar abad ke-6 yang datang dengan menggunakan perahu melalui sungai-sungai besar menuju Pegunungan Sulawesi Selatan yang akhirnya menempati daerah pegunungan termasuk Toraja. Hal ini sesuai dengan fakta sejarah yang ada, yang mengatakan kebanyakan dari mereka datangnya dari Selatan Tana Toraja.
Mereka datang dalam bentuk kelompok – kelompok yang dalam sejarah Toraja disebut Arroan (kelompok manusia) dan menyusuri sungai sungai dengan menggunakan perahu , dan setelah itu mereka tidak bisa lagi menggunakan perahu karena air deras dan berbatu. Maka mereka menambatkan perahunya di pinggir sungai dan tebing – tebing (yang kemungkinan dari sinilah muncul istilah “Toma’ Banua di Toke’ “), karena perahu ini digunakan sebagai tempat berdiam
sementara. Arroan itu
kemudian berjalan menuju pegunungan dan berdiam di sana.
Menurut sejarah Toraja, tiap Arroan ini dipimpin oleh Ambe’ Arroan (Ambe’ = bapak; Arroan = Kelompok Manusia). Arroan – arroan ini rupanya tidak datang sekaligus tetapi beberapa kali dan masing – masing Arroan menempati tempat tertentu untuk menyusun persekutuan keluarga masing – masing di bawah
pimpinan Ambe’ Arroan. Lama kelamaan anggota dari Arroan – arroan itu bertambah banyak dan perlu memiliki tempat tinggal yang lebih luas sehingga anggota Arroan berpencar mencari tempat yang baru dalam bentuk kelompok yang lebih kecil yang disebut Pararrak (Pararrak = Penjelajah) dengan dipimpin oleh Pong Pararrak (Pong = Utama = Pokok) art inya Pimpinan Penjelajah.
Inilah yang menyebabkan adanya Gelar Ambe’ yang menjadi Siambe’ dan Gelar Pong yang tersebar luas di Tana Toraja yang di kemudian kedua gelar ini dipadukan karwena sumbernya Cuma satu yaitu menjadi nama/gelar Penguasa Adat misalnya
-
Siambe’ Pong Simpin
-
Siambe’ Pong Maramba’
-
Siambe’ Pong Tiku
-
Siambe’ Pong Palita
-
Siambe’ Pong Panimba
-
dll
Dengan meratanya daerah yang telah dikuasai oleh penyebaran Arroan dan Pararrak, maka seluruh pelosok pegunungan dan tanah tinggi sudah terdapat penguasa – penguasa kecil dari turunan Ambe’ dan Pong yang perkembangannya sangat nampak dalam masyarakat Toraja sampai sekarang di samping Gelar Penguasa lainnya. Beberapa lama keadaan berjalan demikian maka dimana-mana sudah terdapat Penguasa Ambe’ dan Pong Pararrak, dan tersusunlah persekutuan-persekutuan adat kecil.
Kemudian dari selatan datang pula gelombang penguasa baru juga dengan menggunakan perahu melalui sungai.Penguasa – penguasa baru ini datang denga pengikut – pengikutnya yang dikenal dengan nama Puang – Puang Lembang (Puang = yang empunya; lembang = perahu) artinya yang empunya perahu. Mereka kemudian menempati daerah Bambapuang (daerah selatan Toraja yang masuk ke dalam administrasi pemerintahan Kab. Enrekang saat ini). Penguasa – penguasa ini mempunyai tata masyarakat tersendiri dan memiliki cara pemerintahan tersendiri, namun mereka masih dalam kelompokmkecil di daerah Bambapuang. Dari sini pula mereka kemudian menyebar ke daerah lain dan menjadi penguasa daerah yang ditempatinya, dan tidak lagi dikenal sebagai Puang Lembang (Empunya Perahu) tetapi Puang dari daerah yang dikuasainya misalnya :
-
Puang ri Lembang (Yang empunya perahu)
-
Puang ri Buntu ( penguasa daerah Buntu)
-
Puang ri Tabang (penguasa daerah Tabang)
-
Puang ri Batu (penguasa daerah Batu)
-
Puang ri Su’pi’ (penguasa daerah Su’pi’) dll.
Setelah para Puang yang menguasai tiap tempat makin bertambah banyak pengikutnya, maka timbullah persaingan kekuasaan di antara mereka, dimana sebagian Puang mulai merebut daerah kekuasaan Pong Pararrak atau Ambe’ Arroan yang lebih dulu memiliki kekuasaan, dan menimbulkan kekacauan dalam masyarakat. Hal ini membuat sebagian Puang membujuk Pong Pararrak dan Ambe’ Arroan untuk bersekutu untuk melawan Puang yang lain. Persekutuan ini kemudian disebut Bongga (= besar = hebat = dahsyat). Sebagai pimpinan Bongga maka diangkat Puang yang kuat di antara mereka yang dalam kedudukannya dinamakan Puang Bongga (yang empunya kekuasaan yang kuat dan hebat), seperti yang terkenal dalam sejarah Toraja seorang penguasa Bongga yang terkenal adalah Puang Bongga Erong.
Timbulnya persekutuan ini menimbulkan pergeseran serta perubahan di sekitar Bambapuang, yang dalam perkembangannya kemudian muncul seorang penguasa Bongga yang terkenal yang mengadakan perombakan besar di Bambapuang yaitu Puang Londong di Rura, yang mempunyai cerita dalam masyarakat Toraja sebagai seorang yang lalim, keras hati, dan mendapat kutukan dari Puang Matua.
Karena persaingan yang begitu hebat dan terus – menerus di kalangan Puang – Puang ini, maka pengaruh dari penguasa Puang di daerah Bambapuang makin merosot, apalagi setelah terjadi perpindahan beberapa Puang ke bagian utara Bambapuang untuk mencari tempat yang lebih aman untuk menerapkan pemerintahannya. Tetapi berbeda dengan Pong Pararrak yang ada di bagian utara, tidak terjadi persaingan karena masing – masing menguasai daerah yang sudah ditem patinya. SUKU TORAJA Friday, March 13, 2009 11:26 AM
Suku Toraja adalah suku yang menetap di pegunungan bagian utara Sulawesi Selatan, Indonesia. Populasinya diperkirakan sekitar 600.000 jiwa. Mereka juga menetap di sebagian dataran Luwu dan Sulawesi Barat.
Nama Toraja mulanya diberikan oleh suku Bugis Sidenreng dan dari Luwu. Orang Sidenreng menamakan penduduk daerah ini dengan sebutan To Riaja yang mengandung arti "Orang yang berdiam di negeri atas atau pegunungan", sedang orang Luwu menyebutnya To Riajang yang artinya adalah "orang yang berdiam di sebelah barat". Ada juga versi lain bahwa kata Toraya asal To = Tau (orang), Raya = dari kata Maraya (besar), artinya orang orang besar, bangsawan. Lama-kelamaan penyebutan tersebut menjadi Toraja, dan kata Tana berarti negeri, sehingga tempat pemukiman suku Toraja dikenal kemudian dengan Tana Toraja. about me Friday, March 13, 2009 10:44 AM RRRRR BlogThis!Berbagi ke TwitterBerbagi ke Facebook
Sabtu, 08 Oktober 2011
Tana Toraja
Sejarah tentang toraja . . .
Tahun 1926 Tana Toraja sebagai Onder Afdeeling Makale-Rantepao dibawah Self bestur Luwu
Tahun 1946 Tana Toraja terpisah menjadi Swaraja yang berdiri sendiri berdasarkan Besluit Lanschap Nomor 105 tanggal 8 Oktober 1946
Tahun 1957 berubah menjadi Kabupaten Dati II Tana Toraja berdasarklan UU Darurat Nomor 3 Tahun 1957
UU Nomor 22 Tahun 1999 Kabupaten Dati II Tana Toraja berubah menjadi KABUPATEN TANA TORAJA
"ASAL MULA DARI SUKU TANA TORAJA... Konon, leluhur orang Toraja adalah manusia yang berasal dari nirwana, mitos yang tetap melegenda turun temurun hingga kini secara lisan dikalangan masyarakat Toraja ini menceritakan bahwa nenek moyang masyarakat Toraja yang pertama menggunakan "tangga dari langit" untuk turun dari nirwana, yang kemudian berfungsi sebagai media komunikasi dengan Puang Matua (Tuhan Yang Maha Kuasa). Lain lagi versi dari DR. C. CYRUT seorang anthtropolog, dalam penelitiannya menuturkan bahwa masyarakat Tana Toraja merupakan hasil dari proses akulturasi antara penduduk (lokal/pribumi) yang mendiami daratan Sulawesi Selatan dengan pendatang yang notabene adalah imigran dari Teluk Tongkin (daratan Cina). Proses akulturasi antara kedua masyarakat tersebut, berawal dari berlabuhnya Imigran Indo Cina dengan jumlah yang cukup banyak di sekitar hulu sungai yang diperkirakan lokasinya di daerah Enrekang, kemudian para imigran ini, membangun pemukimannya di daerah tersebut. Nama Toraja mulanya diberikan oleh suku Bugis Sidendereng dan dari luwu. Orang Sidendreng menamakan penduduk daerah ini dengan sebuatn To Riaja yang mengandung arti "Orang yang berdiam di negeri atas atau pegunungan", sedang orang Luwu menyebutnya To Riajang yang artinya adalah "orang yang berdiam di sebelah barat". Ada juga versi lain bahwa kata Toraya asal To = Tau (orang), Raya = dari kata Maraya (besar), artinya orang orang besar, bangsawan. Lama-kelamaan penyebutan tersebut menjadi Toraja, dan kata Tana berarti negeri, sehingga tempat pemukiman suku Toraja dikenal kemudian dengan Tana Tor aja. Sejarah Aluk . . Konon manusia yang turun ke bumi, telah dibekali dengan aturan keagamaan yang disebut aluk. Aluk merupakan aturan keagamaan yang menjadi sumber dari budaya dan pandangan hidup leluhur suku Toraja yang mengandung nilai-nilai religius yang mengarahkan pola-pola tingkah laku hidup dan ritual suku Toraja untuk mengabdi kepada Puang Matua. Cerita tentang perkembangan dan penyebaran Aluk terjadi dalam lima tahap, yakni: Tipamulanna Aluk ditampa dao langi' yakni permulaan penciptaan Aluk diatas langit, Mendemme' di kapadanganna yakni Aluk diturunkan kebumi oleh Puang Buru Langi' dirura.Kedua tahapan ini lebih merupakan mitos. Dalam penelitian pada hakekatnya aluk merupakan budaya/aturan hidup yang dibawa kaum imigran dari dataran Indo Cina pada sekitar 3000 tahun sampai 500 tahun sebelum masehi. Beberapa Tokoh penting daiam penyebaran aluk, antara lain: Tomanurun Tambora Langi' adalah pembawa aluk Sabda Saratu' yang mengikat penganutnya dalam da erah terbatas yakni wilayah Tallu Lembangna. Selain daripada itu terdapat Aluk Sanda Pitunna disebarluaskan oleh tiga tokoh, yaitu : Pongkapadang bersama Burake Tattiu' menuju bagian barat Tana Toraja yakni ke Bonggakaradeng, sebagian Saluputti, Simbuang sampai pada Pitu Ulunna Salu Karua Ba'bana Minanga, derngan membawa pranata sosial yang disebut dalam bahasa Toraja "To Unnirui' suke pa'pa, to ungkandei kandian saratu yakni pranata sosial yang tidak mengenal strata. Kemudian Pasontik bersama Burake Tambolang menuju ke daerah-daerahsebelah timur Tana Toraja, yaitu daerah Pitung Pananaian, Rantebua, Tangdu, Ranteballa, Ta'bi, Tabang, Maindo sampai ke Luwu Selatan dan Utara dengan membawa pranata sosial yang disebut dalam bahasa Toraja : "To Unnirui' suku dibonga, To unkandei kandean pindan", yaitu pranata sosial yang menyusun tata kehidupan m asyarakat dalam tiga strata sosial.
Tangdilino bersama Burake Tangngana ke daerah bagian tengah Tana Toraja dengan membawa pranata sosial "To unniru'i suke dibonga, To ungkandei kandean pindan", Tangdilino diketahui menikah dua kali, yaitu dengan Buen Manik, perkawinan ini membuahkan delapan anak. Perkawinan Tangdilino dengan Salle Bi'ti dari Makale membuahkan seorang anak. Kesembilan anak Tangdilino tersebar keberbagai daerah, yaitu Pabane menuju Kesu', Parange menuju Buntao', Pasontik ke Pantilang, Pote'Malla ke Rongkong (Luwu), Bobolangi menuju Pitu Ulunna Salu Karua Ba'bana Minanga, Bue k e daerah Duri, Bangkudu Ma'dandan ke Bala (Mangkendek), Sirrang ke Dangle. Itulah yang membuat seluruh Tondok Lepongan Bulan Tana Matari' Allo diikat oleh salah satu aturan yang dikenal dengan nama Tondok Lepongan Bulan Tana Matari' Allo arti harfiahnya adalah "Negri yang bulat seperti bulan dan Matahari". Nama ini mempunyai latar belakang yang bermakna, persekutuan negeri sebagai satu kesatuan yang bulat dari berbagai daerah adat. Ini dikarenakan Tana Toraja tidak pernah diperintah oleh seorang penguasa tunggal, tetapi wilayah daerahnya terdiri dari kelompok adat yang diperintah oleh masing-masing pemangku adat dan ada sekitar 32 pemangku adat di Toraja. Karena perserikatan dan kesatuan kelompok adat tersebut, maka diberilah nama perserikatan bundar atau bulat yang terikat dalam satu pandangan hidup dan keyakinan sebagai pengikat seluruh daerah dan kelompok adat tersebut.
Tana Toraja memiliki adat istiadat serta budaya yang telah mendarah daging turun temurun pada masyarakatnya. Berbagai macam obyek yang me narik baik secara langsung diciptakan oleh-Nya maupun secara sengaja dibuat oleh orang-orang yang memiliki cita rasa di bidang seni yang tinggi tentang budayanya sendiri,salah satu obyek wisata yang menarik adalah “Batutumonga”, Batutumonga adalah salah satu objek wisata alam yang ada di Toraja. Di Batutumonga kita dapat refreshing sejenak dan menikmati keindahan alam yang masih alami. Batutumonga terletak di kaki gunung sesean, tidak heran jika cuacanya sangat segar, dan bebas dari polusi.
Upacara adat rambu solo ( upacara kematian )
Rambu Solo adalah upacara adat kematian masyarakat Tana Toraja yang bertujuan untuk menghormati dan mengantarkan arwah orang yang meninggal dunia menuju alam roh, yaitu kembali kepada keabadian bersama para leluhur mereka di sebuah tempat peristirahatan, disebut dengan Puya, yang terletak di bagian selatan tempat tinggal manusia. Upacara ini sering juga disebut upacara penyempurnaan kematian. Dikatakan demikian, karena orang yang meninggal baru dianggap benarbenar meninggal setelah seluruh prosesi upacara ini digenapi. Jika belum, maka orang yang meninggal tersebut hanya dianggap sebagai orang “sakit” atau “lemah”, sehingga ia t etap diperlakukan seperti halnya orang hidup, yaitu dibaringkan di tempat tidur dan diberi hidangan makanan dan minuman, bahkan selalu diajak berbicara. Oleh karena itu, masyarakat setempat menganggap upacara ini sangat pe nting, karena kesempurnaan upacara ini akan menentukan posisi arwah orang yang meninggal tersebut, apakah sebagai arwah gentayangan (bombo), arwah yang mencapai tingkat dewa (to-membali puang), atau menjadi dewa pelindung (deata). Dalam konteks ini, upacara Rambu Solo menjadi sebuah “kewajiban”, se hingga dengan cara apapun masyarakat Tana Toraja akan mengadakannnya sebagai bentuk pengabdian kepada orang tua mereka yang meninggal dunia. Kemeriahan upacara Rambu Solo ditentukan oleh status sosial keluarga yang meninggal, diukur dari jumlah hewan yang dikorbankan. Semakin banyak kerbau disembelih, semakin tinggi status sosialnya. Biasanya, untuk keluarga bangsawan, jumlah kerbau yang disembelih berkisar antara 24-100 e kor, sedangkan warga golongan menengah berkisar 8 ekor kerbau ditambah 50 ekor babi. Dulu, upacara ini hanya mampu dilaksanakan oleh keluarga bangsawan. Namun se iring dengan perkembangan ekonomi, strata sosial tidak lagi berdasarkan pada keturunan atau kedudukan, melainkan berdasarkan tingkat pendidikan dan kemampanan ekonomi. Saat ini, sudah banyak masyarakat Toraja dari strata sosial rakyat bias
Keistimewaan Rambu Solo Puncak dari upacara Rambu Solo disebut dengan upacara Rante yang dilaksanakan di sebuah “lapangan khusus”. Dalam upacara Rante ini terdapat beberapa rangkaian ritual yang selalu menarik perhatian para pengunjung, seperti proses pembungkusan jenazah (ma‘tudan, mebalun), pembubuhan ornamen dari benang emas dan perak pada peti jenazah (ma‘roto), penurunan jenazah ke lumbung untuk disemayamkan (ma‘popengkalo alang), dan proses pengusungan jenazah ke tempat peristirahatan terakhir (ma‘palao). Selain itu, juga terdapat berbagai atrakasi budaya yang dipertontonkan, di antaranya: adu kerbau (mappasilaga tedong), kerbau-kerbau yang akan dikorbankan diadu terlebih dahulu sebelum disembelih; dan adu kaki (sisemba). Dalam upacara tersebut juga dipentaskan beberapa musik, seperti pa‘pompan, pa‘dali-dali dan unnosong; serta beberapa tarian, seperti pa‘badong, pa‘dondi, pa‘randing, pa‘katia, pa‘papanggan, passailo dan pa‘pasilaga tedong. Menariknya lagi, kerbau disembelih dengan cara yang sangat unik dan merupakan ciri khas mayarakat Tana Toraja, yaitu menebas leher kerbau hanya dengan sekali tebasan. Jenis kerbau yang disembelih pun bukan kerbau biasa, tetapi kerbau bule (tedong bonga) yang harganya berkisar antara 10 –50 juta
perekor. Selain itu, juga terdapat pemandangan yang sangat menakjubkan, yaitu ketika iring-iringan para pelayat yang sedang mengantarkan jenazah menuju Puya, dari kejauhan tampak kain merah panjang bagaikan selendang raksasa membentang di antara pelayat tersebut.a menjadi hartawan, sehingga mampu menggelar upacara ini... Fdfdfd
MERAJUT KEMBALI DEMOKRASI MASYARAKAT DESA
Kekuasaan negara atas desa nyaris mengikis habis corak kebhinekaan budaya yang dikembangkan masyarakat desa berdasar kearifan lokal. Basis komunal masyarakat tercerabut dan pelanggaran atas hak ulayat merajalela sehingga memunculkan berbagai ketegangan antara masyarakat desa dengan negara berkenaan dengan masalah masyarakat adat, ekonomi desa maupun kelembagaan politik desa. Peluang untuk menciptakan kembali kebhinekaan budaya semakin terbuka dengan adanya kebijakan otonomi daerah. Oleh karena itu, upaya untuk memperkuat kembali bangunan kultur lokal penting dilakukan untuk menjamin tumbuhnya inisiatif dan partisipasi lokal. Lantas bagaimana melakukan upaya tersebut?
Demokrasi versi masyarakat adat Gunretno memaparkan kehidupan masyarakat Sikep, Jawa Tengah dalam bahasa Jawa. Menurut penuturannya, masyarakat Sikep (Sedulur Sikep)mengakui bahwa m engambil keputusan secara bersama merupakan hal yang baik sehingga mereka selalu memutuskan melalui mekanisme rembugan (diskusi). Keputusan tidak ditetapkan berdasar pada suara terbanyak melainkan berdasarkan rasionalitias pendapat dengan mengacu pada pengalaman dan interpretasi atas wekas (pesan) dalam bentuk
pralambang (kiasan). Masyarakat Sikep juga mempertimbangkan pilihan tindakan yang mungkin dilakukan, artinya dalam mengambil satu kesepakatan Sedulur Sikep lebih mengutamakan sesuatu yang nyata. Lebih lanjut, Gunretno mengatakan bahwa dalam masyarakat Sikep tidak memiliki pemimpin massa dan kelompok atau organisasi. Dengan tidak adanya “orang yang dituakan”, selain bapak sebagai kepala keluarga, setiap orang berhak untuk mengeluarkan pendapat juga seorang anak kecil. Kebenaran bukan terletak pada usia orang, kebenaran adalah hakiki. Setiap orang memiliki kebenaran hakiki sendiri dan bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri. Di TanaTora pengaruh keluarga lapis atas sangat kuat dalam pelaksanaan demokrasi di wilayah ini. Den Upa Rombelayuk, seorang ibu yang juga seorang kepala desa, menjelaskan bahwa demokrasi di masyarakat adat Tana Toraja tercermin dalam satu lembaga yang disebut kombongan. Bentuk kombongan ada 4 macam yakni 1) kombongan Kalua Sang Lepongan Bulan – untuk memusyawarahkan aturan-aturan yang menyangkut antar Lembang dan biasa dihadiri oleh perwakilan dari masyarakat yang ada di atau di luar Tana Toraja; 2) Kombongan Kalua Sang Lembangan merupakan kombongan tertinggi dalam tingkat lembang; 3) Kombongan Karopi atau disebut kombongan saja –
biasanya untuk meminta pertanggung jawaban dari To Parenge (pemuka adat) dan dihadiri oleh seluruh warga tanpa mengenal tingkatan. Dalam pengadilan ini seorang To Parenge bisa didosa (dihukum) oleh warganya, namun ia tidak bisa dijatuhkan karena pengangkatannya dilakukan melalui mekanisme pengusulan keluarga. Kuatnya pengaruh keluarga dalam sistem politik masyarakat Toraja juga bisa dilihat dari keterangan lisan Den Upa yang menyebutkan bahwa dalam keluarga batihnya ada 3 orang yang menduduki jabatan kepala desa di 3 desa yang berbeda. Bentuk yang yang terakhir adalah kombongan Soroan – di tingkat RT, atau kelompok keluarga atau organisasi jemaat gereja dilakukan untuk mengatur kegotong-royongan antar warga atau penyelesaian kasus kepelimikan tanah atau hutan. Den Upa ingin menunjukkan bahwa adat setempat memiliki kesesuaian dengan prinsip-prinsip demokrasi. Pada kesempatan tersebut, Kamardi (Kepala pamususngan), Bentek-Lombok Utara mengatakan bahwa kata adat biasanya diasosiasikan dengan tradisi, ketinggalan zaman dan lain sebagainya. Namun, struktur masyarakat adat, khususnya di Lombok Utara, mengenal pembagian kekuasaan antara Majelis Krama Desa, Pemu-sungan, dan Majelis Krama Adat Desa. Majelis Krama Desa (MKD) merupakan lembaga yang berperan untuk menetapkan Garis Besar Haluan Desa dan mengesahkan RAPBDesa, lembaga semacam BPD. Dalam prakteknya, keputusan dari MKD didasarkan masukan dari satuan komunitas disebut krama gubug dan masukan ini digodog pada Majelis Krama Dusun sebelum diajukan pada MKD. Pemusungan
berperan untuk memimpin pemerintahan desa dan kehidupan masyarakat desa secara umum. Kinerja pemusungan akan senantiasa diawasi oleh Majelis Krama Adat Desa, sebuah lembaga yang terdiri dari 3 unsur pemimpin yaitu pemimpin agama, adat dan pemerintahan. Pembagian kekuasaan ini, menurut Kamardi, merupakan cerminan dari demokrasi desa (lihat profil Perekat Ombara pada Lesung edisi 2).
Pengembangan Wawasan Demokrasi Mengawali pembicaraan pada sesi kedua, Pratikno, pengamat politik lokal dari UGM, mengatakan bahwa keberadaan demokrasi desa, pada satu sisi memiliki kearifan lama yang mengutamakan musyawarah tetapi di sisi lain feodalisme dan aristokrasi masih kuat sehingga akses masyarakat untuk menyuarakan aspirasi sangat terbatas. Pada masa pemerintahan kolonial Belanda, para penguasa lokal digunakan kolonial untuk menekan rakyat. Perilaku elit lokal yang menekan rakyat tetapi tidak berani mengusik kekuasaan di atasnya menandai munculnya proses ‘negaraisasi’. Setelah kemerdekaan proses negaraisasi semacam ini, menurut Pratikno dan juga Radi A. Gany, masih terus berlanjut baik melalui partai politik, sentralisasi kekuasaan, kebijakan homogenisasi desa, ataupun pembangunan yang mengutamakan pertumbuhan ekonomi. Keseluruhannya itu menjadikan lembaga desa menjadi semakin lemah. Sementara itu, penjelasan Syarif Ibrahim Alqadrie, dari Universitas Tanjungpura menambahkan bahwa demokrasi desa telah redup sejak masuknya agama Hindu yang membawa pengaruh feodalisme dan diskriminasi atas dasar kelas-kelas sosial ke berbagai pelosok Nusantara, terutama Jawa. Diskriminasi sosial semacam ini memunculkan dua kelas dalam masyarakat yaitu penguasa dan rakyat. Celakanya, para penguasa, terutama di kerajaan Jawa, tidak memikirkan kesejahteraan rakyat desa, bahkan menghisap berbagai sumber daya rakyat. Lebih buruk dari itu, budaya politik yang mengutamakan kepentingan penguasa dan tidak memikirkan rakyat ini terulang kembali pada masa pemerintahan Orde Baru. Jatuhnya pemerintahan Orde Baru dan lahirnya kebijakan otonomi daerah, menurut pandangan ketiga akademisi ini, merupakan harapan bagi terciptanya keberdayaan lembaga desa dan demokrasi di wilayah perdesaan. Berkaitan dengan hal ini, mereka melihat bahwa pemberdayaan masyarakat desa merupakan jalan yang harus ditempuh untuk menegakkan demokrasi desa. Tiga aktivis LSM yang menjadi pembicara pada sesi ketiga menunjuk konsep massa mengambang yang diterapkan pemerintah Orde Baru telah menyebabkan masyarakat desa menjadi apolitis. Mitosmitos yang menyatakan bahwa masyarakat bodoh, miskin, malas dan fatalistis serta tidak berpikir jangka panjang yang dipompakan penguasa justru menumbuhkan kesadaran palsu yang membuat masyarakt desa teralienasi dari proses politik. Kesadaran palsu ini mesti dibongkar dan diganti dengan gerakan penyadaran dan pengorganisasian masyarakat secara murni sehingga independensi masyarakat desa akam tumbuh kembali. Paulus Florus mengungkapkan pengalamannya bahwa gerakan penyadaran yang dilakukan yayasan Pancur Kasih di Kalimantan Barat telah membangkitkan rasa percaya diri bahwa m ereka mampu berbuat. Lebih dari itu, proses penyadaran telah memperkuat solidaritas di kalangan masyarakat desa sehingga mereka dapat mengembangkan potensi ekonomi di sekitar mereka secara bersama. Keberdayaan serupa juga tampak pada kasus anak nagari di Sumatera Barat. Zukri Saad mengungkapkan bahwa saat ini beberapa nagari tengah melakukan pengembangan ekonomi berbasis rakyat dengan memanfaatkan modal sosial yang ada diantara masyarakat. Lebih lanjut, anak nagari berencana membentuk simpul jaringan elektronik yang berperan memberi layanan informasi mengenai
produksi, pasar, kredit, bahkan sampai kebutuhan rumah tangga agar mereka dapat bersaing dalam era pasar global. Keberdayaan ekonomi nagari akan memberi kekuatan ekonomi baru di tingkat basis yang pada gilirannya juga memperkuat ekonomi di wilayah ini.
Peran Pemerintah dimana? Dalam makalahnya yang dibacakan EB Sitorus pada sesi keempat, Direktur Bina Manajemen Pemerintah Daerah Ditjen Otda Depdagri menegaskan bahwa homogenisasi pengaturan desa tidak akan ada lagi. Sebagai gantinya, pengaturan desa masa datang disesuaikan dengan kondisi sosial budaya setempat. Pengurusan desa sesuai asal usul ini diharapkan akan menciptakan desa demokratis sehingga masyarakat dapat berpartisipasi dan menyalurkan aspirasi mereka. Dalam prakteknya, pengaturan semacam ini tentu akan menemui banyak kesulitan karena selama ini hak dan kewenangan desa telah bercampur aduk dengan kewenangan pemerintah supra desa akibat kebijakan pengaturan desa yang lalu. Pejabat pemerintah pusat ini juga mengingatkan agar pemda tidak menjadi kelompok birokrasi yang menekan rakyat dan memindahkan perilaku KKN dari birokrasi pusat ke birokrasi daerah. Sebaliknya, Samsuri Aspar Wakil Bupati Kutai Kertanegara menengarai bahwa meski UU Otonomi Daerah menegaskan masyarakat desa merupakan komunitas yang perlu diperhatikan dalam penyelenggaraan otonomi daerah, namun tersebut tidak mengatur kewenangan masyarakat desa. Selanjutnya, Wakil Bupati ini menjelaskan bahwa untuk kasus di Kutai Kertanegara, implementasi kebijakan otonomi daerah dikaitkan dengan program pemerintah daerah yang disebut Gerbang Dayaku (Gerakan Pengembangan Pemberdayaan Kutai)-- sebuah model pembangunan yang memposisikan rakyat sebagai komponen utama dalam pembangunan daerah termasuk desa. Untuk mendukung implementasi kegiatan di lapangan, pemerintah Kabupaten Kutai Kertanegara menyediakan dana sebesar 1 milyar untuk setiap desa. Dana ini digunakan untuk mendukung 3 kegiatan antara lain program pembangunan sarana / prasarana ekonomi desa, program pengembangan ekonomi kerakyatan, dan program peningkatan kualitas SDM. Dengan penyediaan dana sebesar ini diharapkan percepatan pembangunan di sektor pariwisata, agribisnis, dan iptek serta ketampilan dapat berjalan. Masih dalam konteks kebijakan daerah, Soenaryo, kepala bagian pemerintahan desa Sekretariat Daerah Banyumas menilai bahwa timbulnya permasalahan yang berkaitan dengan penyelenggaraan otonomi desa lebih disebabkan karena pemahaman komponen lembaga tingkat desa terhadap substansi peraturan daerah ini masih sangat kurang. Sebagai penutup dari sesi keempat ini, Haryo Habirono selaku koordinator OC menjelaskan bahwa FPPM telah melakukan konsultasi publik di 12 daerah untuk membahas Rancangan Keppres tentang Pengaturan Mengenai Desa yang bertujuan mencabut dan atau memperbaiki substansi pada Kepmendagri 64/99 tentang Pemerintahan Desa. Hasil konsultasi publik ini menunjukkan bahwa masyarakat menolak rancangan Keppres tersebut namun jika Rancangan Keppres ini ditolak Kepmendagri 64/99 masih berlaku. Oleh karena itu, FPPM lalu membentuk Tim Review yang bertugas untuk menyusun Position Paper atas Rakeppres tersebut dan juga membentuk Tim Amandemen UU No. 22/1999 karena apapun
bentuk perbaikannya Rakeppres tidak akan sempurna jika UU tidak diamandemen terlebih dahulu ( hasil kerja tim amandemen sudah dibukukan dan dipresentasikan di Depdagri pada tanggal 9 Oktober 2001 – pen.).
Berbagai pemikiran yang terlontar dalam presentasi ini dibahas secara lebih lanjut dalam diskusi kelompok. Pembagian peserta dalam diskusi kelompok disesuaikan dengan minat dari masing-masing individu.
Diskusi kelompok Diskusi kelompok menyangkut tiga topik yakni masyarakat adat, ekonomi masyarakat desa, dan politik desa. Pokok persoalan yang muncul dalam diskusi kelompok masyarakat adat adalah mengenai definisi atau pengertian dari masayakat adat, relasi dengan negara dan strategi penguatannya. Kendati demikian, dicatat bahwa pelaksanaan hukum adat terkadang kurang efektif karena banyak nilai-nilai adat yang tergeser oleh budaya luar atau tidak relevan lagi dengan kondisi sekarang. Juga ditengarai adanya ketegangan antara masyarakat adat dengan negara, misalnya pemerintah memiliki target pembangunan yang kadang tidak sesuai dengan dengan keinginan masyarakat atau kerancuan antara aturan adat dengan aturan negara. Diskusi dalam kelompok ini memandang perlunya penguatan terhadap masyarakat adat. Strategi penguatan masyarakat ini pada intinya mencakup 2 hal yakni advokasi terhadap kebijakan dan kegiatan praksis. Peserta memandang perlunya ada suatu produk hukum atau undang-undang yang menjamin pengakuan terhadap keberadaan masyarakat adat dengan segala pranatanya. Sedang kegiatan praksis diarahkan untuk memperkuat kelembagaan masyarakat adat dan pengembangan sumber daya manusia baik menyangkut penyadaran maupun sosialisasi nilai-nilai baru. Pada diskusi bidang ekonomi masyarakat desa, peserta sepakat bahwa pemberdayaan ekonomi yang dilakukan mesti meliputi 4 prinsip yaitu kesejahteraan, keadilan, keberlanjutan , dan kemajemukan. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari model sentralistik, homogenisasi, bias Jawa, bias modernisasi, dan bias kapitalisme. Penjabaran dari pemberdayaan ekonomi masyarakat desa mencakup 5 aspek: akses terhadap sumber daya alam (SDA), modal sosial, modal ekonomi, teknologi, dan kelembagaan. Kesejahteraan masyarakat desa sangat bergantung pada SDA yang tersedia di wilayah mereka namun pada banyak kasus masyarakat lokal tidak lagi memiliki akses untuk memanfaatkan SDA tersebut sekalipun berada pada tanah ulayat mereka. Oleh karena itu, mesti ada langkah-langkah yang menjamin distribusi penguasaan SDA secara merata. Para peserta diskusi melihat bahwa masyarakat memiliki modal sosial yang dapat mendukung pengembangan potensi ekonomi mereka. Revitalisasi dan pengembangan modal sosial perlu dilakukan agar masyarakat desa mampu menggerakkan roda perekonomian. Dalam konteks ini, pengembangan infrastruktur sistem jaringan informasi ke wilayah desa mutlak diperlukan dan mendesak guna mendukung pengembangan ekonomi masyarakat desa. Topik pembahasan yang terangkat dalam diskusi kelompok kelembagaan politik desa adalah mengenai isu dan makna tentang otonomi. Menurut kelompok ini, makna otonomi adalah kewenangan
yang mencakup hak dan kekuasan untuk mengatur dan mengurus desa. Dalam konteks ini para peserta diskusi melihat bahwa kondisi aktual yang ada di desa sekarang masih jauh dari makna yang terkandung dalam pengertian otonomi itu. Kondisi desa saat ini masih menjadi ajang kepentingan kekuasaan. Sisasisa uniformitas masih tampak kuat bercokol sehingga desa masih tetap bergantung pada kebijakan pemerintah kabupaten/kota. Dalam situasi seperti ini, eksploitasi sumber-sumber desa o leh kota/kabupaten masih berlangsung sehingga menghambat terciptanya masyarakat desa yang makmur dan sejahtera. Berpijak dari penggambaran ini, peserta diskusi kelompok menggambarkan bahwa desa yang otonom idealnya memiliki hak dan kekuasaan politik yang jelas untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat desa guna mewujudkan keadilan, kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat desa. Oleh karena itu, penyeragaman aturan dan monopoli pendidikan politik oleh negara yang selama ini membelenggu kreativitas harus dihilangkan. Berkaitan dengan hal ini, peserta kelompok menyerukan agar seluruh komponen bangsa melakukan fasilitasi terhadap proses demokratisasi di masyarakat desa secara bertanggung jawab guna menghindarkan tumbuhnya konflik horisontal yang tidak perlu terjadi. Tanpa bermaksud menyimpulkan diskusi yang berkembang, moderator mencatat bahwa penegakan demokrasi desa masih harus terus diperjuangkan. Dalam konteks ini, strategi perjuangan mencakup aras kebijakan dan aras praksis. Pada aras kebijakan, berbagai komponen bangsa harus melakukan tindakan proaktif untuk melakukan tekanan, lobi, publikasi, dan negosiasi agar kebijakan yang dikeluarkan pemerintah sesuai dengan azas dan tujuan demokrasi desa. Pada aras praksis, strategi perjuangan terdiri dari aspek struktural dan fungsional. Aspek struktural meliputi redistribusi faktor-faktor produksi, pelembagaan, kelembagaan, penmguatan jaringan, pengorganisasian relawan, dan penyediaan prasarana seperti modal, pasar, dan teknologi. Sedangkan secara fungsional mencakup pengembangan SDM baik itu melalui pelatihan, pendidikan politik, proses penyadaran, pemandirian ataupun revitalisasi guna memperkuat akar-akar masyarakat sipil yang ada, mengembangkan kearifan lokal dan melestarikan SDA.
Penutup Otonomi daerah merupakan suatu peluang untuk menghidupkan kembali kemandirian dan otonomi desa. Namun, sebagaimana diingatkan Rady Gani dalam makalahnya bahwa pemandirian masyarakat desa seyogyanya jangan terjebak dalam romantisme demokrasi desa masa lalu yang berlebihan karena jiwa jaman (zeitgeist ) sekarang berbeda dengan dahulu. Peringatan ini sekedar untuk mengingatkan kita bahwa pekerjaan belum selesai. Selamat bekerja. Gjgjgjg Thursday, March 15, 2012 -
kebudayaan, suku toraja
0 comments
KEBUDAYAAN SUKU TORAJA DI TANAH NUSANTARA
Suku Toraja adalah suku yang menetap di pegunungan bagian utara Sulawesi Selatan, Indonesia. Populasinya diperkirakan sekitar 1 juta jiwa, dengan 500.000 di antaranya masih tinggal di Kabupaten Tana Toraja, Kabupaten Toraja Utara, dan Kabupaten Mamasa. Mayoritas suku Toraja memeluk agama Kristen, sementara sebagian menganut Islam dan kepercayaan animisme yang dikenal sebagai Aluk To Dolo. Pemerintah Indonesia telah mengakui kepercayaan ini sebagai bagian dari Agama Hindu Dharma.
Kata toraja berasal dari bahasa Bugis, to riaja, yang berarti "orang yang berdiam di neger i atas". Pemerintah kolonial Belanda menamai suku ini Toraja pada tahun 1909. Suku Toraja terkenal akan ritual pemakaman, rumah adat tongkonan dan ukiran kayunya. Ritual pemakaman Toraja merupakan peristiwa sosial yang penting, biasanya dihadiri oleh ratusan orang dan berlangsung selama beberapa hari. Sebelum abad ke-20, suku Toraja tinggal di desa-desa otonom. Mereka masih menganut animisme dan belum tersentuh oleh dunia luar. Pada awal tahun 1900-an, misionaris Belanda datang dan menyebarkan agama Kristen. Setelah semakin terbuka kepada dunia luar pada tahun 1970 -an, kabupaten Tana Toraja menjadi lambang pariwisata Indonesia. Tana Toraja dimanfaatkan oleh pengembang pariwisata dan dipelajari oleh antropolog. Masyarakat Toraja sejak tahun 1990-an mengalami transformasi budaya, dari masyarakat berkepercayaan tradisional dan agraris, menjadi masyarakat yang mayoritas beragama Kristen dan mengandalkan sektor pariwisata yang terus meningkat. Suku Toraja memiliki sedikit gagasan secara jelas mengenai diri mereka sebagai sebuah kelompok etnis sebelum abad ke-20. Sebelum penjajahan Belanda dan masa pengkristenan, suku Toraja, yang tinggal di daerah dataran tinggi, dikenali berdasarkan desa mereka, dan tidak beranggapan sebagai kelompok yang sama. Meskipun ritual-ritual menciptakan hubungan di antara desa-desa, ada banyak keragaman dalam dialek, hierarki sosial, dan berbagai praktik ritual di kawasan dataran tinggi Sulawesi. "Toraja" (dari bahasa pesisir ke, yang berarti orang, dan Riaja, dataran tinggi) pertama kali digunakan sebagai sebutan penduduk dataran rendah untuk penduduk dataran tinggi. Akibatnya, pada awalnya "Toraja" lebih banyak memiliki hubungan perdagangan dengan orang luar—seperti suku Bugis dan suku
Makassar, yang menghuni sebagian besar dataran rendah di Sulawesi—daripada dengan sesama suku di dataran tinggi. Kehadiran misionaris Belanda di dataran tinggi Toraja memunculkan ke sadaran etnis Toraja di wilayah Sa'dan Toraja, dan identitas bersama ini tumbuh dengan bangkitnya pariwisata di Tana Toraja. Sejak itu, Sulawesi Selatan memiliki empat kelompok etnis utama—suku Bugis (kaum mayoritas, meliputi pembuat kapal dan pelaut), suku Makassar (pedagang dan pelaut), suku Mandar (pedagang dan nelayan), dan suku Toraja (petani di dataran tinggi).
Konon, leluhur orang Toraja adalah manusia yang berasal dari nirwana, mitos yang tetap melegenda turun temurun hingga kini secara lisan dikalangan masyarakat Toraja ini menceritakan bahwa nenek moyang masyarakat Toraja yang pertama menggunakan "tangga dari langit" untuk turun dari nirwana, yang kemudian berfungsi sebagai media komunikasi dengan Puang Matua (Tuhan Yang Maha Kuasa). Lain lagi versi dari DR. C. CYRUT seorang anthtropolog, dalam penelitiannya menuturkan bahwa masyarakat Tana Toraja merupakan hasil dar i proses akulturasi antara penduduk (lokal/pribumi) yang mendiami daratan Sulawesi Selatan dengan pendatang yang notabene adalah imigran dari Teluk Tongkin (daratan Cina). Proses akulturasi antara kedua masyarakat tersebut, berawal dari berlabuhnya Imigran Indo Cina dengan jumlah yang cukup banyak di sekitar hulu sungai yang diperkirakan lokasinya di daerah Enrekang, kemudian para imigran ini, membangun pemukimannya di daerah tersebut. Nama Toraja mulanya diberikan oleh suku Bugis Sidendereng dan dari luwu. Orang Sidendreng menamakan penduduk daerah ini dengan sebuatn To Riaja yang mengandung arti "Orang yang berdiam di negeri atas atau pegunungan", sedang orang Luwu me nyebutnya To Riajang yang artinya adalah "orang yang berdiam di sebelah barat". Ada juga versi lain bahwa kata Toraya asal To = Tau (orang), Raya = dari kata Maraya (besar), artinya orang orang besar , bangsawan. Lama-kelamaan penyebutan tersebut menjadi Toraja, dan kata Tana berarti negeri, sehingga tempat pemukiman suku Toraja dikenal kemudian dengan Tana Toraja.
Sejarah Aluk Konon manusia yang turun ke bumi, telah dibekali dengan aturan keagamaan yang disebut aluk. Aluk merupakan aturan keagamaan yang menjadi sumber dari budaya dan pandangan hidup leluhur suku Toraja yang mengandung nilai-nilai religius yang me ngarahkan pola-pola tingkah laku hidup dan ritual suku Toraja untuk mengabdi kepada Puang Matua. Cerita tentang perkembangan dan penyebaran Aluk terjadi dalam lima tahap, yakni: Tipamulanna Aluk ditampa dao langi' yakni permulaan penciptaan Aluk diatas langit, Mendemme' di kapadanganna yakni Aluk diturunkan kebumi oleh Puang Buru Langi' dirura.Kedua tahapan ini lebih merupakan mitos. Dalam penelitian pada hakekatnya aluk merupakan budaya/aturan hidup yang dibawa kaum imigran dari dataran Indo Cina pada sekitar 3000 tahun sampai 500 t ahun sebelum masehi.
Beberapa Tokoh penting daiam penyebaran aluk, antara lain: Tomanurun Tambora Langi' adalah pembawa aluk Sabda Saratu' yang mengikat penganutnya dalam daerah terbatas yakni wilayah Tallu Lembangna. Selain daripada itu terdapat Aluk Sanda Pitunna disebarluaskan oleh tiga tokoh, yaitu : Pongkapadang bersama Burake Tattiu' menuju bagian barat Tana Toraja yakni ke Bonggakaradeng, sebagian Saluputti, Simbuang sampai pada Pitu Ulunna Salu Karua Ba'bana Minanga, derngan membawa pranata sosial yang disebut dalam bahasa Toraja "To Unnirui' suke pa'pa, to ungkandei kandian saratu yakni pranata sosial yang tidak mengenal strata. Kemudian Pasontik bersama Burake Tambolang menuju ke daerah-daerah sebelahtimur Tana Toraja, yaitu daerah Pitung Pananaian, Rantebua, Tangdu, Ranteballa, Ta'bi, Tabang, Maindo sampai ke Luwu Selatan dan Utara dengan membawa pranata sosial yang disebut dalam bahasa Toraja : "To Unnirui' suku dibonga, To unkandei kandean pindan", yaitu pranata sosial yang menyusun tata kehidupan masyarakat dalam tiga strata sosial. Tangdilino bersama Burake Tangngana ke daerah bagian tengah Tana Toraja dengan membawa pranata sosial "To unniru'i suke dibonga, To ungkandei kandean pindan", Tangdilino diketahui menikah dua kali, yaitu dengan Buen Manik, per kawinan ini membuahkan delapan anak. Perkawinan Tangdilino dengan Salle Bi'ti dari Makale membuahkan seorang anak. Kesembilan anak Tangdilino tersebar keberbagai daerah, yaitu Pabane menuju Kesu', Parange menuju Buntao', Pasontik ke Pantilang, Pote'Malla ke Rongkong (Luwu), Bobolangi menuju Pitu Ulunna Salu Karua Ba'bana Minanga, Bue ke daerah Duri, Bangkudu Ma'dandan ke Bala (Mangkendek), Sirrang ke Dangle. Suku Toraja memiliki sedikit gagasan secara jelas mengenai diri mereka sebagai sebuah kelompok etnis sebelum abad ke-20. Sebelum penjajahan Belanda dan masa pengkristenan, suku Toraja, yang tinggal di daerah dataran tinggi, dikenali berdasarkan desa mereka, dan tidak ber anggapan sebagai kelompok yang sama. Meskipun ritual-ritual menciptakan hubungan di antara desa-desa, ada banyak keragaman dalam dialek, hierarki sosial, dan berbagai praktik ritual di kawasan dataran tinggi Sulawesi. "Toraja" (dari bahasa pesisir ke, yang berarti orang, dan Riaja, dataran tinggi) pertama kali digunakan sebagai sebutan penduduk dataran rendah untuk penduduk dataran tinggi. Akibatnya, pada awalnya "Toraja" lebih banyak memiliki hubungan perdagangan dengan orang luar— seperti suku Bugis dan suku Makassar, yang menghuni sebagian besar dataran rendah di Sulawesi— daripada dengan sesama suku di dataran tinggi. Kehadiran misionaris Belanda di dataran tinggi Toraja memunculkan kesadaran etnis Toraja di wilayah Sa'dan Toraja, dan identitas bersama ini tumbuh dengan bangkitnya pariwisata di Tana Toraja. Sejak itu, Sulawesi Selatan memiliki empat kelompok etnis utama—suku Bugis (kaum mayoritas, meliputi pembuat kapal dan pelaut), suku Makassar (pedagang dan pelaut), suku Mandar (pedagang dan nelayan), dan suku Toraja (petani di dataran tinggi).
Mantera Wurake dari Tanah Toraja Wurake adalah sejenis mantra yang dirapalkan oleh dukun perempuan di kalangan Suku Toraja di Sulawesi Tengah. Dengan berselubung sarung, tidak terlihat oleh para pendengarnya, dukun perempuan itu di anggap terbang ketika merapalkan mantra wurake.
Untuk lebih gampang di mengerti, saya tuliskan terjemahan bait-bait mantra w urake dalam bahasa Indonesia: Angin, bangkitlah dan bawa aku bersamamu, Cahaya kilat, terangi jalanku, Tiup aku, o angin, lewat angkasa raya, Cahaya kilat, sinari langkah demi langkahku, Antarkan aku dengan kecepatan lajumu, Bawa aku segera ke langit biru, Tiup aku terus jangan henti hendaknya Bawa aku ke puncak mega Angin gunung, angin laut, Bawa aku cepat dan laju Burung-burung perkasa, naikkan aku ke angkasa Bawa aku ke lengkung mega Antarkan aku ringan-melayang dalam terbangmu Hingga ke batas angkasa biru, Hanyutkan aku cepat dan laju Hingga ke gerbang langit Dukung aku secepat kilat Hingga kau terantuk ke langit… Selesai melapalkan mantra ini, ia di anggap telah sampai ke langit. Ia menghadap penguasa langit yang memberinya mosa morate (napas panjang atau nyawa). Dan dengan membawa mosa morate itu ia pun turun kembali ke bumi. Ia harus menunggu matahari terbit untuk menuangkan mosa morate t ersebut ke dalam tubuh seseorang yang sakit.
Rambu Solo; Sebuah Upacara Kematian dari Tanah Toraja
Tidak hanya pesta perkawinan yang bisa menelan biaya yang sangat besar, bahkan upacara kematian pun untuk beberapa suku bisa menelan biaya yang juga tidak sedikit bahkan hingga mencapai ratusan juta. Salah satu contoh upacara kematian yang menelan biaya cukup besar adalah salah satunya upacara Rambu Solo di tanah Toraja. Upacara rambu solo adalah semacam perayaan untuk penghormatan terakhir sekaligus mengantar orang tercinta yang telah meninggal dunia menuju ke alam puya atau alam baka. Dan karena ini merupakan upacara yang dilaksanakan demi untuk menghormati orang tercinta maka segala sesuatunya pun di buat semegah mungkin. Berpuluh-puluh kerbau dikorbankan, beratus-ratus babi disemelih, dan beribu-ribu ayam di potong untuk perayaan ini. Kerbau-kerbau dan binatang ternak lainnya yang akan
dikorbankan ini diikat di sebuah pancang batu yang bernama simbuang batu. konon setiap keluarga memiliki batu-batu ini dan diwarisi secara turun temurun dari mulai upacara rambu solo yang pertama ketika keluarga atau dinasti mereka meninggal. Dan biasanya semakin tinggi status sosial yang disandang keluarga mendiang maka semakin meriah pula perayaan rambu solo ini. Oleh karena itu, karena upacara dan perayaan ini menelan biaya yang sangat besar dan memer lukan waktu yang juga sangat panjang (bisa hingga berhari-hari) maka tak jarang perayaan ini baru dilaksanakan 6 bulan setelah si mendiang meninggal. Jadi ketika ada salah satu keluarga di Toraja tapi belum melaksanakan upacara rambu solo maka Walau secara medis orang yang bersangkutan te lah dianggap meninggal dunia, berdasarkan adat istiadat Toraja, orang yang mati dianggap sedang tidur selama keluarga belum menjalankan upacara Rambu Solo dan masih diperlakukan layaknya orang yang menderita sakit. Perayaan upacara Rambu Solo ini dibuka dengan berkumpulnya segenap keluarga dan kerabat sang mendiang untuk melantunkan syair kesedihan dalam tarian yang disebut mabadong. Tarian mabadong ini menyimbolkan bahwa betapa keluarga yang ditinggalkan oleh mendiang begitu berduka sekaligus mengenang kembali-jasa-jasa beliau semasa hidupnya. Kemudian disusul dengan ritual berikutnya yaitu ritual Ma’tundan. Ma’tundan adalah sebuah prosesi untuk mem bangunkan arwah untuk diantarkan ke alam lain yaitu alam keabadian atau alam puya. Pada ritual ini suasana duka begitu terasa karena dengan dilaksanakannya prosesi ini maka arwah mendiang pun pergi meninggalkan keluarga untuk melanjutkan kehidupannya di alam puya. Sementara itu disaat prosesi Ma’tundan ini berlangsung, di luar tepatnya di halaman lumbung padi diadakan ritual tumbuk padi yang dilakukan oleh para wanita tua yang memilii keahlian menumbuk padi di lesung. Bunyi-bunyian yang keluar dari lesung inilah yang kemudian mengiringi jasad orang yang meningga tersebut untuk dipindahkan dari rumah duka menuju rumah adat tongkonan untuk disemayamkan selama satu malam. Maka, sanak saudara dan keluarga bahu-membahu mengangkat peti jenazah yang beratnya mencapai 100 kilogram untuk dinaikkan ke dalam rumah adat. Menurut adat Toraja prosesi ini melambangkan penyatuan kembali jenazah dengan para leluhurnya. Di dalam rumah adat, peti berisi jasad itu harus dijaga semalam suntuk oleh sanak keluarga. Seiring dengan diangkatnya jasad mendiang ke rumah adat maka digelarlah tarian adat se bagai bentuk penghormatan terakhir kepada mendiang. Kemudian kain merah yang disebut lamba-lamba sebagai lambang kebesaran suku Toraja pun dibentangkan untuk jalan yang akan dilalui oleh mendiang menuju alam puya. Setelah sampai, peti jenazah pun diletakkan di bawah rumah adat yang digunakan sebagai lumbung selama tiga malam. Peletakan jenazah ke dalam lumbung selama tiga malam ini menandakan bahwa jasad mendiang telah menuju pada fase kematian yang sebenarnya.
Source : http://torajakoe.blogspot.com/2006/12/sejarah-tana-toraja.htmlMyblog:http://rezasotfskill.blogspot.com
TORAJA Posted on November 14, 2009 by ferdylayukallo
KELEMBAGAAN MASYARAKAT ADAT DESA DI TANA TORAJA – SULAWESI SELATAN Pendahuluan Kedaulatan komunitas masyarakat asli yang tersebar di seluruh Nusantara sudah ada sejak ribuan tahun bahkan kalau boleh dikatakan sejak manusia mendiami bumi persada ini. Kehadiran manusia dalam bentuk komunitas telah ada, serta melangsungkan aktivitas-aktivitas sosial kemasyarakatan di seluruh Nusantara dari waktu ke waktu atau generasi ke generasi. Melalui proses jangka waktu yang sangat panjang terjadi interaksi sosial antar anggota komunitas serta interaksi dengan lingkungan fisiknya secara runtut dan melembaga sedemikian rupa, sehingga terbangun suatu satuan kemasyarakatan yang mandiri yang mempunyai sistem nilai tersendiri dengan perangkat hukumnya yang dibangun oleh komunitas itu sendiri. Komunitas tersebut mandiri dan berdaulat dalam arti kemampuan keberadaan komunitas melalui proses sosialisasi nilai dan tradisi yang dilakukan dari generasi ke generasi. II. Kelembagaan Adat
Proses perkembangan serta pola interaksi sosial baik antar anggota komunitas maupun antar komunitas dapat mengancam kemandirian atau eksistensi kedaulatan komunitas itu sendiri. Reaktualita dalam menghadapi situasi perubahan dibutuhkan suatu pengorganisasian agar fungsifungsi politik, ekonomi dan hukum dapat berjalan sebagai pilar kemandirian atau kedaulatan. Fungsi-fungsi tersebut perlu diemban dan dikawal oleh satu organisasi yang dibangun dan disepakati oleh masyarakat melalui kontak sosial atau kesepakatan melalui musyawarah yang awalnya merupakan embrio dari kelembagaan adat dalam komunitas atau yang lazim di sebut Masyarakat Adat. Keberadaan lembaga adat dalam Komunitas harus diakui dan diterima oleh seluruh anggota komunitas yang memungkinkan adat-istiadat serta tradisi semakin mapan serta tumbuh berkembang secara dinamis dalam menghadapi perubahan dari waktu ke waktu. Silsilah tersebut diakui dengan sejarah dan peristiwa dari waktu ke waktu khususnya Tongkonan yang berfungsi sampai kepada masa kini. Identifikasi melalui silsilah serta sejarah perkembangan tiap lembaga adat atau komunitas dalam mempertahankan eksistensinya dapat ditelusuri sehingga merupakan kebanggaan setiap insan Toraja. Bermacam-macam sejarah dengan versi masing-masing baik dalam dongeng rakyat, atau sajak yang diucapkan dalam bahasa tinggi (Kada Tomina) dapat dibuktikan keberadaannya sampai sekarang dalam bentuk budaya adat-istiadat dan upacara-upacara adat. Penamaan Komunitas dengan Tongkonan atau Lembaga adat selamanya dikaitkan dengan nama lokasi atau tanah tempat bermukim. III. Basse Atau Kontrak Sosial
Bangunan yang dibuat oleh masyarakat sebagai upaya pemberdayaan komunitas dalam mempertahankan kedaulatannya yang lazim disebut Lembaga Adat. Lembaga tersebut sebagai wadah musyawarah untuk membuat aturan-aturan adat yang dipimpin oleh seorang Pemangku Adat . Oleh karena pada asasnya jiwa demokrasi dalam pengambilan keputusan dalam masyarakat adat diwujudkan dalam bentuk musyawarah yang demokratis (Tudang Sipulung Bugis, Kombongan Toraja). Pada prinsipnya di setiap komunitas asli atau masyarakat adat bangunan kelembagaan dengan perangkatnya diangkat dan disetujui oleh masyarakat melalui suatu perjanjian untuk menjamin kedemokrasiaan dan kepentingan umum yang diwujudkan melalui suatu upacara yang bermakna sebagai sumpah/kontrak sosial (Basse). Umumnya dalam komunitas tersebut setiap kesepakatan harus diresmikan atau dilegitimasi melalui upacara adat yang maknanya sebagai kontraksosial yang mengikat dengan sanksi sehingga oleh masyarakat Sulawesi Selatan khususnya Toraja disebut sebagai Basse. Adanya Pemangku Adat dengan konsekuensi terciptanya birokrasi dalam komunitas dapat merupakan ancaman terhadap nilai demokrasi komunitas terutama dalam pengambilan keputusan. Sepanjang pengetahuan kami awal bangunan atau pembentukan dalam perjalanan antar waktu terjadi pergeseran nilai yang menyebabkan kepemimpinan dipertahankan dalam komunitas melalui memfungsikan atau melembagakan musyawarah disepakati. Melembagakan musyawarah dan Basse dalam masyarakat atau komunitas merupakan pilar demokrasi yang sekaligus mengawal keberlangsungan hidup komunitas itu sendiri dalam mengadapi berbagai macam perubahan atau ancaman. IV. Aspek Kesejarahan Tondok lepongan bulan tana matari allo artinya Negeri sebulat bulan purnama, tanah yang bersinar bagaikan matahari yang terletak dipegunungan bagian tengah Sulawesi didiami oleh berbagai komunitas yang berasal dari satu usul keturunan. Salah satu suku tersebut adalah Toraja.
Toraja sebagai studi kasus karena merupakan salah satu suku tertua dan mempunyai sejarah yang dapat diindentifikasi mulai dari awal sampai sekarang. Sejarah adalah suatu cerita dari realitas masa lampau atau dengan kata lain sebagai upaya menyusun gambar tentang kejadian masa lalu yang punya kaitan sampai kini. Bukti yang dapat ditelusuri adalah bahwa setiap orang Toraja dapat menyelusuri silsilahnya dari 19 generasi bahkan ada yang dapat menelusuri mulai dari Banua Puan atau dari Puang Tamboro Langi. Silsilah tersebut diikuti dengan sejarah dan peristiwa dari waktu ke waktu khususnya Tongkonan yang berfungsi sampai kepada masa kini. Indentifikasi melalui silsilah serta sejarah perkembangan tiap lembaga adat atau komunitas dalam mempertahankan eksistensinya dapat ditelusuri sehingga merupakan kebanggaan setiap insan Toraja. Bermacam-macam sejarah dengan versi masing-masing baik dalam dongen rakyat, atau sajak yang diucapkan dalam bahasa tinggi (kada Tominaa) dapat dibuktikan keberadaannya sampai sekarang dalam bentuk budaya adat-istiadat dan upacara adat. Sebagai suku menetap,
maka sejarah suku asli khususnya Toraja mempunyai kaitan dengan ekosistem alamnya yang menghasilkan budaya serta mempengaruhi aturan-aturan adat. Penamaan komunitas dengan Tongkonan atau lembaga adat selamanya dikaitkan dengan nama lokasi atau tana tempat bermukim. V. Legenda To Lembang
Sebagai suku yang tertua nenek moyang suku-suku di Sulawesi bagian Selatan dan Tengah dapat dimulai dari sebuah Legenda To Lembang artinya orang perahu. Ribuan tahun yang lalu datanglah sekelompok manusia dalam beberapa perahu dan mendarat di sebuah pantai bernama Bungin sekarang di daerah Kab. Pinrang. Setelah mendarat mereka berupaya mencari tempat ketinggian dan akhirnya sampai ke suatu tempat bernama Rura di kaki Gunung Bamba Puang sekarang termasuk Kec. Alla Kab. Enrekang. Di tempat tersebut mereka membangun permukiman namun polanya mengikuti bentuk dan struktur yang diwarisi semasih berada di atas perahu. Sehingga terbentuk komunitas-komunitas yang warganya berdasarkan para penghuni di masing-masing perahu. Inilah komunitas pertama yang dinamakan To Lembang (orang perahu). Pembagian kerja serta tanggung jawab diatur mengikuti semasih mereka berada berada di perahu seperti To Bendan Paloloan (Jurangan), To Massuka (Juru Masak), Bunga Lalan (Juru Batu) dan Takinan Labo (Pasukan). Oleh karena itu bentuk rumah Toraja menyerupai perahu dan selamanya menghadap dari selatan ke utara. 1. Visi To Lembang dan Aluksanda Pitunna
Ada 2 (dua) prinsip dasar yang mengatur tata kehidupan To Lembang yaitu : 1. Hubungan antar manusia yang dinamakan Penggarontosan 2. Hubungan manusia dengan sumberdaya alam yaitu Aluk Sanda Pitunna atau Tallu Lolona.
a. Visi Hubungan Penggarontosan yaitu : 1. Misa ada dipotuo pantan kada dipomate (bersatu kita teguh bercerai kita mati) 2. Sipakaele, disirapai (saling menghargai dan musyawarah) 3. Hidup bagaikan ikan masapi (hidup bersama bagaikan ikan dan air yang saling membutuhkan).
b. Visi Tallu Lolona Aluksanda
Konon To Lembang dari daerah asalnya dibekali aturan yang dinamakan Aluksanda Pitunna, aturan yang mengatur hubungan manusia dengan sumberdaya alamnya serta manusia dengan dalam komunitas (Sang Lembang). Filosofi Aluk Sanda Pitunna adalah “Tallu Lolona,” artinya bahwa di atas bumi persada terdapat 3 (tiga) unsur kehidupan yang tumbuh dan berkembang biak, saling hidup-menghidupi yaitu : 1. Lolo Tau (manusia) 2. Lolo Patuoan (hewan) dan; 3. Lolo Tananan (tumbuhan)
Ketiga unsur ini saling berkaitan yang diatur melalui Aluk Sanda Pitunna. VI. Penyebaran Komunitas To Lembang Ke Seluruh Sulawesi
Maka tersebutlah kisah bahwa pada suatu ketika ada Pemangku Adat bernama Londong di Rura (Ayam jantan dari Rura) yang berusaha dengan berbagai macam siasat untuk mempersatukan dan menguasai komunitas yang ada. Dengan berbagai macam akal dan cara, maka diselenggarakan Upacara Adat besar yang dinamakan MA’BUA. Sebenarnya menurut aturan adat upacara tersebut dilakukan melalui keputusan musyawarah dengan upacara memotong babi. Namun upacara Mabua tersebut tidak melalui musyawarah atau Kombongan atau tujuannya untuk meligitimasi kekuasaannya, maka Tuhan menjatuhkan laknat dan kutukan sehingga tempat upacara terbakar dan menjadi danau yang dapat disaksikan sekarang antara perjalanan dari Toraja ke Makassar (KM 75). Maka bercerai-berailah komunitas tersebut ada yang ke selatan dan ke arah utara. Kelompok yang menuju ke utara sampai di sebuah tempat di kaki Gunung Kandora yang dinamakan Tondok Puan. Mereka membentuk komunitas baru dengan aturan-aturan yang sesuai dengan kondisi fisik di lokasi permukiman baru serta pola hubungan sosial pasca Londong di Rura. Didirikan rumah adat tempat pertemuan yang dinamakan Tongkonan artinya Balai Musyawarah. Tongkonan tersebut diberi nama Banua Puan artinya Rumah yang berdiri tempat yang bernama Puan. Tongkonan tersebut merupakan Tongkonan pertama di Toraja dan komunitas pertama yang terbentuk bernama To Tangdilino artinya pemilik bumi yang diambil dari nama Pemangku Adat pertama (Pimpinan Komunitas To Lembang). Lembang tersebut membuat struktur dan aturanaturan yang disepakati bersama melalui Kombongan yang diselenggarakan di Rumah Tongkonan. Kombongan inilah yang merupakan Lembaga pengambil keputusan tertinggi. Kewenangan Kombongan diberi arti dengan ungkapan Untesse Batu Laulung (kombongan dapat memecahkan batu pualam). Komunitas To Banua Puan yang dinamakan Lembang dengan struktur kelembagaan adatnya merupakan embrio kelembagaan dan Lembang yang pertama di Toraja dan tempatnya dapat kita buktikan di kaki Gunung Kandora Desa Tengan Kec. Mengkendek. Dari Tongkonan tersebut menyebarlah ke seluruh Tana Toraja serta membawa adat dan budaya serta pola To Banua Puan di setiap tempat senantiasa terbentuk komunitas dengan basis Tongkonan di atas wilayah tertentu. Jadi dapat dilihat bahwa penamaan Lembang dengan Lembaga Tongkonannya senantiasa dikaitkan dengan sumberdaya alamnya khususnya tanah sangat mempengaruhi pola pergaulan dan aktivitas sosial dalam Komunitas Lembang.
II. Aluksanda Saratu Masa To Manurun atau orang yang diturunkan dari kayangan. Setelah berlangsung beberapa generasi dimana manusia mulai berkembang dengan diiringi oleh terbentuknya Lembang baru. Hal ini mulai menimbulkan persaingan dan pertikaian antar kelompok. Karena Aluk Sanda Pitunna hanya mengatur intern kelompok, maka tidak dapat lagi mengatur hubungan antar Lembang. Maka oleh dewa diturunkanlah Aluk Sanda Saratu aturan serba seratus yang mengatur
hubungan antar komunitas atau antar lembang. Prinsip dasar adalah persatuan dan kesatuan dengan motto “Misa Kada Dipotuo Pantan Kada Dipomate.” Strategi sebagai pintu masuk adalah dengan pengembangan sejarah dan ikatan silsilah kekeluargaan antar Tongkonan yang menggambarkan kesatuan asal keturunan dan persamaan nasib. Seluruh wilayah permukiman To Lembang dikoordinir dalam satu kesatuan yang dinamakan Tondok Lepongan Bulan Tana Matari Allo. Dibentuk Forum Koordinasi yang mengatur tata hubungan antar lembang dan penyelesaian sengketa antar Lembang yang dinamakan Kombongan Kalua Sang Lepongan Bulan. Aturan tersebut tidak dapat berjalan karena tidak ada yang menjalankan atau tidak ada satupun dari Lembang yang ada dan mampu mengkoordinir. Oleh karena itu diturunkanlah dari langit Puang Tamborolangi dan mendarat di Puncak Gunung Kandora sebagai pelaksana aturan Sanda Saratu. Puang Tamboro Langi inilah yang merupakan nenek moyang raja-raja di Sulawesi khususnya di Selatan, Tengah dan Tenggara. Apabila dikaji secara mendalam maka makna dari cerita tersebut adalah “bahwa eksistensi raja atau pemimpin di Toraja diturunkan dari khayangan untuk melaksanakan peraturan demi kepentingan masyarakat,” jadi peraturan Sanda Saratu bukan untuk kepentingan raja tetapi untuk kepentingan rakyat dan bila tidak dapat mengemban tugas, maka raja diturunkan oleh dewa melalui Kombongan Kalua. Kombongan Kalua sebagai alat dari Dewa berarti suara rakyat peserta kombongan diindentikkan dengan suara Dewa atau dengan kata lain adalah dewa dan keputusan Kombongan Titah Dewa. Upaya dan proses perkembangan tersebut di atas dimana komunitas dengan kelembagaan adatnya yang terbangun dari dan oleh mereka sendiri melalui musyawarah menciptakan suatu organisasi yang dinamis, mapan dan dapat menghadapi perubahan-perubahan. Berasal dari sejarah asal-usul dan tradisi setempat dimana proses waktu serta dinamika pola interaksi sosial antar anggota komunitas serta dengan alam lingkungannya menghasilkan berbagai keragaman komunitas. Keragaman budaya, sistem pemerintahan, sistem hukum serta kearifan tradisional sangat dipengaruhi oleh hal-hal tersebut di atas. Dapat dipahami bila sebelum Pemerintahan Kolonial didapati berbagai ragam komunitas-komunitas yang berdaulat. Keragaman dalam tradisi, sejarah, adat-istiadat sistem pemerintahan merupakan kekayaan budaya bangsa yang diakui melalui semboyan “Bhinneka Tunggal Ika.” Di Toraja Komunitas Lembang diikat melalui semboyan “Misa Kada Dipotuo Pantan Kada di Pomate Lan Lilina Lepongan Bulan Tana Matari Allo.” VIII. Keterancaman Nilai Demokrasi dengan Kedatangan Tomanurun
Disisi lain keturunan Puang Tambora Langi sebagai pelaksana Aluk Sanda dalam perkembangannya memposisikan dirinya menjadi supra struktur di atas komunitas yang merupakan cikal bakal terbentuknya strata sosial, feodalisme atau pemerintahan kerajaan. Harapan semula untuk menjadi juru damai antar komunitas dalam perjalanan sejarahnya terpaksa mencari basis kekuasaan yaitu terbentuknya lembaga supra di atas komunitas yang dibeberapa tempat dilegitimasi melalui Kombongan Kalua antar Komunitas antara lain Sanggala yang digelar Limbu Apana dan To Sereala Penanianna (gabungan empat Komunitas adat besar yang
terdiri dari 12 komunitas basis). Penguatan kelembagaan adat dan dapat dilihat di Sanggala dengan terbentuknya Kelembagaan Kombongan Kalua To Maduang Salu (rakyat banyak) yang mengontrol kelembagaan Supra Komunitas. Oleh karena hasil Kombongan Kalua, maka nilai dan struktur kelembagaan tersebut bertahan terus dan dihormati oleh masyarakat sampai dikeluarkannya UU/5/79. Sanggala dijadikan kecamatan dan lembaga adat dibuat tidak berfungsi dan tidak berdaya. IX. Struktur Kelembagaan
Komunitas atau Lembang merupakan sebuah wilayah Masyarakat Hukum Adat yang mempunyai struktur dan perangkat lembaga adat yang dinamakan Tongkonan dan dipimpin oleh Pemangku Adat atau To Parenge. Sejak dari To Puan dalam perkembangannya sekarang ini ada beberapa aspek yang sangat mendasar serta melembaga dalam pergaulan sosial suku Toraja, yakni :
Hidup berkelompok dalam suatu komunitas yang dinamakan Lembang Ada pemimpin atau yang dituakan dan; Nilai demokrasi melalui Kombongan merupakan kekuasaan yang tertinggi (untesse batu mapipang).
Di Tana Toraja terdapat 32 Masyarakat Adat yang mandiri dan mempunyai aturan masingmasing yang berbeda. Namun tetap terikat dalam Sang Torayaan yang digelar To Sanglepongan Bulan Tana Matari Allo (bundar bagaikan bulab purnama bersinar bagaikan matahari pagi). Diikat oleh nilai yang diwarisi dan leluhur yang sama. Kasus Naggala Sebagai Kajian
Salah satu contoh Masyarakat Adat Nanggala atau Lembang Nanggala yang digelar To Annan Karopina Na Lili Misa Babana artinya kesatuan enam wilayah yang diikat melalui satu pintu. Sebelum pemerintahan Belanda, Nanggala merupakan satu Komunitas yang berdaulat dengan sumber daya alamnya dalam bentuk Hutan seluas ± 20.000 Ha dan persawahan seluas ± 900 Ha. Tahun 1908 Lembang Nanggala diresmikan menjadi Distrik Nanggala yang dipimpin oleh seorang Kepala Distrik yang digelar Parenge. Seluruh sistem dan struktur pemerintahan adat diakomodasikan dalam sistem pemerintahan Kolonial. Penyesuaian tersebut dapat dilihat pada Karopi dijadikan Kampung yang dipimpin oleh seorang yang semula To Parenge kemudian dijadikan Kepala Kampung Lembaga Peradilan Adat dan Kombongan tetap difungsikan. Tahun 1967 distrik diubah menjadi Desa Gaya Baru namun struktur dan kelembagaan adat tetap dipertahankan. Dengan UU/5/1979 dibentuk desa dan seluruh sistem dan kelembagaan adat dihapuskan menjadi LKMD dan LMD. Kombongan Kalua diubah menjadi Musyawarah Desa sedangkan Kombongan pada tingkat Karopi ditiadakan. Nilai demokrasi Kombongan tergeser
dengan demokrasi terpimpin dan dijadikan alat oleh golongan tertentu. UU/22/2001 dengan keluarnya Perda No.II tentang Desa, maka Lembang dibentuk kembali dengan sistem Pra UU/5/2000. Untuk lebih mendalami tentang obyek studi kasus tersebut, maka kami paparkan Sistem Pemerintahan Adat atau Lembang, Struktur kelembagaan yang ada sebelum UU/5/1979. Wilayah terdiri dari 6 (enam) Koropi dengan enam Lembagaan Adat yaitu Tongkonan dengan pemangku Adat dinamakan To Parenge. Keenam Karopi tersebut adalah : 1. 2. 3. 4. 5. 6.
Karopi Kawasik dengan Tongkonan Langkanae dipimpin oleh To Parenge Kawasik. Karopi Rante dengan Tongkonan Tondok Puang di pimpin oleh To Parenge Rante. Karopi Basokan dengan Tongkonan Belolangi di pimpin oleh To Parenge Basokan Karopi Nanna dengan Tongkonan Buntu dipimpin oleh To Parenge Nanna Karopi Alo dengan Tongkonan Dalonga dipimpin To Parenge Alo dan; Karopi Barana dengan Tongkonan Sendana dipimpin oleh To Parenge Barana.
Keenam To Parenge tersebut di atas dinamakan Parenge Petulak (penopang atau pilar). Struktur Kelembagaan
Tongkonan tertinggi yang merupakan dwitunggal yaitu Lumika dan Pao dengan Pemangku Adat To Dua (dwi tunggal). Kekuasaan meliputi Sang Nanggalaan Na Lili Misa Banana. Tongkona Petulak (penopang) terdapat enam masing-masing di Karopi yang dipimpin oelh To Parenge sebagaimana tersebut di atas. Disamping itu terdapat Tongkonan yang fungsional yaitu ;
To Sikuku pengelolaan sumber daya alam termasuk hutan Ne Bala Tua keagamaan dan melaksanakan upacara apabila terjadi pelanggaran adat. To Bamba Bunga lalan yang menentukan waktu turun sawah dengan ilmu perbintangan.
Posisi To Dua
Penguasa seluruh Nanggala Tongkonan Layuk (Tongkonan tertinggi) Mengatur serta mengayomi aturan adat yang disepakati oleh Kombongan Menyelesaikan peselisihan antar To Parenge Petulak (Karopi) Hubungan dengan Madat tetangga atau pemerintahan formal Memimpin Kombongan Kalua seluruh Nanggala yang menyangkut evaluasi kembali at uran yang ada, mencabut, mengubah atau membuat peraturan adat yang baru. Bertanggung jawab apabila ada pelaksanaan aturan adat yang tidak sesuai dengan hasil musyawarah. Memimpin sidang adat pendamai atas kasus yang tidak diselesaikan pada tingkat Karopi. Menjadi pautan.
To Parenge Karopi
Mengatur serta mengayomi aturan adat atau kesepakatan hasil Kombongan dalam lingkup Karopi masing-masing.
Menyelesaikan perselisihan antar anggota masyarakat dalam lingkup K aropi masing-masing Memimpin dan mengatur serta bertanggung jawab atas pelaksanaan upacara adat dalam Karopi masing-masing Memimpin pelaksanaan kerja gotong-royong (siarak) dalam penanggulangan bencana, pembuatan pondok upacara dan gotong-royong lainnya. Menjadi pengayom masyarakat (untarek lindopio)
Mekanisme Pengangkatan To Parenge
Diseleksi oleh warga berdasarkan garis keturunan dan pengabdian serta penguasaan adat istiadat. Diajukan dalam Kombongan Karopi yang harus dihadiri oleh masyarakat. baru dapat diresmikan. Hubungan Lembaga Tongkonan Parenge dengan Masyarakat 1. Apabila terjadi perselisihan antar warga dalam Karopi, maka Tongkonan dan To Parenge wajib dan bertanggung jawab untuk me nyelesaikannya melalui sidang adat pendamai yang diselenggarakan di Tongkonan. 2. Upacara adat yang dilakukan oleh anggota masyarakat dalam wilayah Karopi yang bertanggung jawab atas pelaksanaannya adalah Toparenge sedangkan yang punya upacara hanya menyediakan bahan pengerahan tenaga dan pengaturannya dan pelaksanaannya mennjadi tanggungjawab To Parenge bersama Pemangku Adat lainnya. Andaikata ada sesuatu yang tidak beres, maka bukan yang punya upacara yang bertanggung jawab tetapi To Pare nge. 3. Penyelesaian pelanggaran adat yang merugikan masyarakat melalui adat pendamai. 4. Mengatur dan menyelesaikan pembagian warisan anggota masyarakat apalagi yang menyangkut tanah (lihat lampiran).
X. Kombongan sebagai Pilar Demokrasi dalam Lembang
Kombongan sebagai pilar demokrasi dan sebagai wadah yang mengawal dinamika adat sesuai perubahan kebutuhan masyarakatnya. Sejak To Banua Puan, maka salah satu ciri yang mendasar dalam komunitas adalah musyawarah yang dinamakan Kombongan. Pada saat ini Kombongan tersebut sudah melembaga dari generasi ke generasi. Semboyan Kombongan yaitu “Untesse batu mapipang” artinya dapat memecahkan batu cadas yang mempunyai makna bahwa apapun dan bagaimanapun asal disetujui melalui Kombongan dapat merubah, menghapus atau membuat aturan adat yang baru. Hasil Kombongan setelah disahkan merupakan adat. Prinsip tersebut sudah membudaya disetiap insan Toraja sehingga dimanapun mereka berada di seluruh Nusantara hidup berkelompok dan bermusyawarah tetap dipertahankan. Motto, “Kada Rapa dan Kada Situru” (kesepakatan dan persetujuan) yaitu :
Kombongan Kalua Sang Lepongan Bulan Kombongan Kalua meliputi seluruh Lembang Kombongan Karopi dalam tiap Karopi Kombongan Saroan dalam kelompok basis di bawah Karopi
Kombongan kalua sang lepongan bulan (Musyawarah Agung), kombongan seluruh Tana Toraja yang merumuskan dan memusyawarahkan aturan-aturan yang menyangkut antar Lembang. Kombongan tersebut sesuai tingkatan dan urgensinya dapat dihadiri oleh seluruh masyarakat Toraja di Tana Toraja atau di luar Tana Toraja. Oleh karena pertimbangan efesiensi, maka kombongan tersebut dihadiri oleh wakil atau utusan dari masing-masing kelompok jadi berlaku demokrasi perwakilan. Kombongan kalua sang lembangan, kombongan yang tertinggi dalam wilyah adat misalnya Sang Nanggalan. Dilakukan setiap tahun atau apabila ada hal yang penting atau khusus. Dihadiri oleh seluruh pemuka To Parenge bersama pemuka adat dan masyarakat. Mekanisme dalam persidangan sangat terbuka dan bebas dimana tiap peserta bebas mengeluarkan pendapat namun pengambil keputusan oleh tiap Karopi melalui musyawarah dan mufakat. Musyawarah Kombongan Kalua dalam pengambilan keputusan berdasarkan keterwakilan oleh To Parenge karena asumsi bahwa sudah ada proses di tingkat Karopi sebelum terjun ke Kombongan Kalua. Seluruh keputusan dalam Kombongan Kalua dibacakan kembali oleh To Dia dan akhiri dengan upacara Potong Babi dan memakan nasi dari jenis padi berbulu yang berarti apabila ada yang mengingkari hasil Kombongan, maka tulang babi akan menyumbat lehernya dan bulu dari babi akan menusuk perut sehingga hasil kombongan tersebut ditingkatkan kekuatannya menjadi Besse atau sumpah. Hasil Kombongan Kalua disosialisasikan kembali oleh To Parenge atau pemuka adat yang biasanya dilakukan pada saat upacara adat dan mengikat seluruh warga Lembang sang Nanggalaan. Kombongan Karopi di tingkat Karopi dinamakan Kombongan saja. Dilaksanakan tiap tahun atau apabila ada hal yang khusus antar lain apabila terjadi pelanggaran adat atau hasil kombongan kalua. Kombongan dihadiri oleh seluruh warga dan dilaksanakan dengan demokratis. Dalam kombongan tersebut tanpa melihat tingkatan dan golongan bebas berbicara sehingga kadangkadang terjadi perdebatan yang sengit. Di sini kecenderungan rakyat meminta pertanggungjawaban dari To Parenge atas pelaksanaan adat dalam wilayahnya sehingga biasanya kombongan menjadi ajang Pengadilan To Parenge, namun karena kedudukan To Parenge serta mekanisme pengangkatannya melalui usulan keluarga, maka sukar dijatuhkan namun To Parenge dapat dikenakan denda atau didosa. Yang dibahas adalah aturan adat yang berlaku, merubah, mencabut aturan-aturan baru yang semuanya berasal dari usulan masyarakat. Apabila ada yang tidak dapat diselesaikan atau menyangkut hubungan dengan Karopi lainnya, maka akan diajukan ke Kombongan Kalua. Kombongan tersebut sesuai fungsinya menunjuk beberapa pemuka sebagai Adat Pendamai atau Peradilan Adat. Kombongan Soroan, kombongan yang menyangkit aturan lokal dalam wilayah kecil atau kelompok keluarga atau organisasi kemasyarakatan antara lain organisasi jemaat gereja, koperasi kelompok atau wilayah sebesar RT. Mengkaji dan membuat kesepakatan khususnya yang berkaitan dengan gotong-royong kelompok atau menyelesaikan kasus tanah hak milik bersama atas tanah atau hutan. Segala keputusan Kombongan diketahui oleh To Parenge dan yang tidak terselesaikan di bawa ke Kombongan Karopi.
XI. Ciri- Ciri Khusus 1. Suku Toraja adalah penduduk menetap. Interaksi dengan alam lingkungannya sangat menentukan pola hubungan sosial dalam kaitannya dengan adat dan budaya. Ciri tersebut mempengaruhi bentuk komunitas yang bernuansa kebersamaan dan demokratis. 2. Oleh proses sejarah yang panjang dan dituntut sampai sekarang, maka budaya hidup berkelompok dalam satu komunitas di atas wilayah yang tetap merupakan ciri khusus masyarakat suku Toraja. 3. Kombongan sebagai wadah musyawarah merupakan lembaga yang tertinggi. Segala sesuatu aturan yang menyangkut publik harus diputuskan melalui Kombongan. Pengambilankeputusan tanpa musyawarah atau otoriter baik oleh pemerintah ataupun oleh Pemangku Adat tidak pernah ditaati atau dilaksanakan oleh m asyarakat. Istilah To Makada Misa (otoriter) tidak pernah diterima oleh masyarakat Toraja. 4. Faktor sejarah dan silsilah Lembang tempat asalnya merupakan kebanggaan masing-masing masyarakatnya. 5. Faktor hubungan keluarga yang legitimasi melalui sejarah dan silsilah merupakan tali pengikat yang dapat merupakan salah satu sarana penyelesaian konflik.
Strategi dan pintu masuk dalam rangka penguatan adalah melalui komunitas Lembang atau kelompok dan bukan individu. Pengungkapan sejarah serta nilai adat masing-masing Lembang merupakan alat komunikasi yang efektif dengan masyarakat. Di Tana Toraja menurut Kruyt dan Andriani terdapat 32 Recht Gemeinschaft yang sekarang ini disebut Masyarakat Adat. Oleh pemerintahan kolonial Belanda ke-32 Rechtgerneinschaft dijadikan distrik yang dipimpin oleh seorang Kepala Distrik. Distrik membawahi Karopi yang dinamakan Kampung dipimpin oleh To Parenge Kanopi yang diubah namanya menajdi Kepala Kampung. Jadi ada kejelian dari pemerintahan Kolonial Belanda untuk menjadikan adat sebagai pintu masuk, sedangkan mekanisme Kombongan dan fungsi Tongkonan tetap dipertahankan. Proses ini dimulai sejak tahun 1908-1979 dengan ditetapkannya UU/5/1979 dimana semua kelembagaan adat serta sistemnya diubah dan diganti dengan LKMD dan LMD. Dengan keluarnya UU/22/1999, maka berdasarkan Perda DPRD No.2/2001, maka desa tersebut dihapus dengan mengembalikan sistem pemerintahan Lembang sama sebelum UU/5/1979. XII. Kesimpulan 1. Sebagai suku yang menetap maka faktor sejarah, budaya dan adat merupakan pengikat dan pemersatu dalam menghadapi dinamika sosial yang berkembang dan berubah-ubah. 2. Kombongan sebagai pilar demokrasi dan sekaligus sebagai wadah dalam mengantisipasi perubahan-perubahan dalam masyarakat sehingga memberikan nilai tersendiri sebagai adat yang dinamis dan perlu ditumbuhkembangkan dari ketersisihan sebagai akibat dari UU/5/1979. 3. Namun aktualita dampak perkembangan pembangunan dan dinamika perubahan sosial yang tidak disikapi secara konkrit, mengakibatkan terjadinya proses perubahan nilai pada generasi muda sehingga dapat menciptakan manusia tanpa identitas atau tercabut dari akarnya.
XII. Rekomendasi
1. Kurun waktu 32 tahun telah meluluhlantarkan adat dan budaya suku atau Komunitas Adat di seluruh Indonesia dan khususnya kelembagaan Kombongan yang dieleminasi melalui LKMD dan LMD. 2. UU/22/1999 sebagai salah satu peluang untuk mengembangkan kembali demokrasi dan pola hubungan sosial melalui pembentukan desa adat. 3. UU/22/1999 mendapat banyak kendala oleh karena sudah terjadi pergeseran nilai dikalangan masyarakat terutama antara generasi tua dan muda. Untuk itu diperlukan kerja keras melalui identifikasi dan revitalisasi hukum adat dalam tiap komunitas adat. 4. Memberdayakan Badan Perwakilan Desa (BPD) sebagi pintu masuk yang strategis agar menerapkan mekanisme sistem musyawarah Kombongan yang demokratis. 5. Mengakomodasi dan memberdayakan kelembagaan adat atau masyarakat yang masih diterima dan hidup dalam masyarakat. 6. Perlu rencana tindak lanjut dari hasil Pertemuan Forum IV
a khkhkhkh
Selasa, 01 Juni 2010
Tongkonan sebagai pemersatu masyarakat tanah toraja Pendahuluan Kedaulatan komunitas masyarakat asli yang tersebar di seluruh Nusantara sudah ada sejak ribuan tahun bahkan kalau boleh dikatakan sejak manusia mendiami bumi persada ini. Kehadiran manusia dalam bentuk komunitas telah ada, serta melangsungkan aktivitas-aktivitas sosial kemasyarakatan di seluruh Nusantara dari waktu ke waktu atau gener asi ke generasi. Melalui proses jangka waktu yang sangat panjang terjadi interaksi sosial antar anggota komunitas serta interaksi dengan lingkungan fisiknya secara runtut dan melembaga sedemikian rupa, sehingga terbangun suatu satuan kemasyarakatan yang mandiri yang mempunyai sistem nilai tersendiri dengan perangkat hukumnya yang dibangun oleh komunitas itu sendiri. Komunitas tersebut mandiri dan berdaulat dalam arti kemampuan keberadaan komunitas melalui proses sosialisasi nilai dan tradisi yang dilakukan dari generasi ke generasi. Demikian halnya dengan tanah toraja daerah dengan sejuta kebudayaan dan adat istiadat yang memperkuat kesatuan sebagai "Tondok Lepongan Bulan Tana Matari' Allo" yang berarti negeri dengan pemerintahan dan masyarakat berketuhanan yang bersatu utuh bulat seperti bulatnya matahari dan bulan.
Pembahasan Tana Toraja adalah sebuah nama daerah dengan status Daerah Tingkat II di kawasan Prop. Sulawesi Selatan, terbentang mulai dari Km.280 s/d Km.355 dari sebelah utara ibukota Provinsi Sulawesi Selatan (Makassar.) Tepatnya pada 2° - 3° LS dan 199° - 120° BT, dengan luas sekitar 3.205,77 Km2 atau sekitar 5% dari luas Prop. Sulawesi Selatan. Daerah Tana Toraja umumnya merupakan tanah pegunungan kapur dan batu alam, diselingi dengan ladang dan hutan, dilembahnya terdapat hamparan persawahan Tanah toraja aslinya mempunyai nama tua yang dikatakan dalam literatur kuna mereka sebagai "Tondok Lepongan Bulan Tana Matari' Allo" , yang berarti negeri dengan pemerintahan dan masyarakat berketuhanan yang bersatu utuh bulat seperti bulatnya matahari dan bulan. Agama asli nenek moyang mereka adalah Aluk Todolo yang berasal dari sumber Negeri Marinding Banua Puan yang dikenal dengan sebutan Aluk Pitung Sa'bu Pitung Pulo, penduduk yang pertama-tama menduduki/mendiami daerah Toraja pada zaman purba adalah penduduk yang bergerak dari arah Selatan dengan perahu. Mereka datang dalam bentuk kelompok yang dinamai Arroan (kelompok manusia). Setiap Arroan dipimpin oleh seorang pemimpin yang dinamai Ambe' Arroan (Ambe' = bapak, Arroan = kelompok). Setelah itu datang penguasa baru yang dikenal dalam sejarah Toraja dengan nama Puang Lembang yang artinya pemilik perahu. Sebagai suku yang tertua nenek moyang suku-suku di Sulawesi bagian Selatan dan Tengah dapat dimulai dari sebuah Legenda To Lembang artinya orang perahu. Ribuan tahun yang lalu datanglah sekelompok manusia dalam beberapa perahu dan mendarat di sebuah pantai bernama Bungin sekarang di daerah Kab. Pinrang. Setelah mendarat mereka berupaya mencari tempat ke tinggian dan akhirnya sampai ke suatu tempat bernama Rura di kaki Gunung Bamba Puang sekarang termasuk Kec. Alla Kab. Enrekang. Di tempat tersebut mereka membangun permukiman namun polanya mengikuti bentuk dan struktur yang diwarisi semasih berada di atas perahu. Sehingga terbentuk komunitas-komunitas yang warganya berdasarkan para penghuni di m asing-masing perahu. Inilah komunitas pertama yang dinamakan To Lembang (orang perahu). Pembagian kerja serta tanggung jawab diatur mengikuti semasih mereka berada berada di perahu seperti To Bendan Paloloan (Jurangan), To Massuka (Juru Masak), Bunga Lalan (Juru Batu) dan Takinan Labo (Pasukan). Oleh karena itu bentuk rumah Toraja menyerupai perahu dan selamanya menghadap dari selatan ke utara. Visi To Lembang dan Aluksanda Pitunna Ada 2 (dua) prinsip dasar yang mengatur tata ke hidupan To Lembang yaitu : 1. Hubungan antar manusia yang dinamakan Penggarontosan 2. Hubungan manusia dengan sumberdaya alam yaitu Aluk Sanda Pitunna atau Tallu Lolona. a. Visi Hubungan Penggarontosan yaitu : 1. Misa ada dipotuo pantan kada dipomate (bersatu kita teguh bercerai mati) 2. Sipakaele, disirapai (saling menghargai dan musyawarah) 3. Hidup bagaikan ikan masapi (hidup bersama bagaikan ikan dan air yang saling membutuhkan). b. Visi Tallu Lolona Aluksanda Konon To Lembang dari daerah asalnya dibekali aturan yang dinamakan Aluksanda Pitunna, aturan yang mengatur hubungan manusia dengan sumberdaya alamnya sert a manusia dengan dalam komunitas (Sang Lembang). Filosofi Aluk Sanda Pitunna adalah “Tallu Lolona,” artinya bahwa di atas bumi persada terdapat 3 (tiga) unsur kehidupan yang tumbuh dan berkembang biak, saling hidup-menghidupi yaitu :
1. Lolo Tau (manusia) 2. Lolo Patuoan (hewan) dan; 3. Lolo Tananan (tumbuhan) Ketiga unsur ini saling berkaitan yang diatur melalui Aluk Sanda Pitunna. Latar belakang arsitektur rumah tradisional Toraja menyangkut falsafah kehidupan yang merupakan landasan dari perkembangan kebudayaan Toraja. Dalam pembangunannya ada hal-hal yang mengikat, yaitu: 1.Aspek arsitektur dan konstruksi 2.Aspek peranan dan fungsi rumah adat Rumah tradisional atau rumah adat yang disebut Tongkonan harus menghadap ke utara, letak pintu di bagian depan rumah, dengan keyakinan bumi dan langit merupakan satu kesatuan dan bumi dibagi dalam 4 penjuru, yaitu: 1.Bagian utara disebut Ulunna langi, yang paling mulia. 2.Bagian timur disebut Matallo, tempat metahari terbit, tempat asalnya kebahagiaan atau kehidupan. 3.Bagian barat disebut Matampu, tempat metahari terbenam, lawan dari kebahagiaan atau kehidupan, yaitu kesusahan atau kematian. 4.Bagian selatan disebut Pollo’na langi, sebagai lawan bagian yang mulia, tempat melepas segala sesuatu yang tidak baik. Bertolak pada falsafah kehidupan yang diambil dari ajaran Aluk Todolo, bangunan rumah adat mempunyai makna dan arti dalam semua proses kehidupan masyarakata Toraja, antara lain: 1.Letak bangunan rumah yang membujur utara-selatan, dengan pintu terletak di sebelah utar a. 2.Pembagian ruangan yang mempunyai peranan dan fungsi tertentu. 3.Perletakan jendela yang mempunyai makna dan fungsi masing-masing. 4.Perletakan balok-balok kayu dengan arah tertentu, yaitu pokok di sebelah utara dan timur, ujungnya disebelah selatan atau utara. Pembangunan rumah tradisional Toraja dilakukan secara gotong royong, sesuai dengan kemampuan masing-masing keluarga, yang terdiri dari 4 macam, yaitu: 1.Tongkonan Layuk, rumah adat tempat membuat peraturan dan penyebaran aturan-aturan. 2.Tongkonan Pakamberan atau Pakaindoran, rumah adat tempat melaksanakan aturan-aturan. Biasanya dalam satu daerah terdapat beberapa tongkonan, yang semuanya bertanggung jawab pada Tongkonan Layuk. 3.Tongkonan Batu A’riri, rumah adat yang tidak mempunyai peranan dan fungsi adat, hanya sebagai tempat pusat pertalian keluarga. 4.Barung-barung, merupakan rumah pribadi. Setelah bebe rapa turunan (diwariskan), kemudian disebut Tongkonan Batu A’r
Tongkonan mempunyai kewajiban sosial dan budaya yang juga bertingkat-tingkat dimasyarakat
Pada bangunan tongkonan ini terdapat guratan pisau rajut merajut diatas papan berwarna merah yang merupakan pertanda status social pemilik bangunan, ditambah lagi oleh deretan tanduk kerbau yang terpasang Nama dari bangunan tongkonan ini sendiri berasal dari istilah “tongkon”,yang berarti duduk, dahulu rumah ini merupakan pusat peme rintahan,kekuasaan adat dan perkembangan kehidupan social budaya masyarakat Tana Toraja. Tapi jangan salah R, Tongkonan juga merupakan tempat menyelesaikan masalah dan sengketa-sengketa yang terjadi dalam masyarakat menurut adat. Dalam menjalankan fungsinya, Tongkonan dibedakan atas Tongkonan Layuk, Tongkonan Pekaindoran dan P ekamberan rumah Tongkonan ini berbeda dengan rumah-rumah biasa yang sering anda tinggali, dan lagi Rumah ini tidak bisa dimiliki oleh perseorangan, melainkan dimiliki secara turun-temurun oleh keluarga atau marga suku Tana Toraja. Dengan sifatnya yang demikian, tongkonan mempunyai beberapa fungsi, antara lain: pusat budaya, pusat pembinaan keluarga, pembinaan peraturan keluarga dan kegotongroyongan, pusat dinamisator, motivator dan stabilisator sosial. Oleh k arena Tongkonan mempunyai kewajiban sosial dan budaya yang juga bertingkat-tingkat dimasyarakat.
Kesimpulan Masyarakat Toraja percaya bahwa leluhur mereka berasal dari langit sebagai jelmaan dewa, dan setelah ritual jenazah yang rumit mereka diyakini kembali ke langit untuk menjadi leluhur yang didewakan (To membali puang). Oleh sebab itu memelihara Tongkonan sama artinya dengan memelihara roh leluhur banyaknya aturan adat yang harus dipenuhi untuk mendirikan sebuah Tongkonan. Mulai dari proses pengumpulan bahan-bahan bangunan, pendirian, sampai upacara penyelamatan bangunan pada saat selesai dibangun di dalam Tongkonan, masyarakat Toraja biasanya menggunakan empat warna dasar yakni hitam, merah, kuning, serta putih. Bagi suku Toraja, keempat warna itu memiliki warna tersendiri. Di Toraja, warna hitam melambangkan kematian, kuning menjadi simbol anugerah dan kekuasaan Illahi, putih lambang warna daging dan tulang yang berarti suci, sementara merah menjadi simbol warna darah yang melambangkan kehidupan manusia. hubungan Lembaga Tongkonan Parenge dengan Masyarakat 1. Apabila terjadi perselisihan antar warga dalam Karopi, maka Tongkonan dan To Parenge wajib dan bertanggung jawab untuk menyelesaikannya melalui sidang adat pendamai yang diselenggarakan di Tongkonan. 2. Upacara adat yang dilakukan oleh anggota masyarakat dalam wilayah Karopi yang bertanggung jawab atas pelaksanaannya adalah Toparenge sedangkan yang punya upacara hanya menyediakan bahan pengerahan tenaga dan pengaturannya dan pelaksanaannya mennjadi tanggungjawab To Parenge bersama Pemangku Adat lainnya. Andaikata ada sesuatu yang tidak beres, maka bukan yang punya upacara yang bertanggung jawab tetapi To Parenge. 3. Penyelesaian pelanggaran adat yang merugikan masyarakat melalui adat pendamai. 4. Mengatur dan menyelesaikan pembagian warisan anggota masyarakat apalagi yang menyangkut tanah (lihat lampiran).
Tongkonan menjadi bagian yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat tanah toraja karna tidak hanya menjadi daya tarik wisatawan tetapi juga menjadi tempat setiap aktifitas kehidupan bermasyarakat di lakukan. Dalam kehidupan masyarakat tanah toraja se lalu di lakukan dalam lingkup tongkonan sebagai gambaran persatuan orang toraja bagaimana orang toraja melakukan gotong royang dan meningkatkan kebersamaan dengan sanak keluarga dan juga orang-orang sekitarnya, meskipun saat ini tongknan dijadikan wujud kebanggaan dari keluarga yang memiliki. Tapi tidak mengurangi tujuan dan maksud danya tongkonan yaitu tempat untuk menpererat tali silaturahmi antar sesame masyarakat. Vrvrvr
TABULAHAN KONDOSAPATA' Jumat, 15 Juli 2011
SEJARAH TABULAHAN Tabulahan, September 10-15, 1997
Diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia Oleh: APOLOS AHPA,S.Th.
ASAL MULA MANUSIA DAN PERMULAAN TABULAHAN DAN SEKITARNYA DIHUNI OLEH MANUSIA.
I. ASAL MULA MANUSIA DAN PERMULAAN TABULAHAN DIHUNI OLEH MANUSIA.
Asal mula manusia dan permulaan Tabulahan di huni dan di duduki orang se bagai suatu pemukiman ceritanya adalah sebagai berikut. Bersamaan dengan terbitnya matahari di Ulu Sa’dang Rante pao yang se karang di kenal dengan nama Tanah Toraja, berjalanlah dari sana enam orang laki-laki yang berbadan besar-besar, ada orang yang menganggap bahwa ke enam orang ini adalah bersaudara. Mereka ini adalah pengembara-pengembara. Adapun nama-nama mereka adalah sebagai berikut: Puang Rimulu’ Mangkoana (Lando Belue’) Pongka Padang Bombong Langi’
Lando Guntu’ Lombeng Susu. Keenam laki-laki ini tidak ada orang yang tau dari mana asal merek a. Lalu mereka masing-masing memilih daerah yang mereka senangi untuk di duduki sekaligus di jadikan daerah tempat tinggal, antara lain: Puang Rimulu’ tinggal di Rante pao (Tanah Toraja) Lando Belue’ pergi ke Bone dan tinggal di sana, Bombong Langi’ ke Masuppu Lando Guntu’ ke Duri Lombe susu ke Lohe Galumpang Pongka Padang terus ke Tabulahan.
Adapun yang akan kami ceritakan disini ialah bagaimana perjalanan Nene’ Pongka Padang, karena dialah yang menjadi nene’ moyang kami orang Tabulahan.
Pada waktu itu Pongka padang berangkat dari Sa’dan dengan tidak me rasa lelah, dia terus menelusuri gunung yang satu ke gunung yang lain yaitu: Dia meneleusuri Gunung Kepa’, kemudian terus lagi dan melewati Gunung Landa Banua, dan terus lagi melewati Gunung Mambulillin, dan terus lagi menuju Gunung Buntu Bulo ahirnya dia tiba di suatu daerah yang sekarang dikenal dengan nama “Tabulahan” yang pada waktu itu masih berupa hutan belantara, yang ditumbuhi bambu-bambu kecil (“bulo” dalam bahasa Tabulahan). Daerah ini dulu dikenal dengan nama “Bulo Mahpa”, dan belum ada satu orangpun yang tinggal di daerah tersebut. Pada waktu Pongka Padang melakukan pengembaraan, dia di sertai dengan dua orang pengawal yang mempunyai tugas masing-masing yaitu: 1. Satu orang Pembawah gong ( Padalin) 2. Satu orang Pembawah Pedang dan sepu’ ( jimat-jimat, pakaian dan lain-lain). Nama ke dua orang pengawal tersebut hanya satu orang yang di ketahui namanya sampai sekarang yaitu: ta “Malillin/Mambulillin”. Akan tetapi dalam perjalanannya Mambulillin terserang penyakit yang parah, sehingga mereka harus tinggal di atas sebuah Gunung. Namun tidak beberapa hari lamanya mereka tinggal di atas gunung tersebut, t ernyata keadaan Mambulillin semakin parah dan akhirnya
meninggal dunia lalu Pongka Padang menguburkan di atas gunung itu. Itulah sebabnya gunung itu diberi nama: “Gunung Mambulillin” sebab tempat di kuburkannya Mambulillin.
Nene’ Pongka Padang meneruskan lagi perjalanannya bersama seorang pengawalnya, tapi sayang sekali sebab nama pengawal tersebut tidak di ketahui sampai sekarang. Namun sejarah membuktikan bahwa memang masih ada satu orang pengawal yang berjalan dengan Pongka Padang pada waktu itu sampai di Gunung Buntu Bulo di Tabulahan. Kemudian hari baru mulai muncul nama “Polo Padang”, t api sampai sekarang tidak ada yang bisa memastikan kalau memang betul itu adalah “Polopadang” yang dimaksud.
Dalam pengembaraan Pongka padang, dia sanggup menelusuri semua daerah sampai di pinggiran pantai. Akan tetapi dia tidak menemukan suatu daerah yang cocok baginya. Dan akhirnya dia kembali ke Gunung Buntu Bulo di daerah Tabulahan dan tinggal di atas. Setelah beberapa hari tinggal di atas gunung itu, dia mulai mengalami mimpi-mimpi yang baik dan merasakan bagaimana se juknya cuaca yang ada di gunung itu dan juga nyamuk tidak terdapat di situ. Maka dia memutuskan untuk bertempat tinggal di atas Gunung itu.
Gong("Padaling", bhs Tabulahan) ini diyakini sebagai peninggalan Nene' Pongkapadang
Pada suatu waktu Pongka Padang melayangkan pandangannya ke sekitar daerah itu karena ingin melihat bagaimana keindahan pemandangan alamnya, tiba-tiba tampak o lehnya asap api yang membumbung tinggi kelangit di gunung sebelah barat dari tempatnya. Melihat asap itu, dia sangat heran dan terkejut sekali, karena dia be rpikir: ‘Bagaimana mungkin ada orang lain tinggal disini?
Bukankah baru saya yang menduduki daerah ini? Oleh karena itu, gunung Tersebut dia beri nama Gunung “Kapusaang” yang artinya Gunung “keheranan” (bahasa tabulahan “Pusa’ artinya heran”), karena heran melihat asap api yang ada di gunung itu. Apa yang di lakukan selanjutnya oleh Pongka Padang ialah mengutus pengawalnya ke gunung tersebut untuk mencari tau apa sebenarnya yang ada di sana. Lalu pengawalnyapun pergi dengan pesan dari Pongka Padang katanya: “Pergilah ke gunung yang di sebelah itu untuk melihat siapa ger angan yang ada di sana, dan kalau kau sampai di sana lalu kau memdapati seseorang, silahkan tanyakan siapa namanya dan dari mana dia datang.” Lalu pengawalnya ini pergi seturut apa perintah majikannya. Setibanya di sana diapun sangat keheran-heranan ketika dia melihat seorang wanita yang sangat cantik sekali berambut panjang dan berkulit putih bersama dengan seorang pengawalnya.
Dengan perasaan takut dan ragu-ragu, si pengawal ini me nghampiri wanita tersebut dan berkata kepadanya: ”Saya datang diutus oleh majikan saya untuk menemui anda sebab dia telah melihat ada asap di sekitar daerah ini dan ternyata benar ada orang yang tinggal disini. Dan saya juga di suruh untuk menanyakan siapa nama anda dan berasal dari mana?” Lalu perempuan itu menjawab katanya: “Pulanglah kembali ke pada majikanmu dan katakan; ‘Nama saya ialah “Torije’ne’” yang artinya “orang yang datang dari laut”, karena saya memang datang dari laut dengan memakai perahu, dan nama pengawal saya adalah “Pue Mangondang”. Sesudah itu maka pengawal Pongka Padang ini pulang kembali ke Gunung Buntu Bulo untuk menyampaikan semuanya itu kepada Pongkapadang.
Sesampainya di atas, bertanyalah Pongka Padang kepadanya demikian: “Apa yang kau dapati di sana?” Pengawal itu menjawab: “Saya mendapati dua orang di sana, yang satu perempuan cantik berambut panjang dan berkulit putih, dan yang satu lagi laki-laki sebagai pengawalnya. Yang perempuan bernama “Torije’ne’” dan pengawalnya bernama “Pue Mangondang”, selain sebagai pengawal, Pue Mangondang juga adalah saudara sepupu dari Torije’ne’. Mereka katanya berasal dari laut dengan memakai perahu.” Lalu berkata lagi Pongka Padang kepada pengawalnya: “Kau pergi lagi ke sana dan katakan ke pada mereka; ‘Bolekah kita tinggal bersama-sama di satu tempat?’” Lalu pengawal itupun pergi lagi untuk kedua kalinya. Setelah sampai di sana dia berkata kepada Torije’ne’ katanya: “Majikan saya menyuruh menanyakan apakah anda setuju jika kita tinggal bersama-sama dalam satu tempat? atau bagaimana? Lalu Torije’ne’ menjawab: “Ya, baiklah. Sekarang kau kembali kepada majikanmu dan katakan; ‘Boleh, tapi saya minta kalau dia bisa kemari karena saya ingin bertemu dengan dia.” Pengawal itu pulang dengan perasaan senang kepada majikannya dan menyampaikan segalah apa yang di katakan oleh Torije’ne’. Pongka Padang sangat gembira dan senang mendengar apa yang disampaikan oleh pengawalnya itu, dimana perempuan itu ingin bertemu dengannya dan setuju untuk tinggal bersama di satu te mpat. Pada saat itu juga Pongka Padang mempersiapkan segalah sesuatunya dan dia berangkat menuju Gunung Kapusaang tempat dimana perempuan itu berada. Sesampai disana, Torije’ne’ langsung menyambut dia dengan baik dan dia bertanya: “Siapa nama anda?” Jawab Pongka Padang :”Nama saya Pongka Padang ,
yang artinya “sudah banyak gunung saya telusuri sampai saya bisa tiba di daerah ini”. Nama saya yang sebenarnya ialah: Puang Rilembong , tapi karena sudah banyak gunung yang saya telusuri sehingga saya memberi nama diri saya Pongka Padang.” Torije’ne’ melanjutkan pertanyaannya dengan mengatakan: “Apa rencanamu untuk datang ke mari?” Tapi Pongka padang balik bertanya katanya: “Bagaimana ceritanya sehingga kau bisa sampai di sini?” Torije’ne’ menjawab: “Saya ini datang dari laut dengan memakai perahu pada waktu air pasang, lalu perahu saya ini terkandas di atas gunung ini. Setelah air kembali surut perahu saya tidak bisa lagi di tarik ke laut sehingga saya tinggal saja di gunung ini. Jadi nama saya Torije’ne’ yang artinya: “Orang yang datang dari laut”. Lalu kata pongka padang: “Bagaimana kalau kita tinggal bersama di suatu tempat? Torije’ne’ menjawab katanya: “Kenapa tidak, itu sangat baik.” Pada waktu itu Pongka Padang dengan Torije’ne’ mulai bermalam bersama-sama di atas Gunung Kapusaang selama tiga malam, dan pada waktu itu juga mereka resmi menjadi suami istri. Setelah sampai tiga malam tinggal di kapusaang, berkatalah Pongka Padang: ”Bagaimana kalau kita pergi dan bermalam lagi di Gunung Buntu bulo, gunung yang di sebelah itu? Torije’ne’ menjawab: ”Baiklah”. Lalu mereka pergi menuju Gunung Buntu bulo, dan bermalam di atas gunung itu. Setelah sampai tiga malam mereka bermalam di atas, berkatalah Pongka Padang: “Menurut kamu bagaimana perbedaan antara Gunung Kapusaang denga Gunung Buntu bulo ini? Torije’ne’ menjawab katanya: “Saya rasa baik di sini” Kata Pongka Padang lagi: “Jadi bagaimana kalau kita buat rumah di sini?” Torije’ne’ menjawab: “Terserah kamu. Saya tidak katakan ia dan juga tidak. Pokoknya terserah kamu sebab laki-laki yang menentukan bukan perempuan, hanya saja sebab perahu dan lesung bersama antan saya masih ada di gunung kapusaan.” Lalu kata Pongka Padang: “Biarkan saja tinggal di sana nanti kalau ada kesempatan bisa kita lihat ke sana, ini saya katakan sebab daer ah ini sangat baik untuk kita tempati, juga aman sebab bukan hanya saya yang merasakan tapi kamu juga sudah merasakannnya ya?.” Lalu jawab Torije’ne’: ”Ia, saya juga rasakan bagaimana bagusnya daerah ini, dan saya juga senang tinggal di sini.”
Gunung Buntu Bulo, dilihat dari kampung "Langsa'"
Mulai saat itu mereka tinggal di atas Gunung Buntu bulo sampai mereka mempunyai tuju orang anak, yang di kenal dengan nama “To Pitu” yang artinya “Ke tuju orang”. Adapun nama-nama mereka ialah;
Daeng Manganna Mana Pahodo(Buntu Bulo) Simba’ Datu Pullao Mesa Daeng Lumalle Bura’ Le’bo’ Pattana Bulan
Ketuju orang ini tidak ada yang pergi meninggalkan Tabulahan, mereka semua tinggal dan bermukim di Tabulahan sampai mereka menjadikan lagi keturunan yang dikenal dengan “To Sampulo mesa” artinya “Keseblas orang”. Adapun nama-nama keseblas orang ini dan tempat tinggal mereka ialah: Dettumanan di Tabulahan Ampu Tengnge’(tammi’) di Bambang Daeng matana di Mambi Ta Ajoang di Matangnga Daeng Malulung di Balanipa(Tinambung) Daeng Maroe di Taramanu’ (Ulu Manda’) Makke Daeng di Mamuju Tambuli Bassi di Tappalang Sahalima di Koa(Tabang) Daeng Kamahu (Ta Kayyang Pudung) di Sumahu’ (Sondoang) Ta La’binna di Lohe Galumpang(Mangki tua).
II. SILSILA DAN PENYEBARAN KETURUNAN KE D AERAH-DAERAH LAIN
Kemudian Dettumanan kawin dengan seorang perempuan anak cucu dari Lombe Susu bernama Puelebuttang, asal dari Mangki Tua (Lohe) lalu memperanakkan 5 orang anak yaitu: 1. Soyak 2. Manatanda 3. Pakiringan 4. Ta Hengkona 5. Ta Kaise'
Soyak dan Manatanda bermukim di Tabulahan. Pakiringan mula-mula ke Kalonding bagian Mamuju dan kemudian ia kembali lagi, lalu Ayahnya menyuruh dia ke Osango bersama seorang hambanya bernama Pambate. Dan inilah yang menjadi asal nenek moyang orang Taupe (Osango).
Ta Hengkona dikawini oleh seorang lelaki bernama Bundangulu anak cucu dari Simba Datu asal dari Matanga, lalu mereka tinggal di Baitang (Aralle).
Ta Kaise dikawini oleh seorang lelaki bernama Manalolo saudara dari Bundangulu. Mereka tinggal di Tapako (Aralle).
Kedua lelaki yang nyata di atas ini, yaitu: Simba Datu meperanakkan Marimbun dan kawin dengan seorang lelaki bernama Parinding Bassi anak dari Pullao Mesa di Masorang lalu keduanya memperanakkan ta Ayoan. Ta Ayoan memperanakkan Bundangulu dan Manalolo. Itulah nenek moyang atau asal turunan di Aralle. Silsilanya adalah seperti berikut: Soyak Bembe Daeng Siande Matanning
memperanakkan memperanakkan
Bembe Daeng Siande
memperanakkan Matanning memperanakkan Ahuang di Dadeko
Ahuang di Dadeko memperanakkan Todisondongi, Singka Todisondongi
memperanakkan
1. Daeng Mallipung
2. Daeng Mangemba 3. Eloangin 4. Ata Daeng Mallipung memperanakkan Toumpellei Dasanna Toumpellei Dasanna memperanakkan Daeng Pallaha Daeng Pallaha
memperanakkan Malinga' Ende
Malinga'
memperanakkan Moko' Tangkahang
Moko'
memperanakkan
1. Ta Kaliasa' 2. Ta Behe 3. Ta Tangkahang 4. Ta Saehang
Ta Kaliasa' kawin dengan Su'beng anak cucu dari Ata saudara dengan Mallipung lalu memperanakkan: 1. Ta Parinding 2. Ta Loma' 3. Ta Letung 4. -
Ta Parinding kawin dengan ta Banna anak cucu dari nenek Daeng Mangemba, lalu memperanakkan ta Sibuntang. Ta Sibuntang kawin dengan ta Palulungan saudaranya Tuan Parenge (Tamangkoa) anak cucu dari ta Behe saudaranya ta Kaliasa' lalu memperanakkan: Ta Mangoli (Mangoli), Ta Kambelu,
Ta Molo, Ta Mandayai. Ta Mangoli kawin dengan ta Dottong anak cucu dari Loma' yang kawin dengan ta Ente lalu memperanakkan ta Sempa. Ta Sempa memperanakkan: 1. Ta Su'bu 2. Ta Sondo 3. Ta Ta'le
Ta Sondo kawin dengan ta Mokang saudara dari Sampanga (Pue Masalung) anak cucu dari nenek Ata lalu memperanakkan: 1. Ta Deppung 2. Ta Madi 3. Ta Ayo 4. Ta Dottong 5. Ta Bassi 6. Ta Sambeng Bulahang
Ta Dottong kawin dengan ta Mangoli lalu memperanakkan: 1. Ta Boha' 2. Ta Maya' 3. Simba Datu 4. Patundan (Barends) 5. Aruang Boyo 6. Pahtaro Pura (Ta Ma'ta).
Ta Behe saudaranya ta Kaliasa' kawin dengan seorang lelaki bernama ta Buli, lalu memperanakkan 2 orang yaitu:
Ta Lento, Ta Tau'. Ta Lento kawin dengan ta Hapu lalu memperanakkan: 1. Ta Palu'lungan 2. Ta Sondong 3. Ta Sapahu 4. Ta Betanga' 5. Ta Sangkalla' 6. Ta Imba' 7. Ta Besu' 8. Ta Mangkoa (Parenge') (Baliada') 9. Ta Isungan
Ta Palu'lungan kawin dengan ta Sibuntang lalu memperanakkan: 1. Ta Mangoli 2. Ta Belu' 3. Ta Molo 4. Ta Kessu' (sudah mati) 5. Ta Mandayai (lain ibu)
Ta Mangkoa kawin dengan ta Berindu lalu meperanakkan: 1. Tande Bua' 2. Takakiing 3. Tasitakkan
Daeng Mangemba memperanakkan La'lang. Ta La'lang memperanakkan: Sambo, dan Lita', dll.
Sambo memperanakkan: Latangke, dan Indo Malliki'.
Latangke meperanakkan: Ta Ponang, Tatu'.
Ta Ponang kawin dengan To Diparang lalu memperanakkan: Ta Sassang, Tabanna, Tadahu'. Ta Sassang kawin dengan ta La'le' cucu dari Daeng Mangemba juga, lalu memperanakkan Polo Padang kepala tua di Saluleang bahkan hadat besar di tanah itu. Polo Padang kawin dengan ta Ayo tetapi tak beranak. Kemudian kawin sekarang dengan ta Soe lalu memperanakkan: Mattayan, Ta Tona'.
Ta Sapahu kawin dengan Ta Limbu yang berasal dari Sumahu' anak cucu dari ta Magondoi lalu memperanakkan: Ta Sitti, Ta Buaran, Ta Leppang.
Ta Sitti kawin dengan (ta Kandongi yang berasal dari Aralle sebagianya dan Ibunya berasal dari Tabulahan) lalu memperanakkan:
1. Ta Samalang (Johannes) 2. Ta Bena 3. Ta Nanti
Ta Buaran tidak mempunyai anak. Ta Leppang kawin dengan Aruang Bonga anak dari Aruang Pasau' lalu memperanakkan Dettumanan. Ta Limbu diangkat menjadi Pangulu Tau (Pa' bahani) (Pemberani). Adapun nama kepala-kepala hadat yang dilantik bahkan didudukkan diatas kepala Kerbau sebagai tanda resmi menjadi kepala hadat (Kepala hadat yang telah di setujui oleh Rakyat Tabulahan adalah sebabgai berikut: 1. Dettumanan 2. Soya' 3. Bembe 4. Daeng Siande 5. Matanning 6. Ahuang di Dadeko 7. Todisondongi 8. Daeng Mallipung 9. Toumpellei Dasanna 10. Daeng Pallaha 11. Malinga 12. Moko' 13. Ta Kaliasa'
14. Ta Pahinding 15. Ta Mangoli
Pembantu-pembantunya (bali ada). Ahuang di Dadeko dibantu oleh Tandong Bulawan. Todisondongi dibantu oleh Todibalabatu. Daeng Mallipung dibantu oleh Ambe Pahallu. Toumpellei Dasanna dibantu oleh ta Doo (Daeng Mangende). Daeng Pallaha dibantu oleh ta Mendai'. Malinga dibantu Tandi Pallu I. Moko' dibantu Ambe Bakia' Malliki dibantu Tandi Pallu II. Ta Pahinding dibantu Ta Malliki'. Ta Mangoli dibantu ta Mangkoa.
Tentang pembantu-pembantu kepala hadat dalam daerah ini (Tabulahan) tidak tetap turunannya, melainkan dipilih saja seturut kemauan kepala hadat.
III. KETURUNAN PONGKA PADANG YANG MENDIAMI PITU ULUNNA SAL U KARUA TIPARITTI’NA UAI/KARUA BA’BANA MINANGA (PUS-KTU) DI BAWAH KEKUASAAN TABULAHAN.
Turunan Pongka Padang mendiami Tanah Toraja mamasa yang kini lasim disebut Pitu Ulunna Salu, karua tiparitti'na uai. Pada mulanya tanah ini bukan di namai demikian, melainkan dinamai: Lita'na to pitu di ulunna Salu artinya tanah dari 7 orang yang ada di hulu sungai (7 orang anak Pongka Padang). Yang mula-mula berjalan keliling memberi batas akan tanah ini, yakni seorang anak dari Pongka Padang yang bernama Pullao Mesa. Kemudian berangkat pula Daeng Manganna dan Mana Pahodo untuk memberi nama pada daerah setempat.
Seorang dari pada mereka itu memakai tongkat dahan kayu cendana yang masih mentah. Setelah tiba di daerah (bagian Mandar) tongkat kayu Cendana itu ditanam lalu tumbuh. Oleh sebab itu daerah tersebut diberi nama Kampung Cendana.
Lita'na to pitu diulunna salu kemudian diberi nama: Pitu ulunna salu karua tiparitti'na uai yang artinya 7 hulu sungai, dan 8 anak (muara) sungai. Kata itu suatu kiasan adanya. Pitu Ulunna Salu artinya tujuh kekuasaan. Sebab pada mulanya Tabulahan mempunyai kuasa pada 7 negeri: Nama ketujuh kekuasaan itu yaitu: 1. Aralle 2. Mambie 3. Bambang 4. Rantebulahan 5. Matanga 6. Tu'bi/mala’bo’ 7. Tabang (Tandung)
Pada tiap-tiap daerah itu ada keharusannya. Karua tiparitti'na uai artinya delapan daerah kekuasaan yang kecil, yang mempunyai kuasa atau keharusan agak kurang di banding ke 7 negeri yang mula-mula disebut). Nama kedelapan daerah kekuasaan itu ialah: 1. Mesawa 2. Ulumanda' 3. Sondoan (Keang) 4. Panetean 5. Mamasa 6. Osango 7. Orobua
8. Tawalian Delapan daerah kekuasaan itu masing-masing mempunyai kuasa atau keharusannya.
Tabulahan adalah penguasa atau tanah yang me rdeka. Gelar atau nama Tabulahan adalah: a. Petaha mana', pebita' pahandangan b. Petoe saku', peanti kadinge' pedekeng kahatuang. c. Indona Lita' d. Tomepaihanna Pitu ulunna salu, karua tiparitti'na uai.
Yang artinya: a) Pembagi warisan dalam pusaka bahkan batasan tanah yang sudah diberikan masing-masing, penentu/pembicara/pemutus dalam acara-acara perkawinan. b) Pemegang ibadat untuk Pitu ulunna salu karua tiparitti'na uai supaya selamanya keberkatan. Tetapi kalau di antaranya ada yang berbuat kejahatan, maka orang itu harus datang di Tabulahan supaya diberkati pula dengan memakai “saku' kadinge' dan kahatuang” supaya kembali baik (tahir) pula dipandang Allah Taala. Dalam bahasa tua mengatakan: “Ladisaku'i, ladikadinge’i sala anna malai titanan punti, tiasak kahatuan illalan botto lita'na sule”. c) Ibu/tuan Tanah/ pemilik tanah dari Pitu ulunna salu karua tiparitti'na uai. d) Pemepegang pemali-pemali/(Pendoa syafaat) untuk penduduk PUS dan karua tiparitti'na uai supaya mereka selalu dalam keadaan yang aman dan sentosa.
IV. GELAR-GELAR DAN TANGGUNG JAWAB DAERAH-DAERAH DI PITU ULUNNA SALU KARUA TIPARITTI’NA UAI. A. GELAR DAN TANGGUNG JAWAB DAERAH-DAERAH PUS: 1. Aralle Digelar: a. Indona ba'bana lembang, toma'kadanna to Pitu ulunna salu karua tiparitti'na uai. b. Todipa'ulua dimana'
(Artinya a).Indona Aralle menerima/mendengar segala pembicaraanpembicaraan penduduk dalam Pitu ulunna salu karua tiparitti'na uai lalu pembicaran itu dibawanya datang di Tabulahan supaya diurusnya/diselesaikan. Dan bagaimana keputusan urusan itu,
Indona Aralle menyampaikannya pula pada kepala-kepala
hadat di Pitu Ulunna Salu yang bersangkutan. b) yang pertama-tama mendapat pembagian warisan)
2. Mambi Digelar: a. Indona Lantang kada nenek b. Lempoh kuring, paya kandeang Artinya : a.
Di Mambie, tempat bertemunya/berkumpulnya kepala-kepala hadat Pitu ulunna salu karua tiparitti'na uai untuk membicarakan “katibangunganna lita', kamahosonganna ma'rupa tau” (pembangunan dan kesejahteraan umat/masyarakat), atau membicarakan perkarakara yang lain yang patut dibicarakan dalam pertemuan kepala-kepala hadat. Segala pembicaraan itu atau segala keputusannya, harus disampaikan pada Indona lita' (Tabulahan) supaya dimohonkan berkat atas pembicaraan itu, supaya hasil pembicaraan itu mendatangkan bahagia/terealisasi. b. Tanggungan indona Mambie yaitu melayani (menjamin/memberi makan) kepalakepala hadat dalam pertemuannya selama mereka bersidang/ma’limbo.
3. Bambang Digelar: a. Sangkiran tinting, pandaga lappa-lappa b. Su' buang ada’ Artinya: a.
sebagai penungguh tali yang menghubungkan satu negeri pada negeri yang lain. Yaitu kalau ada yang membuat satu kejahatan yang akan merusakkan tanah Pitu ulunna salu karua tiparitti'na uai maka Indona Bambang mulai mengajar mereka menurut undang-undang hadat. b. Dan juga Indona Bambang adalah tempat menyimpan sementara orang yang melanggar adat.
4. Rantebulahan Digelar:
a.
Indona lembang Tomakakanna lita'.
Artinya orang yang dipandang kaya dalam Pitu Ulunna Salu. Sebab ia diwajibkan akan membayar denda setiap orang yang mendapat denda karena perbuatannya melanggar aturan adat, supaya ada perdamaian kembali. b. Juga digelar Toma' dua Taking toma' tallu sulekka untetenge kondo sapata. Artinya diberi hak akan menjaga keamanan; dan memperdamaikan orang yang berselisi dengan memberi hadiah selaku upahnya supaya perselisihan kedua pihak hilang.
5. Matanga Digelar: Adiri Tatempong , tamba Tammalate artinya Tiang yang terkuat, yang akan menyokong jatuh dan bangunnya penduduk Pitu ulunna salu karua tiparitti'na uai.
6. Mala'bo Digelar: a. Tandu' kalua' palasang marosong, artinya ialah selaku dinding temboknya Pitu ulunna salu karua tiparitti'na uai bila ada bangsa lain yang akan merusakkan tanah ini (Hulu balang).
7. Tabang Digelar: a. Baka disura, gandang diroma. b.Talaunna kada nenek bubunganna kada tomatua Artinya: a. Baka disura gandang diroma itu selaku pusakanya saja. b. Talaunna kada nenek, bubunganna kada tomatua artinya pembatas ketujuh kekuasaan negeri yang sama kuasa.
B. GELAR DAN KEHARUSAN NEGERI-NEGERI YANG DI BERI NAMA KARUA TIPARITTI'NA UAI (KTU)(KARUA BA’BANA MINANGA(8 MUARA SUNGAI) YAITU:
1. Mesawa Digelar: “Talinga rarana to Pitu ulunna salu, mata bulawanna karua tiparitti'na uai”. Artinya: matamata bagi barangsiapa yang hendak masuk Pitu ulunna salu karua tiparitti'na uai dengan maksud jahat. Jika ada, dengan segera memberi kabar atau laporan kepada Indona Mala'bo', supaya ia dapat bersedia dengan selengkapnya.
2. Ulu Manda': Digelar: Sulluhanna kada nene balatana'na Kondo Sapata. Artinya: Batas tanah penduduk Pitu Ulunna Salu Karua Tiparitti'na Uai.
3. Sondoan Digelar: sama dengan gelaran Ulumanda'.
4. Panetean Digelar: Tampa'na Tabulahan artinya batas tanah Tabulahan dan Aralle.
5. Mamasa Digelar: a. Rambu saratu b. Limbong kalua, tasik malolanganna Indona Tabulahan. Artinya:
a). banyak tanggungan-tanggungan atau perjanjian-perjanjian yang dipertanggungkan Indona Tabulahan kepada Indona Mamasa. b) Tanah Tanah yang seluas itu (lembang Mamasa) Mamasa) dapatlah dimasuki Indona Tabulahan dengan meminta sembarang apa saja menurut perjanjiannya umpama: Beras padi dll., supaya penduduk penduduk di tanah itu selamat dalam dalam kediamannya.)
6. Osango Digelar: a. Tomataianna Totumandongi'na Indona Tabulahan Tabulahan tana lembanna lembanna Mamasa, artinya penjaga kesetiaannya Indona Mamasa pada tanggungan-tanggungan yang sudah ditanggungnya b.Tokkeran Sepu' artinya tempat menyimpan tanda-tanda peringatan perjanjian-perjanjian perjanjian-perjanjian bagi Lembah Mamasa.
7. Orobua: Digelar: a. Tomengkalambun bakaru, bakaru, artinya Lembah Mamasa sudah di duduki atau di huni, baru datang Indona Orobua yang bernama “Pasa'buan.” b. Dan juga juga diberi diberi hak untuk datang menjual menjual daun daun enau dan daun paku lalu ditukar dengan padi padi oleh penduduk Mamasa, karena babinya telah dipotong dipotong waktu pembukaan sepu' (=jimat)di Osango.
8. Tawalian Digelar: asal nama dari “Tawali” artinya tak sempat lagi diberi haknya, melainkan disamakan saja dengan Indona Mamasa, Tawalian juga biasa disebut Indona sesena Padang. Mereka ini berasal dari Passokkoran bahagian bahagian Balanipa. Balanipa. Neneknya bernama Pottoni' Pottoni' Punda'da' Punda'da' Puppenda, Ponggasa'. Pottoni' di Tawalian Ponggasa' di Buntu buda (Mamasa).
V. ATURAN ATAU UNDANG-UNDANG UNDANG-UNDANG DI DAERAH PITU ULUNNA SALU KARUA TIPARITTI’NA UAI
Adapun aturan atau undang-undang pada masa itu dinamai: “Pappuli tedong, pallottong karambau” yaitu pada masa nenek Daeng Manganna dan semua saudaranya sampai pada nenek Dettumanan dan saudara-saudaranya. saudara-saudaranya. Waktu itu boleh dikata, dikata, tanah ini aman, jarang terjadi pembunuhan, pencurian dll. “Pappuli tedong, pallottong karambau maksudnya”: mata ganti mata, gigi ganti gigi: (band. Mat 5:38) ( Pappuli=pallottong=baku Pappuli=pallottong=baku ganti sama banyak, sama harga; Tedong=karambau=kerbau.) Beberapa lama kemudian dari pada itu, datanglah dan diizinkanlah to Mampu' yang berasal dari Tandalangan untuk tinggal di Rantebulahan. Sekali peristiwa terjadilah pembunuhan disana (Mambie, Rantebulahan). Menurut undang-undang bahwa sipembunuh harus dibunuh juga. Beruntung sebab pada waktu itu Tomampu' membuat satu permintaan kepada yang berwajib di Tanah ini, ia minta supaya undang-undang pappuli tedong pallottong karambau diganti dengan undang-undang yang lain. Tomampu' berkata: a. "Dikondo terong, ditampa bulahang", (Ker bau diperbaiki/diurut, emas dibentuk) b. "Dibatta bihti' tau, tahpa dibihti'terong", (kaki orang dipotong, tapi kaki kerbau yang kena) c. "Dibatta bihti'terong, tahpa dibihti' bahi",(kaki kerbau yang dipotong, tapi kaki babi yang kena) d. "Dihenge' punno, disahihi la'bi". (dipikul yang penuh, dijinjin lebihnya)
Maksudnya: a. "Yang baik diganti dengan yang lebih baik", b."Dilempar batu dibalas dengan kapas", d. "Wajiblah ditebus dengan cukup/ ditebus saja sudah cukup".
Dengan aturan barunya ini Tomampu' menjelaskan kepada yang kaum/ semua orang bahwa undangundangundang yang diberikannya itu lebih baik dari pada pada yang dulu; Misalnya ada seorang yang dibunuh. Maka
keluarga dari pada orang yang yang dibunuh itu harus bersabar, jangan main hakim sendiri, tetapi serahkanlah kepada hadat untuk diselesaikan dengan baik.
V. SEJARAH DAN LATAR BELAKANG "MAMASA"
Adapun Mamasa asal atau pada mulanya m ulanya dinamai Mamase, artinya sungai yang berpengasih. Tanah ini kepunyaan kepunyaan Tabulahan. Pada suatu waktu datanglah seorang lelaki bersama isterinya, bernama Guali Padang anak dari Sahalima di Koa (Tabang). Mereka tinggal di Salu Kuse' dekat Rantebuda (Mamasa) dengan tidak diketahui nenek Dettumanan di Tabulahan. Sekali waktu nenek Dettumanan pergi berburuh, akhirnya sampailah sampailah ke puncak gunung Mambulillin. Di sana tampaklah olehnya asap api di dekat sungai “Mamase” atau Mamasa di Salu Kuse. Nenek Dettumanan ini, dengan segera berjalan menujuh menujuh tempat itu. Sesampainya ia ke sana, maka didapatinya sebuah pondok yang didiami oleh Guali Padang bersama isterinya. Pada waktu itu Dettumanan sangat marah sekali pada mereka dan mereka diusir pulang kembali ke tempat kedua orangtuanya. Tetapi Guali Padang tidak mau pergi menuruti perintah Dettumanan, sehingga Dettumanan marah dan berkata: “Biarlah kamu tinggal di tempat ini, akan tetapi jangan kamu harap akan beroleh berkat pada tempat ini. Karena tempat yang kamu diami sekarang ini ialah tanah kepunyaanku. Terkutuklah kamu dari Allah Taala. Bahwa anakmu nanti akan menjadi makanan binatang buas, dan bila kamu menanam padi, nanti akan berubah menjadi alangalang, jagung akan berubah menjadi pimping (tille), labu akan berubah menjadi seperti batu, ayammu nanti dimakan elang, babimu akan dimakan ular, kerbaumu nanti akan ditanduk anoa anoa (tokata), dan dan lain-lain. lain-lain. Tala mentaruk tallangko tala ma'rombe' aho'” artinya bahwa turun-temurunmu turun-temurunmu tidak akan berkembang biak selama engkau menduduki tanah ini. Setelah ia berkata demikian, pulanglah dengan marahnya. Setelah beberapa bulan lamanya Guali Padang mendiami tempat itu, maka mengandunglah isterinya. Dan kemudian setelah beberapa bulan istrinya istrinya melahirkan seorang anak laki-laki. Tetapi ketika anak itu mulai bertambah besar, tiba-tiba datanglah seekor kuskus menerkam anak itu lalu dijinjitnya dan dibawah dibawah keatas pohon pohon untuk dimakan. Pada intinya segala kutukan/perjanjian yang sudah dikatakan nenek Dettumanan semuanya semuanya terjadi. Oleh Sebab itu Guali Padang serta isterinya tidak tahan tahan lagi tinggal di tempat itu, lalu mereka pergi ke Tabang, tempat tinggal kedua orang tuanya, karena mereka bermaksud akan memberi tahukan semua hal itu kepadanya.
Setelah Guali Padang bersama istrinya sampai di Tabang dan bertemu dengan orang tuanya, m aka diceritakannyalah semua hal yang telah mereka alami. Sehingga ayahnya membantu untuk menyelesaikan hal itu dengan jalan menyuruh anaknya(Guali Padang) untuk pergi berburuh, dan semua hasil buruannya, akan di berikan kepada nenek Dettumanan di Tabulahan. Tetapi sebelum dia berangkat, Ayahnya telah menyediakan dua “kapipe” jagung goreng yang sudah ditumbuk dicampur dengan daging kering. (kapipe =tempat membawah bekal pada waktu itu) Maksudnya supaya apabila sampai ke Tabulahan, Guali Padang tidak akan mau diberi makan oleh Dettumanan sebelum tanah Mamasa di berikan kepadanya untuk di duduki. Lalu Guali Padang berangkat bersama dengan beberapa hambanya masuk hutan untuk berburuh. Setelah beberapa hari tinggal di dalam hutan dan mereka telah mendapat hasil yang memuaskan, maka berangkatlah mereka ke Tabulahan. Setibanya di Tabulahan, Nenek Dettumanan langsung mengenal siapa dan apa maksut mereka datang di Tabulahan. Oleh karena itu Dettumanan langsung berangkat ke kebunnya meninggalkan mereka itu. Setiap kali isteri Dettumanan memberi makan pada mereka, Guali Padang dan pengikutnya tidak mau makan. Sehingga isteri Dettumanan sangat takut sebab ia berpikir jangan jangan mereka mati kelaparan sebab tidak mau makan. Istri Dettumanan lebih takut lagi sebab Guali Padang pura-pura sakit, dan membuat dirinya seakanakan seperti orang yang sudah hampir mati. Isteri nenek Dettumanan dengan segera berangkat ke kebunnya untuk memanggil suaminya dengan mengatakan padanya bahwa Guali Padang sudah hampir mati. Maka pulanglah nenek Dettumanan bersama isterinya kemari. Sementara Guali Padang ini purapura dalam keadaan sakit payah. Setelah Dettumanan mendapati Guali Padang, dia berkata kepadanya: “Biarlah engkau mati; dan kalau engkau mati, saya tak akan merasa rugi bila kupotongkan engkau sepuluh ekor kerbau, karena engkau amat kurang hadat, berani betul engkau mendiami tanah saya.” Sementara Guali Padang ini mendapat marah, semakin ia membuat dirinya sangat rendah hati sehingga Dettumanan berkata lagi kepadanya: “Kalau engkau mau dan ingin sungguh-sungguh akan mendiami tanah itu, maukah engkau akan menerima segala perjanjian-perjanjian yang akan kupertanggungkan atasmu?” Lalu Guali Padang menjawab katanya: “Biarpun ringan atau berat perjanjian itu, harus aku dan segala cucu-ciciku menjunjungnya, asalkan aku dapat mendiami tanah itu. Dettumanan berkata lagi kepadanya: “Kalau begitu kamu pulang saja, dan nanti saya menyusul di belakang.” Setelah
beberapa
hari
antaranya, berangkatlah Dettumanan menyusul mereka.
Sesampainya ia ke sana, maka mulailah Dettumanan menguraikan perjanjian itu, yang bunyinya sebagai berikut: 1. Ungngakuraka dio ladikahoingko timbu uhai, lole'ingko pa'tondokan aku tanan puntio, kuose'pinamula? 2. Ungakuraka dio lakupepahe pahemu lakuehengngi lokomu anna kualai situhu' pangala inahangku? 3. Ungakuraka dio laumpadua lanta' dasammu; kulambi' peso'mu kalaiku ungkolai? 4. Ungakuraka dio tala matinna anna tala mailuo dialing inde'e di lita'ku anu' labinasa lita' pa'de ma'hupatau? 5. Ungakuraka dio ladikoko papuammu ladipuhhu tubulillimmu ladisähpä' sepi'mu? Mentimba' Guali Padang naoatee: Pada pa'kuammu pada kutarimbo, anu'tae' garaganna malepong dia langi!!
Artinya: 1. Maukah engkau, saya akan mendirikan tempat kediamanmu, dan kusediakan satu mata air menjadi air minummu, supaya engkau dan isi rumahmu sampai kepada turun-temurunmu diibaratkan sebagai tanaman, dengan satu tuannya Tabulahan penjaganya? 2. Maukah engkau, bahwa padi yang sedang menguning di sawah dan padi yang ada di lumbung aku ambil seturut kemauan hatiku bila aku datang? 3. Maukah engkau bahwa rumahmu harus berpetak dua (2 kamar), dan nasi yang sementara terjerang dalam belanga kuangkat dan kusendok sendiri untuk kumakan? 4. Maukah engkau bahwa tak boleh membuat satu keinginan yang akan merusakkan tanah ini dan menjatuhkan kaum yang berdiam di dalamnya? 5. Maukah engkau, bahwa segala kemauanku engkau turuti mulai dari yang besar sampai kepada yang kecil? Jawab Guali Padang katanya: “Segala perjanjianmu saya terima, sebab tak ada lawannya keluasannya tanah ini bahkan kegemburannya. Luasnya adalah sebagai bentangan langit.”
Catatan dari Penulis alsi:
-
Inilah yang dapat kami tuliskan dan mudah-mudahan dapat membantu para pembaca untuk mengetahui bagaimana sejarah, latar belakang dan adat istiadat, serta silsila yang berlaku di daerah kami “Tabulahan” sampai sekarang. Dan jika ada tulisan kami yang tidak sesuai menurut pembaca kami mohon maaf. Catatan Penerjemah:
