Panduan-Akademi-Komunitas-2013.pdf

[Type text]

Panduan Persiapan Pendirian Akademi Komunitas

2013

Kata Pengantar

Salah satu kebijakan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dalam upaya mewujudkan ketersediaan pendidikan tinggi Indonesia yang bermutu dan relevan dengan kebutuhan pembangunan nasional adalah: (i) mengembangkan pendidikan vokasi jangka pendek (D1 dan D2) yang berorientasi pada lapangan kerja di daerah maupun dunia usaha dan dunia industri (DUDI); dan (ii) memperluas akses pendidikan tinggi di daerah dan meningkatkan Angka Partisipasi Kasar (APK). Melalui program ini diharapkan dapat meningkatkan dan mengembangkan potensi daerah. Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi salah satu bentuk perguruan tinggi adalah Akademi Komunitas (AK). Pada tahap awal, pada tahun 2012 mulai dikembangkan AK melalui program studi di luar domisili sebanyak 35 AK di kota /kabupaten se Indonesia. Melalui pendidikan tinggi AK di daerah-daerah, selain akan dapat meningkatkan kemampuan lulusan SLTA agar bisa mandiri, juga diharapkan dapat meningkatkan human capital secara nasional. Pendidikan tinggi AK juga dimungkinkan lulusannya dapat meneruskan studi lanjut ke jenjang yang lebih tinggi baik di universitas maupun politeknik. Pada periode tahun 2013-2015 akan dilakukan studi kelayakan pendirian AK baru di tingkat kota/kabupaten, mengacu pada target pencapaian Rencana Pembangunan Jangka Panjang Pendidikan Tinggi (RPJP-PT) tahun 2011. Dalam rangka mengkaji lebih dalam kesiapan kabupaten/kota calon lokasi pendirian AK, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi menerbitkan panduan penyusunan proposal. Panduan ini, diharapkan akan membantu setiap kabupaten/kota pengusul dalam proses penyusunan proposal pendirian AK. Proposal harus didasarkan atas analisis SWOT daerah yang didukung, dilengkapi dengan informasi akurat dan data pendukung yang lengkap, manajemen dan rancangan akademik yang jelas dan terukur, serta rencana strategis pendidikan AK. Jakarta, Oktober 2012 Direktorat Kelembagaan dan Kerjasama Direktur, Ttd Achmad Jazidie

i


2013

Kata Pengantar

Salah satu kebijakan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dalam upaya mewujudkan ketersediaan pendidikan tinggi Indonesia yang bermutu dan relevan dengan kebutuhan pembangunan nasional adalah: (i) mengembangkan pendidikan vokasi jangka pendek (D1 dan D2) yang berorientasi pada lapangan kerja di daerah maupun dunia usaha dan dunia industri (DUDI); dan (ii) memperluas akses pendidikan tinggi di daerah dan meningkatkan Angka Partisipasi Kasar (APK). Melalui program ini diharapkan dapat meningkatkan dan mengembangkan potensi daerah. Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi salah satu bentuk perguruan tinggi adalah Akademi Komunitas (AK). Pada tahap awal, pada tahun 2012 mulai dikembangkan AK melalui program studi di luar domisili sebanyak 35 AK di kota /kabupaten se Indonesia. Melalui pendidikan tinggi AK di daerah-daerah, selain akan dapat meningkatkan kemampuan lulusan SLTA agar bisa mandiri, juga diharapkan dapat meningkatkan human capital secara nasional. Pendidikan tinggi AK juga dimungkinkan lulusannya dapat meneruskan studi lanjut ke jenjang yang lebih tinggi baik di universitas maupun politeknik. Pada periode tahun 2013-2015 akan dilakukan studi kelayakan pendirian AK baru di tingkat kota/kabupaten, mengacu pada target pencapaian Rencana Pembangunan Jangka Panjang Pendidikan Tinggi (RPJP-PT) tahun 2011. Dalam rangka mengkaji lebih dalam kesiapan kabupaten/kota calon lokasi pendirian AK, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi menerbitkan panduan penyusunan proposal. Panduan ini, diharapkan akan membantu setiap kabupaten/kota pengusul dalam proses penyusunan proposal pendirian AK. Proposal harus didasarkan atas analisis SWOT daerah yang didukung, dilengkapi dengan informasi akurat dan data pendukung yang lengkap, manajemen dan rancangan akademik yang jelas dan terukur, serta rencana strategis pendidikan AK. Jakarta, Oktober 2012 Direktorat Kelembagaan dan Kerjasama Direktur, Ttd Achmad Jazidie

i


2013

Daftar Isi KATA PENGANTAR DAFTAR ISI

i ii

BAB I PANDUAN UMUM A. Latar Belakang B. Landasan Hukum C. Tujuan D. Tahapan dan Mekanisme E. Jadwal Kegiatan Evaluasi Proposal

1 1 2 2 2 5

BAB II PANDUAN PENYUSUNAN PROPOSAL A. Pendahuluan B. Tujuan C. Sistematika Proposal D. Penjelasan masing-masing bagian dari Proposal E. Dokumen Persyaratan Pengajuan Proposal

6 6 6 6 7 19

BAB III PANDUAN PENILAIAN MEJA (DESK EVALUATION) A. Pendahuluan B. Tujuan C. Mekanisme Penilaian D. Tahapan Penilaian E. Kriteria Penilaian

23 23 23 23 24 24

BAB IV PANDUAN VISITASI A. Pendahuluan B. Tujuan C. Tugas Tim Reviewer Reviewer D. Mekanisme Visitasi dan Verifikasi Lapangan E. Kode Etik Tim Reviewer Saat Visitasi Visitasi dan Verifikasi Lapangan

25 25 25 25 25 26

LAMPIRAN Format A-1 : Format Cover Depan Proposal Format A-2.1 : Lembar Pengesahan Proposal Akademi Komunitas Kabupaten/Kota Format A-2.2 : Lembar Pengesahan Proposal Akademi Komunitas Mandiri

27 28 29

ii


BAB I

2013

Panduan Umum

A. LATAR BELAKANG Kemampuan suatu bangsa dalam berinovasi untuk menghasilkan beragam produk dan jasa merupakan kunci utama keberhasilan bangsa tersebut dalam meningkatkan daya saingnya di era global serta pasar bebas dan terbuka.Kondisi geografis Indonesia yang terdiri dari ribuan pulau dengan beraneka ragam suku bangsa dan kondisi alam yang berbeda, dapat menjadi pemicu terbentuknya berbagai komunitas atau kelompok individual dengan ciri khas dan karakteristiknya masing-masing.Komunitas tersebut dapat berupa kumpulan masyarakat berbasis pekerjaan, profesi dan lokasi geografis tertentu.Sebagai contoh adalah komunitas nelayan di pesisir, kumpulan masyarakat berbasis industri seperti komunitas perhotelan, kumpulan masyarakat berbasis kegemaran atau hobi komunitas kuliner dan kumpulan masyarakat berbasis status dan/atau struktur yang ada dalam konteks kemasyarakatan maupun organisasi seperti komunitas ibu-ibu PKK. Berpegang pada prinsip belajar sepanjang hayat (life long learning) maka berbagai komunitas yang ada ini senantiasa diharapkan terus meningkatkan pengetahuan, kompetensi, keahlian, dan keterampilannya dari waktu ke waktu untuk meningkatkan kualitas kehidupannya agar mencapai kehidupan yang lebih baik. Sifat yang khusus dan heterogen akan sangat membutuhkan sebuah model pendidikan tinggi yang dapat memenuhi kebutuhan beragam komunitas yang dikenal di beberapa negara dengan sebutan Community College. Community College menawarkan program atau modul praktis yang tidak membutuhkan persyaratan untuk membangun keterampilan tertentu.Jenis keterampilan dapat berbasis personal atau social skills, sehingga mampu memotivasi individu atau bahkan memulai suatu usaha yang sesuai dengan potensi individu dan komunitas. Bentuk lembaga Community College di Indonesia sudah berdiri dan menjamur sejak lama, misalnya Akademi Perbankan yang telah didirikan sejak tahun 1969 atau Lembaga Pendidikan Komputer yang telah berkembang di awal tahun 1980-an. Program satu atau dua tahun ini pada dasarnya diselenggarakan melalui dua pendekatan, yaitu pendidikan formal Diploma-1 (D-1) dan Diploma-2 (D-2) serta non-formal seperti pelatihan bersertifikat keahlian. Pemerintah telah menetapkan kebijakan dan peraturan yang berpihak pada pembentukan lingkungan kondusif bagi pembangunan dan pengembangan Community College di Indonesia 1


2013

yang selanjutnya disebut dengan Akademi Komunitas (AK).Sebagai acuan legal, Akademi Komunitas (AK)telah ditetapkan sebagai salah satu bentuk pendidikan tinggi. Mengacu pada Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang pendidikan tinggi, bentuk perguruan tinggi terdiri atas: universitas, institut, politeknik, akademi dan akademi komunitas. Akademi Komunitas merupakan perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan vokasi s etingkat D-1 dan/atau D-2 dalam satu atau beberapa cabang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi tertentu yang berbasis keunggulan lokal atau untuk memenuhi k ebutuhan khusus. B. LANDASAN HUKUM Landasan hukum yang dapat digunakan adalah: 1) Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Pasal 20, Pasal 2 1, Pasal 28 C ayat (1), Pasal 31, dan Pasal 32) 2) Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 3) Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 4) Peraturan Presiden Republik Indonesia,No. 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) 5) Permendiknas No: 44 th 2010, tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan Nasional tahun 2010 – 2014 6) Kepmendiknas No: 234 th 2000, tentang Pendirian Perguruan Tinggi 7) Keputusan Dirjen Dikti No. 108 th 2001, tentang Pedoman Pembukaan Program Studi C. TUJUAN Panduan ini disusun untuk: 1. Menjadi acuan (petunjuk) pengajuan proposal pendirian AK ke Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi 2. Memberi petunjuk tentang proses penilaian proposal pendirian AK 3. Mewujudkan ketertiban administrasi pemrosesan perijinan dalam pendirian AK 4. Mewujudkan akuntabilitas penyelenggaraan dan penataan kelembagaan AK D. TAHAPAN DAN MEKANISME Direncanakan terdapat tiga tahap yang harus dilaksanakan dalam proses pendirian AK. Diharapkan dengan demikian akan diperoleh hasil yang optimal dari proposal yang diajukan dan lebih dapat menjamin keberhasilan dan keberlanjutan program. Ketiga tahap tersebut meliputi: i. Sosialisasi program dan workshop bagi seluruh calon peserta atau peminat ii. Penyerahan proposal oleh pengusul iii. Visitasi yang bertujuan untuk memverifikasi kondisi lapangan dengan usulan/proposal iv. Evaluasi proposal oleh tim Dikti Dalam pelaksanaan sosialisasi dan workshop, pengelompokan k abupaten/kota dibagi menjadi 3 (tiga) region. Region I (di Jakarta) terdiri dari semua kabupaten/kota di wilayah : Sumatera, Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan DI Yogyakarta, dan Jawa Timur. Region II (di Bali) terdiri dari semua kabupaten/kota di wilayah pulau Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan. Sedangkan Region 3 (di Makasar) terdiri dari semua kabupaten/kota di wilayah Sulawesi, Maluku, Nusa Tenggara, dan Papua. 2


2013

Mekanisme penentuan lokasi pendirian AK adalah sebagai berikut: 1. Pengumuman penawaran proposal pendirian AK tahun 2013 dapat dilihat pada website http://dikti.go.id dengan headline usulan program Persiapan Pendirian Akademi Komunitas 2013 2. Persyaratan untuk mengikuti Sosialisasi Persiapan Pendirian Akademi Komunitas Tahun 2013 dengan surat Tugas Kepala Daerah/ Bupati/ Walikota 3. Pengajuan proposal pendirian Pengusul menyampaikan proposal pendirian AK kepada Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dengan melampirkan persyaratan sesuai dengan panduan penyusunan proposal pendirian AK. 4. Evaluasi tahap pertama (Desk Evaluation) Tim Reviewer melakukan desk evaluation sesuai dengan buku panduan penilaian. 5. Evaluasi tahap kedua adalah melakukan visitasi dan verifikasi lapangan Tim Reviewer melakukan visitasi dan verifikasi lapangan sesuai dengan panduan penilaian visitasi dan verifikasi lapangan pada buku panduan. 6. Penentuan calon penyelenggara AK 7. Pengumuman calon penyelenggara AK 8. Pemberian ijin pendirian AK Mekanisme pengusulan proposal pendirian AK untuk kabupaten/kota, industri, dan mandiri disajikan pada diagram alir Gambar 1.

3


Pengumuman Penawaran Proposal

18 - 25 Oktober 2012: Sosialisasi Proposal Persiapan Pendirian AK

Sosialisasi Pengajuan Proposal Pendirian AK

12 November 2012: Pemasukan Proposal Persiapan Pendirian AK ke Dit. Kelembagaan & Kerjasama Dikti:

Pemasukan Proposal Persiapan Pendirian AK

13-15 November 2012: Review Desk Evaluation 20-22 November 2012: Presentasi Proposal

Evaluasi Tahap I -Review Desk Evaluation -Presentasi Proposal

November – Desember 2012: Visitasi & Verifikasi Lapangan

Evaluasi Tahap II Visitasi & Verifikasi Lapangan

2013: Penetapan hasil seleksi calon lokasi AK berijin

Penentuan Calon Penyelenggara AK

A

A1

Kota/Kab penyelenggara AK tidak mendapat bantuan

A2

B

Pengumuman Calon Penyelenggara AK

A: Calon Lokasi AK yang disetujui untuk mendapat ijin pendirian AK

2013

B: Calon Lokasi AK yang tidak disetujui untuk mendapat ijin pendirian AK

Kota/Kab penyelenggara AK diberi bantuan persiapan pendiriannya

Pembuatan penyusunan bentuk MOU antara Politeknik dengan penyelenggara AK

2013 : Penetapan hasil seleksi 65 kota/kab lokasi AK yang diberi bantuan 2013 : Bantuan persiapan pendirian AK akan dikelola oleh Politeknik yang ditunjuk

- Penandatanganan SK Ijin operasional dan komitmen daerah dan - MOU antara Politeknik dan penyelenggara AK

2013 : Penandatanganan MoU diantara para pemangku kepentingan AK

Gambar 1.Mekanisme pengusulan proposal pendirian AK

4


2013

E. JADWAL KEGIATAN EVALUASI PROPOSAL Jadwal rangkaian kegiatan evaluasi pendirian AK dapat dilihat pada Tabel 1. Tabel 1. Jadwal Kegiatan Evaluasi Pendirian AK No. 1

2

3

•

• •

• •

Tanggal

Kegiatan

10 Oktober 2012

Pengumuman penawaran proposal

15 Oktober 2012

Konfirmasi untuk ikut sosialisasi Persiapan Pendirian Akademi Komunitas dengan mengirimkan Surat Tugas yang ditandatangani Bupati/Walikota

- 18-19 Oktober 2012 di Jakarta Sosialisasi pendirian AK oleh Ditjen Dikti (KE Sumatera dan KE Jawa) Mengundang: - 21-22 Oktober 2012 di Makasar a. Kepala Daerah (c.q. Kadisdik) (KE Sulawesi dan KE Papua-Maluku) b. Ketua MKKS SMK sebagai Koordinator - 24-25 Oktober 2012 di Surabaya Persiapan Pendirian AK (KE Kalimantan, KE Bali-NT dan Prov. Jawa Timur)

4

12 November 2012, jam 13:00 WIB

Pemasukan proposal pendirian AK

5

13-15 November 2012

Desk Evaluation Proposal oleh Reviewer

6

20-22 November 2012

Presentasi Proposal oleh Calon AK Daerah di Gedung Dikti Lt. 3

7

November - Desember 2012

Visitasi dan Verifikasi Lapangan

Proposal yang diajukan dicetak dalam kertas ukuran A4 dengan font Calibri ukuran 12 pt, dengan format sampul depan seperti format A-1 pada lampiran. Proposal dibuat rangkap 3 (tiga), dijilid dengan sampul warna biru. Proposal dan softcopy yang direkam dalam 1 (satu) CD dengan format PDF dan dikirim ke: Direktorat Kelembagaan dan Kerjasama Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi – Kemdikbud Komplek DIKBUD, Gedung D lantai 2. Jl. Pintu Satu – Senayan, Jakarta Pusat 10002 Telepon: +62-21-57946162,57946163 Fax: +62-21-57946162 Email: [email protected] [email protected] [email protected] Proposal harus sudah diterima paling lambat tanggal 12 November 2012, pukul 13.00 WIB. Informasi lebih lanjut tentang program bantuan persiapan pendirian AK ini dapat dilihat pada situs http://www.dikti.go.id atau akdikti. wordpress.com.

5


BAB II

2013

Panduan Penyusunan Proposal

A. PENDAHULUAN Panduan penyusunan proposal pendirian Akademi Komunitas (AK) dibuat sebagai acuan pembuatan proposal pendirian Perguruan Tinggi Baru di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Panduan ini menjelaskan tentang petunjuk dalam membuat proposal yang akan diajukan ke Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, c.q. Direktorat Kelembagaan dan Kerjasama. Proposal yang diajukan harus didasarkan atas hasil rekomendasi studi kelayakan yang telah dilakukan oleh pengusul yang didalamnya meliputi kelayakan akademik dan administratif dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut; a. Adanya prospek pekerjaan yang jelas bagi lulusan AK yang akan didirikan setidaknya untuk prediksi 5 tahun pertama. Untuk itu, diperlukan data pendukung yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan. b. Adanya kepastian keberlanjutan AK yang antara lain dapat dilihat dari adanya dukungan (sharing) anggaran dengan proyeksi arus kas sesuai ketentuan minimal selama 5 tahun. c. Peta keberadaan perguruan tinggi dan program studi sejenis dalam satu wilayah untuk menghindari tumpang tindih dan persaingan tidak sehat. d. Ketersediaan sumber daya pendidikan tinggi yang ada sebagai upaya meningkatkan layanan penyelenggaraan pendidikan tinggi yang bermutu untuk pengembangan akademik baik dalam pengembangan program studi, pengembangan kurikulum, pengembangan jumlah pendidik, penguatan peralatan maupun pengembangan jumlah mahasiswa selama 5 tahun. B. TUJUAN Panduan ini disusun untuk: 1. Menjadi pedoman penyusunan proposal pendirian AK di lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi. 2. Mewujudkan kesamaan pemahaman dalam penyusunan proposal pendirian AK. 3. Mempermudah penyusunan studi kelayakan pendirian AK. C. SISTEMATIKA PROPOSAL Sistematika proposal Pendirian AK adalah sebagai berikut: 1. BAB I : Pendahuluan Menjelaskan tentang latar belakang dan arti pentingnya mendirikan AK. 2. BAB II : Rancangan dan Manajemen akademik Menjelaskan tentang rancangan dan manajemen akademik yang meliputi:

6


2013

visi dan misi AK, visi dan misi program studi yang diusulkan, kompetensi lulusan dan kurikulum, sistem pembelajaran, organisasi dan tata kelola, sumber daya, pembiayaan, penjaminan mutu, dan kerjasama institusional.

3. BAB III : Rencana Strategis Akademi Komunitas Menjelaskan tentang kebijakan strategis AK, indikator kinerja, serta pengelolaan dana dan pembiayaan

4. BAB IV : Kesimpulan 5. Dokumen Persyaratan Proposal Dokumen persyaratan proposal berisi dokumen pendukung dan data sekunder yang harus dijilid secara terpisah dari proposal. Dokumen pendukung merupakan persyaratan dokumen yang wajib dilampirkan dan menjadi salah satu penilaian penting yang melengkapi isi proposal. Daftar dokumen persyaratan dijelaskan pada BAB II E.

D. PENJELASAN MASING-MASING BAGIAN DARI PROPOSAL I. PENDAHULUAN (20%) Bab pendahuluan menjelaskan tentang latar belakang dan arti pentingnya mendirikan AK yang ditunjukkan dari: 1) Potensi daerah selama 5 tahun terakhir yang meliputi potensi mahasiswa, sumber daya alam, PAD dari sumber daya alam, eksistensi industri (usaha kecil, menengah, besar), kebutuhan tenaga kerja,dan potensi yang lain beserta analisisnya, 2) Analisis kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman (SWOT), 3) Komitmen daerah. Selain ketiga hal tersebut, dalam pendahuluan juga harus dikemukakan tentang peluang apa saja jika AK didirikan, banyaknya lulusan SMA/SMK sederajat yang ingin melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi, besarnya masyarakat untuk memperoleh kompetensi yang sangat diperlukan di wilayah tersebut,seberapa besar daya serap lulusannya dan seberapa penting untuk menumbuhkan Usaha Kecil Menengah(UKM) dalam meningkatkan potensi wilayahnya. Analisis SWOT tersebut merupakan metode perencanaan strategis yang digunakan untuk melakukan evaluasi diridengan menjelaskan dan memetakan kekuatan ( strengths), kelemahan (weaknesses), peluang (opportunities) dan ancaman (threats) yang terdapat di daerah pengusul AK. Kekuatan dan kelemahan dalam analisa SWOT merupakan faktor internal yang akan menunjang maupun menghambat suksesnya pendirian AK. Sebagai contoh dari kekuatan adalah kesiapan dan dukungan pemerintah daerah dalam pendidikan tinggi dan dukungan industri yang nyata dalam pendirian AK. Kurangnya tenaga pendidik maupun kependidikan serta rendahnya minat masyarakat untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang pendidikan tinggi (misal AK) adalah contoh dari kelemahan daerah pengusul. Dua komponen lain dalam analisa SWOT yaitu peluang dan ancaman dikategorikan sebagai faktor eksternal. Besarnya jumlah lulusan SMA/SMK yang akan menjadi calon mahasiswa AK merupakan salah satu contoh peluang yang bagus untuk AK dapat berkembang di daerah tersebut. Sedangkan tersedianya pendidikan vokasi yang bagus setingkat D-1 dan D-2 yang

7


2013

diselenggarakan oleh perguruan tinggi lain di daerah tersebut merupakan contoh ancaman terhadap keberlangsungan program AK yang akan didirikan. Analisis SWOT dan potensi daerah yang dideskripsikan tidak hanya berupa narasi yang normatif, melainkan juga harus didukung dengan data yang valid dari sumber yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan. Komitmen daerah menjadi bagian yang sangat penting dari bab ini yang dinyatakan melalui deskripsi atau ringkasan pernyataan dari Kepala Daerah atau pejabat berwenang yang menjelaskan beberapa komitmen daerah terkait dengan pendirian AK. II. RANCANGAN DAN MANAJEMEN AKADEMIK (60%) Bab ini menjelaskan tentang rancangan dan manajemen akademik yang meliputi: 1) visi dan misi AK, 2) visi dan misi program studi yang diusulkan, 3) kompetensi lulusan dan kurikulum, 4) sistem pembelajaran, 5) organisasi dan tata kelola, 6) sumber daya, 7) pembiayaan, 8) penjaminan mutu, dan 9) kerjasama institusional. 2.1 Visi dan Misi Akademi Komunitas (5%) Sub bab ini menjelaskan tentang visi, misi, dan tujuan AK. Visi AK merupakan cita-cita jangka panjang yang dirumuskan berdasarkan hasil kajian dengan memperhatikan masukan dari berbagai pihak yang berkepentingan. Misi adalah beberapa hal yang akan atau sedang dilakukan dalam mewujudkan visi,yang memuat tujuan dan ruang lingkup Tri Dharma Perguruan Tinggi. Tujuan merupakan penjabaran misi yang lebih jelas dan konkrit. Bagian ini juga menjelaskan tentang sasaran yang ingin dicapai dalam mewujudkan misi AK yang memenuhi kriteria SMART (specific, measurable, achievable, relevant, timebound ) dan bagaimana strategi pencapaian sasaran tersebut. 2.2 Visi dan Misi Program Studi Akademi Komunitas (5%) Sub bab ini menjelaskan tentang visi misi masing-masing program studi yang diusulkan. Visi program studi harus relevan dengan visi AK dan kebutuhan masa kini dan yang akan datang. Misi program studi adalah beberapa hal yang akan atau sedang dilakukan dalam mewujudkan visi program studi yang memuat tujuan dan ruang lingkup Tri Dharma Perguruan Tinggi.Tujuan dan sasaran dijabarkan sesuai dengan misi, dan penjelasan strategi pencapaiannya. 2.3 Kompetensi Lulusan dan Kurikulum (10%) Sub bab ini berisi gambaran tentang kompetensi lulusan dan kurikulum masing-masing program studi yang diusulkan. Kompetensi adalah kemampuan dan keahlian khusus yang wajib dimiliki oleh lulusan dan sesuai dengan disiplin keilmuannya serta perkembangan kebutuhan pasar. Berdasarkan SK Mendiknas 045/U/2002, kompetensi hasil didik suatu program studi terdiri atas: kompetensi utama, kompetensi pendukung, dan kompetensi lain yang bersifat khusus dan terkait dengan kompetensi utama. Elemen-elemen kompotensi terdiri atas: a) landasan kepribadian, b) penguasaan ilmu 8


2013

dan ketrampilan, c) ke mampuan berkarya, d) sikap dan perilaku dalam berkarya menurut tingkat keahli n berdasarkan ilmu dan ketrampilan yang dikuasai, dan e) pemahaman kaidah ber ehidupan bermasyarakat sesuai dengan piliha keahlian dalam berkarya. Penyusunan kurikulum kademi Komunitas dapat merujuk atau diselaraskan dengan kurikulum pendidikan tinggi vokasi diselaraskan dengan jenjang Diploma 1(D-1) dan Diploma 2 (D-2). Pen elenggaraannya harus dilaksanakan sehing dapat dicapai integrasi antara pendid ikan menengah dan pendidikan tinggi sepe ti terlihat pada Gambar 2. Rancangan kurikulum tersebut mendefinisikan setia jenjang yang diselenggarakan berbasi tahunan dengan memiliki capaian kompetens i tertentu. Setiap capaian harus mengac pada profil lulusan program di dunia ker ja atau industri berdasarkan unggulan lo cal (daerah).

Gambar2.Model berbagi dan integrasi Pendidikan Tinggi dan M nengah

Kurikulum disusun ber asarkan standar kompetensi yang sesuai d engan Kerangka Kualifikasi Nasional Ind nesia (KKNI). Metode pembelajaran diranca g dengan lebih mengutamakan keterampilan kerja dengan komposisi 60–70% praktek an kerja industri serta 30–40% teori. Lulusan AK diharapkan memperoleh kompeten i sesuai dengan kebutuhan lapangan ker ja, atau dapat melanjutkan ke jenjang pendi ikan lebih tinggi yang sesuai. Kurikulum merupakan r ncana kegiatan akademik yang terprogram untuk membekali peserta didik dalam upaya memperoleh seperangkat kemampuan pengetahuan, pengalaman, dan keterampilan yang dapat digunakan sebagai be kal awal dalam kehidupan dan fungsinya di masyarakat/industri. 9


2013

Kurikulum Akademi Komunitas dirancang seperti tabel di bawah ini, yang terdiri dari 3 kompetensi antara lain : kompetensi umum, kompetensi keahlian, dan kompetensi khusus. Untuk kompetensi umum diharapkan mahasiswa mempunyai kemampuan berkomunikasi baik dalam bahasa asing maupun berbahasa Indonesia yang baik. Kemampuan memanfaatkan IT dasar, diharapkan mahasiswa dapat mengakses semua dan mengkompilasi untuk semua kepentingan pembelajarannya melalui internet. Kemampuan penerapan etika industri adalah suatu kemampuan yang perlu diajarkan misalkan bersikap, beretika, disiplin, tahapan kerja di industri, keselamatan kerja, berkomunikasi / interaksi kepada atasan dan sesama staf. Mata kuliah keahlian dirumuskan dan ditentukan oleh industri atau pemakai, yang akan dirubah sesuai dengan teknologi terakhir secara periodik. Matakuliah khusus disiapkan untuk mengantisipasi keperluan daerah (perda, adat istiadat, dll). Sertifikasi kompetensi dapat diberikan kepada mereka yang memerlukan 1-2 matakuliah keahlian saja untuk keperluan pribadi maupun k eperluan industri. Tabel 2. Struktur Kurikulum Kompetensi

Mata Kuliah

D2

D1

Sertifikat Kompetensi

Umum

MKU

8

4

0

Keahlian

MK keahlian

60

30

15

Khusus

MK khusus

4

2

o

72

36

15

Jumlah sks

MKU 1. Kemampuan berkomunikasi 2. Kemampuan memanfaatkan IT 3. Kemampuan penerapan etika industri Sub bab ini juga berisi gambaran tentang kurikulum masing-masing program studi yang diusulkan yang meliputi aspek-aspek berikut ini:

10


1) 2) 3) 4)

2013

Beban studi berupa jumlah satuan kredit semester Distribusi mata kuliah atau peta kurikulum Pengelompokan mata kuliah Silabus mata kuliah (dilampirkan)

Contoh format penyajian distribusi mata kuliah atau peta kurikulum program studi dalam satu semester disajikan pada Tabel 3. Contoh Kurikulum yang perlu disempurnakan dan disesuaikan dengan prodinya. Tabel 3. Kurikulum Program Studi …. SEMESTER : ……. Kredit No

Kode MK

Nama Mata Kuliah

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

xx-xxxxxx xx-xxxxxx xx-xxxxxx xx-xxxxxx xx-xxxxxx xx-xxxxxx xx-xxxxxx xx-xxxxxx xx-xxxxxx xx-xxxxxx xx-xxxxxx xx-xxxxxx

Mata Kuliah Teori 1 Mata Kuliah Teori 2 Mata Kuliah Praktikum 1 Mata Kuliah Praktikum 2 Mata Kuliah Teori 3 Mata Kuliah Teori 4 Mata Kuliah Praktikum 3 Mata Kuliah Workshop 1 Mata Kuliah Workshop 2 Mata Kuliah Workshop 3 Mata Kuliah Workshop 4 Mata Kuliah Workshop 5

Teori

Jam

Praktek

2 2

Teori

Praktek

2 2 1 1

2 2

2 2 1 1 1 2 2 2 12

8

JUMLAH

3 3

3 3 3 6 6 6 33

8

20

41

Format penyajian pengelompokan mata kuliah dicontohkan seperti pada Tabel 4. Tabel 4. Pengelompokan Mata Kuliah Program Studi untuk D1 MKU : … % No. Kode 1 xx-xxxxxx 2 xx-xxxxxx

Mata Kuliah Mata Kuliah Kemampuan Berkomunikasi Mata Kuliah Memanfaatkan IT Dst. Jumlah MK Keahlian: … % No. Kode Mata Kuliah 1 xx-xxxxxx Mata Kuliah Teori 1 2 xx-xxxxxx Mata Kuliah Teori 2 3 xx-xxxxxx Mata Kuliah Kompetensi

SKS 2 2

Teori 2 2

Praktik -

4

4

0

SKS 2 2 4

Teori 2 2 -

Praktik 4 11


2013

Dst.. Jumlah MK Khusus : … % No. Kode Mata Kuliah 1 xx-xxxxxx Mata Kuliah Teori 1 Jumlah

30

12

18

SKS 2 2

Teori 2 2

Praktik 0

2.4 Sistem Pembelajaran (5%) Sistem pendidikan AK diselenggarakan berdasarkan prinsip-prinsip: 1) Pengembangan kompetensi dan technopreneur Sistem pembelajaran AK dimaksudkan untuk memperoleh kompetensi yang dibutuhkan pasar kerja dan mampu mengembangkan technopreneur dalam Usaha Kecil Menengah (UKM) yang sesuai dengan potensi wilayahnya. 2) Pembelajaran sepanjang hayat (life long learning) Sistem pembelajaran AK mengacu pada konsep belajar sepanjang hayat tanpa dibatasi oleh usia peserta didik maupun waktu pembelajaran. Konsep ini memiliki keluwesan dalam proses pembelajarannya yaitu dapat dilakukan bersamaan baik belajar sambil bekerja, maupun bekerja sambil belajar. 3) Buka tutup program studi (on-off ) Kompetensi yang ditawarkan dalam program studi di AK sangat tergantung dari kebutuhan pasar kerja dan peluang dalam mengembangkan UKM di daerahdan kebutuhan pembangunan di daerah sesuai dengan potensi wilayah.Kurikulum dan kompetensi harus memiliki kelenturan untuk dapat menyesuaikan kebutuhan yang ada artinya bilamana pasar kerja sudah tidak membutuhkan kompetensi tersebut, maka program studidapat ditutup dan dapat membuka program studi lain pada jenjang D1 atau D2 yang sesuai dengan kebutuhan. 4) Modular dan transferable Kelenturan dan keluwesan dalam pendidikan AK memungkinkan peserta didik mengambil sistem modul pelatihan secara spesifik.Modul pelatihan/pendidikan yang sesuai dengan kurikulum pada program studi AK dapat diakui sebagai modul yang dapat disetarakan dengan SKS.Dengan demikian apabila lulusan AK ingin melanjutkan pada jenjang pendidikan yang lebih tinggi, modul tersebut dapat diakui sebagai perolehan SKS. 5) Basis keunggulan dan potensi lokal Pendidikan AK secara khusus harus memiliki kompetensi yang berbasis potensi lokal sehingga kebutuhan SDM yang kompeten akan bisa dipenuhi oleh masyarakat setempat.

12


2013

Sistem pembelajaran di AK tidak hanya diselenggarakan di institusi AK saja, tetapi pembelajaranya juga dapat dilaksanakan secara terintegrasi dengan lembaga lain yang memiliki sarana prasarana dan SDM sebagai sumber pembelajarannya seperti: 1) Beberapa SMK yang memiliki program studi yang sama/ linier dan telah memenuhi persyaratan minimum sebagai proses pembelajaran yang berkualitas seperti peralatan/laboratorium, beberapa instruktur yang SDM-nya dari guru-guru SMK memiliki kualitas kompetensi yang standart dengan institusi AK tersebut. 2) Beberapa Balai pelatihan, BLK, BLPT, Balai Diklat Industri dan diklat/Training Center di industry sebagai unit sumber belajar beberapa Kompetensi atau program studi yang telah bekerja sama dengan AK tersebut. 2.5 Organisasi,Tata Kelola, dan Penjaminan Mutu (10%) Standar ini adalah acuan keunggulan mutu tata pamong, kepemimpinan, sistem pengelolaan, dan penjaminan mutu program studi sebagai satu kesatuan yang terintegrasi sebagai kunci penting bagi keberhasilan program dalam menjalankan misi pokoknya: pendidikan, penelitian, dan pelayanan/pengabdian kepada masyarakat. Tata pamong program studi harus mencerminkan pelaksanaan “good practice” dan mengakomodasi seluruh nilai, norma, struktur, peran, fungsi, dan aspirasi pemangku kepentingan program studi. Kepemimpinan program studi harus secara efektif memberi arah, motivasi dan inspirasi untuk mewujudkan visi, melaksanakan misi, mencapai tujuan dan sasaran melalui strategi yang dikembangkan. Sistem pengelolaan harus secara efektif dan efisien melaksanakan fungsi-fungsi perencanaan, pengorganisasian, pengembangan staf, pengarahan, dan pengawasan. Sub bab ini memaparkan tentang tata kelola dan penjaminan mutu program studi sebagai satu kesatuan yang terintegrasi sebagai kunci bagi keberhasilan program AKdalam mewujudkan misi dan sasarannya. Tata kelola meliputi sistem pengelolaan fungsional dan operasional mencakup: (1) perencanaan, (2) pengorganisasian, (3) pengembangan staf, (4) pengawasan, (5) pengarahan, dan (6) penganggaran. Sistem penjaminan mutu harus mencerminkan pelaksanaan continuous quality improvement pada semua rangkaian sistem manajemen mutu (quality management system) dalam rangka pemuasan pelanggan (customer satisfaction).Ada rencana melaksanakan penjaminan mutu yang mengacu pada visi-misi dan Standard Nasional Pendidikan, sistem dokumentasi, dan evaluasi. 2.6 Sumber Daya (10%) 2.6.1 Sumber Daya Manusia Sub bab ini emaparkan kondisi sumber daya manusia yang akan disediakan (tenaga pendidik dan tenaga kependidikan) untuk menyelenggarakan AK baru yang meliputi : jumlah tenaga pendidik dan tenaga kependidikan per program studi, kualifikasi akademik, sertifikasi profesional, linieritas bidang keilmuan, dan informasi lain yang mendukung. Tenaga pendidik dan tenaga kependidikan mengacu kepada UU No 14/Th

13


2013

2005 dan PP No.8/Th 2012 tentang KKNI.Contoh format daftar tenaga pendidik dan tenaga kependidikan disajikan pada Tabel 5a dan Tabel 5b. Tabel 5a. Daftar Tenaga Pendidik Program Studi: …… No.

Nama

Tgl Lahir

Pendidikan

Jurusan/Bidang Keahlian

Mata Kuliah yang diampu

Tgl Lahir

Pendidikan



Tgl Lahir

Pendidikan



Pengalaman industri (tahun)

1 2 dst Program Studi: …… No.

Nama

1 2 dst Program Studi: …… No.

Nama

1 2 dst Tabel 5b. Daftar Tenaga Kependidikan No.

Nama

Tgl Lahir

Pendidikan


Bagian

Pengalaman industri (tahun)

2.6.2 Sarana dan Prasarana Sub bab ini memaparkan sarana prasarana yang akan disediakan dan kondisinya untuk menyelenggarakan AK baru yang meliputi gedung, sarana perkuliahan, perpustakaan, ruang administrasi, ruang dosen, laboratorium, dan sarana lain yang menunjang), tenaga kependidikan dan penunjang akademik yang bertindak sebagai tenaga administrasi, petugas perpustakaan, laboran, dan tenaga penunjang lainnya. 2.7 Pembiayaan (5%) Sub bab ini memaparkan proyeksi kebutuhan dana awal (persiapan), dana operasional dan pemeliharaan serta kebutuhan dana lainnya disertai dengan proyeksi mengenai sumber-sumber untuk memenuhi kebutuhan, antara lain dalam bentuk berikut ini.: 1) Kebutuhan dana investasi 2) Kebutuhan dana operasional dan pemeliharaan 14


3) 4) 5)

2013

Penerimaan internal Penerimaan eksternal Sistem pengelolaan keuangan

2.8 Kerjasama (10%) Sub bab ini memaparkan tentang perencanaan kerjasama AK pengusul dengan pemangku kepentingan di bidang: 1) pendidikan; 2) sarana; 3) kerja lapangan; 4) pelatihan bersertifikasi vendor; 5) penyerapan lulusan; yang didukung dengan daftar nama institusi/instansi/perusahaan yang ada di kabupaten/kota tersebut yang akan menjadi mitra k erjasama.

III. RENCANA STRATEGIS (20%) 3.1 Kebijakan Strategis Akademi Komunitas (10%) Sub bab ini berisi tentang gambaran rencana strategis AK yang akan dikelola dengan menjelaskan rencana pengembangan program, baik untuk jangka pendek (1 tahun), jangka menengah (3-5 tahun) maupun jangka panjang (10 tahun). Termasuk di dalam bab ini adalah memaparkan tentang rencana pengelolaan dan pengembangan sumber daya dan rencana penjaminan mutu akademik. Selain itu juga dukungan dan kerjasama Pemerintah Daerah dan pemangku kepentingan dalam pengembangan akademi komunitas. Sub bab ini juga menjelaskan tentang: Dukungan dan komitmen Pemda selama 5 tahun. Target lulusan selama 5 tahun masing-masing program studi. Pengembangan akademik selama 5 tahun, antara lain meliputi: jumlah program studi, kurikulum, kebutuhan sumber daya (SDM, penguatan peralatan), jumlah mahasiswa, jumlah sub kampus AK, dan lainnya yang dianggap perlu. • • •

3.2 Indikator Kinerja (5%) Sub bab ini menjelaskan tentang indikator kinerja dari Renstra AK yang meliputi:bidang prioritas, sasaran (uraian dan indikator), base line (tahun pertama), dan target sasaran 5 tahun berikutnya. Tabel 6 merupakan contoh format penyajian indikator kinerja.

15


2013

Tabel 6. Contoh Indikator Kinerja Tahun 2013 - 2017 No

Bidang Prioritas

Sasaran Uraian

1 Peningkatan Meningkatnya jumlah lulusan jumlah (tenaga kerja mahasiswa terampil level D1/D2) Meningkatnya kualitas mahasiswa 2 Peningkatan daya serap lulusan

Indikator Jumlah mahasiswa

Rata-rata jumlah sertifikasi per mahasiswa Meningkatnya Persentase jumlah lulusan lulusan yang yang bekerja bekerja dengan masa tunggu 3 bulan Meningkatnya Persentase jumlah lulusan lulusan yang yang berwirausaha berwirausaha

3 Peningkatan Meningkatnya Jumlah kuantitas dan jumlah tenaga tenaga kualitas SDM pendidik pendidik Meningkatnya kompetensi tenaga pendidik

Jumlah tenaga pendidik yang mengikuti pelatihan bersertifikat Jumlah tenaga pendidik yang studi lanjut ke S2 terapan 4 Pengembangan Meningkatnya Jumlah akademik jumlah sub kecamatan kampus AK sebagai sub

Base Line

Target Sasaran tahun

2012 2013 2014 2015

2016

2017

300

600

900

1200

1500

1800

5

7

9

11

13

15

60%

70% 80%

90%

100% 100%

10%

20% 30%

40%

50%

60%

20

40

60

80

100

120

20

40

60

80

100

120

4

8

12

16

20

24

1

3

7

11

16

22

16


No

Bidang Prioritas

Sasaran Uraian

Indikator

Base Line

2013

Target Sasaran tahun

2012 2013 2014 2015

2016

2017

10

12

kampus

Meningkatnya Jumlah 3 kuantitas dan program studi kualitas yang berijin program studi Persentase program studi terakreditasi A 5 Akuntabilitas Implementasi Persentase 0% pengelolaan SIM yang manajemen dan terintegrasi pengelolaan implementasi unit (prodi penjaminan dan mutu pendukung) berbasis SIM Implementasi Implementasi 0 sistem SPM PT penjaminan model AK mutu yang melampaui 8 SNP Sertifikasi SMM ISO 9001:2008 (IWA 2) Sertifikasi laboratorium ISO 17025 6 Peningkatan Meningkatnya Jumlah 20 jejaring dengan jumlah kerjasama industri kerjasama dengan dengan industri industri dll. sesuaikan dengan Renstra Akademi Komunitas

4

-

6

8

67% 100% 100% 100%

30% 50%

75%

100% 100%

8

10

12

16

18

-

Ya

Ya

Ya

Ya

-

-

-

Ya

Ya

60

80

100

120

40

17


2013

3.3 Pengelolaan Dana dan Pembiayaan (5%) Sub bab ini menjelaskan tentang strategi pengelolaan dana dan pembiayaan AK di dalamnya berisi penjelasan : 1) Konstribusi Pemberian dan Penggunaan Dana dari Pemerintah Daerah Pemerintah daerah memasukkan kontribusi pendanaan program kerja tahunan pada AK di daerahnya untuk lahan dan bangunan tempat belajar, penyedian fasilitas mebelir untuk kantor administrasi, beasiswa, dan lainnya. 2) Program Pendapatan Dana APBN dan PNBP - Mempertahankan dan meningkatkan pendapatan dari dana APBN dengan tetap berpijak pada aturan yang berlaku. - Peningkatan pendapatan dana PNBP terutama dari kerjasama dengan pihakpihak luar, hibah masyarakat, dan dari unit usaha. - Meningkatkan pengelolaan dana APBN dan PNBP melalui sistem manajemen dan monitoring - evaluasi yang kredibel. 3) Program Pengelolaan Dana APBN dan PNBP - Identifikasi rencana seluruh aset baik fisik, keuangan secara akurat. - Perencanaan anggaran APBN dan PNBP disusun berdasar program kerja yang up to date dan akuntabel dengan melibatkan unit-unit pengguna anggaran. - Penerapan sistem monitoring dan evaluasi yang transparan dan akuntabel 4) Pengembangan Kemampuan Pengelolaan dan Penghimpunan Dana (Revenue Generating) - Penggalian dana yang lebih besar melalui peningkatan kerja sama. - Penyelenggaraan kursus/pendidikan/pelatihan ketrampilan untuk meningkatkan pendapatan - Pengembangan sumberdana berbasis pada potensi akademik dan nonakademik. 5) Pengembangan Sistem Informasi Keuangan - Peningkatan kapasitas Sub Bagian Evaluasi dan Monitoring Keuangan - Pendirian Unit Satuan Pengendalian Intern (SPI)/Internal Auditor - Pengembangan sistem penyusunan program dan anggaran berbasis teknologi informasi (TI) yang terintegrasi - Pengembangan sistem informasi akuntansi institusi AK berbasis TI yang terintegrasi - Peningkatan kualitas dan kuantitas sumberdaya manusia bidang akuntansi dan sistem/teknologi informasi. IV. KESIMPULAN Bagian ini berisikan kesimpulan tentang aspek-aspek penting dan signifikan yang mendukung didirikannya akademi komunitas.

18


2013

E. DOKUMEN PERSYARATAN PROPOSAL Dalam dokumen persyaratan proposal, ada 20 dokumen pendukung yang wajib dilampirkan dan 8 tabel data sekunder yang wajib diisi. 1) Dokumen Pendukung Untuk calon lokasi AK dari kabupaten atau kota dokumen pendukung yang wajib dilampirkan disajikan pada Tabel 7a. Tabel 7a.Dokumen Pendukung AK kabupaten/kota No.

Dokumen Pendukung

1

Surat pengajuan Akademi Komunitas yang diusulkan oleh Bupati/Walikota/Gubernur

2

Surat pernyataan penyerahan aset untuk tempat belajar

3

Sertifikat Tanah/Prasarana Lain (harus ada)

4

Surat pernyataan kesanggupan pembiayaan/sharing 5 tahun dari Bupati/Walikota

5 6

Surat pernyataan kesanggupan dana sharring,

sarana dan prasarana dari Kepala

Dinas Pendidikan Surat pernyataan penyediaan tempat belajar AK secara k husus dari Kepala Dinas Pendidikan Surat penugasan dari Dinas Pendidikan/Industri /Intitusi terkait tempat bekerja untuk

7

dosen/tutor /staff yang terpilih /terseleksi untuk membantu menjadi dosen/asisten/tutor di Akademi Komunitas

8

Daftar kurikulum dan silabus, minimum 3 prodi

9

Daftar tenaga pendidik serta mata kuliah yang dibina

10

Daftar tenaga kependidikan/administrasi dan penunjang akademik

11

Fotocopy ijazah tenaga pendidik

12

Fotocopy sertifikat keahlian/profesi tenaga pendidik

13

Curriculum Vitae tenaga pendidik

14

Surat kesediaan mengajar/membina mata kuliah

15

Fotocopy ijazah tenaga kependidikan

16

Fotocopy sertifikat keahlian/profesi tenaga kependidikan

17

Curriculum Vitae tenaga kependidikan

18

Fotocopy Surat Perjanjian (MoU) kerjasama calon Akademi Komunitas bersama industri dan instansi lain

19

Fotokopi ijazah dan ijin bagi dosen dari PT lain atau instansi lain

19


No. 20

2013

Dokumen Pendukung Daftar sarana dan prasarana meliputi: ruang kuliah, ruang dosen, laboratorium, perlengkapan pendukung perkuliahan, peralatan laboratorium dilengkapi dengan dokumentasi

Sedangkan untuk calon lokasi industri/mandiri, dokumen pendukung yang wajib dilampirkan disajikan pada Tabel 7b. Tabel 7b.Dokumen Pendukung AK Mandiri No.

Dokumen Pendukung

1

Surat pengajuan Akademi Komunitas disetujui oleh Bupati/Walikota

2

Surat pernyataan kesanggupan pembiayaan/sharing 5 tahun dari industri

5 6

Surat pernyataan kesanggupan dana sharring,

sarana dan prasarana dari

Industri/Pihak lainnya untuk P4TK Surat pernyataan penyediaan tempat belajar AK secara k husus dari industri atau pihak lainnya untuk P4TK Surat penugasan dari Industri atau Intitusi terkait tempat bekerja untuk

7

dosen/tutor /staff yang terpilih /terseleksi untuk membantu menjadi dosen/asisten/tutor di Akademi Komunitas

8

Daftar kurikulum dan silabus, minimum 3 prodi

9

Daftar tenaga pendidik serta mata kuliah yang dibina

10

Daftar tenaga kependidikan/administrasi dan penunjang akademik

11

Fotocopy ijazah tenaga pendidik

12

Fotocopy sertifikat keahlian/profesi tenaga pendidik

13

Curriculum Vitae tenaga pendidik

14

Surat kesediaan mengajar/membina mata kuliah

15

Fotocopy ijazah tenaga kependidikan

16

Fotocopy sertifikat keahlian/profesi tenaga kependidikan

17

Curriculum Vitae tenaga kependidikan

18

Fotocopy Surat Perjanjian (MoU) kerjasama calon AK bersama industri dan instansi lain

19

Fotokopi ijazah dan ijin bagi dosen dari PT lain atau instansi lain

20

Daftar sarana dan prasarana meliputi: ruang kuliah, laboratorium, ,perlengkapan pendukung perkuliahan, peralatan laboratorium dilengkapi dengan dokumentasi

21

Data Sekunder 20


2013

2) Data Sekunder Data sekunder merupakan data yang valid dan dikumpulkan dari beberapa sumber (instansi daerah masing-masing kabupaten/kota). Data sekunder yang wajib dilampirkan disajikan pada Tabel 8a sampai dengan Tabel 8h. Tabel 8a. Jumlah siswa SMA/SMK (5 tahun terakhir,status Negeri dan Swasta) 2008

2009

Jumlah siswa 2010

2011

2012

SMA SMK Total Sumber:……….. Tabel 8b. Jumlah siswa SMA/SMK yang studi lanjut(5 tahun terakhir) 2008

Jumlah siswa yang studi lanjut 2009 2010 2011

2012

SMA SMK Total Sumber:……….. Tabel 8c. Jumlah SMA/SMK Negeri

Swasta

SMA SMK Total Sumber:……….. Tabel 8d. Program studi yang ada di SMK(data terkini) Program Studi

Jumlah SMK (Yang ada prodi tersebut)

Total siswa

Sumber:………..

21


2013

Tabel 8e. Tingkat Pengangguran(Usia Produktif yang belum bekerja) Jumlah usia produktif yang belum bekerja 2009 2010 2011

2008

2012

Sumber:……….. Tabel 8f. Kebutuhan tenaga kerja berdasarkan level pendidikan(5 tahun terakhir) Level Pendidikan SD/SMP SMA SMK D1 D2 D3 D4/S1 >=S2 Sumber:………..

Kebutuhan Tenaga Kerja(Orang) 2009 2010 2011

2008

2012

Tabel 8g. Kebutuhan Tenaga Kerja Berdasarkan Bidang kompetensi

Bidang kompetensi 2008

Kebutuhan Tenaga Kerja(Orang) 2009 2010 2011

2012

TI Listrik Mesin Sipil Pertanian Peternakan dll Sumber:……….. Tabel 8h. Jumlah dan Jenis Usaha/Industri No.

Jenis Usaha/Industri Menengah dan Besar

Jumlah Usaha/Industri

Total Tenaga Kerja

1 2 dst. Mikro dan Kecil 1 2 dst. Sumber:………. 22


BAB III

2013

Panduan Penilaian Meja Desk Evaluation

A. PENDAHULUAN Penilaian tahap pertama (desk evaluation) adalah proses evaluasi dengan cara mengkaji proposal secara teliti dan cermat terhadap proposal pendirian AK beserta dokumen pendukungnya baik secara kuantitatif, kualitatif maupun administratif. Hasil dari desk evaluation ini akan menjadi parameter Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi untuk menilai tingkat kesiapan daerah untuk mendirikan Akademi Komunitas. Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi telah menyusun pedoman penilaian tahap pertama ( desk evaluation) untuk dijadikan pedoman baik bagi reviewer maupun referensi bagi Tim asessor yang akan melakukan visitasi ke daerah-daerah. B. TUJUAN Panduan Penilaian tahap pertama (desk evaluation) ini dimaksudkan sebagai acuan reviewe r dalam menilai proposal pendirian AK, baik secara substantif (rasionalitas, urgensi, kesiapan dan komitmen daerah) maupun administratif. C. MEKANISME PENILAIAN 1. Desk evaluation dilakukan oleh Tim Reviewer sebanyak 2 (dua) orang yang mengerti dan memahami kriteria administrasi dan kualitas proposal pendirian perguruan tinggi baru. 2. Masing-masing anggota tim melakukan penilaian secara mandiri kemudian dilakukan pembahasan bersama. 3. Penilaian yang dilakukan meliputi aspek-aspek berikut ini. a) Kelengkapan administrasi b) Penilaian kuantitatif, yang terdiri dari: 1) Penilaian meja (desk evaluation) 2) Visitasi dan Verifikasi Lapangan Hasil Penilaian dituangkan dalam format-format terlampir untuk ditindaklanjuti dalam bentuk rekomendasi.

23


2013

D. TAHAPAN PENILAIAN 1. Tahap pertama : penilaian kelengkapan administrasi/dokumen pendukung (Format B-1). 2. Tahap kedua : penilaian secara kuantitatif dengan menggunakan kriteria khusus dan dikonversikan ke skor 0-4 (Format B-2.1). 3. Mengisi berita acara (Format B-4.1). 4. Format dalam butir 1), 2), dan 3) dicetak masing-masing rangkap 3 (tiga) se bagai laporan. E. KRITERIA PENILAIAN Proposal yang diajukan merupakan gambaran secara komprehensif terhadap 15 (limabelas) komponen yang akan menjadi dasar penilaian, seperti disajikan pada Tabel 7. Tabel 7. Komponen-komponen dasar penilaian NO

KOMPONEN

PENDAHULUAN 1 Analisis Potensi Daerah 2 Analisis SWOT 3 Komitmen Daerah RANCANGAN DAN MANAJEMEN AKADEMIK 4 Visi dan Misi Akademi Komunitas 5 Visi dan Misi Program Studi 6 Kompetensi Lulusan dan Kurikulum 7 Sistem Pembelajaran 8 Organisasi ,Tata Kelola dan Penjaminan Mutu 9 Sumber Daya Manusia 10 Sarana dan Prasarana 11 Pembiayaan 12 Kerjasama RENCANA STRATEGIS 13 Kebijakan Strategis Akademi Komunitas 14 Indikator Kinerja 15 Pengelolaan Dana dan Pembiayaan TOTAL

PRESENTASE PENILAIAN (%) 20 5 5 10 60 5 5 15 5 10 5 5 5 5 20 10 5 5 100

Kelimabelas unsur tersebut menjadi indikator penting untuk menilai kesiapan daerah dalam mendirikan AK. Penilaian dilakukan dengan cara memeriksa kelengkapan data, menganalisis linieritas dan konsistensi keterkaitan data dan dokumen dan memberikan nilai (skor) berdasarkan kriteria dan parameter yang telah ditentukan dan expert judgement (penilaian pakar). Dari sejumlah indikator yang ada, unsur komitmen daerah yang akan diperhatikan secara khusus. Setiap komponen yang ada dalam kriteria umum tersebut dijabarkan ke dalam beberapa unsur untuk dinilai secara kuantitatif dengan skala 0 - 4. 24


BAB IV

2013

Panduan Visitasi

A. PENDAHULUAN Visitasi lapangan adalah proses penilaian oleh Reviewer dengan cara melakukan kunjungan lapangan. Tujuannya untuk memverifikasi data yang tercantum dalam proposal pendirian akademi komunitas. Proses ini didasarkan pada hasil evaluasi tahap pertama (desk evaluation) yang di dalamnya mencakup aspek institusional, akademik dan administratif. Untuk keperluan visitasi ini dibutuhkan panduan yang berisi rambu-rambu penilaian. Penilaian ini sifatnya lebih kepada memverifikasi data, antara data dalam proposal dan data di lapangan, melalui pengamatan, wawancara dan diskusi. Asesor ditunjuk oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi yang beranggotakan dua orang,yakni tenaga ahli akademisi dan seorang tenaga administrasi. B. TUJUAN Panduan ini bertujuan untuk menjadi rujukan para Asesor dalam pelaksanaan visitasi lapangan. C. TUGAS TIM REVIEWER Tim Reviewer mempunyai tugas pokok berikut ini. 1. Menilai kesiapan dan kelayakan secara langsung di lapangan terhadap pendirian akademi komunitas di daerah. 2. Memverifikasi data terutama dilakukan melalui analisis dokumen dan pengamatan langsung. 3. Mewawancarai calon pengelola akademi komunitas dan beberapa orang yang representatif. 4. Melaporkan hasil pengamatan dan hasil diskusi sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan. 5. Memberikan rekomendasi pendirian akademi komunitas yang diusulkan untuk mendapatkan persetujuan atau penetapan kebijakan lebih lanjut. D. MEKANISME VISITASI DAN VERIFIKASI LAPANGAN Visitasi dan verifikasi lapangan dilaksanakan melalui mekanisme sebagai berikut: 1. Visitasi lapangan dilaksanakan oleh Tim Reviewer yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi. 2. Sebelum melakukan visitasi, anggota Tim Reviewer menyamakan persepsi mengenai substansi ketentuan pendirian akademi komunitas berdasarkan hasil desk evaluation. 25


2013

3. Visitasi (verifikasi lapangan) harus dihadiri oleh perwakilan daerah, calon pengelola akademi komunitas, dan beberapa personal yang representatif. 4. Tim Reviewer membagi tugas untuk melakukan pengamatan langsung, wawancara, diskusi, dan analisis dokumen sesuai dengan rambu-rambu berikut: a) Pengamatan/wawancara/analisis dokumen dilakukan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. b) Wawancara dilakukan dengan berbagai pihak untuk mendapatkan informasi yang komprehensif. 5. Tim Reviewer melakukan perbandingan antara hasil visitasi dengan uraian dalam proposal. Jika dianggap tidak sesuai, maka harus dilakukan konfirmasi dan verifikasi yang disaksikan bersama-sama (membuka sheet VERIFIKASI atau Format B-3). 6. Setelah verifikasi selesai, Tim Reviewer mencetak Format B-3 (rangkap tiga) dan ditandatangani oleh Tim Reviwer dan Calon Pimpinan AK. 7. Calon pengelola AK (dan personal lainnya) memberikan kesempatan kepada Tim Reviewer untuk berdiskusi dan mengisi Format B-2.2 (sheet VISITASI), membuat kesimpulan dan rekomendasi (Format B-5), dan mengisi berita acara (Format B-4.2). 8. Diskusi dan penilaian pada butir 7) bersifat rahasia. 9. Format pada butir 6) dan butir 7) juga dicetak masing-masing rangkap 3 (tiga) sebagai laporan.

E. KODE ETIK TIM REVIEWER SAAT VISITASI DAN VERIFIKASI LAPANGAN Dalam melaksanakan tugasnya Tim Reviewer harus mengikuti rambu-rambu sebagai berikut: 1. Anggota Tim Reviewer tidak boleh memiliki komitmen, antara lain berupa janjiatau memberikan pernyataan yang sifatnya memihak. 2. Anggota Tim Reviewer harus objektif dalam memberikan penilaian. 3. Anggota Tim Reviewer menjaga kerahasiaan semua dokumen dan informasi. 4. Anggota Tim Reviewer harus bebas dari pertentangan kepentingan (conflict of interest).

26


2013

FORMAT A-1 F RMAT COVER DEPAN PROPOSAL

PROPOSAL PENDI IAN AKADEMI KOMUNITAS TAHUN 2013

NAMA AKADEMI KOMUNI TAS NAMA LEMBAGA/YAYASAN/ PERUSAHAAN PENGUSUL KABUPATEN/KOTA PROPINSI

KEMENTE IAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI Direkt rat Kelembagaan dan Kerjasama 2012 27


2013

FORMAT A-2.1

LEMBAR PENGESAHAN PROPOSAL AKADEMI KOMUNITAS KAB/KOTA 1. Nama Akademi Komunitas : …………………………………………………………………….. yang Diusulkan 2. Nama Lembaga/Yayasan/ : …………………………………………………………………….. Perusahaan Pengusul*) 3. Alamat : …………………………………………………………………….. 4. Telepon/Fax : …………………………………………………………………….. 5. Program Studi yang Diusulkan : a)

……………………………………...

b)

……………………………………...

c)

……………………………………...

d)

……………………………………...

e)

……………………………………...

f)

……………………………………...

6. Tim Penyusun No. Nama

Jabatan

No.Telepon/HP

Alamat Email

………………………………, ……………………………………. Diusulkan

……………………………………………………. [Tanda tangan dan Nama Terang Bupati/Walikota/Gubernur]

*) diusulkan oleh Lembaga/Yayasan/Perusahaan

28

Panduan-Akademi-Komunitas-2013.pdf

Recommend Documents